DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK … RISALAH DPD/KOMITE I/V/2018 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMITE I DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK

Nomor: RISALAH DPD/KOMITE I/V/2018

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

-----------

RISALAH

RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMITE I

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

MASA SIDANG V TAHUN SIDANG 2017-2018

I. KETERANGAN

1. Hari : Senin

2. Tanggal : 28 Mei 2018

3. Waktu : 10.35 WIB - 12.20 WIB

4. Tempat : R.Sidang 2A

5. Pimpinan Rapat : 1. Drs. Ahmad Muqowam (Ketua Komite I)

2. Drs. H. A. Hudarni Rani, S.H. (Wakil Ketua)

3. Benny Rhamdani (Wakil Ketua)

4. H. Fachrul Razi, M.I.P

6. Sekretaris Rapat :

7. Acara : RDPU dalam Rangka Penyusunan pandangan dan pendapat

DPD RI Terhadap RUU tentang Masyarakat Adat.

8. Hadir : Orang

9. Tidak hadir : Orang

RDPU KOMITE I DPD RI MS I TS 2017-2018

SENIN, 28 MEI 2018

1

II. JALANNYA RAPAT:

PIMPINAN RAPAT: Drs. H. A. HUDARNI RANI, S.H. (WAKIL KETUA KOMITE I

DPD RI)

Jam 10, jadi Pak Waka, Pak Benny, para tim ahli RUU, tim ahli Komite I, para staf

yang terhormat. Jadi pertama-tama mari kita bersyukur, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala,

… (tidak jelas, red.) dan waktu dari undangan sudah menunjukkan lewat setengah jam lebih,

kita masih menunggu-nunggu, tapi kondisi terakhir yang terkini ini memang, tak bisa

dihindari ini pak. Jadi pada saat bersama para anggota DPD ini, semuanya dipanggil KPU,

untuk menyelesaikan masalah pendaftaran, ini, ini kita masih nunggu ada 2 orang. Tapi

dengan memanjatkan puja dan puji syukur itu, kita tahu tadi rencana kita ini adalah untuk,

berbicara dengan narasumber ini sebagai tim ahli RUU tentang masyarakat adat ini, jadi kita

ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tapi situasi ini saya tak bisa ngomong apa lagi ya,

cuma kita bagaimana memanfaatkan ini, dengan baik.

Nah, kita minta semua saran tentunya, sebelum dIbuka karena acara ini sebenarnya

pada gilirannya kita ingin mendengarkan pandangan dari tim ahli RUU, nanti akan disikapi

oleh tim ahli Komite I, nanti akan dirubuskan, karena ini dalam rangka pandangan kita …

(tidak jelas, red.) undang-undang itu untuk pembahasan di tingkat DPR. Jadi konsisi sekarang

ini sudah berada di tangan DPR sekarang kan, kita berkewajiban untuk mensukseskannya

termasuk menyelesaikan undang-undang kita MD3 itu kita wajib memberikan pandangan.

Nah saya minta pendapat ini, karena satupun anggota kita belum ada yang hadir, termasuk

ketua kita juga masih di kampung katanya, jadi satupun anggota belum bisa hadir, tapi tidak

hadir ini memang situasi pak, saya tahu benar ini, karena saya pun terpaksa diundang …

(tidak jelas, red.) karena enggak enak, jadi hari ini diundang.

Nah ini kami minta Pak Yanto gimana kira-kira pandangannya? Apa kita lanjutkan,

nanti kita bicarakan surat resmi, kemudian ditangkap oleh KPK. Ini, ini gimana kita siapkan

untuk pembahasan ditingkat DPR-nya ini. Walaupun nanti kita, jangan sampai waktu kita

dari Yogya ilang gitu ya, gitu. Sementara kita skors dulu setengah jam lagi atau gimana ini?

Setengah jam lagi ya? Oke kita skors ya setengah jam lagi.

KETOK 2X

RAPAT DISKORS 30 MENIT

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.35 WIB

SKORS DICABUT


SENIN, 28 MEI 2018

2

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. om swastiastu. Yang saya hormati

Pak Waka I, para Tim Ahli RUU, Tim Ahli dari Komite I, yang saya hormati Pak

Muhammad Idris dari Kaltimra, Kaltimra, … (tidak jelas, red.) itu diwakili itu. Jadi pertama-

tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala

Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya yang dapat pada hadir pada suasana di tempat ini,

dalam rangka kita sebenarnya Rapat Dengar Pendapat Umum Komite I DPD RI pada hari ini.

Yang kita tahu situasinya memang, mohon maaf ini para tim ahli mungkin agak, … (tidak

jelas, red.) agak sedikit menyempitkan karena berkaitan dengan acara KPU, tapi

bagaimanapun … (tidak jelas, red.) ini sudah datang pak yang dari Yogya, dari ini sudah

datang, maka, dan acara ini tidak mengambil keputusan, jadi hanya bahan-bahan, yang akan

kita perbaiki terus untuk mencapai tingkat undang-undang yang benar-benar bermanfaat

berkualitas. Jadi atas izin Bapak, Ibu sekalian dengan mengucapkan

Bismillahirrahmanirrahim Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan agenda

Pandangan Terhadap RUU tentang Masyarakat Hukum Adat kita buka, dan terbuka untuk

umum.

Bapak, Ibu sekalian, jadi kita sudah paham betul dan mengetahui bahwa DPD RI telah

menerima surat dari Ketua DPR RI Nomor LG/03105/DPR/RI/II/2018 tanggal 12 februari

yang lalu perihal penyampaian RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (tidak jelas 07:05)

yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan ditembuskan kepada Ketua DPD RI,

kemudian Presiden juga menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri

Desa PDTT, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Hukum dan HAM untuk

bersama-sama maupun (tidak jelas 07:27) mewakili Presiden, dalam membahas RUU tentang

Masyarakat Hukum Adat tersebut. Dan berdasarkan informasi Bapak, Ibu sekalian,

perkembangannya bahwa pembahasan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat ini, DPR RI

telah membentuk Pansus juga, tentang Masyarakat Hukum Adat pada tanggal 26 april yang

baru lalu, seminggu yang lalu, dengan jumlah anggota sebanyak 30 orang yang diikuti

seluruh fraksi DPR RI. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memenuhi amanat konstitusi

pada Pasal 170 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). DPD harus memberikan pandangan terhadap RUU yang

berasal dari DPR dan daftar inventaris masalah materi sebagai bahan dalam pembahasan

lebih lanjut. Jadi ini, hal-hal seperti inilah yang perlu kita lakukan dan kita sungguh-sungguh

berharap secara ininya, lebih banyak kita harapkan dari para ahli ini menyampaikan, nanti

dirumuskan oleh tim ahli.

Iya selamat datang Ibu Dewi, mohon izin saya lanjutkan ya.

Jadi Bapak Ibu sekalian Komite I sebagai alat kelengkapan yang ditugaskan Pimpinan

DPD RI mengambil inisiatif untuk menyusun pandangan terhadap RUU tentang Masyarakat

Hukum Adat, jadi yang akan kita susun ini adalah bukan pandangan Komite I, tapi

pandangan DPD RI ya, karena kita diberi mandat itu, jadi pandangan itu memang kita

harapkan kita susun lebih teliti lagi, Pak Denis, sekadar kembali Komite I telah

menyelesaikan RUU tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat, inisiatif ini disahkan pada

Sidang Paripurna ke-12 Masa Sidang IV tahun 2017-2018 tanggal 23 april dan berdasarkan

Surat Keputusan DPD RI tentang RUU tentang Hak Masyarakat Adat. RUU ini telah

disampaikan ke Pimpinan DPR RI, yang tadi sudah disampaikan diproses. Untuk

mempersingkat waktu, kita sepakat saja ya, jadi baru hadir 4 orang pak, dari 33 orang. Tapi

ini memang luar biasa, karena memang sekali lagi saya minta pengertian/pemahaman,


SENIN, 28 MEI 2018

3

memang situasi suasananya. (tidak jelas 09.41) rapat ini RUU Jawa Barat tentang KPU, kalau

… (tidak jelas, red.) KPU juga susah juga kita, kalau cara-cara, cara-cara membuktikan

dukungan itu juga, karena bikin ini ya, bikin sesuatu yang mengganjal, tapi kita surutlah yang

penting lolos itu. Jadi ini pak, mudah-mudahan, ini kita dapat memanfaatkan waktunya

dengan baik ya, jadi ini permohonan maaf karena suasana seperti ini, tapi kita harapkan nanti

akan keluarlah … (tidak jelas, red.) itu. Untuk itu kami persilakan Tim Ahli RUU, tim ahli ini

ada dua, Tim Ahli Komite, ada Tim Ahli RUU ya, yang ini berkaitan dengan RUU-nya ya. …

(tidak jelas, red.) juga, ya, ya Pak Khalis dari Gorontalo juga, kalau bisa unsur-unsur. Kami

persilakan Pak Johanes.

PEMBICARA: REVOLIYANDO (TIM AHLI)

Saya mulai. Terima kasih Pak Ketua.


Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama kami ucapkan terima kasih atas undangan dari, Komite I pada kami untuk

menyampaikan pandangan kami terkait dengan Rancangan Undang-Undang Masyarakat

Hukum adat versi DPR RI 2018. Saya akan memulai beberapa catatan awal, yang kemudian

mungkin akan dilanjutkan oleh beberapa teman yang lain, yang mencakup tanggapan yang

lebih detail. Jadi, kita tahu bahwa pengakuan hak masyarakat adat, masyarakat hukum adat

ataupun masyarakat tradisional, itu sudah tercantum di dalam konstitusi kita, baik di dalam

versi Pasal 18 sebelum amandemen, maupun kemudian dituangkat ke dalam Pasal 18b Ayat

(2), dan juga Pasal 28i Ayat (3), yang secara nyata-nyata telah mengakui keberadaan, apa

yang disebut sebagai masyarakat hukum adat dan juga masyarakat tradisional. Meskipun

demikian, sebagaimana kita tahu kalau kita lihat perkembangan, yang terjadi di dalam

beberapa tahun belakangan ini. Tolong slide-nya berikut.

Ada beberapa hal yang mengganjal mengapa amanat konstitusi itu, belum juga

diterapkan secara optimal, walaupun memang Pasal-Pasal itu mengamanatkan adanya

undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan amanat konstitusi tentang pengakuan hak

masyarakat adat itu. Ada 3 hal yang kami catat, bahwa yang:

1. Amanat konstitusi sebagaimana saya sebutkan tadi, mengalami apa yang kami sebut

sebagai 3 kali interupsi, yang berakibat pada pengakuan yang bersyarakat. Jadi kalau

kita baca undang-undangnya itu, ada pengakuan tetapi kemudian melalui Undang-

Undang Pokok Agraria dan juga kemudian Undang-Undang Kehutanan, pengakuan

itu menjadi bersyarat, yang pada perkembangan selanjutnya bermuara pada

munculnya berbagai macam definisi dan syarat-syarat yang tidak sejalan satu sama

lainnya. Setidaknya ada 19 undang-undang sekarang yang mengatur tentang

masyarakat hukum adat atau masyarakat adat itu dan kita bisa menemukan definisi

yang berbeda satu sama lain dan juga syarat-syarat keberadaannya juga berbeda satu

sama lain. Intrupsi kedua kemudian juga memunculkan satu logika hukum baru, atau

logika hukum yang di dalam penerapan amanat konstitusi itu yaitu, logika hukum

pengakuan subjek mendahului pengakuan hak, jadi kalau hak masyarakat adat yang

bermacam-macam itu, baru akan diakui kalau subjeknya diakui. Nah ini menimbulkan

problem-problem tersendiri. Intrupsi yang dilakukan oleh 2 undang-undang itu

kemudian juga dikukuhkan masalahnya oleh Putusan MK 35 yang terakhir tahun 2012

yang mengukuhkan kedua hal itu.

2. Nah masalah yang kedua, walaupun demikian kita juga melihat bahwa sudah begitu

banyak peraturan perundangan, tadi saya sebut ada kurang lebih 19 undang-undang

yang mengatur tentang pengakuan hak masyarakat adat itu, tetapi pelaksanaannya


SENIN, 28 MEI 2018

4

seperti nanti akan kita lihat di dalam misalnya pengakuan terhadap hutan adat itu,

relatif sangat terbatas. Hal ini terjadi karena peraturan perundangan itu selalu melihat

masyarakat hukum adat itu sebagai satu entitas politis, yang kemudian bermuara

kepada mekanisme pengakuan yang rumit, padahal banyak diantara hak-hak yang

melekat pada masyarakat itu, sebenarnya adalah hak-hak yang bersifat perdata saja,

sehingga ada fenomena misalnya, pengakuan tanah adat atau hutan adat itu jauh lebih

susah, lebih sulit ketimbang mendapat HGU, jadi kalau kita punya perusahaan untuk

mendapat izin perkebunan begitu, kita tidak perlu perusahaannya itu dibikinkan

Perda, datang saja ke notaris, setor modal terdaftar, kemudian surat izin keluar dan

HGU. Itu berbeda kalau memohonkan tanah adat atau hutan adat, sesuai peraturan

perundangan yang lalu, itu baru diakui kalau masyarakat adatnya bikin Perda, nah kita

tahu Perda harganya lumayan. Padahal, tanah adat tadi atau hutan adat tadi boleh jadi

hanya dimiliki oleh satuan-satuan sosial yang sifatnya terbatas, kekerabatan tadi,

apakah itu kaum, suku di Nagari, atau bius di Sumatera Utara, atau mata rumah di

Maluku dan seterusnya. Jadi situasi seperti itu kemudian membuat pengakuan hak

masyarakat adat seperti digambarkan oleh slide ini sangat rendah.

3. Nah yang ke 3, masalah ke-3 kami mencatat bahwa, meskipun demikian ada 19 tadi

saya sebutkan, masih tetap saja ada beberapa hak masyarakat adat yang belum diauki

pelaksanaannya, penyelenggaraahnya, bahkan ada hak masyarakat adat misalnya

seperti, kepercayaan ajaran leluhur atau itu, yang walaupun sudah diakui juga masih

belum mendapatkan mekanisme pengaturan yang, yang pas. Nah, oleh sebab itu

sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 18b Ayat 2, maka memang undang-undang

yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat itu, memang

suatu kebutuhan, amanat dari undang-undang, tinggal lagi undang-undang seperti apa

yang harus dihasilkan. Lanjut saja, ini sudah saya simpul tadi, nah jadi sederhananya

kalau diringkas bahwa walaupun sudah banyak peraturan perundang yang ada selama

ini, tapi belum bisa membuat pengakuan hak masyarakat adat itu secara lebih

oprasional, baik terhadap berbagai hak-hak yang mereka miliki, apakah itu hak

politik, hak tanah, hak atas ajaran leluhur dan seterusnya.

Nah, kalau kita lihat kepada RUU Masyarakat Adat versi DPR sendiri, setidaknya

kami mencatat ada 5 masalah yang dihadapi.

1. Yang pertama adalah draft RUU Masyarakat Hukum Adat versi DPR ini belum

mengakomodasi hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang, kecuali

melahirkan Pasal 18b Ayat (2), juga melahirkan Pasal 28i Ayat (3). Nah, ini

tergambarkan kepada judul dari RUU yang, disebut sebagai masyarakat hukum adat,

ini jelas merujuk kepada Pasal 18b Ayat (2). Nah padahal konstitusi juga mengatur

tentang pengakuan hak-hak masyarakat tradisional, sebagaimana yang diatur pada

Pasal 28i Ayat (3). Jadi undang-undang ini masih hanya mengacu kepada Pasal 18b

Ayat (2), belum melihat Pasal 28i Ayat (1), yang sejatinya secara substansi juga

berkaitan dengan masyarakat adat.

2. Yang kedua adalah sebagaimana kecenderungan logika hukum yang ada sementara

ini, RUU Masyarakat Hukum Adat versi DPR juga terperangkap pada logika hukum

pengakuan subjek harus mendahului pengakuan objek hak, jadi di sini ada sebuah

asumsi bahwa kalau subjeknya sudah diakui, maka seluruh haknya akan terakui. Nah,

padahal kita tahu di Indonesia sekarang, tidak banyak lagi sebenarnya susunan

masyarakat hukum adat, atau masyarakat adat yang bersifat otonom. Artinya dengan

satu pengakuan subjek tertentu, maka pengaturan hak-hak yang lain itu akan berjalan

dengan sendirinya. Umumnya unit-unit sosial yang mempunyai kewenangan publik,


SENIN, 28 MEI 2018

5

itu sudah memudar sehingga sebenarnya sekarang ini, persoalan hak masyarakat adat

ini lebih atau dalam situasi yang fragmented gitu, jadi yang dibutuhkan sekarang

adalah bagaimana pengakuan terhadap, misalnya penguasaan tanah berdasarkan adat,

soal religi, soal bahasa dan soal yang lain. Nah, dalam situasi yang seperti itu, maka

logika pengakuan subjek harus mendahului pengakuan objek hak itu, tidak memadai,

atau menjadi terlalu berat ya, menjadi seperti saya katakan tadi, bahwa banyak hak

masyarakat adat itu bersifat perdata, padahalkan subjeknya itu tadi bersifat yang diatur

selama ini mengasumsikan susunan masyarakat adat itu sebagai entitas politik.

