DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH … · 2019. 9. 5. · DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT

DENGAN KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN HAJI (BPKH)

SELASA, 05 MARET 2019

Tahun Sidang : 2018-2019 Masa Persidangan : IV Jenis Rapat/ke- : Rapat Dengar Pendapat/ ke - 3 Dengan : Kepala Badan Pelaksana BPKH Sifat Rapat : Terbuka Hari, Tanggal : Selasa, 5 MARET 2019 Waktu : Pukul 10.00 WIB Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai

1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270 Ketua Rapat : Tb. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si. Sekretaris Rapat : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. Acara : “Kebijakan penggunaan nilai manfaat dana haji pada virtual

account”

Hadir : 1. 24 orang dari 49 Anggota Komisi VIII DPR RI.

2. Kepala Badan Pelaksana BPKH

KETUA RAPAT (TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si. / F-PG):

Kita mulai, Pak Kepala BPKH dan Pak Kepala Dewas. Oh tidak ada ya? pelaksana semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Kepala Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji beserta seluruh Anggota Badan Pelaksana, Yang terhormat Saudara Pimpinan dan para Anggota Komisi VIII DPR RI yang saya hormati,

Mengawali Rapat Dengar Pendapat pada pagi hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan agenda membahas tentang Penggunaan Nilai Manfaat Dana Haji untuk virtual account.

Sebagaimana kebiasaan Rapat di Komisi VIII sebelum kita memulai kita akan berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, bagi yang beragama Islam marilah kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah.

(BERDOA MULAI)

(BERDOA SELESAI)

Terima kasih. Hadirin yang terhormat, Sesuai dengan Rapat-rapat DPR RI pada Masa Sidang IV Masa Sidang 2018-2019 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi tanggal 7 Februari 2019 dan Keputusan Rapat Internal Komisi VIII Tanggal 4 Maret, maka pada hari Selasa ini 5 Maret 2019 Komisi VIII DPR RI secara khusus menyelenggarakan Rapat dengan BPKH dan sifat Rapat ini adalah Rapat Dengar Pendapat. Menurut laporan dari sekretariat yang telah menyatakan menandatangani sebanyak 15, yang hadir 12 dari 7 Fraksi dan izin 8 orang dari 49 Anggota Komisi VIII DPR RI, hal ini berarti bahwa Rapat ini telah dihadiri oleh separuh dari Jumlah Fraksi dan Anggota Komisi VIII DPR RI. Sesuai dengan Tata Tertib maka quorum telah tercapai atas persetujuan Saudara Kepala BPKH dan rekan-rekan Komisi VIII Rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Setuju?

(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 10.57 WIB)

Sesuai dengan undangan yang telah disampaikan, acara Rapat Dengar Pendapat ini terdiri atas sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Penjelasan Kepala Badan Pelaksana BPKH; 3. Tanya jawab; 4. Kesimpulan Rapat; dan 5. Penutup.

Apakah susunan acara disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Selanjutnya Rapat ini akan kita akhiri pada pukul? 12.00 WIB ya. Setelah itu akan dilanjutkan kita jam 13.00 WIB dilanjutkan oleh Rapat Kerja dengan BNPB.

Saudara Kepala Badan Pelaksana BPKH yang kami hormati, Rapat ini diselenggarakan untuk membahas secara khusus mengenai kebijakan penggunaan nilai manfaat Dana Haji khususnya mengenai alokasi Virtual Account yang mengalami perubahan dalam pengalokasiannya. Sebagaimana keputusan Rapat Konsinyering tanggal 21-23 Januari yang diantaranya kesimpulan menyebutkan bahwa untuk mengatasi pembiayaan direct cost tahun 1440 H Panja Komisi VIII DPR RI tentang BPIH meminta BPKH untuk melakukan hal sebagai berikut:

1. Merealokasikan pengeluaran Virtual Account untuk Jamaah tunggu sebesar satu koma tujuh menjadi Rp1,2Triliun atau 70% dari Nilai Manfaat;

2. Merealokasikan program kemaslahatan Dana Abadi Umat untuk kegiatan kemaslahatan Perhajian dalam BPIH tahun 2019. Sifat Rapat tersebut kan sebetulnya adalah Rapat Panja, jadi pada Rapat ini

kita ingin menariknya pada Rapat Komisi gitu. Untuk itu diperlukan pembahasan dan persetujuan ulang dari Komisi VIII mengenai besaran alokasi Virtual Account sebagaimana hasil keputusan Rapat yang telah disetujui sebagai acuan bagi BPKH. Komisi VIII telah menerima tembusan surat dari Kepala Badan Pelaksana BPKH kepada Menteri Agama terkait dengan permasalahan penggunaan Dana Efisiensi untuk Pembiayaan Penyelenggaraan Haji tahun 2019 yang perlu didiskusikan secara seksama dengan Komisi VIII DPR RI. Pada kesempatan ini Komisi VIII bermaksud mendengarkan pemaparan:

1. Bagaimana kebijakan penggunaan nilai manfaat Dana Khusus untuk Virtual account tahun 2019;

2. Bagaimana pemaparan BPKH mengenai permasalahan penggunaan Dana Efisiensi dari Penyelenggaraan Ibadah Haji yang akan digunakan untuk pembiayaan BPIH tahun 2019 ini.

Saudara Kepala Badan pelaksana BPKH yang kami hormati dan Anggota BPKH,

Demikianlah pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya sesuai dengan acara yang telah kita sepakati kami persilakan kepada Pak Kepala Badan untuk menjelaskan dan memaparkan maksud seperti yang disampaikan kami tadi.

Silakan Pak. KEPALA BADAN PENGAWAS BPKH: Terima kasih Pak Pimpinan Rapat. Bapak-Ibu Ketua dan Anggota Pimpinan dan para Anggota Komisi VIII, Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Ali Taher, Pak Ace, Pak Marwan Dasopang, dan Pak Sodik Mudjahid, serta para Anggota. Kami hadir dengan Pak Benny Wicaksono di bidang Investasi, Pak Iskandar bidang Operasional yang menangani langsung Virtual Account dan Pak Acep yang menangani masalah Keuangan. Bapak-Ibu sekalian, Mungkin yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan pertama untuk menyampaikan beberapa catatan dan juga mengenai realisasi dari Virtual Account yang pernah kami atau kita diskusikan di Kopo waktu itu dan alhamdulillah Pak Pimpinan menyambut baik surat kami dan terima kasih ini semata-mata supaya kami bisa melaksanakan keputusan Komisi VIII. Kami sekali lagi tidak bermaksud untuk menanggapi keputusan tersebut, kami mendukung sepenuhnya keputusan dari Komisi VIII dan Menteri Agama. Hanya kami mohon untuk diberikan klarifikasi terhadap beberapa hal yang seharusnya kalau kami ikut waktu itu kami bisa memberikan solusi Pak Ketua dan para Anggota. Pertama mungkin kami bagi 2, nah ini yang pertama mengenai catatan saja Pak BPIH 2019/1440 H.

Pertama kami memberikan catatan bukan berarti ini masalah yang menghambat Pak tetapi ini adalah masalah yang kami registrasi, tetapi kalau sudah ada pertanggungjawaban mutlak dan sudah ada Keppres kami akan melaksanakan seluruh keputusan Pak. Jadi pertama memang kalau kita lihat dari Undang-undang 34 dan juga Undang-undang 13 itu penggunaan dana akumulasi nilai manfaat itu seharusnya memerlukan dasar hukum yang lebih kuat Pak. Kenapa demikian, karena memang menurut Undang-undang 34 dan PP 5/2018 itu nilai manfaat yang dipakai oleh indirect cost itu adalah hanya tahun berjalan saja, itu adalah marwah dari Undang-undang 34. Nah sebetulnya tidak ada masalah dengan menggunakan tetapi memang harus ada keputusan yang lebih kuat. Kami waktu itu mengusulkan bagaimana kalau ini ditarik ke tingkat Paripurna? bukan apa-apa, karena ini keputusan strategis yang sifatnya memang berbeda dengan keputusan yang ada di Undang-undang dan PP 5.

Yang kedua Bapak-Ibu sekalian yang terus terang kami tidak terinformasi sebelumnya adalah mengenai penggunaan Dana Efisiensi tahun sebelumnya untuk indirect cost sebesar Rp539.000.000.000,-, itu adalah Dana Efisiensi yang belum diaudit oleh BPK Pak. Jadi penggunaannya tentu tidak bisa langsung, tapi harus menunggu hasil audit BPK dan juga harus masuk ke Kas Haji dulu Pak sebelum di alokasikan. Sekali lagi kalau ini keputusan strategis kami akan mengikuti Pak, namun demikian kami memberikan catatan.

Yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian didalam rumusan Rapat Kerja itu ada angka 2,5%. 2,5% itu PHU atau Kementerian Agama bisa menggunakan Keuangan Haji, kalau diatas 2,5% harus izin ke DPR Pak. Nah 2,5% itu kami hitung Rp150.000.000.000,- Pak, itu cukup besar Pak angkanya tersebut dan kami tidak punya dana untuk mengalokasikan itu tanpa persetujuan DPR Pak. Rp1,- menggunakan nilai manfaat itu harus ada persetujuan DPR Pak, jadi kalau Kementerian Agama atau Pemerintah menggunakan itu tidak bisa Pak tanpa persetujuan Bapak-bapak sekalian. Jadi kami mengatakan kepada Menteri Agama kami tidak ada dasar hukum untuk nanti misalnya ada safeguarding yang kebutuhan pertambahan lalu kemudian Menteri Agama meminta kami membayar, kami tidak bisa membayar tanpa Bapak-bapak memberikan persetujuan meskipun Rp1,- juga Pak. Itu Pak, itu saya kira Pak Ali Taher kan orang hukum tahu persis Pak kami tidak bisa mengeluarkan uang itu Rp1,- pun.

Yang keempat Pak, alokasi indirect cost untuk Jamaah Haji khusus itu juga belum ada dasar hukumnya Pak. Seharusnya kami lah mengajukan pada Bapak, Bapak lah yang menyetujui dari kami Pak karena nilai manfaat itu ada di kami dan keputusan terhadap alokasi untuk apapun juga itu harus persetujuan Komisi VIII atas usulan ataupun atas diskusi bersama dengan BPKH Pak. karena nilai manfaat itu sudah dipindahkan ke BPKH Pak jadi harusnya waktu itu kalau kami diundang selesai Pak sebetulnya karena kami harus ikut menandatangani keputusan penggunaan nilai manfaat tersebut.

Nah untuk penggunaan Dana Abadi Umat Pak itu tidak ada masalah tetapi sampai sekarang memang bola itu ada di tangan Kementerian Agama Pak. Kami sudah menyetujui di level Badan Pelaksana sekarang keputusannya ada di Kementerian Agama dan sampai sekarang kami belum menerima surat dari Kementerian Agama. Saya tidak mau kami tidak mau terulang tahun lalu Pak dimana ini mohon Bapak-bapak kan kami sudah menyampaikan bahwa kenapa keputusan kemaslahatan itu lambat sekali diantaranya adalah keterlambatan surat dari Kementerian Agama sendiri Pak. Itu tanggalnya ada Pak, jadi ini mohon dicatat sebagai suatu hal yang perbaikan di masa yang akan datang. Waktu itu Kiai Muna bahkan ikut membantu kami untuk memperjuangkan sampai ini selesai, suratnya itu hanya disposisi Pak Menteri, padahal tidak bisa Pak harusnya Menteri Agama itulah yang pihak yang mengajukan secara institusi Pak. Namun demikian Bapak-Ibu sekalian,

Nomor enam ini loh jalan keluarnya Pak, jadi yang Rp500.000.000.000,- itu seperti yang disampaikan Ketua kami hanya minta persetujuan Pak karena persetujuan itu harus berasal dari Rapat dengan Komisi VIII dari BPKH Pak. Jadi secara prinsip kami tidak ada masalah dengan menurunkan satu koma tujuh, satu koma dua, tapi mohon dibuatkan kesimpulan Rapat saja Pak karena itu sebenarnya diskusi teknis sudah selesai Pak ya cuma legalitasnya kami mohon untuk diberikan. Namun demikian nanti kami akan melaporkan juga Bapak-Ibu sekalian karena kami sudah membagikan Pak kepada 4 juta Jamaah tunggu itu Virtual Account. Nanti kami akan demonstrasikan Pak jadi Bapak-bapak kalau ke Dapil nanti akan bertanya kepada Jamaah tunggu mereka bisa langsung mengisi nomor Virtual Account yang keluar angkanya berapa Pak.

Kemudian yang berikutnya yang nomor tujuh solusinya Pak. Jadi sebetulnya intinya dari semua itu kalau Keppres nanti terbit, kemudian Menteri Agama menyampaikan pertanggungjawaban mutlak selesai Pak. Jadi seluruh beban-beban

kami sudah diselesaikan, jadi selama itu ada bertanggungjawab mutlak dan itulah keputusan Negara Pak sebetulnya tidak ada masalah kalau Negara sudah memang memutuskan untuk menggunakan hal tersebut. Kami hanya mengantisipasi seluruh semua terjadi supaya nanti kalau ada proses audit itu bisa tanggung bersama antara Kementerian Agama dan BPKH. Bapak-Ibu sekalian, Ini izinkanlah sekaligus kami sebagai akuntabilitas kami, kami menyampaikan laporan Pak sebagai marwah dari Undang-undang 34 itu setiap tanggal 28 Februari kami harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan dari Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji tahun 2018. Kami akan menyampaikan naskah lengkapnya tapi untuk yang ringkasan kami sampaikan kepada Ketua dan Anggota Komisi VIII, disitu ada hal-hal yang terkait dengan perkembangan dana kelolaan, pencapaian nilai manfaat, penempatan investasi, kemudian alokasi Virtual Account, alokasi kegiatan kemaslahatan, alokasi biaya operasional, dan tantangan dan hambatan dalam BPIH 2018 dan 2019. Mohon nanti di kesempatan lain Pak Ketua dan para Anggota mungkin bisa dibahas masalah ini. Bapak-Ibu sekalian kalau boleh kami langsung saja kepada Virtual Account, tadi hal-hal yang perlu kami registrasikan kepada Sidang yang terhormat ini agar nanti dalam pelaksanaannya kami mendapatkan keputusan yang memang kami bisa laksanakan. Pertama Bapak-Ibu sekalian dasar hukum alokasi Virtual Account Jamaah tunggu itu adalah ada di Undang-undang 34 Pasal 16 dan Pasal 26, kemudian PP nomor 5 Pasal 37 Ayat(1) dan (2). Itu jelas-jelas mengatakan bahwa setiap tahun BPKH harus mengajukan Virtual Account tersebut untuk kepada Jamaah tunggu. Jadi setiap tahun kami harus mengajukan dan mendapatkan persetujuan dari Komisi VIII Pak, jadi harusnya ada pengajuan dari kami kemudian itu diputuskan di Komisi VIII. Nah itu ada apa tujuan nilai manfaat tersebut, apa tujuan Virtual Account:

1. Memberikan informasi itu Pasal 26, informasi mengenai nilai manfaat BPIH dan BPIH khusus melalui rekening Virtual Account;

