Top Banner
19/02/2016 1 Pengantar Pajak PENGANTAR PERPAJAKAN DEFINISI PERPAJAKAN Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengantar Pajak 2
21

DEFINISI PERPAJAKAN€¦ · Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2 ... Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum

Dec 06, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: DEFINISI PERPAJAKAN€¦ · Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2 ... Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum

19/02/2016

1

Pengantar Pajak

PENGANTAR PERPAJAKAN

DEFINISI PERPAJAKAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negaraberdasarkan undang-undang (yang dapatdipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal(kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkandan yang digunakan untuk membayar pengeluaranumum.

Pengantar Pajak 2

Page 2: DEFINISI PERPAJAKAN€¦ · Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2 ... Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum

19/02/2016

2

Unsur-unsur pajak:

1. Iuran dari rakyat kepada negaraYang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iurantersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan undang-undangPajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatanundang-undang serta aturan pelaksanaannya

Pengantar Pajak 3

Unsur-unsur pajak:

3. Tanpa jasa tibal atau kontraprestasi dari negara yangsecara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaranpajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasiindividual oleh pemerintah

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara,yakni penglaran yang bermanfaat bagi masyarakat lain.

Pengantar Pajak 4

Page 3: DEFINISI PERPAJAKAN€¦ · Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2 ... Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum

19/02/2016

3

Fungsi Pajak

Fungsi BudgetairPajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untukmembiayai pengeluaran-pengeluarannya

Fungsi Mengatur(regulered)Pajak sebagai alat untuk mengatur atau malaksanakankebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial danekonomi

Pengantar Pajak 5

Pengantar Pajak 6

Adil (syarat keadilan) Sesuai Undang-undang 1945 pasal 23 ayat

2 (pajak hrs memberikan keadilan baginegara maupun masyarakat. (syaratyuridis)

Tidak mengganggu Perekonomian (syaratekonomis)

Efisien (syarat finansial) sederhana

Syarat Pemungutan Pajak

Page 4: DEFINISI PERPAJAKAN€¦ · Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2 ... Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum

19/02/2016

4

Pengantar Pajak 7

Teori Yang mendukung Pemungutan Pajak Teori Asuransi (melindungi)

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hakrakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yangdiibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperolehjaminan perlindungan tersebut.

Teori KepentinganPembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan padakepentingan (misal perlindungan) masing-masing orang. Semakinbesar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggipajak yang harus dibayar.

Pengantar Pajak 8

Teori Yang mendukung Pemungutan Pajak Teori daya pikul Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya,

artinya pajak harus dibayar sesuai daya pikul masing-masing orang Unsur Obyektif (besarnya penghasilan) : dengan melihat

besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang Unsur Subyektif (besarnya pengeluaran) : dengan melihat

besarnya kebutuhan materiil yang harus di penuhi

Page 5: DEFINISI PERPAJAKAN€¦ · Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2 ... Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum

19/02/2016

5

Pengantar Pajak 9

Teori Yang mendukung Pemungutan Pajak

Teori BaktiDasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyatdengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyatharus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagaisuatu kewajiban

Teori azas daya beliMemungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tanggamasyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjtunya negaraakan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentukpemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikiankepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Pengantar Pajak 10

Pengertian dan Kedudukan HukumPajak

Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2) UUDDasar’45.

Hukum Pajak = bagian dari Hukum Publik Hukum Publik = Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum

Administrasi. Hukum Pajak = Bagian dari Hukum Administrasi.Hukum pajak ada 2 macam : Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum pajak Formil (Ketentuan Umum & Tata cara Perpajakan

Page 6: DEFINISI PERPAJAKAN€¦ · Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2 ... Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum

19/02/2016

6

Pengantar Pajak 11

Asas dan cara Pemungutan Pajak

Pajak

Golongan Sifat Lemb.Pemungutnya

PajakDaerah

PajakPusat

PajakObyektif

PajakSubyektif

PajakLagsung

pajaktdk

langsung

Pengelompokan PajakMenurut Golongannya:1. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh WP dantidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain. Contoh:Pajak Penghasilan

2. Pajak tidak langsungYaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan ataudilimpahkan kepada orang lain. Contoh:PajakPertambahan Nilai.

