-
1
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
RISALAH RAPAT KOMISI VI DPR RI
Tahun Sidang : 20219-2020 Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan
Ketua BPKS Sabang dan
Wakil Ketua KPPU
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 24 Februari 2020
Waktu : Pukul 14.45 - 16.18 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta
10270
Ketua Rapat : Mohamad Hekal, MBA, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat
Komisi VI DPR RI Acara : Penjelasan Ketua BPKS Sabang dan Wakil
Ketua KPPU, mengenai :
1. Evaluasi APBN 2019 dan Roadmap; 2. Roadmap
Kementerian/Lembaga.
Hadir : PIMPINAN 1. FAISOL RIZA, S.S (KETUA/F-PKB) 2. ARIA BIMA
(WAKIL KETUA/F-PDIP) 3. GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP. (WAKIL
KETUA.F-PG) 4. MOHAMAD HEKAL, MBA (WAKIL KETUA/F-GERINDRA) 5.
MARTIN MANURUNG, S.E., M.A. (WAKIL KETUA/F-NASDEM)
ANGGOTA: FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP) 6. GILANG DHIELAFARAREZ,
S.H., LLM. 7. ST. ANANTA WAHANA, S.H., M.H. 8. SONNY T.
DANAPARAMITA 9. I NYOMAN PARTA, S.H. 10. Ir. DEDDY YEVRI HANTERU
SITORUS, M.A. 11. Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc. 12. SONDANG TIAR DEBORA
TAMPUBOLON 13. dr. H. MUFTI A. N. ANAM
-
2
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG) 14. Ir. H.M. IDRIS LAENA,
M.H. 15. H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M. 16. DONI AKBAR, S.E.
17. BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.
FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA) 18. KHILMI 19. ANDRE ROSIADE
20. Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
(F-NASDEM) 21. H. SUBARDI, S.H., M.H. 22. ZURISTYO FIRMADATA, S.E.,
M.M 23. Hj. PERCHA LEANPURI, B. Bus., M.B.A. FRAKSI PARTAI
KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB) 24. Ir. H. M. NASIM KHAN 25. TOMMY
KURNIAWAN 26. MARWAN JA’FAR 27. Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos.,
M.Si. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD) 28. DR. Ir. E. HERMAN KHAERON,
M.Si. 29. Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI 30. PUTU SUPADMA RUDANA, MBA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS) 31. AMIN AK, M.M. 32. Drs.
CHAIRUL ANWAR, Apt. 33. Hj. NEVI ZUAIRINA 34. RAFLI 35. MAHFUDZ
ABDURRAHMAN, S. Sos. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN) 36. EKO
HENDRO PURNOMO, S. Sos. 37. H. NASRIL BAHAR, S.E. 38. PRIMUS
YUSTISIO, S.E. 39. DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si. FRAKSI PARTAI
PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP) 40. H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si.
41. ELLY RACHMAT YASIN
Anggota yang Izin : 1. Hendrik Lewerisa, SH., LL.M (F-GERINDRA)
2. Hj. Percha Leanpuri, B.Bus., MBA ((F-NASDEM)
-
3
Jalannya Rapat : KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, MBA) :
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera buat
kita semua.
Yang terhormat Anggota Komisi VI DPR RI, dan kami ucapkan
selamat datang kepada Saudara Ketua BPKS Sabang beserta jajarannya,
mana beliaunya? Lagi ke toilet, ok. Yang terhormat, Saudara Wakil
Ketua KPPU Komisioner-Komisioner KPU dan jajarannya.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala
yang selalu melimpahkan rahmat
dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat
melaksanakan rapat pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.
Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI DPR RI, Rapat Kerja
hari ini telah dihadiri oleh 15
anggota dari 7 fraksi sehingga kourum telah terpenuhi
sebagaimana ditentukan oleh dalam Pasal 251 Ayat (1) Peraturan DPR
RI tentang Tata Tertib. Oleh karena itu, dengan mengucapkan
bismillahirrahmanirrahim, Izinkan lah saya buka rapat ini dan rapat
saya nyatakan terbuka untuk umum, setuju ya?
(RAPAT DIBUKA PUKUL : 14.45 WIB)
Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara undangan. Pada hari ini
rapat beragendakan 2
(dua) yaitu satu, evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019
dan yang kedua roadmap kementerian atau lembaga.
Bapak, Ibu yang kami muliakan.
Sebelum kita memulai rapat pada hari ini, saya sampaikan surat
dari KPPU Nomor :
25/SJ/S/2/2020 tanggal 24 Februari 2020, yang memberitahukan
bahwa Ketua KPPU berhalangan hadir dalam RDP pada hari ini dan di
wakili oleh Wakil Ketua KPPU yaitu Saudara Ukay Karyadi, S.E.,
M.E.. Mohon para Anggota Komisi VI mempertimbangkan untuk dilanjut,
bisa diterima diwakilkan? Ya sudah, sudah hadir ya. Kita terima.
Terima kasih.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Komisi VI DPR RI telah menyetujui
Pagu Anggaran BPKS
Sabang Tahun 2019 sebesar Rp221.429.833.000,- yang dialokasikan
untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang serta program perencanaan
pengelolaan dan penyelenggaraan kawasan Sabang. Adapun realisasi
anggaran BPKS Sabang Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar
Rp187.361.696.293,- atau 86,61%. DPR, eh Komisi VI DPR RI juga
telah menyetujui pagu anggaran untuk KPPU Tahun 2019 sebesar
Rp136.631.030.000,- yang dialokasi dalam program pengawasan
persaingan usaha. Adapun realisasi anggaran KPPU pada Tahun 2019
sebesar Rp135.320.466.564,- atau 99%.
Selanjutnya, merujuk pada hasil Rapat Dengar Pendapat, Komisi VI
DPR RI dengan Ketua
KPPU dan kepala BPKS Sabang, tanggal 7 November 2019 Komisi VI
DPR RI meminta agar menyampaikan roadmap secara tertulis serta
rencana kerja anggaran lembaga tahun 2020-2024 dalam rangka
memperkuat fungsi dan tugas.
-
4
Untuk itu, kami persilahkan kepada tamu undangan. Kita awali
dengan Kepala BPKS Sabang. Kemudian, baru Saudara Wakil Ketua KPPU,
silakan.
KETUA BPKS SABANG:
Bismillahirohmanirohim, Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Alhamdulillahirobbil alamin, washolatu wassalamu ala asrofil
ambiya iwal mursalin wa'ala alihi
wa shahbihi ajma'Indonesia, amma ba'du.
Yang terhormat, Bapak Pimpinan rapat Komisi VI DPR RI, Yang
terhormat Bapak dan ibu-ibu para Anggota Komisi VI DPR RI, serta
Hadirin yang kami muliakan.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah
Subhanahu Wata'ala, Tuhan
Yang Maha Esa karena atas rahmat dan perkenaanNya lah pada hari
ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka Rapat Dengar
Pendapat tentang pertama, evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2019 di
BPKS Sabang. Yang kedua, roadmap kementerian lembaga yaitu, Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Sabang.
Pimpinan dan Anggota dewan Komisi VI yang terhormat.
Bahwa secara offline, kita sampaikan yang pertama evaluasi
pelaksanaan APBN tahun 2019,
yang kedua roadmap BPKS Sabang, yang ketiga kesimpulan dan
saran. Yang pertama, evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2019. Sumber
dana realisasi anggaran BPKS
Sabang tahun 2019 berdasarkan sumber dana, yang pertama sumber
dana Rupiah murni sebesar Rp213.729.833.000,- realisasi
Rp184.102.879.866,- sebesar 86,14%. Yang kedua, Badan Layanan Umum
sebesar Rp7 miliar 700 ribu rupiah, 700 juta rupiah realisasi
Rp3.258.816.427,- atau sebesar 42,32%. Sehingga, jumlah yang
digunakan sebesar 221 jumlah yang dianggarkan sebesar 21,
Rp221.429.833.000,- dengan realisasi 86,61%.
Selanjutnya, realisasi anggaran BPKS tahun 2019 berdasarkan
jenis belanja. Yang pertama,
belanja modal sebesar Rp53.494.709.000,- dengan realisasi
Rp42.101.097.000,- atau 78,83%. Yang kedua, belanja barang pagu
sebesar Rp167.935.124.000,- terealisasi sebesar Rp145.150.599.164,-
atau sebesar 86,46%. Persentase serapan rata-rata realisasi sebesar
84,61%. Kondisi penyerapan di BPKS tahun 2019 dengan total anggaran
yang tidak terserap di tahun 2019 sebesar 34,1 miliar atau 15,38%
ya. 15,38% yang berasal dari koordinasi bidang hukum, kehumasan
administrasi umum dan sumber daya manusia berasal dari kegiatan
administrasi umum, operasional kantor sebesar 3,895 miliar.
Selanjutnya, penyelengaraan pembangunan sarana dan prasarana
kawasan serta sarana dan
prasarana pendukungnya berasal dari kegiatan proyek nasional
senilai 22,058 miliar atau 13,48%. Selanjutnya, penyelenggaraan
promosi dan kerjasama di bidang investasi dan pengembangan
usaha berasal dari kegiatan misi promosi ke luar negeri senilai
1,412 miliar.
-
5
Selanjutnya, penyelenggaraan manajemen pelabuhan berstandar
internasional berasal dari kegiatan operasional dan peningkatan
layanan labuhan senilai 4,469 miliar.
Bapak, Ibu yang kami hormati.
Izinkan kami menyampaikan capaian kinerja BPKS tahun 2019 pada
proyek prioritas nasional
pelabuhan revitalisasi pelabuhan Sabang yang berjalan dengan
baik progres pekerjaan telah mencapai 86,16% dengan serapan
pendanaan sebesar 185 miliar 451,491 miliar.
Selanjutnya, capaian kinerja BPKS tahun 2019 dalam memenuhi
target yang pertama. BPKS
telah meraih BMN award yaitu penghargaan tertinggi untuk
sertifikasi barang milik negara yang dilakukan sejak 2015,16,17,18
dan 2019. Kemudian, WTP sejak 2016 dan bisa bertahan 2018 kemarin.
Kemudian, partisipasi dalam keterbukaan informasi publik sejak
2018.
Kesesuaian kegiatan dengan RKP dan master plan BPKS. Kegiatan
BPKS tahun 2019 juga telah
sesuai dengan master plan BPKS dan kedua sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000.
