Desain Sistem Pengendalian Intern Pemerintah-BBKSDA JABARbbksdajabar.ksdae.menlhk.go.id/wp-content/uploads/2017/08/SPIP... · A. Identifikasi Risiko Identifikasi risiko adalah mencari

|Desain Sistem Pengendalian Intern Pemerintah-BBKSDA JABAR i

|Desain Sistem Pengendalian Intern Pemerintah-BBKSDA JABAR i

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Balai Besar KSDA Jawa Barat yang merupakan salah

satu UPT Ditjen KSDAE wajib menyelenggarakan SPIP.

Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, Balai

Besar KSDA Jawa Barat perlu menyusun suatu Desain Penyelenggaraan SPIP. Desain

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai Besar KSDA Jawa Barat ini memuat informasi

tentang unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan

komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Berdasarkan informasi yang disajikan ini,

seluruh pejabat dan pegawai diharapkan mempunyai kesamaan persepsi dalam membangun

dan menginternalisasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Balai Besar KSDA Jawa

Barat.

Harapan kami, desain ini tidak hanya menjadi dokumen kerja saja, namun diharapkan bisa

menjadi acuan atau panduan dalam pengembangan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai

Besar KSDA Jawa Barat.

Bandung, 3 April 2017

Kepala Balai Besar,

Ir. Sustyo Iriyono, M.Si.

NIP. 19620621 199002 1 001

|Desain Sistem Pengendalian Intern Pemerintah-BBKSDA JABAR ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ......................................................................................................... i

Daftar Isi ................................................................................................................. ii

I. PENDAHULUAN .................................................................................................. 1

A. Latar Belakang ............................................................................................ 1

B. Tujuan ........................................................................................................ 2

II. ANALISIS LINGKUNGAN PENGENDALIAN ............................................................. 3

A. Penilaian Lingkungan Pengendalian .............................................................. 3

B. Rencana Tindak Perbaikan ........................................................................... 6

III. PENILAIAN RESIKO ............................................................................................ 7

A. Identifikasi Risiko ........................................................................................ 7

B. Analisis Risiko .............................................................................................. 15

IV. KEGIATAN PENGENDALIAN ................................................................................ 27

V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI ........................................................................... 37

VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI ............................................................................ 38

LAMPIRAN

|Desain Sistem Pengendalian Intern Pemerintah-BBKSDA JABAR 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka setiap Menteri/Pimpinan Lembaga wajib

melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Pengendalian intern tersebut dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara

yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam rangka memberikan panduan

pelaksanaan pengendalian intern bagi Kementerian/Lembaga,

Berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP tersebut diatas, maka Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.38/Menlhk-I/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem

pengendalian Intern Pemerintah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Aturan tersebut dimaksudkan untuk memberi arahan penyelenggaraan pemerintahan

dalam melaksanakan kegiatan mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai

dengan pertanggungjawaban pada tingkat satker pusat dan UPT dapat terlaksana secara

tertib, terkendali serta efektif dan efisien.

Salah satu upaya untuk dapat menyelenggarakan SPIP secara efektif, efisien dan terarah

adalah dengan menyusun suatu rencana kerja atau desain penyelengaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintahan. Desain penyelenggaraan SPIP berisi rencana

pelaksanaan seluruh unsur SPIP, yang mencakup unsur lingkungan pengendalian, penilaian

risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian

intern dalam kurun waktu satu tahun.

Dalam rangka memberikan arah yang tepat dalam penyelenggaraan SPIP, maka Balai

Besar KSDA Jawa Barat perlu menyusun suatu Desain Penyelenggaraan SPIP sehingga

dapat terpetakan unit-unit atau kegiatan yang menjadi prioritas untuk penyelenggaraan

SPIP dan penyusunan rencana penyelenggaraannya.


B. Tujuan

Tujuan disusunnya desain penyelenggaraan SPIP adalah agar penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintahan di Balai Besar KSDA Jawa Barat dapat terselenggara

secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui :

1. Kegiatan yang efektif dan efisien;

2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan;

3. Pengamanan aset Negara;

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan


BAB II

ANALISIS LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Analisis lingkungan pengendalian merupakan tahap pertama dalam menyusun desain

penyelenggaraan SPIP, yang dilakukan dengan urut-urutan langkah kerja sebagai berikut :

A. Penilaian Lingkungan Pengendalian

Pada tahap ini dilakukan analisis dan penilaian terhadap kualitas lingkungan pengendalian

yang ada di satker saat ini (existing). Tujuannya adalah untuk mengetahui sub unsur dari

unsur lingkungan pengendalian mana yang dapat dikategorikan baik, cukup, dan kurang.

Terhadap sub unsur dari unsur lingkungan pengendalian yang berkategori kurang, perlu

ditindaklanjuti dengan menyusun/merumuskan bentuk tindakan perbaikan yang akan

dilaksanakan, guna meminimalisir terjadinya risiko.

Sub unsur dari unsur lingkungan pengendalian yang perlu dipetakan (dianalisis, dinilai, dan

didokumentasikan) adalah sub unsur yang berada di dalam batas kewenangan satker, yang

mencakup sub unsur berikut :

1) penegakan integritas dan nilai etika;

2) komitmen terhadap kompetensi;

3) kepemimpinan yang kondusif;

4) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab;

5) pembinaan SDM;

6) hubungan kerja yang baik.

Penilaian terhadap 6 sub unsur (23 parameter) dilakukan dengan melibatkan seluruh

pegawai dengan harapan diperoleh hasil yang lebih objektif, yaitu dengan cara membuat

angket berupa kuesioner anonim (tidak menyebut identitas responden) yang berisi

pertanyaan atau pendapat sesuai parameter-parameter tersebut. Jawaban quesioner akan

mencerminkan persepsi seluruh pegawai atas kualitas lingkungan pengendalian di Balai

Besar KSDA Jawa Barat lebih objektif.

Penilaian Lingkungan Pengendalian dilaksanakan secara acak terhadap pegawai di Balai

Besar KSDA Jawa Barat sebanyak 86 orang dengan rincian jumlah responden sebagai

berikut :

1. Bidang Tata Usaha sebanyak 10 orang

2. Bidang Teknis sebanyak 10 orang

3. Bidang KSDA Wilayah I sebanyak 16 orang


4. Bidang KSDA Wilayah II sebanyak 25 orang

5. Bidang KSDA Wilayah III sebanyak 25 orang

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut diatas, diperoleh data penilaian lingkungan

pengendalian sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian

No Sub Unsur Parameter penilaian Hasil

Penilaian*) Rencana Tindak

Perbaikan **)

1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika

a. Apakah satker telah menyusun dan atau menerapkan aturan perilaku dan kode etik PNS.

Cukup -

b. Apakah unsur pimpinan telah memberikan penghargaan kepada pegawai berdasarkan prestasi dan kinerja.

Cukup -

c. Apakah unsur pimpinan satker telah menerapkan tindakan disiplin yang tepat terhadap penyim-pangan kebijakan prose-dur atau pelanggaran aturan perilaku.

Cukup -

d. Apakah unsur pimpinan satker telah memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku dan kode etik pada setiap tingkatan pimpinan satker.

Cukup -

e. Apakah unsur pimpinan telah menyusun kebijakan dan target penugasan yang realistis.

Cukup -

2 Komitmen terhadap kompetensi

a. Apakah satker telah mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi/jabatan.

Cukup -

b. Apakah telah disusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing fungsi/jabatan.

Cukup -

c. Apakah satker telah menyusun rencana peningkatan kompetensi bagi pegawainya.

Cukup -

d. Apakah pimpinan telah memiliki kemampuan manajerial dan penga-laman teknis yang cukup dalam pengelolaan instansi pemerintah.

Cukup -




Perbaikan **)

3 Kepemimpinan yang kondusif

a. Apakah unsur pimpinan sudah mempertim-bangkan faktor risiko dalam setiap pengambilan keputusan.

Cukup -

b. Apakah unsur pimpinan satker telah menerapkan manajemen berbasis kinerja.

Cukup -

c. Apakah unsur pimpinan satker telah memberikan dukungan yang memadai dalam hal penyusunan laporan keuangan, pengelolaan pegawai, dan pengawasan.

Cukup -

d. Apakah unsur pimpinan satker melakukan interaksi yang cukup intensif dengan level di bawahnya.

Cukup -

e. Apakah unsur pimpinan satker memiliki sikap yang positif dan responsif terhadap laporan-laporan yang terkait dengan kegiatan, penganggaran, dan keuangan.

Cukup -

f. Apakah unsur pimpinan telah menetapkan mutasi pegawai berdasarkan pola mutasi yang jelas.

Cukup -

4. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab

a. Apakah wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya.

Cukup -

b. Apakah pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diterimanya itu terkait dengan pihak lain di dalam instansinya, dan juga terkait dengan sistem pengendalian.

Cukup -

c. Apakah pimpinan telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab.

Cukup -

5. Pembinaan SDM a. Apakah unsur pimpinan satker telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan ketepatan pelaksanaan pekerjaan, mengurangi kesalah-pahaman, dan men-dorong berkurangnya tindak pelanggaran.

Cukup -




Perbaikan **)

b. Apakah unsur pimpinan satker berupaya agar pegawai memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta memahami apa yang diharapkan pimpinannya.

Cukup -

6. Hubungan kerja yang baik

a. Apakah satker memiliki hubungan kerja yang baik dengan Kementerian Keuangan.

Cukup -

b. Apakah satker memiliki hubungan kerja yang baik dengan instansi pengawasan.

Cukup -

c. Apakah satker memiliki hubungan kerja yang baik dengan instansi/lembaga terkait lainnya

Cukup -

Catatan : terhadap parameter penilaian yang memiliki nilai kurang maka harus disusun rencana

tindak lanjut perbaikannya.

Dari data hasil kuesioner tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan sub unsur

lingkungan pengendalian di Balai Besar KSDA Jawa Barat sudah cukup baik, hal ini

berdasarkan rekapitulasi hasil kuesioner, diperoleh data bahwa rata-rata responden

memberikan penilaian pada tiap parameter penilaian dengan nilai “cukup”.

B. Rencana Tindak Perbaikan

Terhadap sub unsur di dalam unsur lingkungan pengendalian yang masih dinilai kurang,

harus direspon dengan merumuskan bentuk tindakan/aktivitas yang akan dilakukan untuk

memperbaiki kekurangan atau meningkatkan kualitasnya dalam rangka meminimalisir

kemungkinan munculnya risiko.

Berdasarkan hasil penilaian lingkungan pengendalian tersebut diatas, maka rencana tindak

lanjut perbaikan belum perlu dilakukan dikarenakan berdasarkan hasil kuesioner diperoleh

nilai “cukup”.


BAB III

PENILAIAN RESIKO

Risiko secara sederhana adalah segala kemungkinan yang diperkirakan akan dapat

menggagalkan atau menghambat tercapainya tujuan dari suatu kegiatan. Penilaian risiko terdiri

dari identifikasi risiko dan analisis risiko, dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut :

A. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah mencari atau mengeksplorasi area-area atau wilayah yang

diperkirakan mengandung risiko yang kemungkinan dapat menyebabkan tidak tercapainya

tujuan suatu satker/kegiatan, sekaligus memprediksi jenis risikonya. Identifikasi risiko

dilakukan dengan cara melakukan pemetaan risiko. Sumber risiko berasal dari pelaksanaan

kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi (tusi) organisasi serta tugas/kegiatan lainnya, baik

yang tercantum dalam dokumen anggaran maupun yang tidak tercantum dalam dokumen

anggaran. Selain itu, eksplorasi risiko dilakukan melalui temuan hasil audit yang dilakukan

oleh Inspektorat Jenderal maupun BPK RI.

Hasil identifikasi risiko berupa titik-titik risiko, yang selanjutnya ditandai dengan kode R,

misalnya R1, R2, R3, dst. Titik-titik risiko yang sudah teridentifikasi tersebut selanjutnya

disebut risiko teridentifikasi.

Berdasarkan hasil penelahaan bersama antara pihak manajemen Balai Besar KSDA Jawa

Barat dengan penanggung jawab kegiatan terhadap tugas dan fungsi Balai Besar KSDA

Jawa Barat dan temuan hasil audit; maka disepakati bahwa berdasarkan penelaahan

tersebut ditemukan adanya potensi terjadinya 135 buah risiko sebagaimana tampak dalam

bentuk tabel 2 :

Tabel 2. Rekapitulasi Risiko Teridentifikasi

No

Sumber Risiko

(Kegiatan dan kegiatan lainnya)

Risiko Teridentifikasi

Kode Deskripsi Risiko

1. Penatausahaan Persuratan dan Kearsipan

R1 Pengagendaan, distribusi dan pengiriman surat belum tertib dan sesuai ketentuan

R2 Pengarsipan surat belum sesuai ketentuan

R3 Belum ada buku agenda/kendali untuk peminjaman surat

R4 Pengkategorian file aktif/inaktif belum sesuai ketentuan

R5 Lemari arsip masih kurang


No

Sumber Risiko




R6 Komputer untuk aplikasi tata naskah belum tersedia khusus

R7 Tidak dianggarkannya anggaran untuk penatausahaan kearsipan

R8 Paraf Koordinasi Belum Maksimal

R9 Keterlambatan pemberian/ pencetakan lembar disposisi

2. Penatausahaan BMN R10 Pengelolaan barang hasil pengadaan/penerimaan hibah belum sesuai ketentuan

R11 BMN belum/terlambat dicatat dan dinomori

R12 Daftar Barang Ruangan belum/ terlambat dibuat

R13 Kartu Identitas Barang belum/terlambat dibuat

R14 SK Penunjukan penanggung jawab kendaraan bermotor dan rumah dinas belum/terlambat dibuat

R15 Peminjaman barang belum disertai bon peminjaman

R16 Inventarisasi BMN belum dilaksanakan

R17 BMN yang rusak berat belum diusulkan penghapusannya

R18 Rekonsiliasi BMN terlambat dilaksanakan

R19 Laporan BMN belum/terlambat dibuat

R20 Komputer khusus untuk pengelolaan BMN belum tersedia

R21 Belum semua BMN dibuat Penetapan Status Penggunaan

R22 BMN Rumah jabatan belum ada Surat Keputusan Penetapan Golongan Rumah Jabatan

3. Penatausahaan Persediaan

R23 Pengelolaan barang persediaan belum sesuai ketentuan

R24 Komputer khusus untuk penatausahaan persediaan belum tersedia

R25 Pengadaan Barang alat tulis kantor satu pintu

R26 Stok barang persediaan sulit dipantau setiap saat

R27 BAST Hasil Kegiatan fisik belum sesuai ketentuan

4. Pengelolaan Kepegawaian

R28 Daftar urutan kepangkatan belum disusun

R29 Usulan kenaikan pangkat/ golongan dan gaji berkala belum/terlambat disusun

R30 Rekapitulasi Absensi Pegawai belum dibuat

R31 Usulan pembayaran tunjangan kinerja tidak sesuai


No

Sumber Risiko




ketentuan dan terlambat disusun

R32 SKP belum dibuat/ dimutakhirkan

R33 Tugas yang dilaksanakan tidak sesuai dengan SKP.