3. Yang ketiga adalah RUU Masyarakat Hukum Adat ini, kami nilai juga terjebak pada

pemahaman bahwa masyarakat adat yang statis, jadi kalau kita lihat nanti di Pasal

atau Bab 3 misalnya, itu ada klausul yang menyatakan mengurus evaluasi. Jadi karena

pengertiannya masyarakat adat itu statis, masyarakat adat itu ada, kalau ada kriteria 1,

2, 3, 4, 5 dan di dalam perkembangannya kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu berubah, bahkan

masyarakat adat itu hilang, dibubarkan dan lebih unik lagi tanah masyarakat adat itu

menjadi tanah negara. Nah, padahal perubahan kebudayaan, perubahan suatu susunan

masyarakat adat itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Jadi seperti

saya katakan tadi, boleh jadi susunan masyarakat adat yang bersifat politiknya bubar,

tetapi unsur-unsur haknya tetap hidup, gitu. Jadi mungkin seperti orang kampung saya

sekarang di Sumatra Barat, sudah Islam semua misalnya, kemudian tapi adatnya tetap

ada. Nah, jadi ada logika yang statis ini yang tentu saja itu akan membahayakan,

situasi masyarakat adat pada umumnya, padahal sebenarnya perubahan tadi itu

merupakan keniscayaan, oleh sebab itu kalaupun suatu masyarakat adat sudah

berubah, di mana tanah-tanah komunal tidak lagi menjadi tanah komunal, sudah

menjadi tanah-tanah individual seharusnya itu di, di terima sebagai realitas sosial ya.

Tidak berarti kemudian karena masyarakat komunalnya sudah bubar, maka tanah itu

menjadi tanah negara. Undang-Undang Pokok Agraria sendiri sudah memberikan

jalan, bahwa tanah-tanah yang tidak komunal lagi bisa menjadi tanah-tanah bersifat

individual. Nah, jadi RUU versi masyarakat adat ini, kami lihat sangat romantis begitu

ya, seolah-olah masyarakat adat itu tidak bisa berubah, padahal realitasnya berubah.

4. Yang keempat, oleh sebab, oleh karena logika berpikir dasarnya adalah seperti itu,

maka RUU ini berkutat pada masalah penetapan persyaratan dan mekanisme

pengetahuan. Pengakuan yang bermuara pada sistem kelembagaan yang super

subsentralistik, dan akhirnya membutuhkan biaya penyelenggaraan yang mahal, kalau

kita baca maka keberadaan masyarakat hukum adat itu diproses mulai dari tingkat

desa, kecamatan, kabupaten, provinsi kemudian sampai pusat dan ditetapkan dengan

SK menteri, jadi kita bisa bayangkan betapa rumitnya menjadi masyarakat adat di

Indonesia ini dengan mekanisme seperti ini, padahal konstitusi kita sudah secara

nyata-nyata sebenarnya mengakui keberadaan masyarakat adat itu. Nah, ini yang

menurut kami, masalah yang paling mendasar yang dihadapi oleh RUU masyarakat

hukum adat versi DPR ini yang perlu kita cermati gitu.

Lima masalah tadi sebenarnya, bisa diatasi dengan cara berpikir yang berbeda. Lanjut.

Nah, untuk mengatasi masalah ini sebagaimana juga yang sudah kami sampaikan di dalam

menyusun RUU Perlindungan Hak Masyarakat Adat versi DPD, maka mengatasi 5 persoalan

tadi itu ada 4 arah pengaturan ke depan. Yang pertama adalah undang-undang yang

dimaksudkan untuk mengakui dan melindunga hak-hak masyarakat adat ke depan, perlu

mengadopsi terma baru, tadi saya katakan bahwa di Pasal 18b Ayat (2) kita bertemu dengan

terminologi kesatuan masyarakat hukum adat, atau disebut masyarakat hukum adat tetapi di

Pasal 28i Ayat (3) itu disebut sebagai masyarakat tradisional maka, berdasarkan beberapa


SENIN, 28 MEI 2018

6

pertimbangan bahwa, baik kesatuan masyarakat hukum adat, maupun masyarakat adat,

maupun masyarakat tradisional di dalam konstitusi kita itu berdasarkan teknis penulisan

konstitusinya itu sebenarnya bersifat, atau dimaksudkan sebagai nama teknis. Nah, oleh sebab

itu di dalam pengaturan ke depan, untuk mencakup kedua terma yang bermakna teknis tadi,

itu bisa dinaungi dengan sebuah nomenklatur baru yang kami tawarkan yaitu, masyarakat

adat, jadi satu, terma masyarakat adat ini bisa menaungi 2 nama fungsi yang ada di konstitusi

dan disamping itu juga terma masyarakat hukum adat ini, juga mendapat aspirasi dari gerakan

masyarakat adat di negeri ini saat ini.

Jadi yang pertama kemudian adalah, ke depan kita perlu menyusun rencana undang-

undang yang terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, jadi tidak

perlu lagi menggunakan terminologi masyarakat hukum adat. Yang kedua berangkat dari

kerumitan hubungan antara subjek dan objek hak, maka kami menyarankan perubahan

pandangan, yang semula berfokus kepada pengakuan subjek yaitu, menetapkan masyarakat

adat itu sendiri, menjadi berfokus kepada pengakuan objek, pengakuan objek hak-hak dari

masyarakat adat yang bersangkutan. Dengan sistem ini tentunya pengakuan subjek menyertai

karakter objek yang akan diakui, jadi artinya sebenarnya kalau kita mengakui objek

sebenarnya kita juga sekaligus telah terkandung di dalamnya sebuah pengakuan tentang

subjek itu sendiri. Yang ketiga mekanisme pengakuan dan perlindungan ke depan, hak

masyarakat adat yang bersifat publik dan ada yang bersifat privat. Nah, oleh sebab itu di

dalam pengaturan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat yang akan diakui itu,

bisa saja membutuhkan pengakuan-pengakuan subjek secara khusus dan objek yang berbeda-

beda. Nah, dengan pendekatan yang seperti ini maka, pada dasarnya kami tidak melihat

adanya sebuah kebutuhan kelembagaan yang khusus untuk mengatur pengakuan hak

masyarakat adat, tidak seperti yang ada di dalam RUU Masyarakat Hukum Adat versi DPR,

dimana mulai dari tingkat kabupaten, ada yang disebut panitia ya, panitia masyarakat adat di

kabupaten, ada panitia masyarakat adat di provinsi. Nah, ini yang akan menimbulkan proses-

proses kelembagaan yang rumit dan tentu saja juga akan membutuhkan biaya yang besar, dan

sebagaimana kita tahu dari media massa, justru hal ini menimbulkan keberatan dari pihak

Kementerian Dalam Negeri karena akan membebani anggaran negara. Nah, menurut kami

kalau RUU yang akan disusun itu ke depan lebih berfokus kepada pengakuan objek, maka

tidak diperlukan kelembagaan khusus itu, maka keberatan yang didasarkan kepada akan

munculnya beban anggaran negara yang membesar itu tidak atau menjadi tidak relevan.

Nah, itulah arah yang kami usulkan ke depan kelembagaan-kelembagaan seperti apa

yang dibutuhkan. Lanjut, ini lanjut saya, jadi ada beberapa masyarakat adat, nah dengan

catatan-catatan yang sudah saya sampaikan di atas maka, implikasi terhadap RUU

masyarakat adat versi DPR tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. Judul RUU harus dirubah menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan

Hak Masyarakat Adat. Jadi undang-undang yang kita butuhkan menurut pandangan

kami adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat, jadi bukan

soal penetapan, pengakuan karena pengakuan terhadap masyarakat adat itu sudah

terjadi secara dekralatif melalui konstitusi.

2. Bab I Ketentuan Umum, dengan demikian tentu perlu disesuaikan beberapa istilah

yang ada di bab itu. Bab II tentang Pengakuan menurut kami harus dihapus karena

tidak relevan karena kita tidak lagi berorientasi kepada pengakuan subjek dan Bab II

ini kami usulkan diganti atau ditambahkan Bab tentang Ruang Lingkup. Bab III

Evaluasi dihapus karena seperti saya katakan tadi, perubahan dari masyarakat adat

adalah keniscayaan, jadi tidak perlu dilakukan evaluasi terhadap penetapan yang

dilakukan itu.


SENIN, 28 MEI 2018

7

Bab IV Lembaga Adat, kami usul dihapus karena akan terakomodasi dengan

sendirinya dalam urusan perlindungan hak masyarakat adat, jadi kelembagaan adat

tentunya adalah salah satu hal yang akan dilindungi di dalam RUU tentang

Perlindungan Hak Masyarakat Adat itu. Bab V Hak dan Kewajiban, perlu disesuaikan

dengan pengaturan yang jelas. Bab yang mengatur tentang jenis-jenis hak yang diakui

dan bab yang mengatur proses pemajuan hak masyarakat adat. Jadi kalau kita cermati

RUU versi DPR ini, maka pengakuan hak masyarakat adatnya itu masih dekralatif,

tidak jelas mau diapakan pengakuannya itu. Jadi hanya dikatakan negara mengakui

ini, mengakui itu, tetapi bagaimana pengakuan itu diadministrasikan itu tidak jelas.

Nah, oleh sebab itu kami mengusulkan Bab V Hak dan Kewajiban itu perlu secara

tegas mengatur, pertama tentang jenis-jenis hak yang akan diakui, apa saja itu

disebutkan; dan kemudian bab yang mengatur proses pemajuan hak masyarakat adat.

