Deklarasi dan Agenda Perumahan hasil Kongres Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009

7/31/2019 Deklarasi dan Agenda Perumahan hasil Kongres Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009

1/34


2/34

ii

Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman

2.3 Mewujudkan Lingkungan Permukiman yangMencerminkan Keserasian Hunian dan KecukupanPrasarana dan Sarana yang Berbasis Komunitas................ 10

3. Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan TerpadunyaProses Sosial, Ekonomi, dan Kondisi Lingkungan untuk Perkembangan Perumahan dan Permukiman yangBerkelanjutan ........................................................................... 103.1 Mengendalikan Laju Persebaran Penduduk dan

Urbanisasi .......................................................................................... 103.2 Mewujudkan Kawasan Perumahan dan Permukiman

sebagai Bagian dari Sistem Pembangunan Perkotaandan Perdesaan yang Berkelanjutan ......................................... 11

3.3 Mendorong Pengintegrasian Perencanaan danPembangunan Perumahan dan PengembanganPermukiman dengan Sistem Transportasi, TempatKerja, dan Prasarana, Sarana Lingkungan, dan UtilitasUmum dan Menuangkannya ke dalam Perencanaandan Pengelolaan Kota ................................................................... 11

3.4 Mewujudkan Permukiman yang Lebih RamahLingkungan, Hemat Energi, Mengurangi Risiko

Bencana Alam ataupun Bencana Akibat PerbuatanManusia dan Perubahan Iklim Melalui PembangunanPerumahan dan Penataan Kembali Permukiman yangAda ....................................................................................................... 12

3.5 Mendorong Peningkatan Pemahaman danKemampuan Masyarakat dalam Menggunakan SumberDaya dalam Batasan Daya Dukung Suatu Ekosistem ....... 13

3.6 Meningkatkan Upaya Konservasi Sumber Daya Alam,

Terutama Air, dan Sumber Daya Buatan ............................... 133.7 Mendorong Upaya Mewujudkan Perumahan dan

Permukiman Berbasis Nilai Budaya Lokal ............................. 143.8 Menargetkan Tercapainya Kota Tanpa Permukiman

Kumuh Tahun 2025 ........................................................................ 143.9 Meningkatkan dan Memperkuat Penegakan Hukum

atas Pelaksanaan Rencana Tata Ruang dalamPenyelenggaraan Perumahan dan Permukiman yang

Melibatkan Semua Pemangku Kepentingan ........................ 15


3/34

iii


3.10 Meningkatkan dan Mempermudah Aksesterhadap Tanah bagi Masyarakat BerpenghasilanRendah (MBR) ................................................................................. 15

3.11 Mengembangkan dan Memobilisasi Sumber-SumberPembiayaan bagi Pengembangan Perumahan danPermukiman ..................................................................................... 16

3.12 Meningkatkan Peran Pemerintah, Swasta, danMasyarakat dalam Pembangunan Perumahan danPermukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah(MBR) .................................................................................................. 17

3.13 Memperkuat Landasan Hukum dan Perundang-undangan Pengembangan Perumahan dan

Permukiman yang Sesuai dengan Dinamika KehidupanBerbangsa dan Bernegara .......................................................... 17

3.14 Mendorong Pengembangan Model-model Kemitraandalam Pembangunan Perumahan dan Permukimanpada Berbagai Tingkatan ............................................................ 18

3.15 Mendorong Penerapan Tata Kelola yang Baik danBerkelanjutan dalam Penyelenggaraan PerumahanPermukiman di Tingkat Nasional dan Daerah .................... 19

3.16 Mewujudkan Sistem Kelembagaan Perumahan danPermukiman yang Kuat ............................................................... 20


4/34

iv


Bismillaahirrohmaanirrahiim, Assalaamualaikum w.w ,

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang MahaKuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nyakepada kita semua, Keluarga Besar Perumahan danPermukiman Indonesia telah diberi kesempatan, kekuatan,dan kesehatan untuk berkontribusi pada peningkatan

kesejahteraan bangsa melalui rangkaian acara Kongres Perumahan danPermukiman II, Tahun 2009, dengan tema Menyongsong Era BaruPembangunan Perumahan dan Permukiman Indonesia.

Setelah melewati kurun waktu yang cukup panjang, lebih dari setengah abadsejak Kongres Perumahan Rakyat Tahun 1950, sangat terasa bahwapemangku kepentingan perumahan dan permukiman memendam rasakerinduan yang sangat tinggi untuk menempatkan perumahan danpermukiman menjadi bagian utama pembangunan nasional untukpeningkatan kesejahteraan bangsa. Kerinduan ini berwujud harapan, tekad,dan semangat, yang kesemuanya terekam dan tersalurkan melalui rangkaianproses kegiatan menjelang Kongres, yaitu proses yang terdiri dari pra-sarasehan, sarasehan, seri diskusi nasional, dialog regional, prakongres,sampai memuncak di Kongres. Bahkan beberapa provinsi dan kelompokpemangku kepentingan membuat aktivitas khusus untuk menyambutKongres ini.