R34 Kontrak hubungan kerja belum/terlambat dibuat

R35 Usulan tanda jasa/satya lencana belum/terlambat dibuat

R36 Karya siswa dan ijin belajar belum sesuai ketentuan

R37 Analisis kebutuhan pegawai dan kebutuhan pegawai belum/terlambat dibuat

R38 Bazetting kepegawaian belum/terlambat dibuat

R39 Data ijin dan cuti pegawai belum sesuai ketentuan

R40 Usulan pensiun/masa persiapan pensiun terlambat dibuat

R41 Usulan PAK pejabat fungsional belum/terlambat disusun

R42 Tim Penilai Pendahuluan DUPAK belum/terlambat menilai

R43 DUPAK terlambat dikirim

R44 Uraian jabatan belum/terlambat dibuat

5. Penatausahaan Keuangan

R45 SK Pengelolaan Keuangan terlambat diterbitkan

R46 SPJ belum sesuai ketentuan

R47 Bukti belanja (SPj) terlambat dibuat.

R48 Terjadi pagu minus

R49 Penyimpanan arsip SPJ tidak tertib dan rapi

R50 Keterlambatan pemeriksaan Kas oleh KPA

R51 BKU dan laporan terlambat dibuat oleh Bendahara

R52 SPTJM yang dibuat tidak sesuai dengan bukti pembayaran

R53 Ringkasan kontrak terlambat dibuat

R54 Penandatanganan cek kosong oleh KPA

R55 Pembuatan dan pengiriman speciment tanda tangan KPA, PPSPM dan Bendahara terlambat

R56 Jumlah uang kas harian melebihi ketentuan

R57 Komputer untuk pengelolaan anggaran tidak tersedia

R58 SK Penunjukkan Bendahara Penerima belum/terlambat dibuat


No

Sumber Risiko




6. Pengadaan Barang/ Jasa R59 Penyampaian rencana kegiatan pengadaan tidak di awal tahun

R60 Pemaketan pekerjaan dan penyusunan HPS tidak bisa ditentukan dari awal

R61 HPS yang ditetapkan terlalu rendah

R62 Waktu pelaksanaan pekerjaan terbatas

R63 Barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi teknis

7. Program dan Anggaran R64 Penyusunan dan pembahasan Renja belum disertai dengan data pendukung

R65 Penyusunan dan pembahasan Rapat RKA K/L belum disertai dengan data pendukung

R66 Rapat Koordinasi Teknis dan Rapat Pemantapan pembahasan Anggaran belum mengacu kepada Prioritas Nasional

R67 Pembagian kewenangan DIPA kepada masing-masing PPK belum dilengkapi dengan TOR/RPK

R68 Usulan revisi anggaran oleh masing-masing Pelaksana Kegiatan belum dilengkapi data pendukung yang lengkap

R69 Rekapitulasi usulan revisi dalam aplikasi RKA K/L dan persetujuan PA Setditjen KSDAE terkait output belum termasuk dalam Prioritas Nasional.

R70 Usulan Revisi Anggaran ke Kanwil DJPb tidak sesuai ketentuan

8. Kerjasama Kemitraan R71 Permohonan kerjasama belum sesuai ketentuan

R72 Rekomendasi teknis dari bidang teknis terlalu lama

R73 Penyusunan RPP belum tepat waktu dan sesuai ketentuan

R74 Penyusunan RKT belum tepat waktu dan sesuai ketentuan

R75 Evaluasi RKT belum tepat waktu dan sesuai ketentuan

R76 Laporan tahunan belum tepat waktu dan sesuai ketentuan

R77 Evaluasi Perjanjian Kerjasama belum tepat waktu dan sesuai ketentuan

R78 Laporan akhir kerjasama belum tepat waktu dan sesuai ketentuan

R79 Berita Acara Serah Terima Barang belum sesuai ketentuan

9. Pelaporan rutin R80 Penyampaian Laporan rutin kesekretariatan tidak


No

Sumber Risiko




kesekretariatan tepat waktu

R81 Format Laporan rutin kesekretariatan belum sesuai ketentuan

R82 Pengolahan/input data Laporan rutin kesekretariatan oleh petugas operator/pengolah data terlalu lama

R83 Penandatanganan Laporan rutin kesekretariatan oleh Kepala Bagian Tata Usaha terlalu lama

R84 Pengiriman Laporan rutin kesekretariatan kepada Setditjen KSDAE terlalu lama.

10. Pelaporan Tahunan/ Capaian Rencana Kerja

R85 Sumber data Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja belum lengkap

R86 Pengolahan/input data Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja oleh petugas operator/pengolah data terlalu lama

R87 Pembahasan data Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja tingkat Balai Besar KSDA terlambat

R88 Penandatangan/pengesahan Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja terlalu lama

R89 Pengiriman Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja kepada Setditjen KSDAE terlalu lama.

11. Penyusunan Laporan Statistik

R90 Sumber data Laporan Statistik belum lengkap dan tidak sesuai format

R91 Pengolahan/input data Statistik oleh petugas operator/pengolah data terlalu lama

R92 Pembahasan data Laporan Statistik tingkat Balai Besar KSDA terlambat

R93 Penandatangan/pengesahan Laporan Statistik terlalu lama

R94 Pengiriman Laporan Statistik kepada Setditjen KSDAE terlalu lama.

12. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

R95 Sumber data Laporan Kinerja (LKj) belum lengkap dan tidak sesuai format

R96 Pengolahan/input data Laporan Kinerja (LKj) oleh petugas operator/pengolah data terlalu lama

R97 Pembahasan data Laporan Kinerja (LKj) tingkat Balai Besar KSDA terlambat

R98 Penandatangan/pengesahan Laporan Kinerja (LKj) terlalu lama

R99 Pengiriman Laporan Kinerja (LKj) kepada Setditjen KSDAE terlalu lama.

13. Pelaporan Sistem Informasi Pendataan

R100 Sumber data Laporan SIDAK belum lengkap dan tidak sesuai format


No

Sumber Risiko




Konservasi (SIDAK) R101 Pengolahan/input data SIDAK oleh petugas operator/pengolah data terlalu lama

14. Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Anggaran

R102 Sumber data Laporan Monev Anggaran belum lengkap

R103 Pengolahan/input data Laporan Monev Anggaran oleh petugas operator/pengolah data terlalu lama

15. Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Bapennas

R104 Sumber data Laporan Monev Bapennas belum lengkap

R105 Pengolahan/input data Laporan Monev Bapennas oleh petugas operator/pengolah data terlalu lama

16. Pelaporan kegiatan R106 Penyampaian Laporan Kegiatan tidak tepat waktu

R107 Pendistribusian disposisi laporan kegiatan terlalu lama

17. Pengumpulan dan penyimpanan bahan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan

R108 Belum terkumpulnya semua data potensi jasa lingkungan

R109 Penyimpanan dokumen data potensi lingkungan tidak rapi

R110 Data belum terakumulasi dalam bentuk system database yang terintegrasi

R111 SOP belum terdokumentasi dengan baik

18. Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar

R112 Pemegang izin tidak/terlambat menyampaikan kewajiban-kewajiban

R113 Pemegang izin kurang memahami alur prosedur perizinan

R114 Kurangnya monitoring dan peringatan

R115 SOP belum terdokumentasikan dengan baik.

19. Pelayanan promosi dan pemasaran

R116 Pelayanan belum dilakukan secara on line

R117 Kurang tersedianya media promosi dan pemasaran

R118 Waktu pengajuan permohonan sudah pada enjury time sehingga pelayanan tidak maksimal

R119 Terlambatnya pelayanan SIMAKSI karena pihak pemohon kurang kooperatif

20. Administrasi perizinan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya


R121 Sarpras pendukung kurang memadai (microchip reader, chip, tagging, dll)

R122 Terlambatnya pendistribusian surat sehingga pelayanan terlambat.

21. Pelaksanaan koordinasi teknis pemberdayaan

R123 Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan pelaporan tidak jelas


No

Sumber Risiko




masyarakat di dalam dan sekitar kawasan

R124 Tidak adanya koordinasi dengan pihak terkait

22. Pengumpulan data perlindungan dan pengamanan hutan

R125 Sering telatnya laporan data tentang permasalahan gangguan keamanan kawasan dari wilayah

R126 Penyimpanan dokumen data gangguan keamanan kawasan belum rapi

R127 Data belum terakumulasi dalam bentuk sistem database yang terintegrasi masih manual

R128 Laporan kegiatan perlindungan dan pengamanan belum tersusun dengan baik

23. Pengumpulan data kebakaran hutan dan lahan

R129 Sering telatnya laporan data permasalahan kebakaran hutan dan lahan dari wilayah

R130 Penyimpanan dokumen data kebakaran hutan dan lahan kawasan belum rapi


R132 Laporan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum tersusun dengan baik

24. Penyusunan Rencana Kegiatan Pengamanan Kawasan

R133 Rencana kegiatan tidak menjawab permasalahan di lapangan.

R134 Penyusunan rencana tidak didasarkan atas data dan informasi yang akurat

R135 Masih terjadinya gangguan terhadap kawasan

Setelah seluruh risiko teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan

risiko. Pemetaan risiko mencakup dua dimensi, yaitu sumber risiko dan letak terjadinya

risiko atau disebut wilayah risiko. Jika disajikan pada suatu matriks, maka sumber risiko

sebagai baris matriks sedangkan wilayah risiko sebagai kolom matriks.

Output dari identifikasi risiko berwujud peta risiko.

Tabel 3. Pemetaan Risiko

Sumber risiko (Kegiatan dan kegiatan lainnya)

Wilayah risiko (letak terjadinya risiko)

Capaian kinerja

Laporan keuangan

Neraca LRA

Kas Perse- diaan

Pi utang

Aset Tetap

Aset Lain

Pnda patan

Belanja


R1 s.d. R9

- - - - - - -

2. Penatausahaan BMN R10 s.d. R22

- - - - - - -




Capaian kinerja

Laporan keuangan

Neraca LRA

Kas Perse- diaan

Pi utang

Aset Tetap

Aset Lain

Pnda patan

Belanja


R23 s.d. R27

- - - - - - -

4. Pengelolaan Kepegawaian R28 s.d. R44

- - - - - - -

5. Penatausahaan Keuangan R45 s.d. R58

- - - - - - -

6. Pengadaan Barang/ Jasa R59 s.d. R63

- - - - - - -

7. Program dan Anggaran R64 s.d. R70

8. Kerjasama Kemitraan R71 s.d. R79

- - - - - - -

9. Pelaporan rutin kesekretariatan

R80 s.d. R84

- - - - - - -


R85 s.d. R89

- - - - - - -


R90 s.d. R94

- - - - - - -


R95 s.d. R99

- - - - - - -

13. Pelaporan Sistem Informasi Pendataan Konservasi (SIDAK)

R100 s.d.

R101 - - - - - - -


R102 s.d.

R103 - - - - - - -


R104 s.d.

R105 - - - - - - -

16. Pelaporan kegiatan R106 s.d.

R107 - - - - - - -


R108 s.d.

R111 - - - - - - -


R112 s.d.

R115 - - - - - - -


R116 s.d.

- - - - - - -




Capaian kinerja

Laporan keuangan

Neraca LRA

Kas Perse- diaan

Pi utang

Aset Tetap

Aset Lain

Pnda patan

Belanja

R119


R120 s.d.

R122 - - - - - - -

21. Pelaksanaan koordinasi teknis pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan

R123 s.d.

R124 - - - - - - -

22. Pengumpulan data perlindungan dan pengamanan hutan

R125 s.d.

R128 - - - - - - -

23. Pengumpulan data kebakaran hutan dan lahan

R129 s.d.

R132 - - - - - - -


R133 s.d.

R135 - - - - - - -

Sebagaimana terlihat pada tabel, pemetaan risiko dimulai dengan penulisan kegiatan

dan/atau kegiatan lainnya pada kolom sumber risiko, dilanjutkan dengan mengeksplorasi

titik-titik kemungkinan terjadinya risiko pada wilayah risiko (kinerja dan laporan keuangan).

Pemetaan risiko pada wilayah risiko dilakukan pada seluruh sumber risiko yang dimiliki

Balai Besar KSDA Jawa Barat, yaitu pada setiap kegiatan maupun kegiatan lainnya.

B. Analisis Risiko

Analisis risiko merupakan tahap lanjutan dari identifikasi risiko. Seluruh risiko teridentifikasi

harus dikaji lebih lanjut dalam rangka memilih dan menetapkan risiko-risiko mana saja

yang dinilai cukup signifikan selanjutnya disebut risiko signifikan. Untuk dapat menetapkan

apakah suatu risiko teridentifikasi dapat dikategorikan sebagai risiko signifikan atau tidak,

terlebih dahulu harus dibangun kriteria risiko signifikan. Jika suatu risiko teridentifikasi

memenuhi kriteria dimaksud maka risiko teridentifikasi itu ditetapkan menjadi risiko

signifikan.

Ada dua faktor yang memengaruhi tingkat signifikansi suatu risiko, yaitu: (1) dampak risiko

terhadap ketercapaian tujuan kegiatan dan laporan keuangan, dan (2) frekuensi munculnya

risiko. Resultante dari kedua faktor tersebut akan menentukan signifikansi suatu risiko

teridentifikasi.


Suatu risiko teridentifikasi ditetapkan sebagai risiko signifikan, jika memiliki bobot risiko

bernilai 8 atau lebih. Untuk itu maka seluruh risiko teridentifikasi harus diukur bobot

risikonya dalam rangka memilih dan menetapkannya sebagai risiko signifikan.

Tabel 4. Rincian Hasil Penilaian Bobot atas Risiko Teridentifikasi

No Sumber Risiko Risiko Teridentifikasi Nilai *)

BR Simpulan

**) Kode Deskripsi Risiko FR DR


R1 Pengagendaan, distribusi dan pengiriman surat belum tertib dan sesuai ketentuan

1 2 2 Tidak Signifikan

R2 Pengarsipan surat belum sesuai ketentuan


R3 Belum ada buku agenda/kendali untuk peminjaman surat


R4 Pengkategorian file aktif/inaktif belum sesuai ketentuan


R5 Lemari arsip masih kurang 2 3 6 Tidak Signifikan

R6 Komputer untuk aplikasi tata naskah belum tersedia khusus


R7 Tidak dianggarkannya anggaran untuk penatausahaan kearsipan


R8 Paraf Koordinasi Belum Maksimal 1 3 3 Tidak Signifikan

R9 Keterlambatan pemberian/ pencetakan lembar disposisi


2. Penatausahaan BMN

R10 Pengelolaan barang hasil pengadaan/penerimaan hibah belum sesuai ketentuan


R11 BMN belum/terlambat dicatat dan dinomori

3 3 9 Signifikan

R12 Daftar Barang Ruangan belum/ terlambat dibuat

3 3 9 Signifikan

R13 Kartu Identitas Barang belum/terlambat dibuat


R14 SK Penunjukan penanggung jawab kendaraan bermotor dan rumah dinas belum/terlambat dibuat

1 3

3 Tidak Signifikan

R15 Peminjaman barang belum disertai bon peminjaman


R16 Inventarisasi BMN belum dilaksanakan


R17 BMN yang rusak berat belum diusulkan penghapusannya

2 4 8 Signifikan

R18 Rekonsiliasi BMN terlambat 1 5 5 Tidak



BR Simpulan


dilaksanakan Signifikan

R19 Laporan BMN belum/terlambat dibuat


R20 Komputer khusus untuk pengelolaan BMN belum tersedia


R21 Belum semua BMN dibuat Penetapan Status Penggunaan


R22 BMN Rumah jabatan belum ada Surat Keputusan Penetapan Golongan Rumah Jabatan



R23 Pengelolaan barang persediaan belum sesuai ketentuan


R24 Komputer khusus untuk penatausahaan persediaan belum tersedia


R25 Pengadaan Barang alat tulis kantor satu pintu


R26 Stok barang persediaan sulit dipantau setiap saat

3 3 9 Signifikan

R27 BAST Hasil Kegiatan fisik belum sesuai ketentuan



R28 Daftar urutan kepangkatan belum disusun


R29 Usulan kenaikan pangkat/ golongan dan gaji berkala belum/terlambat disusun


R30 Rekapitulasi Absensi Pegawai belum dibuat


R31 Usulan pembayaran tunjangan kinerja tidak sesuai ketentuan dan terlambat disusun


R32 SKP belum dibuat/ dimutakhirkan 1 5 5 Tidak Signifikan

R33 Tugas yang dilaksanakan tidak sesuai dengan SKP.