Selanjutnya, izinkan kami sampaikan serapan anggaran APBN 20
tahun di BPKS. Yang
pertama, dimulai tahun 2003 sebesar 28 dialokasikan sebesar 28
miliar 28,995 miliar, tahun 2004 - 74,9 18 miliar, tahun 2005 - 25
miliar, tahun 2006 - 100 miliar, 2007 - 215 miliar, 2008 - 441
miliar, 2009 - 421 miliar, 2010 - 420,311 miliar, 2011 - 424,894
miliar, 2012 - 392,2 miliar, 2013 - 359,605 miliar, 2014 - 341,349
miliar, 2015 - 246,512 miliar, 2016 - 240,166 miliar, 2017 - 249,
655 miliar, 2018 - 224,864 miliar, 2019 - 221,429 miliar sehingga,
total Rp4.427.402.245.800,-
Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan roadmap BPKS tahun 2020
hingga 2024. Penyesuaian
arah kebijakan dan strategi BPKS 2020 hingga 2024 dengan RPJM.
Yang pertama, mengembangkan kemudahan berusaha di kawasan Sabang.
Yang kedua, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kemudahan
berusaha. Yang ketiga, mengembangkan diversifikasi dan
intensifikasi pendapatan. Yang keempat, mengembangkan diversifikasi
pendanaan. Yang kelima, mengembangkan kelembagaan dan sumber daya
manusia BPKS yang efektif, efisien dan berkualitas.
Target capaian berdasarkan rencana kegiatan BPKS tahun 2020
hingga 2024 yakni : pertama,
penyusunan program kerja dan tenaga kerja yang lebih terukur,
efektif dan efisien. Selanjutnya, pola kerjasama mengedepankan pola
kerjasama dengan pola kerjasama pemerintah dengan badan usaha,
KPBU. Selanjutnya, optimalisasi aset yakni, mengoptimalkan
asset-aset BPKS untuk peningkatan pendapatan negara bukan
pajak.
Selanjutnya, pembangunan strategis. Pembangunan strategis dalam
pengembangan kawasan
Sabang untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pendapatan.
Selanjutnya, pendanaan. Yakni, mencari sumber-sumber pendanaan lain
selain APBN untuk
mengembangkan kawasan Sabang. Selanjutnya, peningkatan tata
kelola lembaga dan sumber daya manusia dengan meningkatkan
kemampuan SDM dan tata kelola lembaga BPKS untuk dapat lebih
bersaing dan kompetitif.
-
6
Bapak, ibu yang kami hormati. Bahwa rencana program kerja BPKS
tahun 2020-2024 dibagi kedalam 8, 12 kegiatan pokok.
Yang pertama, penyelenggaraan perencanaan teknis sarana dan
prasarana kawasan serta sarana dan prasarana pendukung.
Selanjutnya, penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana
kawasan serta sarana pendukung lainnya. Selanjutnya, pelaksanaan
pengembangan teknologi kawasan pemanfaatan tata ruang dan
pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, penyelenggaraan promosi
dan kerjasama pengembangan kawasan, penyelenggaraan program
pengembangan usaha dan investasi, pengelolaan pemanfaatan dan
pengamanan aset BPKS, penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu
satu pintu, penyelenggaraan manajemen pelabuhan berstandar
internasional, penyelenggaraan rencana umum program dan anggaran
dan pengelolaan data informasi. Selanjutnya, koordinasi bidang
hukum, kehumasan, penyelenggaraan pelayanan kesekertariatan.
Selanjutnya, pengawasan akuntabilitas dan pengendalian pelaksanaan
keuangan dan kelembagaan.
Kesimpulan dari bahasan kita : yang pertama, BPKS sudah
melakukan, melaksanakan APBN
Tahun Anggaran 2019, baik. Yang kedua, realisasi APBN 2019
sebesar Rp187.361.696.293,- dari pagu anggaran Rp201.429.833.000,-
atau sebesar 84,61%. Pelaksanaan APBN di BPKS tahun 2019 sudah
sesuai dengan rencana kerja pemerintah dan acuan lainnya. Terdapat
prioritas nasional yang dilaksanakan oleh BPKS yaitu pelabuhan,
penyeberangan balohan yang progresnya sudah mencapai 85% dan
diselesaikan tahun 2020. Kelima, capaian kinerja juga ditunjukkan
dengan penerimaan BNN award di Kemenkeu sejak tahun 2015-2019, WTP
2016 serta keterbukaan informasi publik sejak tahun 2018. Yang
keenam, roadmap BPKS tahun 2020 hingga 2024 berlandaskan RPJMN
nasional tahun 2020 hingga 2024. Ketujuh, dalam merumuskan roadmap
2020-2024, BPKS menyesuaikan RPJMN nasional 2020-2024. Dalam
roadmap BPKS terdapat PN jembatan arum puyang yang merupakan amanat
RPJMN poin dua, yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi
kesenjangan.
Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan dari Pimpinan dan
Anggota Komisi VI DPR RI
yang terhormat, kami ucapkan terima kasih.
Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Baik. Silakan dilanjutkan oleh KPPU.
WAKIL KETUA KPPU:
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh, Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.
Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati.
Pada kesempatan ini lebih dahulu kami mengucapkan terima kasih
kepada Pimpinan dan
Anggota Komisi VI DPR RI yang senantiasa memberi dukungan untuk
kemajuan KPPU.
-
7
Selanjutnya, izinkan kami untuk menjelaskan beberapa hal yang
menjadi agenda pada Rapat Dengar Pendapat hari ini.
Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati.
KPPU sebagai Lembaga Pengawas Persaingan Usaha dan Pengemban
Amanat Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 99, mendapatkan tambahan amanat pengawasan
pada Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan
Menengah sehingga, KPPU berperan dan memberi kontribusi dukungan
pada prioritas nasional kesatu, yaitu pembangunan manusia melalui
pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar serta pada
prioritas nasional ketiga, yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi
melalui pertanian dan jasa produktif lainnya.
Selanjutnya, kegiatan prioritas pada prioritas nasional tersebut
adalah perbaikan iklim usaha dan
peningkatan investasi serta pengembangan kemitraan petani,
nelayan, UMKM dan usaha menengah besar. Pada tahun 2018 KPPU
mendukung prioritas nasional melalui persaingan usaha sehat dan
persaingan dan perluasan kemitraan perluasan usaha dengan
melaksanakan program pengawasan persaingan usaha. Program
pengawasan persaingan usaha dengan sasaran strategis terciptanya
iklim persaingan usaha yang sehat memiliki 5 sasaran program :
yaitu pertama, peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan
usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha pemerintah dan
masyarakat. Yang kedua, meningkatnya kepastian penegakan hukum
persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha
yang sehat. Ketiga, meningkatkan internalisasi nilai-nilai
kemitraan yang sehat di kalangan pelaku usaha UMKM, koperasi dan
pemerintah. Keempat, peningkatan efektivitas pengawasan pelaku
usaha dan pengawasan kemitraan dan yang kelima meningkatnya
penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel.
Kelima sasaran program tersebut menjadi dasar indikator kinerja
KPPU dengan capaian kinerja
pada tahun tahun anggaran 2019 sebagai berikut: Yang pertama,
untuk sasaran program pertama yaitu peningkatan internalisasi
nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha,
pemerintah dan masyarakat capaiannya adalah hampir seluruh untuk
seluruhnya indikator kinerja realisasinya melebihi dari target.
Yang kedua, untuk meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan
usaha, untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat
seluruh indikatornya juga dapat terealisasi bahkan melebihi target.
Yang untuk sasaran ketiga, untuk program ketiga yaitu meningkatkan
internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat di kalangan pelaku
usaha besar, usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi serta
pemerintah dicapai melalui indikator kinerja yang disesuaikan
dengan adanya perubahan tupoksi Direktorat pengawasan kemitraan,
yaitu bergeser dari fungsi pencegahan ke fungsi penegakan hukum
dengan indikator kinerja yaitu hasil pengawasan kemitraan
ditargetkan 12 realisasinya menjadi 13.
Sasaran program yang keempat yaitu peningkatan pektas pengawasan
pelaku usaha dan
pengawasan kemitraan capaiannya adalah pertama, jumlah pelaku
usaha yang melakukan ratifikasi merger dari target 106 kali sasinya
124, begitu pun untuk jumlah untuk indikator kinerja yang lain
semuanya tercapai. Adapun sasaran program kelima yaitu meningkatnya
penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel, hampir
seluruhnya tercapai kecuali untuk nilai ke laporan akuntabilitas
kinerja kelembagaan KPPU targetnya B. Namun sampai saat ini
penilaian oleh Kementerian Kemenpan-RB belum disampaikan.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha mendapatkan alokasi anggaran
untuk Tahun Anggaran
2019 pada program pengawas persaingan usaha. Satu, program yaitu
sebesar Rp136.631.030.000,-. Berdasarkan hasil trilateral meeting
maka lokasi kegiatan prioritas adalah menjadi adalah sebesar
Rp53.597.037.000,- dan alokasi kegiatan pendukung sebesar
Rp26.173.902.000,-. Pada tahun 2019
-
8
realisasi anggaran KPPU adalah sebesar 99% yaitu
Rp135.320.466.564,- dari total anggaran anggaran KPPU sebesar
Rp136.631.030.000,-. Adapun capaian output dan penyerapan anggaran
2019 berdasarkan target dan satuan output perizinan kerja dapat
dilihat pada tabel berikut, nanti akan rencanakan kami sampaikan
secara tertulis.
Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati.
Pengembangan KPPU pada 2020 hingga 2004 merupakan strategi
pembangunan persaingan
usaha yang akan dilakukan KPPU mulai tahun 2020 sampai dengan
2024 dalam rangka meraih seluruh target yang mendukung ketahanan
ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas. Tantangan yang dihadapi
diidentifikasikan sebagai fokus pengembangan KPPU yang dibagi pada
6 pengembangan yaitu, yang kesatu, penataan peraturan
perundang-undangan. Dua, penataan dan penguatan organisasi. Tiga,
penguatan akuntabilitas kinerja. Empat, peningkatan kualitas
penegakan hukum. Lima, peningkatan program pencegahan dan yang
keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fokus pengembangan tersebut adalah turunan dari visi dan misi
KPPU yang dicanangkan
sesuai dengan pelaksanaan visi dan misi Presiden dan Wakil
Presiden. Pada keenam fokus pengembangan KPPU, kami rincikan target
pertahun beserta tahapan kerja dalam bentuk roadmap KPU 2020-2024
dengan tujuan melaksanakan dukungan terhadap prioritas nasional dan
penentuan arah pengembangan persaingan usaha yang dilaksanakan oleh
KPPU sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99.