Pengantar Pajak 12

Page 7: DEFINISI PERPAJAKAN€¦ · Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2 ... Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum

19/02/2016

7

Pengelompokan Pajak

Menurut Sifatnya:1. Pajak Subyektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkanpada subjeknya, dalam arti memperhatikankeadaan diri WP. Contoh:Pajak Penghasilan

2. Pajak ObjektifYaitu pajak yang berpangkal pada objeknya,tanpa memperhatikan diri WP. Contoh:PajakPertambahan Nilai dan Pajak Barang mewah.

Pengantar Pajak 13

Pengelompokan Pajak

Menurut lembaga pemungutnya:1. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dandigunakan untuk membiayai rumah tangga negara.Contoh:PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai

2. Pajak DaerahYaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dandigunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.Contoh:Pajak Propinsi :Pajak kendaraan bermotor,Pajak Kabupaten : PBB, Pajak hotel, reklame, hiburan,penerangan jalan.

Pengantar Pajak 14

Page 8: DEFINISI PERPAJAKAN€¦ · Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2 ... Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum

19/02/2016

8

Pengantar Pajak 15

Tata cara pemungutan pajak

1. Stelsel Nyata ( Riel) pemungutan di akhirtahun

2. Stelsel Anggapan (fictieve) Pemungutan diawal tahun dgn berdasar nilai pajak tahunsebelumnya.

3. Stelsel campuran Pemungutan di awaltahun dan disesuaikan kembali di akhir tahun.

Stelsel Pajak

Pengantar Pajak 16

Asas Pemungutan Pajak

(1) Asas Domisili

(tempat tinggal)

(2) Asas sumber

(3) Asas Kebangsaan

Page 9: DEFINISI PERPAJAKAN€¦ · Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2 ... Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum

19/02/2016

9

Asas Pemungutan Pajak Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh WP yangbertempat tinggal di wilayahnya, baik pengahasilan yangberasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlakuuntuk WP dalam negeri. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yangbersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempattinggal WP Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungakan dengan kebangsaan suatunegara. Misalnya pajak bangsa asing di indonesia yangbertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk WPLuar Negeri. Pengantar Pajak 17

Sistem Pemungutan Pajak1. Official Assessment System

Adalah suatu pemungutan yang memberi wewenangkepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnyapajak yang terutang oleh WPCiri-ciri:Wewenang untuk menentukan besarnya pajak

terutang ada pada fiskus.WP bersifat pasifUtang pajak timbul setelah dikeluarkan surat

ketetapan pajak oleh fiskus

Pengantar Pajak 18

Page 10: DEFINISI PERPAJAKAN€¦ · Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2 ... Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum

19/02/2016

10

Sistem Pemungutan Pajak2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepadaWP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang

Ciri-ciri:Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang

terletak pada WP sendiri.WP aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan

melaporkan sendiri pajak yang terutang.Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Pengantar Pajak 19

Sistem Pemungutan Pajak3. With Holding System

Adalah suatu pemungutan yang memberi wewenangkepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan WP yangbersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yangterutang oleh WPCiri-ciri:Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang

ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan WP.

Pengantar Pajak 20

Page 11: DEFINISI PERPAJAKAN€¦ · Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2 ... Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum

19/02/2016

11

Pengantar Pajak 21

Timbul dan Hapusnya utang pajak

1. Ajaran FormilUtang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapanpajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada officialassessment system.

2. Ajaran MateriilUtang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatukeadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterakan pada selfassessment system.

•Timbul utang pajak

Pengantar Pajak 22

Timbul dan Hapusnya utang pajak

1. Pembayaran2. Kompensasi3. Daluwarsa4. Pembebasan dan penghapusan

•Hapusnya utang pajak

Page 12: DEFINISI PERPAJAKAN€¦ · Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2 ... Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum

19/02/2016

12

Pengantar Pajak 23

Hambatan Pemugut Pajak

1. Perlawanan pasifMasyarakat enggan (pasif) membayar pajakdisebabkan karena :(a) Perkembangan intelekutal dan moral masyarakat(b) sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami

masyarakat(c) sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau

dilaksanakan dengan baik.

• Hambatan dikelompokan :

Pengantar Pajak 24

Hambatan Pemugut Pajak

2. Perlawanan aktifSemua usahan dan perbuatan yang secara langsung ditujukankepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Bentuperlawanan :(a) Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan

tidak melanggar undang-undang.(b) Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan

melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

• Hambatan dikelompokan :

Page 13: DEFINISI PERPAJAKAN€¦ · Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2 ... Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum

19/02/2016

13

Pengantar Pajak 25

Tarif Pajak1. Tarif sebanding (Proporsional)

Tarif berupa persentase tetap, terhadap berapapun jumlah yangdikenai pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nlaiyang dikenai pajak.Contoh : PPN 10%.