R34 Kontrak hubungan kerja belum/terlambat dibuat


R35 Usulan tanda jasa/satya lencana belum/terlambat dibuat


R36 Karya siswa dan ijin belajar belum sesuai ketentuan


R37 Analisis kebutuhan pegawai dan kebutuhan pegawai belum/terlambat dibuat




BR Simpulan


R38 Bazetting kepegawaian belum/terlambat dibuat


R39 Data ijin dan cuti pegawai belum sesuai ketentuan


R40 Usulan pensiun/masa persiapan pensiun terlambat dibuat


R41 Usulan PAK pejabat fungsional belum/terlambat disusun

2 4 8 Signifikan

R42 Tim Penilai Pendahuluan DUPAK belum/terlambat menilai


R43 DUPAK terlambat dikirim 1 5 5 Tidak Signifikan

R44 Uraian jabatan belum/terlambat dibuat



R45 SK Pengelolaan Keuangan terlambat diterbitkan


R46 SPJ belum sesuai ketentuan 1 4 4 Tidak Signifikan

R47 Bukti belanja (SPj) terlambat dibuat.

2 4 8 Signifikan

R48 Terjadi pagu minus 1 4 4 Tidak Signifikan

R49 Penyimpanan arsip SPJ tidak tertib dan rapi


R50 Keterlambatan pemeriksaan Kas oleh KPA


R51 BKU dan laporan terlambat dibuat oleh Bendahara


R52 SPTJM yang dibuat tidak sesuai dengan bukti pembayaran


R53 Ringkasan kontrak terlambat dibuat


R54 Penandatanganan cek kosong oleh KPA


R55 Pembuatan dan pengiriman speciment tanda tangan KPA, PPSPM dan Bendahara terlambat


R56 Jumlah uang kas harian melebihi ketentuan


R57 Komputer untuk pengelolaan anggaran tidak tersedia


R58 SK Penunjukkan Bendahara Penerima belum/terlambat dibuat


6. Pengadaan R59 Penyampaian rencana kegiatan 4 1 4 Tidak



BR Simpulan


Barang/ Jasa pengadaan tidak di awal tahun signifikan

R60 Pemaketan pekerjaan dan penyusunan HPS tidak bisa ditentukan dari awal

3 2 6 Tidak signifikan

R61 HPS yang ditetapkan terlalu rendah


R62 Waktu pelaksanaan pekerjaan terbatas


R63 Barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi teknis


7. Program dan Anggaran

R64 Penyusunan dan pembahasan Renja belum disertai dengan data pendukung

5 3 15 Signifikan

R65 Penyusunan dan pembahasan Rapat RKA K/L belum disertai dengan data pendukung

5 4 20 Signifikan

R66 Rapat Koordinasi Teknis dan Rapat Pemantapan pembahasan Anggaran belum mengacu kepada Prioritas Nasional


R67 Pembagian kewenangan DIPA kepada masing-masing PPK belum dilengkapi dengan TOR/RPK

3 4 12 Signifikan

R68 Usulan revisi anggaran oleh masing-masing Pelaksana Kegiatan belum dilengkapi data pendukung yang lengkap

4 4 16 Signifikan

R69 Rekapitulasi usulan revisi dalam aplikasi RKA K/L dan persetujuan PA Setditjen KSDAE terkait output belum termasuk dalam Prioritas Nasional.


R70 Usulan Revisi Anggaran ke Kanwil DJPb tidak sesuai ketentuan


8. Kerjasama Kemitraan

R71 Permohonan kerjasama belum sesuai ketentuan

4 2 8 Signifikan

R72 Rekomendasi teknis dari bidang teknis terlalu lama

4 3 12 Signifikan

R73 Penyusunan RPP belum tepat waktu dan sesuai ketentuan

4 4 16 Signifikan

R74 Penyusunan RKT belum tepat waktu dan sesuai ketentuan

4 4 16 Signifikan

R75 Evaluasi RKT belum tepat waktu dan sesuai ketentuan

3 3 9 Signifikan

R76 Laporan tahunan belum tepat waktu dan sesuai ketentuan

4 3 12 Signifikan



BR Simpulan


R77 Evaluasi Perjanjian Kerjasama belum tepat waktu dan sesuai ketentuan

4 3 12 Signifikan

R78 Laporan akhir kerjasama belum tepat waktu dan sesuai ketentuan

4 3 12 Signifikan

R79 Berita Acara Serah Terima Barang belum sesuai ketentuan

4 3 12 Signifikan


R80 Penyampaian Laporan rutin kesekretariatan tidak tepat waktu

4 4 16 Signifikan

R81 Format Laporan rutin kesekretariatan belum sesuai ketentuan

4 4 16 Signifikan

R82 Pengolahan/input data Laporan rutin kesekretariatan oleh petugas operator/pengolah data terlalu lama

2 4 8 Signifikan

R83 Penandatanganan Laporan rutin kesekretariatan oleh Kepala Bagian Tata Usaha terlalu lama


R84 Pengiriman Laporan rutin kesekretariatan kepada Setditjen KSDAE terlalu lama.

2 4 8 Signifikan


R85 Sumber data Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja belum lengkap

2 4 8 Signifikan

R86 Pengolahan/input data Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja oleh petugas operator/pengolah data terlalu lama

2 4 8 Signifikan

R87 Pembahasan data Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja tingkat Balai Besar KSDA terlambat


R88 Penandatangan/pengesahan Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja terlalu lama


R89 Pengiriman Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja kepada Setditjen KSDAE terlalu lama.



R90 Sumber data Laporan Statistik belum lengkap dan tidak sesuai format

2 4 8 Signifikan

R91 Pengolahan/input data Statistik oleh petugas operator/pengolah data terlalu lama

2 4 8 Signifikan

R92 Pembahasan data Laporan 1 4 4 Tidak



BR Simpulan


Statistik tingkat Balai Besar KSDA terlambat

Signifikan

R93 Penandatangan/pengesahan Laporan Statistik terlalu lama


R94 Pengiriman Laporan Statistik kepada Setditjen KSDAE terlalu lama.



R95 Sumber data Laporan Kinerja (LKj) belum lengkap dan tidak sesuai format

2 4 8 Signifikan

R96 Pengolahan/input data Laporan Kinerja (LKj) oleh petugas operator/pengolah data terlalu lama

2 4 8 Signifikan

R97 Pembahasan data Laporan Kinerja (LKj) tingkat Balai Besar KSDA terlambat


R98 Penandatangan/pengesahan Laporan Kinerja (LKj) terlalu lama


R99 Pengiriman Laporan Kinerja (LKj) kepada Setditjen KSDAE terlalu lama.



R100 Sumber data Laporan SIDAK belum lengkap dan tidak sesuai format

2 4 8 Signifikan

R101 Pengolahan/input data SIDAK oleh petugas operator/pengolah data terlalu lama



R102 Sumber data Laporan Monev Anggaran belum lengkap


R103 Pengolahan/input data Laporan Monev Anggaran oleh petugas operator/pengolah data terlalu lama



R104 Sumber data Laporan Monev Bapennas belum lengkap


R105 Pengolahan/input data Laporan Monev Bapennas oleh petugas operator/pengolah data terlalu lama


16. Pelaporan kegiatan

R106 Penyampaian Laporan Kegiatan tidak tepat waktu

2 4 8 Signifikan

R107 Pendistribusian disposisi laporan kegiatan terlalu lama


17. Pengumpulan dan

R108 Belum terkumpulnya semua data potensi jasa lingkungan




BR Simpulan


penyimpanan bahan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan

R109 Penyimpanan dokumen data potensi lingkungan tidak rapi

4 2 8 Signifikan



R111 SOP pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan

belum terdokumentasi dengan baik

4 3 12 Signifikan


R112 Pemegang izin pemanfatan TSL tidak/terlambat menyampaikan kewajiban-kewajiban

4 3 12 Signifikan

R113 Pemegang izin kurang memahami alur prosedur perizinan


R114 Kurangnya monitoring dan peringatan

4 3 12 Signifikan

R115 SOP Pemanfaatan dan Pelayanan TSL belum terdokumentasikan dengan baik.

4 3 12 Signifikan


R116 Pelayanan belum dilakukan secara on line


R117 Kurang tersedianya media promosi dan pemasaran


R118 Waktu pengajuan permohonan sudah pada enjury time sehingga pelayanan tidak maksimal

3 3 9 Signifikan

R119 Terlambatnya pelayanan SIMAKSI karena pihak pemohon kurang kooperatif





R121 Sarpras pendukung kurang memadai (microchip reader, chip, tagging, dll)


R122 Terlambatnya pendistribusian surat sehingga pelayanan terlambat.

3 3 9 Signifikan


R123 Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan pelaporan tidak jelas

3 3 9 Signifikan

R124 Tidak adanya koordinasi dengan pihak terkait


22. Laporan data R125 Sering telatnya laporan data 4 4 16 Signifikan



BR Simpulan


perlindungan dan pengamanan hutan

terbaru permasalahan gangguan keamanan kawasan dari wilayah

R126 Penyimpanan dokumen data gangguan keamanan kawasan belum rapi




R128 SOP pelaporan data perlindungan dan pengamanan hutan belum terdokumentasi dengan baik

3 3 9 Signifikan

23. Laporan data kebakaran hutan dan lahan

R129 Sering telatnya laporan data terbaru permasalahan kebakaran hutan dan lahan dari wilayah

4 4 16 Signifikan

R130 Penyimpanan dokumen data kebakaran hutan dan lahan kawasan belum rapi

3 2 6 Signifikan

R131 Data belum terakumulasi dalam bentuk system database yang terintegrasi masih manual


R132 SOP pelaporan data kebakaran hutan dan lahan belum terdokumentasi dengan baik

3 3 9 Signifikan


R133 Rencana kegiatan tidak menjawab permasalahan di lapangan.


R134 Penyusunan rencana tidak didasarkan atas data dan informasi yang akurat


R135 Masih terjadinya gangguan terhadap kawasan

3 3 9 Signifikan

Keterangan:

*) FR : frekuensi timbulnya risiko; DR : dampak risiko; BR : bobot risiko, yaitu PR x DR.

**) Diisi dengan pilihan : S (signifikan) atau TS (tidak signifikan). Suatu risiko teridentifikasi dapat

ditetapkan sebagai risiko signifikan jika memiliki BR bernilai 8 atau lebih.

Dari tabel 4 tampak bahwa sebanyak 90 risiko memiliki bobot risiko (BR) dibawah 8

sehingga tidak memenuhi kriteria risiko signifikan, sedangkan risiko yang signifikan adalah

sebanyak 45 risiko selanjutnya disajikan dalam tabel 5.


Tabel 5. Rincian Hasil Penilaian Bobot atas Risiko Teridentifikasi

No. Sumber Risiko Tujuan Kegiatan Risiko Signifikan

1. Penatausahaan BMN

Penatausahaan BMN tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BMN belum/terlambat dicatat dan dinomori

Daftar Barang Ruangan belum/ terlambat dibuat

BMN yang rusak berat belum diusulkan penghapusannya


Penatausahaan barang Persediaan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Stok barang persediaan sulit dipantau setiap saat


Pengelolaan administrasi kepegawaian tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Usulan PAK pejabat fungsional belum/terlambat disusun


Pengelolaan SPj keuangan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akuntabel

Bukti belanja (SPj) terlambat dibuat.

5. Program dan Anggaran

Penyusunan dan pembahasan Renja dapat disusun tepat waktu, valid, akurat dan sesuai ketentuan

Penyusunan dan pembahasan Renja belum disertai dengan data pendukung

Penyusunan dan pembahasan Rapat RKA K/L belum disertai dengan data pendukung

Pembagian kewenangan DIPA kepada masing-masing PPK belum dilengkapi dengan TOR/RPK

Usulan revisi anggaran oleh masing-masing Pelaksana Kegiatan belum dilengkapi data pendukung yang lengkap

6. Kerjasama Kemitraan

Penyusunan dokumen kerjasama kemitraan dapat disusun tepat waktu, valid, akurat dan sesuai ketentuan

Permohonan kerjasama belum sesuai ketentuan

Rekomendasi teknis dari bidang teknis terlalu lama

Penyusunan RPP belum tepat waktu dan sesuai ketentuan

Penyusunan RKT belum tepat waktu dan sesuai ketentuan

Evaluasi RKT belum tepat waktu dan sesuai ketentuan

Laporan tahunan belum tepat waktu dan sesuai ketentuan

Evaluasi Perjanjian Kerjasama belum tepat waktu dan sesuai ketentuan

Laporan akhir kerjasama belum tepat waktu dan sesuai ketentuan



Berita Acara Serah Terima Barang belum sesuai ketentuan


Laporan rutin kesekretarian (bulanan, triwulan, semester) dapat disusun tepat waktu, valid, akurat dan sesuai ketentuan

Penyampaian Laporan rutin kesekretariatan tidak tepat waktu

Format Laporan rutin kesekretariatan belum sesuai ketentuan

Pengolahan/input data Laporan rutin kesekretariatan oleh petugas operator/ pengolah data terlalu lama

Pengiriman Laporan rutin kesekretariatan kepada Setditjen KSDAE terlalu lama.

8. Penyusunan Laporan Tahunan/ Capaian Rencana Kerja

Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja dapat disusun tepat waktu, valid, akurat dan sesuai ketentuan

Sumber data Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja belum lengkap

Pengolahan/input data Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja oleh petugas operator/pengolah data terlalu lama


Laporan Statistik dapat disusun tepat waktu, valid, akurat dan sesuai ketentuan

Sumber data Laporan Statistik belum lengkap dan tidak sesuai format

Pengolahan/input data Statistik oleh petugas operator/pengolah data terlalu lama


Laporan Kinerja dapat disusun tepat waktu, valid, akurat dan sesuai ketentuan

Sumber data Laporan Kinerja (LKj) belum lengkap dan tidak sesuai format

Pengolahan/input data Laporan Kinerja (LKj) oleh petugas operator/pengolah data terlalu lama


Laporan SIDAK dapat disusun tepat waktu, valid, akurat dan sesuai ketentuan

Sumber data Laporan SIDAK belum lengkap dan tidak sesuai format

12. Penyampaian laporan kegiatan

Laporan kegiatan dapat disusun tepat waktu, valid, akurat dan sesuai ketentuan

Penyampaian Laporan Kegiatan tidak tepat waktu


Tersusunnya data dan bahan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan yang tertib

Penyimpanan dokumen data potensi lingkungan tidak rapi

SOP pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan belum terdokumentasi dengan baik

14. Pengembangan dan

Adanya data dan informasi tingkat

Pemegang izin tidak/ terlambat menyampaikan kewajiban-kewajiban



pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar

keberhasilan kegiatan penangkaran dan peredaran TSL

Kurangnya monitoring dan peringatan

SOP Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar belum terdokumentasikan dengan baik


Memberikan pelayanan prima kepada setiap lapisan masyarakat

Waktu pengajuan permohonan sudah pada enjury time sehingga pelayanan tidak maksimal


Pemohon mengetahui seluruh persyaratan/ kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan izinnya

Terlambatnya pendistribusian surat sehingga pelayanan terlambat


Tercapainya koordinasi yang baik sesuai dengan tupoksi masing-masing yang ditunjang dengan data dan pelaporan yang jelas

Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan pelaporan tidak jelas

18. Laporan data perlindungan dan pengamanan hutan

Tersusunnya data perlindungan dan pengamanan hutan yang tertib dan up to date

Sering telatnya laporan data terbaru permasalahan gangguan keamanan kawasan dari wilayah

SOP pelaporan data perlindungan dan pengamanan hutan belum terdokumentasi dengan baik

19. Laporan data kebakaran hutan dan lahan

Tersusunnya data kebakaran hutan dan lahan yang tertib dan up to date

Sering telatnya laporan data terbaru permasalahan kebakaran hutan dan lahan dari wilayah

Penyimpanan dokumen data kebakaran hutan dan lahan kawasan belum rapi

SOP pelaporan data kebakaran hutan dan lahan belum terdokumentasi dengan baik


Keamanan Kawasan konservasi aman dari segala gangguan

Masih terjadinya gangguan terhadap kawasan


BAB IV

KEGIATAN PENGENDALIAN

Kegiatan pengendalian dilaksanakan selama satu tahun untuk setiap risiko signifikan yang telah

ditetapkan berdasarkan tabel 6. Kegiatan pengendalian yang dirumuskan pada dasarnya

mencakup dua hal, yaitu (1) kebijakan pengendalian dan (2) prosedur pengendalian tentang

bagaimana cara melakukan kebijakan itu, atau yang disebut dengan SOP pengendalian.

Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana telah diuraikan pada Bab III di atas, selanjutnya

dibuat Rencana Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan : Penatausahaan BMN

Tujuan Kegiatan : Penatausahaan BMN tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku

No. Risiko signifikan

Aktivitas/tindakan pengendalian Penanggung

Jawab Kebijakan pengendalian

Prosedur

pengendalian

1. BMN belum/terlambat

dicatat dan dinomori

Pendataan dan Inventarisasi

kembali BMN yang belum

dinomori

SOP Pengendalian

Nomor 1

(terlampir)

Kepala Sub

Bagian Umum

2. Daftar Barang Ruangan

belum/terlambat dibuat

Pendataan dan Inventarisasi

daftar barang disetiap

ruangan lingkup Balai Besar

KSDA Jawa Barat

SOP Pengendalian

Nomor 2

(terlampir)

Kepala Sub

Bagian Umum

3 BMN yang rusak berat

belum diusulkan

penghapusannya

Pendataan BMN yang rusak

berat secara menyeluruh

lingkup Balai Besar KSDA

Jawa Barat

SOP Pengendalian

Nomor 3

(terlampir)

Kepala Sub

Bagian Umum

2. Nama Kegiatan : Penatausahaan Persediaan

Tujuan Kegiatan : Penatausahaan barang Persediaan tertib sesuai dengan ketentuan yang

berlaku




Prosedur

pengendalian

1. Stok barang persediaan

sulit dipantau setiap

saat

Pendataan/Stock Opname

Barang Persediaan

SOP Pengendalian

Nomor 4

(terlampir)

Kepala Sub

Bagian Umum


3. Nama Kegiatan : Pengelolaan Kepegawaian

Tujuan Kegiatan : Pengelolaan administrasi kepegawaian tertib sesuai dengan ketentuan

yang berlaku

No. Risiko signifikan Aktivitas/tindakan pengendalian Penanggung


Prosedur

pengendalian

1. Usulan PAK pejabat

fungsional belum/

terlambat disusun

Sosialisasi dan penyampaian

informasi kepada pejabat

fungsional dalam

penyusunan DUPAK

SOP Pengendalian

Nomor 5

(terlampir)

Kepala Sub

Bagian Umum

4. Nama Kegiatan : Penatausahaan Keuangan

Tujuan Kegiatan : Pengelolaan SPj keuangan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dan akuntabel




Prosedur

pengendalian

1. Bukti belanja (SPj)

terlambat dibuat.

Sosialisasi dan penyampaian

informasi kepada pelaksana

kegiatan lingkup Balai Besar

KSDA Jawa Barat

SOP Pengendalian

Nomor 6

(terlampir)

Kepala Sub

Bagian Umum

5. Nama Kegiatan : Program dan Anggaran

Tujuan Kegiatan : Penyusunan dan pembahasan Renja dapat disusun tepat waktu, valid,

akurat dan sesuai ketentuan



Jawab Kebijakan pengendalian Prosedur

pengendalian

1. Penyusunan dan pembahasan Renja belum disertai dengan data pendukung

Setiap usulan rencana kegiatan dan rapat pembahasan agar masing-masing Subbagian/Seksi harus melengkapi data dukung berupa KAK tahapan kegiatan.

SOP Pengendalian Nomor 7

(terlampir)

Kepala Subbagian Program dan Kerjasama

2. Penyusunan dan pembahasan Rapat RKA K/L belum disertai dengan data pendukung

Setiap usulan kegiatan prioritas oleh masing-masing Subbagian/ Seksi harus sesuai pagu dan dilengkapi data dukung berupa KAK tahapan kegiatan serta gambar dan RAB untuk pembangunan atau renovasi Sarpras


(terlampir)






pengendalian

Pengelolaan.

3. Pembagian kewenangan DIPA kepada masing-masing PPK belum dilengkapi dengan TOR/RPK

Masing-masing pelaksana menyusun RPK detail dan lokus kegiatan merujuk kepada pembagian DIPA kepada masing-masing PPK.


(terlampir)


4. Usulan revisi anggaran/kegiatan oleh masing-masing Pelaksana Kegiatan belum dilengkapi data pendukung yang lengkap

Usulan revisi anggaran/ kegiatan melalui PPK dengan Nota Dinas dilengkapi SKB tahapan kegiatan, rincian anggaran sesuai SBU, data dukung kegiatan dan penjelasan dilakukannya revisi.

SOP Pengendalian Nomor 10 (terlampir)


6. Nama Kegiatan : Kerjasama Kemitraan

Tujuan Kegiatan : Penyusunan dokumen kerjasama kemitraan dapat disusun tepat waktu,

valid, akurat dan sesuai ketentuan




pengendalian

1. Permohonan kerjasama belum sesuai ketentuan

Permohonan mitra sesuai Permenhut P.85 tahun 2014 harus dilengkapi persyaratan dan peta wilayah kerja usulan PKS.



2. Rekomendasi teknis dari bidang teknis terlalu lama

Penentuan tata waktu masukan/kajian teknis dari Bidang Teknis


Kepala Seksi P2

3. Penyusunan RPP belum tepat waktu dan sesuai ketentuan

Penentuan tata waktu penyusunan RPP oleh Bidang KSDA Wilayah dengan mitra untuk area lingkup Bidang Wilayah dan oleh Bidang Teknis untuk area lintas Bidang Wilayah



4. Penyusunan RKT belum tepat waktu dan sesuai ketentuan

Penentuan tata waktu penyusunan RKT oleh Bidang KSDA Wilayah dengan mitra untuk area lingkup Bidang Wilayah dan oleh Bidang Teknis untuk area lintas Bidang Wilayah dengan mempertimbangkan double akun dengan angaran dalam DIPA



5. Evaluasi RKT belum Penentuan tata waktu SOP Pengendalian Kepala





pengendalian

tepat waktu dan sesuai ketentuan

pelaksanaan evaluasi dengan melibatkan seksi/subbagian terkait.

Nomor 15 (terlampir)

Subbagian Program dan Kerjasama

6. Laporan tahunan belum tepat waktu dan sesuai ketentuan

Penentuan tata waktu penyusunan laporan tahunan oleh mitra setelah habis masa RKT.



7. Evaluasi Perjanjian Kerjasama belum tepat waktu dan sesuai ketentuan

Penentuan tata waktu penyusunan evaluasi kegiatan dengan melibatkan seksi/subbagian terkait sebelum berakhir masa berlaku PKS.



8. Laporan akhir kerjasama belum tepat waktu dan sesuai ketentuan

Penentuan tata waktu penyusunan laporan akhir kerjasama disusun oleh mitra setelah habis masa PKS.



9. Berita Acara Serah Terima Barang belum sesuai ketentuan

BAST disusun berkoordinasi dengan Subbagian Umum sebagai dasar pengurusan barang dalam SIMAK BMN selanjutnya.



7. Nama Kegiatan : Pelaporan rutin kesekretariatan

Tujuan kegiatan : Laporan rutin kesekretarian (bulanan, triwulan, semester) dapat disusun

tepat waktu, valid, akurat dan sesuai ketentuan



Jawab Kebijakan

pengendalian

Prosedur pengendalian

1. Laporan rutin kesekretariatan (bulanan, triwulan, semester) dapat disusun tepat waktu, valid, akurat dan sesuai ketentuan

Penentuan tata waktu Penyampaian laporan rutin

kesekretariatan (bulanan,

triwulan, semester)


(terlampir)

Kepala SKW 1 s/d 6, Kepala Seksi P2, Kepala Seksi P3, Kasubbag Umum, Kasubbag Program dan Kerjasama, Kasubbag Data, Evlap, Kabid KSDA Wilayah I s/d III, Kabag TU, Kabid Teknis

2. Format Laporan rutin kesekretariatan belum sesuai ketentuan

Penyusunan dan sosialisasi format laporan rutin

kesekretariatan (bulanan,


(terlampir)

Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan




Jawab Kebijakan

pengendalian


triwulan, semester)

3. Pengolahan/input data Laporan rutin kesekretariatan oleh petugas operator/ pengolah data terlalu lama

Penentuan tata waktu Pengolahan/input data Laporan rutin kesekretariatan oleh petugas operator/pengolah data


(terlampir)


4. Pengiriman Laporan rutin kesekretariatan kepada Setditjen KSDAE terlalu lama

Penentuan tata waktu Pengiriman Laporan bulanan oleh petugas pengolah surat keluar


(terlampir)

Kepala Sub Bagian Umum

8. Nama Kegiatan : Penyusunan Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja

Tujuan kegiatan : Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja dapat disusun tepat

waktu, valid, akurat dan sesuai ketentuan



Jawab Kebijakan

pengendalian


1. Sumber data Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja belum lengkap

Penyusunan blanko isian Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja

SOP Pengendalian

Nomor 24

(terlampir)

Kepala Seksi P2, Kepala Seksi P3, Kasubbag Umum, Kasubbag Program dan Kerjasama, Kasubbag Data, Evlap

2. Pengolahan/input data Laporan Tahunan/ Capaian Rencana Kerja oleh petugas operator/ pengolah data terlalu lama

Penentuan tata waktu Pengolahan/input data Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja oleh petugas operator/pengolah data

SOP Pengendalian

Nomor 25

(terlampir)


9. Nama Kegiatan : Penyusunan Laporan Statistik

Tujuan kegiatan : Laporan Statistik dapat disusun tepat waktu, valid, akurat dan

sesuai ketentuan



Jawab Kebijakan

pengendalian


1. Sumber data Laporan Statistik belum lengkap

Penyusunan blanko isian SOP Pengendalian

Kepala Sub Bagian Data,




Jawab Kebijakan

pengendalian


dan tidak sesuai format Laporan Statistik Nomor 26

(terlampir)

Evlap dan Kehumasan

2. Pengolahan/input data Statistik oleh petugas operator/pengolah data terlalu lama

Penentuan tata waktu Pengolahan/input data Laporan Statistik oleh petugas operator/pengolah data

SOP Pengendalian

Nomor 27

(terlampir)


10. Nama Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

Tujuan kegiatan : Laporan Kinerja dapat disusun tepat waktu, valid, akurat dan sesuai

ketentuan



Jawab Kebijakan

pengendalian


1. Sumber data Laporan Kinerja (LKj) belum lengkap dan tidak sesuai format

Penyusunan blanko isian Laporan Kinerja

SOP Pengendalian

Nomor 28

(terlampir)


2. Pengolahan/input data Kinerja oleh petugas operator/pengolah data terlalu lama

Penentuan tata waktu Pengolahan/input data Laporan Kinerja oleh petugas operator/pengolah data

SOP Pengendalian

Nomor 29

(terlampir)


11. Nama Kegiatan : Pelaporan Sistem Informasi Pendataan Konservasi (SIDAK)

Tujuan kegiatan : Laporan SIDAK dapat disusun tepat waktu, valid, akurat dan sesuai

ketentuan



Jawab Kebijakan

pengendalian


1. Sumber data Laporan SIDAK belum lengkap dan tidak sesuai format

Penyusunan blanko isian Laporan Kinerja

SOP Pengendalian

Nomor 30

(terlampir)



12. Nama Kegiatan : Penyampaian laporan kegiatan

Tujuan kegiatan : Laporan kegiatan dapat disusun tepat waktu, valid, akurat dan

sesuai ketentuan



Jawab Kebijakan

pengendalian


1. Penyampaian Laporan Kegiatan tidak tepat waktu

Penentuan tata waktu Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan

SOP Pengendalian

Nomor 31

(terlampir)

Kepala SKW 1 s/d 6, Kepala Seksi P2, Kepala Seksi P3, Kasubbag Umum, Kasubbag Program dan Kerjasama, Kasubbag Data, Evlap, Kabid KSDA Wilayah I s/d III, Kabag TU, Kabid Teknis

13. Nama Kegiatan : Pengumpulan dan penyimpanan bahan pelaksanaan

Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Tujuan kegiatan : Tersusunnya data dan bahan pengembangan dan pemanfaatan

jasa lingkungan yang tertib




pengendalian

1. Penyimpanan dokumen data potensi lingkungan tidak rapi

Penataan dokumen potensi lingkungan

SOP Pengendalian


Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan

2. SOP pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan belum

terdokumentasi dengan baik

Disusunnya SOP

pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan serta

Juklak/juknis

SOP Pengendalian




14. Nama Kegiatan : Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa

liar

Tujuan kegiatan : Adanya data dan informasi tingkat keberhasilan kegiatan penangkaran dan

peredaran TSL




pengendalian

1. Pemegang izin

pemanfatan TSL tidak/

terlambat

menyampaikan

kewajiban-kewajiban

Dilaksanakannya monev/

bimtek serta teguran baik

lisan ataupun tulisan

SOP

Pengendalian

Nomor 34

(terlampir)


2. Kurangnya monitoring

dan peringatan

Peningkatan sistem

monitoring dan

pengawasan

SOP

Pengendalian

Nomor 35

(terlampir)


3. SOP Pemanfaatan dan

Pelayanan TSL belum

terdokumentasikan

dengan baik.

Disusunnya SOP

Pemanfaatan dan

Pelayanan TSL serta

Juklak/juknis

SOP

Pengendalian

Nomor 36

(terlampir)


15. Nama Kegiatan : Pelayanan promosi dan pemasaran

Tujuan kegiatan : Memberikan pelayanan prima kepada setiap lapisan masyarakat




pengendalian

1. Waktu pengajuan

permohonan sudah

pada enjury time

sehingga pelayanan

tidak maksimal

Memberikan pemahaman agar permohonan diajukan sedini mungkin sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku

SOP

Pengendalian

Nomor 37

(terlampir)


16. Nama Kegiatan : Administrasi perizinan di bidang konservasi sumber daya alam

dan ekosistemnya

Tujuan kegiatan : Pemohon mengetahui seluruh persyaratan/ kelengkapan yang harus

dipenuhi dalam pengajuan izinnya




pengendalian

1. Terlambatnya

pendistribusian surat

sehingga pelayanan

terlambat.