Mencermati hal tersebut di atas, maka roadmap KPPU 2020-2024
untuk masing-masing fokus
pengembangan telah kami rincikan juga kriteria keberhasilan dan
unit kerja beserta anggaran yang dialokasikan. Selanjutnya, seluruh
rancangan tersebut digambarkan dalam bentuk matriks kegiatan dan
anggaran dan akan disampaikan nanti secara tertulis matriks
tersebut pada Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi VI.
Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati.
Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Dan dengan penuh
rasa hormat dan kami
mengharapkan dukungan dari Komisi VI DPR RI agar KPPU senantiasa
dapat mengemban amanat sesuai dengan tuntunan undang-undang dan
masyarakat.
Selanjutnya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas
kesempatan penyampaian paparan
dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI. Terima
kasih.
Billahi taufik wal hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Waalaikumsalam.
Baik. Terima kasih. Kita buka sesi untuk tanggapan dari Anggota.
Luar biasa, nggak ada ya. Hah? Sudah, Pak. Ada
yang mau disampaikan? Ini satu-satunya Anggota kita dari Aceh
nih.
-
9
Silakan, Pak Rafli.
F-PKS (RAFLI): Iya deh, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulilah. Terima
kasih Ketua.
Teman-teman Anggota semuanya, Para mitra kerja.
Ya, mungkin saya bisa sedikit ingin menyampaikan tentang ke BPKS
Sabang ya. Apalagi nanti tanggal kita ada kunjungan kerja Komisi ya
ke sana nanti, ya insya Allah nanti kita coba lebih menyampaikan
persoalan-persoalan tentang BPKS. Harapan saya sudah sampaikan
kepada teman-teman Komisi VI. Pada dasarnya kita akan men-support
nih BPKS wabil khusus karena ada capaian-capaian yang sudah
dilakukan oleh teman-teman BPKS di 2019. Juga kita berharap nanti
banyak prospek lain dengan capaian-capaian yang sudah dicapai oleh
BPKS Sabang.
Saya apresiasi juga kepada PLT BPKS, Bapak Rodi Zuardi yang
sudah melakukan apa
namanya sertifikasi ya sertifikat ya, sertifikat terhadap aset
BPKS yang sampai banyak sekali. Jadi harapan kita ke depan supaya
investasi lebih kencang nanti masuknya ke BPKS Sabang. Mungkin,
itu.
Kemudian, ada KPPU juga itu wabil khusus saya ingin menyampaikan
bahwa banyak harapan
masyarakat pada keberadaan lembaga kita supaya kita lebih
berkonsentrasi. Itu aja mungkin barangkali dari saya. Nanti,
teman-teman BPKS wabil khusus nanti coba kita
berkoordinasi. Waktu kita sudah pendek sekali untuk kita bisa
duduk bersama nanti ada 12 orang teman-teman dari Komisi VI. Pada
dasarnya sama mengharap teman-teman Komisi VI bisa men-support
seutuhnya BPKS ini lebih menuju kemandirian yang lebih baik nanti
ke depan insya Allah.
Itu saja dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullah barakatuh.
KETUA RAPAT:
Walaikumsalam. Baik. Ada yang lain? Oke, Pak Amin terus Bu Nevi
ya habis itu.
F-PKS (AMIN AK, M.M.): Bu Nevi dulu.
-
10
KETUA RAPAT: Ah, laddies first ah luar biasa. Silakan, Bu.
F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA): Iya, Pak. Terima kasih.
Bapak Pimpinan, dan Bapak Ibu Anggota Dewan Komisi VI yang kami
hormati.
Untuk BPKS, Pak. Saya pernah ke Sabang, Pak ya. Jadi, waktu itu
ada acara Hari Tunas tingkat
nasional yang tadi Bapak sampaikan. Rasanya masih jauh harapan
kita kalau kita lihat BPKS Sabang tuh sebetulnya untuk apa sih Pak
kita buat, kan ini kan lembaga non struktural ya Pak ya? Menurut
Undang Nomor 37 tahun 2000. Kalau kalau kita lihat kan di dalam
laporan Bapak di sini ada RPJMN bahwa untuk sebentar Pak saya
lihat, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan
peningkatan pelayanan dasar, lalu pengurangan kesenjangan antar
wilayah melalui penguatan ekonomi prioritas dan kemaritiman.
Saya sebetulnya lebih melihat poin kedua, Pak. Ya, karena kita
tahu bahwa Sabang ini kan
istilahnya udah terluar Pak ya, apa namanya daerah paling luar
yang sangat kita lihat dari peta tadi Bapak sampaikan dalam bahan
Bapak tuh kan, setelah Sabang ini kita sudah ketemu Thailand,
Burma, Bangladesh, Srilanka ya. Jadi, saya melihat justru dari
rancangan prioritas nasional nih jauh dari apa yang kita lihat
bahwa Sabang ini adalah pulau terluar ya daripada negara kita. Ya,
saya lebih melihat bahwa penguatan konektivitas dan kemaritiman nih
diprioritaskan, Pak untuk menjaga negara kita ya. Karena kalau di
sini ada masa kemiskinan, terus ada masalah peningkatan nilai
tambah ekonomi melalui pertanian, ketahanan energi, rasanya itu
belum penting Pak. Yang penting iyalah kita apa namanya menjaga
negara kita ini dimulai dari Sabang gitu ya. Tentu, konektivitas
dan kemaritiman tuh paling penting pelabuhannya masih ini Pak ya,
masih sederhana betul. Mungkin, sekarang sudah lebih baik mungkin
pak ya.
Jadi, mungkin kami mengusulkan agar anggaran yang ada tuh 2020
juga turun Pak ya
anggarannya ya lebih kepada untuk bagaimana menjaga negara kita
ini di Pulau Sabang, itu penguatan konektivitas dan kemaritiman,
Pak. Jadi, pelabuhannya di lebih di apa di kuatkan. Itu Pak untuk
yang BPKS Sabang. Kalau untuk yang lain-lain saya fikir mungkin
hanya tempat tinggal. Orang tinggal di Sabang aja supaya ada
kehidupan aja gitu, tapi prioritasnya bagaimana maritim kuat, ya di
BPKS ini.
Lalu, Pak untuk yang KPPU. Sebetulnya kita tahu bahwa KPPU ini
sebuah apa ya lembaga
yang sebetulnya sangat melindungi ya, melindungi produk-produk
dalam negeri ya dan melindungi juga supaya tidak adanya monopoli.
Kita lihat disini misalkan, contoh Pak ya ada kasus Honda dan
Yamaha langsung sampaikan Pak ya. Ada melakukan kartel
persengkongkolan harga dan dendanya 47 miliar. Tapi, keuntungannya
8 triliun Pak ya, dari Pak KPPU nih Pak wakil ya? Dan terus juga
mungkin dengan Aqua juga demikian. Dendanya 20 miliar, mungkin
untungnya juga sudah triliunan gitu ya, rasanya di antara denda
dengan keuntungan udah enggak sudah tidak sewajarnya. Kita tahu,
pada kasus Aqua produsennya dia yang menyebarkan dia juga ya,
sehingga nanti yang lain produk minuman lain akan kalah ya
sehingga, kami melihat adanya Undang-Undang Nomor 5, Pak ya Tahun
99 ya ini, kita sudah ketemu dengan pakarnya ya.
-
11
Jadi, ada beberapa kendala terkait dengan kelembagaan aspek
materi kelembagaan, status
kepegawaian ya. Terus juga jabatan komisioner tidak atau belum
dikategorikan sebagai pejabat negara, terus juga secara hukum
materiil terdapat berapa tumpang tindih ketentuan sehingga suatu
perbuatan dapat dikenakan beberapa ketentuan dugaan pelanggaran.
Pada adanya kata dapat pada ketentuan bersifat rule of reason
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan penerapannya. Ya,
ini banyak supaya masuk kan daripada pakar kita yang intinya adalah
gimana KPPU ke depan itu memiliki apa namanya Pak ya memiliki taji
ya, ya ditakuti lah Pak ya oleh mereka-mereka yang monopoli ya
dalam perdagangan ya.
Mungkin, itu saja Pak Pimpinan. Terima kasih.
KETUA RAPAT: Baik. Terima kasih. Pak Amin, silakan.
F-PKS (AMIN AK, M.M.): Baik. Terima kasih.
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.
Buat Bapak Pimpinan yang saya hormati, dan Para Direksi, dan
juga KPPU yang saya hormati.
Pertama untuk BPKS. Terkait dengan serapan anggaran yang menurut
saya rendah 84,61%
terinci belanja modal 78,83, belanja barang 86,46. Kalau total
dalam nominal Rupiah yang tidak terserap 34 miliar dari anggaran
221 miliar. Ini pertanyaan saya nih Pak ya, Bapak kan mengajukan
anggaran ya sendiri terus realisasinya masih relatif rendah. Ini
apakah positif atau negatif? Positif itu artinya kalau seluruh mata
kegiatan itu terlaksana dan di situ ada penghematan, tapi negatif
kalau bapak udah ngajuin sendiri ternyata ada kegiatan-kegiatan
yang tidak terlaksana, gitu loh itu negatif. Mohon maaf, saya nggak
membaca laporan detailnya atau memang memang nggak ada gitu
penjelasannya, itu pertama.
Kemudian yang kedua, di roadmap Bapak memang sudah menyajikan
satuan kegiatan dan juga
nominal anggaran. Cuma kayaknya kok nggak di jumlah itu kalau
saya kan baca pertama jumlahnya ini, baru kita bicara ke
detail-detailnya. Ya, mungkin lain kali langsung dijumlah Pak
totalnya berapa gitu ya.
Dan yang ketiga, ini nyambung pertanyaan Bu Nevi tadi ya
sekaligus setelah melihat dari
kegiatan rencana anggaran dan kegiatan tiap tahun. Perjalanan
selama ini apakah ini BPKS nggak ada terobosan-terobosan yang
sifatnya apa Pak ya, cukup besar gitu ya terobosan bisnis yang ya
sebagai sebuah wilayah yang di sini ada wakilnya di dari Aceh nih
Pak Rafli kan ini.
-
12
F-PKS (RAFLI): Iya, Pak Amin. Nanti, buat Renstra baru aja
temen-temen.