2. Membayar nilai manfaat setoran BPIH dan BPIH khusus secara berkala ke rekening Virtual Account setiap Jamaah Pak. Jadi alhamdulillah kami sudah meng-create semua nomor Virtual Account kemudian kami bagikan uangnya itu melalui Virtual Account tersebut. Jumlahnya nanti akan kami sampaikan berapa Pak. Jumlahnya berapa itu setiap tahun dna setiap kali berkala itu tergantung pada nilai manfaat berapa kita bagi, nilai manfaat berapa kita bagi, tapi memang syaratnya harus sudah diaudit oleh BPK dulu Pak supaya tidak salah membagi dan memastikan bahwa rekening itu milik yang bersangkutan. Kemudian Pasal 37 itu juga disebutkan bahwa kami membagi secara berkala dan berdasarkan presentase dari nilai manfaat keuangan si tahun berjalan Pak, makanya apabila ada perubahan dalam nilai manfaat yang dialokasikan oleh Virtual Account tahun berjalan kami harus ke DPR untuk meminta persetujuan tersebut. Keputusan DPR mengenai penetapan kebijakan Virtual Account secara

umum Bapak-bapak sekalian pada tanggal 7 Maret 2018 itu sudah diputuskan dalam Renstra kami. Berikutnya Renstra itu sebetulnya sudah jelas-jelas mengatakan itu adalah bahwa dalam 10 tahun Pak kurang lebih nilai manfaat itu akan dibagikan 100% kepada seluruh Jamaah Haji secara adil Pak, tidak hanya kepada Jamaah yang berangkat tetapi kepada Jamaah tunggu Pak secara adil. Nah tahun lalu 2018

alhamdulillah kita sudah mendapatkan persetujuan 20% Pak, jadi dari nilai manfaat 20% yang biru ini mohon maaf warnanya biru Pak ya ini mohon maaf saja yang biru itu adalah untuk yang operasional untuk BPIH, yang orange itu adalah untuk yang Jamaah tunggu. Harusnya memang porsinya lebih banyak yang untuk Jamaah tunggu Pak gitu daripada untuk Jamaah yang berangkat, Jamaah yang berangkat 208.000 sementara untuk Jamaah tunggunya adalah 4 juta. Jadi nanti lama-lama Pak yang lebih besar adalah yang kita berikan kepada Jamaah tunggu, itu adalah semangat dari Undang-undang 34 Pak. Jadinya nanti pada tahun 2030 kurang lebih Pak Jamaah itu mendapatkan uang 100% Pak dari nilai manfaat yang dia alokasikan. Nah setelah dia mendapatkan nilai manfaat tersebut nanti pada akhir tahun dia tidak perlu bayar lagi setoran lunas Pak karena sudah mendapat nilai manfaat didepan itu Pak, tinggal Bapak-bapak DPR itu memutuskan berapa nilai manfaatnya itu berapa, berapa yang dipakai untuk operasional, berapa yang dipakai untuk Jamaah tunggu. Jadi itu polanya seperti itu, itu adalah rencana semula Pak, 2018 alhamdulillah terlaksana 20% meskipun nilai manfaatnya itu sedikit berkurang dari targetnya tetapi yang 2019 yang Bapak sudah setujui adalah 25% Pak. Nah sekarang kita akan revisi harga ini Pak karena memang kebutuhan operasional lebih besar daripada yang ktia perkirakan sebelumnya. Nah untuk 2018 Bapak-bapak sudah menyetujui DPR melalui RDP tanggal 27 Maret 2018 menyetujui distribusi nilai manfaat sebesar 20% Pak itu sudah ada angkanya sudah kami bagikan, jumlah nilai manfaat yang di distribusikan adalah Rp777.000.000.000,-. Ini masih unaudited Pak, jadi angkanya sekarang yang sudah kami distribusikan adalah Rp500.000.000.000,-, tahap kedua nanti menunggu hasil laporan audit BPK kami akan bagi lagi Pak berapa jumlah hasil audit itu semuanya akan kita bagi kepada Jamaah tunggu. Lanjut Bapak-Ibu sekalian, Kami sudah punya situs Pak nanti kalau sudah live sudah bisa di upload seluruhnya Bapak-bapak yang punya masyarakat yang akan menyampaikan kepada DPR tinggal mengisi saja, isi nomor Virtual Account-nya dia akan ketahui berapa jumlah saldo di rekening masing-masing Pak. Nah ini kami berikan contoh. Lanjut Bapak-Ibu sekalian, Ini kami beri contoh namanya Rumiyati ini kebetulan mohon maaf kalau namanya sama ini karena dari Pak Iskandar memberikan nama Rumiyati itu Pak. Rumiyati itu nomor Virtual Account-nya 1143578180000010, ketika dimasukkan langsung ketemu Pak ayah kandungnya namanya Abdul Hadi, nomor KTP-nya sekian, tempat tanggal lahir, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Pasuruan, tanggal lahir dan sebagainya. Lalu kemudian setelah kita ketahui lalu berikutnya ini dapat muncul saldo rekeningnya Pak itu terdiri dari 2: satu adalah dari SA Itu Setoran Awal, yang kedua adalah dari nilai manfaat. Jadi Ibu Rumiyati sudah mendapatkan nilai manfaat sebesar Rp117.000,-. Kenapa baru segitu? Karena memang belum semuanya Pak tergantung kepada nanti hasil auditnya. Jadi sekarang ini alhamdulillah 4 juta orang 3,9 juta sudah mendapatkan nilai manfaat

Pak, termasuk Jamaah yang berangkat Pak. Jadi nanti Jamaah yang berangkat pada waktu dia membayar lunas terus dikurangi dengan nilai manfaat yang sudah dibagikan tersebut Pak. Nah itu adalah 2018 alhamdulillah ini sudah berjalan makanya pada waktu itu kami menyampaikan kepada Pak Ketua Panja waktu itu, Pak kami sedang membagikan virtual account, tidak bisa dikurangi sudah demikian adanya jadi tidak bisa dikurangi. Lanjut Sekarang Bapak-Ibu sekalian ini izin kami menyampaikan penetapan nilai Virtual Account tahun 2019 ini terkait dengan BPIH 2019. Jadi pada waktu itu Komisi VIII sudah menyetujui alokasinya 25% Pak dari nilai manfaat distribusikan kepada Jamaah tunggu melalui Virtual account, itu tanggal 14 September 2018 Pak jadi saya hanya mengingatkan kembali saja. Kemudian pada waktu di Kopo karena kebutuhan untuk operasional itu cukup besar, kemudian kami diminta untuk meninjau ulang besaran alokasi distribusi nilai manfaat untuk Jamaah tunggu melalui Virtual Account. Jadi kami pada prinsipnya tidak keberatan Pak dengan besaran tersebut dan kemudian di Bogor juga kita sudah putuskan waktu itu ditingkat Panja DPR meminta BPKH untuk melakukan realokasi pengeluaran Virtual Account dari Rp1,7Triliun menjadi Rp1,2Triliun. Jadi intinya secara substansi kita sudah selesai Pak secara substansi sudah selesai, nah jadi kami mohon nanti kesimpulan Rapat bahwa usulan tersebut telah disetujui ditingkat kita ini Pak jadi ini kan belum ada keputusannya Pak. Jadi Bapak-Ibu sekalian kami mohon tindak lanjutnya adalah diluar yang masalah BPIH Pak itu sebetulnya BPIH juga tidak ada masalah selama Menteri Agama memberikan tanggungjawab mutlak, saya kira itu tidak ada hal yang perlu kita risaukan Pak.

Nah pertama kalau minta izin Bapak-Ibu sekalian mohon nanti ditetapkan dalam kesimpulan Rapatnya adalah realokasi Virtual Account sebesar Rp500.000.000.000,- dan satu koma tujuh menjadi Rp1,2Triliun, persentasenya harus dicantumkan ini tolong bantuan TA nanti karena itu di Undang-undangnya adalah persentase Pak. Jadi nanti Pak Nain bisa menjelaskan angkanya 20% menjadi 17% dari nilai manfaat tahun berjalan Pak, jadi mohon dijelaskan dan itu untuk membiayai indirect cost Pak, nanti kami mohon persetujuan dari Komisi VIII. Jadi mohon mas Adi dan Bapak-bapak sekalian yang di TA itu angkanya termasuk angka nominal dan persentase Pak karena di Undang-undangnya itu disebutkan persentase.

Yang kedua Bapak-Ibu sekalian ini Pak ... (suara rekaman tidak jelas) kami minta waktu, saya tahu Bapak-bapak sibuk di kampanye. Tapi kami harus merubah RKAT Pak karena sebagai konsekuensi tadi itu kami minta waktu nanti di bulan Maret Pak, bulan Maret mohon dijadwalkan satu kali setelah kita minta persetujuan Dewan Pengawas karena konsekuensi dari indirect cost, Virtual Account dan alokasi kemaslahatan ini maka harus ada perubahan RKAT-nya BPKH Pak. Jadi itu kami akan mengajukan RKAT, mudah-mudahan Bapak sebelum 17 April ada waktu Pak untuk melakukannya. KETUA RAPAT: Ini rencana strategis itu ya? KEPALA BADAN PENGAWAS BPKH:

RKAT Pak tahun 2019. Iya Pak, setelah adanya perubahan kan dengan adanya tambahan indirect cost kan tentu dana kelolaan kami harus ekstra effort Pak harus tambahan. KETUA RAPAT: Perlu ada Rapat RDP lagi? KEPALA BADAN PENGAWAS BPKH: Betul Pak, mohon dijadwalkan saja. KETUA RAPAT: Itu rencananya kapan Pak? KEPALA BADAN PENGAWAS BPKH: Kalau boleh pertengahan Maret Pak, apakah mungkin itu Pak ya saya tidak tahu nanti satu kali saja kami mohon dibantu untuk jadwal dan kami sedang dalam PP sudah menyelesaikan di RKAT Pak nanti. Kemudian target Pak Benny juga akan sedikit berubah karena kita mengoptimalkan investasi nanti Bapak bisa mengkonfirmasi ke Pak Benny. Pak Iskandar juga akan mengoptimalkan dari sisi operasionalnya dan dana kelolaan, dana kelolaan kan dipakai lebih banyak sekarang untuk indirect cost tapi kami sudah minta Pak Iskandar untuk tidak mengurangi targetnya. Kemudian nanti dari sisi penempatan dana, kemudian efisiensi Pak ini Pak Acep yang melakukan pengadaan Riyal, pengadaan living cost ini ditempatnya Pak Acep jadi kami juga ingin melakukan efisiensi dan kami juga ingin mendapat persetujuan terhadap hal-hal upaya tersebut. Mungkin demikian Pak Ketua dan para Anggota yang terkait dengan agenda hari ini, namun demikian ada agenda turunan lainnya yang mohon kami dibantu untuk diberikan jadwal sehingga RKAT ini bisa selesai dan sekaligus pelaksanaan BPIH, pelaksanaan Haji 2019 tidak terganggu. Demikian Pimpinan dan para Anggota. Terima kasih. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa 'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Badan Pelaksana BPKH atas pemaparannya. Jadi prinsipnya saya kira kalau yang kedua soal RKAT nanti kita akan segera jadwalkan karena sebetulnya kita sebetulnya sudah menyusun dalam jangka waktu sampai 11 April Pak, namun karena Pak Kepala BPKH memberikan keharusan ya kita harus, bahaya nanti. Selanjutnya saya persilakan kepada para Anggota untuk memberikan tanggapan, pertanyaan atau klarifikasi. Di meja saya sudah ada dari Bapak KH. Choirul Muna dari Fraksi Partai Nasdem. Silakan Pak.

F-NASDEM (Drs. KH. CHOIRUL MUNA): Terima kasih Pimpinan. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Choirul Muna Fraksi Partai Nasdem, Dapil VI Jawa Tengah. Pimpinan, Wakil Ketua yang terhormat, Anggota Komisi VIII yang terhormat, Pak Anggito beserta jajarannya yang tambah lama tambah ganteng gitu loh, Saya melihat masih juga rancu dalam hal ini. Pertama kali yang berhubungan dengan masalah Virtual Account, bahwa tadi Virtual Account dialokasikan di poin 6 itu penggunaan realokasi Virtual Account Rp500.000.000.000,- yang akan kita setujui dari DPR itu atau yang kemarin sudah disetujui siapa saja yang jadi prioritas disini yang akan mendapat Virtual Account? Apakah orang itu yang mengajukan begitu langsung dapat Virtual Account seperti tadi, atau orang yang akan mendapatkan Virtual Account itu yang ada constraing tentang waiting list-nya. Misalkan 20 tahun yang akan datang baru yang mendapatkan atau yang sekarang ini yang mau berangkat tapi sudah dapat, kalau yang sekarang ini sudah dapat itu rancu karena ada indirect cost yang sudah didistribusikan disana. Nah pertanyaan saya disitu, berapa sih constraing tentang orang yang akan mendapatkan Virtual account pada saat waiting list-nya itu gitu loh. Apakah orang yang sudah daftar tunggunya 30 tahun yang mulai sekarang itu dirpioritaskan atau yang bagaimana mekanismenya.

Kemudian yang kedua kita juga melihat mohon maaf karena cadangan-cadangan yang ada itu sudah dihabiskan tahun ini baik itu sisa-sisa tahun 2017, 2018 sudah habis semuanya. Oleh karenanya BPKH harus cerdik, harus berani untuk ekspansi dalam hal forecast kedepan itu profit margin-nya betul-betul bisa menutup untuk indirect cost, karena 2020 saya takut kalau terjadi anomali, kan gitu loh. Ini sudah tidak punya cadangan apapun nanti bisa luar biasa kenaikannya, sementara kami ini masih di Komisi VIII atau tidak kan gitu loh usahanya disitu itu. Oh masih, masih kita percaya lah, persoalannya disitu, inilah poin selanjutnya.

Poin selanjutnya yaitu bahwa kami dari Komisi VIII terus terang dari alokasi untuk kemaslahatan umat yang ada. Kemaslahatan umat ini mohon maaf terlalu sulitnya untuk membuat persyaratan-persyaratan yang ada dan tidak rasional mohon untuk dirasionalkan, karena apa? kemarin hanya tenggat waktu 3 hari harus diganti rekeningnya dengan rekening Bank Muamalat. Sementara kalau Lembaga itu Bank Muamalat minimal itu harus diatas satu minggu membuatnya itu, tidak mungkin itu secara rasional tidak mungkin gitu loh. Masa ini dibebankan pada TA-TA yang tidak rasional, mohon untuk dipikirkan kembali persoalan itu. Sehingga target yang mestinya kita bisa masukkan tidak mungkin akan memasukkan karena membuat rekening saja tidak cukup waktunya.

Yang ketiga yaitu bagi kami Fraksi Partai Nasdem RKAT dipertengahan itu tidak masalah gitu loh, dijadwalkan saja dengan catatan ini 2019 ini bagaimana ceritanya ini kok yang pencairan 2018 saja sudah sulitnya seperti itu, 2019 yang dulu katanya itu ada periodisasi lagi tidak muncul gitu loh. Oleh karenanya ini saya harus

ada kejelasan dulu itu Pak Ketua kalau namanya jelas ah okelah itu persoalannya kan kita itu kan win win solution.