Bab VI Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, dengan sendirinya disesuaikan

dengan pendekatan pemajuan hak yang meliputi pelestarian hak masyarakat adat,

pemberdayaan masyarakat adat, pengembangan hak masyarakat adat, dan

pemanfaatan hak masyarakat adat. Jadi tidak hanya pemberdayaan masyarakat adat,

tapi kita mengusulkan bab tentang pemajuan hak masyarakat adat. Bab VII Sistem

Informasi, tetap dengan penyesuaian yang dibutuhkan tentunya. Bab VIII Tugas dan

Wewenang, tetap dengan penyesuaian yang dibutuhkan. Bab X Penyelesaian

Sengketa, tetap dengan penyesuaian. Bab XI Pendanaan, tetap dengan penyesuaian.

Bab XII Partisipasi Masyarakat, tetap dengan penyesuaian. Bab XIII Larangan, hapus

atau tetap dengan penyesuaian, ini masih di dalam perlu didiskusikan lebih lanjut.

Kalau di dalam versi DPD kita tidak menganut larangan, tapi lebih kepada

penganjuran peran dari pemerintah. Bab XIV Ketentuan Pidana, hapus atau tetap

dengan penyesuaian. Bab XV Ketentuan Peralihan, tetap dengan penyesuaian, dan

Bab XVI Ketentuan Penutup, tetap dengan penyesuaian.

Demikianlah Pak Ketua, beberapa pandangan dasar kami tentang keberadaan

Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat versi DPR RI 2018 dan beberapa saran

yang diusulkan di dalam revisi. Kalau itu bisa dilakukan revisi terhadap draf itu, yang kami

usulkan berdasarkan kajian-kajian yang sudah kami lakukan dan juga rancangan RUU

Perlindungan Hak Masyarakat Adat yang telah kami susun untuk DPD RI. Demikian dari

saya, mungkin nanti ada tambahan yang lebih detail dari beberapa teman tentang isu-isu

terkait. Demikian, Pak.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.


DPD RI)

Terima kasih Pak … (tidak jelas, red), ini sudah cukup lengkap gitu ya. Nanti para tim

ahli nanti dibikin itu ya. Ada yang mau menambahkan? Silakan, Bu, Pak, silakan aturlah

mana dulu aja.

PEMBICARA: IDHAM ARSYAD (TIM AHLI)

Terima kasih, Pak Pimpinan.


Sejatinya kalau kita memperhatikan RUU Perlindungan Hak Masyarakat Adat yang

disusun oleh DPD, itu sebenarnya kerangka berpikirnya adalah karena menemukan masalah-


SENIN, 28 MEI 2018

8

masalah yang ada di dalam RUU versi DPR yang tadi telah dikemukakan secara jelas oleh

Pak Yando. Nah, saya dalam kesempatan ini memberikan beberapa catatan yang mungkin

nanti bisa diselaraskan dengan teman-teman tenaga ahli pada saat menyusun DIM.

1. Dari segi judul kita bisa maknai bahwa RUU versi DPR ini sesungguhnya

berkeinginan untuk mengatur segala hal terkait dengan masyarakat adat, dari judulnya

karena terlalu umum. Jadi dengan begitu, tentu ada banyak pertanyaan-pertanyaan

yang dikemukakan, misalnya bagaimana posisi ... (tidak jelas, red.) DPR ini terkait

dengan undang-undang sektoral yang sebelumnya sudah mengatur mengenai

masyarakat adat, apakah akan menggantikan atau seperti apa atau sebenarnya kita

membutuhkan suatu rancangan undang-undang atau pengaturan yang lebih

implementatif sebagai pengejawantahan dari mandat konstitusi yang saya kira itu, itu

yang ingin hendak diajukan oleh RUU yang disusun DPD.

2. Saya melihat bahwa kalau kita merujuk ke RUU Perlindungan yang disusun oleh

DPD, saya kira dasar menimbanya memang harus memasukan Pasal 33 Ayat (3) dan

Ayat (5). Mengapa itu penting? Karena, itu berkaitan tentang satu hak mendasar yang

harus diselaraskan dengan RUU DPR ini, yaitu mengenai pengaturan mengenai tanah

dan kekayaan alam, karena itu bagian hal penting di dalam masyarakat adat.

3. Seperti yang telah dikemukakan oleh Pak Yando tadi bahwa konstruksi hukum yang

dibangun mengenai pengakuan masyarakat adat yang diatur di dalam mulai dari Pasal

4 sampai 18, saya kira itu lebih ke arah pembentukan kelembagaan. Jadi ide dasarnya

itu soal diperlukannya Panitia Masyarakat Adat. Terkait dengan hal itu, maka saya

kira ada banyak catatan kritis yang mungkin masih kita bisa ajukan. Seperti yang telah

dikemukakan Pak Yando tadi, tentu dalam implementasinya ini akan menghambat dan

memperlambat proses pengakuan karena harus berbagai macam tingkatan pos

kelembagaan yang harus dibentuk, harus ada panitia kabupaten, mencari orangnya,

dan berbagai hal. Yang kedua tentu sudah tadi dijelaskan karena model kelembagaan

seperti itu maka pasti sangat birokratis dan panjang dan memerlukan biaya. Nah ini

sering mendapat kritikan dari pihak luar terkait dengan RUU yang dibangun oleh

DPR. Dan saya kira paling urgent juga, bahwa nanti pasti di lapangan pada saat

implementasi bisa jadi panitia ini akan ... (tidak jelas, red.) dengan masyarakat adat

karena mungkin dalam benturan kepentingan dan sebagainya. Jadi saya ada banyak

soal-soal yang kita akan hadapi ketika mengenai pengaturan masyarakat adat

dikonstruksikan seperti yang ada di dalam RUU DPR ini.

4. Yang keempat, seperti telah dijelaskan oleh Pak Yando, saya kira memang paling

bermasalah adalah karena adanya Bab III mengatur tentang evaluasi, yang secara

prinsip saya kira bertentangan dengan semangat konstitusi kita untuk pengakuan dan

perlindungan masyarakat adat karena perlu dievaluasi setiap tahun.

5. Terus yang kelima, Bab IV tentang Perlindungan dan Bab V tentang Hak dan

Kewajiban, seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya memang

nampaknya hanya bersifat dekralatif padahal kita sesungguhnya memerlukan suatu

pengaturan yang sudah implementatif, bagaimana pengaturan itu diatur, siapa

lembaga yang berwenang untuk mengakui dan bagaimana proses administrasinya.

Nah, saya kira catatan kelima ini telah dikonstruksikan oleh teman-teman di dalam

hak masyarakat adat di dalam RUU yang kita susun.

6. Nah yang terakhir, saya kira bab mengenai soal pemberdayaan saya kira perlu

diselaraskan dengan bab yang mengenai pemajuan hak masyarakat adat yang disusun

oleh DPD karena intinya kan sebenarnya bagaimana memberi suatu perhatian

terhadap masyarakat adat supaya bisa lebih berdaya, bisa lebih maju sehingga selaras


SENIN, 28 MEI 2018

9

dengan atau sejajar dengan entitas-entitas masyarakat lain dalam konteks

menggunakan hak-hak.

Saya kira begitu, Pak Ketua, tambahan saya, dari RUU yang ada di tangan kita.

Terima kasih.


DPD RI)

Terima kasih, Pak... (tidak jelas, red.). Lanjut, iya.

PEMBICARA: Dr. KUNTHI (TIM AHLI)

Iya terima kasih.


Salam sejahtera bagi kita semua.

Sebenarnya tadi apa yang dibicarakan oleh dua teman terdahulu itu sudah cukup

lengkap, hanya saya mau menggarisbawahi saja ada beberapa hal.

1. Adalah terkait dengan nomenklatur. Nomenklatur yang dipilih dalam rancangan

undang-undang ini adalah masyarakat hukum adat, tetapi kalau kita lihat di dalam

naskah akademik itu, ada muncul kata-kata masyarakat tradisional, jadi masyarakat

adat dan masyarakat tradisional. Maka, ini menjadi sangat penting ketika kita lihat

ternyata di dalam undang-undang tidak ada satu pun kata masyarakat tradisional. Jadi

apakah yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat itu sama dengan masyarakat

tradisional atau dibedakan? Nah ini yang tidak konsisten di antara naskah akademik

dengan rancangan undang-undang. Jadi itu catatan penting yang menurut saya

menjadi perhatian walaupun tadi dikatakan bahwa sebenarnya dari hasil yang

dilakukan dengan kajian di DPD, bahwa sebenarnya masyarakat hukum adat dan

masyarakat tradisional itu diganti dengan kata masyarakat adat. Jadi menurut saya itu,

yang ada di dalam rancangan undang-undang ini.

2. Soal ada kata-kata pengakuan dan perlindungan, tadi sudah dikatakan bahwa

pengakuan yang sedemikian pasal banyak sekali dengan proses yang panjang tadi

sudah dikatakan, dan ini menjadi sangat sulit ketika dia mau bicara perlindungan itu

hanya terjadi kalau sudah ada penetapan. Nah ini prosesnya tentu panjang, padahal

kebutuhan sekarang kalau dilihat dari kebutuhan yang urgensi itu adalah bagaimana

perlindungan masyarakat adat itu. Jadi kalau dengan proses yang dilakukan di dalam

draf yang ada, tentu akan memakan waktu dan biaya yang cukup panjang.

