Home >Education >DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AW

DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AW

Date post:27-Jul-2015
Category:
View:70 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Transcript:

1. Materi: Pengertian Umum Demokrasi Aspek-aspek Demokrasi Fungsi Demokrasi Mekanisme Demokrasi Pancasila PENGAMPU: Drs.H. DJOKO ADI WALUJO, S.T.,M.M.,DBA Demokrasi TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Mahsiswa Memahami Demokrasi Dalam Kehidupan Kenegaraan TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS 1. Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian Demokrasi sebagai dasar kehidupan kenegaraan 2. Mahasiswa dapat menjelaskan Aspek-aspek Demokrasi dalam kehidupan berbagsa dan bernegara 3. Mahasiswa dapat menjelaskan Fungsi Demokrasi 4. Mahasiswa dapat menjelaskan 2. 2 DEMOKRASI 1. Pengantar : emokrasi adalah suatu wacana yang dikembangkan dengan maksud agar dapat menampung segenap aspirasi yang terdapat dalam masyarakat. Karena suatu keinginan kuat agar aspirasi yang berkembang dalam masyarakat tertampung, maka didengungkan suatu kata keramat untuk menyemangati keinginan tersebut, Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ungkapan keramat tadi menggambarkan kekuatan yang dimiliki oleh rakyat, manakala tidak diberikan ruang untuk sublemasi, atau kanalisasi, maka kekuatan tersebut akan berubah menjadi kekuatan yang tidak dapat dibendung [people power]. Secara epistemology istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, terbentuk dari dua kata, yakni demos dan kratos,krachten artinya kekuatan atau kekuasaan rakyat. Selanjutnya melahirkan pengertian rakyat berkuasa atau pemerintahan dari rakyat. Saat ini, demokrasi telah menjadi suatu system pemerintahan yang paling popular dipermukaan bumi. Hampir semua negara di dunia menyatakan pemerintahannya berlandaskan demokrasi. 2 PENGERTIAN UMUM DEMOKRASI emokrasi menurut Abraham Lincoln [1863] didefinisikan secara sederhana dan cukup popular, yakni pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat.(government of the people, by people, for people). Intinya demokrasi adalah suatu tata pemerintahan dimana rakyat baik secara langsung maupun tidak, berkuasa dan berdaulat penuh. Demokrasi harus dilihat dari dua dimensi, yakni: pertama adalah dimensi subtansial, demokrasi akan dapat ditegakkan bila nilai-nilai dan budaya memungkinkan rakyat dapat memiliki kedaulatan dalam arti yang sesungguhnya. Misalnya, kebebasan dan budaya menghormati kebebasan orang lain, adanya pluralisme dan toleransi, anti kekerasan. Kedua, dimensi prosedural, demokrasi dapat ditegakkan manakala prosedur-prosedur formal memungkinkan nilai dan budaya yudikatif yang independen, adalah termasuk bagian dari aspek-aspek prosedural demokrasi. Definisi lain menyatakan sebuah demokrasi dibatasi sebagai government of rule by people. D D 3. 3 BEBERAPA PENDAPAT MENYATAKAN DEMOKRASI SEBAGAI BERIKUT: BUNGKARNO Demokrasi akan hidup jika negara tidak dicampuradukkan dengan agama, dan sebaliknya akan ada kerugian [demokrasi] jika keduanya dicampuradukkan. PAK HARTO Demokrasi Pancasila berarti demokrasi, kedaulatan rakyat yang dijiwai dan dintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa menggunakan hak-hak demokrasi selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, menjujung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia menjamin dan mempersatukan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokarsi pancasila berpangkal tolak dari paham kekeluargaan dan gotong royong. BUNG HATTA Demokrasi adalah system terbaik kerena dalam system ini rakyatbisa menentukan nasibnya sendiri. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat, dimana didalamnya berlaku hak rakyat untuk menentukan pucuk pemerintahan negeri, kota dan desa. Karena inilah demokrasi menjadi sistem yang paling manusiawi. GUS DUR: Bahwa demokrasi adalah : 1. Suatu sistem dan nilai yang mendukung peradaban tinggi 2. Melindungi mereka yang minoritas dan berpendapat berbeda dari kelompok mayoritas 3. Mempersatukan beragam arah kecenderungan kekuatan kekuatan bangsa 4. Mengubah ketercerai-beraian arah masing-masing kelompok menjadi berputar bersama-sama menuju arah kedewasaan, kemajuan dan integritas bangsa. 