F-PKS (AMIN AK, M.M): Orang kerjanya apa gitu nanti buat
kegiatan yang tidak biasa-biasa saja apalagi wilayahnya
sangat strategis gitu loh. Saya kebetulan pernah juga
mendampingi sebuah kawasan industri di Surabaya. BUMN ya beberapa
tahun dan tahun-tahun terakhir sebelum saya jadi Anggota DPR, ini
melakukan terobosan bisnis yang tidak biasa, ya bekerja sama dengan
pihak ketiga. Walaupun, setiap tahun sudah untung salaman untungnya
normalnya 1 sampai 200 miliar, ketika melakukan terobosan apa saya
spesiesnya menjadi sangat besar. Ya, itu aja ya untuk BPKS.
Untuk KPPU, saya belum sempet baca Pak laporannya. Cuma, isu-isu
yang yang sekarang lagi
cukup menyita perhatian itu Pak dan kemarin juga kita sampaikan
ketika kita RDP atau Raker dengan apa namanya BUMN semen itu,
terkait dengan predatory pricing itu, Pak. Itu kemarin kita
janjikan kalau kita mungkin nggak KPPU akan kita tanyakan, apakah
sudah ditangani dan sejauh mana prosesnya gitu tentang predatory
pricing? Dan ini memang sikap keberpihakan kita dalam hal ini KPPU
harus rill Pak terhadap BUMN-BUMN kita atau ya pengusaha-pengusaha
dalam negeri lah. Karena, kalau kita lihat di lapangan ya walaupun
bukan BUMN ini, banyak pengusaha-pengusaha kita ini khususnya kalau
kita lihat keramik, Pak. Temen-temen kita, saudara-saudara, relasi
relasi ya pengusaha-pengusaha kita yang 10 tahun dulu berjaya di
kramik, sekarang habis semua Pak gulung tikar Pak dan digantikan
dengan keramik-keramik mohon maaf ya kalau kita nyebut Cina itu
bukan dalam konteks tidak suka dengan Cina, itu memang mayoritas ya
dari sana.
Nah, tentu ini peran KPPU sangat dibutuhkan Pak ya. Apalagi ini
yang cukup mengkhawatirkan
kita menilik dari proses apa namanya tahapan ketika terjadi
sengketa di pengadilan-pengadilan selama ini apa perkara yang
dimenangkan oleh KPPU juga belum terlalu menggembirakan. Semoga
kedepan itu semakin baik gitu loh ketika ada proses-proses di
pengadilan, KPPU tingkat atau presentasi kemenangan itu semakin
besar baik di level pengadilan negeri maupun di di atasnya.
Itu saya kira Pimpinan yang bisa saya sampaikan. Terima
kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Waalaikumsalam.
F-PKS (RAFLI): Izin, Pimpinan. Mungkin, sedikit lagi mohon
maaf.
KETUA RAPAT: Ya, silakan Pak.
-
13
F-PKS (RAFLI): Tentang BPKS ada capaian yang luar biasa Ya. Saya
dapat informasi dari file ke, itu di tahun
2019 itu sudah sertifikat aset itu sampai 1.110 persil ya
begitu, ketua ya kepala ya. Saya pikir ini tertinggi di nasional
ya, ini menjadi persyarat juga bahwa investasi itu dipermudah
sebenarnya di sana.
Jadi, harapan saya ke depan nanti temen-temen BPKS kita ganti
coba RDP juga dengan BKPM
ya. Kita juga paparkan capaian ini supaya ada
kemungkinan-kemungkinan kita untuk mempermudah investasi ke BPKS,
seperti teman-teman men-support lebih coba kita buat
gagasan-gagasan baru nanti BPKS ini, insya Allah.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik. Terima kasih. Kalau BPKS Sabang ini kita udah lama ini
memang kita minta bolak-balik agar dipertegas
rencana pengembangan nya mau diarahkan ke mana gitu. Periode
lalu itu berganti berapa kali itu. Nah, mudah-mudahan kita pada
kunjungan reses ini termasuk akan bertemu dengan BPKS. Malah, saya
lagi mau coba jadwalin kita kunjungi ke pelabuhan itu, bisa nggak
kalau kita berangkat pagi terus malamnya masih ngejar pesawat? Kan,
BPKS ada kapal sendiri kan, berfungsi nggak? Oh, belum ya. Kenapa
nggak dimasukkan anggaran itu?
Ini Pak Andre silakan, Pak.
F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Terima kasih, Pak Hekal. Terima
kasih.
Pimpinan dan Anggota DPR RI yang saya hormati, Bapak-bapak dari
KPPU, BP Batam, dan BPKS Sabang.
KPPU ketuanya nggak hadir, ya? Hah? Nggak hadir, ya? Jadi,
berempat aja? total Komisioner
berapa, Pak? Sembilan. Sembilan yang hadir 4, 5 absen itu.
Bapak-bapak sekalian,
Saya kan tidak terlalu mengerti soal Sabang itu udah Rafli lah
yang lebih mengerti ya. Saya serahkan kepada senior saya penguasa
Aceh biar urusan Sabang Beliau lah yang urus. Nah, saya to the
point aja sama KPPU nih. Saya mau hadir gara-gara KPPU aja ini. Ya,
Pak kita konkrit-konkrit aja Pak ya, iya to do point aja.
Saya ini pelapor Bapak ini Bulan Agustus, ini sudah bulan Maret.
Agustus, September,
Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret ini
Anggota DPR RI Komisi VI yang lapor Pak. Ya, apalagi kalau rakyat
masyarakat yang lapor. Anggota DPR aja lapor udah lebih setengah
tahun laporannya belum ada kejelasan, ya. Apa lagi kalau rakyat
melapor, Pak. Ini Anggota DPR RI Komisi VI
-
14
mitra Bapak loh yang menentukan anggaran Bapak loh, ya yang
menentukan Bapak bisa dipilih lagi periode depan atau tidak gitu.
Bener nggak? Meleset nggak? Nggak kan.
……… :
Tambahin undang-undang, Pak.
F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Dan termasuk saya Anggota Baleg
juga, Pak yang membahas undang-undang Bapak. Jadi,
saya dua paket saya, Pak. Anggota DPR RI Komisi VI dan plus
Anggota Badan Legislasi yang membahas nasib undang-undang Bapak.
Nah, kami yang melapor untuk kepentingan bangsa dan negara, nggak
ada kejelasan. Laporan tertulis dari KPPU perkembangan saja nggak
ada ke kami. Apalagi rakyat kecil, Pak. Ya, kita butuh langkah
konkrit KPPU Bapak menikmati gaji dari negara ya bahkan saya dengar
Bapak sibuk itu. Ini patut diduga Anggota KPPU ini sering bertemu
dengan mitra ya, yang dipanggil soal-soal kasus itulah. Itu saya
dengar juga isu-isu seperti itu, jangan sampai sibuk memperkaya
diri, sibuk bermain bermain kasus itu loh, tapi urusan laporan kami
yang jelas-jelas terang benderang ya. Ini ada praktek predatory
pricing ya, bayangan Pak. Saya kasih tahu Bapak nih, biar saya
nyinyir dikit deh.
Pemerintah saja sekarang, Presiden itu sudah sepakat Pak dalam
ratas dengan kepala BKPM
untuk melakukan moratorium pembangunan pabrik semen baru kecuali
di Papua karena, kita surplus 45 juta ton per tahun, ya. Bahkan
Menteri Perdagangan sudah sepakat juga merevisi Permendag 7 Tahun
2018 soal impor semen dan klinker, karena kita surplus. Ini
menunjukkan apa bahwa Pemerintah berbenah, memperbaiki diri dan
ingin mencoba melindungi industri semen nasional kita karena
praktek predatory pricing. Bapak tahu produksi semen dunia ini 4
miliar ton setahun, 2 miliar ton itu diproduksi oleh Cina, Cina ya
ya, 2 miliar ton. Lalu sekarang, ekonomi mereka decline, Pak,
menurun. Mereka over supply sehingga, mereka sekarang melakukan
praktek ya yang memang sengaja menjual rugi, menjual rumah eh murah
supaya apa, supaya industri dalam negeri berbagai negara hancur.
Nanti, mereka beli industri itu dengan harga murah. Nah, Bapak
sulit betul menemukan Bapak bayangkan saja.
Sekarang Semen Conch misalnya, dia beli dari Indosement
Citeureup ya beli dari Indocement
Citeureup ya dengan harga X ya. Lalu dari semen Indosement
Citeureup dibawa pakai truk ke Ciwandan Cilegon ada ongkos
transport kan, ongkos transport itu ada ongkos transport industri,
terukur jelas angkanya ya. Lalu, sampai di Ciwandan klinker itu,
mereka beli klinker di Citeureup ya, sampai di Ciwandan klinker ini
diproses jadi semen, ditambahin clay ditambahin fly ice, ditambahin
macam-macam dan digiling ada proses juga, ada energi yang dipakai,
jadilah semen. Setelah jadi semen, itu di packing Pak dikantongi,
duit lagi, cost lagi Pak dikantongi setelah dikantongi dibawa lagi
dari Ciwandan dibawa ke Bogor itu, ke arah Citeureup itu, dua kali
ongkos transport. Bapak bayangkan beli klinkernya di Indosement,
harga dua kali ongkos transport harga jual ya semen nya jauh lebih
murah daripada semen yang diproduksi di Bogor. Padahal, klinkernya
beli di Indosemet. Dari situ saja logikanya sudah jelas ini praktek
predatory pricing. Masa, Bapak 8 bulan belum juga menemukan bukti
yang jelas gitu loh ya. Ini soal keberpihakan, Pak. Dimana letak
nasionalisme Bapak gitu, kalau laporan swasta cepet itu. Tapi,
kalau laporan urusan BUMN, industri nasional lama gitu loh. Jadi,
ini ini mau kerja untuk kepentingan negara atau kerja untuk
kepentingan asing atau swasta.
Ini kan lembaga negara dibiayai oleh APBN bukan? Betul, Pak
Bapak terima APBN ya. Setahun
berapa, Pak? Berapa? Berapa miliar? 100, sebentar. 130 136
miliar, wah Tommi hafal kalau duitnya. Oh, baru baca.
-
15
Nah, itu nah saya minta kejelasannya konkret saja, Pak.