Disusunnya SOP Pelayanan

perizinan dan pemanfaatan

TSL serta Juklak/juknis

SOP

Pengendalian

Nomor 38

(terlampir)



17. Nama Kegiatan : Pelaksanaan koordinasi teknis pemberdayaan masyarakat di

dalam dan sekitar kawasan

Tujuan kegiatan : Tercapainya koordinasi yang baik sesuai dengan tupoksi masing-masing

yang ditunjang dengan data dan pelaporan yang jelas




pengendalian

1. Penanggung jawab

pelaksanaan kegiatan

dan pelaporan tidak

jelas

Membuat SK pembagian

tugas terkait pelaksanaan

dan pelaporan

pemberdayaan masyarakat

SOP

Pengendalian

Nomor 39

(terlampir)


18. Nama Kegiatan : Laporan data perlindungan dan pengamanan hutan

Tujuan kegiatan : Tersusunnya data perlindungan dan pengamanan hutan yang tertib

dan up to date




pengendalian

1. Sering telatnya laporan

data permasalahan

gangguan keamanan

kawasan dari wilayah

Penentuan tata waktu

penyampaian laporan data

permasalahan gangguan

keamanan kawasan dari

wilayah

SOP

Pengendalian

Nomor 40

(terlampir)

Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengamanan

2. SOP pelaporan data

perlindungan dan

pengamanan hutan

belum terdokumentasi

dengan baik

Disusunnya SOP pelaporan

data perlindungan dan

pengamanan hutan serta

Juklak/juknis

SOP

Pengendalian

Nomor 41

(terlampir)


19. Nama Kegiatan : Laporan data kebakaran hutan dan lahan

Tujuan kegiatan : Tersusunnya data kebakaran hutan dan lahan yang tertib dan up to

date




pengendalian

1. Sering telatnya laporan

data permasalahan

kebakaran hutan dan

lahan dari wilayah

Penentuan tata waktu

penyampaian laporan data

permasalahan kebakaran

hutan dan lahan dari

wilayah

SOP

Pengendalian

Nomor 42

(terlampir)


2. Penyimpanan dokumen Penataan penyimpanan

dokumen data kebakaran

SOP

Pengendalian Kepala Seksi Perencanaan,





pengendalian

data kebakaran hutan

dan lahan kawasan

belum rapi

hutan dan lahan kawasan

belum rapi

Nomor 43

(terlampir)

Perlindungan dan Pengamanan

3. SOP pelaporan data

kebakaran hutan dan

lahan belum

terdokumentasi dengan

baik

Disusunnya SOP pelaporan

data kebakaran hutan dan

lahan serta Juklak/juknis

SOP

Pengendalian

Nomor 44

(terlampir)


20. Nama Kegiatan : Penyusunan Rencana Kegiatan Pengamanan Kawasan

Tujuan kegiatan : Keamanan Kawasan konservasi aman dari segala gangguan




pengendalian

1. Masih terjadinya

gangguan terhadap

kawasan

Penyusunan SOP

pengamanan kawasan

konservasi

SOP

Pengendalian

Nomor 45

(terlampir)



BAB V

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Terhadap ketiga unsur desain penyelenggaraan SPIP (lingkungan pengendalian, analisis risiko

dan kegiatan pengendalian) yang telah teridentifikasi, maka perlu dikomunikasikan kepada

seluruh pegawai Balai Besar KSDA Jawa Barat. Dengan dikomunikasikannya desain

penyelenggaraan SPIP beserta SOP-SOP pengendaliannya, maka para pegawai diharapkan akan

mengetahui peran dirinya dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern di Balai Besar

KSDA Jawa Barat, dengan kata lain, para pegawai diharapkan akan dapat mengetahui tentang

“siapa harus melakukan apa, dengan prosedur bagaimana”.

Aktivitas informasi dan komunikasi dalam rangka penyelenggaraan SPIP selama kurun waktu

satu tahun yang akan dilakukan Balai Besar KSDA Jawa Barat disajikan dalam tabel 6 sebagai

berikut :

Tabel 6. Informasi dan komunikasi terkait penyelenggaraan SPIP

No. Tindakan yang akan diambil Waktu pelaksanaan

1. Sosialisasi desain penyelenggaraan SPIP kepada seluruh pegawai.

Mei 2017

2. Rapat bulanan evaluasi penyelenggaraan SPIP antara manajemen dan penanggung jawab kegiatan

Setiap awal bulan

3. Pemberian reward terhadap penanggung jawab pelaksana SPIP terbaik

Desember


BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan SPIP, maka perlu dilakukan pemantauan dan

evaluasi atas penyelenggaraan SPIP secara berkala. Pemantauan pengendalian intern bertujuan

untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern di suatu satker telah berjalan sesuai

dengan yang telah dirancang di dalam desain penyelenggaraan SPIP. Pemantauan dilaksanakan

secara triwulanan.

Hasil pemantauan setiap triwulan direkapitulasi untuk mendapatkan hasil evaluasi selama satu

tahun, yang digunakan antara lain untuk bahan perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP tahun

berikutnya.

Pemantauan/evaluasi ini menjadi tanggung jawab manajemen dan penanggung jawab

kegiatan, sedangkan satgas dapat membantu dalam menyusun rekapitulasinya.

Tabel 7. Pemantauan/evaluasi Penyelenggaraan SPIP

No. Kegiatan/kegiatan

lainnya Kebijakan

Pengendalian Hasil

Pantauan Kendala

Tindakan Perbaikan

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

dst dst dst dst dst dst

Petunjuk pengisian: kol 2 : Nama kegiatan/kegiatan lainnya sesuai Desain Pengendalian. kol 3 : Kebijakan pengendalian sesuai dengan yang tercantum pada Desain Pengendalian. kol 4 : diisi dengan pilihan nilai : E (efektif) atau TE (tidak efektif). kol 5 : diisi kendala yang ada secara ringkas, jika kol 4 berisi TE. kol 6 : diisi tindakan perbaikan yang telah atau akan diakukan jika kol 4 berisi TE. Untuk evaluasi maka kata pemantauan pada kolom 4 diganti dengan evaluasi.


LAMPIRAN



1. Resiko yang akan diatasi : BMN belum/terlambat dinomori

2. Kebijakan Pengendalian : Pendataan dan Inventarisasi kembali BMN yang belum

dinomori

3. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :

a. Kepala Bagian Tata Usaha menginstruksikan kepada Kepala Sub Bagian Umum untuk mendata dan menginventarisi BMN

b. Kepala Sub Bagian Umum menginstruksikan kepada Petugas BMN untuk mendata dan menginventarisi BMN

c. Petugas BMN Mendata dan Meninventarisir BMN dan memberi Nomor BMN sesuai dengan ketentuan dan membuat laporan kepada Kepala Sub Bagian Umum

d. Kepala Sub Bagian Umum melaporkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang data BMN yang telah diberi nomor

Bandung, April 2017 Kepala Balai Besar, Ir. Sustyo Iriyono, MSi. NIP. 19620621 199002 1 001



1. Resiko yang akan diatasi : Daftar Barang Ruangan belum/terlambat dibuat

2. Kebijakan Pengendalian : Pendataan dan Inventarisasi daftar barang disetiap

ruangan lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat


a. Kepala Bagian Tata Usaha menginstruksikan kepada Kepala Sub Bagian Umum untuk melakukan pendataan dan Inventarisasi daftar barang disetiap ruangan lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat

b. Kepala Sub Bagian Umum menginstruksikan kepada Petugas BMN dan Bagian Perlengkapan untuk mendata dan menginventarisi BMN yang ada diruangan

c. Petugas BMN dan Bagian Perlengkapan Mendata dan Meninventarisir BMN tiap ruangan dan membuat laporan kepada Kepala Sub Bagian Umum

d. Petugas BMN dan Bagian Perlengkapan membuat daftar BMN dan dipasang pada tiap ruangan




1. Resiko yang akan diatasi : BMN yang rusak berat belum diusulkan penghapusannya

2. Kebijakan Pengendalian : Pendataan BMN yang rusak berat secara menyeluruh

lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat


a. Kepala Bagian Tata Usaha menginstruksikan kepada Kepala Sub Bagian Umum untuk mendata dan menginventarisi BMN yang rusak berat baik di Kantor Balai maupun di lapangan

b. Kepala Sub Bagian Umum menginstruksikan kepada Petugas BMN dan Bagian Perlengkapan untuk mendata dan menginventarisi BMN yang rusak berat baik di Kantor Balai maupun di lapangan

c. Petugas BMN dan Bagian Perlengkapan mendata dan menginventarisir BMN yang kondisinya rusak berat berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan melihat umur ekonomis BMN dan membuat laporan kepada Kepala Sub Bagian Umum

d. Kepala Sub Bagian Umum melaporkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang data BMN yang yang kondisinya rusak berat

e. Kepala Bagian Tata Usaha melaporkan kepada Kepala Balai Besar tentang data BMN yang yang kondisinya rusak berat

f. Kepala Balai Besar memerintahkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha untuk membuat Surat Keputusan Panitia Penghapusan BMN

g. Kepala Bagian Tata Usaha menginstruksikan kepada Kepala Sub Bagian Umum untuk membuat Surat Keputusan Panitia Penghapusan BMN

h. Kepala Balai Besar menandatangani Surat Keputusan Panitia Penghapusan BMN.




1. Resiko yang akan diatasi : Stok barang persediaan sulit dipantau setiap saat

2. Kebijakan Pengendalian : Pendataan/Stock Opname Barang Persediaan


a. Kepala Bagian Tata Usaha menginstruksikan kepada Kepala Sub Bagian Umum untuk mendata dan melakukan stock opname terhadap barang persediaan

b. Kepala Sub Bagian Umum menginstruksikan kepada Petugas Persediaan untuk mendata dan melakukan stock opname terhadap barang persediaan

c. Petugas Persediaan mendata dan melakukan stock opname barang persediaan yang ada di gudang serta membuat laporan kepada Kepala Sub Bagian Umum

d. Kepala Sub Bagian Umum melaporkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang data BMN yang yang kondisinya rusak berat




1. Resiko yang akan diatasi : Usulan PAK pejabat fungsional belum/terlambat disusun

2. Kebijakan Pengendalian : Sosialisasi dan penyampaian informasi kepada pejabat

fungsional dalam penyusunan DUPAK


a. Kepala Bagian Tata Usaha menginstruksikan kepada Kepala Sub Bagian Umum untuk mendata seluruh pejabat fungsional tertentu lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat

b. Kepala Sub Bagian Umum menginstruksikan kepada Bagian Kepegawaian untuk mendata seluruh pejabat fungsional tertentu lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat (Polhut, PEH, Penyuluh Kehutanan, Arsiparis, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pranata Komputer)

c. Bagian Kepegawaian membuat laporan kepada Kepala Sub Bagian Umum

d. Kepala Sub Bagian Umum melaporkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha

e. Kepala Bagian Tata Usaha membuat Memo kepada pejabat fungsional untuk menyusun DUPAK tiap semester




1. Resiko yang akan diatasi : Bukti belanja (SPj) terlambat dibuat

2. Kebijakan Pengendalian : Sosialisasi dan penyampaian informasi kepada pelaksana

kegiatan lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat


a. Kepala Balai Besar menginstruksikan agar penyelesaian bukti belanja (SPj) tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan

b. Para Pejabat Pembuat Komitmen menginstruksikan kepada para penanggung jawab kegiatan/pemegang persekot kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada pelaksana kegiatan terkait penyampaian bukti belanja (SPJ) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan

c. Pejabat Pembuat Komitmen I melakukan monitoring kepada verifikator dan bendahara pengeluaran terkait penyampaian bukti belanja (SPj) dari pelaksana kegiatan

d. Pejabat Pembuat Komitmen I mengingatkan pelaksana kegiatan jika penyampaian bukti belanja (SPJ) tidak tepat waktu dan tidak sesuai ketentuan

e. Kepala Balai Besar melakukan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan DIPA dan penyampaian SPJ




1. Resiko yang akan diatasi : Penyusunan dan pembahasan Renja belum disertai

dengan data pendukung

2. Kebijakan Pengendalian : Setiap usulan rencana kegiatan dan rapat pembahasan

agar masing-masing Subbagian/Seksi harus melengkapi

data dukung berupa KAK tahapan kegiatan


a. Kepala Balai Besar menginstruksikan agar setiap penyusunan dan pembahasan Renja disertai dengan data pendukung

b. Kepala Bagian atau Kepala Bidang memerintahkan Subbagian/Seksi agar mengusulkan kegiatan berdasarkan urutan skala prioritas dalam penyelesaian masalah pada wilayah kerja dan tugas pokok dan fungsinya masing-masing

c. Subbagian/Seksi melalui Kepala Bagian atau Kepala Bidang masing-masing mengusulkan kegiatan dengan urutan skala prioritas dalam penyelesaian masalah pada wilayah kerja dan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

d. Usulan kegiatan yang disampaikan dalam rapat Renja dilampiri oleh data dukung berupa tahapan kegiatan sesuai SKB, lokasi kegiatan dan output serta outcome sebagai keluaran kegiatan.

e. Usulan disampaikan kepada Subbagian Program dan Kerjasama dalam bentuk soft copy dan hard copy pada waktu pelaksanaan Rapat Renja.

f. Usulan yang disampaikan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat.




1. Resiko yang akan diatasi : Penyusunan dan pembahasan Rapat RKAK/L belum

disertai dengan data pendukung

2. Kebijakan Pengendalian : Setiap usulan kegiatan prioritas oleh masing-masing

Subbagian/ Seksi harus sesuai pagu dan dilengkapi data

dukung berupa KAK tahapan kegiatan serta gambar dan

RAB untuk pembangunan atau renovasi Sarpras

Pengelolaan


a. Kepala Balai Besar menginstruksikan agar setiap penyusunan dan pembahasan Rapat RKAK/L disertai dengan data pendukung:

b. Kepala Bagian atau Kepala Bidang memerintahkan Subbagian/Seksi agar mengusulkan kegiatan berdasarkan urutan skala prioritas dalam penyelesaian masalah pada wilayah kerja dan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

c. Subbagian/Seksi melalui Kepala Bagian atau Kepala Bidang masing-masing mengusulkan kegiatan dengan urutan skala prioritas dalam penyelesaian masalah pada wilayah kerja dan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

d. Usulan kegiatan yang disampaikan dalam rapat penyusunan RKAK/L oleh data dukung berupa KAK tahapan kegiatan sesuai SKB, lokasi kegiatan dan atau Gambar dan RAB untuk pembangunan atau renovasi Sarpras Pengelolaan.

e. Usulan disampaikan kepada Subbagian Program dan Kerjasama dalam bentuk soft copy dan hard copy pada waktu pelaksanaan Rapat Penyusunan RKAK/L.




1. Resiko yang akan diatasi : Pembagian kewenangan DIPA kepada masing-masing PPK

belum dilengkapi dengan TOR/RPK

2. Kebijakan Pengendalian : Masing-masing pelaksana menyusun RPK detail dan lokus

kegiatan merujuk kepada pembagian DIPA kepada

masing-masing PPK


a. Kepala Balai Besar memerintahkan agar setiap pelaksana menyusun RPK detail dan lokus kegiatan merujuk kepada pembagian DIPA kepada masing-masing PPK.

b. Para PPK memerintahkan para penanggung jawab kegiatan/pemegang persekot kegiatan menyusun TOR/RPK kegiatan masing-masing sesuai pembagian DIPA ke masing-masing PPK sebelum dilaksanakannya kegiatan

c. Penanggung jawab kegiatan/ pemegang persekot kegiatan mendisposisikan kepada staf dibawahnya agar menyusun TOR/RPK kegiatan sebelum dilaksanakannya kegiatan.

d. TOR/RPK yang disusun mengacu kepada pembagian DIPA dengan memuat Judul Kegiatan, Lembar Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Pendahuluan, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup Kegiatan, Output Kegiatan, Dasar Pelaksanaan, Lokasi dan Waktu Kegiatan, Personil, Sarana Pendukung, Tahapan Kegiatan, Metode Pelaksanaan Kegiatan, dan Penutup.

e. TOR/RPK disusun oleh Penanggung jawab kegiatan/ pemegang persekot kegiatan, dinilai oleh Kabag/Kabid dan disahkan oleh Kepala Balai Besar.

f. TOR/RPK dibuat dan disahkan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berjalan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan masing-masing Subbagian/Seksi.