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Selanjutnya Pak H. Anda dari Partai Gerindra. Silakan Pak. F-GERINDRA (H. ANDA, SE, MM): Terima kasih Pimpinan. Yang terhormat Pimpinan Ketua BPKH dan Pimpinan DPR, serta Rekan-rekan yang saya hormati, Harapan kami sebelumnya terbentuknya BPKH ini ada perubahan yang menguntungkan baik itu untuk Calon Jamaah Haji ataupun untuk hal-hal kemaslahatan buat umat khususnya bagi Muslim yang akan melaksanakan Ibadah Haji. Itu harapan kami yang saat itu dipegang oleh Kementerian Agama terjadi dua pemikiran ya uang dimanfaatkan semena-mena tidak tahu yang berapa hasilnya berapa jadi banyak yang di sembunyikan. Nah harapan kami kedepan adalah dengan transparan ini tapi tidak mengurangi keberuntungan yang akan didapat oleh Jamaah Haji. Apa yang dipaparkan tadi ya mudah-mudahan apa yang akan dilakukan lebih baik dari yang sekarang seperti yang tadi dikatakan oleh rekan kami subsidi untuk Jamaah Haji ini kan hampir separuh kalau mau lihat real cost, iya bahkan lebih. Jadi kalau kemarin dia beban kurang lebih Rp35.000.000,- sebenarnya ongkos Haji yang kita keluarkan dengan indirect cost kurang lebih tujuh puluh jutaan, kurang lebih sekitar tujuh dua, berarti kan lebih dari pada apa yang mereka setorkan. Nah kemarin itu masih ada sisa uang dari Kementerian Agama yang belum digunakan sehingga kami tidak mengambil lagi apa yang ada di BPKH, memaksimalkan tadi sahabat saya bilang menghabiskan dana ada yang di mereka yang mungkin belum dilaporkan atau apa yang akan digunakan untuk kepentingan subsidi pada saat tahun saat ini. Jadi kemarin hitung-hitung uang dibolak balik-dibolak balik sampai akhirnya final bahwa alhamdulillah ongkos haji hampir sama dengan yang kemarin tetapi dana yang ada di cadangan mereka memang habis semua terkuras. Sehingga tahun yang akan datang mungkin subsidi yang akan diberikan lagi nanti oleh BPKH ini tadi kalau misalnya ongkos Haji sekarang kurang lebih berarti kalau tiga puluh lima, tiga puluh tujuh ya? ya kalau misalnya itu tujuh puluh dua, kan kemarin kurang lebih Jamaah Haji tiga puluh lima, berarti yang didapat dari dalam itu tiga puluh tujuh. Sehingga tahun yang akan datang nah minimal kan BPKH harus menyiapkan uang sebesar itu ya karena di Kementerian Agama katakanlah sekarang dikuras sudah habis tidak ada reason yang diberikan kepada kami. Satu sisi dari pengelola BPKH ini kan membagikan keuntungan secara langsung kepada rekening masing-masing, jadi artinya semua Calon Jamaah Haji sesuai dengan porsinya mungkin akan mendapatkan keuntungan yang langsung ditransfer kepada mereka, di sisi lain kita butuh cadangan tadi yang jumlahnya sangat besar sekali. Nah apakah itu akan bisa terpenuhi gitu dengan keuntungan

dalam satu tahun itu disisi lain harus memberikan keuntungan secara langsung kepada Calon Jamaah Haji, tapi di sisi lain juga membantu subsidi yang diberikan yang kurang lebih tadi separuh daripada ongkos Haji. Nah jadi berarti kan keuntungan yang akan didapat itu jauh lebih besar daripada kemarin, kalau kemarin Jamaah Haji tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari per tahunnya atau per itunya jadi yang ada mereka mendapatkan keuntungan yang berangkat subsidi indirect cost-nya. Nah tapi kalau sekarang berjalan dia mendapatkan apa pembagian juga satu sisi tadi apakah yang berangkat sekarang juga tetap mendapatkan padahal sudah mendapatkan subsidi juga sebesar ongkos Haji tadi kurang lebih Rp37.000.000,- tapi disisi lain juga mendapat suntikan juga misalkan transfer pembagian keuntungan, apa itu masih berjalan atau tidak? Apakah itu sudah di cut gitu untuk mereka tidak dapat? Terus yang kedua, kami tentunya sebagai Anggota DPR tadi yang banyak berhubungan dengan masyarakat yang harus banyak menampung aspirasi untuk kepentingan masyarakat. Tolong apa yang ada didapat oleh BPKH memang kami sudah mendapatkan misalkan angka A, B dan C-nya, tapi pada saat realisasi faktanya ternyata seperti yang dikatakan sahabat saya ini agak sedikit sulit. Padahal sekali lagi ya kami berharap yang janjinya Januari, Februari, sampai Maret sekarang pun belum ada realisasi yang bisa diberikan, satu sisi yang sudah diajukan oleh masyarakat tanya “Pak Haji gimana yang kami ajukan sudah realisasi, Kapan?” nah ini belum ada juga, nah ditagih terus. Padahal itu riil apalagi kondisi saat ini kami sangat membutuhkan untuk nama baik kami, jangan dikatakan oleh mereka janji doang, omdo doang, tapi realisasinya tidak ada. Nah saya ingat benar bahwa BPKH akan melaksanakan ini nanti per Januari, sudah Januari lewat, Februari lewat, sekarang sudah Maret lagi, jangan-jangan sampai hari Pemilu juga ini tidak ada lagi. Nah satu sisi nah tolong ada perbedaan ya sekali lagi mungkin yang dengan umum apa yang bahwa dengan aspirasi melalui Anggota DPR, jadi secara teknis mungkin persyaratan-persyaratan itu yang penting tadi bahwa satu misalnya kayak Bank, harus menentukan Bank A, Pak didaerah itu belum tentu ada Bank itu. Disetiap daerah itu belum tentu Banknya itu seperti apa yang diharapkan oleh BPKH, karena kami di daerah kebanyakan adalah Bank BRI yang langsung menyentuh ke masyarakatnya kalau Bank-bank lain itu hanya sebatas Kabupaten. Seperti tadi yang disebutkan Bank apa, Bank Muamalat di kami sendiri misalnya Kota di Rangkas Bitung tidak ada, kan susah. Harus kemana? Ke Serang kan jauh, hanya membuat rekening itu kan jauh sekali. Nah ini Kota loh Rangkas Bitung, apalagi kalau didaerah yang lain-lain wallahualam. Jadi saya mohon kalau bisa tadi balik lagi yang paling simpel adalah BRI karena hampir di pelosok daerah itu ada dan bantuan yang kami berikan pun kami ingin langsung ke rekening mereka dan mereka tidak harus datang ke Kota untuk mengambil, bisa mengambil di daerahnya masing-masing. Jadi tolong ini dibuka sedikit jadi jangan terlalu kaku harus disitu gitu, seperti tadi melakukan perubahan pembuatan Bank ini kan memakan waktu. Satu sisi kami tadi jangan dikatakan omdo doang Pak jadi kita sudah mengajukan tapi ternyata sampai habis Pemilu tidak jadi omdo doang. Nah jadi ini saya mohon dibantu sekali lagi ini bukan untuk kami tapi untuk kepentingan masyarakat, kami hanya menyalurkan tadi sekali lagi tidak ada hal-hal lain apalagi kondisi saat ini kan gitu. Kami butuh hal itu tolong kebijakannya satu dipermudah, yang kedua yang penting uang ini tidak masuk ke Anggota DPR langsung kepada rekening yang bersangkutan yang mengajukannya gitu. Persyaratan hal lain-lain yang barangkali tadi yang penting jelas Badan Hukumnya gitu, jelas tabungannya sesuai dengan itu semua, ya artinya jangan ada A, B dan C segala macam kurang dikit disamakan

dengan yang umum. Sekali lagi barangkali bantuan saat ini apa yang akan tadi diberikan oleh dari BPKH kepada kami, kami sekali lagi atas aspirasi dari masyarakat dan itu adalah untuk kepentingan umat, bukan kepentingan kami pribadi dan kami punya konstituen. Seperti halnya aspirasi kami dari DPR pun itu dilindungi oleh Undang-undang bukan untuk kami tapi untuk kepentingan masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa 'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Pdt. Tetty Pinangkaan. Silakan Bu. F-HANURA (Pdt. TETTY PINANGKAAN, S.Th): Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati seluruh Pimpinan dari Kemenag, Pimpinan BPKH, Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII dan rekan-rekan Anggota Komisi VIII, Selamat pagi, Terima kasih atas pemaparan dari BPKH yang sangat menarik ini. Saya sebagai Anggota DPR RI khususnya bersyukur ada di Komisi VIII yang terkait dengan tugas yang langsung menyentuh masyarakat yang bukan hanya komunitas saya tentunya tapi semua komunitas Agama. Dan ada hal-hal yang sangat memprihatinkan dan membuat sedih tentunya ketika kasus Jamaah Haji yang mendaftar ke salah satu travel yang abal-abal misalnya, apakah ini adalah indikasi bahwa kurangnya sosialisasi tentang Undang-undang yang menjamin kemaslahatan umat termasuk ketika mereka sudah berproses untuk mendapatkan hak-hak beribadah sebagai Calon Jamaah Haji sehingga pada akhirnya mereka kehilangan uang karena sampai sekarang ini belum ada kepastian berapa banyak anggota Jamaah Haji yang menjadi korban travel abal-abal. Barangkali kurangnya sosialisasi tentang Undang-undang nomor 34 tahun 2014 ini dan ternyata ketika ada Virtual Account ini. Ya kami berterima kasih, ya saya secara pribadi apresiasi atas pengelolaan yang baik dengan adanya Virtual Account yang pasti sangat membantu para Jamaah yang menjadi peserta dalam daftar tunggu. Maka dengan demikian tidak seperti dugaan masyarakat bahwa keuangannya akan mengendap dengan demikian pemanfaatan alokasi yang dibuat melalui Virtual Account itu sangat baik bagi Jamaah dalam daftar tunggu. Sebagai Anggota DPR sangat bangga dengan BPKH apabila telah dijalankan secara transparannya dan tata kelola yang menguntungkan semua pihak khusus Jamaah Haji, tetapi mungkin ini perlu ada sosialisasi yang lebih lagi kepada masyarakat dan ini juga saya tahu menjadi salah satu tugas dan tanggungjawab kami sebagai Anggota DPR. Tetapi ada saran saya supaya tempat pendaftaran-pendaftaran dari Jamaah Haji dibawah kontrol oleh

Kemenag supaya tidak ada yang salah mendaftar telah berjuang mengumpulkan dana dengan susah payah untuk melaksanakan ibadah pada akhirnya mereka kehilangan uang mereka dan bisa jadi mereka kehilangan kesempatan untuk beribadah Haji sampai meninggalkan dunia ini itu sangat disayangkan. Iya, ini saja harapan dan penyampaian. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Bu Pendeta. Selanjutnya dipersilakan Ibu Diah Pitaloka dari Fraksi PDI Perjuangan dan siap-siap Bapak H. Lukman Hakim Hasibuan. F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos, M.Si): Terima kasih. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperhatikan ini nih Pak Anggito tentang kendala Pengelolaan Keuangan Haji. Berarti kan banyak instrumen yang belum ready kan, kita mau ngebut tapi kayak misalnya berita acara serah terima syariah. Saya tidak tahu ini kan begitu ada terbentuknya Badan baru ini kemudian diikuti dengan penyiapan hal-hal teknis kayak misalnya syarat investasi rekrutmen pegawai, terus persiapan penyerahan berita acara syariah yang kemudian konsekuensinya adalah tertundanya hasil audit sehingga kayak misalnya dana kemaslahatan jadi terlambat. Berarti tahun pertama ini tahun transisi kan setengah waktu karena mungkin 80% waktunya untuk mempersiapkan infrastruktur. Nah satu hal ada badan pengawas ada Dewan Pengawas kan diluar BPKH artinya institusi ini juga dua kamar keputusannya ditambah juga kayak misalnya pengelolaan eh bukan pengelolaan apa biaya Pembiayaan Haji melalui persetujuan Kemenag dari DPR dan BPKH dengan DPR untuk Virtual Account-nya. Berarti ada berbagai kebutuhan koordinasi yang cepat dan intens, komunikasi dan koordinasi tidak bisa saling menunggu gitu karena bermain tiap tahun ini kan main waktunya cepat, prosesnya kan cepat sekali. Apalagi BPKH satu sisi bicara Virtual Account tapi satu sisi bicara investasi sekarang 2019 memang saya pikir perlu ada peningkatan koordinasi dan komunikasi karena ini melibatkan banyak kamar dalam pengambilan-pengambilan keputusan cepat dan teknis. Ya itu saja yang saya baca dari berbagai kendala Pengelolaan Keuangan Haji dari Badan Dewan Pengawasnya, BPKH-nya, lalu juga dengan Kemenag mungkin harus komunikasi intens sampai ke hal teknis karena butuh rembugan keputusan-keputusannya. Sehingga hal-hal yang sifatnya keterlambatan atau syarat apa bisa direspon dengan cepat atau mungkin kalau ada peraturan-peraturan dalam pelaksanaannya ternyata ditemukan ada kelemahan mungkin juga harus segera di respon karena kita berharap lembaga ini ya ternyata bebannya tidak saja lembaga teknis tapi juga ada beban strategis ketika bicara investasi kedepan dan lain-lain. Ya mungkin itu yang saya baca, jangan sepelekan masalah manajemen sistem ya kan, koordinasi, komunikasi itu sudah harus intens. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih Bu Diah. Selanjutnya Pak Lukman Hakim Hasibuan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. F-PPP (H. LUKMAN HAKIM HASIBUAN): Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua, Pak Anggito, Terlalu cepat keluar ... (suara rekaman tidak jelas) Agama. Saya sedikit saja Pak Anggito. Dana Haji ini terlalu lama dipegang Departemen Agama. Dengan lahirnya BPKH ini insyaa Allah, terlalu lama, belum bicara soal perumahan dan catering di Makkah dan Madinah. Oleh karena itu Bapak-bapak dari BPKH sabar dan tenang untuk menghadapinya. Saya tahu persis Pak Anggito liku-liku Departemen Agama itu, walaupun Menterinya selalu dari Fraksi kami. Jadi sekali lagi Pak Anggito sabar, dulu terlalu cepat meninggalkan Dirjen Haji itu. Kenapa? Tak tahan juga Pak Anggito itu, jadi kami kadang-kadang malu juga, mantan Menteri kami ada juga yang ditangkap. Jadi oleh karena itu Pak Anggito dan kawan-kawan seriuslah mengelola ini, kasihan Pak, 75% Jamaah Haji kita ini orang kampung bukan orang kota dan mereka itu mencari duit untuk Haji itu Pak simpannya setengah mati Pak, ada yang tidak berani ke Bank dibawah bantal dibawa duitnya. Jadi tadi ada usul dari Nasdem itu oh bukan Nasdem, dari Gerindra Bank-nya itu pun harus diperhatikan jangan Bank yang besar BRI itu merata dibandingkan dengan Bank yang lain untuk menyimpannya. Saya itu saja, saya tidak boleh saya membuka aib. Tapi saya yakin dengan adanya Pak Anggito di BPKH ini mudah-mudahan bisa.

Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Ini tambahan amunisi Pak Anggito. Selanjutnya Ibu Hj. Ust. Lilis Santika. Silakan Bu. F-PKB (Dra. Hj. LILIS SANTIKA): Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada BPKH. Terima kasih untuk Ketua Komisi juga teman-teman DPR RI yang hari ini masih bisa bersama-sama untuk bersinergi dengan BPKH. Mungkin tadi Pak Lukman menyampaikan bahwa kita ini masyarakat Indonesia ini mungkin sejak Orba sampai sekarang ini terus menerima janji-janji

bahwa Pengelolaan Haji itu akan lebih baik, akan lebih baik, dan terus lebih baik. Kenyataan yang didapatkan mungkin bagi Jamaah Haji dengan jurus sabar, ikhlas, terima apa adanya, yang kita ingat lah mungkin dari dulu dari yang saya ingat mungkin dari tahun 1988 sebelum Masjidil Haram ini ada perluasan atau sebelum ada pembangunan Istana diatasnya itu lokasi semuanya dekat, pelayanan juga baik kita rasakan dari dulu. Sampai sekarang tempat mulai menjauh, pelayanan juga berkurang menurut kita. Nah apakah dengan adanya BPKH ini mungkin masyarakat Haji Indonesia betul-betul harus merasakan bahwa ada perubahan yang signifikan dari adanya BPKH ini kita berkutat sekitar itu saja dari mulai pondokan, makanan catering, layanan Armina, bagi Jamaah mungkin itu dianggap biasa. Tapi kalau yang kita tiap tahun diberi kesempatan untuk bisa berada disana, setiap tahun bisa berada di Arafah, setiap tahun hari-hari tasyriknya berada di Mina, saya pribadi merasa gitu-gitu saja gitu. Jadi kesempatan berhaji dari sebelum DPRR saya rasakan maksudnya kok begitu-gitu saja pelayanan itu, makanya saya berharap banyak dengan adanya BPKH ini coba Pak Anggito kita beri pelayanan yang terbaik lah untuk masyarakat Haji ini dari mulai berangkat sampai kembali lagi ke tanah air, dari secara teknisnya apa barang yang dibelikan kok dipandangnya itu ya Jamaah Haji Indonesia itu dari sisi apa barang yang diberikan itu semuanya itu tidak menampakkan bahwa kita ini Muslim terbesar dari 120 Negara OKI itu. Jadi kami tentu sangat berharap dari sisi mana nanti kita berikan layanan yang terbaik, Hotelnya, Bisnya, Pesawatnya, mungkin saya sudah sampaikan kepada Jamaah bahwa waktu sosialisasi bersama BPKH dengan Pak Kiai Marsudi saya sampaikan saya tidak mau lagi ada pesawat yang kecil dipakai oleh Jamaah Haji. Bisa kok kita kasih semuanya Boeing 747 yang 450 orang menurut saya, karena kita punya, kita bisa gitu kan jangan pakai pesawat kecil yang keleyengan gitu. Kemarin kan masih ada penerbangan yang pertama itu isinya 300, 250, ke Kertajati dulu, dari Kertajati baru balik lagi ke Jakarta betapa capeknya Jamaah Haji kita ini, kenapa mesti uji coba Kertajati? Ya sudah saja biasa kita lakukan penerbangan dari Halim begitu. Untuk Hotel, kalau memang BPKH sebagai juru bayar saya sangat berharap sekali sebelum tempat itu dibayar dilihat dulu, ditilik dulu lah pantas tidak gitu. Masa ... (suara rekaman tidak jelas) masih dipakai gitu kan itu kan dibawah Jumroh gitu, pas hari-hari Ifadhah setelah Mina kita itu kesulitan banget mau jalan sudah jauh, bayar taksi sudah mahal per orangnya 100 Riyal gitu kan, kasihan ya Jamaah Haji kita sudah capek-capek di Mina mereka lontar Jumrah mau Tawaf Ifadhah saja masih sulit perjuangannya itu. Ini harus jadi pikiran kita bersama, kita harus berpihak kepada masyarakat Haji yang berangkat setiap tahun dari sisi usianya yang 70 tahun yang sekian puluh tahun betapa repotnya gitu. Jadi mungkin kalau orang Jamaah Hajinya itu sendiri tidak masalah karena tadi sudah yang ikhlas ya, yang sabar ya, sudah cukup dengan itu saja dimanapun ditempatkan itu tempat terbaik yang Allah berikan gitu. Dimanapun kita naik pesawat, naik bis itu bis yang dipakai layanan yang terbaik artinya saya mohon mudah-mudahan BPKH ini bisa untuk menghantarkan di musim Haji tahun ini mumpung Panjanya juga belum berangkat mungkin bisa ditilik apa yang pantas gitu. Jangan sampai yang gang-gang kecil itu dipakai lah kasihan Jamaah harus jalan lagi ke jalan raya, minimal seperti Jamaah Turki semuanya huniannya dipinggir jalan raya, jalan besar. Itu saja. Mudah-mudahan nilai manfaat yang sedang diprogramkan oleh BPKH juga termasuk layanan Haji untuk tahun ini karena waktu semakin mendekat ya karena kita ini tinggal menghitung beberapa hari saja ini ke Ramadhan itu semuanya sudah harus siap-siap jelang pelaksanaan Haji ini.

Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa menghantarkan dan melayani para tamu Allah ini setulus hati untuk menjadi Jamaah yang Mabrur dan Mabrurah. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Iya, terima kasih Ibu Ustadzah Lilis.

Selanjutnya Ibu Agung Putri Astrid dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, silakan. F-PDIP (Dra. I GUSTI AGUNG PUTRI ASTRID, MA): Baik, terima kasih Pimpinan. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung Putri Astrid dari daerah pemilihan Bali. Saya baru saja membaca laporan ini dan saya dari seluruh pembacaan laporan ini saya paling tertarik justru pada kesimpulan dan rekomendasi, justru saya menjadi berpikir panjang tentang BPKH karena poin 7 kesimpulan dan rekomendasi itu. Saya kira Badan ini sama dengan beberapa Badan yang lain ditingkat nasional adalah Badan baru yang menjanjikan atau diharapkan memberikan terobosan terhadap berbagai rupa masalah termasuk Badan baru seperti Badan Ekonomi Kreatif juga saya kira juga punya timbunan masalah yang besar, tapi harapan publik terhadap Badan-badan seperti ini sangat tinggi. Sehingga terlepas dari apa yang disampaikan didalam kesimpulan tentang masalah yang begitu banyak dan saya kira juga di poin 6 nya tentang, poin 4 nya tentang kendala-kendala saya kira itu umum terjadi di Badan-badan baru bukan sesuatu yang khas BPKH gitu. Di Badan Ekonomi Kreatif saya kira juga punya masalah yang sama dan juga saya kira beberapa Komisi nasional yang lain awal-awal juga seperti itu, Lembaga Perlindungan Saksi misalnya yang pernah saya ikut membidangi sebagai sebelum saya menjadi Anggota DPR juga memiliki masalah seperti ini soal kebijakan peraturan dan sebagainya. Jadi saya kira tadi sama, bersabar saja tapi tetap bekerja dengan baik. Yang terpenting menurut saya yang pertama saya kira kalau berdasarkan pengalaman dari Lembaga-lembaga lain adalah meraih kepercayaan publik dulu karena soal-soal yang sifatnya kebijakan saya kira akan panjang tapi kepercayaan publik harus kita pertahankan. Komisi Pemberantasan Korupsi yang sekarang memiliki kepercayaan publik yang tinggi pun sebetulnya tidak lepas dari kendala-kendala seperti itu, pasti itu, tetapi dia kepercayaan publiknya tinggi, jadi saya kira itu dulu yang harus diperjuangkan oleh BPKH. Dan terkait dengan ini terus terang ini mohon maaf ini Pak Anggito bahwa pengenalan terhadap Badan ini masyarakat belum banyak yang tahu, saya saja karena kemudian dilantik menjadi Anggota DPR bulan Mei 2018 baru saya tahu oh ternyata ada Badan seperti ini. Badan inilah yang akan menyelesaikan banyak masalah Haji dan menurut saya harus dikenal, harus dikenal seperti Badan Ekonomi Kreatif dan Badan-badan lain, termasuk programnya. Dan untuk itu saya sendiri sebetulnya sangat berpikir untuk bagaimana BPKH memiliki program mempromosikan janji-janjinya dan program-programnya mungkin perlu berkonsultasi dengan Menteri Pariwisata yang sangat

sekarang ini program promosinya sangat gencar, Menteri Pariwisata sangat kekurangan dana tapi dia akhirnya memilih jalur untuk mengambil program promosi sebagai titik dasar walaupun rantai masalahnya sangat panjang tapi dia ambil titik itu dulu. Jadi saya kira kepercayaan publik paling utama yang harus dipertahankan yang menurut saya sudah ada tapi mungkin harus lebih terdengar lagi. Hal yang kedua saya ingin mendapatkan penjelasan tentang investasi. Saya kira apa sebetulnya rencana investasi katanya tahun 2019 adalah tahun investasi, sebetulnya investasi apa gitu yang mau dibuat gitu. Dan saya kira ini yang harus juga disampaikan kepada publik, langkah-langkah investasinya yang kira-kira bisa menjadi contoh nyata bahwa ini betul-betul sebuah Badan yang akan mengelola keuangan Haji secara profesional dan menyelesaikan rupa-rupa masalah penyelenggaraan Haji di tahun-tahun kedepan. Saya kira menyelesaikan secara tuntas pasti itu beban yang sangat besar tapi bahwa janji dan prospeknya sudah bisa kelihatan itu saja sudah bagus. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Bu Agung Tri. Dari meja Pimpinan Pak Sodik, ya. F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pimpinan. Rekan-rekan Anggota dan Kepala BPKH beserta seluruh jajarannya, Ada tiga hal yang ingin disampaikan:

1. Tentang investasi, sudah; 2. Mohon Pak Anggito catatan tadi diperjelas solusinya, ada yang sudah diberi

solusi dari 7 poin itu, ada poin-poin yang belum jelas bagaimana solusinya dari catatan mengenai BPIH tahun 2019, itu yang kedua;

3. Ini agak detail Pak Anggito, mohon dijelaskan kepada kami soal distribusi Virtual Account itu:

Satu, Virtual Account itu kan didapat dari seluruh nilai manfaat ya Pak ya? dari apa katakanlah deposito dan investasi begitu Pak ya. Itu nanti kapan disampaikannya kepada publik kepada kami, per akhir tahun atau berapa ya Pak ya? itu bagaimana proses penyampaiannya kepada Jamaah dan atau melalui DPR, itu adalah katakanlah nilai manfaat. Jadi nanti kan nilai manfaat itu satu untuk virtual account, yang kedua untuk indirect cost ya Pak ya? dan itu tiap kapan akan diberitahukan kepada Jamaah melalui kami atau kedua-duanya.

Yang kedua Pak adalah pembagiannya. Pembagiannya tahun ini 20 sampai 25% ya Pak ya? itu ditetapkan oleh kesepakatan DPR, kesepakatan DPR 75% adalah untuk indirect cost, oke sampai situ.

Yang ketiga Pak Kepala dan teman-teman tolong penjelasan kepada kami distribusinya lebih detail ya Pak ya, itu kan berbeda tahun ya Pak, bagaimana distribusi yang beda tahun? Jadi nanti akumulasi dari semua atau bagaimana distribusi per rekening yang tentu berbeda tahun. Apakah memang kan nanti Pak ada nilai katakanlah nilai dari tanda petik nilai dari persentase deposito dan dari investasi. Nah itu bagaimana distribusinya karena kan ada perbedaan-perbedaan tahun ya Pak ya.

Itu saya kira Pak Anggito ya mohon penjelasan lebih detail karena kami akan menjelaskannya kepada masyarakat. Tadi Ibu juga Ibu Ratu menyinggung ya tentang sosialisasi dan Bapak sudah melakukan sosialisasi Pak tapi tampaknya sosialisasi sedetail ini belum, virtual kami agar kami bisa. Karena Pak dalam berbagai kesempatan saya katakan begitu Pak, Haji tahun yang akan datang itu dana BPKH ada 3 kemungkinan:

1. Membayar tambahan sedikit; 2. Tidak membayar lagi; 3. Kalau BPKH sudah maksimum bisa jadi loh Bapak akan berangkat itu

mendapatkan nilai tambah. Ya jadi mohon penjelasan lebih detail dari anggaran tersebut. Begitu Pak Anggito jadi poinnya:

1. Mohon penjelasan solusi dari 7 poin itu; 2. Penjelasan detail mengenai distribusi untuk Virtual Account.

Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Sodik. Saya kira dari apa yang disampaikan oleh masing-masing Anggota ada yang memang menjadi domain dari Kementerian Agama sebagai penyelenggara Ibadah Haji dan juga saya kira yang penting tadi disampaikan oleh beberapa Anggota soal pembayaran kepada Bank gitu ya yang memudahkan buat masyarakat, karena itu saya kira itu juga domain dari BPKH itu Pak bagaimana caranya agar BPS-BPS itu dapat terjangkau oleh masyarakat sehingga mudah untuk mengakses dalam pembayaran setoran Haji atau pendaftaran Haji. Yang selanjutnya tentu dua hal yang saya kira penting sebagai kesimpulan dari Rapat kita Pak. Pertama adalah soal realokasi Virtual Account. Yang kedua soal kita harus Rapat kembali soal RKAT itu, jadi mohon itu menjadi catatan penting. Tapi intinya Pak sebetulnya kalau kita baca dari apa yang disampaikan oleh laporannya Pak BPKH memang tahun investasi dari BPKH tahun ini saya kira nanti harus diulas lebih lanjut didalam RKAT itu Pak, karena kalau dilihat dari laporan yang Bapak sampaikan bahwa kita masih 2018 itu kan masih mendapatkan nilai manfaat sebesar Rp5,7Triliun gitu ya dan itu berasal dari penempatan di BPS kan begitu ya. Yang kedua adalah dari SBSN yang nilainya 2,65Triliun. Nah mungkin nanti kita harus lebih elaborasi ini kebetulan ada Pak Acep, ada Pak Iskandar, juga ada Pak Benny soal rencana-rencana investasi gitu ya

terutama misalnya rencana investasinya selain investasi langsung disektor riil juga misalnya soal aset manajemennya mana saja ya. Dan itu saya kira harus disampaikan secara terbuka supaya kami Komisi VIII juga tahu Pak soal itu karena tentu yang disampaikan Bapak-bapak kan ekspektasinya nilai manfaat dengan dana kelolaan yang di ... (suara rekaman tidak jelas) Rp121Triliun itu betul-betul bisa terlihat transparan dan nilainya juga tinggi gitu Pak ya saya kira itu yang catatan pentingnya Pak. Sehingga kita nanti bisa tahu Virtual Account-nya berapa persen ke masing-masing Jamaah bisa dilihat juga dengan hasil kinerja dari BPKH yang luar biasa gitu. Saya persilakan untuk menjawabnya. F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Izin Pimpinan sedikit. Pak Anggito jadi menegaskan ya, jadi setiap Jamaah itu nanti akan mendapatkan 2 manfaat. Satu adalah Virtual Account, yang kedua adalah dari indirect cost itu Pak ya. Tinggal yang tadi Pak ya yang Jamaah Haji khusus yang sampai saat ini belum terjelaskan ... (suara rekaman tidak jelas) apa. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT: Silakan Pak. KEPALA BADAN BPKH: Pak Ketua dan para Anggota terima kasih nanti saya akan bagi-bagi tugas. Nanti yang detailnya mengenai Virtual Account-nya Pak Iskandar bagaimana cara mendistribusikan jumlahnya berapa, siapa penerima Virtual Account. Kedua adalah Pak Benny Wicaksono nanti mengenai program-program investasi khususnya di Arab Saudi, sebetulnya pada waktu kunjungan pertama dari Komisi VIII kami mengajak tapi menurut Pak Ketua lebih baik di yang berikutnya saja, nanti dipimpin oleh Pak Marwan nanti kita bisa melihat objek-objek investasi kami di Arab Saudi Pak. Nanti insyaaAllah kalau Allah mengizinkan bulan Ramadhan kita akan bikin Walimah disana Pak untuk ke, Pak Muna tidak ikut Pak sudah dulu sudah ikut, bulan Juni Pak jadi sudah. KETUA RAPAT: Pak tadi saya lupa.

