Top Banner
1 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KOMISI VI DPR RI Tahun Sidang : 20219-2020 Masa Persidangan : II Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Ketua BPKS Sabang dan Wakil Ketua KPPU Sifat Rapat : Terbuka Hari, Tanggal : Senin, 24 Februari 2020 Waktu : Pukul 14.45 - 16.18 WIB Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 Ketua Rapat : Mohamad Hekal, MBA, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI Acara : Penjelasan Ketua BPKS Sabang dan Wakil Ketua KPPU, mengenai : 1. Evaluasi APBN 2019 dan Roadmap; 2. Roadmap Kementerian/Lembaga. Hadir : PIMPINAN 1. FAISOL RIZA, S.S (KETUA/F-PKB) 2. ARIA BIMA (WAKIL KETUA/F-PDIP) 3. GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP. (WAKIL KETUA.F-PG) 4. MOHAMAD HEKAL, MBA (WAKIL KETUA/F-GERINDRA) 5. MARTIN MANURUNG, S.E., M.A. (WAKIL KETUA/F-NASDEM) ANGGOTA: FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP) 6. GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., LLM. 7. ST. ANANTA WAHANA, S.H., M.H. 8. SONNY T. DANAPARAMITA 9. I NYOMAN PARTA, S.H. 10. Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A. 11. Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc. 12. SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON 13. dr. H. MUFTI A. N. ANAM
31

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH … · 2020. 8. 3. · RISALAH RAPAT KOMISI VI DPR RI Tahun Sidang : 20219-2020 Masa Persidangan : II Jenis Rapat : Rapat Dengar

Feb 01, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 1

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

    RISALAH RAPAT KOMISI VI DPR RI

    Tahun Sidang : 20219-2020 Masa Persidangan : II

    Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Ketua BPKS Sabang dan

    Wakil Ketua KPPU

    Sifat Rapat : Terbuka

    Hari, Tanggal : Senin, 24 Februari 2020

    Waktu : Pukul 14.45 - 16.18 WIB

    Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI

    Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

    Ketua Rapat : Mohamad Hekal, MBA, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI Acara : Penjelasan Ketua BPKS Sabang dan Wakil Ketua KPPU, mengenai :

    1. Evaluasi APBN 2019 dan Roadmap; 2. Roadmap Kementerian/Lembaga.

    Hadir : PIMPINAN 1. FAISOL RIZA, S.S (KETUA/F-PKB) 2. ARIA BIMA (WAKIL KETUA/F-PDIP) 3. GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP. (WAKIL KETUA.F-PG) 4. MOHAMAD HEKAL, MBA (WAKIL KETUA/F-GERINDRA) 5. MARTIN MANURUNG, S.E., M.A. (WAKIL KETUA/F-NASDEM)

    ANGGOTA: FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP) 6. GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., LLM. 7. ST. ANANTA WAHANA, S.H., M.H. 8. SONNY T. DANAPARAMITA 9. I NYOMAN PARTA, S.H. 10. Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A. 11. Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc. 12. SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON 13. dr. H. MUFTI A. N. ANAM

  • 2

    FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG) 14. Ir. H.M. IDRIS LAENA, M.H. 15. H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M. 16. DONI AKBAR, S.E. 17. BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.

    FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA) 18. KHILMI 19. ANDRE ROSIADE 20. Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM) 21. H. SUBARDI, S.H., M.H. 22. ZURISTYO FIRMADATA, S.E., M.M 23. Hj. PERCHA LEANPURI, B. Bus., M.B.A. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB) 24. Ir. H. M. NASIM KHAN 25. TOMMY KURNIAWAN 26. MARWAN JA’FAR 27. Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD) 28. DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si. 29. Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI 30. PUTU SUPADMA RUDANA, MBA FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS) 31. AMIN AK, M.M. 32. Drs. CHAIRUL ANWAR, Apt. 33. Hj. NEVI ZUAIRINA 34. RAFLI 35. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S. Sos. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN) 36. EKO HENDRO PURNOMO, S. Sos. 37. H. NASRIL BAHAR, S.E. 38. PRIMUS YUSTISIO, S.E. 39. DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP) 40. H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si. 41. ELLY RACHMAT YASIN

    Anggota yang Izin : 1. Hendrik Lewerisa, SH., LL.M (F-GERINDRA) 2. Hj. Percha Leanpuri, B.Bus., MBA ((F-NASDEM)

  • 3

    Jalannya Rapat : KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, MBA) : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.

    Yang terhormat Anggota Komisi VI DPR RI, dan kami ucapkan selamat datang kepada Saudara Ketua BPKS Sabang beserta jajarannya, mana beliaunya? Lagi ke toilet, ok. Yang terhormat, Saudara Wakil Ketua KPPU Komisioner-Komisioner KPU dan jajarannya.

    Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat

    dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan rapat pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

    Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI DPR RI, Rapat Kerja hari ini telah dihadiri oleh 15

    anggota dari 7 fraksi sehingga kourum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan oleh dalam Pasal 251 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Oleh karena itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Izinkan lah saya buka rapat ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum, setuju ya?

    (RAPAT DIBUKA PUKUL : 14.45 WIB)

    Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara undangan. Pada hari ini rapat beragendakan 2

    (dua) yaitu satu, evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 dan yang kedua roadmap kementerian atau lembaga.

    Bapak, Ibu yang kami muliakan.

    Sebelum kita memulai rapat pada hari ini, saya sampaikan surat dari KPPU Nomor :

    25/SJ/S/2/2020 tanggal 24 Februari 2020, yang memberitahukan bahwa Ketua KPPU berhalangan hadir dalam RDP pada hari ini dan di wakili oleh Wakil Ketua KPPU yaitu Saudara Ukay Karyadi, S.E., M.E.. Mohon para Anggota Komisi VI mempertimbangkan untuk dilanjut, bisa diterima diwakilkan? Ya sudah, sudah hadir ya. Kita terima. Terima kasih.

    Sebagaimana kita ketahui bahwa Komisi VI DPR RI telah menyetujui Pagu Anggaran BPKS

    Sabang Tahun 2019 sebesar Rp221.429.833.000,- yang dialokasikan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang serta program perencanaan pengelolaan dan penyelenggaraan kawasan Sabang. Adapun realisasi anggaran BPKS Sabang Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp187.361.696.293,- atau 86,61%. DPR, eh Komisi VI DPR RI juga telah menyetujui pagu anggaran untuk KPPU Tahun 2019 sebesar Rp136.631.030.000,- yang dialokasi dalam program pengawasan persaingan usaha. Adapun realisasi anggaran KPPU pada Tahun 2019 sebesar Rp135.320.466.564,- atau 99%.

    Selanjutnya, merujuk pada hasil Rapat Dengar Pendapat, Komisi VI DPR RI dengan Ketua

    KPPU dan kepala BPKS Sabang, tanggal 7 November 2019 Komisi VI DPR RI meminta agar menyampaikan roadmap secara tertulis serta rencana kerja anggaran lembaga tahun 2020-2024 dalam rangka memperkuat fungsi dan tugas.

  • 4

    Untuk itu, kami persilahkan kepada tamu undangan. Kita awali dengan Kepala BPKS Sabang. Kemudian, baru Saudara Wakil Ketua KPPU, silakan.

    KETUA BPKS SABANG:

    Bismillahirohmanirohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

    Alhamdulillahirobbil alamin, washolatu wassalamu ala asrofil ambiya iwal mursalin wa'ala alihi

    wa shahbihi ajma'Indonesia, amma ba'du.

    Yang terhormat, Bapak Pimpinan rapat Komisi VI DPR RI, Yang terhormat Bapak dan ibu-ibu para Anggota Komisi VI DPR RI, serta Hadirin yang kami muliakan.

    Salam sejahtera bagi kita semua.

    Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan

    Yang Maha Esa karena atas rahmat dan perkenaanNya lah pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka Rapat Dengar Pendapat tentang pertama, evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2019 di BPKS Sabang. Yang kedua, roadmap kementerian lembaga yaitu, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

    Pimpinan dan Anggota dewan Komisi VI yang terhormat.

    Bahwa secara offline, kita sampaikan yang pertama evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2019,

    yang kedua roadmap BPKS Sabang, yang ketiga kesimpulan dan saran. Yang pertama, evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2019. Sumber dana realisasi anggaran BPKS

    Sabang tahun 2019 berdasarkan sumber dana, yang pertama sumber dana Rupiah murni sebesar Rp213.729.833.000,- realisasi Rp184.102.879.866,- sebesar 86,14%. Yang kedua, Badan Layanan Umum sebesar Rp7 miliar 700 ribu rupiah, 700 juta rupiah realisasi Rp3.258.816.427,- atau sebesar 42,32%. Sehingga, jumlah yang digunakan sebesar 221 jumlah yang dianggarkan sebesar 21, Rp221.429.833.000,- dengan realisasi 86,61%.

    Selanjutnya, realisasi anggaran BPKS tahun 2019 berdasarkan jenis belanja. Yang pertama,

    belanja modal sebesar Rp53.494.709.000,- dengan realisasi Rp42.101.097.000,- atau 78,83%. Yang kedua, belanja barang pagu sebesar Rp167.935.124.000,- terealisasi sebesar Rp145.150.599.164,- atau sebesar 86,46%. Persentase serapan rata-rata realisasi sebesar 84,61%. Kondisi penyerapan di BPKS tahun 2019 dengan total anggaran yang tidak terserap di tahun 2019 sebesar 34,1 miliar atau 15,38% ya. 15,38% yang berasal dari koordinasi bidang hukum, kehumasan administrasi umum dan sumber daya manusia berasal dari kegiatan administrasi umum, operasional kantor sebesar 3,895 miliar.

    Selanjutnya, penyelengaraan pembangunan sarana dan prasarana kawasan serta sarana dan

    prasarana pendukungnya berasal dari kegiatan proyek nasional senilai 22,058 miliar atau 13,48%. Selanjutnya, penyelenggaraan promosi dan kerjasama di bidang investasi dan pengembangan

    usaha berasal dari kegiatan misi promosi ke luar negeri senilai 1,412 miliar.

  • 5

    Selanjutnya, penyelenggaraan manajemen pelabuhan berstandar internasional berasal dari kegiatan operasional dan peningkatan layanan labuhan senilai 4,469 miliar.

    Bapak, Ibu yang kami hormati.