Yang membanggakan kita semua adalah bahwa semua Keluarga BesarPerumahan dan Permukiman terlibat dalam kegiatan ini, yaitu tokoh lintasgenerasi, lintas sektor, dan lintas wilayah. Kongres ini juga menyatukanberbagai individu, kelompok masyarakat, profesional, pemerintah,pengembang, lembaga keuangan, koperasi, lembaga tabungan dan asuransi

wajib, perguruan tinggi, pengamat, dan organisasi nonpemerintah.Setidaknya sebanyak 1.500 orang terlibat dalam Kongres. Bahkan biladihitung dengan event menjelang Kongres, setidaknya 2.500 orang terlibat,yang semuanya berasal dari 33 provinsi di Indonesia dan lebih kurang 334kabupaten/kota. Pemangku kepentingan ini tumbuh dan berkembangsetelah tahun 1950, yaitu antara lain hasil Lokakarya Nasional Perumahan danPermukiman (1972, 1992), Semiloka Nasional Perumahan dan Permukiman(2002), perubahan konstelasi politik dan ketatanegaraan dari era sentralisasike desentralisasi, perubahan lingkungan strategis global dan regional,

terutama terkait dengan isu lingkungan hidup (perubahan iklim dan duniayang semakin meng-kota) dan investasi, serta terikatnya Indonesia sebagai


5/34

v


anggota organisasi dunia untuk menjalankan Agenda Global (AgendaHabitat, Agenda 21, Millenium Development Goals ).

Deklarasi sebagai hasil Kongres yang ditandatangani tepat pada tanggal 20

Mei 2009 ini diharapkan memiliki roh kebangkitan , mengingat dilakukanbersamaan dengan peringatan 101 tahun Kebangkitan Nasional yangbersejarah itu. Semoga pendeklarasian hasil Kongres ini memiliki semangatyang sama dengan semangat Kebangkitan Nasional dan menginspirasisemua pemangku kepentingan perumahan dan permukiman untuk lebihbekerja keras dalam membangun bangsa.

Kepada semua peserta yang terlibat dan panitia penyelenggara rangkaiankegiatan Kongres, termasuk anggota tim penasehat, pengarah, pakar, danpelaksana, atas nama Pemerintah, saya sampaikan penghargaan yangsetinggi-tingginya atas segala kerja keras dan pengorbanannya. SemogaAllah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin

Wassalaamuaalaikum w.w

Moham mad Yusuf Asy ari


6/34

vi


Assalamualaikum w.w. Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena kita semuadapat menjalankan Kongres Perumahan dan Permukiman II dengan lancardan menghasilkan Deklarasi berikut Agenda Menyongsong Era BaruPembangunan Perumahan dan Permukiman Indonesia.

Persidangan Kongres terdiri dari sidang pleno yang dipimpin oleh pimpinansidang pleno dan sidang komisi yang dipimpin oleh pimpinan sidang komisi.

Sebelum pimpinan sidang pleno dan komisi terbentuk, sidang pleno dansidang komisi dipimpin oleh pimpinan sidang sementara yang ditunjuk olehpanitia penyelenggara.

Sidang Komisi I membahas Tujuan 1 tentang Terpenuhinya Tempat Tinggalyang Layak bagi Semua Penduduk Indonesia sebagai Hak Asasi dan Tujuan 2tentang Terwujudnya Permukiman yang berbasis Komunitas danKekeluargaan. Sidang Komisi II dan Komisi III masing-masing membahassebagian Tujuan 3 tentang Terpadunya Proses Sosial, Ekonomi, dan Kondisi

Lingkungan untuk Perkembangan Permukiman yang Berkelanjutan. Selain itu,semua komisi membahas draf deklarasi. Semua bahan persidangan dikemasdalam sekumpulan dokumen sebagai berikut: Usulan Tata Tertib Kongres(P1), Informasi Perumahan dan Permukiman (P2), Kronologi dan Hasil Pra-Kongres (P3), Draf Agenda Perumahan dan Permukiman (P4), Draf Deklarasi(P5), Panduan Sidang Komisi (P6).

Kongres Perumahan dan Permukiman II yang diselenggarakan pada tanggal18-20 Mei 2009 menghasilkan lima ketetapan, yaitu pertama, Ketetapan No.1/KPTS/KN/V/2009 tentang Tata Tertib Kongres Nasional Perumahan danPermukiman II, Tahun 2009; kedua, Ketetapan No. 2/KPTS/KN/V/2009tentang Pimpinan Sidang Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II,Tahun 2009; ketiga, Ketetapan No. 3/KPTS/KN/V/2009 tentang PembentukanKomisi-Komisi Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun2009; keempat, Ketetapan No. 4/KPTS/KN/V/2009 tentang Hasil SidangKongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009; dan kelima,Ketetapan No. 5/KPTS/KN/V/2009 tentang Deklarasi Kongres NasionalPerumahan dan Permukiman II, Tahun 2009.

Dokumen ini menyajikan lampiran Ketetapan Kongres No. 4 Hasil SidangKongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009 dan No. 5


7/34

vii


tentang Deklarasi Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun2009. Deklarasi ditandatangani oleh 41 orang yang mewakili delegasi pusatdan delegasi provinsi serta kabupaten/kota. Hasil Sidang Kongres NasionalPerumahan Dan Permukiman II Tahun 2009 yang berisi Rekomendasi

Kebijakan dan Pelaksanaan merupakan bagian tak terpisahkan dari Deklarasi.