3. Yang selanjutnya, saya ingin menyampaikan soal asas ya. Ada beberapa asas yang

sebenarnya juga sangat penting untuk diletakkan di sana, yaitu soal rekognisi.

Mengapa rekognisi? Karena sebenarnya kalau dilihat dari draf yang ada di DPD itu,

bahwa pengakuan itu menjadi suatu asas yang sangat penting, tetapi tentu saja dia

adalah bagian dari perlindungan. Jadi di dalam perlindungan itu termasuk dari

pengakuan, jadi kalau kita melindungi berarti kita sudah mengakui. Jadi yang tadi

dikatakan bahwa pengakuan itu sudah secara dekralatif sebenarnya di dalam Undang-

Undang Dasar.

Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan terkait dengan hak-hak masyarakat adat,

kalau dilihat dari hak-hak masyarakat adat yang secara detail itu hanya menyangkut wilayah

adat, sumber daya alam, pembangunan spiritual, dan kebudayaan lingkungan hidup. Yang


SENIN, 28 MEI 2018

10

menjadi pertanyaan adalah tentu saja bagaimana dengan hak-hak yang lain? Tadi Pak Yando

sudah katakan bahwa ada peraturan lain, kemudian ada juga peraturan yang ... (tidak jelas,

red.) yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat. Nah ini bagaimana? Apakah dia tidak

turut diatur? Jadi kalau kita lihat bahwa pemikiran dari draf ini lebih pada bagaimana tentang

hak masyarakat, terutama terkait dengan wilayah dan sebagainya. Nah menurut saya bahwa

sangat penting hak-hak lain yang diatur, misalnya saja kita bisa lihat bahwa sampai saat ini

hak dari masyarakat terhadap perkawinan adat dan warisan, adat itu sama sekali belum diatur.

Jadi kita tidak punya pengaturan tentang itu, sekalipun ada Undang-Undang Perkawinan,

tetapi Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan tentang masyarakat adat kalau dia

tidak beragama, yang 6 agama itu, jadi plus agama leluhur. Nah jadi menurut saya, bahwa

penting juga ada pengakuan terhadap hal-hal lain. Yang kedua, yang juga tidak diatur itu

adalah soal hak kekayaan intelektual tradisional yang di sini memang ada terkait dengan

pengetahuan tradisional, tetapi di dalam kenyataannya kita perlu memperhatikan hak

kekayaan intelektual tradisional yang semakin hari semakin meresahkan bagi masyarakat

adat. Lalu, kita juga bisa lihat bahwa memang ada hak-hak termasuk bagaimana dengan hak

pencarian, kesehatan, dan yang juga penting adalah dia terbebas dari segala tindakan dan

diskriminasi yang menjadi objek kekerasan. Jadi kalau kita lihat bahwa ada hak yang

mengatur secara umum, tetapi secara khusus sebenarnya hal tersebut masih terjadi bagi

masyarakat adat.

Nah, memang terkait dengan ada dicantumkan di sana soal kebudayaan, tapi penting

di dalam penjelasan tentang apa saja yang dimaksud dengan kebudayaan karena, kita juga

sudah punya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, jadi apa yang dimaksud dengan

kebudayaan di sini tentu perlu diperjelas lebih lanjut. Ada satu hal yang penting yang saya

temukan di sini adalah terkait dengan kompensasi, jadi ada satu di huruf Pasal 23 huruf d itu

bahwa ada kompensasi. Nah, ini menjadi menarik bahwa kalau memang ada kompensasi

bagaimana sebenarnya pengaturan tentang kompensasi karena kalau dilihat dari pasal yang

dianut itu lebih pada, ketika ada berkaitan dengan sumber daya alam. Jadi penting bagaimana

pengaturan tentang kompensasi itu kalau kita lihat dari draf... (tidak jelas, red.) sebenarnya

juga ada restitusi dan rehabilitasi, tapi ini perlu mendapat penjelasan karena jangan sampai

nanti di sini tercantum, tetapi pengaturan lebih lanjutnya tidak ada dan bagaimana

kesanggupan dari negara terhadap kompensasi itu. Iya saya pikir hal yang lain hampir sama

sudah disampaikan oleh teman-teman.

Terima kasih.



DPD RI)

Yang terakhir, Pak ... (tidak jelas, red.).

PEMBICARA: Dr. WIDODO (TIM AHLI)

Terima kasih, Pak Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, melengkapi apa yang sudah disampaikan

oleh rekan-rekan tim ahli sebelumnya, terutama saya mengingatkan kembali bahwa seperti

yang disampaikan oleh surat DPR kepada DPD RI, berdasarkan Undang-Undang MD3 dan


SENIN, 28 MEI 2018

11

tata tertib yang sekarang ada, paling tidak ada 3 hal yang menjadi kewenangan atau tanggung

jawab dari DPD untuk memberikan beberapa hal. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh

Pak Ketua terkait mengenai pandangan. Jadi sebenarnya ada 3 dokumen yang dimintakan

terkait mengenai hal itu:

1. Pandangan DPD seperti apa

2. Daftar inventarisasi masalah dan

3. Terkait mengenai pandangan mini akhir dari Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam praktiknya, terkadang 3 dokumen ini dilengkapi menjadi satu kesatuan, tetapi

kemudian sebenarnya secara prosedural bisa disusun dalam 3 bagian yang terpisah.

Pandangan DPD itu berkaitan dengan terkait mengenai politik perundang-undangannya,

seperti apa DPD menanggapi terhadap RUU yang ada dan ini penting untuk kita susunkan

supaya paling tidak ada 2 hal yang mendapatkan catatan penting.

Yang pertama, tentu DPD ketika memberikan tanggapan hal tersebut harus

mendasarkan kepada aspek formilnya, Bapak, Ibu sekalian. Aspek formil dalam arti berarti

harus mendasarkan kepada program legislasi nasionalnya. Nah berdasarkan aspek program

legislasi nasional prioritas tahun 2018 di angka 24, tercatat bahwa judul RUU yang disusun

itu seharusnya di dalam long list-nya itu adalah masyarakat adat, tetapi di 2018 adalah

perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat. Ini perlu mendapat penekanan dari DPD

karena aspek syarat formil inilah yang menjadi dasar argumentasi kita ketika membangun

reasoning atau argumentasi hukumnya kepada DPR RI dalam menyusun tanggapan atau

pandangan tersebut. Jadi pendekatan yang disusun dalam politik perundang-undangan kita

adalah berdasarkan hak, sementara yang disusun berdasarkan subjeknya. Nah, tentu ini yang

menjadi alasan yang pertama sehingga kita dalam menyusun pandangan dan tanggapan

tersebut yang kemudian nanti diturunkan dalam dokumen-dokumen daftar inventarisasi

masalah dalam pasal perpasal atau ayat perayat akan lebih mudah untuk bisa diterima dan

dipahami.

Kemudian yang kedua, ketika kita sudah memahami bahwa di dalam aspek formilnya

adalah berdasarkan pendekatan hak tersebut, maka dari segi materilnya pun juga harus

menguraikan materi-materi, baik dari judul maupun batang tubuh yang ada di dalam

rancangan undang-undangnya harus terkait mengenai objeknya atau haknya, bukan malah

pendekatan kepada subjeknya, ini yang mendapat penekanan kedua dari aspek materilnya dan

tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan tim ahli sebelumnya, hal-hal apa saja yang

kemudian menjadi anatasi dalam catatan dari materi muatan rancangan tersebut.

Dan yang ketiga, memang saya perhatikan juga di draf rancangan yang ada,

pendekatannya dari mulai judul maupun kepada subtansi penutup kepada pendekatan 18b,

yaitu masyarakat hukum adat yang lebih menekankan karena ketika posisi 18b ini berada

dalam aspek pemerintahan daerah. Karena itu, wajar kalau kemudian kita lihat di Pasal 1

RUU-nya yang diusulkan oleh pengusul DPR RI, dalam hal ini menterinya adalah Menteri

Dalam Negeri. Nah ini sehingga pendekatan paradigmanya 18b ini berarti kan otonomi

daerah, sementara subtansi yang berkaitan dengan 18b ini masih ada 1 lagi, yaitu kaitannya

dalam pendekatan hak asasi manusia, yaitu 28i. Sehingga kalau kita mau konsisten dari mulai

aspek formil kemudian materil, maka 18b harus juga dikaitkan dengan 28i yang tadi juga

sudah diuraikan dan sudah menjadi materi muatan dalam RUU yang diusulkan oleh DPD.

Sehingga itu yang menjadi konstruksi cara berpikir DPD, nanti ketika memberikan

pandangan maupun daftar inventarisasi terhadap rancangan undang-undang yang diajukan

oleh DPR RI.