Kira-kira kapan Bapak bisa kasih
deadline. Kalau memang nggak mampu jadi Komisioner, mundur aja
kita pilih Komisioner baru gitu loh ya. Kita butuh Komisioner yang
ingin kerja untuk kepentingan negara ya, bukan
cengengesan-cengengesan, Pak. Kita butuh Komisioner yang
benar-benar kerja untuk kepentingan negara. Membela kepentingan
negara ya, kita tidak ingin Komisioner yang tidak berpihak kepada
negara, ya saya tunggu jawaban konkrit ya, Pak. Saya enggak ingin
bertele-tele lagi. Kemarin saya tanya berapa bulan lalu, iya iya,
saya nggak butuh iya iya. Kapan kapan kapan itu.
Terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Waalaikumsalam. Baik. Ada Anggota lagi? Oke, siapa? Silakan
dikasih tanggapan mungkin dari BPKS dulu.
KETUA BPKS SABANG: Terima kasih. Izinkan saya ingin menanggapi
yang disampaikan oleh Bu Novi ya Bu ya.
.…….. : Nevi, Bu Gurbernur Sumbar, Pak.
F-GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Ini gurbernur saya itu, Pak.
KETUA BPKS SABANG: Jadi, bahwa Ibu sampaikan bahwa memang
kemaritiman ini juga menjadi kewenangan di kita
Bu, ada kewenangan kemaritiman di kita. Jadi, itu kalau kita mau
lihat kewenangan itu di PP 83 - 2010. Nah, tentu apa persoalan
kita, ya padahal di sana wilayah di wilayah kita sudah ada
pelabuhan ikan yang besar. Tapi, dia nggak bergerak seperti Ibu
sampaikan tadi, udah ada itu yang di wilayah kerja Pulau Aceh, ya
Bu ya.
Nah, ada aturan-aturan pendukung yang perlu kita kita lengkapi,
Bu. Nah, ini yang sedang udah
kita surati juga ke Kementerian Kelautan untuk membuat aturan
turunan. Jadi, yang mana yang boleh kita lakukan, yang mana yang
yang terlarang mungkin Bu ya. Karena, wilayah perikanan itu ada
wilayah-wilayah lautnya ya Bu ya. Saya pikir yang spakat Ibu
sampaikan tadi itu udah udah kita mulai rintis, Bu.
Nah, selanjutnya yang disampaikan oleh Pak Amin, Pak ya.
Makasih, Pak. Bahwa serapan
anggaran kita hari ini 84,61% memang untuk eh untuk prioritas
nasional Balohan itu masih ada yang belum bisa kita kerjakan, Pak
sampai hari ini. Apa itu? Lahan parkir, kenapa ndak bisa kita
kerjakan?
-
16
Tiba-tiba, waktu kita mau melaksanakan, terjadi klaim dari dari
para yang mengaku pemilik lahan. Jadi, dana itu kita titip di di
pengadilan, baru kita bisa kalau udah keluar nanti dia pengesahan
pangadilan untuk diambil alih tentang komplain-komplain dari para
pihak keluarga, nanti kita baru bisa lanjutkan. Jadi, saya pikir
itu hambatan kita yang di di Balohan.
Nah, kemudian ada yang hambatan-hambatan lain untuk untuk
promosi ke luar negeri. Itu
memang kemarin pada akhir-akhir tahun ada, ada hambatan-hambatan
perizinan mungkin Pak ya karena, kita harus evaluasi ada maksudnya,
sehingga kita mampu tidak bisa melakukan kunjungan-kunjungan ke
luar negeri, ya Pak ya. Tapi, yang paling penting bahwa yang
prioritas nasional tadi Balohan, yang sudah kita titipkan di
pengadilan uangnya. Saya pikir kita berharap Bulan Maret nanti ada
keputusan kita bisa lanjutkan dia kan tahun jamak dia Pak. Jadi,
uangnya bisa di dari apa ada lanjutan ke 2020 Pak ya.
Nah, selanjutnya tentang yang disampaikan total-total tadi Pak
ya dan sistem pelaporan. Saya
kira ini, jadi kami akan perbaiki lah tentang cara melapor
terkait dengan dana dengan besaran anggaran.
Selanjutnya, seperti disampaikan oleh Bapak kita Rafli. Bahwa,
kita juga akan menerobos
dengan Renstra baru. Ya, saya sepakat sekali. Jadi, dengan
Renstra baru itu memang nih sudah harus masuk kita dengan Renstra
baru. Renstra baru 2022 ya, kita berakhir 2021, 2022 berarti kita
harus buat Renstra baru. Berarti, kita harus menghitung dengan
potensi-potensi yang ada, dengan kekuatan yang ada kita beranjak
dari situ, ya Pak ya. Saya sepakat sekali nanti mungkin dalam
pertumbuhan kita di Banda Aceh bisa kita buat masukan, kita blow up
supaya kita punya arah baru tentang kawasan Sabang ini.
Nah, saya pikir ini aja yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima
kasih atas sharing-nya tadi dari
Bapak sekalian, masukan-masukan. Terima kasih.
Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
KETUA RAPAT: Waalaikumsalam.
Sebelum kita lanjut KPPU, sub mic-nya tolong dimatiin, Pak.
KETUA BPKS SABANG: Oh, ya.
KETUA RAPAT: Jadi, ini buat masukan aja. Karena mungkin, kita
akan dialami pada saat kunjungan dan mungkin
pada sesi-sesi ke depan. Tadi, Bapak bikin rekap 20 tahun
penerimaan untuk APBN untuk BPKS Sabang, sudah mencapai 3,6 triliun
kalau nggak salah ya dari total rencana 40 triliun, bener ya? Nah,
sedangkan ini Renstranya baru mau dibikin lagi yang baru, gitukan.
Ini yang saya perlu sampaikan kepada teman-teman Anggota baru,
memang dari dulu BPKS Sabang ini berubah-berubah terus rencana,
tujuan, gambaran besarnya. Nah, ini kalau bisa periode ini loh Pak
kita benerin, tolong di
-
17
rembuk sama Gubernur ama Kantor Menko kalau perlu gitu kan
supaya nanti planning buat anggaran ke depannya itu clear.
Ambil contoh kemarin kita diundang untuk lihat rencana pelabuhan
di Bali. Itu mereka butuh 5
koma sekian triliun dan mungkin akan diselesaikan dalam satu
tahun, karena gambarnya jelas, tujuannya jelas gitu kan. Saya mohon
maaf nih, saya ngikutin nih periode 5 tahun dari kemarin. Ini
berubah-berubah terus ini BPKS Sabang. Ya, memang ada campur tangan
Gubernur, ada campur tangan lain-lainnya yang perlu harus didudukin
di final-in rencananya mau buat apa pelabuhan transhipment, apakah
buat pariwisata? Atau seperti apa? Nah itu, Pak Rafli sebagai
Anggota dari Aceh perlu kita briefing tuh biar tahu posisinya,
kenapa tiap tahun cuman dapat 100 miliar, karena enggak jelas ini
mau diarahin mau bikin apa, gitu kan. Nah, kasihan teman-teman BPKS
Sabang juga.
Nah jadi, nggak mungkin ini masih ada nilai 40 triliun kalau
bisa konsepnya jelas perlu duitnya
berapa, bisa dicicil nya seperti apa gitu kan. Nah, itu nanti
bisa kayak pelabuhan di Bali itu, ketahuan mungkin dalam waktu 3
tahun selesai atau 5 tahun selesai gitu kan dan habis itu punya
penghasilan yang bisa terrhitung dan terukur.
Mungkin itu, sekarang kita itu tolong di inilah tolong
dipikirkan nanti kita dalamin pas kunjungan
juga. Silakan, KPPU.
WAKIL KETUA KPPU: Terima kasih, Pimpinan. Pada Bapak Rafli, Bu
Nevi, Pak Amin dan Pak Andre, terima kasih atas pertanyaannya.
Tadi, Bu Netty bertanya tentang soal denda yang relatif kecil
apabila dibandingkan dengan
keuntungan yang diperoleh. Tentunya, ini terkait undang-undang,
Bu. Karena, di undang-undang KPPU hanya bisa menjatuhkan sanksi
denda maksimal 25 miliar. Kalau pun nanti dari DPR dalam amandemen
meningkatkan nilai dendanya, tentunya itu bisa memberi ruang pada
KPPU untuk menjatuhkan denda yang lebih tinggi lagi.
Tadi Pak Amin menyinggung tentang semen sama juga dengan Pak
Andre. Aduan Pak Andre
terkait dengan semen ini sudah ditindaklanjuti oleh Direktorat
Penegakan Hukum. Terakhir di bulan di akhir Januari sudah
melaporkan untuk dinaikkan ke pemberkasan, cuma majelis di rapat
komisi menilai masih ada alat bukti yang masih kurang belum cukup.
Terus terang saja Bapak Andre, Pak Amin, kami itu dalam
menghadirkan atau memanggil para pihak terkait baik itu terutama
dari terlapor itu tidak bisa 1 kali, karena KPPU tidak punya
kewenangan untuk memaksa. Dalam memperoleh dokumen pun sebagai
bukti kita tidak punya kewenangan untuk menyita, menggeledah dan
lain-lain. Oleh karena itu, kami hanya memanggil sampai ke batas
waktu 3 kali dan apabila tidak bisa juga akan kami minta bantuan
dari polisi.
F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):
Yang nggak bisa datang itu siapa? Yang nggak datang itu siapa,
Pak? Kalau menurut saya,
Semen Indonesia sudah datang memenuhi panggilan, Bapak dan
memberikan data praktik predatory pricing nya.
-
18
WAKIL KETUA KPPU: Iya.
F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):
Yang nggak mau datang siapa? Boleh saya tahu?
WAKIL KETUA KPPU: Dari beberapa itu bukannya tidak datang. Jadi,
datangnya dia setelah panggilan ke sekian. Itu
dari pihak pelapor pak ya dari pihak pelapornya.
F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):
Sudah berapa kali dia datang, Pak?
KPPU: (suara tidak jelas, tidak menggunakan mic). Sudah kita
laporkan dan di yang masuk ke
pemberkasan kata berikut, Pak.
F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Tapi, saya dengar juga masih
kurang bukti. Kurang buktinya yang mana, Pak?