Kita sudah lewat dari jam 12.00 WIB, jadi kita sepakati jam 12.30 WIB ya. Setuju ya.

(RAPAT : SETUJU)

KEPALA BADAN BPKH:

Iya Pak. Nanti Pak Acep macam menyampaikan begini Pak, jadi efisiensi yang Bapak

pakai sekarang ini di BPIH itulah efisiensi dari BPKH Pak. Jadi mohon di recognized juga bahwa efisiensi 2018 itu adalah efisiensi terbesar adalah dari pengadaan Riyal Pak. Jadi sebetulnya kami juga kaget kok tiba-tiba dipakai tapi kami tidak tahu Pak efisiensi itu, karena efisiensi terbesar itu bukan efisiensi penyelenggaraan Ibadah Haji Pak tapi efisiensi pengadaan Riyal Pak, jumlahnya Rp224.000.000.000,- ya, itu Pak.

KETUA RAPAT:

Oh itu yang diserahkan kemudian tetap ke Kementerian Agama ya?

KEPALA BADAN BPKH: Iya, tetapi itu belum di audit Pak. Jadi harusnya belum bisa dipakai sebelum

audit, jadi ini tadi Pak Sodik kan menanyakan beberapa hal. Jadi sebetulnya kami ini rada deg-degan Pak karena sebetulnya beberapa angka-angka yang di BPIH itu belum ada hasil audit Pak, nanti kalau hasil audit itu terjadi dan lebih rendah maka BPIH mengalami kekurangan, itu konsen kami. Namun demikian kami sudah mengatakan solusinya ada, ada Pak, tanggungjawab mutlak Pak dan nanti hasil audit. Jadi mohon tidak dipermasalahkan lagi BPIH Pak, kami sudah menerima semua hasilnya, kami hanya memberikan beberapa catatan. Jadi kalau Pak Sodik tanya solusinya apa? sebetulnya memang solusinya itu ini mohon tidak terjadi lagi tahun depan. Kami diundang saja pada waktu RaKer terakhir sehingga kami bisa memberikan endorsement Pak, ini yang tidak terjadi sehingga kita harus Rapat hari ini Pak. Sebetulnya kita tidak perlu Rapat hari ini kalau kita hadir dan juga dana-dana efisiensi itu sebetulnya 2017 dan 2018 kami sudah ada disitu Pak dan kami ikut melakukan efisiensi itu. Nah itulah makanya kami tidak ada masalah selama itu merupakan kebijakan strategis Negara ini Pak, itu sejak yang kami inginkan. Dan kalau itu dipakai berarti dana kelolaannya akan turun Pak, dana kelolaan turun seperti Pak Ace bilang ini habis nanti tahun depan Pak lama-lama dipakai. Ini kayak APBN itu kan SiLPA ini Pak, SiLPA dipakainya itu lalu setelah dikembangkan jadi SAL Pak, jadi hasil pengembangannya yang dipakai bukan SiLPA-nya yang dipakai gitu Pak, nah ini kan yang terjadi kan seperti itu. Namun demikian kalau ini kebijakan strategis Negara kami akan mengikuti dan kami akan bayar Pak tidak ada masalah Pak, cuma kami memberikan saja beberapa hal dan kami sudah diskusi dengan Menteri Agama silakan dipakai yang penting ada tanggungjawab mutlak saja Pak jadi itu tidak ada masalah Pak.

F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Izin Pimpinan, izin Pimpinan Sidang. Pak jadi solusi pertamanya adalah nanti Rapatnya bersama kedepan ya Pak ya. Yang kedua adalah bisa jelaskan kepada kami efisiensi dari apa saja dalam Riyal itu? KEPALA BADAN BPKH:

Jadi begini Pak. Jadi Riyal itu kan ada penetapan, Bapak-bapak kan sudah menetapkan asumsinya berapa Pak. Nah kalau kami bisa mengadakan Riyal dengan harga yang lebih murah, kemudian kami menyerahkan kepada Kementerian Agama pada harga yang lebih baik maka itu namanya efisiensi Pak. Meskipun efisiensinya itu adalah efisiensi Pembukuan Pak ya karena yang kita beli ya Riyal yang kita adakan pada waktu itu dengan cara lelang dan kita mendapatkan Riyal yang lebih bagus. Sepengetahuan ini Pak alhamdulillah ya Pak kami mendapat efisiensi, tapi ini mohon diakui sebagai prestasi kami juga Pak karena kami. KETUA RAPAT: Iya siap Pak. Makanya begini, hal seperti tadi Bapak sampaikan pengadaan Riyal dan pengadaan Dollar itu kan menjadi tanggungjawab Bapak ya. Mungkin sebaiknya pada saatnya itu harus dilaporkan pengadaannya sekian dengan nilai asumsi yang sudah ditetapkan sekian ternyata Bapak membelinya sekian gitu, itu penting itu Pak disampaikan kepada kami Pak. KEPALA BADAN BPKH: Masuk living cost Pak, nanti living cost kami juga mengadakan.. F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Menambahkan sedikit Pimpinan. Jadi pada tahun depan harusnya efisiensinya lebih meningkat Pak ya dengan adanya kontrak-kontrak catering gitu Pak ya. KEPALA BADAN BPKH: Nah kalau kontrak cateringnya masih di Kementerian Agama Pak, bukan di kami Pak. F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Yang ... (suara rekaman tidak jelas) oleh BPKH kan sudah mulai. KEPALA BADAN BPKH: Bukan, kalau mandat Bapak kan kami mengadakan pengadaan untuk Riyal baik untuk yang transaksi pelayanan maupun untuk yang living cost Pak. Yang pelayanan transaksi kami sudah mengadakan seluruhnya dan insyaaAllah kami mendapatkan efisiensi Pak gitu. Yang kedua yang kami sedang akan melakukan nanti mungkin Pak Ace bisa bantu untuk pengadaan living cost Pak, mudah-mudahan juga kita bisa mendapatkan efisiensi dari situ Pak. F-NASDEM (Drs. KH. CHOIRUL MUNA):

Pimpinan. Jadi yang kita ragukan dari BPKH itu kan sejak dari Kopo. Pada saat di Kopo kita katakan bahwa sekarang saja untuk ditukarkan pada saat itu, tetapi pada saat di Kopo wah sebentar ini belum ada ketetapan dari DPR. Begitu kita ketemu di Makkah dengan Pak Anggito, kita bilang ini waktunya pas turun-turunnya sekarang saja sekarang ditukarkan. Pak Anggito mengatakan, oh sudah kita tukarkan dulu kan gitu loh. Jadi pada saat di Makkah itu kebingungan juga gitu loh, loh ini kok beda statement-nya pada saat di Kopo dengan di Makkah, ini loh persoalan yang ada. Terima kasih. KETUA RAPAT: Silakan Pak. KEPALA BADAN BPKH: Kan pembeliannya itu setelah ada izin DPR, DPR waktu itu bulan Desember memberikan izin supaya kami masuk ke pasar. Harga waktu itu kan masih cukup tinggi Pak, cuma kami kan tidak tahu arah dari harga Riyal ataupun Dollar itu seberapa jadi kami mengambil dengan cara lelang, kalau lelang itu kita badingkan saja Pak bandingkan melalui bertahap dan kami ngambil. Nah Pak Muna, kami tidak bisa membeli sekaligus karena BI memberikan batasan Pak dan pasarnya akan terganggu dan pembelian Riyal ataupun Valas Dollar khususnya itu di dominasi oleh BUMN-BUMN besar Pak. Jadi kami harus ngalah kalau misalnya Pertamina mau membeli Dollar dalam jumlah besar kami akan di nomor duakan Pak, karena meskipun kami diberi pasar tapi diborong dulu oleh BUMN-BUMN yang memerlukan Dollar besar. Jadi Pak Muna memang ada mekanisme dan aturan di dalam pengadaan Valas ini tapi percaya Pak insyaaAllah kami akan melakukan dengan baik dan kita akan mendapatkan efisiensi yang nanti akan kami bukukan sebagai efisiensi. Cuma tadi yang saya hanya menyampaikan bahwa efisiensi itu bukan milik Kemenag Pak, itu saja Pak. Jadi kami itu juga berusaha disamping Pak Benny, Pak Iskandar mendapatkan nilai manfaat ini teman saya ini hebat juga ini treasury yang hebat Pak, jadi mendapatkan hasil efisiensi dari situ Pak. F-GERINDRA (H. ANDA, SE, MM): Saya, Pak Ketua. Minta angkanya Pak, angka dari efisiensi penukaran Valas itu. KEPALA BADAN BPKH: Tahun lalu kita mendapatkan Rp224.000.000.000,- Pak hasil efisiensi, ya Pak Acep ya. Nah sekarang ini tergantung pada kondisi pasar Pak, jadi tapi kami mendapatkan sekitar empat belas ribuan itu 2019 ini yang untuk kedepan ini, yang kita beli US$562.000.000 Pak dan kami bisa mendapatkan harga disekitar Rp14.000,-, empat belas nol delapan lah persisnya Pak ya. Jadi itu nanti tergantung

berapa waktu harga waktu penyerahan ke Kemenag itulah selisihnya itu yang merupakan hasil efisiensi Pak. F-NASDEM (Drs. KH. CHOIRUL MUNA): Tambahan Pak Anggito. Pak ini berdasarkan pengalaman dan data ya? tadi saya dengar Pak Anggito itu kan belanja di Desember ya masalah Dollar, masalah Riyal gitu. Ya terus terang saja mungkin harusnya Pak Anggito kan sudah tahu perkembangan Dollar itu kapan naik gitu kan. Nah yang pengalaman kita terus terang saja itu data tidak bisa kita pungkiri, pada saat ada season libur besar, pada saat ada kebutuhan tutup buku ya itu biasanya Dollar itu naik tinggi. Kapan itu terjadi? Misalnya pada saat Desember. Nah orang mau ke luar negeri banyak butuh Dollar itu pasti naik, nah banyak sekarang yang Umroh itu kan pasti naik, pada saat liburan Desember atau mungkin bulan Juni tapi yang paling parah biasanya yang paling tinggi Desember. Sehingga Bapak sudah punya artinya bahwa saya tidak mungkin jangan ambil belanja pada saat bulan-bulan tersebut gitu artinya umum kalender event itu kita harus tahu gitu kapan mau belanjanya. Terima kasih. KEPALA BADAN BPKH: Tadi yang kami sampaikan adalah izin DPR Desember Pak, kami masuk pasarnya paling banyak dibulan Januari Pak, Februari awal Pak, jadi insyaaAllah kami melakukan dengan cara yang prudent Pak. Mungkin yang satu yang mau saya jawab adalah mengenai memang betul Pak tahun depan ini cadangan sudah habis, jadi mudah-mudahan Bapak-bapak terpilih lagi jadi kami jadi pembahasannya bisa. F-NASDEM (Drs. KH. CHOIRUL MUNA): Itu tergantung Pak Anggito juga Pak. KEPALA BADAN BPKH: Jadi begini Pak, memang saya sudah sampaikan 2020 ini tahun yang sangat critical sekali karena seperti yang disampaikan Pak Kiai Muna tadi cadangan kita sudah habis, nilai manfaat yang akumulasi sudah habis, jadi kita akan betul-betul menggunakan nilai manfaat yang ada tahun ini Pak. Nah tadi coba mungkin yang sedikit saja nilai manfaat tadi yang grafiknya tadi sebetulnya kami merencanakan begini Pak, jadi tahun lalu pada waktu di Kemenag itu Pak nilai manfaatnya itu empat koma delapan Pak. Jadi kalau ditanya Bu Lilis, Bu Diah, kita tahun ini insyaaAllah bisa menambah Rp1Triliun tahun 2018 Pak, tahun ini kita rencanakan Rp7Triliun. Nanti Pak Benny bisa mengkonfirmasi angka dengan Pak Iskandar ini angka yang kita akan capai di tahun 2019 Pak. Tahun berikutnya kita bisa menambah Rp8Triliun, tahun berikutnya kurang lebih Rp9Triliun Pak. Jadi kalau ditanya manfaat BPKH apa? ya ini, bukan pelayanan kami kan tidak ikut dalam pelayanan, tapi kami memastikan bahwa kita menambah uang untuk nilai manfaat. Nah itu yang perlu kami sampaikan.