SENIN, 28 MEI 2018

12

Yang ketiga mungkin perlu juga mendapat, saya sarankan juga ada terkait berkaitan

dengan sinergitas dari Rancangan Undang-Undang yang ada karena RUU itu berasal dari

DPR maka sesuai dengan undang MD3 maka DPD akan membuat, selain pandangan adalah

daftar inventarisasi masalah. Dalam menyusun inventarisasi masalah ini tadi beberapa

catatan-catatan formil, maupun materil yang sudah di sampai tadi baik itu menyangkut

substansi judul, maupun substansi materi muatan hendaknya juga kita berikan dalam

pandangan DPD terkait dengan usulan untuk penyusunan rekontruksi kembali pak Ketua,

atau penyusunan ulang dari pihak DPD maupun DPR atau dengan pihak Pemerintah sehingga

RUU yang sesuai dengan secara formil maupun materiil dan sesuai dengan semangat aspirasi

yang ada bisa disempurnakan begitu, ini juga harus menjadi catatan di dalam pandangan

kelembagaan DPD.

Yang terakhir adalah perlunya komunikasi dan koordinasi politik antar kelembagaan

antara lembaga DPD, DPR dan mungkin Presiden nanti dalam menyusunan Rancangan

Undang-Undang dalam ini. Itu yang mungkin beberapa pokok-pokok catatan mungkin saya

sempurnakan, tambahkan dari rekan-rekan sekalian karena ini yang menjadi politik

perundang-undangan tanggapan dari DPD terhadap RUU yang ada. Adapun ketentuan-

ketentuan timnya itu nanti kan tentu akan mengikuti dari lembaran politik pandangan DPD

ini sehingga DIM yang akan di susun itu akan lebih mudah di pahami sebagai materi

pelengkap terhadap apa yang menjadi kebijakan hukum. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh

Pak Ketua bahwa ini bukan, walaupun cuma membantu menyusun Komite I tetapi pada

prinsipnya nanti akan, untuk atas nama lembaga DPD sehingga sebagai kelembagaan negara

dia akan mempunyai dokumen politik kebijakannya seperti apa, yang tadi sudah di

sampaikan di prolognya kemudian di turunkan dalam nota catatan daftar inventarisasi

masalah dalam masing-masing pasal dan ayat sehingga akan lebih mudah ketika dalam proses

pembahasan di Pansus Rancangan Undang-Undang tentang masyarakat, hak masyarakat adat

ini sendiri. Ini mungkin yang saya tambahkan dari rekan-rekan sekalian supaya nanti ketika

kita menyusun atau membahas Rancangan Undang-Undang ini ada alur yang bisa di pahami

sebagai sebuah listening atau sebuah argumentasi pun bahwa proses tanggapan yang diajukan

oleh DPD itu lebih rasional karena berdasarkan dari Prolegnas sampai dengan materi muatan

yang ada dalam konstitusi.

Terima kasih.



DPD RI)

Jadi empat-empatnya sudah sampaikan tentang ini masalah yang sedang kita bahas,

tapi ujungnya memang bagaimana upaya kita mendapatkan suatu Undang-Undang yang

memenuhi asas yang baik, yang bermanfaat yaitu social engineering-nya memenuhi. Jadi ini

barangkali bagi kawan-kawan anggota yang mau menyampaikan masalah kecuali DKI tidak

ada, DKI mewakili. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Ini sudah hadir delapan,

lengkap ya, ini tim-tim sudah lengkap semua. Pak Lahabato, Pak Yanes, Ibu Juni sudah hadir,

dan tambah Pak baru datang dari DKI itu, mewakili. Ada yang mau disampaikan.


SENIN, 28 MEI 2018

13

PEMBICARA:

Baik terima kasih Pimpinan.

Teman-teman Tim Ahli yang saya hormati.

Ini karena masuk reses jadi lagi konsentrasi untuk pemilihan Ketua Pak jadi banyak

teman-teman saya ketemu di luar, tapi konsulidasi kayaknya mohon di maklumi banyak yang

terlambat, tetapi saya kira Undang-Undang ini juga penting menjadi tanggung jawab kita.

Saya hanya mendengar dua teman menyampaikan yang (kurang jelas red.) belum mendengar,

tapi yang pertama usul konkrit bahwa mengenai judul dari Ibu Dr. Kuntiah menyampaikan

dengan jelas bahwa sudah melindungi itu sama dengan sudah mengakui. Jadi judul kita harus

tegas hapus dan kita perbaiki bahwa itu RUU Perlindungan Hak Masyarakat Adat itu saja,

atau ada tambah-tambah lagi kalau saya kira paling singkat demikian.

Yang kedua saya kira juga tadi mendengar bahwa ada soal-soal hak intelektual

masyarakat tradisional, masyarakat adat sebenarnya ini sudah ada RUU yang juga dikerjakan

dalam semutan ini dengan waktu yang sama dengan Komite III tentang perlindungan hak

intelektual itu tentu sudah menyangkut seluruhnya apakah kita perlu mengadopsi yang ada di

kamar sebelah itu, atau kita pertegas lagi juga ini bahwa, itu yang sering terlupakan juga dan

menjadi sengketa kasus kita lihat saja kalau soal tarian, soal baju adat, tenunan dan

seluruhnya itu menjadi persoalan dan ini penting bagi saya itu perlu digaris bawahi.

Yang ketiga, yang terakhir barangkali soal pelaksanaannya nanti di daerah itu perlu di

pertegas juga apakah RUU ini nanti implementasinya sampai ke tingkat daerah itu tadi

disarankan mau di bawah Mendagri, bagaimana implementasinya nanti di daerah karena

kasus-kasus seperti adat dan hak ulayat ini memang yang sering terjadi di daerah. Bagaimana

solusi atau saran kita kepada DPR nanti ini lebih tegas yang rana, atau nuansanya lebih

berpihak kepada perwakilan kita sebagai perwakilan daerah itu yang mungkin perlu di

tegaskan atau mungkin ada tanggapan dari teman-teman lainnya.

Terima kasih sementara itu Pak Pimpinan.


DPD RI)

... (kurang jelas red.) dari NTT. Ada yang lain, sampaikan, Pak Idris.

PEMBICARA : Drs. H. MUHAMMAD IDRIS S. (KALTIM)


Pimpinan yang kami hormati. Para narasumber yang kami hormati, pula teman-teman

Komite I DPD RI yang berbahagia.

Saya ada beberapa, ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Secara umum tadi sudah

banyak kejelasan dan penjelasan yang disampaikan oleh para narasumber. Pertama mengenai

judul Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat sementara

yang muncul sekarang ini adalah masalah Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum

Adat. Perlu kami sampaikan di forum ini bahwa sudah pernah dilaksanakan apa namanya uji

sahih di tiga wilayah timur, tengah, dengan barat dan yang di bawah saat itu adalah

Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat baik di Maluku,

di Kalimantan Timur, maupun di Jambi jadi kalimat ini sudah banyak tersebar di seluruh

nusantara ini. Tanpa mengurangi makna yang disampaikan tadi oleh para narasumber juga ini

nama pernah juga kita bahasa atau kita mendapatkan reprensi dari apa, di luar negeri di

Finlandia. Di Finlandia juga Pak itu memakai, ada pengakuan dan perlindungan Masyarakat


SENIN, 28 MEI 2018

14

Sami. Sekalipun keinginan Masyarakat Sami itu jauh dari apa yang diharapkan, diakui tapi di

lindungi kurang apalagi diberi haknya. Jangan-jangan di Indonesia ini telah disahkan juga

masyarakat hukum adat ini juga mengalami nasib yang seperti itu, mudah-mudahan tidak.

Saya sampaikan Pak Pimpinan dan hadirin sekalian bahwa khusus di Kalimantan Timur itu

ada lima Pak, kemarin kami sudah datangi empat yakni Kesultanan Kutai itu Kesultanan yang

tertua di seluruh Indonesia. Ini juga identik sekali dengan hukum adat yang ada di sana.

Kemudian ada Kesultanan Gurun Tabur juga seperti itu, ada Kesultanan Tanah Pasir

Nasional, kemudian ada Kesultanan Bulungan. Kenapa saya datang ini tidak lain untuk

mendapatkan informasi bahwa telah dilaksanakan uji sahih di Indonesia ini tentang Rancang

Undang-Undang Masyarakat Adat selain itu juga Pak, perlu saya sampaikan bahwa baik dari

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota ini sangat hati-hati sekali. Tadi di

sampaikan bahwa kenapa harus hati-hati, karena ada keterkaitan dengan Menteri Tata Ruang

dan Pertanahan berkenaan dengan hak ulayatnya. Nah ini kerajaan dan kesultanan ini

mengakui sekian luasnya, tapi tidak punya pengakuan secara nasional, atau tidak di sertifikasi

ini haknya. Saya malah serahkan dialog ini agak sedikit panjang, saya adakan dialog.

Bagaimana kalau Bapak mengakui sekian ribu hektar tapi Bapak tidak punya sertifikat. Mana

pilih Bapak di kasih 10 hektar barangkali misalnya, tapi dikasih sertifikat jelas ini silakan

mau ditanami, apakah barangkali ada maknanya ini pada umumnya kepingin seperti itu, ada

kalaupun dikurangi haknya tapi ada pengakuan negara ini jadi tidak berada, membentuk

negara di atas negara jadi hukum di atas hukum jadi bagaimana pun juga ada hukum nasional

kita ini seperti yang dibuktikan selama ini kalau kepemilikan itu harus ada sertifikatnya

demikian juga dengan hukum-hukum hutan ya ini Menteri Kehutanan dan lingkungan hidup

ini jangan jangan nanti di berebut kekuasaan ujung-ujungnya di korbankan lagi-lagi

masyarakat yang.. ya masyarakat adat itu. Itu yang kedua yang ketiga saya perlu ditegaskan

pada Bapak Bapak Ibu semua kalaupun ini dipaksakan saya di luar dari itu, agama itu pak ini

yang kedua kalinya singgung, agama itu yang jelas siapa nabinya? Kitab apa kitabnya?