    Izinkan kami menyampaikan capaian kinerja BPKS tahun 2019 pada proyek prioritas nasional

    pelabuhan revitalisasi pelabuhan Sabang yang berjalan dengan baik progres pekerjaan telah mencapai 86,16% dengan serapan pendanaan sebesar 185 miliar 451,491 miliar.

    Selanjutnya, capaian kinerja BPKS tahun 2019 dalam memenuhi target yang pertama. BPKS

    telah meraih BMN award yaitu penghargaan tertinggi untuk sertifikasi barang milik negara yang dilakukan sejak 2015,16,17,18 dan 2019. Kemudian, WTP sejak 2016 dan bisa bertahan 2018 kemarin. Kemudian, partisipasi dalam keterbukaan informasi publik sejak 2018.

    Kesesuaian kegiatan dengan RKP dan master plan BPKS. Kegiatan BPKS tahun 2019 juga telah

    sesuai dengan master plan BPKS dan kedua sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000.

    Selanjutnya, izinkan kami sampaikan serapan anggaran APBN 20 tahun di BPKS. Yang

    pertama, dimulai tahun 2003 sebesar 28 dialokasikan sebesar 28 miliar 28,995 miliar, tahun 2004 - 74,9 18 miliar, tahun 2005 - 25 miliar, tahun 2006 - 100 miliar, 2007 - 215 miliar, 2008 - 441 miliar, 2009 - 421 miliar, 2010 - 420,311 miliar, 2011 - 424,894 miliar, 2012 - 392,2 miliar, 2013 - 359,605 miliar, 2014 - 341,349 miliar, 2015 - 246,512 miliar, 2016 - 240,166 miliar, 2017 - 249, 655 miliar, 2018 - 224,864 miliar, 2019 - 221,429 miliar sehingga, total Rp4.427.402.245.800,-

    Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan roadmap BPKS tahun 2020 hingga 2024. Penyesuaian

    arah kebijakan dan strategi BPKS 2020 hingga 2024 dengan RPJM. Yang pertama, mengembangkan kemudahan berusaha di kawasan Sabang. Yang kedua, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kemudahan berusaha. Yang ketiga, mengembangkan diversifikasi dan intensifikasi pendapatan. Yang keempat, mengembangkan diversifikasi pendanaan. Yang kelima, mengembangkan kelembagaan dan sumber daya manusia BPKS yang efektif, efisien dan berkualitas.

    Target capaian berdasarkan rencana kegiatan BPKS tahun 2020 hingga 2024 yakni : pertama,

    penyusunan program kerja dan tenaga kerja yang lebih terukur, efektif dan efisien. Selanjutnya, pola kerjasama mengedepankan pola kerjasama dengan pola kerjasama pemerintah dengan badan usaha, KPBU. Selanjutnya, optimalisasi aset yakni, mengoptimalkan asset-aset BPKS untuk peningkatan pendapatan negara bukan pajak.

    Selanjutnya, pembangunan strategis. Pembangunan strategis dalam pengembangan kawasan

    Sabang untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pendapatan. Selanjutnya, pendanaan. Yakni, mencari sumber-sumber pendanaan lain selain APBN untuk

    mengembangkan kawasan Sabang. Selanjutnya, peningkatan tata kelola lembaga dan sumber daya manusia dengan meningkatkan

    kemampuan SDM dan tata kelola lembaga BPKS untuk dapat lebih bersaing dan kompetitif.

  • 6

    Bapak, ibu yang kami hormati. Bahwa rencana program kerja BPKS tahun 2020-2024 dibagi kedalam 8, 12 kegiatan pokok.

    Yang pertama, penyelenggaraan perencanaan teknis sarana dan prasarana kawasan serta sarana dan prasarana pendukung. Selanjutnya, penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana kawasan serta sarana pendukung lainnya. Selanjutnya, pelaksanaan pengembangan teknologi kawasan pemanfaatan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, penyelenggaraan promosi dan kerjasama pengembangan kawasan, penyelenggaraan program pengembangan usaha dan investasi, pengelolaan pemanfaatan dan pengamanan aset BPKS, penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, penyelenggaraan manajemen pelabuhan berstandar internasional, penyelenggaraan rencana umum program dan anggaran dan pengelolaan data informasi. Selanjutnya, koordinasi bidang hukum, kehumasan, penyelenggaraan pelayanan kesekertariatan. Selanjutnya, pengawasan akuntabilitas dan pengendalian pelaksanaan keuangan dan kelembagaan.

    Kesimpulan dari bahasan kita : yang pertama, BPKS sudah melakukan, melaksanakan APBN

    Tahun Anggaran 2019, baik. Yang kedua, realisasi APBN 2019 sebesar Rp187.361.696.293,- dari pagu anggaran Rp201.429.833.000,- atau sebesar 84,61%. Pelaksanaan APBN di BPKS tahun 2019 sudah sesuai dengan rencana kerja pemerintah dan acuan lainnya. Terdapat prioritas nasional yang dilaksanakan oleh BPKS yaitu pelabuhan, penyeberangan balohan yang progresnya sudah mencapai 85% dan diselesaikan tahun 2020. Kelima, capaian kinerja juga ditunjukkan dengan penerimaan BNN award di Kemenkeu sejak tahun 2015-2019, WTP 2016 serta keterbukaan informasi publik sejak tahun 2018. Yang keenam, roadmap BPKS tahun 2020 hingga 2024 berlandaskan RPJMN nasional tahun 2020 hingga 2024. Ketujuh, dalam merumuskan roadmap 2020-2024, BPKS menyesuaikan RPJMN nasional 2020-2024. Dalam roadmap BPKS terdapat PN jembatan arum puyang yang merupakan amanat RPJMN poin dua, yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.

    Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati.

    Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI

    yang terhormat, kami ucapkan terima kasih.

    Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

    KETUA RAPAT:

    Baik. Silakan dilanjutkan oleh KPPU.

    WAKIL KETUA KPPU:

    Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

    Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati.

    Pada kesempatan ini lebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan

    Anggota Komisi VI DPR RI yang senantiasa memberi dukungan untuk kemajuan KPPU.

  • 7

    Selanjutnya, izinkan kami untuk menjelaskan beberapa hal yang menjadi agenda pada Rapat Dengar Pendapat hari ini.

    Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati.

    KPPU sebagai Lembaga Pengawas Persaingan Usaha dan Pengemban Amanat Undang-

    Undang Nomor 5 Tahun 99, mendapatkan tambahan amanat pengawasan pada Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga, KPPU berperan dan memberi kontribusi dukungan pada prioritas nasional kesatu, yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar serta pada prioritas nasional ketiga, yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian dan jasa produktif lainnya.

    Selanjutnya, kegiatan prioritas pada prioritas nasional tersebut adalah perbaikan iklim usaha dan

    peningkatan investasi serta pengembangan kemitraan petani, nelayan, UMKM dan usaha menengah besar. Pada tahun 2018 KPPU mendukung prioritas nasional melalui persaingan usaha sehat dan persaingan dan perluasan kemitraan perluasan usaha dengan melaksanakan program pengawasan persaingan usaha. Program pengawasan persaingan usaha dengan sasaran strategis terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat memiliki 5 sasaran program : yaitu pertama, peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat. Ketiga, meningkatkan internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat di kalangan pelaku usaha UMKM, koperasi dan pemerintah. Keempat, peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha dan pengawasan kemitraan dan yang kelima meningkatnya penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel.

    Kelima sasaran program tersebut menjadi dasar indikator kinerja KPPU dengan capaian kinerja

    pada tahun tahun anggaran 2019 sebagai berikut: Yang pertama, untuk sasaran program pertama yaitu peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat capaiannya adalah hampir seluruh untuk seluruhnya indikator kinerja realisasinya melebihi dari target. Yang kedua, untuk meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha, untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat seluruh indikatornya juga dapat terealisasi bahkan melebihi target. Yang untuk sasaran ketiga, untuk program ketiga yaitu meningkatkan internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat di kalangan pelaku usaha besar, usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi serta pemerintah dicapai melalui indikator kinerja yang disesuaikan dengan adanya perubahan tupoksi Direktorat pengawasan kemitraan, yaitu bergeser dari fungsi pencegahan ke fungsi penegakan hukum dengan indikator kinerja yaitu hasil pengawasan kemitraan ditargetkan 12 realisasinya menjadi 13.

    Sasaran program yang keempat yaitu peningkatan pektas pengawasan pelaku usaha dan

    pengawasan kemitraan capaiannya adalah pertama, jumlah pelaku usaha yang melakukan ratifikasi merger dari target 106 kali sasinya 124, begitu pun untuk jumlah untuk indikator kinerja yang lain semuanya tercapai. Adapun sasaran program kelima yaitu meningkatnya penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel, hampir seluruhnya tercapai kecuali untuk nilai ke laporan akuntabilitas kinerja kelembagaan KPPU targetnya B. Namun sampai saat ini penilaian oleh Kementerian Kemenpan-RB belum disampaikan.

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha mendapatkan alokasi anggaran untuk Tahun Anggaran

    2019 pada program pengawas persaingan usaha. Satu, program yaitu sebesar Rp136.631.030.000,-. Berdasarkan hasil trilateral meeting maka lokasi kegiatan prioritas adalah menjadi adalah sebesar Rp53.597.037.000,- dan alokasi kegiatan pendukung sebesar Rp26.173.902.000,-. Pada tahun 2019

  • 8

    realisasi anggaran KPPU adalah sebesar 99% yaitu Rp135.320.466.564,- dari total anggaran anggaran KPPU sebesar Rp136.631.030.000,-. Adapun capaian output dan penyerapan anggaran 2019 berdasarkan target dan satuan output perizinan kerja dapat dilihat pada tabel berikut, nanti akan rencanakan kami sampaikan secara tertulis.

    Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati.