F-NASDEM (Drs. KH. CHOIRUL MUNA): Pimpinan. Sebentar, sebentar. Hanya persoalan masalah setoran awal, karena ini akan mendapatkan suatu akumulasi jumlah dari setoran awal yang ada, yang ada sekarang kalau kemarin itu tidak tergerus itu Rp113Triliun gitu loh. Nah estimasi di akhir tahun 2019 ini kira-kira setoran awal itu jadi berapa kira-kira? Terima kasih. KEPALA BADAN BPKH: ... (suara rekaman tidak jelas). Jadi sebetulnya memang kalau dengan adanya tambahan indirect cost itu turun tapi kami yakin Pak Iskandar bisa memperoleh Rp121Triliun Pak. Kami cukup yakin maka Bapak-bapak tolong dibantu kalau ke BPS-BPIH itu diberi motivasi mereka untuk menambah setoran, nanti Pak Muna ke daerah Bapak apa, kemarin dengan Pak Ace itu supaya BPS itu menambah setoran. Bapak-bapak sekalian jadi kalau ke daerah ini penting Pak tolong BPS-BPIH itu menambah. Nah tadi pertanyaan Bapak-bapak penting Pak, karena tadi Pak Anda juga menyampaikan, BRI itu boleh Pak sebagai Bank penerima kita karena BRI itu KLS Pak. F-NASDEM (Drs. KH. CHOIRUL MUNA): Mohon maaf Pimpinan. Kemarin itu tidak boleh. Kita sudah semuanya itu BRI Syariah tetapi mohon maaf Pak Anggito itu enak kalau bicara, tetapi level dibawahnya ini tidak boleh gitu loh Pak Agung jangan gitu harus Pak. Ini yang kadang-kadang tidak match ini mohon maaf. KEPALA BADAN BPKH: Match Pak. Jadi aturannya itu harus Bank Syariah Pak, tetapi BRI itu punya KLS Pak Kantor Layanan Syariah, Bank Mandiri punya namanya SCO Channel Office Syariah, boleh Pak. F-NASDEM (Drs. KH. CHOIRUL MUNA): Kemarin yang dari saya itu semuanya sudah BRI, dilikuidasi tidak boleh gitu loh. KEPALA BADAN BPKH: Iya itu kemarin, hari ini boleh Pak gitu saja. KETUA RAPAT:

Jadi Pak kalau nanti ada, nanti Pak Muna akan langsung sama Bapak ini. KEPALA BADAN BPKH: Pak Muna tidak pernah bilang sama saya Pak, kalau dapat diam saja, kalau tidak. F-NASDEM (Drs. KH. CHOIRUL MUNA): Karena apa diam itu, belum mendapatkan semuanya kan gitu loh. KEPALA BADAN BPKH: Disyukuri lah Pak Muna. Pak saya kira saya mendengarkan mengenai aspirasi ... (suara rekaman tidak jelas) kemaslahatan saya janji Pak untuk memperbaiki. Jadi dan mohon maaf Pak yang mengusulkan itu kan ribuan Pak, jadi terus terang banyak tapi kami tahu Bapak-bapak ini kan punya konstituen yang bisa dipercaya ya. Pak jadi saya kira begini Pak, jadi saya setuju tadi Pak Anda juga mengatakan kami akan perpendek birokrasi di kemaslahatan tetapi mohon tadi yang Bu Diah sampaikan bahwa ini terlambat, terlambat 3 hari. Ya mohon maaf Pak, surat dari Menteri Agama juga terlambat, Bapak-bapak kan juga tidak pernah mengkritik Menteri Agama soal ini, jadi masa kami saja yang dikenakan. Bahwa sebetulnya Bapak-bapak sudah kami melaporkan bahwa surat dari Menteri Agama terlambat, sehingga hanya satu minggu sebelum deadline Oktober itu bisa akhirnya kami buka sampai 2019. Jadi mohon ini kami dibantu juga, termasuk Bapak-bapak kalau mau kami tidak mau curhat Bu ya tetapi memang terus terang kami masih banyak regulasi-regulasi yang belum sinkron, belum lancar gitu, ya termasuk soal ... (suara rekaman terputus) belum juga kami mendapatkan sampai hari ini gitu suratnya masih. Satu lagi Pak, Keppres indirect cost tidak keluar Pak, sampai sekarang tidak keluar kami harus membayar. Bapak-bapak berani tidak membayar tanpa Keppres Pak? ya kami harus bayar Pak sekarang, itu contoh yang sederhana sekali. Keppres ... (suara rekaman tidak jelas) Bapak sudah minta supaya dipercepat, tidak keluar Pak sampai hari ini 2018 Pak, kami harus bayar. Nah hal-hal seperti itu ya kami harus laporkan ke Bapak bahwa memang tidak mudah untuk tapi kami akan terus Pak untuk memfasilitasi nasehat dari Pak Lukman kami sabar InsyaaAllah Pak kami sabar Pak kami akan lakukan itu. Jadi seperti yang hari ini kami sampaikan memang BPIH ini ada hambatan tetapi kami akan laksanakan Pak semaksimal mungkin. Jadi janji kami Pak untuk program kemaslahatan kami akan perbaiki dan insyaaAllah sebelum waktunya, sebelum waktunya Pak. Khususnya Pak, tetapi mohon Pak mohon seluruh persyaratan dipenuhi dan itu tidak sulit Pak buktinya sudah banyak yang diterima Pak gitu. F-NASDEM (Drs. KH. CHOIRUL MUNA): Pimpinan. Jadi begini, kalau Pak Anggito memang enak dan menyejukkan. Tetapi ditingkat implementasi penyerapan tidak bisa terserap semuanya, ini fair kita bicara. Karena TA itu kesulitan dengan persyaratan-persyaratan yang ada, mohon maaf kita buka saja yang ada ini adalah plafonnya Rp600.000.000,- tetapi tidak mungkin kita

akan bisa menyerap itu semuanya karena persyaratannya ini yang ada batasan waktunya kemudian sulitnya dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Oleh karenanya kalau sekarang ini masih dibuka ini baru Pak Anggito yang hebat. Terima kasih. KETUA RAPAT: Silakan Pak. KEPALA BADAN BPKH: Mungkin dalam waktu Pak karena ini agendanya bukan kemaslahatan, nanti kami akan beberkan seluruh proporsal kalau perlu Pak apa hambatannya Pak satu per satu. Pak Muna saya masuk saya turun ke bawah soal ini Pak, saya akan tunjukkan kepada Bapak kalau perlu apa yang Bapak harus perbaiki. Saya sudah sampaikan kepada Bapak-bapak Anggota kami sadar dan juga kepada seluruh yang menyampaikan ini untuk diperbaiki. Saya kira dari sisi kemaslahatan itu Pak ya, mungkin saya minta Pak Iskandar dulu yang paling banyak mengenai Virtual Account mohon dijelaskan satu per satu Pak. ISKANDAR Z / BPKH: Baik, terima kasih Pak Kepala. Bapak Pimpinan yang saya hormati, dan Anggota DPR Komisi VIII yang saya hormati pula, Menanggapi pertanyaan yang terkait dengan Virtual Account ini pada Pak Kiai Muna dan Pak Syeh Sodik terkait Virtual Account. Rasanya Virtual Account itu adalah amanat Undang-undang, penetapannya adalah berdasarkan penetapan DPR atas persetujuan daripada BPKH sesuai dengan Pasal 16. Dari proses angka keluar penetapan tersebut, maka nanti kami tahap sekarang adalah tahap pertama kami meng-create Virtual Account. Saat ini adalah kami memiliki daftar tunggu sebesar 4.041.782 untuk reguler, kemudian untuk Jamaah Haji khusus adalah 91.084 untuk Haji khusus. Sesuai dengan amanat Undang-undang juga Virtual Account yang dibagi atau nilai manfaat yang dibagi ke Virtual Account adalah nilai manfaat tahun berjalan sehingga tahun berjalan 2018. Sehingga per posisi 2018 kami harus tahu dulu akhir tahun kami mengetahui nilai manfaatnya, kemudian berdasarkan persentase tertentu di posisi akhir tahun kami akan melakukan pembagian tentunya juga nah ini agak menjadi kendala karena nilai tersebut harus hasil daripada nilai pemeriksaan BPK. Sehingga kami membagi menjadi 2 periode, periode pertama posisi akhir tahun 2018 karena nilai manfaat tahun berjalan itu kami bagikan dulu sebesar Rp500.000.000.000,- itu untuk total tadi 4.132.000. Nah kami dibantu oleh Lembaga Aktuaris ... (suara rekaman tidak jelas) untuk menghitung itu sehingga yang kami bagi adalah nilai manfaat tersebut adalah rata untuk semuanya. F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Rata untuk semuanya tanpa melihat tahun?

ISKANDAR Z / BPKH: Belum melihat tahun Pak. F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Kalau gitu dari nilai katakanlah deposito dan juga dari nilai investasi-investasi. ISKANDAR Z / BPKH: Total Pak gabungan.

Karena sesuai Undang-undang adalah pengembangan keuangan haji adalah melalui investasi dan penempatan di Bank itu menghasilkan nilai manfaat tadi, yang dibekukan adalah nilai manfaat tahun berjalan. Sehingga posisi akhir tahun 2018 kami mendapatkan nilai manfaat yang telah kami hitung, namun karena belum keluarnya hasil audit BPK maka kami bagi 2 Pak. Tahap pertama Rp500.000.000.000,- untuk empat juta sekian orang sudah kami distribusikan dan itu pun sudah nanti bisa dipergunakan untuk sebagai pengurang pelunasan untuk tahun ini. F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Oke Pak. Tapi apakah Jamaahnya baru menunggu 3 tahun atau sudah 15 tahun tapi dia mendapat nilai manfaat yang sama? ISKANDAR Z / BPKH: Sementara sama, karena hasil dari kajian Aktuaris itu sama Pak karena toh nanti yang 20 tahun pun akan mendapat sama akhir tahun pada saat dia berangkat dia akan mendapatkan nilai manfaat lagi indirect cost. F-NASDEM (Drs. KH. CHOIRUL MUNA): Pimpinan. Jadi saya masih rancu masalah Virtual Account itu. Persoalannya apa? satu, Virtual Account tidak mungkin akan bisa dicairkan. Yang keduanya Virtual Account ini dengan adanya indirect cost orang ada Virtual Account-nya tetapi tetap disubsidi oleh indirect cost, tidak ada Virtual Account-nya pun tetap disubsidi oleh indirect cost, ini yang masih rancu. Kemudian yang keduanya bahwa orang yang mendapatkan Virtual Account ini tidak ada constraing-nya gitu loh batasannya yang panjang sana yang dapat atau yang sekarang ini mau berangkat saja muncul, ini kan tidak ada suatu keadilan. Oleh karenanya saya butuh untuk pengaturan Virtual Account ini, kemudian apa itu perbedaan dengan indirect cost yang ada disitu? Terima kasih.

F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Izin Pimpinan. Jadi Pak ada dua sumber, satu adalah investasi, yang kedua dari katakanlah manfaat deposito itu ya Pak ya, itu akan digabung dan pembagiannya adalah rata apakah 3 tahun atau yang sudah 20 tahun. Jadi setiap Haji mendapat manfaat dari Virtual Account dan indirect cost ya Pak ya, oke sampai situ. Kenapa? Oke kalau yang dari sekarang kan digabung antara 3 tahun, 20 tahun. Bisa tidak Pak kedepan ya untuk manfaat dari investasi boleh lah dibagi rata ya Pak ya, tapi manfaat dari uang perorangannya yang di Bank saya kira itu Pak bisa diatur pembagiannya berdasarkan nilai tunggu Pak berdasarkan usia tunggu. Saya setor Rp35.000.000,- setelah sekian tahun beda dong nilai manfaatnya dengan orang yang baru 3 tahun, jadi dari nilai manfaat itu dibedakan per tahun sementara dari manfaat investasi bolehlah ya itu adalah dibagi rata antara tidak memperlihatkan tanpa harus memperlihatkan tahun tunggunya. Itu Pak catatan ke depan. Terima kasih. ISKANDAR Z / BPKH: Iya, baik Pak. Kita ... (suara rekaman tidak jelas) mungkin nanti kita kaji kembali Pak karena kemarin berdasarkan dari catatan atau dari Lembaga Aktuaris memberikan masukan seperti itu, karena toh yang tahun ini berangkat pun sudah mendapatkan indirect cost yang kurang lebih Rp35.000.000,- plus nilai manfaat tahun ini kurang lebih seratus ribu sekian gitu ya. Sehingga yang 20 tahun ngantri pun mereka akan mendapat perkalian dari nilai manfaat tiap tahun plus indirect cost tahun berjalan yang kurang lebih 50% dari PPIH. F-NASDEM (Drs. KH. CHOIRUL MUNA): Pimpinan. Pak Iskandar, saya terus terang belum paham. Kalau misalkan sekarang ini berangkat, dia mendapatkan indirect cost sejumlah yang ada, tiga puluh dua dan tidak ada kenaikan dari tahun kemarin sampai sekarang, tetapi disitu dia muncul Virtual Account, apa gunanya? ISKANDAR Z / BPKH: Faktor pengurang. KEPALA BADAN BPKH: Waktu pelunasan, dia dikurangi dengan Virtual Account Pak. F-NASDEM (Drs. KH. CHOIRUL MUNA):

Pelunasannya itu sama kan cuma dengan tahun kemarin hanya dikurangi saja begitu Rp100.000.000,-, Rp100.000,-. F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Satu lagi Pak, izin Pak. Pak Anggito punya Visi tidak Pak ya, kira-kira kedepan dengan kinerja BPKH itu orang setelah tunggu berapa tahun Pak dia tidak harus nambah lagi? gitu Pak ya, dari deposito itu dan dari nilai-nilai manfaat itu. Ada tidak kira-kira gambar seperti itu tidak harus tambah lagi gitu Pak, ada gambar seperti itu tidak Pak? KEPALA BADAN BPKH: Jadi sebetulnya ada 2 hal Pak, kalau kita hitung berapa kenaikan biayanya. Ini yang sekarang kan tidak diketahui berapa karena perubahan dari regulasi di Arab Saudi itu susah diketahui Pak, tetapi yang jelas kalau Bapak-bapak lihat didepan ini jadi sebetulnya dalam Renstra kami itu 10 tahun itu seluruh nilai manfaat itu dibagikan sebagai Virtual Account Pak. Nanti pada waktu pelunasan dia akan mengurangi Pak, tidak akan double Pak. Kurang lebih 10 tahun kalau ini bilang, 20, 25, 30, 35, 45, terus 5% setiap tahun Pak. F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Pak kalau hanya nilai manfaat tanda petik dari deposito saja kami bisa menghitung ya Pak ya kapan dua kali lipatnya. Tapi dengan tambahan nilai investasi gambaran Bapak berapa tahun sih Pak orang tanpa harus nambah lagi? Tampaknya BPKH sudah harus menghitung itu Pak. KEPALA BADAN BPKH: Sudah Pak.

Tetapi yang tidak bisa kita pastikan adalah biayanya Pak di Arab Saudi ini. F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Dengan asumsi biaya seperti-seperti sekarang ini kira-kira orang berapa tahun tanpa harus menambah lagi, dengan nilai investasi yang luar biasa dari BPKH. KEPALA BADAN BPKH: Kalau didalam sustainability kita itu memang tidak 2035, 2040 Pak yang baru. Karena apa? yang kita tidak tahu pasti itu adalah ya keputusan di DPR ini mengenai direct sama indirect cost. F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc):

Ya Pak asal kita ada gambaran saja bahwa hanya menunggu 40 tahun orang bisa tanpa harus nambah lagi, gitu Pak ya gambarannya begitu. Kecuali jika investasinya nanti sangat meningkat sehingga bisa mempersingkat mungkin 30 tahun bisa. Oke kami doakan begitu Pak. Terima kasih Pimpinan. .....: Tetapi kan juga harus mempertimbangkan aspek inflasi dan lain sebagainya kan. KEPALA BADAN BPKH: Mungkin Pak itu tadi yang baik biaya karena faktor ekonomi dan faktor kebijakan Arab Saudi, termasuk yang tadi visi 2030 Pak. Kalau memang itu kuotanya itu naik tiga kali lipat, itu makanya biayanya bisa tiga kali lipat dan itu ... (suara rekaman tidak jelas) kami kita tidak akan bisa mencapai even sampai 2030 sampai 2040 karena tambah kuotanya itu tiga kali lipat dari jumlah yang sekarang. Ini yang kita tidak tahu Pak, jadi mungkin. F-GERINDRA (H. ANDA, SE, MM): Pak Anggito mau nanya saya tadi. KETUA RAPAT: Tambah waktunya ini, karena tadi 12.30 WIB ya jadi mungkin kalau bisa agak fokus ya karena kita nanti akan ada dengan BNPB. Kita tambah berapa menit? 5 menit ya.