1. Resiko yang akan diatasi : Usulan revisi anggaran/kegiatan oleh masing-masing

Pelaksana Kegiatan belum dilengkapi data pendukung

yang lengkap

2. Kebijakan Pengendalian : Usulan revisi anggaran/kegiatan melalui PPK dengan Nota

Dinas dilengkapi SKB tahapan kegiatan, rincian anggaran

sesuai SBU, data dukung kegiatan dan penjelasan

dilakukannya revisi


a. Kepala Balai Besar memerintahkan agar setiap usulan revisi kegiatan yang diusulkan oleh PPK dilengkapi SKB, tahapan kegiatan, rincian anggaran sesuai SBU, data dukung kegiatan dan penjelasan dilakukannya revisi

b. PPK memerintahkan Subbagian/Seksi menyusun usulan revisi Rencana Anggaran dan Kegiatan kegiatan masing-masing sesuai pembagian DIPA ke masing-masing PPK.

c. Subbagian/Seksi menyusun usulan revisi Rencana Anggaran dan Kegiatan

d. Usulan revisi dimaksud untuk mengatasi masalah prioritas yang belum terakomodir dalam RKAK/L DIPA berjalan, sedang penanganan permasalahan harus segera dilakukan.

e. Dalam usulan revisi diusahakan masih dalam Output Komponen Kegiatan dalam DIPA dan tidak menambah nilai PAGU dalam DIPA dengan mempertimbangkan akun 524 sebesar 12,5% dari nilai Pagu Output dan 20% berupa perjalanan koordinasi dan konsultasi dari total akun 524.

f. Subbagian/Seksi menyampaikan usulan revisi Rencana Anggaran dan Kegiatan kepada PPK

g. Usulan revisi kegiatan disampaikan PPK kepada Kepala Balai Besar selaku KPA dengan Nota Dinas dilengkapi SKB tahapan kegiatan, rincian anggaran sesuai SBU, data dukung kegiatan dan penjelasan dilakukannya revisi serta dilampirkan matrik sebelum dan sesudah revisi dalam 1 output dan atau antar output.

h. Disposisi Kepala Balai Besar untuk diproses atau tidak diproses.

i. Direkam dalam Aplikasi RKAK/L dan dilakukan proses revisi sampai terbit DIPA Revisi dari Kemenkeu melalui DJPb.




1. Resiko yang akan diatasi : Permohonan kerjasama belum sesuai ketentuan

2. Kebijakan Pengendalian : Permohonan kerjasama mitra sesuai Permenhut P.85

tahun 2014 harus dilengkapi persyaratan dan peta

wilayah kerja usulan PKS.


a. Usulan permohonan kerjasama dari mitra, sesuai disposisi Kepala Balai Besar dilakukan sortir surat tergolong kerjasama penguatan fungsi atau kerjasama strategis.

b. Untuk kerjasama strategis, di buat surat balasan kepada pemohon bahwa berdasarkan P.85 kerjasama strategis disampaikan kepada Menteri LHK cq. Direktorat Jenderal KSDAE dengan menyertakan kelengkapannya. Sebagai salah satu syarat kelengkapan pemohon mengajukan pertimbangan teknis kepada Kepala Balai Besar Jawa Barat.

c. Dilakukan telaahan terhadap proposal permohonan kerjasama, apakah telah memenuhi syarat sesuai P.85 atau belum dengan tata waktu maksimal 7 hari kerja.

d. Apabila telah memenuhi syarat sesuai P.85 dilakukan proses selanjutnya dengan membuat draf naskah kerjasama dan mengundang mitra yang bersangkutan untuk ekspose rencana kegiatan yang akan dilakukan.

e. Untuk proposal yang belum sesuai dengan P.85 dibalas surat kepada pemohon untuk melengkapi proposal yang diajukan sesuai dengan P.85 tahun 2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA.




1. Resiko yang akan diatasi : Rekomendasi teknis dari bidang teknis terlalu lama

2. Kebijakan Pengendalian : Penentuan tata waktu masukan/kajian teknis dari Bidang

Teknis


I. Kerjasama Penguatan Fungsi KSA dan KPA

a. Penyusunan naskah kerjasama dilakukan setelah mendapat masukan secara teknis/syarat teknis dari Bidang Teknis KSDA sesuai keperluan.

b. Kajian/masukan secara teknis dari Bidang Teknis KSDA paling lambat 5 hari kerja

c. Penyusunan draf naskah kerjasama dilakukan oleh subbagian program dan kerjasama bersama mitra pemohon.

d. Draf naskah kerjasama disusun mengacu pada Permenhut P.85 tahun 2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA dan atau P.78 tahun 2015 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

e. Pembahasan draf perjanjian kerjasama dilakukan oleh subbagian program dan kerjasama dengan mitra pemohon dengan mengundang struktural terkait

f. Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat dengan ketua/pimpinan lembaga pemohon.

g. Naskah perjanjian kerjasama yang telah di tanda tangani dilaporkan kepada Direktur Jenderal KSDAE melaui Sekditjen KSDAE.

II. Kerjasama Strategis

a. Pertimbangan teknis disusun berdasarkan permohonan mitra melalui surat yang disampaikan kepada Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat.

b. Penyusunan pertimbangan teknis sebagai syarat perjanjian kerjasama strategis dilakukan oleh bidang teknis dengan melibatkan subbagian kerjasama dan Bidang KSDA Wilayah.

c. Hasil pengecekan lapangan dituangkan dalam Berita Acara dan laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal dan mitra sebagai pemohon.




1. Resiko yang akan diatasi : Penyusunan RPP belum tepat waktu dan sesuai ketentuan

2. Kebijakan Pengendalian : Penentuan tata waktu penyusunan RPP oleh Bidang KSDA

Wilayah dengan mitra untuk area lingkup Bidang Wilayah

dan oleh Bidang Teknis untuk area lintas Bidang Wilayah


a. Penyusunan Rencana Pelaksanaa Program, disusun oleh Bidang KSDA Wilayah untuk wilayah kerjasama dalam satu lingkup Bidang KSDA Wilayah dan atau disusun oleh Bidang Teknis KSDA untuk wilayah kerjasama lintas Bidang KSDA Wilayah.

b. RPP disusun dengan mengacu kepada Naskah Perjanjian Kerjasama yang telah di tandatangani dengan ruang lingkup kegiatan yang telah di tetapkan.

c. RPP disusun bersamaan dengan penyusunan RKT tahun pertama setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama.

d. Pembahasan RPP dan RKT pertama dengan melibatkan subbagian program dan kerjasama untuk memberikan masukan terkait Standar Biaya Kegiatan dan menghindari terjadinya dobel akun terhadap kegiatan yang di sepakati dalam RPP dengan anggaran kegiatan dalam DIPA Balai Besar KSDA Jawa Barat.

e. RPP dan RKT pertama ditandatangani oleh Bidang KSDA Wilayah atau Bidang Teknis KSDA diketahui oleh Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat.

f. Apabila sampai dengan satu tahun RPP dan RKT pertama belum dapat disusun, Subbagian Program dan Kerjasama memberikan peringatan kepada mitra dengan tebusan bidang wilayah dan atau bidang teknis sampai peringatan 3 kali.

g. Dalam peringatan 3 kali mitra belum dapat menyusun RPP dan RKT nya, maka Subbagian program memberitahukan kepada Mitra bahwa sesuai dengan pasal dalam PKS yang telah di tandatangani secara otomatis Naksah PKS dianggap tidak berlaku lagi dengan ditembuskan kepada Dirjen KSDAE dan Direktorat terkait.




1. Resiko yang akan diatasi : Penyusunan RKT belum tepat waktu dan sesuai ketentuan

2. Kebijakan Pengendalian : Penentuan tata waktu penyusunan RKT oleh Bidang KSDA

Wilayah dengan mitra untuk area lingkup Bidang Wilayah

dan oleh Bidang Teknis untuk area lintas Bidang Wilayah

dengan mempertimbangkan double akun dengan angaran

dalam DIPA


a. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Program, disusun oleh Bidang KSDA Wilayah untuk wilayah kerjasama dalam satu lingkup Bidang KSDA Wilayah dan atau disusun oleh Bidang Teknis KSDA untuk wilayah kerjasama lintas Bidang KSDA Wilayah.

b. RKT disusun dengan mengacu kepada RPP yang telah di tandatangani dengan ruang lingkup perjanjian kerjasama yang telah di tetapkan.

c. RKT disusun pada bulan Januari tahun berjalan dengan masa berlaku tahun tanwin.

d. Pembahasan RKT dengan melibatkan subbagian program dan kerjasama untuk memberikan masukan terkait Standar Biaya Kegiatan dan menghindari terjadinya dobel akun terhadap kegiatan yang di sepakati dalam RPP dengan anggaran kegiatan dalam DIPA Balai Besar KSDA Jawa Barat.

e. RKT ditandatangani oleh Bidang KSDA Wilayah atau Bidang Teknis KSDA diketahui oleh Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat.

f. Apabila sampai dengan bulan Februari tahun berjalan RKT belum dapat disusun, Subbagian Program dan Kerjasama memberikan peringatan kepada mitra dengan tebusan bidang wilayah dan atau bidang teknis sampai peringatan 3 kali.

g. Dalam peringatan 3 kali mitra belum dapat menyusun RKT nya, maka Subbagian program memberitahukan kepada Mitra bahwa sesuai dengan pasal dalam PKS yang telah di tandatangani secara otomatis Naksah PKS dianggap tidak berlaku lagi dengan ditembuskan kepada Dirjen KSDAE dan Direktorat terkait.




1. Resiko yang akan diatasi : Evaluasi RKT belum tepat waktu dan sesuai ketentuan

2. Kebijakan Pengendalian : Penentuan tata waktu pelaksanaan evaluasi dengan

melibatkan seksi/subbagian terkait


a. Evaluasi RKT tahun berjalan dilakukan paling lambat bulan Desember tahun RKT, dilakukan bersama-sama oleh Subbagian Program dan Kerjasama dengan melibatkan seksi/subbagaian terkait.

b. Evaluasi RKT dilakukan untuk mengontrol realisasi kegiatan pada tahun berjalan baik dalam pertanggung jawaban administrasi keuangan maupun administrasi pelaporan kegiatannya. Hasil evaluasi di buat matrik dan risalah rapat pelaksanaan realisasi.

c. Dalam risalah rapat yang ditanda tanggani oleh pimpinan rapat dengan mitra, kegiatan yang belum terealisasi dicarry over pada RKT tahun selanjutnya.




1. Resiko yang akan diatasi : Laporan tahunan belum tepat waktu dan sesuai

ketentuan

2. Kebijakan Pengendalian : Penentuan tata waktu penyusunan laporan tahunan oleh

mitra setelah habis masa RKT


a. Laporan tahunan disusun oleh Mitra sebagai akibat dari dilaksanakannya kegiatan dalam RKT.

b. Laporan tahunan paling lambat bulan Januari setelah habis masa RKT tahun sebelumnya.

c. Laporan tahunan disampaikan kepada Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat.

d. Laporan tahunan di verifikasi bidang wilayah dan atau bidang teknis secara kelengkapan dan data dukungnya. Hasil telaahan dan pencermatan laporan dijadikan bahan masukan dalam pembahasan penyusunan RKT tahun berikutnya.




1. Resiko yang akan diatasi : Evaluasi Perjanjian Kerjasama belum tepat waktu dan

sesuai ketentuan

2. Kebijakan Pengendalian : Penentuan tata waktu penyusunan evaluasi kegiatan

dengan melibatkan seksi/subbagian terkait sebelum

berakhir masa berlaku PKS


a. Evaluasi akhir perjanjian kerjasama dilakukan paling lambat 3 bulan, dilakukan bersama-sama oleh Subbagian Program dan Kerjasama dengan melibatkan seksi/subbagaian terkait.

b. Evaluasi akhir perjanjian kerjasama dilakukan untuk mengontrol realisasi kegiatan kerjasama baik dalam pertanggung jawaban administrasi keuangan maupun administrasi pelaporan kegiatannya. Hasil evaluasi di buat matrik dan risalah rapat pelaksanaan realisasi.

c. Dalam risalah rapat yang ditanda tanggani oleh pimpinan rapat dengan mitra, realisasi kegiatan dapat dijadikan pertimbangan apabila mitra mengajukan perpanjangan perjanjian kerjasama baru setelah habis masa PKS nya.

d. Hasil evaluasi disampaikan kepada Dirjen KSDAE dan ditembuskan kepada Direktorat terkait seperlunya.




1. Resiko yang akan diatasi : Laporan akhir kerjasama belum tepat waktu dan sesuai

ketentuan

2. Kebijakan Pengendalian : Penentuan tata waktu penyusunan laporan akhir

kerjasama disusun oleh mitra setelah habis masa PKS


a. Laporan akhir kerjasama disusun oleh Mitra sebagai akibat dari dilaksanakannya kegiatan perjanjian kerjasama.

b. Laporan akhir kerjasama paling lambat 2 bulan setelah habis masa PKS.

c. Laporan akhir kerjasama disampaikan kepada Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat.

d. Laporan akhir kerjasama di verifikasi bidang wilayah dan atau bidang teknis secara kelengkapan dan data dukungnya. Hasil telaahan dan pencermatan laporan dijadikan bahan dalam penyusunan BAST barang/jasa terhadap perjanjian kerjasama yang menghasilkan Barang/Jasa akibat kegiatan PKS nya.

e. Laporan akhir kerjasama disampaikan kepada Dirjen KSDAE dan ditembuskan kepada Direktorat terkait.




1. Resiko yang akan diatasi : Berita Acara Serah Terima Barang belum sesuai

ketentuan

2. Kebijakan Pengendalian : BAST disusun berkoordinasi dengan Subbagian Umum

sebagai dasar pengurusan barang dalam SIMAK BMN

selanjutnya


a. BAST adalah Berita Acara Serah Terima baik berupa Barang dan atau Jasa yang dibuat mengacu kepada realisasi kegiatan selama masa perjanjian kerjasama.

b. Berita Acara Serah Terima dibuat oleh Subbagian Program dan Kerjasama dengan terlebih dahulu mendapatkan hasil verifikasi dari Subbagian Umum tentang penerimaan barang dan atau jasa terkait data jenis barang, harga perolehan, tahun perolehan, kondisi barang dan keterngan lain yang diperlukan dam BAST.

c. BAST ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat dengan Mitra.

d. BAST merupakan dasar untuk proses berikutnya yang dilakukan oleh Subbagian Umum dalam pencatatan Barang/Jasa dalam SIMAK BMN.