4. 4 AMIEN RAIS Bahwa demokrasi merupakan: 1. bentuk vital dan terbaik pemerintahan yang mungkin diciptakan, dan merupakan doktrin politik luhur yang akan memberikan manfaat bagi banyak orang. 2. sebagai sistem politik dan pemerinthan dianggap mempunyai akar sejarah yang panjang sampai ke zaman Yunani kuno, sehingga ia tahan bantingan zaman dan menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil 3. sistem yang paling alamiah dan manusiawi. MEGAWATI Ciri dari demokrasi, berjiwa besar menerima perbedaan pendapat, apalagi kritik. Kesepakatan dan keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat dalam arti sebenarnya. Sebenarnya musyawarah untuk mufakat itu adalah implementasi dari persatuan dan kesatuan. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Dalam hal ini demokrasi memiliki arti sebagai pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakukan sama bagi semua warga negara di depan hukum. Untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan demokratis adalah dengan meningkatkan keadilan sosial. Juga mendorong persamaan kesempatan tanpa diskriminasi serta tanpa meninggalkan kepedulian kepada kelompok miskin dan kaum lemah. JOKO WIDODO: Demokrasi menurut kami adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya, 5. 5 BJ HABIBIE: Demokrasi bukanlah suatu kebebasan untuk memperebutkan kekuasaan seperti yang terjadi dalam kehidupan politik Indonesia saat ini. Demokrasi yang sesungguhnya adalah untuk membangun peradaban dan kebudayaan umat manusia, guna menuju kehidupan yang lebih baik. PRABOWO SUBIANTO: Demokrasi sebagai alat, sebagai tangga untuk mewucita-cita yaitu menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera TAN MALAKA: Tan Malaka menjelaskan, tiap-tiap rapat mesti terbuka seluas- luasnya dan menurut kebiasaan yang pasti. Di situ, laki-laki dan perempuan mempunyai hak bicara sepenuh-penuhnya yang, dengan cara bagaimanapun, tak boleh dikurangi. Baik terhadap perkara daerah atau nasional, undang-undanglah yang berkuasa setinggi-tingginya. 3. Nilai Fundamental Demokrasi Demokrasi akan terwujud jika diletakkan pada tataran nilai fundamentalnya. Adapun nilai fundamental yang dimaksud anatara lain: 1. Hak-hak asasi 2. Kebebasan asasi 3. Keadilan 4. Persamaan 5. Keterbukaan 6. 6 Hak Asasi. Mengapa hak asasi merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi dalam dekokrasi?. Karena tanpa melaksanakan hak asasi maka dapat dikatakan demokrasi mengalami stagnasi. Hak asasi menempatkan nilai universal sebagaimana yang dijadikan tataran demokrasi, sehingga dengan memberikan penghargaan asasi, maka demokrasi telah melakukan kewajibannya. [telah dikupas pada bab sebelumnya] Kebebasan asasi Kebebasan asasi adalah suatu bentuk kebebasan yang menekankan pada pelaksanaan hak, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan asasi orang lain. Melaksanakan kebebasdan asasi, tanpa mempertimbangkan asasi orang lain identik melanggar hak asasi. Demokrasi pada dasarnya menjaga keseimbangan antara hak asasi dan kebebasan asasi, melalui perannya demokrasi akan menjadi wasit adil sehingga segenap ketegangan akan dapat di eliminasi. Keadilan. Demokrasi merupakan pengawal terciptanya keadilan, serta mendukung atmosfir keadilan, sekaligus membangun sebuah keadilan yang penuh kesadaran, tanpa pemaksaan sedikitpun. Adapun keadilan berkesadaran yang dimaksud : Justitia Commutativa. Keadilan atau keadilan tukar menukar, yaitu memberikan kepada masing-masing haknya atau bagiannya atas dasar kesamaan. Sebuah prestasi akan seharga dengan kontra prestasinya, jasa sesuai dengan balas jasanya. Justitia Distributiva. Keadilan membagi, yakni memberikan kepada masing- masing haknya atau bagiannya atas dasar perbedaan yang didasarkan pada tingkat kesetaraan mutu/kualitas. Justitia Vindicativa. Keadilan proporsional, yakni memberikan kepada masing-masing haknya, atau bagiannya atas dasar proporsi masing-masing. Termasuk berat atau ringannya suatu pelanggaran. Justitia Creativa. Keadilan mencipta, yakni memberikan kepada masing- masing hak kebebasan untuk