Pada kesempatan ini, Pimpinan Sidang Pleno sekali lagi mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para peserta Kongres, terutama parapimpinan sidang komisi dan tim perumus, serta penyelenggara Kongres yangmendukung berlangsungnya persidangan Kongres Perumahan danPermukiman II ini dengan baik. Selanjutnya, diharapkan Deklarasi danAgenda Perumahan dan Permukiman ini dapat segera disebarluaskan agardiperhatikan dan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan perumahandan permukiman.Wassalaamuaalaikum w.w.

Jakarta, 18-20 Mei 2009

Pimpinan Sidang PlenoKongres Nasional Perumahan dan Permukiman II

Iqbal Latanro (Dirut BTN)

Ketua

Dr. Aca Sugandhy (Ketua Umum MP3I)Wakil Ketua

Jamil Ansari (Staf Ahli Menpera Bidang Hukum dan Pertanahan)Sekretaris

Teguh Satria (Ketua Umum DPP REI)

Anggota

Dr. Budi Prayitno (Staf Ahli HRC)Anggota


8/34

viii



9/34

ix



10/34

x



11/34

1


Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kongres telah dapatdiselesaikan

dengan menyepakati berbagai landasan menuju hari depan era barupembangunan

perumahan dan permukiman yang lebih baik.

Kami:

Peserta Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009,sebagai pewaris keputusan Kongres Nasional Perumahan Rakyat Tahun

1950 yang telahmeneguhkan perumahan sebagai urusan negara, merasa bertanggung

jawab atas pelaksanaanUndang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen serta Undang-Undang

tentang HAM yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidupsejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehat;

Menyadari bahwa:

1. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, mewadahipenduduk yang berjumlah besar dengan keanekaragaman budayanya,dan sedang mengalami proses urbanisasi serta menghadapitantangan karena kedudukannya terhadap berbagai potensi bencanaalam;

2. Perkembangan kehidupan yang dinamis, perkembangan teknologi,globalisasi, dan perubahan iklim, menuntut pengorganisasianpembangunan perumahan dan permukiman oleh Negara;

3. Seluruh pemangku kepentingan telah berupaya membantupembangunan perumahan dan permukiman, tetapi belum seluruhpersoalan perumahan dan permukiman teratasi;

4. Desentralisasi dan otonomi daerah membawa konsekuensi baru padaupaya-upaya pembangunan perumahan dan permukiman;


12/34

2


Meneguhkan tekad untuk :

1. Melindungi dan menjamin hak akan tempat tinggal yang layak, yangberkaitan dengan kebutuhan dasar, hak asasi manusia, dan jati diri,untuk menjadi tanggung jawab Negara;

2. Mengakui dan menghormati keragaman berbagai latar belakangbudaya yang ada dan yang berkembang dalam permukiman;

3. Menjamin keadilan dan kesetaraan pembangunan perumahan danpermukiman dalam menghadapi kendala sumber daya yang terbatasterutama tanah, air, dan energi;

4. Meningkatkan kualitas kehidupan secara berkelanjutan denganmenjaga kelestarian fungsi lingkungan, dan mengurangi risiko

bencana;5. Memberdayakan masyarakat tidak mampu dan berpenghasilan rendah

melalui peningkatan akses dan subsidi terhadap sumber daya danpembiayaan perumahan;

6. Mengembangkan sistem kelembagaan dan menyelenggarakan tatakelola yang baik dalam pembangunan perumahan dan permukimandengan menerapkan kaidah partisipatif, transparansi, responsif,akuntabel dan berorientasi pada kesepakatan para pihak;

7. Menyepakati untuk bermitra, berbagi manfaat dan beban untukmelaksanakan agenda perumahan dan permukiman yang telahdihasilkan Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun2009, yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari deklarasiini;

8. Mengevaluasi pelaksanaannya, sekurang-kurangnya lima tahun sekaliatas apa yang disepakati di dalam menghadapi permasalahanpembangunan perumahan dan permukiman, dan memantaunya setiapsatu tahun sekali.