    Pengembangan KPPU pada 2020 hingga 2004 merupakan strategi pembangunan persaingan

    usaha yang akan dilakukan KPPU mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 dalam rangka meraih seluruh target yang mendukung ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas. Tantangan yang dihadapi diidentifikasikan sebagai fokus pengembangan KPPU yang dibagi pada 6 pengembangan yaitu, yang kesatu, penataan peraturan perundang-undangan. Dua, penataan dan penguatan organisasi. Tiga, penguatan akuntabilitas kinerja. Empat, peningkatan kualitas penegakan hukum. Lima, peningkatan program pencegahan dan yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Fokus pengembangan tersebut adalah turunan dari visi dan misi KPPU yang dicanangkan

    sesuai dengan pelaksanaan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pada keenam fokus pengembangan KPPU, kami rincikan target pertahun beserta tahapan kerja dalam bentuk roadmap KPU 2020-2024 dengan tujuan melaksanakan dukungan terhadap prioritas nasional dan penentuan arah pengembangan persaingan usaha yang dilaksanakan oleh KPPU sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99.

    Mencermati hal tersebut di atas, maka roadmap KPPU 2020-2024 untuk masing-masing fokus

    pengembangan telah kami rincikan juga kriteria keberhasilan dan unit kerja beserta anggaran yang dialokasikan. Selanjutnya, seluruh rancangan tersebut digambarkan dalam bentuk matriks kegiatan dan anggaran dan akan disampaikan nanti secara tertulis matriks tersebut pada Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi VI.

    Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati.

    Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Dan dengan penuh rasa hormat dan kami

    mengharapkan dukungan dari Komisi VI DPR RI agar KPPU senantiasa dapat mengemban amanat sesuai dengan tuntunan undang-undang dan masyarakat.

    Selanjutnya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan penyampaian paparan

    dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI. Terima kasih.

    Billahi taufik wal hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

    KETUA RAPAT:

    Waalaikumsalam.

    Baik. Terima kasih. Kita buka sesi untuk tanggapan dari Anggota. Luar biasa, nggak ada ya. Hah? Sudah, Pak. Ada

    yang mau disampaikan? Ini satu-satunya Anggota kita dari Aceh nih.

  • 9

    Silakan, Pak Rafli.

    F-PKS (RAFLI): Iya deh, terima kasih.

    Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulilah. Terima kasih Ketua.

    Teman-teman Anggota semuanya, Para mitra kerja.

    Ya, mungkin saya bisa sedikit ingin menyampaikan tentang ke BPKS Sabang ya. Apalagi nanti tanggal kita ada kunjungan kerja Komisi ya ke sana nanti, ya insya Allah nanti kita coba lebih menyampaikan persoalan-persoalan tentang BPKS. Harapan saya sudah sampaikan kepada teman-teman Komisi VI. Pada dasarnya kita akan men-support nih BPKS wabil khusus karena ada capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh teman-teman BPKS di 2019. Juga kita berharap nanti banyak prospek lain dengan capaian-capaian yang sudah dicapai oleh BPKS Sabang.

    Saya apresiasi juga kepada PLT BPKS, Bapak Rodi Zuardi yang sudah melakukan apa

    namanya sertifikasi ya sertifikat ya, sertifikat terhadap aset BPKS yang sampai banyak sekali. Jadi harapan kita ke depan supaya investasi lebih kencang nanti masuknya ke BPKS Sabang. Mungkin, itu.

    Kemudian, ada KPPU juga itu wabil khusus saya ingin menyampaikan bahwa banyak harapan

    masyarakat pada keberadaan lembaga kita supaya kita lebih berkonsentrasi. Itu aja mungkin barangkali dari saya. Nanti, teman-teman BPKS wabil khusus nanti coba kita

    berkoordinasi. Waktu kita sudah pendek sekali untuk kita bisa duduk bersama nanti ada 12 orang teman-teman dari Komisi VI. Pada dasarnya sama mengharap teman-teman Komisi VI bisa men-support seutuhnya BPKS ini lebih menuju kemandirian yang lebih baik nanti ke depan insya Allah.

    Itu saja dari saya. Terima kasih.

    Wassalamualaikum warahmatullah barakatuh.

    KETUA RAPAT:

    Walaikumsalam. Baik. Ada yang lain? Oke, Pak Amin terus Bu Nevi ya habis itu.

    F-PKS (AMIN AK, M.M.): Bu Nevi dulu.

  • 10

    KETUA RAPAT: Ah, laddies first ah luar biasa. Silakan, Bu.

    F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA): Iya, Pak. Terima kasih.

    Bapak Pimpinan, dan Bapak Ibu Anggota Dewan Komisi VI yang kami hormati.

    Untuk BPKS, Pak. Saya pernah ke Sabang, Pak ya. Jadi, waktu itu ada acara Hari Tunas tingkat

    nasional yang tadi Bapak sampaikan. Rasanya masih jauh harapan kita kalau kita lihat BPKS Sabang tuh sebetulnya untuk apa sih Pak kita buat, kan ini kan lembaga non struktural ya Pak ya? Menurut Undang Nomor 37 tahun 2000. Kalau kalau kita lihat kan di dalam laporan Bapak di sini ada RPJMN bahwa untuk sebentar Pak saya lihat, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, lalu pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan ekonomi prioritas dan kemaritiman.

    Saya sebetulnya lebih melihat poin kedua, Pak. Ya, karena kita tahu bahwa Sabang ini kan

    istilahnya udah terluar Pak ya, apa namanya daerah paling luar yang sangat kita lihat dari peta tadi Bapak sampaikan dalam bahan Bapak tuh kan, setelah Sabang ini kita sudah ketemu Thailand, Burma, Bangladesh, Srilanka ya. Jadi, saya melihat justru dari rancangan prioritas nasional nih jauh dari apa yang kita lihat bahwa Sabang ini adalah pulau terluar ya daripada negara kita. Ya, saya lebih melihat bahwa penguatan konektivitas dan kemaritiman nih diprioritaskan, Pak untuk menjaga negara kita ya. Karena kalau di sini ada masa kemiskinan, terus ada masalah peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, ketahanan energi, rasanya itu belum penting Pak. Yang penting iyalah kita apa namanya menjaga negara kita ini dimulai dari Sabang gitu ya. Tentu, konektivitas dan kemaritiman tuh paling penting pelabuhannya masih ini Pak ya, masih sederhana betul. Mungkin, sekarang sudah lebih baik mungkin pak ya.

    Jadi, mungkin kami mengusulkan agar anggaran yang ada tuh 2020 juga turun Pak ya

    anggarannya ya lebih kepada untuk bagaimana menjaga negara kita ini di Pulau Sabang, itu penguatan konektivitas dan kemaritiman, Pak. Jadi, pelabuhannya di lebih di apa di kuatkan. Itu Pak untuk yang BPKS Sabang. Kalau untuk yang lain-lain saya fikir mungkin hanya tempat tinggal. Orang tinggal di Sabang aja supaya ada kehidupan aja gitu, tapi prioritasnya bagaimana maritim kuat, ya di BPKS ini.

    Lalu, Pak untuk yang KPPU. Sebetulnya kita tahu bahwa KPPU ini sebuah apa ya lembaga

    yang sebetulnya sangat melindungi ya, melindungi produk-produk dalam negeri ya dan melindungi juga supaya tidak adanya monopoli. Kita lihat disini misalkan, contoh Pak ya ada kasus Honda dan Yamaha langsung sampaikan Pak ya. Ada melakukan kartel persengkongkolan harga dan dendanya 47 miliar. Tapi, keuntungannya 8 triliun Pak ya, dari Pak KPPU nih Pak wakil ya? Dan terus juga mungkin dengan Aqua juga demikian. Dendanya 20 miliar, mungkin untungnya juga sudah triliunan gitu ya, rasanya di antara denda dengan keuntungan udah enggak sudah tidak sewajarnya. Kita tahu, pada kasus Aqua produsennya dia yang menyebarkan dia juga ya, sehingga nanti yang lain produk minuman lain akan kalah ya sehingga, kami melihat adanya Undang-Undang Nomor 5, Pak ya Tahun 99 ya ini, kita sudah ketemu dengan pakarnya ya.

  • 11

    Jadi, ada beberapa kendala terkait dengan kelembagaan aspek materi kelembagaan, status

    kepegawaian ya. Terus juga jabatan komisioner tidak atau belum dikategorikan sebagai pejabat negara, terus juga secara hukum materiil terdapat berapa tumpang tindih ketentuan sehingga suatu perbuatan dapat dikenakan beberapa ketentuan dugaan pelanggaran. Pada adanya kata dapat pada ketentuan bersifat rule of reason berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan penerapannya. Ya, ini banyak supaya masuk kan daripada pakar kita yang intinya adalah gimana KPPU ke depan itu memiliki apa namanya Pak ya memiliki taji ya, ya ditakuti lah Pak ya oleh mereka-mereka yang monopoli ya dalam perdagangan ya.

    Mungkin, itu saja Pak Pimpinan. Terima kasih.

    KETUA RAPAT: Baik. Terima kasih. Pak Amin, silakan.

    F-PKS (AMIN AK, M.M.): Baik. Terima kasih.

    Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

    Buat Bapak Pimpinan yang saya hormati, dan Para Direksi, dan juga KPPU yang saya hormati.

    Pertama untuk BPKS. Terkait dengan serapan anggaran yang menurut saya rendah 84,61%

    terinci belanja modal 78,83, belanja barang 86,46. Kalau total dalam nominal Rupiah yang tidak terserap 34 miliar dari anggaran 221 miliar. Ini pertanyaan saya nih Pak ya, Bapak kan mengajukan anggaran ya sendiri terus realisasinya masih relatif rendah. Ini apakah positif atau negatif? Positif itu artinya kalau seluruh mata kegiatan itu terlaksana dan di situ ada penghematan, tapi negatif kalau bapak udah ngajuin sendiri ternyata ada kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana, gitu loh itu negatif. Mohon maaf, saya nggak membaca laporan detailnya atau memang memang nggak ada gitu penjelasannya, itu pertama.

    Kemudian yang kedua, di roadmap Bapak memang sudah menyajikan satuan kegiatan dan juga

    nominal anggaran. Cuma kayaknya kok nggak di jumlah itu kalau saya kan baca pertama jumlahnya ini, baru kita bicara ke detail-detailnya. Ya, mungkin lain kali langsung dijumlah Pak totalnya berapa gitu ya.

    Dan yang ketiga, ini nyambung pertanyaan Bu Nevi tadi ya sekaligus setelah melihat dari

    kegiatan rencana anggaran dan kegiatan tiap tahun. Perjalanan selama ini apakah ini BPKS nggak ada terobosan-terobosan yang sifatnya apa Pak ya, cukup besar gitu ya terobosan bisnis yang ya sebagai sebuah wilayah yang di sini ada wakilnya di dari Aceh nih Pak Rafli kan ini.