mencipta sesuai dengan daya ciptanya dalam bidang Ilmu Pengatahuan teknologi dan seni budaya Justitia Protectiva. Keadilan perlindungan, yakni memberikan kepada masing-masing hak perlindungan.Kekuasaan yang ada di tangan manusia dan dikenakan terhadap sesama manusia harus dibatasi dan diawasi. Justitia legalis. Keadilan Hukum, yakni memberikan kepada masing-masing haknya atau bagiannya yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan negara dalam rangka mewujudkan keserjahteraan umum. Persamaan: Persamaan dijadikan tataran fundametal demokrasi, dimaksudkan bahwa penyelenggaran demokrasi menjujung persamaan hak dan kewajiban, sehingga manuusia sebagar warga negara memiliki hak yang sama. Baik hak atas keadilan, permasamaan dimuka hukum [equality before the law], memperoleh kesempatan [equality for opportunity] dan persamaan kewragaan negara secara utuh. Dengan 7. 7 persamaan akan terkikis pola diskriminasi, mulai dari gender, suku, ras, agama, mapun warna kulit. Keterbukaan: Demokrasi identik menjalankan sistem sosial tanpa melakukan tindakan yang diskriminatif, sehingga dalam aplikasinya demokrasi selalu menempatkan kertebukaan sebagai dasar pijaknya. Tanpa sebuah keterbukaan, nilai demokrasi akan kehilangan jati dirinya dan terkontaminasi nilai-nilai kejahatan. Keterbukaan dimaksudkan pelaksanaan sistem yang terbuka dalam segala hal, mulai dari keterbukaan informasi, menyampaikan pendapat hingga dalam pengambilan keputusan. 4. Nilai-Nilai Operasional Demokrasi lasan mengapa sebuah demokrasi dilakukan oleh manusia dalam berbangsa dan bernegara, maka jawaban operasionalnya sebagai berikut : 1. Menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga [institutionalized peace fil settlement of conflict] 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secra damai dalam suatu masyarakat yang penuh dinamika/sedang berubah [peaceful change in changing society] 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur [oderly succession of rulers] 4. Mengeliminasi dan membatasi kekerasan secara minimum [minimum of coercion] 5. Mengakui adanya keragaman dalam masyarakat yang manifestasinya berupa perbedaan pendapat atau yang lain. 6. Menjamin tegaknya keadilan. 5. Demokrasi Indonesia Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang diwarnai atau dijiwai oleh pancasila, bahkan salah satu sila dari Pancasila yaitu Karakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan merupakan perumusan yang singkat meliputi bukan hanya demokrasi politik, melainkan juga demokrasi ekonomi, demokrasi sosial budaya, dan demokrasi pertahanan keamanan Musyawarah dalam perwakilan untuk mencapai mufakat dalam usaha menegara harus dibimbing hikmat kebijaksanaan. Hikmah kebijaksanaan menuntut: 1. Pengetahuan yang benar dan analisis yang jujur tentang situasi yang dinamis yang dihadapi negara pemerintah dan masyarakat. 2. Rancangan penyelesaian menurut norma-norma gagasan menegara yaitu Pancasila 3. Pelaksanaan dalam tindakan yang tepat menurut norma-norma gagasan dasar menegara yaitu Pancasila. A 8. 8 6. ASPEK-ASPEK DEMOKRASI INDONESIA emokrasi Indonesia adalah sistem pengorganisasian masyarakat negara yang dilakukan oleh masyarakat sendiri atau dengan persetujuan masyarakat, pada sistem ini keluhuran harkat martabat manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Mahaesa diakui ditata dan dijamin atas dasar gagasan kenegaraan tertentu. Secara umum demokrasi mengandung beberapa aspek, yakni aspek formal, meterial, normatif, organisasi, optatif dan aspek jiwa. Aspek Formal Aspek Material Aspek Normatif Aspek Optatif Aspek Organisasi Aspek Kejiwaan. 1. ASPEK FORMAL: Aspek formal Demokrasi mempersoalkan Proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan Perwakilan Rakyat dan dalam pemerintahan dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil rakyat untuk mencapai konsensus bersama. 