Top Banner
Disampaikan dalam Rapat Kerja Rencana Pemanfaatan DAK Bidang LH TA-2014 Jakarta, 14 Oktober 2014 Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas
29

Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

Oct 22, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

Disampaikan dalam Rapat Kerja Rencana Pemanfaatan DAK Bidang LH TA-2014

Jakarta, 14 Oktober 2014

Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kementerian PPN/Bappenas

Page 2: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

OUTLINE

I. RT RPJMN 2015-2019

II. RT RPJMN 2015-2019 BIDANG SDALH

III. RENCANA DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Page 3: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

1. RT RPJMN 2015-2019

Page 4: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

Arahan RPJPN 2005-2025

Merupakan amanat dari misi ke enam RPJPN 2005-2025, yaitu: “mewujudkan Indonesia asri dan lestari”

1. Memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi;

2. Meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan;

3. Memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan;

4. Memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan;

5. Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan

Page 5: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

RPJMN 2015-2019 Dalam Kerangka RPJPN 2005-2025

Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

(UU 17 TAHUN 2007)

Page 6: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

ARAHAN RPJPN UNTUK RPJMN 2015-2019

ARAHAN UMUM

Pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan:

a. keunggulan sumber daya alam;

b. sumber daya manusia berkualitas; serta

c. kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat

ARAHAN TERKAIT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Memantapkan pembangunan berkelanjutan yang tercermin oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan;

2. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam, diimbangi dengan: upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat;

3. Mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Page 7: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

3 HAL STRATEGIS DALAM RT RPJMN 2015-2019

1. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

2. POTENSI BONUS DEMOGRAFI

3. PERLUNYA MENJAGA TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI

7

Page 8: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

Keberlanjutan Pembangunan: Keseimbangan 3 Pilar Pembangunan dan Tata Kelola yang Akuntabel

PILAR SOSIAL (PEOPLE)

1. Pemerataan 2. Kesehatan 3. Pendidikan 4. Keamanan 5. Perumahan 6. Kependudukan

PILAR EKONOMI (PROFIT) 1. Struktur Ekonomi 2. Pola Konsumsi dan

Produksi 3. Ketahanan Pangan 4. Ketahanan Energi 5. Infrastruktur/

Konektivitas

PILAR LINGKUNGAN (PLANET)

1. Atmosfir 2. Tanah 3. Pesisir dan Laut 4. Peairan dan SD Air 5. Keaneka-ragaman

Hayati

PILAR TATA KELOLA (GOVERNANCE)

1. Kelembagaan 2. Kapasitas

Lembaga dan Pelaku

Framework for Construction of Sustainable Development Indicators, September, 2001

MDG dan Post-2015 Development

Agenda

Kerangka Regulasi, Kelembagaan dan

Pemberantasan Korupsi Ekonomi Hijau Lingkungan dan

Keanekaragaman Hayati

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : Bukan Lagi Pilihan, Namun Menjadi Keharusan

Sustainable businesses:

(i) Pemperhatikan “planet” teknologi bersih, efisiensi bahan (daur ulang, hemat bahan dan energi),

limbah nol atau minimal (pengelolaan limbah), penggunaan bahan terbarukan;

(ii) Pertumbuhan (profit) terus meningkat dan dilakukan oleh banyak pelaku/inklusif;

(iii) Secara sosial acceptable/dapat diterima- sejalan dengan kondisi sosial masyarakat, terutama

masyarakat sekitarnya.

Page 9: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

PELUANG (KALAU DITANGANI TEPAT): BONUS DEMOGRAFI (BD)

• BD: PROPORSI USIA PRODUKTI > USIA NON PRODUKTIF (USIA SEKOLAH DAN LANSIA)

• KALAU DISIAPKAN DENGAN BENAR AKAN MENJADI BONUS – KALAU TIDAK AKAN MENJADI BEBAN/LIABILITIS

• BONUS: KALAU BEKERJA - PRODUKTIF DAN BISA MENABUNG

BD tidak otomatis, harus ada kebijakan tepat, terutama:

– KUALITAS SDM: terdidik dan sehat dan terampil (produktif) AKAN PRODUKTIF – KERJA DAN MENABUNG