  • 12

    F-PKS (RAFLI): Iya, Pak Amin. Nanti, buat Renstra baru aja temen-temen.

    F-PKS (AMIN AK, M.M): Orang kerjanya apa gitu nanti buat kegiatan yang tidak biasa-biasa saja apalagi wilayahnya

    sangat strategis gitu loh. Saya kebetulan pernah juga mendampingi sebuah kawasan industri di Surabaya. BUMN ya beberapa tahun dan tahun-tahun terakhir sebelum saya jadi Anggota DPR, ini melakukan terobosan bisnis yang tidak biasa, ya bekerja sama dengan pihak ketiga. Walaupun, setiap tahun sudah untung salaman untungnya normalnya 1 sampai 200 miliar, ketika melakukan terobosan apa saya spesiesnya menjadi sangat besar. Ya, itu aja ya untuk BPKS.

    Untuk KPPU, saya belum sempet baca Pak laporannya. Cuma, isu-isu yang yang sekarang lagi

    cukup menyita perhatian itu Pak dan kemarin juga kita sampaikan ketika kita RDP atau Raker dengan apa namanya BUMN semen itu, terkait dengan predatory pricing itu, Pak. Itu kemarin kita janjikan kalau kita mungkin nggak KPPU akan kita tanyakan, apakah sudah ditangani dan sejauh mana prosesnya gitu tentang predatory pricing? Dan ini memang sikap keberpihakan kita dalam hal ini KPPU harus rill Pak terhadap BUMN-BUMN kita atau ya pengusaha-pengusaha dalam negeri lah. Karena, kalau kita lihat di lapangan ya walaupun bukan BUMN ini, banyak pengusaha-pengusaha kita ini khususnya kalau kita lihat keramik, Pak. Temen-temen kita, saudara-saudara, relasi relasi ya pengusaha-pengusaha kita yang 10 tahun dulu berjaya di kramik, sekarang habis semua Pak gulung tikar Pak dan digantikan dengan keramik-keramik mohon maaf ya kalau kita nyebut Cina itu bukan dalam konteks tidak suka dengan Cina, itu memang mayoritas ya dari sana.

    Nah, tentu ini peran KPPU sangat dibutuhkan Pak ya. Apalagi ini yang cukup mengkhawatirkan

    kita menilik dari proses apa namanya tahapan ketika terjadi sengketa di pengadilan-pengadilan selama ini apa perkara yang dimenangkan oleh KPPU juga belum terlalu menggembirakan. Semoga kedepan itu semakin baik gitu loh ketika ada proses-proses di pengadilan, KPPU tingkat atau presentasi kemenangan itu semakin besar baik di level pengadilan negeri maupun di di atasnya.

    Itu saya kira Pimpinan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

    Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

    KETUA RAPAT:

    Waalaikumsalam.

    F-PKS (RAFLI): Izin, Pimpinan. Mungkin, sedikit lagi mohon maaf.

    KETUA RAPAT: Ya, silakan Pak.

  • 13

    F-PKS (RAFLI): Tentang BPKS ada capaian yang luar biasa Ya. Saya dapat informasi dari file ke, itu di tahun

    2019 itu sudah sertifikat aset itu sampai 1.110 persil ya begitu, ketua ya kepala ya. Saya pikir ini tertinggi di nasional ya, ini menjadi persyarat juga bahwa investasi itu dipermudah sebenarnya di sana.

    Jadi, harapan saya ke depan nanti temen-temen BPKS kita ganti coba RDP juga dengan BKPM

    ya. Kita juga paparkan capaian ini supaya ada kemungkinan-kemungkinan kita untuk mempermudah investasi ke BPKS, seperti teman-teman men-support lebih coba kita buat gagasan-gagasan baru nanti BPKS ini, insya Allah.

    Terima kasih.

    KETUA RAPAT:

    Baik. Terima kasih. Kalau BPKS Sabang ini kita udah lama ini memang kita minta bolak-balik agar dipertegas

    rencana pengembangan nya mau diarahkan ke mana gitu. Periode lalu itu berganti berapa kali itu. Nah, mudah-mudahan kita pada kunjungan reses ini termasuk akan bertemu dengan BPKS. Malah, saya lagi mau coba jadwalin kita kunjungi ke pelabuhan itu, bisa nggak kalau kita berangkat pagi terus malamnya masih ngejar pesawat? Kan, BPKS ada kapal sendiri kan, berfungsi nggak? Oh, belum ya. Kenapa nggak dimasukkan anggaran itu?

    Ini Pak Andre silakan, Pak.

    F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Terima kasih, Pak Hekal. Terima kasih.

    Pimpinan dan Anggota DPR RI yang saya hormati, Bapak-bapak dari KPPU, BP Batam, dan BPKS Sabang.

    KPPU ketuanya nggak hadir, ya? Hah? Nggak hadir, ya? Jadi, berempat aja? total Komisioner

    berapa, Pak? Sembilan. Sembilan yang hadir 4, 5 absen itu.

    Bapak-bapak sekalian,

    Saya kan tidak terlalu mengerti soal Sabang itu udah Rafli lah yang lebih mengerti ya. Saya serahkan kepada senior saya penguasa Aceh biar urusan Sabang Beliau lah yang urus. Nah, saya to the point aja sama KPPU nih. Saya mau hadir gara-gara KPPU aja ini. Ya, Pak kita konkrit-konkrit aja Pak ya, iya to do point aja.

    Saya ini pelapor Bapak ini Bulan Agustus, ini sudah bulan Maret. Agustus, September,

    Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret ini Anggota DPR RI Komisi VI yang lapor Pak. Ya, apalagi kalau rakyat masyarakat yang lapor. Anggota DPR aja lapor udah lebih setengah tahun laporannya belum ada kejelasan, ya. Apa lagi kalau rakyat melapor, Pak. Ini Anggota DPR RI Komisi VI

  • 14

    mitra Bapak loh yang menentukan anggaran Bapak loh, ya yang menentukan Bapak bisa dipilih lagi periode depan atau tidak gitu. Bener nggak? Meleset nggak? Nggak kan.

    ……… :

    Tambahin undang-undang, Pak.

    F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Dan termasuk saya Anggota Baleg juga, Pak yang membahas undang-undang Bapak. Jadi,

    saya dua paket saya, Pak. Anggota DPR RI Komisi VI dan plus Anggota Badan Legislasi yang membahas nasib undang-undang Bapak. Nah, kami yang melapor untuk kepentingan bangsa dan negara, nggak ada kejelasan. Laporan tertulis dari KPPU perkembangan saja nggak ada ke kami. Apalagi rakyat kecil, Pak. Ya, kita butuh langkah konkrit KPPU Bapak menikmati gaji dari negara ya bahkan saya dengar Bapak sibuk itu. Ini patut diduga Anggota KPPU ini sering bertemu dengan mitra ya, yang dipanggil soal-soal kasus itulah. Itu saya dengar juga isu-isu seperti itu, jangan sampai sibuk memperkaya diri, sibuk bermain bermain kasus itu loh, tapi urusan laporan kami yang jelas-jelas terang benderang ya. Ini ada praktek predatory pricing ya, bayangan Pak. Saya kasih tahu Bapak nih, biar saya nyinyir dikit deh.

    Pemerintah saja sekarang, Presiden itu sudah sepakat Pak dalam ratas dengan kepala BKPM

    untuk melakukan moratorium pembangunan pabrik semen baru kecuali di Papua karena, kita surplus 45 juta ton per tahun, ya. Bahkan Menteri Perdagangan sudah sepakat juga merevisi Permendag 7 Tahun 2018 soal impor semen dan klinker, karena kita surplus. Ini menunjukkan apa bahwa Pemerintah berbenah, memperbaiki diri dan ingin mencoba melindungi industri semen nasional kita karena praktek predatory pricing. Bapak tahu produksi semen dunia ini 4 miliar ton setahun, 2 miliar ton itu diproduksi oleh Cina, Cina ya ya, 2 miliar ton. Lalu sekarang, ekonomi mereka decline, Pak, menurun. Mereka over supply sehingga, mereka sekarang melakukan praktek ya yang memang sengaja menjual rugi, menjual rumah eh murah supaya apa, supaya industri dalam negeri berbagai negara hancur. Nanti, mereka beli industri itu dengan harga murah. Nah, Bapak sulit betul menemukan Bapak bayangkan saja.

    Sekarang Semen Conch misalnya, dia beli dari Indosement Citeureup ya beli dari Indocement

    Citeureup ya dengan harga X ya. Lalu dari semen Indosement Citeureup dibawa pakai truk ke Ciwandan Cilegon ada ongkos transport kan, ongkos transport itu ada ongkos transport industri, terukur jelas angkanya ya. Lalu, sampai di Ciwandan klinker itu, mereka beli klinker di Citeureup ya, sampai di Ciwandan klinker ini diproses jadi semen, ditambahin clay ditambahin fly ice, ditambahin macam-macam dan digiling ada proses juga, ada energi yang dipakai, jadilah semen. Setelah jadi semen, itu di packing Pak dikantongi, duit lagi, cost lagi Pak dikantongi setelah dikantongi dibawa lagi dari Ciwandan dibawa ke Bogor itu, ke arah Citeureup itu, dua kali ongkos transport. Bapak bayangkan beli klinkernya di Indosement, harga dua kali ongkos transport harga jual ya semen nya jauh lebih murah daripada semen yang diproduksi di Bogor. Padahal, klinkernya beli di Indosemet. Dari situ saja logikanya sudah jelas ini praktek predatory pricing. Masa, Bapak 8 bulan belum juga menemukan bukti yang jelas gitu loh ya. Ini soal keberpihakan, Pak. Dimana letak nasionalisme Bapak gitu, kalau laporan swasta cepet itu. Tapi, kalau laporan urusan BUMN, industri nasional lama gitu loh. Jadi, ini ini mau kerja untuk kepentingan negara atau kerja untuk kepentingan asing atau swasta.

    Ini kan lembaga negara dibiayai oleh APBN bukan? Betul, Pak Bapak terima APBN ya. Setahun

    berapa, Pak? Berapa? Berapa miliar? 100, sebentar. 130 136 miliar, wah Tommi hafal kalau duitnya. Oh, baru baca.