2. ASPEK MATERIAL (aspek maknawiyah): Aspek ini merupakan gambaran pengakuan manusia dan pengakuan harkat dan martabat manusia serta menjamin terwujudnya masyarakat manusia sesuai dengan gambaran harkat martabat manusia tersebut. Manusia adalah mahkluk Tuhan yang dilengkapi dengan kesadaran keagaaman dan kesadaran akan norma-norma, manusia bukanlah individu in abstraco melainkan hidup dalam in relatio yaitu hidup dalam hubungannya dengan sesama manusia, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk Tuhan, manusia mempunyai kesamaan derajat dan kedudukannya dalam hukum (equality before the law) dan kesamaan kesempatan (equality for the opportunity). 3. ASPEK NORMATIF (aspek kaidah): Aspek ini mengungkapkan seperangkat norma yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh manusia yang menjadi pergaulan hidup bernegara, baik sebagai penguasa negara maupun sebagai warga negara biasa. 4. ASPEK OPTATIF (aspek tujuan): aspek ini mengetengahkan tujuan atau keinginan yang akan dicapai dicapai. Tujuan tersebut adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila melalui, (Terciptanya negara hukum sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945-Terciptanya negara Kesejahteraan dan - Terciptanya negara kebudayaan) 5. ASPEK ORGANISASI: Aspek ini mengungkapkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi dimaksud, dimana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam hubungan ini dibedakan menjadi dua: Organisasi sistem pemerintahan atau lembaga-lembaga negara D 9. 9 Organisasi lembaga dan kekuatan sosial politik dalam masyarakat. 6. ASPEK KEJIWAAN ATAU SEMANGAT: Aspek kejiwaan demokrasi adalah semangat seperti yang dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, umum IV dalam kalimat sebagai berikut : .... yang sangat penting dalam pemeritahan dan dalam hidupnya Negara, ialah seamangat para penyelenggara Negara, semangat para pemimpin pemerintahan 7. FUNGSI DEMOKRASI INDONESIA egara sebagai organisasi masyarakat di bawah pimpinan Pemerintahan untuk dapat mempertahankan kelestarian hidupnya harus memperhatikan perkembangan, perubahan dan gejolak dalam masyarakat sendiri maupun dunia. Dalam menghadapi problema tersebut Demokrasi sebagai sistem pengorganisasian mempunyai fungsi sebagai berikut: Gambar 1. Fungsi Demokrasi egara sebagai institusi masyarakat di bawah pimpinan pemerintahan untuk dapat mempertahankan kelestarian hidupnya harus memperhatikan perkembangan masyarakat dunia. Dinamika perubahan dan gejolak masyarakat ini mempunyai pengaruh tidak kecil terhadap negara bahkan menimbulkan pelbagai macam problem fungsional yang harus ditanggulangi negara. Dalam menghadapi problem fungsional tersebut, maka demokrasi difungsikan sebagai sistem pengorganisasian negara, antara lain dapat dirinci sebagai berikut: N N PATTERN MAINTENANCE TENSION MANAGEMENT INTEGRATION MANAGEMENT ADAPTAION MANAGEMENT GOAL MANAGEMENT 10. 10 1. Pattern Maintenance [Untuk mempertahankan pola kehidupan yang berkepribadian]. Negara sebagai suatu sistem sosial dapat berfungsi dengan baik jika polanya memiliki karakter yang berkesinambungan. Jika pola tersebut sering berubah- ubah dan dilakukan secara tambal sulam [eratic] maka terdapat kecenderungan munculnya suasana yang acapkali berubah. Realitanya kemampuan bangsa beradaptasi memerlukan waktu cukup lama, sehingga diperlukan kemampuan mempertahankan pola. Bukan berarti bahwa pola yang ada selalu dan harus digunakan, namun suatu pola akan tetap digunakan manakala masih mampu mengemban amanat rakyat. 2. Tension Mangement [untuk meredakan ketegangan] Dalam suatu sistem sosial yang sedang giat membangun tidak dapat dihindari munculnya sebuah konflik, adanya kekecewaan, salah persepsi [misperception], salah pengertian [misunderstanding], salah paham [mis opinion], salah komunikasi [miscommunication], serta munculnya nilai-nilai baru yang belum dapat diresapi oleh masyarakat. Keadaan ini memicu lahirnya sebuah keteganggan. Menghadapi pelbagai ketegangan ini perlu adanya sarana atas kebijaksanaan untuk menyalurkan ketegangan itu, melalui cara yang tidak membahayakan keseluruhan sistem. Demokrasi sebagai system pengorganisasian masyarakat negara mengandung nilai-nilai toleransi, tenggang rasa, saling menghormati, serta nilai-nilai persatuan dan solidaritas yang sudah membudaya. 