13/34

3


Jakarta, 20 Mei 2009Kami, para deklarator


14/34

4


Nama Para Deklarator

1. Ibrahim (Nanggroe Aceh Darussalam)

2. Syafruddin Siregar (Sumatera Utara)

3. Armansyah (Riau)

4. Nuraida Mokhsen (Kepulauan Riau)5. Fachrudin (Sumatera Barat)

6. Dedi Hendri (Jambi)

7. Eddy Hermanto (Sumatera Selatan)

8. Martono Hamzah (Bangka Belitung)

9. Zet Efran (Bengkulu)10. Fahrizal Ismail (Lampung)

11. Winarjono (Banten)

12. Ismail A. Said (DKI Jakarta)

13. Bambang Riyanto (Jawa Barat)14. Endah Tri Wahyuni (Jawa Tengah)

15. Joko Muryantoro (DI Yogyakarta)

16. Budi Susilo (Jawa Timur)

17. Sinerah Ely (Nusa Tenggara Barat)18. Maryadi (Kalimantan Barat)

19. Dagut H. Djunas (Kalimantan Tengah)

20. Apud Fauziansyah (Kalimantan Selatan)

21. Syahfruddin Darlan (Papua)22. Hengki Manumpil (Sulawesi Utara)

23. Yanmark Nainggolan (Sulawesi Tengah)

24. Martini Harjokusumo (Nusa Tenggara Timur)

25. Ismail Usernahu (Maluku)

26. I Ketut Sedana Merta (Bali)27. Muh. Aksan (Sulawesi Barat)

28. Sumi Heriza (Sulawesi Selatan)

29. Vaya Amelia (Maluku Utara)

30. Hari Siswanto (Kalimantan Timur)31. Winarni Monoarfa (Gorontalo)

32. Suhadi (Forkim)

33. Aminudin (ASPEK)


15/34

5


34. Jully Kuswara (UPC)

35. Sutan Hadiansyah(AKPPI)

36. Teguh Satria (DPP REI)37. Daniel Jumali (DPP APERSI)

38. Iqbal Latanro (BTN)

39. Aca Sugandhy (MP3I)

40. Himawan Arief Sugoto (Perumnas)41. Yusuf Asy ari (Kemenpera)


16/34


17/34

7



18/34

6



19/34

7


1. Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan Terpenuhinya TempatTinggal yang Layak bagi Semua Penduduk Indonesia sebagai Hak Asasi

1.1 Mewujudkan Pengakuan dan Pelindungan Hak Seluruh AnggotaMasyarakat dengan Cara Memenuhi Kebutuhannya akanTempat Tinggal yang Layak Huni, Dilengkapi dengan Prasaranadan Sarana Umum, dengan Cara Memberikan Kesempatan dan

Pilihan yang Luas, Pemberdayaan, serta Menjamin KepastianBermukim

1.1.1 Menjamin pengembangan perumahan yang memenuhi kriteriakeselamatan bangunan, kesehatan, dan keterjangkauanharga, dengan mempertimbangkan kearifan lingkungan danbudaya lokal, serta sesuai dengan daya dukung lingkungana. Mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam

pembangunan rumah dan lingkungannya sesuai dengan

kemampuannya;b. Mendorong Pemerintah dan pemerintah daerah untuk

mengalokasikan sebagian APBN dan APBD untukmemberikan bantuan, stimulan bidang perumahan bagimasyarakat yang lemah dan tidak mampu.

1.1.2 Mengembangkan sistem bantuan teknik dan pelatihan untukmengomunikasikan dan mengembangkan pendekatan-pendekatan alternatif dalam pembangunan rumah, melalui:

a. penguatan kapasitas pemerintah daerah dan mitraperumahan lainnya;

b. perumusan terminologi yang terkait peran pemerintahdalam perumahan dan permukiman serta peranpemerintah dalam pemenuhan kebutuhan rumah sebagaipelindungan atau pengakuan hak asasi manusia;

c. sosialisasi budaya kepada masyarakat untuk menghunihunian vertikal;

d. pelatihan untuk membangun, memperbaiki, mengeloladan mengembangkan perumahan dan permukiman,


20/34

8


kepada tidak hanya calon penghuni tetapi juga kepadapengelola.

1.1.3 Menjamin kepastian bermukim bagi masyarakata. Mengupayakan penguatan hukum yang dapat

memberikan kepastian bermukim bagi masyarakat,terutama yang tidak mampu mengupayakan rumahsendiri;

b. Memberikan kepastian bermukim dalam setiap rencanapembangunan;

c. Meningkatkan informasi dan pemahaman akan peraturanperundang-undangan dan rencana pembangunanperumahan;

d. Mengupayakan kartu keluarga miskin berlaku untukmemberikan kemudahan keluarga miskin mendapatkanIzin Mendirikan Bangunan (IMB), atau hal yang terkaitdengan administrasi pembangunan rumahnya.

1.2 Meningkatkan Komitmen Seluruh Pemangku Kepentinganuntuk Menjadikan Perumahan dan Permukiman sebagai UnsurPenting Pengakuan dan Pelindungan Hak Asasi Manusia serta

sebagai Ukuran Pembangunan Manusia Sejahtera Seutuhnya1.2.1 Mendorong upaya yang terus-menerus, baik di tingkat

nasional maupun daerah untuk menyosialisasikan tanggung jawab negara dan hak masyarakat atas hunian yang layaksebagai bagian pengakuan dan pelindungan hak asasimanusia, melalui berbagai media komunikasi

1.2.2 Mengupayakan peningkatan penyelenggara urusanperumahan dan permukiman di tingkat daerah

1.2.3 Mengembangkan sistem bantuan teknik dan pelatihan untukmengomunikasikan pendekatan-pendekatan alternatif dalampembangunan perumahan/permukiman, antara lain melalui: a. penguatan kapasitas pemerintah daerah dan mitra

perumahan lainnya;b. perumusan terminologi yang terkait peran pemerintah

dalam perumahan dan permukiman serta peranpemerintah dalam pemenuhan kebutuhan rumah sebagai

pengakuan dan pelindungan hak asasi manusia.