1. Resiko yang akan diatasi : Laporan rutin kesekretarian (bulanan, triwulan, semester)

dapat disusun tepat waktu, valid, akurat dan sesuai

ketentuan

2. Kebijakan Pengendalian : Penentuan tata waktu Penyampaian laporan rutin

kesekretarian (bulanan, triwulan, semester)


a. Kepala Balai Besar memerintahkan agar penyampaian laporan rutin kesekretariatan (bulanan, triwulan, semester) tepat waktu

b. Laporan rutin kesekretarian (bulanan, triwulan, semester) disusun Kepala SKW 1 s/d 6, Kepala Seksi P2, Kepala Seksi P3, Kasubbag Umum, Kasubbag Program dan Kerjasama, Kasubbag Data, Evlap paling lambat tanggal 3 setiap bulan berikutnya dari periode yang dilaporkan

c. Laporan rutin kesekretariatan (bulanan, triwulan, semester) diterima oleh Kabid KSDA Wilayah I s/d III, Kabag TU, Kabid Teknis paling lambat tanggal 3 setiap bulan berikutnya dari periode yang dilaporkan

d. Untuk mempercepat proses pelaporan, maka Laporan rutin kesekretariatan (bulanan, triwulan, semester) dilaporkan kepada Kabid KSDA Wilayah I s/d III, Kabag TU, Kabid

Teknis dapat berupa email,

e. Dokumen Laporan rutin kesekretariatan (bulanan, triwulan, semester) tetap dicetak dan dikirim ke Kabid KSDA Wilayah I s/d III, Kabag TU, Kabid Teknis

f. Laporan rutin kesekretariatan (bulanan, triwulan, semester) disampaikan oleh Kabid

KSDA Wilayah I s/d III, Kabag TU, Kabid Teknis kepada Kepala Balai Besar paling lambat tanggal 5 setiap bulan berikutnya dari periode yang dilaporkan

g. Kepala Balai Besar menurunkan disposisi laporan rutin kesekretariatan (bulanan, triwulan, semester) kepada Kabag TU paling lambat tanggal 6 setiap bulan berikutnya dari periode yang dilaporkan

h. Kabag TU memberikan disposisi laporan rutin kesekretariatan (bulanan, triwulan, semester) kepada Kasubbag Data, Evlap dan Kehumasan paling lambat tanggal 6 setiap bulan berikutnya dari periode yang dilaporkan

i. Kasubbag Data, Evlap dan Kehumasan memberikan disposisi laporan rutin kesekretariatan (bulanan, triwulan, semester) kepada operator/pengolah data paling lambat tanggal 6 setiap bulan berikutnya dari periode yang dilaporkan




1. Resiko yang akan diatasi : Format Laporan rutin kesekretariatan belum sesuai

ketentuan

2. Kebijakan Pengendalian : Penyusunan dan sosialisasi format laporan rutin

kesekretariatan (bulanan, triwulan, semester)


a. Kepala Bagian Tata Usaha memerintahkan Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan

untuk menyusun format laporan rutin kesekretariatan (bulanan, triwulan, semester) sesuai ketentuan

b. Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan memerintahkan staf operator/pengolah data untuk menyusun format laporan rutin kesekretariatan (bulanan, triwulan, semester) sesuai ketentuan

c. Staf operator/pengolah data untuk menyusun format laporan rutin kesekretariatan (bulanan, triwulan, semester) sesuai ketentuan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala

Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan disertai konsep memo Kepala Balai Besar

d. Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan menyampaikan format laporan rutin kesekretariatan (bulanan, triwulan, semester) yang telah disusun kepada Kepala Bagian Tata Usaha disertai konsep memo Kepala Balai Besar

e. Kepala Bagian Tata Usaha menyampaikan konsep memo dilampiri format laporan rutin kesekretariatan (bulanan, triwulan, semester) kepada Kepala Balai Besar untuk selanjutnya diedarkan kepada kabag/kabid lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat




1. Resiko yang akan diatasi : Pengolahan/input data Laporan rutin kesekretariatan oleh

petugas operator/ pengolah data terlalu lama

2. Kebijakan Pengendalian : Penentuan tata waktu Pengolahan/input data Laporan rutin

kesekretariatan oleh petugas operator/pengolah data


a. Laporan rutin kesekretariatan (bulanan, triwulan, semester) disusun oleh petugas operator/pengolah data paling lambat tanggal 9 setiap bulan berikutnya dari periode yang dilaporkan

b. Laporan rutin kesekretariatan (bulanan, triwulan, semester) diserahkan oleh petugas operator/pengolah data kepada Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan disertai surat pengantar kepada Setditjen KSDAE paling lambat tanggal 9 setiap bulan berikutnya dari periode yang dilaporkan

c. Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan menyerahkan Laporan rutin kesekretariatan

(bulanan, triwulan, semester) kepada Kepala Bagian Tata Usaha an. Kepala Balai Besar KSDA untuk ditandatangani paling lambat tanggal 9 setiap bulan berikutnya dari periode yang dilaporkan




1. Resiko yang akan diatasi : Pengiriman Laporan rutin kesekretariatan kepada

Setditjen KSDAE terlalu lama

2. Kebijakan Pengendalian : Penentuan tata waktu Pengiriman Laporan bulanan oleh

petugas pengolah surat keluar


a. Laporan rutin kesekretariatan (bulanan, triwulan, semester) dikirim oleh petugas pengolah surat keluar kepada Setditjen KSDAE paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya dari periode yang dilaporkan

b. Pengiriman Laporan rutin kesekretariatan (bulanan, triwulan, semester) kepada Setditjen KSDAE menggunakan fasilitas pengiriman yang cepat/kilat sehingga dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) hari sudah dapat diterima oleh Setditjen KSDAE




1. Resiko yang akan diatasi : Sumber data Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja

belum lengkap

2. Kebijakan Pengendalian : Penyusunan blanko isian Laporan Tahunan/Capaian

Rencana Kerja


a. Kepala Bagian Tata Usaha memerintahkan Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan untuk menyusun blanko isian Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja sesuai ketentuan

b. Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan memerintahkan staf operator/pengolah data untuk menyusun blanko isian Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja sesuai ketentuan

c. Staf operator/pengolah data untuk menyusun blanko isian Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja sesuai ketentuan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan disertai konsep Nota Dinas Kepala Bagian Tata Usaha

d. Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan menyampaikan format blanko isian Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja yang telah disusun kepada Kepala Bagian Tata Usaha disertai konsep Nota Dinas Kepala Bagian Tata Usaha

e. Kepala Bagian Tata Usaha menandatangani Nota Dinas dilampiri format blanko isian Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja untuk selanjutnya diedarkan kepada Kepala Subbagian Umum, Kepala Subbagian Program dan Kerjasama, Kepala Subbagian Data, Evlap dan Kehumasan, Kepala Seksi P2 dan Kepala Seksi P3

f. Blanko Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja diisi dan diserahkan oleh Kepala Subbagian Umum, Kepala Subbagian Program dan Kerjasama, Kepala Seksi P2 dan Kepala Seksi P3 kepada Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan paling lambat tanggal 31 setiap bulan Januari tahun berikutnya




1. Resiko yang akan diatasi : Pengolahan/input data Laporan Tahunan/Capaian

Rencana Kerja oleh petugas operator/pengolah data

terlalu lama

2. Kebijakan Pengendalian : Penentuan tata waktu Pengolahan/input data Laporan

Tahunan/Capaian Rencana Kerja oleh petugas

operator/pengolah data


a. Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja disusun oleh petugas operator/pengolah data paling lambat tanggal 15 setiap bulan Februari tahun berikutnya dari periode tahun yang dilaporkan

b. Laporan Tahunan/Capaian Rencana Kerja diserahkan kepada Kepala Balai Besar KSDA untuk ditandatangani paling lambat tanggal 15 setiap bulan Februari tahun berikutnya dari periode tahun yang dilaporkan




1. Resiko yang akan diatasi : Sumber data Laporan Statistik belum lengkap dan tidak

sesuai format

2. Kebijakan Pengendalian : Penyusunan blanko isian Laporan Statistik


a. Kepala Bagian Tata Usaha memerintahkan Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan untuk menyusun blanko isian Laporan Statistik sesuai ketentuan

b. Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan memerintahkan staf operator/pengolah data untuk menyusun blanko isian Laporan Statistik sesuai ketentuan

c. Staf operator/pengolah data untuk menyusun blanko isian Laporan Statistik sesuai ketentuan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan disertai konsep Nota Dinas Kepala Bagian Tata Usaha

d. Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan menyampaikan format blanko isian Laporan Statistik yang telah disusun kepada Kepala Bagian Tata Usaha disertai konsep Nota Dinas Kepala Bagian Tata Usaha

e. Kepala Bagian Tata Usaha menandatangani Nota Dinas dilampiri format blanko isian Laporan Statistik untuk selanjutnya diedarkan kepada Kepala Subbagian Umum, Kepala Subbagian Program dan Kerjasama, Kepala Subbagian Data, Evlap dan Kehumasan, Kepala Seksi P2 dan Kepala Seksi P3

f. Blanko Laporan Statistik diisi dan diserahkan oleh Kepala Subbagian Umum, Kepala Subbagian Program dan Kerjasama, Kepala Seksi P2 dan Kepala Seksi P3 kepada Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan paling lambat tanggal 28 setiap bulan Februari tahun berikutnya




1. Resiko yang akan diatasi : Pengolahan/input data Statistik oleh petugas

operator/pengolah data terlalu lama

2. Kebijakan Pengendalian : Penentuan tata waktu Pengolahan/input data Statistik

oleh petugas operator/pengolah data


a. Laporan Statistik disusun oleh petugas operator/pengolah data paling lambat tanggal 20 setiap bulan April tahun berikutnya dari periode tahun yang dilaporkan

b. Laporan Statistik diserahkan kepada Kepala Balai Besar KSDA untuk ditandatangani paling lambat tanggal 21 setiap bulan April tahun berikutnya dari periode tahun yang dilaporkan




1. Resiko yang akan diatasi : Sumber data Laporan Kinerja (LKj) belum lengkap dan

tidak sesuai format

2. Kebijakan Pengendalian : Penyusunan blanko isian Laporan Kinerja (LKj)


a. Kepala Bagian Tata Usaha memerintahkan Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan untuk menyusun blanko isian Laporan Kinerja (LKj) sesuai ketentuan

b. Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan memerintahkan staf operator/pengolah data untuk menyusun blanko isian Laporan Kinerja (LKj) sesuai ketentuan

c. Staf operator/pengolah data untuk menyusun blanko isian Laporan Kinerja (LKj) sesuai ketentuan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan disertai konsep Nota Dinas Kepala Bagian Tata Usaha

d. Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan menyampaikan format blanko isian Laporan Kinerja (LKj) yang telah disusun kepada Kepala Bagian Tata Usaha disertai konsep Nota Dinas Kepala Bagian Tata Usaha

e. Kepala Bagian Tata Usaha menandatangani Nota Dinas dilampiri format blanko isian Laporan Kinerja (LKj) untuk selanjutnya diedarkan kepada Kepala Subbagian Umum, Kepala Subbagian Program dan Kerjasama, Kepala Subbagian Data, Evlap dan Kehumasan, Kepala Seksi P2 dan Kepala Seksi P3

f. Blanko Laporan Kinerja (LKj) diisi dan diserahkan oleh Kepala Subbagian Umum, Kepala Subbagian Program dan Kerjasama, Kepala Seksi P2 dan Kepala Seksi P3 kepada Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan paling lambat tanggal 31 setiap bulan Januari tahun berikutnya




1. Resiko yang akan diatasi : Pengolahan/input data Laporan Kinerja (LKj) oleh petugas

operator/pengolah data terlalu lama

2. Kebijakan Pengendalian : Penentuan tata waktu Pengolahan/input data Laporan

Kinerja (LKj) oleh petugas operator/pengolah data


a. Laporan Kinerja (LKj) disusun oleh petugas operator/pengolah data paling lambat tanggal 15 setiap bulan Februari tahun berikutnya dari periode tahun yang dilaporkan

b. Laporan Statistik diserahkan kepada Kepala Balai Besar KSDA untuk ditandatangani paling lambat tanggal 15 setiap bulan Februari tahun berikutnya dari periode tahun yang dilaporkan




1. Resiko yang akan diatasi : Sumber data Laporan SIDAK belum lengkap dan tidak

sesuai format

2. Kebijakan Pengendalian : Penyusunan blanko isian Laporan SIDAK


a. Kepala Bagian Tata Usaha memerintahkan Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan untuk menyusun blanko isian Laporan SIDAK sesuai ketentuan

b. Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan memerintahkan staf operator/pengolah data untuk menyusun blanko isian Laporan SIDAK sesuai ketentuan

c. Staf operator/pengolah data untuk menyusun blanko isian Laporan SIDAK sesuai ketentuan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan disertai konsep Nota Dinas Kepala Bagian Tata Usaha

d. Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan menyampaikan format blanko isian Laporan SIDAK yang telah disusun kepada Kepala Bagian Tata Usaha disertai konsep Nota Dinas Kepala Bagian Tata Usaha

e. Kepala Bagian Tata Usaha menandatangani Nota Dinas dilampiri format blanko isian Laporan SIDAK untuk selanjutnya diedarkan kepada Kepala Subbagian Umum, Kepala Subbagian Program dan Kerjasama, Kepala Subbagian Data, Evlap dan Kehumasan, Kepala Seksi P2 dan Kepala Seksi P3

f. Blanko Laporan SIDAK diisi dan diserahkan oleh Kepala Subbagian Umum, Kepala Subbagian Program dan Kerjasama, Kepala Seksi P2 dan Kepala Seksi P3 kepada Kepala Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan paling lambat tanggal 31 setiap bulan berjalan




1. Resiko yang akan diatasi : Penyampaian Laporan Kegiatan tidak tepat waktu

2. Kebijakan Pengendalian : Penentuan tata waktu Penyusunan dan penyampaian

laporan kegiatan


a. Kepala Balai Besar memerintahkan agar penyampaian laporan kegiatan yang bersumber dari DIPA tepat waktu

b. Laporan kegiatan yang bersumber dari DIPA disusun oleh pelaksana kegiatan paling lambat 7 hari setelah selesai kegiatan

c. Laporan kegiatan dilaporkan kepada pejabat pemberi perintah (Kepala Balai Besar KSDA, Kepala Bidang KSDA Wilayah) paling lambat 7 hari setelah selesai kegiatan dalam bentuk dokumen

d. Kepala Bidang KSDA Wilayah I s/d III melaporkan rekapitulasi Laporan kegiatan beserta laporan kegiatnnya paling lambat setiap tanggal 5 setiap bulan berikutnya dari periode yang dilaporkan




1. Resiko yang akan diatasi : Penyimpanan dokumen data potensi lingkungan tidak rapi

2. Kebijakan Pengendalian : Penataan dokumen potensi lingkungan


a. Kepala Bidang Teknis menginstruksikan dan memerintahkan Kepala Seksi Pemanfaatan untuk menghimpun seluruh dokumen terkait data potensi lingkungan

b. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan menginstruksikan dan memerintahkan kepada staf pengolah data pemanfaatan dan pelayanan untuk menghimpun seluruh dokumen terkait data potensi lingkungan

c. Pengolah data pemanfaatan dan pelayanan menghimpun seluruh dokumen terkait data potensi

lingkungan dan menysun rekapitulasinya

d. Pengolah data pemanfaatan dan pelayanan melaporkan kepada Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan rekapitulasi seluruh dokumen terkait data potensi lingkungan yang telah dihimpun

e. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan melaporkan kepada Kepala Bidang Teknis rekapitulasi seluruh dokumen terkait data potensi lingkungan yang telah dihimpun.