3. Integration Management [menyatupadukan bangsa] Makin luas sebuah sistem sosial, dan semakin mengglobal, maka semakin komplek fungsi dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Sebagai konsekuensinya maka akan timbul rasa ketidakpuasan dan ketegangan yang dapat mengancam integritas system social tersebut. Banyak faktor yang diperlukan untuk menciptakan integrasi, misalnya gagasan dasar tentang negara, tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi, pengalaman dan nasib yang sama, sejajar yang sama, latar budaya yang sama, dan sebagainya. Demokrasi sebagai sistem pengorganisasian masyarakat negara dengan menjunjung norma-norma kebersamaan, memiliki peranan penting. 4. Adaptation Management [mengembangkan penyesuaian] Suatu system social tidak berada pada wilayah individual, melainkan bereksistensi diantara system social yang lain. Disamping hal tersebut sistem sosial selalu memiliki interelasi dan saling interdependensi. Munculnya berbagai kemajuan yang selalu direspon oleh warga bangsa akan menimbulkan pergolakkan, oleh karenanya diperlukan sebuah wahana yang mampu mengelola agar pergolakan tersebut dapat diselesaikan tanpa menimbulkan biaya yang tinggi. Demokrasi adalah wahana yang paling representatif untuk menjamin bangkitnya kemampuan adaptasi bangsa. 11. 11 5. Goal Manegement [sarana mencapai tujuan] Setiap sistem sosial selalu memiliki tujuan tertentu, yang dijadikan bintang pengarah dalam pencapaian kebersamaan. Dengan memiliki bintang pengarah, maka dinamika kehidupan dengan berbagai tantangan dan ancaman tidak akan menggoyahkan tujuan. Dengan demokrasi maka secara tidak langsung penerapannya merupakan daya dorong tercapainya tujuan kebersamaan. Dalam aplikasinya goal management tidak dapat dipisahkan dari, pattern maintenance, tension management, adaptation mangement dan integration management. 9. PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA Pelakasanaan demokrasi di Indonesia merupakan pernik-pernik kehidupan berbangsa dan bernegara yang menambah wacana pemahaman politik Indonesia. Dalam perjalannanya pelaksanaan demokrasi merupakan pembelajaran berbangsa dengan tujuan menuju tatanan yang paling ideal dan sesuai dengan kepribadian bangsa. Munuju idealitas inilah bangsa Indonesia melakukan kemampuan coba dan mencoba [trial and error]. Terdapat empat bentuk demokrasi yang pernah menjadi pembelajaran bangsa yakni: Demokrasi Parlementer Demokrasi Terpimpin Demokrasi Pancasila Demokrasi Era Transisi DEMOKRASI PARLEMENTER emokrasi liberal atau sering disebut dengan demokrasi parlementer diterapkan di Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan 1959. Sistem pemerintahan yang berlaku disebut system parlementer, karena lembaga yang memegang kekuasaan menentukan terbentuknya dewan menteri [kabinet] berada di tangan Perlementer atau DPR. Dalam pelaksanaannya ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet Demokrasi perlementer di Indonesia diawali dan disponsori oleh Moch. Hatta, tepatnya tanggal 3 November 1945. Hatta selaku Wakil Presiden Republik Indonesia mengeluarkan maklumat yang berisi seruan untuk membentuk partai-partai politik. Lahirlah multi-partai sebagai salah satu upaya mempertahankan kemajemukkan dan kemerdekaan bangsa. Tragisnya kondisi saat itu para elite politik justru tidak siap melaksanakan demokrasi ini, menurut Hatta ketidaksiapan dilatari oleh konflik-konflik sebagai akibat kuatnya kepentingan golongan. DEMOKRASI PARLEMENTER (1950 1959) KARAKTERISTIK Parlemen memegang kekuasaan politik sangat besar Sistem multipartai. Parlemen terdiri dari wakil-wakil partai yang berasal dari beragam aliran/ideologi Pengawasan yang ketat dari parlemen menyebabkan akuntabilitas pejabat negara sangat tinggi D 12. 