KPPU: Yang kita ambil, Pak akhirnya dari fakta kita ini kan jual
rugi nih Pak, kita delapan market, ini
provinsi kan beda-beda Pak, harus kita petakan. Akhirnya, yang
kemarin itu. Izin Pak. Yang kita bisa kita contoh cukup bukti yang
lalu adalah yang di Kalimantan Selatan,
Pak untuk awalnya yang untuk satu lagi masih kita perpanjang
didiknya, Pak. Jadi, ada satu yang PT terlapor yang wilayah
pemasarannya di Kalimantan Selatan itu yang cukup bukti kita
naikkan ke tahap pemberkasan, Pak.
F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):
Udah cukup bukti itu?
KPPU: Sudah, yang satu yang..
F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Kalau yang di Ciwandan Citeureup
ini kalau itu kan kita lihat bagi waktu pabrik Indosement di
Kalsel stop, dulu harganya 50.000, waktu stop 1 bulan dijual
harga sampai 65.000 kan.
-
19
KPPU: Siap.
F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Jadi, memang itu cara mainnya itu.
Nah sekarang, yang Ciwandan gimana, Pak sama yang di
Citeureup ini?
KPPU: Masih di didik lagi, Pak untuk pasar bersangkutan.
F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Berapa lama kira-kira, Pak? Kan,
tentu nggak mungkin kita menunggu lewat setahun itu loh.
Kami saja Pak, Panja Jiwasraya itu mudah-mudahan Maret ini
selesai, Pak. Lebih kasusnya lebih gede loh daripada usulan urusan
begini. Itu Panja Jiwasraya, Pak ya 17 triliun kerugian negara,
bisa kita selesai-in, mudah-mudahan akhir Maret selesai. Masa’
urusan begini Bapak butuh waktu 8 bulan, gitu loh Pak. Kira-kira
kapan saya butuh kepastian, kira-kira kapan tolong di prioritas
kan. Saya kan dengar juga di rapat-rapat Komisioner juga jarang ini
dibahas, gitu loh. Ya, saya ingin juga jadi perhatian Komisioner,
ini prioritas Pak, ini soal industri nasional jangan urusan Astra
Bapak cepat, urusan yang lain-lain cepet itu, urusan nasional kok
lambat itu loh. Soal swasta cepet, ya kira-kira kapan saya butuh
kapan. Tolong kasih deadline-nya kapan, coba kasih saya waktu
deadline-nya kapan.
KPPU:
Ya, kalau ini Pak nggak penyidikan ini nggak bisa ini Pak.
Maksudnya, kita itu naikkan ke tahap
berikutnya memang dasarnya cukup alat bukti, karena semua pihak
contohnya kalau dari dari produsen tidak menyampaikan harga Pak,
kita pasti alternatifnya dari distributor level pertama di
tiap-tiap Provinsi. Ini juga akan dipanggil untuk dokumen Pak, tapi
kita usahakan Pak secepatnya karena timnya itu juga bukan hanya
megang kasus semen, Pak.
F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):
Nggak, kira-kira Pak. Masa nggak bisa ada perkiraan sih, Pak?
Masa nggak ada perkiraan kira-
kira ini kapan selesai itu loh. Jadi, besok kita urusan sama
KPPU urusan anggaran kita kira-kira aja dulu kapan selesainya.
WAKIL KETUA KPPU:
Izin, Pimpinan. Dari pihak investigator mekanismenya
menyampaikan ke majelis eh ke Komisioner ke rapat
komisi itu. Nanti Komisioner call tergantung permintaan beliau
ke permintaan dari per investigator minta diperpanjang berapa hari.
Nah, kadang ada yang minta 30 hari, Komisioner mintanya lebih cepat
gitu. Nah, itu tadi problem nya itu tadi kami makanya sangat
memohon pada dewan agar diamandemen nanti KPPU diberi kewenangan
untuk mendapatkan bukti itu bisa menyita, bisa menggeledah dan
sebagainya.
-
20
F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Iya, Pak saya kalo nggak salah
November itu sudah perpanjangan kalo nggak salah. Saya waktu
itu pernah diperiksa sekali November itu diperpanjang November
30 hari perpanjangan, Desember perpanjangan 30 hari, Januari
perpanjangan 30 hari, Februari perpanjanan 30 hari, ini besok Maret
lagi udah 5 kali perpanjangan Pak, 5 X 30 hari 150 hari
perpanjangan ya Pak. Nah, saya butuh prediksi kapan kira-kira
selesai, masa nggak bisa ada prediksi sama sekali. Ini kan target,
Pak tolong ini di prioritaskan itu loh.
WAKIL KETUA KPPU:
Iya, baik Pak. Jadi, begitu.
F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Ini membahayakan, Pak. Bapak
bayangkan ada 1 juta orang yang hidup dari industri semen
nasional kita, itu industri baja kita udah berantakan, Pak. Masa
Bapak nunggu semen bangkrut juga, ya Bapak tahu Krakatau Steel?
Pemerintah butuh 40 triliun Pak untuk restrukturisasi. Bapak mau
juga kita habis puluhan triliun untuk restrukturisasi industri
semen, karena Bapak lama bekerja itu.
Nah, Saya butuh kira-kira berapa bulan lagi bapak butuh, ya
supaya jelas kita semua di Komisi
VI bisa tahu nanti kita panggil lagi bapak berapa bulan lagi
gitu loh.
WAKIL KETUA KPPU: Iya, pada intinya begitu alat buktinya cukup
kami langsung pemberkasan dan untuk disidangkan,
Pak.
F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Prediksi nya berapa lama, Pak?
KPPU: Pak, izin Pak.
F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Ya, silakan.
KPPU: SK perpanjangan terakhir, nanti kita akan lapor Komisi 1
April 2020, Pak.
F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): 1 April.
-
21
KPPU: 2020.
F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Itu kepanjangan dari?
KPPU: SK berakhir yang sekarang di di yang kedua tadi, Pak
ya.
WAKIL KETUA KPPU: Paling lama itu.
F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Kan perpanjangan per tiga puluh
hari, bukan?
KPPU: Nggak, ada yang 60 hari ada yang 30, Pak.
F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Ini 1 April terakhir ini?
WAKIL KETUA KPPU: Iya, paling lama itu 1 April.
KPPU: Nanti, kita lapor lagi ke Rakom, Pak.
F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Ok, jadi 1 April itu prediksi bisa
selesai ya? Oke.
……. : 1 April dilapor lagi itu.
F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Nggak, ya ini makanya gue ngejar
Bang ya. Saya berharap selesai sebelum perpanjangan, ya.
-
22
WAKIL KETUA KPPU: Jadi begini, Pimpinan. Mekanismenya, 1 April
itu kalau sudah di pemberkasan selesai, tentunya akan masuk ke
tahap
persidangan. Kami akan memanggil terlapor di sidang, saksi
maupun ahli. Nah, nanti di mekanisme persidangan yang terbuka
itulah kita bisa melihat bagaimana duduk perkaranya. Apakah dugaan
predatory pricing itu benar adanya atau tidak gitu. Jadi, yang yang
akan di 1 April, 1 April itu adalah bisa tidaknya masuk ke
persidangan itu.
F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):
Tadi kan yang Kalsel sudah selesai ya. Ini kan tinggal satu
provinsi lagi. Jadi sebenarnya, 1
provinsi sudah bisa masuk persidangan, Pak ya. Jadi, saya tunggu
1 April nanti saya akan tagih lagi ya tolong serius, Pak. Ini soal
industri semen nasional kita, ratusan triliun Pak. Bapak bayangkan
betapa ruginya negara, Bapak tahu nggak Semen Indonesia Group itu
bayar bunga bank sehari itu 16 miliar Pak, 16 miliar perhari bunga
bank ya. Kalau Bapak klemer-klemer, cengengesan, nggak serius
bekerja ya habis lah industri nasional kita hancur sama kayak
Krakatau Steel kita harus bayar lagi restrukturisasi nya. Apakah
Bapak ingin seperti itu? Kan nggak kan, Pak. Nah, harapan saya,
Bapak serius nanti per 1 April saya akan tagih lagi, saya akan
minta pimpinan panggil lagi di masa sidang berikutnya.
Terima kasih.
F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA): Pak Pimpinan.
WAKIL KETUA KPPU: Terkait tentang pertanyaan tentang keramik ya.
Ini keramik nanti akan kami teliti Pak tentang
pasar keramik, karena masalah keramik itu belum pernah ada aduan
dan karena ini ada masukan dari Bapak akan kami tindak lanjuti
dengan inisiatif dari Komisioner untuk dijadikan penelitian kajian.
Apabila memungkinkan, apabila tercukupi buktinya akan dilanjutkan
ke proses berikutnya.
Terima kasih. Demikian, Pimpinan.
F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA): Pak Hekal mungkin saya menambahkan
sedikit. Betul, Pak Wakil Komisioner KPPU bahwa itu
berdasarkan yang undang-undang. Disini kita dari Assegaf Hamzah
dan partner itu sudah urgensi, Pak Hekal dan kawan-kawan, adanya
amandemen dan peninjauan ulang terhadap RUU perubahan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999. Karena, undang-undang itu dibuat secara
terburu-buru itu ya sebagai bagian dari dari ROI-ROI dengan
internasional dengan IMF sehingga, perumusan ketentuan di dalamnya
banyak yang luput dari landasan filosofis, teoritis dan best
praktis yang dalam pelaksanaannya kini cenderung menjadi liabilitas
terhadap dunia usaha dan pembangunan ekonomi nasional. Terus juga
dibuat tidak komprehensif, terus juga mengabaikan dan tidak
mengelaborasi substansi hukum. Ya, kalau kita lihat ya kalau di
Eropa Pak ya yang kasus yang denda-denda tadi, jika dibandingkan
dengan hukum persaingan usaha Uni Eropa perhitungan nilai dasar
pengenaan sanksi administrasi sampai 15% sampai 25% dari nilai
penjualan terkait dengan pelanggaran ukur waktu
-
23
pelanggaran. Kalau kita tadi paling rendah 5% dan paling tinggi
30% dari nilai penjualan ya sehingga tadi betul kata Bapak, berada
di undang-undang itu ya.
Jadi, mungkin Pak Hekal undang-undang kita ini tahun 99, Pak.
Ini kan dari pakar kita pak ya,
dari yang sudah mengatakan memang harus ada urgensi adanya
amandemen dan penilaian ulang terhadap RUU perubahan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 99.
Itu saja, Pak Hekal. Terima kasih.
KETUA RAPAT: Baik. Memang Undang-Undang untuk KPPU periode DPR
2014 sampai 2019 tidak selesai, Bu. Nah,
makanya hari ini sudah masuk ke Prolegnas di periode yang
sekarang. Mungkin, di masa sidang yang depan kita akan mulai
bentuk-bentuk Panja lagi untuk mulai pembahasan kembali.