– JUMLAH TIDAK MELEDAK _ USIA DINI PADA SAAT TAHUN BONUS TIDAK MEMBESAR – PENGENDALIAN PENDUDUK

– STRUKTUR EKONOMI MEMBERI RUANG USIA PRODUKTIF UNTUK BEKERJA PRODUKTIF, BEKERJA DAN KAYA (PENDAPATAN TIDAK HABIS DIKONSUMSI), KELEBIHAN DITABUNG – TIDAK BOROS

Windows of Opportunity

Slide - 9

Page 10: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

RPJM 2 RPJM 3** RPJM 4

Pertumbuhan PDB 6 - 8 % per tahun

PDB per kapita 2013 : Sktr USD 4.000 2019: Sktr USD 7.000 2025: > USD 12.000

Kemiskinan 2013 : 11,47% 6 - 8 % per tahun < 5 %

Pengangguran 2013: 6,25% 5-5,5% < 5 %

MENJAGA PERTUMBUHAN EKONOMI TETAP TINGGI (mencegah MIT)

2015 2020 2025 2030 2010

Threshold Middle Income Trap USD 12.000

BONUS DEMOGRAPHIC 2010 2030

Slide - 10

Page 11: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

KERANGKA TEKNOKRATIK RPJMN 2015 – 2019 MENGUATKAN LANDASAN UNTUK KELUAR DARI MIDDLE INCOME TRAP (MIT)

Keluar dari MIT Jangka Panjang :

Tercapai tahun 2030 apabila

Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun

RT-RPJMN 2015 – 2019

Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek

Sangat penting untuk

menguatkan fondasi keluar MIT

Tidak boleh meleset masa 5 tahun

Ke depan.

Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change Polhukam Ekonomi Kesra Lingkungan

-Tranfromasi

Struktur

-Resiliensi

-Infrastruktur

-Inovasi

-RB

- Tertib hukum

-Anti korupsi

-Demokrasi

-Stabilitas DN

Daerah

-Mutu SDM

-Kemiskinan

-Pemerataan

-Employment

-BPJS

-Pengelolaan

SDA dan biodiv

-Kelautan

-Mitigasi

adaptasi PI

-Pemerataan

-SPM terpenuhi

-Urbanisasi

- Pelaksanaan

Desentralisasi

Kerangka

Pendanaan :

APBN dan Non

Kerangka

Regulasi

Kerangka

Kelembagaan

• Membutuhkan

Comprehensif reform

• Not BAU (out the box)

• Prinsip berkelanjutan

• Terpadu tidak sendiri-

sendiri

Delivery Mechanism

Slide - 11

Page 12: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

PENCERMINAN KONKRIT PB DALAM RT RPJMN 2015-2019

1. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN:

Setiap bidang pembangunan menerapkan prinsip berkelanjutan indikator outcome IKLH

2. PROGRAM LINTAS BIDANG PERUBAHAN IKLIM:

Setiap sektor memiliki program dan kegiatan untuk melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

12

Page 13: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

Pengembangan Indeks Pembangunan Berkelanjutan (IPB)

• Indikator Lingkungan Hidup yang ada dan mulai digunakan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kualitas air, udara dan lahan (hutan)

• Indikator/Indeks Pembangunan yang ada belum bisa menggambarkan pencapaian pembangunan berkelanjutan Indeks Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Mikro

Penyempurnaan IKLH

Indikator Makro (blm)

PDRB Hijau

Genuine Saving

Indikator Meso (blm)

Indeks Pembangunan Berkelanjutan

Page 14: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

Penanganan Perubahan Iklim

KOMITMEN INDONESIA: PENURUNAN EMISI • Tahun 2020 Emisi Turun Sebesar 26% dari BAU dengan Usaha Sendiri • Emisi Turun Sebesar 41% Jika Mendapatkan Dukungan Internasional

UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN: PENURUNAN EMISI GRK (MITIGASI): di 5 Sektor Prioritas (1) Kehutanan (2) Lahan Gambut (3) Pertanian (4) Energi dan trasnportasi, (5) Industri dan Limbah PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN IKLIM - ADAPTASI:

Khususnya di 15 Daerah Rentan (percontohan RAN-API)