12 Kabinet pemerintahan koalisi tidak stabil dan kerap berganti Pemilu 1955 terlaksana sangat demokratis Hak berserikat dan berkumpul terjamin dengan jelas LATAR BELAKANG PERALIHAN Instabilitas politik dan berbagai pemberontakan di daerah Langkah pemulihan situasi dilakukan Soekarno dan menerapkan demokrasi terpimpin Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945. DEMOKRASI TERPIMPIN emokrasi terpimpin lahir dari ketidaksiapan elite politik dan sikap kurang dewasa dari para elite politik dalam berdemokras. Keadaan ini memaksa militer masuk dalam kancah politik dan mendapat angin dari Soekarno, yang saat itu tidak sepaham dengan demokrasi ala parlementer. Demokrasi terpimpin berlangsung mulai tahun 1959 hingga tahun 1965, karakter demokrasi ini segala kewenangan terpusat pada lembaga kepresidenan, sehingga kekuatan politik dan kekuatan-kekuatan lain terberangus. Demokrasi terpimpin juga berakhir dengan tragis, tumbang melalui sebuah drama politik yang hingga saat ini menjadi sebuah polemik. Tumbangnya sistem ini merupakan awal kebangkitan orde baru. KARAKTERISTIK Sistem kepartaian melemah direduksi kekuasaan Presiden Peran kontrol DPR Gotong Royong ( DPR-GR ) melemah Pemilu tidak diselenggarakan selama periode ini Upaya konsolidasi kekuatan politik dengan cara; (1) Pembentukan kabinet Gotong Royong yang mewakili semua fraksi dan partai-partai (2) Dibentuk Dewan Nasional yang dibentuk dari golongan fungsional (wakil buruh, petani, pendeta, ulama, wanita, dll) Sentralisasi kekuasaan di tangan presiden, kewenangan daerah terbatas Kebebasan pers dibatasi, sejumlah media diberedel LATAR BELAKANG PERALIHAN Kudeta gagal PKI lewat pemberontakan G30S/PKI tahun 1965 Kepemimpinan terpimpin yang dijalankan tidak berhasil memperbaiki kemelut ekonomi dan social. demokrasi pancasila (1966 1998 ) Presiden Soekarno tersingkir dari kekuasaan dan diganti oleh Soeharto. DEMOKRASI PANCASILA Demokrasi Pancasila lahir dari tataran retorika politik bahwa pengalaman pahit berdemokrasi perlu disiasati dengan bentuk demokrasi yang baru. Retorika politik ini D 13. 13 mengacu pada sebuah asumsi bahwa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin tidak mampu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karenanya demokasi pancasila dapat dianggap lebih maju dari demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal/parlementer. Pandangan mantan Presiden Soeharto tentang demokrasi Pancasila. Pandangan Mantan Presiden RI. (Soeharto) dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Aguatus 1967 antara lain mengatakan: Demokrasi Pancasila berarti demokrasi, kedaulatan rakyat yang dijiwai dan dintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa menggunakan hak-hak demokrasi selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, menjujung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia menjamin dan mempersatukan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila berpangkal tolak dari paham kekeluargaan dan gotong royong Pandangan mantan Presiden Megawati tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi yang kita tumbuhkan di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Sila-sila dari Pancasila itulah yang menjiwai kehidupan berdemokrasi, itu berari tidak dengan tekanan apalagi pemaksaan KARAKTERISTIK Kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan sangat tinggi Partai politik dibatasi jumlah dan peran politiknya Pemilu terselenggara teratur setiap lima tahun Tidak ada pergantian kekuasaan politik, Soeharto berkuasa selama lima periode pemilu Rekrutmen politik bersifat tertutup Peran militer sangat kuat dengan konsep dwifungsi ABRI Kebebasan pers dibatasi. Pemberedelan media masa kerap terjadi LATAR BELAKANG PERALIHAN Di akhir era, perekonomian kacau, harga BBM dan kebutuhan pokok melambung Demonstrasi massa dimotori mahasiswa yang menuntut reformasi (12- 13/5/1998 berupa mundurnya Soeharto, penurunan harga, dan pemilu ulang Pemerintahan mandek akibat sebagian besar menteri mengundurkan diri Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden (21/5/1998). 14. 14 DEMOKRASI ERA TRANSISI DEMOKRASI ERA TRANSISI (1998 2010) KARAKTERISTIK Sistem pemerintahan presidensial, tetapi parlemen terdiri dari banyak partai (multipartai) Sistem pemilihan langsung untuk presiden dan kepala daerah Lembaga perwakilan dibagi menjadi DPR dan DPD Desentralisasi kekuasaan dengan model otonomi daerah Kebebasan pers lebih terbuka Muncul komisi-komisi independen negara. Catatan, ketika sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan secara langsung diterapkan, secara umum justru minimbulkan biaya besar (Hight Cost) [Rev. Desxember 2011] KATA BIJAK BERBANGSA DAN BERNEGARA 15. 15 16. 16