Top Banner
DEMOKRASI PARLEMENTER
25

demokrasi parlementer

May 28, 2015

Download

Education

Nonik Setyanik

penjelasan demokrasi parlementer
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: demokrasi parlementer

DEMOKRASI PARLEMENTER

Page 2: demokrasi parlementer

Kelompok

1. Achmad Firmansyah2. Andriani Trisno3. Dhimas Setyanik4. Diaz Kurnia Wiyandari5. Hairunnisa6. Hidayatul Abror7. Humairoh

Page 3: demokrasi parlementer

1. Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu

‘demos’ artinya rakyat dan ‘kratos/kratein’

artinya pemerintahan

Page 4: demokrasi parlementer

2.Pengertian Demokrasi Parlementer

Demokrasi parlementer atau/ liberal adalah pemerintahan

dimana parlemen memiliki peranan penting dalam

pemerintahan . Dalam hal ini parlemen memiliki

wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan

parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahannya ,yaitu

mengekuarkan mosi(sikap politik) tidak percaya. Dalam

demokrasi parlementer ini diberlakukan UUDS 1950.

Page 5: demokrasi parlementer

3. Kabinet Indonesia Tahun 1950-1959

a. Kabinet Natsir (7 September 1950-21 Maret 1951)b. Kabinet Soekiman (27 April 1951-23 Februari

1952)c.Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)d. Kabinet Ali-Wongso ( 1 Agustus 1953-24 Juli 1955e.Kabinet Burhanudin Harahapf.Kabinet Ali II (24 Maret 1957)g.Kabinet Djuanda ( 9 April 1957-10 Juli 1959 )

Page 6: demokrasi parlementer

Adapun kabinet yang pernah memerintahKabinet Masa Jabatan Program Kerja Hasil Kerja Kegagalan

1. Natsir 6 sepetember 1950-21 maret 1951

1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban

2. Menguatkan konsolidasi, penyempurnaan susunan pemerintahan

3. Penyempurnaan angkatan perang

4. Memperjuangkan masalah Irian barat

5. Memusatkan perhatian pada ekonomi rakyatsebagai fondasi ekonomi nasional

1. Menetapkan politik luar negeri bebas aktif

2. Masuknya Indonesia menjadi anggota PBB

3. Dilaksanakannya perundingan masalah Irian barat dengan pihak Belanda

Gagalnya perundingan Indonesia Belanda tentang Irian barat

Page 7: demokrasi parlementer

Jajaran menteri-menteri Kabinet Natsir berfotonbersama presiden dan wakil presiden usai pelantikan

Page 8: demokrasi parlementer

Kabinet Masa Jabatan Program Kerja Hasil Kerja Kegagalan

2. Sukiman 27 April 1951 – 3 April 1952

1. Penerapan tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban

2. Memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan memperbaharui hukumagrarian untuk kesejahteraan petani

3. Mempersiapkan segala usaha untuk pemilu4. Memperjuangkan irian barat dalam wilayah Indonesia.

Banyaknya hambatan antara lain 1. kondisi keamanan negara yang belum stabil2. perseteruan antar berbagai elemen politik3.permasalahan dengan politik luar negeri Indonesia.

Dalam menangani masalah keamanan dalam negeri Indonesia memihak ke blok barat dengan menandatangani Mutual security act dengan pemerintah AS

Page 9: demokrasi parlementer

Kabinet Sukiman

Page 10: demokrasi parlementer

Kabinet Masa Jabatan Program Kerja Hasil Kerja Kegagalan

3. Wilopo 3 April 1952 – 3 Juni 1953

1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu

2. Meningkatkan taraf kemakmuran pendidikan dan keamanan rakyat

3. menyelesaikan masalah Irian barat,memperbaiki hubungan dengan Belanda dan konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif .

Kabinet ini menghadapi banyak hambatan dalam melaksanakan tugasnya,antara lain1. Munculnya

sentimen kedaerahan akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah

2. konflik ditubuh angkatan

darat (peristiwa 17 oktober 1952)

3. peristiwa tanjung morawa di Sumut

Kabinet ini melahirkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi pemerintah yang bernama sarekat tani indonesia.