21/34

9


1.2.4 Memperjelas dan mempertegas kriteria kelompok sasaranmasyarakat penerima bantuan perumahan melalui upaya-upaya:a. pelembagaan data dan informasi mengenai masyarakat

yang layak menerima bantuan;b. penetapan kelompok sasaran bantuan perumahan;c. penguatan kapasitas kelompok masyarakat perumahan

dan permukiman.

1.3 Mewujudkan Sistem Penyelenggaraan Perumahan Sosial bagiMasyarakat yang Lemah dan Tidak Mampu

1.3.1 Pengembangan perumahan sosial bagi masyarakat yang

tidak mampu, melalui berbagai upaya antara lain:a. menetapkan kriteria dan prioritas penghuni rumah sosial

menghuni sesuai dengan kondisi lokal;b. melibatkan berbagai mitra pemerintah dan swasta untuk

penyediaan dan pengembangan rumah sosial;c. mengembangkan sistem pendekatan dan pembiayaan

yang mudah dan berkelanjutan untuk pengembanganperumahan sosial.

1.3.2 Meningkatkan penyediaan hunian layak huni bagimasyarakat yang tidak mampu

2. Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan Terwujudnya Perumahandan Permukiman yang Berbasis Komunitas dan Kekeluargaan

2.1 Mendorong Perwujudan Pendekatan Keluarga danKomunitas dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman

2.1.1 Memfasilitasi pengembangan perumahan dan permukimanyang menjamin hubungan sosial yang sehat, dinamis, danberkelanjutan a. Pengembangan dan penerapan standar pelayanan

minimal di lingkungan permukiman untuk mewujudkankomunitas yang sehat dan dinamis;

b. Penerapan konsep hunian berimbang yang dinamis danrealistis sesuai dengan besaran satuan permukiman dankondisi lingkungannya;


22/34

10


c. Mendorong pengembangan rancangan lingkunganperumahan dan permukiman dengan peran sertamasyarakat dan mempertimbangkan dinamika sosial-budaya serta karakter lingkungannya;

d. Memfasilitasi upaya pengadopsian nilai budaya luhurdalam pembangunan perumahan dan permukiman yanglebih menjamin keadilan dan kesetaraan;

e. Melestarikan dan merehabilitasi rumah dan lingkunganperumahan bernilai budaya, sejarah, dan memberimanfaat bagi masyarakat;

f. Pemantapan pelaksanaan konsep pembangunan tridayadalam pembangunan perumahan dan permukiman;

g. Penguatan peran fasilitator dan organisasi nirlaba dalamproses pembangunan perumahan dan permukiman.

2.1.2 Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah agar dapatmenangani permukiman kumuh perkotaan secara lebihintensif, efektif, dan manusiawi dengan menghindari adanyapenggusuran untuk meningkatkan kesehatan dankesejahteraan pemukimnyaa. Pemberian jaminan sistem pendukung bagi kelangsungan

kehidupan di lingkungan perumahan dan kawasanpermukiman;

b. Pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus derajatkerawanan dan risiko kehidupan di permukiman kumuh.

2.1.3 Mendorong secara bertahap, tapi terus-menerus,perwujudan lingkungan perumahan dan permukiman yangberperspektif gender dan mempertimbangkan kebutuhan

khusus anggota masyarakat tertentu seperti diffable , lansia,dan anak-anak

2.2 Mendorong Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukimanuntuk Memfasilitasi Interaksi Sosial bagi TerwujudnyaKomunitas yang Sehat, Kreatif, dan Dinamis

2.2.1 Menetapkan standar prasarana, sarana, dan fasilitaspermukiman dalam tautannya dengan satuan permukimanbagi berbagai ragam komunitas


23/34

11


2.2.2 Mengupayakan terbentuknya satuan permukiman yangsesuai dengan satuan komunitas dan mendorongterwujudnya pengembangan pengelolaan perumahan danpermukiman berbasis komunitas

2.3 Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang MencerminkanKeserasian Hunian dan Kecukupan Prasarana dan Sarana yangBerbasis Komunitas

2.3.1 Mendorong pengembangan prasarana, sarana, dan utilitasumum yang memadai bagi kebutuhan perumahan danpermukiman

3. Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan Terpadunya Proses Sosial,Ekonomi, dan Kondisi Lingkungan untuk Perkembangan Perumahandan Permukiman yang Berkelanjutan

3.1 Mengendalikan Laju Persebaran Penduduk dan Urbanisasi

3.1.1 Mengembangkan kawasan perumahan dan permukimanberdasarkan rencana tata ruang yang proaktif danberwawasan ke depan, berkekuatan hukum, dan dapatdiimplementasikan

3.1.2 Mendorong daerah untuk melakukan analisis kebutuhan danpermintaan rumah sebagai dasar untuk menyusun RencanaPembangunan dan Pengembangan Perumahan danPemukiman di Daerah (RP4D) yang dituangkan dalamrencana tata ruang dan peraturan zonasi