  • 15

    Nah, itu nah saya minta kejelasannya konkret saja, Pak. Kira-kira kapan Bapak bisa kasih

    deadline. Kalau memang nggak mampu jadi Komisioner, mundur aja kita pilih Komisioner baru gitu loh ya. Kita butuh Komisioner yang ingin kerja untuk kepentingan negara ya, bukan cengengesan-cengengesan, Pak. Kita butuh Komisioner yang benar-benar kerja untuk kepentingan negara. Membela kepentingan negara ya, kita tidak ingin Komisioner yang tidak berpihak kepada negara, ya saya tunggu jawaban konkrit ya, Pak. Saya enggak ingin bertele-tele lagi. Kemarin saya tanya berapa bulan lalu, iya iya, saya nggak butuh iya iya. Kapan kapan kapan itu.

    Terima kasih.

    Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

    KETUA RAPAT:

    Waalaikumsalam. Baik. Ada Anggota lagi? Oke, siapa? Silakan dikasih tanggapan mungkin dari BPKS dulu.

    KETUA BPKS SABANG: Terima kasih. Izinkan saya ingin menanggapi yang disampaikan oleh Bu Novi ya Bu ya.

    .…….. : Nevi, Bu Gurbernur Sumbar, Pak.

    F-GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Ini gurbernur saya itu, Pak.

    KETUA BPKS SABANG: Jadi, bahwa Ibu sampaikan bahwa memang kemaritiman ini juga menjadi kewenangan di kita

    Bu, ada kewenangan kemaritiman di kita. Jadi, itu kalau kita mau lihat kewenangan itu di PP 83 - 2010. Nah, tentu apa persoalan kita, ya padahal di sana wilayah di wilayah kita sudah ada pelabuhan ikan yang besar. Tapi, dia nggak bergerak seperti Ibu sampaikan tadi, udah ada itu yang di wilayah kerja Pulau Aceh, ya Bu ya.

    Nah, ada aturan-aturan pendukung yang perlu kita kita lengkapi, Bu. Nah, ini yang sedang udah

    kita surati juga ke Kementerian Kelautan untuk membuat aturan turunan. Jadi, yang mana yang boleh kita lakukan, yang mana yang yang terlarang mungkin Bu ya. Karena, wilayah perikanan itu ada wilayah-wilayah lautnya ya Bu ya. Saya pikir yang spakat Ibu sampaikan tadi itu udah udah kita mulai rintis, Bu.

    Nah, selanjutnya yang disampaikan oleh Pak Amin, Pak ya. Makasih, Pak. Bahwa serapan

    anggaran kita hari ini 84,61% memang untuk eh untuk prioritas nasional Balohan itu masih ada yang belum bisa kita kerjakan, Pak sampai hari ini. Apa itu? Lahan parkir, kenapa ndak bisa kita kerjakan?

  • 16

    Tiba-tiba, waktu kita mau melaksanakan, terjadi klaim dari dari para yang mengaku pemilik lahan. Jadi, dana itu kita titip di di pengadilan, baru kita bisa kalau udah keluar nanti dia pengesahan pangadilan untuk diambil alih tentang komplain-komplain dari para pihak keluarga, nanti kita baru bisa lanjutkan. Jadi, saya pikir itu hambatan kita yang di di Balohan.

    Nah, kemudian ada yang hambatan-hambatan lain untuk untuk promosi ke luar negeri. Itu

    memang kemarin pada akhir-akhir tahun ada, ada hambatan-hambatan perizinan mungkin Pak ya karena, kita harus evaluasi ada maksudnya, sehingga kita mampu tidak bisa melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri, ya Pak ya. Tapi, yang paling penting bahwa yang prioritas nasional tadi Balohan, yang sudah kita titipkan di pengadilan uangnya. Saya pikir kita berharap Bulan Maret nanti ada keputusan kita bisa lanjutkan dia kan tahun jamak dia Pak. Jadi, uangnya bisa di dari apa ada lanjutan ke 2020 Pak ya.

    Nah, selanjutnya tentang yang disampaikan total-total tadi Pak ya dan sistem pelaporan. Saya

    kira ini, jadi kami akan perbaiki lah tentang cara melapor terkait dengan dana dengan besaran anggaran.

    Selanjutnya, seperti disampaikan oleh Bapak kita Rafli. Bahwa, kita juga akan menerobos

    dengan Renstra baru. Ya, saya sepakat sekali. Jadi, dengan Renstra baru itu memang nih sudah harus masuk kita dengan Renstra baru. Renstra baru 2022 ya, kita berakhir 2021, 2022 berarti kita harus buat Renstra baru. Berarti, kita harus menghitung dengan potensi-potensi yang ada, dengan kekuatan yang ada kita beranjak dari situ, ya Pak ya. Saya sepakat sekali nanti mungkin dalam pertumbuhan kita di Banda Aceh bisa kita buat masukan, kita blow up supaya kita punya arah baru tentang kawasan Sabang ini.

    Nah, saya pikir ini aja yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih atas sharing-nya tadi dari

    Bapak sekalian, masukan-masukan. Terima kasih.

    Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

    KETUA RAPAT: Waalaikumsalam.

    Sebelum kita lanjut KPPU, sub mic-nya tolong dimatiin, Pak.

    KETUA BPKS SABANG: Oh, ya.

    KETUA RAPAT: Jadi, ini buat masukan aja. Karena mungkin, kita akan dialami pada saat kunjungan dan mungkin

    pada sesi-sesi ke depan. Tadi, Bapak bikin rekap 20 tahun penerimaan untuk APBN untuk BPKS Sabang, sudah mencapai 3,6 triliun kalau nggak salah ya dari total rencana 40 triliun, bener ya? Nah, sedangkan ini Renstranya baru mau dibikin lagi yang baru, gitukan. Ini yang saya perlu sampaikan kepada teman-teman Anggota baru, memang dari dulu BPKS Sabang ini berubah-berubah terus rencana, tujuan, gambaran besarnya. Nah, ini kalau bisa periode ini loh Pak kita benerin, tolong di

  • 17

    rembuk sama Gubernur ama Kantor Menko kalau perlu gitu kan supaya nanti planning buat anggaran ke depannya itu clear.

    Ambil contoh kemarin kita diundang untuk lihat rencana pelabuhan di Bali. Itu mereka butuh 5

    koma sekian triliun dan mungkin akan diselesaikan dalam satu tahun, karena gambarnya jelas, tujuannya jelas gitu kan. Saya mohon maaf nih, saya ngikutin nih periode 5 tahun dari kemarin. Ini berubah-berubah terus ini BPKS Sabang. Ya, memang ada campur tangan Gubernur, ada campur tangan lain-lainnya yang perlu harus didudukin di final-in rencananya mau buat apa pelabuhan transhipment, apakah buat pariwisata? Atau seperti apa? Nah itu, Pak Rafli sebagai Anggota dari Aceh perlu kita briefing tuh biar tahu posisinya, kenapa tiap tahun cuman dapat 100 miliar, karena enggak jelas ini mau diarahin mau bikin apa, gitu kan. Nah, kasihan teman-teman BPKS Sabang juga.

    Nah jadi, nggak mungkin ini masih ada nilai 40 triliun kalau bisa konsepnya jelas perlu duitnya

    berapa, bisa dicicil nya seperti apa gitu kan. Nah, itu nanti bisa kayak pelabuhan di Bali itu, ketahuan mungkin dalam waktu 3 tahun selesai atau 5 tahun selesai gitu kan dan habis itu punya penghasilan yang bisa terrhitung dan terukur.

    Mungkin itu, sekarang kita itu tolong di inilah tolong dipikirkan nanti kita dalamin pas kunjungan

    juga. Silakan, KPPU.

    WAKIL KETUA KPPU: Terima kasih, Pimpinan. Pada Bapak Rafli, Bu Nevi, Pak Amin dan Pak Andre, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi, Bu Netty bertanya tentang soal denda yang relatif kecil apabila dibandingkan dengan

    keuntungan yang diperoleh. Tentunya, ini terkait undang-undang, Bu. Karena, di undang-undang KPPU hanya bisa menjatuhkan sanksi denda maksimal 25 miliar. Kalau pun nanti dari DPR dalam amandemen meningkatkan nilai dendanya, tentunya itu bisa memberi ruang pada KPPU untuk menjatuhkan denda yang lebih tinggi lagi.

    Tadi Pak Amin menyinggung tentang semen sama juga dengan Pak Andre. Aduan Pak Andre

    terkait dengan semen ini sudah ditindaklanjuti oleh Direktorat Penegakan Hukum. Terakhir di bulan di akhir Januari sudah melaporkan untuk dinaikkan ke pemberkasan, cuma majelis di rapat komisi menilai masih ada alat bukti yang masih kurang belum cukup. Terus terang saja Bapak Andre, Pak Amin, kami itu dalam menghadirkan atau memanggil para pihak terkait baik itu terutama dari terlapor itu tidak bisa 1 kali, karena KPPU tidak punya kewenangan untuk memaksa. Dalam memperoleh dokumen pun sebagai bukti kita tidak punya kewenangan untuk menyita, menggeledah dan lain-lain. Oleh karena itu, kami hanya memanggil sampai ke batas waktu 3 kali dan apabila tidak bisa juga akan kami minta bantuan dari polisi.

    F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

    Yang nggak bisa datang itu siapa? Yang nggak datang itu siapa, Pak? Kalau menurut saya,

    Semen Indonesia sudah datang memenuhi panggilan, Bapak dan memberikan data praktik predatory pricing nya.

  • 18

    WAKIL KETUA KPPU: Iya.

    F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

    Yang nggak mau datang siapa? Boleh saya tahu?

    WAKIL KETUA KPPU: Dari beberapa itu bukannya tidak datang. Jadi, datangnya dia setelah panggilan ke sekian. Itu

    dari pihak pelapor pak ya dari pihak pelapornya.

    F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

    Sudah berapa kali dia datang, Pak?

    KPPU: (suara tidak jelas, tidak menggunakan mic). Sudah kita laporkan dan di yang masuk ke

    pemberkasan kata berikut, Pak.

    F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Tapi, saya dengar juga masih kurang bukti. Kurang buktinya yang mana, Pak?