Baik, ada karena waktu kita terbatas ini sudah.
F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG): Izin, Pimpinan. Kanan
kanan, Pimpinan.
KETUA RAPAT: Oh ya, Pak La Tinro.
F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG): Terima kasih,
Pimpinan. Saya melanjutkan apa yang di sampaikan Pak Andre, saudara
saya bahwa memang, maaf kalau
memang ada suatu kecurigaan yang besar karena, selama ini kita
melihat apa yang dilakukan oleh KPPU umumnya hanya masalah-masalah
tender-tender saja yang dikatakan tadi swasta sampai 70% lebih.
Belum terlalu banyak melihat kondisi yang berdampak luas kepada
publik, seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Andre.
Jadi, diharapkan bahwa yang berdampak kepada publik yang luas
ini yang perlu menjadi
prioritas. Jangan sampai hanya tender-tender yang kecil-kecil
swasta-swasta yang kecil digerogoti sedangkan yang berdampak luas
kepada pabrik itu diabaikan.
Kemudian yang kedua, ada perekam yang kita tahu 1 tahun 2010
yang sudah dilanjutkan direvisi
menjadi 1 - 2019 yang juga tadi disebutkan oleh ibu bahwa ada
tabrakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pertanyaannya,
apakah Perkom yang Perkom 1 2019 itu sudah cukup buat KPPU?
Kemudian untuk BPKS Sabang. Tadi, kalau nggak salah hitung saya
bahwa serapan dana
selama ini kurang lebih 16 tahun itu kurang lebih 4,4 triliun.
Pertanyaannya simpel saja dengan finansial yang sudah begitu besar
4,4 triliun, apa manfaat daripada keuntungan finansial yang ada?
Dan keuntungan manfaat keuntungan manfaat saya ini misalnya
keuntungan manfaat untuk publik yang ada.
-
24
Kemudian yang kedua, terhadap rencana-rencana untuk mengadakan
kerjasama. Apakah sudah
pernah dilakukan kerjasama dengan perusahaan lain? Bahkan ada
juga kami dengarkan bahwa pernah ada rencana untuk bekerjasama
dengan Global Port Singapur. Terima kasih, bahkan sudah pernah
berkunjung ke Singapur.
Terima kasih, Pak Ketua.
KETUA RAPAT:
Silakan, Pak mungkin itu dijawab terakhir baru kita ke
kesimpulan.
WAKIL KETUA KPPU: Terima kasih, Pak. Jadi, memang Ya itu kan
anggaran baru kalau kita ini baru 4,7 Triliun ya. Padahal
umpamanya
dicadangkan untuk sekian tahun 40 tahun. Nah ini juga, saya
sepakat tadi sampaikan itu ada ada program yang jelas ya sehingga
tidak serta merta harus sekian tanpa tanpa pengembalian lah itu
namanya tanpa cost recovery.
Nah, kalau ini ditanya ditanya juga hari ini dia memang tidak
imbang dia dengan pemasukan
yang sudah yang sudah ada sekarang, Pak. Nah, saya pikir ini ini
juga nggak bisa saya jawab. Artinya, apa manfaatnya secara
keseluruhan baik dari 4 triliun ini kan paling yang bisa kita jawab
hanya PNBP kita baru 4 4 miliar lah sekitar itu ya. Jadi, belum
berimbang kalau seperti bapak sampaikan tadi ya belum berimbang, ya
Pak ya. Jadi sehingga, kita enggak serta merta mengalokasikan dana
tanpa target-target pendapatan, ya Pak ya. Saya pikir terima kasih
juga Pak atas atas atas responnya tentang hal ini, sehingga
memperkuat kita untuk memperkuat review desain 2022 sampai
2027.
Selanjutnya, tentang kerjasama. Kerjasama dengan Global Port ya.
Jadi, kemarin itu kerjasama
itu mungkin dimulai tahun 2017 ya 2017. Jadi, idenya pengelolaan
Pak kerjasama pengelolaan. Nah ini, sampai hari ini belum ada
tanda-tanda bahwa apa yang akan dikerjasamakan sehingga,
kawan-kawan kemarin pergi melakukan kunjungan ke Perusahaan Global
Port itu sendiri ya Ke Singapur. Nah ini, saya pikir nanti kita
akan akan ambil apalah apakah kebijakan namanya atau pun
kesepakatan tentang bagaimana cara menghentikan yang dikatakan
kerjasama tadi, Pak. Nah karena juga, setiap setiap kerjasama atau
ya kontrak namanya kita juga diikat dengan Peraturan Menteri
Keuangan, Pak PMK kita lihat di PMK, 140 namanya. Ini ada lima dan
skema kerja sama itu.
Jadi, kalau kalau cara mengukurnya bahwa perusahaan yang tadi
kita sampaikan di skema
mana dia, dia ada kerjasama pemanfaatan, ada kerjasama bagi
hasil, ada kerjasama BOT, ada sewa dan ada kerja sama AG 2G, Pak.
Saya pikir, kalau memang ini tidak masuk dalam skema ini mungkin ya
bisa kita sepakati untuk tidak bisa lanjutkan, Pak. Saya pikir itu,
Pak.
Makasih Pak ya.
KETUA RAPAT: Baik.
-
25
F-PDIP (IR. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.): Pimpinan
terakhir aja sedikit.
KETUA RAPAT: Ya, silakan.
F-PDIP (IR. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.): Nih Pak, saya
jujur aja ya kalau BPKS, saya kira kalau kerangka berpikir nya
enggak dirombak
total, Pak kita enggak akan kemana-mana, Pak. Nih, ibarat sistem
operating system nya harus diganti, Pak. Ya, kalau paradigma
berpikir dan segala macam itu tidak ditata ulang secara mendasar.
Saya kira 5 tahun lagi pun kita akan ketemu Bapak begini-begini aja
urusannya. Bayangkan anggaran bapak itu cuma sedikit bedanya sama
Kementerian BUMN yang ngurusin 800 BUMN, Pak. Jadi, sementara
outputnya kalau menurut saya sih masih sangat jauh dari
harapan.
Saya kira kalau Anda tidak bisa memikirkan suatu terobosan yang
komprehensif, undang saja
orang luar untuk memberikan kerangka berpikir framework yang
jelas sehingga benar-benar ada lompatan Pak. Kalau enggak saya
khawatir ya begitu-begitu aja ini. Hidup segan mati tak mau kalau
menurut saya, padahal potensi besar. Selat Malaka itu 80 juta TUS
misalnya hanya dari kontainer. Kenapa larinya ke Teluk Nipah,
misalnya. Masa’ nggak bisa dimanfaatin misalnya, ada banyak ini
harapan saya aja Pak kalau tidak apa kadang-kadang memang kan kita
tarik orang yang berjarak supaya bisa melihat secara utuh semua
potensi yang ada. Tidak terjebak dalam kerumitan rutinitas yang
sudah jadi biasa, jadi nggak ada terobosan Pak. Saya kira itu.
Yang KPPU, saya cuma bertanya satu aja, Pak. Saya terus terang
belakangan ini agak khawatir
nih di sektor konstruksi misalnya, karena banyak tender yang
saya tahu. Nawar harganya gila-gilaan Pak, 78%, 80% segala macam
mungkin yang biasa diurus itu kan kalau ada yang rendah nggak dapat
dikasih yang tinggi, yang saya khawatir justru rendah banget tuh
sama kualitasnya nanti gimana. Kira-kira apa dilihat juga kalau ada
yang nawar dengan harga yang sangat rendah begitu apa tidak ada
concern misalnya, Pak. Karena, banyak yang hanya sekedar biar
menang, Pak. Nanti, urusan belakangan itu banyak sekali yang saya
lihat, apa ini bisa dibenarkan praktek seperti ini. Apa sih, ada
enggak sih panduan KPPU bahwa sebenarnya kalau orang nawar 70% dari
HPP itu masih layak nggak sih, misalnya atau dari owner estimate
misalnya gitu. Apa tidak ada konsekuensi dari situ.
Makasih, Pak. Makasih, Pimpinan.
KETUA RAPAT: Baik. Mungkin KPPU kasih tanggapan.
WAKIL KETUA KPPU: Terima kasih. Tadi ditanya tentang peraturan
komisi ya Pak, Pak La Tinro. Perkom Nomor 1 2019 itu hanya
terkait penanganan perkara. Jadi, mekanisme penanganan perkara
dari pelaporan atau inisiatif sampai ke putusan semacam putusan.
Jadi, tidak ada bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 5. Nah
Perkom ini tentunya, kami sangat sangat terbuka untuk menerima
masukan untuk disempurnakan,
-
26
agar proses beracar di KPPU apa menjunjung aspek keadilan. Jadi,
kita memutus berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan alat bukti yang
meyakinkan sehingga apa amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 kita
bisa laksanakan.
Adapun kenapa perkara tender yang banyak ditangani. Ini
sebenarnya, tender ini kebanyak
hampir mayoritas adalah pengaduan. Aduan dari masyarakat dan itu
di daerah-daerah yang masuk lewat kantor wilayah. Tentunya kan,
walaupun perkaranya di daerah yang memberi putusan itu harus
Komisioner. Jadi, kami di 9 ini dibagi 3, 3 orang 3 orang menjadi
majelis komisi yang jadi berkeliling Indonesia di mana putusan yang
ada di situ kita bersidang. Jadi ini, apa laporan-laporan dari
masyarakat terkait tender. Kami sih berharapnya ada laporan-laporan
yang seperti Pak Andre tadi, yang terkait predatory pricing, kartel
dan sebagainya. Cuma masyarakat lebih banyak melapor tentang
perkara tender.
Tadi terkait tender, Pak. Kalau harganya kemurahan apakah itu
menjadi domain KPPU? KPPU
hanya melihat dari unsur pesaingan usahanya, Pak. Itu kan jadi
domainnya panitia lelang. Jadi, kalau itu bisa jadi indikasi bahwa
kalau terlalu rendah itu bisa jadi juga ada indikasi. Kalau itu
alat bukti yang cukup kita bisa naikkan ke persidangan. Pada berapa
kali emang ada yang rendah itu karena ini apa ada unsur
bersekongkolnya juga, ada juga tadi tapi tidak bisa digeneralisir
kasus per kasus. Emang ideal nya tetap dari pihak panitia tender
maupun pengawas lainnya, itu yang harus menjamin kualitas nya.