Daerah Percontohan Kegiatan RAN-API : 1 Provinsi Bali 2 Kota Semarang 3 Kota Pekalongan 4 Provinsi Jawa Barat 5 Kota Blitar 6 Kota Bandar Lampung 7 Provinsi Jawa Timur 8 Kabupaten Malang 9 Kota Batu 10 Kota Malang 11 Provinsi Nusa Tenggara Barat 12 Pulau Lombok 13 K ota Tarakan 14 Provinsi Sumatera Selatan 15 Provinsi Sumatra Utara

Page 15: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

15

TEMA, AGENDA DAN ISU STRATEGIS NASIONAL

TEMA: PEMBANGUNAN NASIONAL YANG KUAT, INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

6 AGENDA PEMBANGUNAN

ECONOMI (16 IS, 4 KLASTER/KLP)

SDA DAN LH SERTA

PENGELOLAAN BENCANA

(4 IS)

42 ISU STRATEGIS (IS)

POHUK, HANKAM (7 SI)

KESEJAHTERAAN RAKYAT (5 SI)

PEMBANGUNAN WILAYAH (5 SI)

PEMBANGUNAN KELAUTAN (5 SI)

PENGARUSUTAMAAN: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN outcome – IKLH. PROGRAM LINTAS BIDANG : PERUBAHAN IKLIM

Page 16: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL

BIDANG SASARAN POKOK

EKONOMI Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang tinggi

LINGKUNGAN HIDUP

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan

POLITIK Meningkatnya kualitas demokrasi

HUKUM Terwujudnya sistem peradilan pidana dan perdata yang efisien, efektif, dan akuntabel

HANKAM Meningkatnya kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional

TATA KELOLA DAN RB

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif, dan efisien

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Menurunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar penduduk di berbagai wilayah

KEWILAYAHAN Menurunnya tingkat kesenjangan antar-wilayah

PEMBANGUNAN KELAUTAN

Terwujudnya pengembangan ekonomi kelautan yang didukung pengembangan SDM dan Iptek

16

Page 17: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

Sasaran Pokok RT RPJMN 2015-2019 Bidang Lingkungan Hidup

Pembangunan Base Line 2014 Sasaran 2019

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca

15,5% 26%

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

63,0 – 64,0 66,5 – 68,5

Tambahan Rehabilitasi Hutan

2 juta ha (dalam dan luar kawasan)

750 ribu ha (dalam kawasan)

Page 18: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

II. RT RPJMN 2015-2019 BIDANG SDA DAN LH

Page 19: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

ARAH KEBIJAKAN SDALH DI DALAM AGENDA BIDANG EKONOMI

1. KETAHANAN PANGAN

2. KETAHANAN ENERGI

3. KETAHANAN AIR

4. PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS SDALH:

a. Peningkatan nilai tambah pertanian, kehutanan dan perikanan, dan pertambangan

b. Pengembangan nilai ekonomi biodiversity

c. Pengembangan ekonomi jasa lingkungan.

19

Page 20: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

Arah Kebijakan AGENDA PEMBANGUNAN SDA DAN LH

1. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan

• Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan melalui penataan batas, pemetaan dan penetapan, yang melibatkan berbagai pihak

• Membentuk dan mewujudkan unit manajemen hutan yang handal • Meningkatkan kapasitas pengelola KPH • Meningkatkan sarana dan prasarana KPH • Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk

masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan • Meningkatkan konservasi kawasan hutan dan pengelolaan hutan lindung,

2. Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

• Penguatan Sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup • Peningkatan kualitas lingkungan hidup • Penguatan sistem insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan hidup • Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan • Penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi) • Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan • Penguatan pendanaan lingkungan hidup dan kerjasama kementerian/lembaga,

pemerintah daerah dan swasta 20

Page 21: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

Arah Kebijakan AGENDA PEMBANGUNAN SDA DAN LH

3. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana

• Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM penanggulangan bencana • Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan

dini dalam menghadapi bencana • Edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat tentang pengurangan risiko

bencana; • Peningkatan partisipasi dan peran serta multi-pihak dalam penanggulangan

bencana;

4. Penyediaan informasi iklim dan kebencanaan

• Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini, MKG dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim dan kebencanaan yang berkesinambungan