    KPPU: Yang kita ambil, Pak akhirnya dari fakta kita ini kan jual rugi nih Pak, kita delapan market, ini

    provinsi kan beda-beda Pak, harus kita petakan. Akhirnya, yang kemarin itu. Izin Pak. Yang kita bisa kita contoh cukup bukti yang lalu adalah yang di Kalimantan Selatan,

    Pak untuk awalnya yang untuk satu lagi masih kita perpanjang didiknya, Pak. Jadi, ada satu yang PT terlapor yang wilayah pemasarannya di Kalimantan Selatan itu yang cukup bukti kita naikkan ke tahap pemberkasan, Pak.

    F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

    Udah cukup bukti itu?

    KPPU: Sudah, yang satu yang..

    F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Kalau yang di Ciwandan Citeureup ini kalau itu kan kita lihat bagi waktu pabrik Indosement di

    Kalsel stop, dulu harganya 50.000, waktu stop 1 bulan dijual harga sampai 65.000 kan.

  • 19

    KPPU: Siap.

    F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Jadi, memang itu cara mainnya itu. Nah sekarang, yang Ciwandan gimana, Pak sama yang di

    Citeureup ini?

    KPPU: Masih di didik lagi, Pak untuk pasar bersangkutan.

    F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Berapa lama kira-kira, Pak? Kan, tentu nggak mungkin kita menunggu lewat setahun itu loh.

    Kami saja Pak, Panja Jiwasraya itu mudah-mudahan Maret ini selesai, Pak. Lebih kasusnya lebih gede loh daripada usulan urusan begini. Itu Panja Jiwasraya, Pak ya 17 triliun kerugian negara, bisa kita selesai-in, mudah-mudahan akhir Maret selesai. Masa’ urusan begini Bapak butuh waktu 8 bulan, gitu loh Pak. Kira-kira kapan saya butuh kepastian, kira-kira kapan tolong di prioritas kan. Saya kan dengar juga di rapat-rapat Komisioner juga jarang ini dibahas, gitu loh. Ya, saya ingin juga jadi perhatian Komisioner, ini prioritas Pak, ini soal industri nasional jangan urusan Astra Bapak cepat, urusan yang lain-lain cepet itu, urusan nasional kok lambat itu loh. Soal swasta cepet, ya kira-kira kapan saya butuh kapan. Tolong kasih deadline-nya kapan, coba kasih saya waktu deadline-nya kapan.

    KPPU:

    Ya, kalau ini Pak nggak penyidikan ini nggak bisa ini Pak. Maksudnya, kita itu naikkan ke tahap

    berikutnya memang dasarnya cukup alat bukti, karena semua pihak contohnya kalau dari dari produsen tidak menyampaikan harga Pak, kita pasti alternatifnya dari distributor level pertama di tiap-tiap Provinsi. Ini juga akan dipanggil untuk dokumen Pak, tapi kita usahakan Pak secepatnya karena timnya itu juga bukan hanya megang kasus semen, Pak.

    F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

    Nggak, kira-kira Pak. Masa nggak bisa ada perkiraan sih, Pak? Masa nggak ada perkiraan kira-

    kira ini kapan selesai itu loh. Jadi, besok kita urusan sama KPPU urusan anggaran kita kira-kira aja dulu kapan selesainya.

    WAKIL KETUA KPPU:

    Izin, Pimpinan. Dari pihak investigator mekanismenya menyampaikan ke majelis eh ke Komisioner ke rapat

    komisi itu. Nanti Komisioner call tergantung permintaan beliau ke permintaan dari per investigator minta diperpanjang berapa hari. Nah, kadang ada yang minta 30 hari, Komisioner mintanya lebih cepat gitu. Nah, itu tadi problem nya itu tadi kami makanya sangat memohon pada dewan agar diamandemen nanti KPPU diberi kewenangan untuk mendapatkan bukti itu bisa menyita, bisa menggeledah dan sebagainya.

  • 20

    F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Iya, Pak saya kalo nggak salah November itu sudah perpanjangan kalo nggak salah. Saya waktu

    itu pernah diperiksa sekali November itu diperpanjang November 30 hari perpanjangan, Desember perpanjangan 30 hari, Januari perpanjangan 30 hari, Februari perpanjanan 30 hari, ini besok Maret lagi udah 5 kali perpanjangan Pak, 5 X 30 hari 150 hari perpanjangan ya Pak. Nah, saya butuh prediksi kapan kira-kira selesai, masa nggak bisa ada prediksi sama sekali. Ini kan target, Pak tolong ini di prioritaskan itu loh.

    WAKIL KETUA KPPU:

    Iya, baik Pak. Jadi, begitu.

    F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Ini membahayakan, Pak. Bapak bayangkan ada 1 juta orang yang hidup dari industri semen

    nasional kita, itu industri baja kita udah berantakan, Pak. Masa Bapak nunggu semen bangkrut juga, ya Bapak tahu Krakatau Steel? Pemerintah butuh 40 triliun Pak untuk restrukturisasi. Bapak mau juga kita habis puluhan triliun untuk restrukturisasi industri semen, karena Bapak lama bekerja itu.

    Nah, Saya butuh kira-kira berapa bulan lagi bapak butuh, ya supaya jelas kita semua di Komisi

    VI bisa tahu nanti kita panggil lagi bapak berapa bulan lagi gitu loh.

    WAKIL KETUA KPPU: Iya, pada intinya begitu alat buktinya cukup kami langsung pemberkasan dan untuk disidangkan,

    Pak.

    F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Prediksi nya berapa lama, Pak?

    KPPU: Pak, izin Pak.

    F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Ya, silakan.

    KPPU: SK perpanjangan terakhir, nanti kita akan lapor Komisi 1 April 2020, Pak.

    F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): 1 April.

  • 21

    KPPU: 2020.

    F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Itu kepanjangan dari?

    KPPU: SK berakhir yang sekarang di di yang kedua tadi, Pak ya.

    WAKIL KETUA KPPU: Paling lama itu.

    F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Kan perpanjangan per tiga puluh hari, bukan?

    KPPU: Nggak, ada yang 60 hari ada yang 30, Pak.

    F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Ini 1 April terakhir ini?

    WAKIL KETUA KPPU: Iya, paling lama itu 1 April.

    KPPU: Nanti, kita lapor lagi ke Rakom, Pak.

    F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Ok, jadi 1 April itu prediksi bisa selesai ya? Oke.

    ……. : 1 April dilapor lagi itu.

    F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Nggak, ya ini makanya gue ngejar Bang ya. Saya berharap selesai sebelum perpanjangan, ya.

  • 22

    WAKIL KETUA KPPU: Jadi begini, Pimpinan. Mekanismenya, 1 April itu kalau sudah di pemberkasan selesai, tentunya akan masuk ke tahap

    persidangan. Kami akan memanggil terlapor di sidang, saksi maupun ahli. Nah, nanti di mekanisme persidangan yang terbuka itulah kita bisa melihat bagaimana duduk perkaranya. Apakah dugaan predatory pricing itu benar adanya atau tidak gitu. Jadi, yang yang akan di 1 April, 1 April itu adalah bisa tidaknya masuk ke persidangan itu.

    F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

    Tadi kan yang Kalsel sudah selesai ya. Ini kan tinggal satu provinsi lagi. Jadi sebenarnya, 1

    provinsi sudah bisa masuk persidangan, Pak ya. Jadi, saya tunggu 1 April nanti saya akan tagih lagi ya tolong serius, Pak. Ini soal industri semen nasional kita, ratusan triliun Pak. Bapak bayangkan betapa ruginya negara, Bapak tahu nggak Semen Indonesia Group itu bayar bunga bank sehari itu 16 miliar Pak, 16 miliar perhari bunga bank ya. Kalau Bapak klemer-klemer, cengengesan, nggak serius bekerja ya habis lah industri nasional kita hancur sama kayak Krakatau Steel kita harus bayar lagi restrukturisasi nya. Apakah Bapak ingin seperti itu? Kan nggak kan, Pak. Nah, harapan saya, Bapak serius nanti per 1 April saya akan tagih lagi, saya akan minta pimpinan panggil lagi di masa sidang berikutnya.

    Terima kasih.

    F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA): Pak Pimpinan.

    WAKIL KETUA KPPU: Terkait tentang pertanyaan tentang keramik ya. Ini keramik nanti akan kami teliti Pak tentang

    pasar keramik, karena masalah keramik itu belum pernah ada aduan dan karena ini ada masukan dari Bapak akan kami tindak lanjuti dengan inisiatif dari Komisioner untuk dijadikan penelitian kajian. Apabila memungkinkan, apabila tercukupi buktinya akan dilanjutkan ke proses berikutnya.

    Terima kasih. Demikian, Pimpinan.

    F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA): Pak Hekal mungkin saya menambahkan sedikit. Betul, Pak Wakil Komisioner KPPU bahwa itu

    berdasarkan yang undang-undang. Disini kita dari Assegaf Hamzah dan partner itu sudah urgensi, Pak Hekal dan kawan-kawan, adanya amandemen dan peninjauan ulang terhadap RUU perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Karena, undang-undang itu dibuat secara terburu-buru itu ya sebagai bagian dari dari ROI-ROI dengan internasional dengan IMF sehingga, perumusan ketentuan di dalamnya banyak yang luput dari landasan filosofis, teoritis dan best praktis yang dalam pelaksanaannya kini cenderung menjadi liabilitas terhadap dunia usaha dan pembangunan ekonomi nasional. Terus juga dibuat tidak komprehensif, terus juga mengabaikan dan tidak mengelaborasi substansi hukum. Ya, kalau kita lihat ya kalau di Eropa Pak ya yang kasus yang denda-denda tadi, jika dibandingkan dengan hukum persaingan usaha Uni Eropa perhitungan nilai dasar pengenaan sanksi administrasi sampai 15% sampai 25% dari nilai penjualan terkait dengan pelanggaran ukur waktu

  • 23

    pelanggaran. Kalau kita tadi paling rendah 5% dan paling tinggi 30% dari nilai penjualan ya sehingga tadi betul kata Bapak, berada di undang-undang itu ya.

    Jadi, mungkin Pak Hekal undang-undang kita ini tahun 99, Pak. Ini kan dari pakar kita pak ya,

    dari yang sudah mengatakan memang harus ada urgensi adanya amandemen dan penilaian ulang terhadap RUU perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99.

    Itu saja, Pak Hekal. Terima kasih.