Ajarannya seperti apa? Sementara yang kita inginkan ini adalah pengakuan ini ada

kecenderungan terhadap kebudayaan jadi saya lebih condong seperti yang ditawarkan

pertemuan semula bahwa itu ada kemungkinan apa kita gunakan keimanan atau kah kita

gunakan kepercayaan ya kepercayaan leluhur atau keimanan leluhur asal jangan memakai ke

agama, agama leluhur karena susah dipertanggungjawabkan Pak kalau memakai agama

leluhur, ya ini ini kalaupun dipaksakan harus agama leluhur Pak karena ini saya sudah

ngomong dulu ini tapi masih muncul juga di sini jadi DPD RI saya ya kebetulan Pak, maaf

maaf kata kalau ini muncul lagi di sini ya saya tidak akan merekomendasikan dan saya akan

terlepas dari apa yang kita bicarakan dalam masalah-masalah hukum adat ini karena ini

menyangkut masalah agama iya, nantinya akan dijadikan pedomani oleh masyarakat se

Indonesia ini kita terkait ada di dalamnya jadi saya lagi condong seperti yang diusulkan dulu

ya kita memakai kepercayaan atau memakai spiritual, silakan spiritual itu memang ya

tergantung dari spiritualnya tapi jangan memakai agama sekalipun dulu dibahas bahwa

agama itu adalah bukan bahasa dikatakan bukan bahasa ehhh apa.. Alquran ya tapi tidak bisa

juga dipisahkan karena agama itu yang identik kalau kami Islam, ya agama itu ya agama

Islam yang muncul dengan berbahasa Arab tidak bisa dipisahkan Pak, saya kira demikian

kurang lebihnya mohon di maaf karena ini di bulan suci Ramadan kita tidak bermaksud untuk

buat hati kita ini tidak tidak senang yang penting kita justru kita bersenang-senang dia bulan

suci Ramadan ini, supaya apa yang kita bahas ini akan memberi makna secara lahir dan batin

ke depan demi negara kesatuan Republik Indonesia tercinta kurang lebihnya mohon di maaf.



SENIN, 28 MEI 2018

15


DPD RI)

Terima kasih, Pak Kiai, tapi saya pikir yang terakhir itu memang perlu dipegang dulu.

Pernah kita bahas soal agama itu sangat sensitif itu, jadi tidak masuk keyakinan apa

kepercayaan spritual penghormatan terhadap kepercayaan leluhur kita, tapi tidak sampai

menyinggung soal agama itu.

Ada yang lain silakan? jadi kalau tidak ada, saya pikir ini lah ya jadi apa-apa saya

sampaikan nanti dirangkum tapi hal-hal yang seperti disampaikan oleh Bapak Bapak tadi itu

sebenarnya sudah mencakup semua, cuma pengayaannya agar tercapai undang-undang nih

bukan nambah masalah gitu, tapi benar-benar memenuhi asas social engineering rekayasa

sosial untuk bagaimana ujungnya tuh ada mensejahterakan masyarakat itu, itu ujungnya di

situ, bukan kita misalnya mau bikin suatu undang-undang tau tau merepotkan justru rakyat

jadi serba susah ya, jadi apa yang disampaikan pak Abraham semuanya tuh tolong

diperhatikan semua ya, jadi pandangan daftar inventaris masalah DIM itu kemudian

pandangan akhir kita nanti disusul betul-betul supaya memang dari undang-undang yang

diketok itu, memenuhi apa yang kita kita Arahkan supaya bener-bener social engineering

rekayasa sosial azasnya terpenuhi, jadi tidak merepokan seperti misalnya soal pengakuan

atau penga kuan perlindungan sebenarnya kalau perlindungan itu sudah ngaku betul tuh

sudah tidak bisa panjang-panjang cerita perlindungan, perlindungan saja, perlindungan

masyarakat adat, gak usah di sebut hukum lagi, jadi seperti itu, tapi perlu kajian-kajian jadi

saya pikir, memang seperti ini tidak main-main ya, jadi hal-hal yang kita sampaikan kepada

pihak 73.43

Sebelah itu bagaimana kita mampu meyakinkan para pihak, jadi cara me nyampaiya

cara ininya tuh bener-bener membuat orang terpukau itu dengan kata-kata supaya orang itu

menangkap dan memahami itu ya, apa yang disampaikan Pak Kaltim tadi Pak Kyai kita

bahas jangan sampai timbul lagi, kadang-kadang waktu pencetakan. Ada yang lain? Pak mau

menyampaikan, silahkan? Tidak ada? Jadi kalau ndak ada lagi saya pikir, ada tambahan Pak?

Cukup? Cukup? Nah Pak silakan.

PEMBICARA: BENNY RAMDHANI (WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI)

… (Tidak menggunakan mic, red.) Naskah akademiknya DPR ya, penetapan ini badan

atau lembaga apa nanti? yang mengurus penetapan itu prosesnya bagaimana? Syarat-syarat

apa yang harus dipenuhi, kemudian berapa lama, ya kan? Padahal perintah konstitusi itu

sudah sangat saklek, untuk memberikan pengakuan. Nah kita punya pandangan apa nih

terhadap masalah ini, kalau penetapan misalnya badan atau konstitusi apa? Nanti akan

dibentuk, prosesnya bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi juga berapa lama? Dalam

pandangan kita ya pandangan DPD, silakan Pak?


DPD RI)

Ya silakan.


SENIN, 28 MEI 2018

16

PEMBICARA: NARA SUMBER

Ya terima kasih. Saya mungkin meresponnya dengan apa yang sudah kita sepakati di

dalam proses penyusunan RUU versi DPD ya pak ya, jadi dengan proses yang sudah kita

lewati maka, judul yang kita sepakati pada saat itu adalah perlindungan hak masyarakat adat,

nah mengapa tidak perlu lagi pengakuan, karena ada persoalannya, pertama Pengakuan itu ini

hasil diskusi kami juga dengan tim ahli di PUU bahwa pengakuan itu sudah clear di di

konstitusinya nah ketika itu harus diatur lagi maka kita akan terperangkap dengan soal-soal

yang selama ini kriteria mekanisme dan lain sebagainya gitu, nah dengan pertimbangan

bahwa..apa namanya..dan juga merujuk kepada prolegnasnya sebenarnya yang dIbutuhkan

kemudian adalah bagaimana perlindungan hak masyarakat adat itu sendiri jadi tidak lagi

berurusan dengan persoalan pengakuan keberadaan subjek atau masyarakat hukum adat

karena kalau ketika kita kaitkan hak masyarakat adat itu maka kita akan berhadapan dengan

subject subject masyarakat hukum adat yang beragam, ya jadi misalnya dari contoh tanah,

seperti Bapak katakan tadi pertanyaannya kan adalah apakah Kesultanan itu adalah subjek

atas tanah adat? Baik secara akademik maupun juga secara politik dan kemudian itu

dituangkan ke dalam RUU kita Kesultanan bukanlah susunan masyarakat hukum adat, jadi

Kesultanan tidak termasuk susunan masyarakat adat. Oleh sebab itu tanah kesultanan bukan

tanah adat itu tanah negara itu, negara kerajaan itu maksudnya, negara kesultanan itu jadi itu

berbeda itu kesepakatan yang sudah diambil jadi perlindungan nah terkait dengan pertanyaan

Bapak terakhir masyarakat adat atau masyarakat hukum adat atau masyarakat tradisional?

Konstitusi kita menyebut 2, masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional, 2

istilah ini sebenarnya serupa tapi tak sama pak, jadi masyarakat tradisional dengan

masyarakat hukum adat itu menunjukkan apa namanya sifat-sifat kehidupan sosial yang sama

berbedanya adalah kita bicara masyarakat hukum adat kita bicara tentang satu kesatuan ada

kepengurusan politik yang yang satu, contoh yang paling gampang begini, kalau kita bicara

kita bicara diskusikan masyarakat Minangkabau atau masyarakat Batak atau orang Banjar itu

bisa kita katakan sebagai masyarakat tradisional tapi apakah Banjar masyarakat Minangkabau

atau Batak apakah dia masyarakat hukum adat? Tidak? Masyarakat hukum adatnya di mana?

Kalau di Minangkabau, masyarakat hukum adatnya itu ada yang disebut nagari atau kaum

atau suku, itu bedanya. Di Batak juga begitu, apakah Batak Toba sebuah masyarakat hukum

adat? Apakah masyarakat Toba, Batak Toba bukan masyarakat tradisional ya, tapi apakah dia

masyarakat hukum adat? Tidak? Masyarakat adatnya di mana? Masyarakat hukum adat nya

di mana? Di Toba? Bisa bius bisa huta bisa marga, nah jadi subjek masyarakat hukum ini

beragam. Oleh sebab itu, pengakuan subjek itu menjadi problematik dan tidak diperlukan,

nah mangkanya kami menawarkan undang-undang yaitu lebih baik pengakuan haknya,

haknya apa? Hak politik? Ok, hak politik di mana? Hak politik sudah selesai dengan Pasal

apa namanya? Diatur sebagai Desa Adat didalam Undang-Undang Desa.