2. Tarif tetapTarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlahyang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.Contoh : Besarnya bea meterai untuk cek dan bilyet giro dengannilai berapapun adalah Rp. 3.000,-

•Ada 4 macam tarif:

Pengantar Pajak 26

Tarif Pajak3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yangdikenai pajak semakin besar.Contoh PPh pasal 17 tentang Laposan Penghasilan Kena Pajak.Progresif progresif : kenaikan % semakin besarProgresif tetap : kenaikan % tetapProgresif degresif : kenaikan % semakin kecil

4. Tarif DegresifPersentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yangdikenai pajak semakin besar

•Ada 4 macam tarif:

Page 14: DEFINISI PERPAJAKAN€¦ · Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2 ... Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum

19/02/2016

14

Progresif

PP PT PD

<Rp.25 jt 2,5% 5% 5%

Rp. 25 jt s/d 50jt 5% 10% 15%

Rp.50jt s/d Rp.100 10% 15% 20%

> Rp. 100 jt 20% 20% 22,5%

Pengantar Pajak 27

Terima kasih.

Pengantar Pajak 28

Page 15: DEFINISI PERPAJAKAN€¦ · Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2 ... Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum

19/02/2016

15

Pengantar Pajak 29

Definisi :

NPWP : adalah No Pokok Wajib Pajak yang berguna sebagaiidentitas Wajib pajak.

NPPKP : adalah No Pokok Pengusaha Kena Pajak yang bergunasebagai identitas Wajib Pajak (PKP)

FungsiNPWP ; Identitas WP, tertib dlm pembayaran dan pengawasanpajak, untuk keperluan dgn dokumen pajak, memenuhi

kewajiban pajak, mendapatkan pelayanan dari instansitertentu, dan untuk keperluan pelaporan SPT Masa danTahunanNPPKP ; Identitas, pemenuhan kewajiban PPN dan PPnBm, dan

pengawasan perpajakan

Cara Mendapatkan NPWP dan NPPKP ; mendaftarkan diri ke kantor DirJenPajak yang terdekat dengan tempat tinggal WP/PKP

PENGERTIAN, FUNGSI, DANCARA MENDAPATKAN NPWP, NPPKP

Pengantar Pajak 30

PENGERTIAN & FUNGSI SPT, SKP, STP

KET SPT SKP STPDefinisi Surat untuk

pelaporanperhitungandan

pembayaranpajak terutang

Surat keteranganberupa SKPKB,

SKPKBT,SKPLB, SKPN

Surat untukmenagih pajakdan sanksi adm

Fungsi Pelaporandanpertanggungjaw

abanperhitungan jmlpajak terutang,pembayaran

sendiri dan daripemotong

Alat koreksi,sararna

mengenakansanksi, dan alatmenagih pajak

Alat koreksipajak terutang,

sararnamengenakan

sanksi, dan alatmenagih pajak

Page 16: DEFINISI PERPAJAKAN€¦ · Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2 ... Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum

19/02/2016

16

Pengantar Pajak 31

Asas dan cara Pemungutan Pajak

Pajak

Golongan Sifat Lemb.Pemungutnya

PajakDaerah

PajakPusat

PajakObyektif

PajakSubyektif

PajakLagsung

pajaktdk

langsung

Pengantar Pajak 32

KEWAJIBAN PEMBUKUAN

Itikad baikMenerminkan keadaan dan kegiatan usaha

sebenarnya Taat asas ; pengakuan penghasilan dan biaya

dengan stelsel akrual/kas Syarat ; Dilakukan di Indonesia, menggunakan

huruf latin/angka Arab, menggunakan satuanrupiah/mata uang lain yang diijinkan MenKeu,menggunakan bahasa Indonesia/bahasa lainyang diijinkan MenKeu

Page 17: DEFINISI PERPAJAKAN€¦ · Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2 ... Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum

19/02/2016

17

Pengantar Pajak 33

Official Assessment System Sistem pemungutan oleh pemerintah

Self Assessment System Sistem pemungutan oleh wajib pajak

sendiri With Holding System System pemungutan oleh pihak ketiga

Sistem Pemungutan Pajak

Pengantar Pajak 34

Tarif Sebanding (proporsional) PPN tarifnya =10 %

Tarif Tetap tarif bea materai Tarif Progresif Tarif semakin besar apabila jml yg dikenai

pajak semakin besar.