Page 11: demokrasi parlementer

Kabinet Wilopo

Page 12: demokrasi parlementer

Kabinet Masa Jabatan Program Kerja Hasil Kerja Kegagalan

4. Alisastro amijoyo I

31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955

1. Mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang rencananya diadakan pada tengah tahun 1955

2. Mengatasi gangguan keamanan dan pemberontakan didaerah

3. Melaksanakan politik luar negeri indonesia yang bebas aktif dan turut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia

1. Disusunnya kerangka panitia pelaksanaan pemilu

2. Suksesnya pelaksanaan KAA

3. Membaiknya hubungan dengan Cina

1. Memperjuangkan Irian barat dalam negara Indonesia

2. Munculnya pemberontakan diberbagai daerah

3. Masih berlanjutnya konflik ditubuh angkatan darat dengan mundurnya

AH nasution yang digantikan oleh bambang Sugeng

Page 13: demokrasi parlementer

Kabinet Ali Sastroamidjojo

Page 14: demokrasi parlementer

Kabinet Masa Jabatan Program Kerja Hasil Kerja Kegagalan

5. Burhanuddin Harahap

12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956

1. Memerintahkan polisi militer untuk menangkap Mr. Djody Gondokusumo atas kasusu korupsi didepartemen kehakiman2. Melaksanakan pemilu 3. Mengangkat kembali AH Nasution sebagai KSAD

1. Diselenggarakan pemilu tahun 1955

2. Dibubarkannya uni Indonesia-Belanda

3. Berhasil menentukan sistem parlemen Indonesia

Banyak pertemuan antara para pemenang pemilu yang menyebabkan sidang parlemen menjadi deadlock

Page 15: demokrasi parlementer

Kabinet Masa Jabatan

Program Kerja Hasil Kerja Kegagalan

6. Alisastro Amijoyo II

20 Maret 1956 – 4 Maret 1957

1. Memperjuangkan masuknya Irian barat ke Indonesia

2. Mempercepat proses daerah otonom di Indonesia

3. Meningkatkan kesejahteraan kaum buruh dan pegawai negeri serta menyehatkan dan menyeimbangkan anggaran belanja dan keuangan negara

4. Mengganti sistem ekonomi kolonial menjadi sitem ekonomi nasional

1. Ditandatanganinya UU pembatalan KMB oleh presiden Sukarno

2. Beralihnya perusahaan belanda menjadi milik warga Tionghoa

3. Dilaksanakannya konsolidasi dengan daerah-daerah yang melakukan pemberontakan

4. Kepentingan Belanda diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia

1.Munculnya sentimen anti Cina dalam masyarakat 2. Munculnya kekecewaan masyarakat pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat3. Tidak stabilnya kondisi pemerintah dengan banyaknya parpol dan munculnya gerakan separatis didaerah.

Page 16: demokrasi parlementer

Kabinet Masa Jabatan Program Kerja Hasil Kerja Kegagalan

7. Djuanda (Karya)

9 April 1957- 5 Juli 1959

1. Pembentukan dewan nasional

2. Normalisasi keadaan republik

3. Memperjuangkan lancarnya pelaksanaan pembatalan KMB

4. Memperjuangkan kembali Irian barat kewilayah Indonesia

5. Mempercepat dan mengintensifkan program pembangunan.

1. Dibentuknya dewan nasional untuk menampung anspirasi rakyat yang tergabung dalam non partai

2. Pembersihan pejabat yang melakukan korupsi

3. Dilaksanakannya konsolidasi dengan daerah-daerah yang melakukan pemberontakan dengan tujuan agar dapat normalisasi keamanan negara4. Ditetapkannya peraturan kelautan yang tertuang dalam deklarasi djuanda tanggal 13 desember 1957.

Terjadi banyak pemberontakan separatis didaerahPeristiwa Cikini

Page 17: demokrasi parlementer

4. Ciri-ciri sistem parlementer

1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negaradikepalai oleh presiden/raja.

2. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.

3. Perdana menteri memiliki hak prerogratif .4. Menteri bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.5. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada

kekuasaan legislatif.6. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Page 18: demokrasi parlementer

5. Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:1. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara

cepat.2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan

pelaksanaan kebijakan publik jelas.3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen

terhadap kabinet

Page 19: demokrasi parlementer

6. Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:

1. Kedudukan eksekutif/kabinet tergantung pada mayoritas dukungan.

2. Kedudukan badan eksekutif tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya.

3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. 4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi

jabatan-jabatan eksekutif.

Page 20: demokrasi parlementer

7. Dampak Demokrasi Parlementer pada Pemerintahan Indonesia

1. Pembangunan tidak berjalan lancar. 2. Tidak memunculkan partai yang dominan. 3. Dengan banyaknya partai, tidak ada badan

yudikatif dan eksekutif yang kuat.

Page 21: demokrasi parlementer

8. Dampak Demokrasi Parlementer pada Masyarakat

1. Memunculkan pemberontakan di berbagai daerah (APRA, RMS, DI/TII).

2. Krisis kepercayaan rakyat pada pemerintahan.

APRA DI/TII

Page 22: demokrasi parlementer

9. Dampak positif & negatif sistem parlementer

1. Bisa mencapai kemajuan ekonomi yang pesat karena majunya industri dan sektor swasta.

2. Bersifat demokratis kepada warganya.

Page 23: demokrasi parlementer

10. Dampak negatif sistem parlementer:

1.Terjadi kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin.

2.Masyarakat yang bebas membuat negara agak berbelit dalam membuat kebijakan yang kurang populer.

Page 25: demokrasi parlementer