Itulah cara mengakui hak masyarakat adat dalam politik. Itu kemungkinan

pertamanya itu, ada kemungkinan ke dua melalui Pasal 18B Ayat 1 Daerah Istimewa menjadi

Daerah Istimewa Aceh atau Papua dan seterusnya tetapi atau yang kedua adalah menjadi

Desa Adat. Jadi, nagari itu desa, jadi, nagari, jadi, Desa Adat atau kenegerian di Maluku bisa

jadi Desa Adat atau bius atau hutan di Batak, Toba bisa jadi desa. Nah, jadi, setiap, setiap hak

itu subyek beda-beda.

Nah, tanah bagaimana tanah? Di Sumatera Barat, di Minangkabau bisa nagari subyek

tanahnya tapi bisa juga kaum dan seterusnya, ya. Jadi, jawaban sederhananya begitu pak,

bahwa masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional itu sama tapi bedanya masyarakat

hukm adat itu ada satu, satu pengurusan politik lokalnya sedangkan masyarakat tradisional

hanya kriteria yang lebih global.


SENIN, 28 MEI 2018

17

Nah, mengapa tidak masyarakat hukum adat atau masyarakat tradisional yang

menjadi judul undang-undang kita. Nah, menurut ilmu perundang-undangannya yang disebut

dengan Masyarakat hukum adat atau masyarakat tradisional didalam konkstitusi kita itu

ditulis dengan hurup kecil semuanya. Itu mengisyaratkan dia itu nama fungsi bukan

nomenklatur.

Nah, didalam penyususan ini kemudian dengan argumentasi, yang, yang saya

sampaikan tadi maka nomenklatur masyarakat adat dihidupkan sebagai untuk menaungi

fungsi masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional.

Jadi, waktu itu kita diskusinya seperti Bank Central. Bank Central itu nama fungsi

tapi kemudian ada yang namanya Bank Indonesia sebagai nomenklatur. Jadi, itu kira-kira

dananya gitu. Nah, oleh sebab itu undang-undang kita sebagaimana kita sepakati didalam

pleno tentang ini adalah judulnya Rencana Undang-Undang Perlindungan Hak Masyarakat

Adat.

Yang kedua, tentang kelembagaan ini yang membedakan sekali persi DPD dengan

persi DPR. Karena kita berorentasi kepada pengakuan hak maka pengakuan hak itu sudah

dilakukan oleh kementrian tekhnis tanah yang akan berhubugan dengan BPN. Soal

kepercayaan tadi berhubungan dengan kemendagri intelektual, kekayaan intelektual dengan

Kemenhum (HAM).

Susah sekali hak-hak itu berhubungan dengan kementerian tehknis, nah, tapi dalam

undang-undang kita persi DPD. Kita mengusulkan, memerintahkan presiden menunjuk salah

satu menteri koordinasinya bertanggung jawab keapada pelaksanaan undang-undang.

Jadi, tidak ada kelembagaan baru praktis tidak ada kelembagaan baru, nah . oleh

sebab itu juga RUU perlindungan hak masyarakat adat persi DPD juga tidak membutuhkan

atau tidak memiliki implikasi anggaran yang besar disbanding dengan persi DPR ini. Karena

aka nada panitia mulai dari pusat sampai kebawah.

Keputusan-keputuan tentang pengakuan haknya itupun terdistrIbusi, kalau tanah itu

akan diverifikasi oleh BPN kalau intelektual kekayaan intelektual oleh Kemenhumham, jadi,

tergantung kepada hak-haknya itu. Jadi tidak terpusat sepertinya versi DPR yangs emua

terpusat kepada tanda tangannya seorang menteri dengan proses dari bawah dulu. Itu yang

kedua menurut saya implikasi yang berbeda menurut saya persi DPR dengan persi DPD.

Ya, soal agama sudah selesai pleno yang lalu pak yang disepakati adalah spritualitas,

ya, jadi, itu yang dipersentasi saya itu salah ketik. Jadi, didraft sudah tidak ada agama leluhur

lagi. Maaf, mohon maaf.

Ya, mungin itu pak tanggapan tiga hal yang menurut saya pertanyaan yang sekaligus

saya mengingatkan Bapak-Bapak Ibu dan Ibu semua bahwa hal-hal yang ditanya itu sudah

kita sepakati didalam format RUU persi DPD.

Terima kasih.


DPD RI)

Iya, tugas kita yang disampaikan kami, kita memang kita tugas kita mengaman supaya

memang prodak yang dihasil ini benar-benar sesuai arah itu. masuk misalnya masalah apakah

agama atau tradisional atau apakah pengakuan atau perlindungan. Itu semuanya diteliti

supaya bahasanya singkat tapi mengandung makna yang dalam gitu, ya. tapi ini kemudian

nantinya apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak ini dan Ibu, ya ditambah dari para senator

ini, jadi, nantinya pandangan-pandangan ini terkumpul semua. Kemudian nanti data

inventarisas masalahnya itu dari tim ahli, ya.


SENIN, 28 MEI 2018

18

Kemudian nanti waktu pendapat akhirnya itu yang perlu hati-hati juga supaya

arahannya kemudian kalau memang terjadi penyimpangan orang tahu bahwa arah kita kesini.

Ini jangan sampai kita ikut disalah jugakan sebagaimana kita berkeinginan bahwa undang-

undang ini benar-benar tadi memenuhi asas sosial … (kurang jelas, red.) sekali. Jadi, ini ada

hal-hal lain yang ingin disampaikan? cukup, cukup, ya. karena bulan Ramadhan panjang-

panjang juga susah, ya… (tidak jelas, red.)

PEMBICARA :

Saya ingin, sebenarnya tadi ada dicatatan saya berkaitan dengan BAB III yaitu naskah

akademik, ya terkait dengan naskah akademik. Terkait dengan naskah akademik juga karena

usulan-usulan yang disampaikan oleh DPR itu juga ada beberapa aturan yang sebenarnya

harus ditambah. Ditambah lagi kalau usulannya dengan paradigma DPD maka beberapa

peraturan harus masuk didalam apa? BAB III itu, itu saja tambahannya. Dan beberapa catatan

sebenarnya sudah ada dinaskah akademik yang dikeluarkan oleh DPD. Jadi, nanti tinggal

diusulkan saja.

Terima kasih.


DPD RI)

Jadi, saya pikir tim ahli Komite, ya, oke yang mengangkat itu, merancang semua tapi

disampaikan para ahli RUU ini. Dia cukup jelas, padat kemudian menyentuh karena tujuan

kita pada ujungnya itu, ya, undang-undang itu terbit berdasarkan mitra kita yang kita

sepakati, itu, ya.

Jadi, hal-hal mudah-mudahan tapi kadang-kadang kita salah tulis, ya, yaitu harus kita

perhatikan juga, jadi, soal agama itu sudah diputuskan tapi ternyata masuk lagi. Saya pikir ini

tidak ada lagi pak !

PEMBICARA :

Kapan dibahas dengan DPR pak?


DPD RI)

Dibahas ke DPR sudah masuk ketingkat Pansus pak, sudah masuk Pansus. Nanti

mereka akan membahas nanti mereka akan memanggil kita, mengundang kita makanya itu

kira harus siap-siap waktu diundang kita harus siap dulu. Semuanya kita siapin semua

skenarionya bagaimanapun supaya tujuan kita undang-undang ini benar-benar dapat

memenuhi tujuannya seperti itu, ya.

Ada lagi lagi hadirin Pak Abraham kita siapkan itu, ya. kalau tidak ada lagi kita akan

tutup pertemuan ini, ya, alhamdulillah bulan puasa ini. Pak Yando mau pulang ke Jogja, ya?

ya silakan aja pulang, ya.

Pak Labato nanti aja, ya, pulangnya ke Maluku itu, ya, Bu Yuni sehat-sehat. Ini kalau

tidak ada saya mohon izin untuk menutup pertemuan ini.


SENIN, 28 MEI 2018

19

Dengan terima kasih atas semuanya dan mohon, endak ini sama senior-senior saya

minta ijin. Jadi, kemudian kita sudah bahas semua. Saya minta dirangkum semua itu semua

dicatat itu, ya kemudian itu akan jadi bahan.

Tahap akhir kita akan memberi suatu pandangan akhir itu kalau bisa semuanya diberi

masukkan supaya ada keliru-keliru ketik misalnya, ya, seperti keliru ketik itu dapat kita

cegah.

Demikianlah Bapak/Ibu sekalian dan atas kita semua makanya acara ini kita tutup

sampai disini.

Terima kasih.

KETOK 1X

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.20 WIB

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK … RISALAH DPD/KOMITE I/V/2018 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMITE I DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK

Documents