3.1.3 Mendorong pemerintah daerah untuk melakukanpengawasan daya tampung maksimum kawasan perumahan

dan permukiman3.1.4 Mengendalikan perluasan pertumbuhan kawasan

permukiman agar tidak mengalihfungsikan lahan pertaniandan kawasan lindung

3.1.5 Meningkatkan kualitas perumahan dan prasaranapermukiman perdesaan dan perkotaan setara dengankualitas pelayanan kehidupan di perkotaan

3.1.6 Mendorong pertumbuhan kota baru mandiri secaraterencana


24/34

12


3.2 Mewujudkan Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagaiBagian dari Sistem Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan

yang Berkelanjutan

3.2.1 Mendorong pengembangan kawasan perumahan danpermukiman yang searah dengan kebijakan pembangunannasional dan wilayah;a. Mendorong pengembangan kota satelit, dalam rangka

pengembangan permukiman skala besar, yang disertaipengendalian perluasan kota induk dan pengembangansistem transportasi wilayah yang memadai;

b. Mendorong pengembangan hunian vertikal sebagaikawasan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakatperkotaan;

c. Mendorong pengembangan permukiman skala besardengan alokasi penggunaan lahan yang seimbang antarahunian, pelayanan, dan penyediaan lapangan kerja untukmewujudkan kota mandiri dan mencapai skala ekonomidalam penyediaan kelengkapan prasarana, sarana

lingkungan, dan utilitas umum;d. Mengintegrasikan penggabungan perumahan dan

pemukiman berbasis kawasan di perdesaan untukmendukung penggabungan wilayah.

3.2.2 Mendorong kawasan perumahan dan pemukiman yangdidasarkan pada kebijakan pengembangan lingkungan dankeberagaman aspek sosial

3.3 Mendorong Pengintegrasian Perencanaan dan PembangunanPerumahan dan Pengembangan Permukiman dengan SistemTransportasi, Tempat Kerja, dan Prasarana, Sarana Lingkungan,dan Utilitas Umum serta Menuangkannya ke DalamPerencanaan dan Pengelolaan Kota


25/34

13


3.3.1 Mengarahkan pembangunan perumahan dan menatakembali permukiman yang ada agar lebih aman, nyaman,dan mudah diakses masyarakat sebagai bagian daripembangunan kota

3.3.2 Memfasilitasi perwujudan prasarana, sarana, dan utilitaspembangunan perkotaan dan perdesaan sesuai rencana tataruang

3.4 Mewujudkan Permukiman yang Lebih Ramah Lingkungan,Hemat Energi, Mengurangi Risiko Bencana Alam ataupunBencana Akibat Perbuatan Manusia dan Perubahan Iklimmelalui Pembangunan Perumahan dan Penataan Kembali

Permukiman yang Ada3.4.1 Pengembangan menejemen risiko untuk pembangunan

perumahan a. Mengupayakan peningkatan kemampuan dalam

pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan bencana, danrehabilitasi pascabencana;

b. Mendorong pengembangan perumahan dan permukimanberbasis mitigasi bencana.

3.4.2 Mengupayakan penyiapan perumahan yang disiagakanuntuk secara cepat dan tepat dapat menanggulangi akibatbencana alam dan kerusuhan sosial

3.4.3 Mendorong perwujudan pembangunan perumahan danpermukiman yang ramah lingkungan, memperhatikan risikobencana, dan hemat sumber daya, serta memprioritaskanpenggunaan sumber daya lokal

3.4.4 Mengembangkan perumahan dan menata kembalipermukiman di kawasan pesisir dan berbagai pulau kecil danmemadukannya dengan pengembangan dan pengelolaankawasan pesisir, sungai, danau, dan situ (konsep water front )

3.4.5 Mengembangkan metode dan teknologi konstruksi yangtepat dan ramah lingkungana. Menetapkan standar rancang bangun hunian vertikal

ataupun hunian tidak bersusun;


26/34

14


b. Mendorong produksi bahan bangunan pre-fabrikasiberbasis bahan lokal untuk pembangunan perumahan;

c. Menetapkan standar penggunaan bahan bangunan yangmendukung kondisi fisik lingkungan dengan tingkatpencemaran yang rendah;

d. Mendorong pengembangan desain dan pengelolaanbangunan dan lingkungan perumahan yang hemat energi.

3.5 Mendorong Peningkatan Pemahaman dan KemampuanMasyarakat dalam Menggunakan Sumber Daya dalam BatasanDaya Dukung suatu Ekosistem

3.5.1 Memberdayakan masyarakat dengan cara meningkatkan

wawasan dan pengetahuan pembangunan danpengembangan perumahan yang dilakukan secara mandiriagar menyadari batas daya dukung lingkungan untukmenjamin keberlanjutan peningkatan kualitas kehidupannya

3.5.2 Meningkatkan penyampaian informasi dan pengetahuan kemasyarakat terkait sumber daya perumahan melaluipemberdayaan masyarakat

3.6 Meningkatkan Upaya Konservasi Sumber Daya Alam, terutamaAir, dan Sumber Daya Buatan3.6.1 Mendorong terwujudnya dan berkembangnya gerakan

masyarakat untuk konservasi sumber daya air danpenghematan pemanfaatan air bagi permukiman