(RAPAT : SETUJU) F-GERINDRA (H. ANDA, SE, MM): Pak Anggito kan sekarang gini, BPKH secara resmi sudah operasional dan sudah berjalan, jadi setoran utama Haji kemarin kan cuma Rp25.000.000,-. Nah sekarang saya tanya, kebijakan untuk menentukan setoran pokok Haji awalnya kemarin Rp25.000.000,- apakah misalkan dengan didepannya BPKH ini sekarang merubah, saya rasa masyarakat kan tidak keberatan. Langsung saja rata-rata ongkos Haji itu kan pasti diatas Rp35.000.000,-, tetapkan saja angka Rp35.000.000,- untuk setoran awal yang mungkin yang sekarang kan kedepan. Iya, sekarang kita mau rubah karena motor didepannya sudah BPKH, kalau kemarin kan masih Kementerian Agama, supaya uang ini nambah, nilai manfaatnya juga lebih besar. Masyarakat tidak ada keberatan karena ongkos haji rata-rata diatas Rp35.000.000,- sehingga kita berharap nanti yang setor sudah Rp25.000.000,- pun bisa nambahin Rp10.000.000,-. Nah tidak ada yang berat, nah, sekali lagi jadi selama itu niatnya baik insyaaAllah diberikan petunjuk oleh Allah SWT akan dilipat gandakan. Jadi yang penting kemauan kita supaya masyarakat pada saat mau Haji tidak lagi banyak beban nambah, kedua nilai manfaat yang diambil akan lebih

bermanfaat buat masyarakat banyak kan gitu. Nah jadi karena tadi uang ini sudah dikelola secara profesional oleh BPKH ya saya berharap tadi balik lagi dirubah saja apakah itu perlu persetujuan DPR? ya kan kalau persetujuan DPR ya kita bikin ya kan kesepakatan bersama ongkos Haji yang sekarang ditetapkan Rp25.000.000,-. Nah bagi mereka yang dulu sudah setor Rp25.000.000,- mau nambah monggo iya kan kalaupun tidak kan, tapi biasanya Jamaah kalau sudah punya dasar kesitu dia nambah daripada kayak waktu mau berangkat Haji kan tidak ada. Nah harapannya juga karena dengan dia menambah uang misalkan Rp10.000.000,- dia akan mendapatkan nilai manfaat lebih besar kan gitu karena itu yang dijual oleh BPKH kepada Calon Jamaah Haji sehingga merupakan kan semangat gitu. Saya rasa kebijakan itu tolong kalau memang itu kewenangannya di BPKH ya kita lakukan dengan DPR. Sekian, terima kasih. KETUA RAPAT: Silakan Pak. KEPALA BADAN BPKH: Kewenangannya ada di Kementerian Agama Pak, yang kami lakukan adalah sekarang menambah dana kelolaan melalui tambahan jumlah Jamaah. Makanya Pak Iskandar sekarang menargetkan 700.000 Pak per tahun dan menurut hasil kajian kami ada 13Juta Jamaah Haji yang mampu tapi belum membayar setoran awal, itu yang mau kami intensifikasikan Pak.

Mungkin Pak Benny untuk investasi. BENNY W / BPKH: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Anggito. Yang terhormat Bapak Pimpinan dan Bapak-bapak Ibu Anggota DPR RI Komisi VIII, Saya dari bidang investasi mencoba untuk memberikan gambaran. Yang pertama bahwa kami bekerja berdasarkan Undang-undang 34/2014 dan PP nomor 5/2018, plus ada satu lagi yang sudah kita keluarkan yaitu PBPKH berkaitan dengan investasi nomornya sama nomor 5 tahun 2018 dimana disitu diberikan framework atau gambaran target kita. Yang pertama adalah kami lakukan melalui Surat Berharga. Yang sudah kami lakukan SDHI itu adalah tinggalan dari Kementerian Agama yang dulu, kinerjanya sangat bagus menurut kami karena SDHI ini masih memberikan return sekitar 7%, 7,1% yang kemudian kami sudah lakukan dalam setahun kemarin itu di Surat Berharga kami lakukan pembelian SBSN baru, kemudian kami juga sudah membeli Corporate Ponds. Posisinya untuk SBSN ini

kami berhasil memberikan return sampai dengan 8% lebih, jadi sedikit lebih bagus karena memang tahun lalu Pak itu kami laporkan kinerja SBSN kita memang sangat bagus tapi tahun 2019 ini agak menurun sedikit return-nya begitu. Yang kami belum berhasil itu mengkonversi dari SBSN yang kita peroleh itu dikonversi ke Reksa Dana, kenapa? Dengan Reksa Dana maka pajaknya tadi. BPKH ini Bapak-Ibu sekalian terkena pajak, pajaknya itu sama dengan yang lain padahal kami itu seharusnya dipersamakan dengan BPJS, BPJSTK maupun Kesehatan. F-NASDEM (Drs. KH. CHOIRUL MUNA): Pimpinan. Pernah pada saat kita itu diundang BPKH di Gedung BPKH yang ada ke Pak Wamenkum pada saat itu untuk minta keringanan supaya BPKH tidak mendapatkan pajak. BENNY W / BPKH: Sebagai gambaran Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita bebas pajak saja tambahan nilai manfaat itu Rp1.000.000.000.000,-, sangat-sangat signifikan. Makanya kami memiliki keinginan, memiliki upaya ini kami sedang upayakan agar pembebasan pajak ini karena yang sama dengan kita seperti wakaf, seperti juga zakat yang lain-lain memang bebas pajak begitu ya itu mereka semua bebas pajak. Nah kalau itu bisa ini target nilai manfaat otomatis bisa langsung meningkat dan kami sangat senang untuk mencapai itu sehingga kontribusi kami kepada Jamaah itu akan lebih bagus begitu. Jadi kalau sekarang ini targetnya sekitar tujuh koma dua itu kami sangat optimis kita bisa melampaui kalau memang pajak tadi bisa dibebaskan, Deposito 20%, Surat Berharga begini ini 15%, sama dengan yang lain. Kalau kami bisa alokasikan ke Reksa Dana itu sisa 5% pajaknya jadi lumayan, ini kami sedang kerjakan kesana mohon dukungannya sehingga ini kita bisa tercapai sehingga nilai manfaat naik. Yang kedua kami sedang menjajaki lebih lanjut. Jadi utamanya kami kemarin bekerja fokus kepada Surat Berharga dulu, kenapa? Karena jumlahnya bisa besar insyaaAllah aman karena memang ke Pemerintah, Sukuk pun corporate. Nah kami menterjemahkan Risk Appetite kita ini risiko yang selera kita masih cocok itu adalah medium to low, maknanya apa? jangan tinggi-tinggi risikonya. Sehingga apa? kita masih jaga keamanannya, masih aman semuanya. Nah kami terjemahkan kami hanya deal dengan BUMN, jadi investasi BPKH ini insyaaAllah aman karena dengan BUMN saja sementara. Nah, apakah begini terus? Tentunya tidak Bapak-Ibu sekalian, karena kami memperoleh target tambah lama tambah naik. Tapi kalau seandainya dibawa ini Risk Management-nya sudah bagus, orang-orangnya bagus, pelan-pelan kami akan memasuki risiko yang lebih tinggi begitu. Tahun ini kami sudah memulai karena memang tahun investasi, sudah mulai melirik atau serius kepada investasi langsung. Kami menyadari komponen cost terbesar BPKH ini ada di pesawat 46%, kami sedang mendekati Garuda. Garuda itu punya permasalahan yang cukup signifikan yaitu mereka leasing pada jangka waktu yang sangat pendek, hanya sekitar 6-8 tahun padhal pesawatnya umurnya 20 tahun, makanya mereka mengalami sorted atau besar biaya untuk sewanya. Kami mencoba untuk menggantikan itu dan kita memperoleh nilai manfaat dan kurang lebih kami bisa

sampaikan di forum ini kami nge-deal ini di angka 5,95 return-nya sampai sekitar 6,5% tapi kami belum close deal Pak sedang dibahas karena menyangkut Kementerian BUMN. .....: Jadi itu artinya BPKH akan beli.. BENNY W / BPKH: Akan invest dengan Garuda Pak, memiliki jadi jaminan kita adalah pesawat itu sendiri Pak. Ada 2 pesawat Airbus 777, terus kemudian ada beberapa pesawat yang 737 yang akan dijadikan underline, cuma memang mereka belum jumlah pesawatnya masih belum cocok dengan keinginan yang mereka butuhkan. Mereka membutuhkan jumlah yang cukup signifikan sampai 500 lebih juta USD, kami sedang menghitung kalau jumlah underline-nya ini cocok maka kami akan kerjakan, jadi kita tetap harus hati-hati disitu. Yang kedua kita melihat komponen terbesar adalah akomodasi. Akomodasi ini kami secara teknis memang masih belajar banyak, kenapa? Karena kuatir kalau yang sudah kami sewa kemudian Kementerian Agama tidak mengambil, nah ini yang akan menjadi masalah. Kami sedang mencari mana yang memang kami bisa kerjakan dengan kami sendiri kalaupun kemudian Kementerian Agama tidak mengambil kami bisa jual ke pihak lain. Nah ini yang kami sedang kerjakan, insyaaAllah kami mohon dukungannya di Madinah yang kami akan kerjakan dulu ada satu objek yang cukup bagus, hotel kami akan jajaki sedang hitung. Jadi investasi langsung ini memang sangat-sangat berarti namun waktunya panjang, return-nya juga tidak terlalu menarik juga sebenarnya juga, tidak terlalu tinggi maksud saja, tapi harus kita kerjakan. Yang ketiga adalah catering. Catering ini kami insyaaAllah sudah kira-kira kalau presentasenya cukup bagus mungkin sekitar 70-75% sudah clear, dengan Muassasah kami kerjasama membangun pabrik Pak itu di Makkah, IRR-nya mencapai angka sekitar 14-17%. Kalau kita bisa kerjakan ini kami akan bersama-sama dengan operator, operatornya dari Indonesia Bapak-Ibu sekalian mohon dukungannya dari group-nya Garuda, AWS itu dia pakai AJS untuk catering-nya catering service. Jadi kami sudah membawa nama Indonesia kesana, kami juga membawa orang-orang Indonesia yang ada disana jadi multiplayer efeknya juga insyaaAllah akan ada. Dan kami sangat care dengan taste-nya Indonesia jadi kami memang persyaratkan seperti itu, harganya juga alhamdulillah kami hitung-hitung itu masih lebih rendah daripada yang ada di Kemenag sekarang karena itu memang persyaratan Kemenag seperti itu diharapkan ada efisiensi disana. Yang ketiga kami sedang menjajaki transportasi Pak. InsyaaAllah Kemenag kalau jadi memenangkan dua penyedia transport yaitu: 1. Saptco, 2. Dallah. Kami sedang dihubungi Dallah, Dallah ini group-nya Albarakah, Bank Albarakah itu mereka akan dapat separuh dan insyaaAllah mereka ini akan di supply karoserinya oleh adiputro dan Laksana dari Indonesia. Jadi ini insyaaAllah akan sekali minum air, sekali mendayung dua tiga pulau bisa terlampaui karena memang Kementerian Agama menginginkan ada local content yang cukup besar, nah kami akan masuk kesana. Return-nya juga lumayan, ini kami akan nge-deal di sekitar 6,5% in USD atau SAR sehingga kita bisa sekaligus melakukan karena permasalahan yang kami peroleh adalah kita ini mismatch, terimanya 90% dalam bentuk Rupiah, belanjanya

90% dalam bentuk Dollar. Nah ini kita harus bisa cari solusinya agar itu tadi uang kita tidak habis kena inflasi ataupun kena penurunan nilai Rupiah, yang kita tahu dalam kurun waktu 5-7 tahun terakhir ini Rupiah sudah mengalami perlemahan lebih dari 20%, nah ini yang kita harus juga pikirkan. Yang terakhir kami juga memiliki satu challenge dimana ketika dana dari penempatan dari Pak Iskandar pindah ke kami di Investasi, Bank Syariahnya teriak Pak. Tahun lalu kami sudah tarik kurang lebih hampir Rp10.000.000.000.000,- itu mereka sudah teriak-teriak, kami ini sudah susah, sengsara dan segala macam kumpulin seperak-seperak, Rp25.000.000,-, sekarang suruh pindahin, itu masalah juga Bapak-Ibu sekalian. Nah ini kami memiliki solusi yaitu kita kerjakan dengan Mudharabah Muqayyadah, uangnya kami tarik dari Deposito kami tempatkan lagi kepada mereka dalam bentuk Mudharabah Muqayyadah, kami diberikan underline proyek, nah kami sedang kerjakan ini insyaaAllah dalam waktu pendek juga. Nah ini balik lagi setting-nya memang infrastruktur, agreement-nya harus baru, kemudian jaminannya harus baru, proyek-proyeknya harus kita validasi dan sebagainya. Nah ini juga kami butuh waktu insyaaAllah Q1 ini sudah ada yang dieksekusi sehingga meskipun dipindahkan depositonya ditarik dengan nilai manfaat lebih namun likuiditas masih ada di mereka. Sebagai gambaran akhir-akhir ini likuiditas memang agak ketat Bapak-Ibu sekalian jadi kami tidak bisa pindahkan begitu saja. Nah yang terakhir kami bisa sampaikan untuk investasi langsung yang menyangkut mengenai beberapa BUMN yang kami sedang jajaki baik itu dari Farmasi maupun dari ada infrastruktur yaitu PLN tapi khususnya bukan yang sifatnya itu tidak bermanfaat langsung itu PLN kita tahu juga support kepada Jamaah Haji kita tentunya kemaslahatannya juga ada.

Yang terakhir kami akan kerjakan itu emas. Kita akan investasi emas itu akan bekerjasama dengan Pegadaian, karena Pegadaian ini ternyata memang mereka pen-supply Jamaah Haji karena banyak sekali Jamaah Haji yang mendaftar melalui Pegadaian. Jadi kita kerjasama dengan Pegadaian itu 3 hal: satu, dalam hal pengumpulan nasabah. Yang kedua kita investasi, Pegadaian akan ambil investasi kita secara langsung. Kemudian yang ketiga ini investasi kita dalam bentuk emas, yang tadi dalam bentuk modal kerjanya gadai, yang ketiga adalah emas karena dimungkinkan didalam PP itu kita melakukan itu. Tapi kita pelajari bahwa emas itu sebenarnya tidak memberikan return bagus kecuali kalau ada trading-nya, nah trading ini yang kami juga akan pelajari karena memang risikonya juga tinggi.