    KETUA RAPAT: Baik. Memang Undang-Undang untuk KPPU periode DPR 2014 sampai 2019 tidak selesai, Bu. Nah,

    makanya hari ini sudah masuk ke Prolegnas di periode yang sekarang. Mungkin, di masa sidang yang depan kita akan mulai bentuk-bentuk Panja lagi untuk mulai pembahasan kembali.

    Baik, ada karena waktu kita terbatas ini sudah.

    F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG): Izin, Pimpinan. Kanan kanan, Pimpinan.

    KETUA RAPAT: Oh ya, Pak La Tinro.

    F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG): Terima kasih, Pimpinan. Saya melanjutkan apa yang di sampaikan Pak Andre, saudara saya bahwa memang, maaf kalau

    memang ada suatu kecurigaan yang besar karena, selama ini kita melihat apa yang dilakukan oleh KPPU umumnya hanya masalah-masalah tender-tender saja yang dikatakan tadi swasta sampai 70% lebih. Belum terlalu banyak melihat kondisi yang berdampak luas kepada publik, seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Andre.

    Jadi, diharapkan bahwa yang berdampak kepada publik yang luas ini yang perlu menjadi

    prioritas. Jangan sampai hanya tender-tender yang kecil-kecil swasta-swasta yang kecil digerogoti sedangkan yang berdampak luas kepada pabrik itu diabaikan.

    Kemudian yang kedua, ada perekam yang kita tahu 1 tahun 2010 yang sudah dilanjutkan direvisi

    menjadi 1 - 2019 yang juga tadi disebutkan oleh ibu bahwa ada tabrakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pertanyaannya, apakah Perkom yang Perkom 1 2019 itu sudah cukup buat KPPU?

    Kemudian untuk BPKS Sabang. Tadi, kalau nggak salah hitung saya bahwa serapan dana

    selama ini kurang lebih 16 tahun itu kurang lebih 4,4 triliun. Pertanyaannya simpel saja dengan finansial yang sudah begitu besar 4,4 triliun, apa manfaat daripada keuntungan finansial yang ada? Dan keuntungan manfaat keuntungan manfaat saya ini misalnya keuntungan manfaat untuk publik yang ada.

  • 24

    Kemudian yang kedua, terhadap rencana-rencana untuk mengadakan kerjasama. Apakah sudah

    pernah dilakukan kerjasama dengan perusahaan lain? Bahkan ada juga kami dengarkan bahwa pernah ada rencana untuk bekerjasama dengan Global Port Singapur. Terima kasih, bahkan sudah pernah berkunjung ke Singapur.

    Terima kasih, Pak Ketua.

    KETUA RAPAT:

    Silakan, Pak mungkin itu dijawab terakhir baru kita ke kesimpulan.

    WAKIL KETUA KPPU: Terima kasih, Pak. Jadi, memang Ya itu kan anggaran baru kalau kita ini baru 4,7 Triliun ya. Padahal umpamanya

    dicadangkan untuk sekian tahun 40 tahun. Nah ini juga, saya sepakat tadi sampaikan itu ada ada program yang jelas ya sehingga tidak serta merta harus sekian tanpa tanpa pengembalian lah itu namanya tanpa cost recovery.

    Nah, kalau ini ditanya ditanya juga hari ini dia memang tidak imbang dia dengan pemasukan

    yang sudah yang sudah ada sekarang, Pak. Nah, saya pikir ini ini juga nggak bisa saya jawab. Artinya, apa manfaatnya secara keseluruhan baik dari 4 triliun ini kan paling yang bisa kita jawab hanya PNBP kita baru 4 4 miliar lah sekitar itu ya. Jadi, belum berimbang kalau seperti bapak sampaikan tadi ya belum berimbang, ya Pak ya. Jadi sehingga, kita enggak serta merta mengalokasikan dana tanpa target-target pendapatan, ya Pak ya. Saya pikir terima kasih juga Pak atas atas atas responnya tentang hal ini, sehingga memperkuat kita untuk memperkuat review desain 2022 sampai 2027.

    Selanjutnya, tentang kerjasama. Kerjasama dengan Global Port ya. Jadi, kemarin itu kerjasama

    itu mungkin dimulai tahun 2017 ya 2017. Jadi, idenya pengelolaan Pak kerjasama pengelolaan. Nah ini, sampai hari ini belum ada tanda-tanda bahwa apa yang akan dikerjasamakan sehingga, kawan-kawan kemarin pergi melakukan kunjungan ke Perusahaan Global Port itu sendiri ya Ke Singapur. Nah ini, saya pikir nanti kita akan akan ambil apalah apakah kebijakan namanya atau pun kesepakatan tentang bagaimana cara menghentikan yang dikatakan kerjasama tadi, Pak. Nah karena juga, setiap setiap kerjasama atau ya kontrak namanya kita juga diikat dengan Peraturan Menteri Keuangan, Pak PMK kita lihat di PMK, 140 namanya. Ini ada lima dan skema kerja sama itu.

    Jadi, kalau kalau cara mengukurnya bahwa perusahaan yang tadi kita sampaikan di skema

    mana dia, dia ada kerjasama pemanfaatan, ada kerjasama bagi hasil, ada kerjasama BOT, ada sewa dan ada kerja sama AG 2G, Pak. Saya pikir, kalau memang ini tidak masuk dalam skema ini mungkin ya bisa kita sepakati untuk tidak bisa lanjutkan, Pak. Saya pikir itu, Pak.

    Makasih Pak ya.

    KETUA RAPAT: Baik.

  • 25

    F-PDIP (IR. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.): Pimpinan terakhir aja sedikit.

    KETUA RAPAT: Ya, silakan.

    F-PDIP (IR. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.): Nih Pak, saya jujur aja ya kalau BPKS, saya kira kalau kerangka berpikir nya enggak dirombak

    total, Pak kita enggak akan kemana-mana, Pak. Nih, ibarat sistem operating system nya harus diganti, Pak. Ya, kalau paradigma berpikir dan segala macam itu tidak ditata ulang secara mendasar. Saya kira 5 tahun lagi pun kita akan ketemu Bapak begini-begini aja urusannya. Bayangkan anggaran bapak itu cuma sedikit bedanya sama Kementerian BUMN yang ngurusin 800 BUMN, Pak. Jadi, sementara outputnya kalau menurut saya sih masih sangat jauh dari harapan.

    Saya kira kalau Anda tidak bisa memikirkan suatu terobosan yang komprehensif, undang saja

    orang luar untuk memberikan kerangka berpikir framework yang jelas sehingga benar-benar ada lompatan Pak. Kalau enggak saya khawatir ya begitu-begitu aja ini. Hidup segan mati tak mau kalau menurut saya, padahal potensi besar. Selat Malaka itu 80 juta TUS misalnya hanya dari kontainer. Kenapa larinya ke Teluk Nipah, misalnya. Masa’ nggak bisa dimanfaatin misalnya, ada banyak ini harapan saya aja Pak kalau tidak apa kadang-kadang memang kan kita tarik orang yang berjarak supaya bisa melihat secara utuh semua potensi yang ada. Tidak terjebak dalam kerumitan rutinitas yang sudah jadi biasa, jadi nggak ada terobosan Pak. Saya kira itu.

    Yang KPPU, saya cuma bertanya satu aja, Pak. Saya terus terang belakangan ini agak khawatir

    nih di sektor konstruksi misalnya, karena banyak tender yang saya tahu. Nawar harganya gila-gilaan Pak, 78%, 80% segala macam mungkin yang biasa diurus itu kan kalau ada yang rendah nggak dapat dikasih yang tinggi, yang saya khawatir justru rendah banget tuh sama kualitasnya nanti gimana. Kira-kira apa dilihat juga kalau ada yang nawar dengan harga yang sangat rendah begitu apa tidak ada concern misalnya, Pak. Karena, banyak yang hanya sekedar biar menang, Pak. Nanti, urusan belakangan itu banyak sekali yang saya lihat, apa ini bisa dibenarkan praktek seperti ini. Apa sih, ada enggak sih panduan KPPU bahwa sebenarnya kalau orang nawar 70% dari HPP itu masih layak nggak sih, misalnya atau dari owner estimate misalnya gitu. Apa tidak ada konsekuensi dari situ.

    Makasih, Pak. Makasih, Pimpinan.

    KETUA RAPAT: Baik. Mungkin KPPU kasih tanggapan.

    WAKIL KETUA KPPU: Terima kasih. Tadi ditanya tentang peraturan komisi ya Pak, Pak La Tinro. Perkom Nomor 1 2019 itu hanya

    terkait penanganan perkara. Jadi, mekanisme penanganan perkara dari pelaporan atau inisiatif sampai ke putusan semacam putusan. Jadi, tidak ada bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 5. Nah Perkom ini tentunya, kami sangat sangat terbuka untuk menerima masukan untuk disempurnakan,

  • 26

    agar proses beracar di KPPU apa menjunjung aspek keadilan. Jadi, kita memutus berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan alat bukti yang meyakinkan sehingga apa amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 kita bisa laksanakan.

    Adapun kenapa perkara tender yang banyak ditangani. Ini sebenarnya, tender ini kebanyak

    hampir mayoritas adalah pengaduan. Aduan dari masyarakat dan itu di daerah-daerah yang masuk lewat kantor wilayah. Tentunya kan, walaupun perkaranya di daerah yang memberi putusan itu harus Komisioner. Jadi, kami di 9 ini dibagi 3, 3 orang 3 orang menjadi majelis komisi yang jadi berkeliling Indonesia di mana putusan yang ada di situ kita bersidang. Jadi ini, apa laporan-laporan dari masyarakat terkait tender. Kami sih berharapnya ada laporan-laporan yang seperti Pak Andre tadi, yang terkait predatory pricing, kartel dan sebagainya. Cuma masyarakat lebih banyak melapor tentang perkara tender.

    Tadi terkait tender, Pak. Kalau harganya kemurahan apakah itu menjadi domain KPPU? KPPU

    hanya melihat dari unsur pesaingan usahanya, Pak. Itu kan jadi domainnya panitia lelang. Jadi, kalau itu bisa jadi indikasi bahwa kalau terlalu rendah itu bisa jadi juga ada indikasi. Kalau itu alat bukti yang cukup kita bisa naikkan ke persidangan. Pada berapa kali emang ada yang rendah itu karena ini apa ada unsur bersekongkolnya juga, ada juga tadi tapi tidak bisa digeneralisir kasus per kasus. Emang ideal nya tetap dari pihak panitia tender maupun pengawas lainnya, itu yang harus menjamin kualitas nya. Kualitas pekerjaannya itu. KPPU menilai dari mekanisme tendernya itu apakah sesuai dengan prinsip persaingan usaha atau tidak itu aja, Pak.