3.6.2 Mendorong masyarakat untuk berperan serta menjaga danmemelihara prasarana, sarana, dan fasilitas publik

3.6.3 Mendorong pengembangan budaya air dalam

pembangunan perumahan dan permukiman3.6.4 Mewajibkan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) secara

memadai sebagai daerah resapan air


27/34


28/34

16


3.9 Meningkatkan dan Memperkuat Penegakan Hukum atasPelaksanaan Rencana Tata Ruang dalam PenyelenggaraanPerumahan dan Permukiman yang Melibatkan SemuaPemangku Kepentingan

3.9.1 Melaksanakan secara konsisten pembangunan perumahandan permukiman sesuai dengan Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) yang disusun berdasarkan telaah yangakurat atas kondisi yang ada:a. Pelembagaan koordinasi dan perencanaan pembangunan

perumahan dan permukiman di daerah;b. Pencegahan terjadinya alih fungsi tanah akibat

pembangunan perumahan yang tidak terkoordinasi/tidakterkendali.

3.9.2 Peningkatan pengawasan pembangunan perumahan didaerah-daerah sensitif terhadap kerusakan lingkungan,khususnya di daerah pemanfaatan sumber daya alam danrawan bencana

3.9.3 Mendorong penguatan fungsi arbitrase dan fungsi litigasibagi persoalan-persoalan dan/atau pelanggaran yang

berhubungan dengan perkembangan tata ruang oleh pelakupembangunan

3.9.4 Mengupayakan terwujudnya kesatuan sistem perencanaanpembangunan, sistem pertanahan, dan sistem fiskalpertanahan untuk rencana tata ruang yang partisipatif,responsif terhadap kebutuhan dan hak sertamemberdayakan masyarakat ataupun pemerintah daerahdan menerapkan disinsentif fiskal

3.10 Meningkatkan dan Mempermudah Akses terhadap Tanah bagiMasyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

3.10.1 Pembatasan kepemilikan atas tanah (land ceiling) danpenerapan pajak progresif

3.10.2 Mendorong inovasi pengelolaan tanah yang meningkatkanakses ke tanah dan kepastian bermukim bagi masyarakatberpenghasilan rendah dan tidak mampu


29/34


30/34

18


h. Pengembangan Lembaga Penjamin Simpanan dalampembiayaan perumahan dan permukiman;

i. Pengembangan sistem asuransi pengangguran(unemployment insurance ) untuk menjamin kelangsunganpembayaran kredit perumahan;

j. Pengoptimalan peran dan fungsi lembagaasuransi/tabungan wajib seperti Jamsostek (pekerjaswasta), YKPP (anggota TNI dan POLRI), dan Bapertarum-PNS dalam pembiayaan perumahan;

k. Penguatan modal kerja bank, LKNB, dan LKM yangmemiliki fokus pada pembangunan perumahan bagi MBR.

3.11.2 Peningkatan/Pengoptimalan peran lembaga keuangan bank(LKB), nonbank (LKNB), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)dalam pembiayaan perumahan

3.11.3 Peningkatan subsidi dan insentif dalam pembangunanperumahan bagi MBR yang tepat sasaran

3.11.4 Meningkatkan akses masyarakat kepada sumber-sumberpembiayaan perumahan dan permukiman

3.11.5 Penetapan suku bunga KPR khusus untuk MBR

3.12 Meningkatkan Peran Pemerintah, Swasta, dan Masyarakatdalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman bagiMasyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

3.12.1 Pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat dalam rangkameningkatkan akses terhadap sumber daya perumahan

3.12.2 Mobilisasi sumber daya pendukung pembangunanperumahan

3.12.3 Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi tentangsumber daya perumahan

3.13 Memperkuat Landasan Hukum dan Perundang-undanganPengembangan Perumahan dan Permukiman yang Sesuaidengan Dinamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

3.13.1 Meninjau kembali perundang-undangan dan peraturanpenyelenggaraan perumahan dan permukiman yang tidak


31/34

19


dapat diimplementasikan dan diupayakan agar dilakukanpenyesuaian dengan asas hunian yang layak sebagai hak

3.13.2 Peningkatan upaya mencari terobosan hukum sambilmenunggu revisi peraturan perundang-undangan, denganmemanfaatkan para ilmuwan di perguruan tinggi sertapraktisi hukuma. Pemberian dukungan kepada efisiensi industri dan pasar

perumahan untuk berbagai segmen masyarakat;b. Memampukan sistem penyelenggaraan perumahan dan

permukiman untuk menjamin agar masyarakatberpenghasilan rendah (MBR) memperoleh hunian yanglayak melalui prinsip keadilan;

c. Memperbaiki kebijakan penyediaan rumah bagi pekerjaperusahaan asing (pekerja asing dan pekerja lokal) dengantidak memarginalkan hak-hak penduduk lokal untukbertempat tinggal.