1. Resiko yang akan diatasi : SOP pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan


2. Kebijakan Pengendalian : Disusunnya SOP pengembangan dan pemanfaatan jasa

lingkungan serta Juklak/juknis


a. Kepala Bidang Teknis menginstruksikan dan memerintahkan Kepala Seksi Pemanfaatan untuk

menyusun SOP serta juklak/juknis terkait pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan

b. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan menginstruksikan dan memerintahkan kepada staf analis data pemanfaatan dan pelayanan untuk untuk menyusun SOP serta juklak/juknis terkait

pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan

c. Analis data pemanfaatan dan pelayanan melakukan analisis data, aturan tentang

pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan menginventarisir hal-hal yang perlu disusun SOP dan juklak/juknisnya

d. Analis data pemanfaatan dan pelayanan melakukan penyusunan draft SOP dan juklak/juknis

e. Analis Pengolah data pemanfaatan dan pelayanan melaporkan kepada Kepala Seksi

Pemanfaatan dan Pelayanan draft SOP dan juklak/juknis pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan

f. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan melaporkan kepada Kepala Bidang Teknis draft SOP

dan juklak/juknis pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan ditingkat Balai Besar KSDA

g. SOP dan juklak/juknis pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan disahkan oleh Kepala Balai Besar KSDA




1. Resiko yang akan diatasi : Pemegang izin pemanfatan TSL tidak/ terlambat menyampaikan

kewajiban-kewajiban

2. Kebijakan Pengendalian : Dilaksanakannya monev/ bimtek serta teguran baik lisan

ataupun tulisan


a. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan menginstruksikan dan memerintahkan kepada staf pengolah/analis data pemanfaatan dan pelayanan untuk menginventarisir kewajiban pemegang izin pemanfatan TSL yang harus dipenuhi

b. Pengolah/analis data pemanfaatan dan pelayanan melakukan inventarisasi dan merekap kewajiban pemegang izin pemanfatan TSL yang harus dipenuhi (laporan bulanan, triwulan, tahunan dan laporan lainnya)

c. Analis Pengolah data pemanfaatan dan pelayanan melaporkan kepada Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan rekapitulasi hasil inventarisasi kewajiban pemegang izin pemanfatan TSL yang harus dipenuhi (laporan bulanan, triwulan, tahunan dan laporan lainnya)

d. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan menginventarisir pemegang izin pemanfaatan TSL yang belum/tidak melaporkan kewajibannya dan melaporkannya kepada Kepala Bidang Teknis.

e. Kepala Bidang Teknis melaporkan kepada Kepala Balai Besar KSDA daftar pemegang izin pemanfaatan TSL yang belum/tidak melaporkan kewajibannya, sekaligus menyampaikan surat teguran lisan maupun tulisan

f. Kepala Balai Besar KSDA memerintahkan staf untuk melakukan bimtek dan atau sekaligus menyampaikan surat teguran lisan maupun tulisan




1. Resiko yang akan diatasi : Kurangnya monitoring dan peringatan

2. Kebijakan Pengendalian : Peningkatan sistem monitoring dan pengawasan


a. Kepala Balai Besar KSDA memerintahkan Kepala Bidang Teknis dan Kepala Bidang KSDA Wilayah I s/d III untuk meningkatkan dan memperketat monitoring/pengawasan

pemanfataan TSL terkait identifikasi jenis TSL dan legalitas asal usul serta dokumen pendukungnya.

b. Kepala Bidang Teknis memerintahkan Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan, dan Kepala

Bidang KSDA Wilayah I s/d III memerintahkan Kepala SKW 1 s/d 6 untuk meningkatkan

dan memperketat monitoring/pengawasan pemanfataan TSL terkait identifikasi jenis TSL dan legalitas asal usul serta dokumen pendukungnya.

c. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan dan Kepala SKW 1 s/d 6 memerintahkan kepada

staf teknis untuk meningkatkan dan memperketat monitoring/pengawasan pemanfataan TSL

terkait identifikasi jenis TSL dan legalitas asal usul serta dokumen pendukungnya.




1. Resiko yang akan diatasi : SOP Pemanfaatan dan Pelayanan TSL belum

terdokumentasikan dengan baik

2. Kebijakan Pengendalian : Disusunnya SOP Pemanfaatan dan Pelayanan TSL serta

Juklak/juknis


a. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan menyusun draft SOP Pemanfaatan dan Pelayanan TSL sesuai dengan anggaran DIPA Tahun 2017

b. Pembahasan draft SOP Pemanfaatan dan Pelayanan TSL, untuk meminta masukan (saran-pendapat) dari Bidang KSDA Wilayah I s/d III, SKW 1 s/d 6 dan staf teknis

c. Melakukan perbaikan SOP Pemanfaatan dan Pelayanan TSL berdasarkan masukan (saran-pendapat) dari dari Bidang KSDA Wilayah I s/d III, SKW 1 s/d 6 dan staf teknis, selanjutnya dilakukan pembahasan finalisasi.

d. SOP ditandatangani Kepala Balai Besar KSDA

e. Dokumen Surat Keputusan tentang SOP Pemanfaatan dan Pelayanan TSL dan dilaporkan kepada Kasubag Umum serta petugas BMN untuk menjadi barang persediaan.

f. Sosialisasi SOP Pemanfaatan dan Pelayanan TSL.




1. Resiko yang akan diatasi : Waktu pengajuan permohonan sudah pada enjury time

sehingga pelayanan tidak maksimal.

2. Kebijakan Pengendalian : Memberikan pemahaman agar permohonan diajukan sedini

mungkin sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku


a. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan menyusun draft SOP Pelayanan perizinan dan

pemanfaatan TSL, yang di dalamnya terdapat proses surat masuk hingga terbit output pelayanan sesuai dengan anggaran DIPA Tahun 2017

b. Pembahasan draft SOP Pelayanan perizinan dan pemanfaatan TSL, untuk meminta masukan (saran-pendapat) dari Bidang KSDA Wilayah I s/d III, SKW 1 s/d 6 dan staf teknis

c. Melakukan perbaikan SOP Pelayanan perizinan dan pemanfaatan TSL berdasarkan masukan (saran-pendapat) dari dari Bidang KSDA Wilayah I s/d III, SKW 1 s/d 6 dan staf teknis, selanjutnya dilakukan pembahasan finalisasi.


e. Dokumen Surat Keputusan tentang SOP Pelayanan perizinan dan pemanfaatan TSL dan dilaporkan kepada Kasubag Umum serta petugas BMN untuk menjadi barang persediaan.

f. Sosialisasi SOP Pelayanan perizinan dan pemanfaatan TSL.




1. Resiko yang akan diatasi : Terlambatnya pendistribusian surat sehingga pelayanan

terlambat.

2. Kebijakan Pengendalian : Disusunnya SOP Pelayanan perizinan dan pemanfaatan TSL

serta Juklak/juknis


a. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan menyusun draft SOP Pelayanan perizinan dan

pemanfaatan TSL, yang di dalamnya terdapat proses surat masuk hingga terbit output pelayanan sesuai dengan anggaran DIPA Tahun 2017

b. Pembahasan draft SOP Pelayanan perizinan dan pemanfaatan TSL, untuk meminta masukan (saran-pendapat) dari Bidang KSDA Wilayah I s/d III, SKW 1 s/d 6 dan staf teknis

c. Melakukan perbaikan SOP Pelayanan perizinan dan pemanfaatan TSL berdasarkan masukan (saran-pendapat) dari dari Bidang KSDA Wilayah I s/d III, SKW 1 s/d 6 dan staf teknis, selanjutnya dilakukan pembahasan finalisasi.


e. Dokumen Surat Keputusan tentang SOP Pelayanan perizinan dan pemanfaatan TSL dan dilaporkan kepada Kasubag Umum serta petugas BMN untuk menjadi barang persediaan.

f. Sosialisasi SOP Pelayanan perizinan dan pemanfaatan TSL.




1. Resiko yang akan diatasi : Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan pelaporan tidak

jelas

2. Kebijakan Pengendalian : Membuat SK pembagian tugas terkait pelaksanaan dan

pelaporan pemberdayaan masyarakat


a. Kepala Bidang Teknis KSDA memerintahkan Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan menyusun draft SK Pembagian Tugas dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

b. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan memerintahkan staf teknis untuk menyusun draft SK Pembagian Tugas dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

c. Staf teknis untuk menyusun draft SK Pembagian Tugas dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan

d. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan melaporkan draft SK Pembagian Tugas dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kepada Kepala Bidang Teknis KSDA untuk selanjutnya dilakukan pembahasan

e. SK Pembagian Tugas dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang telah diperbaiki berdasarkan hasil pembahasan selanjutnya di tandatangani oleh Kepala Balai Besar KSDA

f. Dokumen SK Pembagian Tugas dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disitribusikan dan disosialisasikan ke Bidang KSDA Wilayah I s/d III dan SKW 1 s/d 6




1. Resiko yang akan diatasi : Sering telatnya laporan data permasalahan gangguan

keamanan kawasan dari wilayah

2. Kebijakan Pengendalian : Penentuan tata waktu penyampaian laporan data

permasalahan gangguan keamanan kawasan dari

wilayah


a. Kepala Bidang Teknis KSDA memerintahkan Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengamanan menyusun tata waktu penyampaian laporan data permasalahan gangguan keamanan kawasan

b. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan memerintahkan staf teknis untuk menyusun tata waktu penyampaian laporan data permasalahan gangguan keamanan kawasan

c. Staf teknis menyusun draft Memo Kepala Balai Besar perihal tata waktu penyampaian laporan data permasalahan gangguan keamanan kawasan dan melaporkannya kepada Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengamanan

d. Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengamanan melaporkan draft Memo Kepala Balai Besar perihal tata waktu penyampaian laporan data permasalahan gangguan keamanan kawasan kepada Kepala Bidang Teknis KSDA

e. Draft Memo Kepala Balai Besar perihal tata waktu penyampaian laporan data permasalahan gangguan keamanan kawasan yang telah diperbaiki berdasarkan hasil pencermatan selanjutnya di tandatangani oleh Kepala Balai Besar KSDA

f. Memo Kepala Balai Besar perihal tata waktu penyampaian laporan data permasalahan gangguan keamanan kawasan, selanjutnya disitribusikan dan disosialisasikan ke Bidang KSDA Wilayah I s/d III dan SKW 1 s/d 6




1. Resiko yang akan diatasi : SOP pelaporan data perlindungan dan pengamanan hutan


2. Kebijakan Pengendalian : Disusunnya SOP pelaporan data perlindungan dan

pengamanan hutan serta Juklak/juknis


a. Kepala Bidang Teknis KSDA memerintahkan Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengamanan menyusun tata waktu penyampaian laporan data permasalahan gangguan keamanan kawasan

b. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan memerintahkan staf teknis untuk menyusun tata waktu penyampaian laporan data permasalahan gangguan keamanan kawasan

c. Staf teknis menyusun draft Memo Kepala Balai Besar perihal tata waktu penyampaian laporan data permasalahan gangguan keamanan kawasan dan melaporkannya kepada Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengamanan

d. Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengamanan melaporkan draft Memo Kepala Balai Besar perihal tata waktu penyampaian laporan data permasalahan gangguan keamanan kawasan kepada Kepala Bidang Teknis KSDA

e. Draft Memo Kepala Balai Besar perihal tata waktu penyampaian laporan data permasalahan gangguan keamanan kawasan yang telah diperbaiki berdasarkan hasil pencermatan selanjutnya di tandatangani oleh Kepala Balai Besar KSDA

f. Memo Kepala Balai Besar perihal tata waktu penyampaian laporan data permasalahan gangguan keamanan kawasan, selanjutnya disitribusikan dan disosialisasikan ke Bidang KSDA Wilayah I s/d III dan SKW 1 s/d 6




1. Resiko yang akan diatasi : Sering telatnya laporan data permasalahan kebakaran

hutan dan lahan dari wilayah

2. Kebijakan Pengendalian : Penentuan tata waktu penyampaian laporan data

permasalahan kebakaran hutan dan lahan dari wilayah


a. Kepala Bidang Teknis KSDA memerintahkan Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengamanan menyusun tata waktu penyampaian laporan data permasalahan kebakaran hutan dan lahan

b. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan memerintahkan staf teknis untuk menyusun tata waktu penyampaian laporan data permasalahan kebakaran hutan dan lahan

c. Staf teknis menyusun draft Memo Kepala Balai Besar perihal tata waktu penyampaian laporan data permasalahan kebakaran hutan dan lahan dan melaporkannya kepada Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengamanan

d. Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengamanan melaporkan draft Memo Kepala Balai Besar perihal tata waktu penyampaian laporan data permasalahan kebakaran hutan dan lahan kepada Kepala Bidang Teknis KSDA

e. Draft Memo Kepala Balai Besar perihal tata waktu penyampaian laporan data permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang telah diperbaiki berdasarkan hasil pencermatan selanjutnya di tandatangani oleh Kepala Balai Besar KSDA

f. Memo Kepala Balai Besar perihal tata waktu penyampaian laporan data permasalahan kebakaran hutan dan lahan, selanjutnya disitribusikan dan disosialisasikan ke Bidang KSDA Wilayah I s/d III dan SKW 1 s/d 6




1. Resiko yang akan diatasi : Penyimpanan dokumen data kebakaran hutan dan lahan

kawasan belum rapi

2. Kebijakan Pengendalian : Penataan penyimpanan dokumen data kebakaran hutan

dan lahan kawasan belum rapi


a. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan memerintahkan staf teknis perlindungan untuk menata penyimpanan dokumen data kebakaran hutan dan lahan kawasan berdasarkan wilayah kerja

b. Staf teknis perlindungan menata penyimpanan dokumen data kebakaran hutan dan lahan kawasan berdasarkan wilayah kerja




1. Resiko yang akan diatasi : SOP pelaporan data kebakaran hutan dan lahan belum

terdokumentasi dengan baik

2. Kebijakan Pengendalian : Disusunnya SOP pelaporan data kebakaran hutan dan

lahan serta Juklak/juknis


a. Kepala Bidang Teknis KSDA memerintahkan Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengamanan menyusun tata waktu penyampaian laporan data data kebakaran hutan dan lahan

b. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan memerintahkan staf teknis untuk menyusun tata waktu penyampaian data kebakaran hutan dan lahan

c. Staf teknis menyusun draft Memo Kepala Balai Besar perihal tata waktu penyampaian laporan data kebakaran hutan dan lahan dan melaporkannya kepada Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengamanan

d. Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengamanan melaporkan draft Memo Kepala Balai Besar perihal tata waktu penyampaian laporan data kebakaran hutan dan lahan kepada Kepala Bidang Teknis KSDA

e. Draft Memo Kepala Balai Besar perihal tata waktu penyampaian laporan data kebakaran hutan dan lahan yang telah diperbaiki berdasarkan hasil pencermatan selanjutnya di tandatangani oleh Kepala Balai Besar KSDA

f. Memo Kepala Balai Besar perihal tata waktu penyampaian laporan data kebakaran hutan dan lahan, selanjutnya disitribusikan dan disosialisasikan ke Bidang KSDA Wilayah I s/d III dan SKW 1 s/d 6




1. Resiko yang akan diatasi : Masih terjadinya gangguan terhadap kawasan

2. Kebijakan Pengendalian : Penyusunan SOP pengamanan kawasan konservasi


a. Kepala Bidang Teknis KSDA memerintahkan Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengamanan menyusun SOP pengamanan kawasan konservasi

b. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan memerintahkan staf teknis perlindungan untuk menyusun draft SOP pengamanan kawasan konservasi

c. Staf teknis menyusun draft SOP pengamanan kawasan konservasi dan melaporkannya kepada Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengamanan

d. Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengamanan melaporkan draft SOP pengamanan kawasan konservasi kepada Kepala Bidang Teknis KSDA

e. SOP pengamanan kawasan konservasi yang telah diperbaiki berdasarkan hasil pembahasan selanjutnya di tandatangani oleh Kepala Balai Besar KSDA

f. SOP pengamanan kawasan konservasi, selanjutnya disitribusikan dan disosialisasikan ke Bidang KSDA Wilayah I s/d III dan SKW 1 s/d 6


Desain Sistem Pengendalian Intern Pemerintah-BBKSDA JABARbbksdajabar.ksdae.menlhk.go.id/wp-content/uploads/2017/08/SPIP... · A. Identifikasi Risiko Identifikasi risiko adalah mencari

Documents