21

Page 22: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

UPAYA LAIN YG SEDANG DILAKUKAN

22

1. PENGEMBANGAN MEKANISME PEMANTAUANKUALITAS LH

2. PENGEMBANGAN UKURAN:

a. Basis data untuk mengukur deplesi

b. Data and indikators untuk kualitas LH – berkaitan dengan perilaku, program dan kegiatan dalam pembangunan nasional – penting untuk menghubungkan program-kegiatan-lembaga bertangung jawab dan pendanaan Pemda – KLH – BPS survey LH

c. Data Kualitas LH – daya dukung: data hasil KLHS MP3EI Peta Daya Dukung (kualitas) LH Map of Eco-region

3. Perlu berbagai Best practices: di berbagai sektor, utk basis perluasan

4. Kapasitas dan kemampuan: mengukur, memantau, penegakan hukum LH/enforcement.

BPLH Kab/kota BPLHD Provinsi Kantor Eko-Region (6) Kementerian

Lingkungan Hidup

Page 23: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

III. DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Page 24: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

DAK tidak terpisahkan dari kebijakan dan pendanaan bidang LH

1. Di tingkat Pusat sedang dan masih terus akan dilakukan:

a. Penguatan pendataan (KLH-BPS-BAPPENAS) dan pengembangan indikator LH sebagai indikator pembangunan nasional

b. Indikator LH harus menjadi dasar untuk penegakan hukum LH – basis data kualitas LH

c. Peningkatan kapasitas lembaga dan SDM pengelola kualitas LH dan pelestarian SDA penting dan harus dilakukan terus menerus

2. Di tingkat Daerah:

a. Pemantauan perilaku masyarakat terutama pelaku usaha: kapasitas lembaga (metoda, data dan indikator/ukuran serta kemampuan SDM)

b. Penegakan hukum LH bersama dengan Pemerintah

c. Akumulasi data hasil pemantauan ke dalam basis data daerah nasional mencerminkan DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP

24

Page 25: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

Kerangka Pemantauan Kualitas LH

KLH

KANTOR EKO REGION

BPLH

BPLH

KANTOR EKO-REGION

BPLH

25

Dana dekonsentrasi

DAK DAN APBD

APBN UTK KLH

PEMANTAUAN PERILAKU LH

PETA DAYA DUKUNG LH UTK REGION

IKLH (NASIONAL DAN PROVINSI) BASIS DATA LH

NASIONAL

Page 26: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

26

Tema RKP 2015 : Masa Transisi Perencanaan Pembangunan Nasional

Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

RKP 2014 :

RKP 2010 PEMULIHAN

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN

PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT

RKP 2012 PERCEPATAN DAN

PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG

BERKUALITAS, INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

RKP 2013 MEMPERKUAT

PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI

PENINGKATAN DAN PERLUASAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

RKP 2011 PERCEPATAN

PERTUMBUHAN EKONOMI YANG

BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA

KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH

Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Peningkatan Daya Saing Nasional

RKP 2015 :

Page 27: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

1. Memanfaatkan pagu nasional DAK secara lebih optimal dalam mendukung pencapaian prioritas nasional;

2. Mendukung program yang menjadi prioritas nasional di dalam RKP 2015 sesuai dengan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) dan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting);

3. Membantu daerah-daerah yang memiliki keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai SPM dalam rangka pemerataan pelayanan dasar publik;

4. Meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegaitan DAK di daerah;

5. Mendukung SPM kegiatan yang terkait dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;

6. Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan/institusi pengelolaan lingkungan hidup di daerah, melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan hidup.

Arah Kebijakan DAK Bidang LH 2015

Page 28: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

Ruang Lingkup dan Prioritas Lokasi DAK Bidang LH 2015

Ruang Lingkup:

a) Pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup;

b) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup;

c) Dukungan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan

d) Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Prioritas Lokasi:

Daerah yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS);

Daerah dengan tingkat pencemaran air yang tinggi;

Daerah yang neraca persediaan airnya defisit;

Daerah yang tidak memiliki instalasi pengolahan limbah rumah tangga/industri UKM dan medis;

Daerah dengan volume sampah tinggi;

Daerah dengan pencemaran udara tinggi; dan

Daerah dengan jumlah industri pencemar yang besar.

Perlu sinkronisasi dengan daerah percontohan dalam RAN-API: Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Blitar, Kota Bandar Lampung, Kota Batu, Kota Malang, Kota Tarakan, dan Kabupaten Malang.

Page 29: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...

TERIMA KASIH