3.13.3 Penerapan sektor perumahan sebagai salah satu indikatorekonomi melalui indeks perumahan

3.14 Mendorong Pengembangan Model-model Kemitraan dalam

Pembangunan Perumahan dan Permukiman pada BerbagaiTingkatan

3.14.1 Memfasilitasi pelaksanaan kemitraan ( public-private partnership ) penanganan perumahan dan permukiman ditiap tingkatana. Penyusunan, pengembangan, dan sosialisasi berbagai

produk peraturan perundang-undangan dalampenyelenggaraan perumahan dan permukiman;

b. Pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif dalammendorong kemitraan;

c. Pengembangan kemitraan partisipasi masyarakat dandunia usaha dalam pengembangan perumahan danpermukiman;

d. Pengembangan prinsip kemitraan dan meningkatkanperan Corporate Social Responsibility (CSR) dalampengembangan perumahan dan permukiman bagi

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).


32/34

20


3.14.2 Mengembangkan perusahaan-perusahaan publik dan badan-badan di daerah, termasuk Badan Layanan Umum Daerah(BLUD) untuk pembangunan perumahan dan permukimana. Mendorong peran serta berbagai pemangku kepentingan

perumahan, yaitu LSM, perguruan tinggi, pengamat, danpers dalam mendukung penyediaan perumahan yanglayak terutama bagi masyarakat berpenghasilanmenengah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah(MBR), sesuai dengan fungsi dan kompetensi masing-masing;

b. Mendorong peran kaum profesional mengembangkanmodel-model kerja sama dalam pembangunan

perumahan dan permukiman;c. Mendorong pemerintah daerah mendirikan Badan

Layanan Umum Daerah yang bergerak di bidangpenyelenggaraan perumahan rakyat.

3.15 Mendorong Penerapan Tata Kelola yang Baik danBerkelanjutan dalam Penyelenggaraan Perumahan Permukimandi Tingkat Nasional dan Daerah

3.15.1 Meningkatkan peran pemerintah, swasta, dan masyarakatdalam pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBRa. Pengembangan kerja sama dan kemitraan antarpemangku

kepentingan;b. Peningkatan dan pelembagaan peran organisasi

nonpemerintah sebagai pendamping masyarakat;c. Peningkatan peran serta pemangku kepentingan

perumahan dan permukiman sebagai pendukung, yaitu

nonpemerintah, perguruan tinggi, pengamat, pers, danpelaku pembangunan perumahan dan permukiman;d. Penyediaan dan pengelolaan rumah sewa, khususnya

rumah susun sederhana sewa, yang sesuai dengankelompok sasaran di kota-kota metropolitan, kota-kotabesar, dan wilayah yang cepat tumbuh.

3.15.2 Pembentukan dan pelembagaan forum-forum perumahandan permukiman di daerah yang bersifat multipihak


33/34

21


3.15.3 Pengembangan teknologi dan informasi pembangunanperumahan dan permukiman, yang sesuai dengan potensisumber daya dan kearifan lokal

3.15.4 Pengembangan kelembagaan informal di bidang perumahandan pemukiman

3.15.5 Pengembangan kelembagaan yang menangani prasarana,sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di berbagaitingkatan

3.15.6 Pelembagaan penanganan permukiman informal ( squatter) yang berkelanjutan melibatkan semua pemangkukepentingan

3.16 Mewujudkan Sistem Kelembagaan Perumahan danPermukiman yang Kuat3.16.1 Penguatan kelembagaan perumahan di tingkat nasional

a. Peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat nasionalagar mempunyai kemampuan mengoordinasikan berbagailembaga pemerintah dan pemangku kepentingan yangterkait dengan masalah perumahan dan permukiman;

b. Pembentukan lembaga atau badan yangmengoperasionalkan kebijakan;

c. Pembentukan Pusat Informasi Perumahan danPermukiman ( Housing Information Center );

d. Pembentukan lembaga yang menangani pembiayaanperumahan nasional ( Central Provident Fund ).

3.16.2 Penguatan kelembagaan perumahan di tingkat daeraha. Penguatan peran dan kapasitas kelembagaan perumahan

(pemerintah dan nonpemerintah) dalam kerangkaotonomi daerah;

b. Penguatan kapasitas penyusunan anggaran dan mobilisasisumber daya finansial secara formal ataupun swadaya;

c. Pembentukan dan penguatan lembaga perusahaan umumdaerah di bidang perumahan;

d. Membangun jejaring kelembagaan.3.16.3 Pembentukan dan penguatan kelembagaan perumahan di

tingkat komunitas


34/34


a. Pelembagaan instrumen pengelolaan tanah ( land management )

b. Peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat komunitasc. Pembentukan dan fasilitasi kelompok masyarakat

(pokmas) atau kelompok swadaya masyarakat (KSM)perumahan dan permukiman

d. Mengadakan sistem yang memperkuat pokmas atau KSMyang memiliki kepedulian terhadap perencanaan danpengendalian

Jakarta, 20 Mei 2009

Pimpinan Sidang PlenoKongres Nasional Perumahan dan Permukiman II

Iqbal Latanro (Dirut BTN)Ketua

Dr. Aca Sugandhy (Ketua Umum MP3I)Wakil Ketua

Jamil Ansari (Staf Ahli Menpera Bidang Hukum dan Pertanahan)Sekretaris

Teguh Satria (Ketua Umum DPP REI)Anggota

Dr. Budi Prayitno (Staf Ahli HRC)Anggota

Deklarasi dan Agenda Perumahan hasil Kongres Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009

Documents