Kualitas pekerjaannya itu. KPPU menilai dari mekanisme tendernya
itu apakah sesuai dengan prinsip persaingan usaha atau tidak itu
aja, Pak.
Terima kasih.
F-PDIP (IR. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.): Izin, Pimpinan.
Saya cuma berpikir gini, Pak apa namanya ada dua kemungkinan kan.
Yang pertama, memang
harganya HPS nya ketinggian, saya nggak dengar rendah pun masih
dapat ya, tapi ada juga yang berjibaku Pak ya. Jadi, kalau memang
ini kan harganya ketinggian, kerendahan kan bisa kasih opini, Pak.
Apakah KPPU hanya kalau ada gugatan atau pengaduan baru bisa
bertindak? Atau bisa mencegah di awal juga gitu loh maksud saya.
Jadi, karena takutnya saya nanti ini jadi nggak jelas orang bisa
sangat rendah karena apa misalnya, dia nggak benar-benar punya
tenaga ahli misalnya, tapi dibikin seolah ada. Artinya, kriteria
tidak memenuhi. Sementara yang mungkin menawar dengan harga 80-an
ya memang siap semua. Tapi, karena praktek-praktek kotor seperti
ini, nah ini yang membuat apa namanya dia tidak bisa harga yang
lebih rendah misalnya. Kan ini yang saya lihat lebih kepada
preventif bukan kalau udah pengaduan baru masuk ini kan untuk
menjaga kualitas dari pekerjaan juga jadi tidak bisa, oh itu kan
kerjaannya panitia lelang misalnya begitu. Kalau memang KPPU tidak
punya atau tidak mau ya enggak apa-apa saya hanya ingin
mengkonfirmasi aja.
Makasih.
WAKIL KETUA KPPU: Izin, Pimpinan. Tadi kan terkait penegakan
hukum nya Pak, terkait advokasi kebijakannya itu kami lakukan.
Jadi,
kami juga melakukan advokasi kebijakan, sosialisasi pada
pemerintah daerah terutama mengenai proses tender yang baik itu
gimana, sesuai aturan yang berlaku termasuk dengan terkait dengan
penawaran yang tadi itu. Tadi, kami juga melakukan tindakan
preventif bahkan itu mungkin proporsinya lebih besar, Pak. Cuma itu
tadi kan, ini.
-
27
F-PDIP (IR. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.): Izin izin izin,
Pimpinan. Saya ingin mengatakan juga begini. Karena, banyak lelang
yang tertunda di kementerian atau
lembaga itu karena apa? Karena mereka tahu yang menang dengan
suara terendah itu belum tentu mampu ngerjain loh. Mereka nggak
confident enough. Nah, ini kan bisa ngerusak juga pencapaian
misalnya. Ini yang saya maksud tadi, apakah bisa memberikan opini
katakanlah sampling untuk melihat apakah ada ini praktek yang
menjadi pola misalnya terjadi di banyak tempat. Karena, terus
terang penyerapan anggaran banyak terganggu gara-gara ini juga.
Makasih.
WAKIL KETUA KPPU:
Ya, terima kasih masukannya. Cukup, Pimpinan.
KETUA RAPAT: Baik. Jadi terima kasih itu masukkan aja, Pak.
Nanti tolong dikaji kan Bapak juga tadi sampaikan
banyak sekali laporan tentang lelang-lelang itu, ya mungkin
memang perlu menyampaikan masukan, ini salah satu masukan dari Pak
Deddy.
Baik. Ini kita tayangkan draft kesimpulan. Selamat datang, Pak
Primus apa kabar? Baik. Draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat
Komisi VI DPR RI dengan dengan Ketua Komisi
Pengawas Persaingan Usaha dan kelapa tuh kan jadi kelapa lagi,
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Sabang pada Masa Persidangan 2 tahun 2019-2020, Senin 24
Februari 2020.
1. Komisi VI DPR RI meminta kepada Komisi Pengawas Persaingan
Usaha dan Badan
Pengawasan eh Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang untuk berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip
tata kelola yang baik, good corporate governance, pedoman perilaku,
code of conduct sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku. Ini bisa di setujui ya?
(RAPAT : SETUJU)
Baik.
2. Komisi VI DPR RI memahami realisasi Anggaran Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas Sabang
Tahun Anggaran 2019 dengan penyerapan 86,61%. Setuju ya?
(RAPAT : SETUJU)
Baik.
-
28
3. Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Komisi
Pengawas Persaingan Usaha Tahun Anggaran 2019 dengan penyerapan
99%. Setuju ya?
(RAPAT : SETUJU)
99, Ini sebenarnya arahnya mau minta dinaikin ini. Makanya, saya
lihat tadi targetnya semua
tercapai bahkan melebihi gitu kan. Ini ini persiapan mau
meningkatkan ini. Tapi ya, kinerja nya harus dipercepat.
4. Komisi VI DPR RI mendukung rasionalisasi dan peningkatan
anggaran pada Komisi Pengawas
Persaingan Usaha dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam rangka mendorong peningkatan
kinerja. Ini setuju nggak nih, Ketua? Ya, mungkin nomor 4 ini nggak
sesuai dengan ini nih, nggak nomor 4 buang dulu deh.
F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):
Nggak apa-apa, nomor 4 taro aja dulu.
KETUA RAPAT: Nanti dulu, Pak. Renstranya dibenerin dulu. Ganti
nomor 4. Berikutnya, Komisi VI DPR RI meminta Komisi Pengawas
Persaingan Usaha dan Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, kok
diminta lagi? Langsung menyempurnakan, dimintanya buang.
Menyempurnakan renstra yang berintegrasi dengan stakeholder terkait
sehingga tergambar dan jelas arah kebijakan dan sasaran strategis.
Ini penyakit lama nih, Pak. Setuju ya? Oke.
(RAPAT : SETUJU)
Ya, itu BPKS Pak. Nomor enam eh lima. Komisi VI DPR RI meminta
kepada Komisi Pengawas
Persaingan Usaha dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Sabang untuk memberikan jawaban secara tertulis
dalam waktu paling lama 5 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi
VI yang akan dijadikan bahan masukan pada rapat dengar pendapat
selanjutnya. Mana daftar pertanyaannya? Ada nggak? Coba ditanyakan
dulu. Jadi, ini pertanyaan yang kita akan sampaikan kepada
bapak-bapak dan ibu-ibu untuk dikasih jawaban tertulis ya, jawab
sesuai dengan pertanyaan nya. Baik, setuju ya? Oke.
(RAPAT : SETUJU)
F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):
Untuk yang amandemen dan perjanjian ulang tahun RUU perubahan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 kan sebaiknya kita buat Panja, Pak.
Ini dari Assegaf Hamzah dan partner ini ada 8 poin, Pak.
KETUA RAPAT:
Jadi, begini Bu. Jadi, begini Bu, entar urusan undang-undang
kita harus putus kan di Pleno
Komisi Internal dulu pada pembukaan masa sidang depan untuk kita
mulai membahas undang-undang kita. Apa?
-
29
F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA): Ringkasan kita lapsing laporan rapat
kita, Pak.
KETUA RAPAT:
Apa tuh?
F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA): Bisa di follow up untuk di masa
sidang dimasukin ke dalam laporan singkat tadi, Pak.
KETUA RAPAT: Jadi, itu catatan aja.
F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA): Catatan aja, Pak ya. Catatan aja?
KETUA RAPAT: Apa yang dicabut itu?
F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA): Pak, catatan aja Pak?
KETUA RAPAT:
Mana, tolong ditayangkan biar tambah catatan 1, di kesimpulan.
Ya di bawah ada catatan, turun turun turun lagi nah pasang catatan
tuh dibawah 5. Apa bahasanya yang bener apa ya? F-PDIP (ARIA
BIMA):
Revisi Undang-Undang mengenai KPPU. Loh, kan udah masuk
prioritas tahun ini?
KETUA RAPAT: Iya sudah, ini Bu Nevi minta dimasukin ke catatan
aja. Supaya kita.
F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA): Inisiatif aja.
KETUA RAPAT: Nggak, bahasanya nggak Panja disitu bahwa kita itu
kan inisiatif kita Komisi VI. Jadi, catatan
agar rencana revisi undang-undang, rencana tujuan revisi
Undang-Undang.
-
30
F-PDIP (ARIA BIMA): Akan di bahas di Komisi VI.
KETUA RAPAT: Rencana revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99
tentang KPPU agar segera dibahas di
Komisi VI.
……. : Izin, Pimpinan. Namanya bukan tentang KPPU.
KETUA RAPAT: Ya, tentang..
……. : Larangan Praktik
KETUA RAPAT: Monopoli ya?
……. :
Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KETUA RAPAT:
Ya, coba diganti itu bukan tentang KPPU, tapi tentang gimana
tadi?
……. :
Larangan praktik monopoli
KETUA RAPAT: Praktik monopoli.
……. : Dan persaingan usaha tidak sehat.
KETUA RAPAT: Wah, ini jadi pesanan Komisioner siapa ini dua.
……. :
-
31
Ya, KPPUnya dihapus ini.
KETUA RAPAT: Oke, setuju ya catatannya ya. Baik. Kalau gitu ini
sudah selesai semua urusan apa acara agenda kita pada hari ini.
Mungkin, ada
kata penutup diwakilin oleh salah satu. Mau BPKS atau KPPU. BPKS
lah, Bapak lebih senior.
KETUA BPKS SABANG: Ya, terima kasih. Ya, kami sampaikan kepada
Bapak Pimpinan Sidang Komisi VI dan para
Anggota Komisi VI pada hari ini, ya dengan memberi masukan
kepada kita semua untuk perbaikan keberlangsungan lembaga di masa
yang akan datang. Akhirnya, pada Allah kita berserah.
Demikian.
Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Waalaikumsalam.
Baik, atas nama Pimpinan Komisi VI, saya ucapkan terima kasih
kepada Bapak Kepala BPKS
Sabang beserta jajaran, kepada Bapak Wakil Ketua KPPU beserta
Komisioner-Komisioner dan jajarannya atas berlangsungnya rapat
dengar pendapat pada hari ini.
Kita tutup dengan bacaan hamdalah,
Alhamdulilahirabil’alamin.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.18 WIB)
Jakarta, 24 Februari 2020 a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,
TTD.
DEWI RESMINI, S.E., M.SI. NIP. 197104071992032001