misal : Pasal 17 UU PPh 2000Penghasilan bruto> 25 jt s/d 50 jt , tarif 5%Penghasilan bruto > 50 jt s/d 100 jt , tarif 10%Penghasilan bruto > 100 jt s/d 200 jt , tarif 15%Penghasilan bruto > 200 jt , tarif 30%

Tarif degresif Tarif semakin kecil apabila jml yg dikenaipajak semakin besar.

Tarif Pajak terdiri dari 4 tarif

Page 18: DEFINISI PERPAJAKAN€¦ · Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2 ... Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum

19/02/2016

18

Pengantar Pajak 35

Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Timbulnya utang pajak ada 2 : Ajaran Formil , timbulnya utang pajak karena

dikeluarkannya surat ketetapan pajak (official assessmentsystem)

Ajaran Materiil , timbulnya utang pajak karena undang-undang ( self assessment system)

Hapusnya utang pajak disebabkan : Pembayaran Kompensasi Kadaluarsa Pembebasan/penghapusan

Pengantar Pajak 36

PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK

Definisi ; kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolahdata dlm rangka pengawasan

Tujuan ; menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakan, dan tujuan lain (pemberian/pencabutanNPWP, pencocokan data dan atau alat keterangan, dll)

Tindak pidana bisa berupa alpa, sengaja, pengulangan,percobaan

Page 19: DEFINISI PERPAJAKAN€¦ · Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2 ... Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum

19/02/2016

19

Pengantar Pajak 37

KEBERATAN DAN BANDING

Tata Cara Penyelesaian Keberatan :

WP ajukan keberatan ke DirJen Pajak Tertulis dalam bahasa Indonesia Jangka waktu 3 bulan Jika tidak memenuhi syarat 2 dan 3, dianggap tidak

dipertimbangkan Bukti penerimaan Surat Keberatan Keputusan dari DirJen Pajak (jk. Waktu 12 bln) Lewat dr 12 bln dianggap SK dikabulkan Tidak menunda kewajiban membayar pajak Jika SK dikabulkan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan

Pengantar Pajak 38

KEBERATAN DAN BANDING

Tata Cara Penyelesaian Banding

Ajukan permohonan ke Badan Peradilan Pajak Jangka waktu 3 bln Diputuskan oleh Badan Peradilan Pajak Tidak menunda pembayaran pajak Jika banding diterima, kelebihan pembayaran pajak

dikembalikan

Page 20: DEFINISI PERPAJAKAN€¦ · Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2 ... Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum

19/02/2016

20

Pengantar Pajak 39

PENAGIHAN PAJAK

Dasar penagihan STP, SKPKB, SKPKBT,Surat Keputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan, Putusan Banding

Jenis penagihan seketika, sekaligus

Negara mempunyai hak mendahului untukmenagih pajak yaitu pokok pajak, bunga, dendaadm, kenaikan, biaya penagihan

Pengantar Pajak 40

STP = Surat Ketetapan Pajak

SKPKB = Surat Ketetapan PajakKurang Bayar

SKPKBT = Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Terutang

Page 21: DEFINISI PERPAJAKAN€¦ · Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2 ... Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum

19/02/2016

21

Pengantar Pajak 41

SANKSI PERPAJAKAN

BungaKenaikanDendaSanksi pidana

Pengantar Pajak 42

Definisi Pajak ; Iuran rakyat, Dapat dipaksakan, Tidak adanya, Kontraprestasi,Dipungut oleh negara, Diperuntukkan bagi pengeluaran negara

Fungsi Pajak Budgetair , Reguler Pungutan Lain Retribusi, Sumbangan Pengertian Hukum Pajak Materiil, Formal Kedudukan Hukum Pajak Perdata, Publik Asas Pemungutan Pajak Domisili, Sumber, Kebangsaan Cara Pemungutan Pajak Nyata, Fiktif, Campuran Tarif Pajak Proporsional, Progresif, Degresif, Tetap,

Advalorem, Spesifik Hapusnya Utang Pajak Pembayaran, Kompensasi,

Daluarsa, Pembebasan,Penghapusan

PENGANTAR PERPAJAKAN