    Terima kasih.

    F-PDIP (IR. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.): Izin, Pimpinan. Saya cuma berpikir gini, Pak apa namanya ada dua kemungkinan kan. Yang pertama, memang

    harganya HPS nya ketinggian, saya nggak dengar rendah pun masih dapat ya, tapi ada juga yang berjibaku Pak ya. Jadi, kalau memang ini kan harganya ketinggian, kerendahan kan bisa kasih opini, Pak. Apakah KPPU hanya kalau ada gugatan atau pengaduan baru bisa bertindak? Atau bisa mencegah di awal juga gitu loh maksud saya. Jadi, karena takutnya saya nanti ini jadi nggak jelas orang bisa sangat rendah karena apa misalnya, dia nggak benar-benar punya tenaga ahli misalnya, tapi dibikin seolah ada. Artinya, kriteria tidak memenuhi. Sementara yang mungkin menawar dengan harga 80-an ya memang siap semua. Tapi, karena praktek-praktek kotor seperti ini, nah ini yang membuat apa namanya dia tidak bisa harga yang lebih rendah misalnya. Kan ini yang saya lihat lebih kepada preventif bukan kalau udah pengaduan baru masuk ini kan untuk menjaga kualitas dari pekerjaan juga jadi tidak bisa, oh itu kan kerjaannya panitia lelang misalnya begitu. Kalau memang KPPU tidak punya atau tidak mau ya enggak apa-apa saya hanya ingin mengkonfirmasi aja.

    Makasih.

    WAKIL KETUA KPPU: Izin, Pimpinan. Tadi kan terkait penegakan hukum nya Pak, terkait advokasi kebijakannya itu kami lakukan. Jadi,

    kami juga melakukan advokasi kebijakan, sosialisasi pada pemerintah daerah terutama mengenai proses tender yang baik itu gimana, sesuai aturan yang berlaku termasuk dengan terkait dengan penawaran yang tadi itu. Tadi, kami juga melakukan tindakan preventif bahkan itu mungkin proporsinya lebih besar, Pak. Cuma itu tadi kan, ini.

  • 27

    F-PDIP (IR. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.): Izin izin izin, Pimpinan. Saya ingin mengatakan juga begini. Karena, banyak lelang yang tertunda di kementerian atau

    lembaga itu karena apa? Karena mereka tahu yang menang dengan suara terendah itu belum tentu mampu ngerjain loh. Mereka nggak confident enough. Nah, ini kan bisa ngerusak juga pencapaian misalnya. Ini yang saya maksud tadi, apakah bisa memberikan opini katakanlah sampling untuk melihat apakah ada ini praktek yang menjadi pola misalnya terjadi di banyak tempat. Karena, terus terang penyerapan anggaran banyak terganggu gara-gara ini juga.

    Makasih.

    WAKIL KETUA KPPU:

    Ya, terima kasih masukannya. Cukup, Pimpinan.

    KETUA RAPAT: Baik. Jadi terima kasih itu masukkan aja, Pak. Nanti tolong dikaji kan Bapak juga tadi sampaikan

    banyak sekali laporan tentang lelang-lelang itu, ya mungkin memang perlu menyampaikan masukan, ini salah satu masukan dari Pak Deddy.

    Baik. Ini kita tayangkan draft kesimpulan. Selamat datang, Pak Primus apa kabar? Baik. Draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan dengan Ketua Komisi

    Pengawas Persaingan Usaha dan kelapa tuh kan jadi kelapa lagi, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang pada Masa Persidangan 2 tahun 2019-2020, Senin 24 Februari 2020.

    1. Komisi VI DPR RI meminta kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Badan

    Pengawasan eh Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang untuk berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, good corporate governance, pedoman perilaku, code of conduct sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini bisa di setujui ya?

    (RAPAT : SETUJU)

    Baik.

    2. Komisi VI DPR RI memahami realisasi Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas Sabang Tahun Anggaran 2019 dengan penyerapan 86,61%. Setuju ya?

    (RAPAT : SETUJU)

    Baik.

  • 28

    3. Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun Anggaran 2019 dengan penyerapan 99%. Setuju ya?

    (RAPAT : SETUJU)

    99, Ini sebenarnya arahnya mau minta dinaikin ini. Makanya, saya lihat tadi targetnya semua

    tercapai bahkan melebihi gitu kan. Ini ini persiapan mau meningkatkan ini. Tapi ya, kinerja nya harus dipercepat.

    4. Komisi VI DPR RI mendukung rasionalisasi dan peningkatan anggaran pada Komisi Pengawas

    Persaingan Usaha dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam rangka mendorong peningkatan kinerja. Ini setuju nggak nih, Ketua? Ya, mungkin nomor 4 ini nggak sesuai dengan ini nih, nggak nomor 4 buang dulu deh.

    F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

    Nggak apa-apa, nomor 4 taro aja dulu.

    KETUA RAPAT: Nanti dulu, Pak. Renstranya dibenerin dulu. Ganti nomor 4. Berikutnya, Komisi VI DPR RI meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Badan Pengusahaan

    Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, kok diminta lagi? Langsung menyempurnakan, dimintanya buang. Menyempurnakan renstra yang berintegrasi dengan stakeholder terkait sehingga tergambar dan jelas arah kebijakan dan sasaran strategis. Ini penyakit lama nih, Pak. Setuju ya? Oke.

    (RAPAT : SETUJU)

    Ya, itu BPKS Pak. Nomor enam eh lima. Komisi VI DPR RI meminta kepada Komisi Pengawas

    Persaingan Usaha dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 5 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI yang akan dijadikan bahan masukan pada rapat dengar pendapat selanjutnya. Mana daftar pertanyaannya? Ada nggak? Coba ditanyakan dulu. Jadi, ini pertanyaan yang kita akan sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk dikasih jawaban tertulis ya, jawab sesuai dengan pertanyaan nya. Baik, setuju ya? Oke.

    (RAPAT : SETUJU)

    F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

    Untuk yang amandemen dan perjanjian ulang tahun RUU perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 kan sebaiknya kita buat Panja, Pak. Ini dari Assegaf Hamzah dan partner ini ada 8 poin, Pak.

    KETUA RAPAT:

    Jadi, begini Bu. Jadi, begini Bu, entar urusan undang-undang kita harus putus kan di Pleno

    Komisi Internal dulu pada pembukaan masa sidang depan untuk kita mulai membahas undang-undang kita. Apa?

  • 29

    F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA): Ringkasan kita lapsing laporan rapat kita, Pak.

    KETUA RAPAT:

    Apa tuh?

    F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA): Bisa di follow up untuk di masa sidang dimasukin ke dalam laporan singkat tadi, Pak.

    KETUA RAPAT: Jadi, itu catatan aja.

    F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA): Catatan aja, Pak ya. Catatan aja?

    KETUA RAPAT: Apa yang dicabut itu?

    F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA): Pak, catatan aja Pak?

    KETUA RAPAT:

    Mana, tolong ditayangkan biar tambah catatan 1, di kesimpulan. Ya di bawah ada catatan, turun turun turun lagi nah pasang catatan tuh dibawah 5. Apa bahasanya yang bener apa ya? F-PDIP (ARIA BIMA):

    Revisi Undang-Undang mengenai KPPU. Loh, kan udah masuk prioritas tahun ini?

    KETUA RAPAT: Iya sudah, ini Bu Nevi minta dimasukin ke catatan aja. Supaya kita.

    F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA): Inisiatif aja.

    KETUA RAPAT: Nggak, bahasanya nggak Panja disitu bahwa kita itu kan inisiatif kita Komisi VI. Jadi, catatan

    agar rencana revisi undang-undang, rencana tujuan revisi Undang-Undang.

  • 30

    F-PDIP (ARIA BIMA): Akan di bahas di Komisi VI.

    KETUA RAPAT: Rencana revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang KPPU agar segera dibahas di

    Komisi VI.

    ……. : Izin, Pimpinan. Namanya bukan tentang KPPU.

    KETUA RAPAT: Ya, tentang..

    ……. : Larangan Praktik

    KETUA RAPAT: Monopoli ya?

    ……. :

    Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KETUA RAPAT:

    Ya, coba diganti itu bukan tentang KPPU, tapi tentang gimana tadi?

    ……. :

    Larangan praktik monopoli

    KETUA RAPAT: Praktik monopoli.

    ……. : Dan persaingan usaha tidak sehat.

    KETUA RAPAT: Wah, ini jadi pesanan Komisioner siapa ini dua.

    ……. :

  • 31

    Ya, KPPUnya dihapus ini.

    KETUA RAPAT: Oke, setuju ya catatannya ya. Baik. Kalau gitu ini sudah selesai semua urusan apa acara agenda kita pada hari ini. Mungkin, ada

    kata penutup diwakilin oleh salah satu. Mau BPKS atau KPPU. BPKS lah, Bapak lebih senior.

    KETUA BPKS SABANG: Ya, terima kasih. Ya, kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan Sidang Komisi VI dan para

    Anggota Komisi VI pada hari ini, ya dengan memberi masukan kepada kita semua untuk perbaikan keberlangsungan lembaga di masa yang akan datang. Akhirnya, pada Allah kita berserah.

    Demikian.

    Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

    KETUA RAPAT:

    Waalaikumsalam.

    Baik, atas nama Pimpinan Komisi VI, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala BPKS

    Sabang beserta jajaran, kepada Bapak Wakil Ketua KPPU beserta Komisioner-Komisioner dan jajarannya atas berlangsungnya rapat dengar pendapat pada hari ini.

    Kita tutup dengan bacaan hamdalah, Alhamdulilahirabil’alamin.

    Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

    (RAPAT DITUTUP PUKUL 16.18 WIB)

    Jakarta, 24 Februari 2020 a.n. KETUA RAPAT

    SEKRETARIS RAPAT,

    TTD.

    DEWI RESMINI, S.E., M.SI. NIP. 197104071992032001