Saya pikir itu Pak Anggito. Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-PAN (Ir. Drs. BAMBANG BUDI SUSANTO, MM): Pak Ketua. Terima kasih Bapak Pimpinan. Saya dari Fraksi PAN dari Jatim IX.

Saya hanya ingin menanyakan masalah biaya operasional. Perincian biaya operasional untuk apa, bagaimana dengan pegawai berapa itu nanti akan kelihatan, operasional kita disini 5% itu tidak sedikit menurut saya.

Demikian Pak. Terima kasih.

KEPALA BADAN BPKH: Biaya operasional dibahas di Komisi VIII dan disetujui Komisi VIII, memang jumlahnya 5% dari nilai manfaat tahun sebelumnya Pak. Tapi selama 3 tahun ini kita tidak pernah memanfaatkan 5% bahkan kita hanaya bisa menggunakan sekitar 3% saja, jadi nilainya dua ratus tiga puluh tujuh yang kita pakai hanya sembilan puluh Pak. Jadi kalau saya bandingkan dengan PHU itu Rp1Triliun Pak biaya operasionalnya, kami alhamdulillah bisa menggunakan uang sehemat-hemat mungkin tetapi nilai manfaatnya kami bikin terus meningkat. ... (suara rekaman tidak jelas) 130 orang Pak, jadi 1 orang menangani Rp1Triliun Pak kurang lebih kalau kita lihat dari sisi beban rasio ... (suara rekaman tidak jelas) pengelolaan aset. Aset di kami itu kan seratus dua puluh jadi kurang lebih bebannya cukup berat, tetapi kami mencoba untuk efisien karena pegawai-pegawai kami ini umumnya orang-orang yang hijrah Pak. Jadi mereka ikhlas menerima dengan gaji yang mungkin lebih rendah dari pada, lebih rendah dari tempat sebelumnya Pak. KETUA RAPAT: Oke.

Saya kira kita langsung ke kesimpulan ya Pak? atau Pak Acep ada yang mau ditambahkan?

Sok mangga Pak Acep lah. ACEP / BPKH: Bismillahirrahmanirrahim. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit mengenai efisiensi saja Pak. Jadi yang tahun lalu memang sekitar Rp224.000.000.000,- Pak, nah yang tahun ini kita sebetulnya belum selesai semuanya tapi sementara ini yang sudah kita beli US$562Juta dengan rata-rata itu empat belas kosong delapan Pak dari waktu itu izin dari DPR adalah empat belas dua ratus, nah itu ekuivalen kira-kira sekitar Rp7,9Triliun Pak. Nah ini nanti insyaaAllah karena saat ini kenapa belum bisa murni dihitung karena kita mau beli Riyalnya Pak, mau lelang Riyal untuk living cost juga, nah jadi sementara seperti itu Pak. Berikutnya mungkin mengenai sedikit tadi ada yang berita acara serah terima itu sebetulnya serah terimanya sudah selesai Bu laporan keuangannya sudah, kalau toh terlambat itu karena ada operasional Haji yang saat ini sedang diperiksa oleh BPK. Jadi kita tinggal menunggu itu saja, jadi ada operasional Haji nah didalamnya itu termasuk efisiensi yang tadi yang disebut itu, lima ratus tiga puluh sembilan itu seratus tiga puluh sembilannya 2017 ada di kami, yang empat ratusannya masih di Kemenag dan itu belum selesai diperiksa oleh BPK, kami lagi menunggu. Itu saja Pak laporan sekarang Pak Ace. Terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT: Wa 'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita langsung kesimpulan ya Pak, langsung saja ditayangkan. Ya kita bacakan saja Pak ya, Draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Masa Persidangan IV Tahun 2018-2019, Selasa, 5 Maret 2019. Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membahas kebijakan penggunaan nilai manfaat Dana Haji pada Virtual Account disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan BPKH sebagai berikut: a. Perubahan realokasi Virtual Account 2019 dari Rp1,7Triliun menjadi

sebesar Rp1,2Triliun atau maksimal 17% dari nilai manfaat karena dana yang Rp500.000.000.000,- digunakan untuk membiayai indirect cost dalam BPIH 2019;

b. Penggunaan dana efisiensi tahun 2017 dan tahun 1439 H/2018 sebesar Rp539.801.971.264,- digunakan untuk membiayai indirect cost pada BPIH tahun 1440 H/2019 M;

c. Penggunaan dana akumulasi nilai manfaat untuk indirect cost BPIH tahun 2019/1440 H sebesar Rp1Triliun;

d. Penggunaan nilai manfaat atau optimalisasi setoran BPIH khusus untuk mendukung biaya operasional Haji Khusus sebesar empat belas Miliar sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh delapan ribu;

e. Penggunaan alokasi dana kemaslahatan umat sebesar Rp120Miliar untuk manasik di KUA.

2. Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan terhadap perubahan RKAT BPKH tahun 2019 yang akan ditentukan kemudian.

Ada masukan dari, iya silakan Pak. Ini aspirasi Pak. Saya sih lebih condong ini komitmen bukan on the table lah Pak ya tapi harus dilaksanakan. Setuju Pak? jadi saya kira tidak perlu ya. Bukan on the table tapi on the action katanya Pak. Oke, tidak perlu. Saya kira saya minta tanggapan dari Pak Anggito, silakan. KEPALA BADAN BPKH: Baik, terima kasih. Pak Ketua dan para Anggota, Mungkin yang poin 1a itu maksimal 17% dari nilai manfaat tahun berjalan Pak, ditambah saja tahun berjalan. Nah ini yang Pak Ketua nomor b,c, d dan e, ini kami tidak mengusulkan Pak. Kami tidak pernah mengusulkan penggunaan dana efisiensi dan kami sebetulnya secara legal tidak menyetujui, namun kami menyerahkan itu tanggungjawab mutlak kepada Kementerian Agama karena kami juga tidak pernah mengusulkan dana efisiensi, kami juga tidak pernah mengusulkan penggunaan dana akumulasi, kami juga tidak pernah mengusulkan nilai optimalisasi setoran awal BPIH Khusus.

KETUA RAPAT: Begini. Saya kira ini harus dirubah Pak, saya setuju. Jadi mungkin dibuat satu poin ya, dibuat satu poin intinya itu adalah, jadi kalau untuk nomor 1a oke ya, 1a oke kan gitu ya. Tapi intinya Bapak harus, bukan harus, menyetujui ya memang usulannya ini bukan usulan dari BPKH, tapi kan ini adalah hasil kesepakatan, bukan hasil kesepakatan, tetapi hasil dari Raker yang Bapak sebagai BPKH saya kira mengetahui gitu atau menyetujui lah gitu kira-kira begitu. F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Izin Pimpinan. Pak Anggito inilah yang saya tanyakan dalam pertanyaan besar tadi ya Pak ya, solusi-solusi terhadap persoalan ini. Sekarang kan ingin jadi kesimpulan, sekaligus sajalah kalau begitu solusi itu mohon bantu kami dalam bentuk redaksi bagaimana gitu Pak untuk ini, untuk persetujuan. KETUA RAPAT: Intinya begini Pak, iya intinya Pak Anggito juga punya dasar hukum ya, punya payung hukum untuk dapat merealisasikan apa yang menjadi kesepakatan antara kami DPR Komisi VIII dengan Pemerintah dengan Kementerian Agama gitu. Nah oleh karena itu saya ingin sebetulnya ini dipisah saja mas ya, itu saja. KEPALA BADAN BPKH: Kami memberikan solusi begini Pak.

Jadi BPKH akan melaksanakan apa BPIH 2019 setelah diterbitkannya Keppres indirect cost dan direct cost dan pertanggungjawaban mutlak dari Kementerian Agama terhadap: a. dana efisiensi, b. Itu tidak apa-apa gitu.

F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc):

Itu Pak yang saya tadi tanyakan. Kemudian untuk menjadi keputusan

kesimpulan di Rapat ini gitu.

KETUA RAPAT: Komisi VIII DPR RI dan BPKH, bukan sepakat ya, bukan. BPKH dan..

KEPALA BADAN BPKH: BPKH akan melaksanakan kesepakatan Raker atau BPIH 2019 setelah

dikeluarkannya Keputusan Presiden mengenai direct dan indirect cost Pak dan

pertanggungjawaban mutlak Keuangan dan Hukum oleh Kementerian Agama terhadap, a.

KETUA RAPAT:

Begini saja Pak. Karena ini Rakernya adalah kita, rapatnya kita, jadi misalnya, Komisi VIII

meminta kepada BPKH untuk dapat melaksanakan ya nanti ini kan sebetulnya adalah keputusan politik sehingga Bapak melaksanakan apa yang menjadi hasil Rapat ini gitu ya.

KEPALA BADAN BPKH:

Ini kan khusus Virtual Account Pak. Karena kita kan tidak membahas dana

efisiensi dan kami sudah memberikan pendapat dana efisiensi itu hanya bisa keluar setelah ada 2 syarat Keppres dan 2.

KETUA RAPAT: Iya, iya, makanya begini. Kami minta kepada BPKH untuk melaksanakan keputusan Raker setelah mendapatkan Keppres untuk beberapa komponen sebagai berikut:a.

KEPALA BADAN BPKH:

Terusin Pak, Keppres direct dan indirect cost Pak namanya Pak, BPIH 2018

dan pertanggungjawaban mutlak Keuangan Kementerian Agama.

F-PKB (MARWAN DASOPANG): Tapi begini Pak, coba kita pertimbangkan dulu dengan poin 2 ini. Ini kan

sebetulnya yang mau kita setujui itu adalah realokasi Virtual Account itu sebetulnya. Yang ini poin 2 ini tanpa kita tuangkan disini pun kalau itu sudah ada Keppresnya akan dilaksanakan juga, jadi sebetulnya tidak perlu dituangkan ini karena itu sudah ya keputusan strategis kita kan itu, pasti dikerjakan asalkan dipertanggungjawabkan.

KETUA RAPAT:

Iya, saya kira supaya merasa aman mungkin Pak. Saya kira tidak ada

masalah, toh dengan atau tanpa ini pun juga pasti akan dilaksanakan keputusan itu.

KEPALA BADAN BPKH: Pernah pengalaman kami 2018 Keppres indirect cost tidak diterbitkan oleh

Pemerintah Pak. Jadi kami punya risiko saja ini Pak, jadi kami juga melindungi Anggota nanti kalau ada hal-hal yang menyangkut perbedaan dengan ketentuan perundangan kami sudah punya bukti bahwa DPR dan Pemerintah sudah mengingatkan, bahwa DPR dan BPKH sudah mengingatkan Pemerintah untuk mengeluarkan ini loh Pak. Jadi hanya untuk melindungi kami saja Pak gitu.

KETUA RAPAT:

Oke Pak. Jadi Komisi VIII DPR RI meminta ke BPKH untuk melaksanakan keputusan

Raker Komisi VIII DPR RI mengenai ... (suara rekaman tidak jelas) setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden mengenai BPIH 2019 dan

KEPALA BADAN BPKH:

Pertanggungjawaban mutlak Keuangan dan Hukum terhadap BPIH 2019 Pak.

KETUA RAPAT: Saya kira itu saja Pak. Jadi kebawahnya saya kira tidak perlu ya. KEPALA BADAN BPKH:

Boleh, Keputusan Presidennya direct dan indirect cost Pak, jadi lengkap saja. KETUA RAPAT: Kan komponennya itu Pak. BPIH itu kan pasti direct cost, indirect cost, jadi saya kira. KEPALA BADAN BPKH: Karena tahun lalu tidak keluar Pak indirect cost-nya Pak, direct cost saja Pak. Itu tuh fakta Pak, jadi kita mengingatkan itu ada dasarnya karena pengalaman yang lalu tidak dikeluarkan Keppres ini Pak, tapi ya kita bayar. Kami mengambil risiko ini Pak sekarang, kami mengeluarkan uang tanpa Keppres Pak. KETUA RAPAT: Oke. KEPALA BADAN BPKH: Itu Pak. Dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak, istilahnya itu. Bukan menjadi, dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak, itu sudah baku Pak, baku. Dana itu ditransfer ke Satker tanggungjawabnya itu berpindah Pak gitu. Kalau DAU itu hanya internal kami dan Kemenag saja Pak, iya Pak. Tidak perlu Pak, jadi itu adalah tanggungjawab mutlak dari dan kami mendukung seluruh kebijakan strategis Pak jadi itu tidak perlu disebutkan Pak. Kalau boleh ini Pak ini ada masukan Pertanggungjawaban Mutlak Keuangan dan Hukum Pak. Belum tentu Pak, kami saya ini pengalaman Pak, jadi mohon kami dibantu untuk dilindungi Pak. Dari Kementerian Agama Pak. KETUA RAPAT:

Iya, setuju? Semua setuju? Saya bacakan ya. 2. Komisi VIII DPR RI meminta kepada BPKH untuk melaksanakan keputusan Raker Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama tanggal 4 Februari mengenai BPIH tahun 2019 setelah dikeluarkan Keputusan Presiden mengenai BPIH dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Keuangan dan Hukum dari Kementerian Agama. KEPALA BADAN BPKH: Ditegaskan juga Pak Keputusan Presiden mengenai direct dan indirect cost BPIH 2019. KETUA RAPAT: Oke, setuju ya?

3. Komisi VIII melakukan pembahasan terhadap RKAT BPKH tahun 2019 yang akan ditentukan kemudian.

Setuju? KEPALA BADAN BPKH: Dalam Masa Sidang ini Pak. KETUA RAPAT: Oke, p nya kecil Pak. Iya, oke. Saya kira cukup ya? Demikian Bapak-Ibu sekalian. Rapat kita dan telah kita sampaikan tadi draft kesimpulan, jadi semoga apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat bagi kita semua dan sebelum kami tutup selanjutnya kami persilakan kepada Kepala BPKH untuk menyampaikan closing statement atau kata penutup dalam Rapat ini. Silakan Pak. KEPALA BADAN BPKH: Baik.

Terima kasih Bapak Pimpinan RDP hari ini dan juga para Anggota Komisi VIII. Kami alhamdulillah sudah mendapatkan respon yang cepat dan positif dari Komisi VIII, kami akan melaksanakan seluruh keputusan ini dengan sungguh-sungguh Pak. Dan nanti tadi yang kami sampaikan Pak Benny mengenai potensi investasi di Arab Saudi, kalau Pak Marwan cs nanti berkunjung dalam kesempatan berikutnya, Bapak tidak ikut Pak ya? kan yang pimpin Pak Marwan nanti akan didiskusikan mengenai potensi-potensi investasi di Arab Saudi.

Terima kasih sekali lagi atas dukungannya.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT: Wa 'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala BPKH atas penjelasan pemaparannya. Semoga apa yang kita lakukan ini bagian dari upaya kita agar pelayanan kita terhadap Jamaah Haji Indonesia bisa lebih baik. Terima kasih. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.09 WIB)