DEFINISI ABORTUS :

DEFINISI ABORTUS :

• HUKUM : KELUARNYA BAYI DARI RAHIM IBUNYA SEBELUM SAATNYA DILAHIRKAN (0 - 9 BULAN)

• MEDIS : JANIN YANG BELUM LAIK HIDUP DI LUAR RAHIM IBU (< 20 MINGGU ATAU

< 1000 GRAM)

PEMBAGIAN ABORTUS :

• 1. SPONTAN : (10 - 15 %) KEHAMILAN NORMAL

• 2. PROVOCATUS (DISENGAJA):

ABORTUS PROVOCATUS :

• MEDISINALIS (ATAS INDIKASI MEDISINALIS (ATAS INDIKASI MEDIS IBU DAN ATAU JANINMEDIS IBU DAN ATAU JANIN)– DISEBUT : TERMINASI KEHAMILAN– JANIN : BISA HIDUP / BISA MATI

• KRIMINALIS (TAK ADA INDIKASI KRIMINALIS (TAK ADA INDIKASI MEDIS)MEDIS)– ALASAN PSIKOLOGIS

(PERKOSAAN, INCEST)– ALASAN SOSIOLOGIS DLL

BATASAN USIA JANIN - KELAIKHIDUPAN :

(WHO)• 1. ABORTUS : < 20 MINGGU

ATAU < 1000 GRAM 2. IMATUR : 20 - 28 MINGGU

ATAU 1000 - 2500 GRAM3. PREMATUR : 28 - 32 MINGGU

(2500 - 3500 GRAM)4. MATUR : 32 MINGGU5. POSTMATUR : > 32 MINGGU

HUKUM POSITIF (1):HUKUM POSITIF (1):

• SEMUA ABORSI ADALAH ILEGAL (KUHP) : LEX GENERALIS– ps. 346 : ancaman bagi si ibu-

PELAKU Ps 347 : ancaman bagi penggugur

(awam) tanpa ijin ibu Ps 348 : ancaman bagi penggugur

(awam) dengan ijin ibu Ps 349 : ancaman bagi penggugur tenaga

kesehatan dengan atau tanpa ijin ibu (DR + 1/3 SANKSI)

HUKUM POSITIF (2)HUKUM POSITIF (2)

Ps 299 : ancaman bagi pemberitahu atau pemberi harapan

Ps 535 : ancaman bagi promotor• KECUALI : ATAS INDIKASI

MEDIS (PS. 75 UU NO. 36/09) : LEX SPESIALIS– atas indikasi ibu : keselamatan

jiwa !!!!! +/-– atas indikasi janin : keselamatan

janin !!!

Pasal 75 UU Kes No, 36/2009

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

2. Larangan ayat (1) dikecualikan : • a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi

sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

Pasal 75 ayat 2(b) dst b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat

menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

(3) Tindakan pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan RPP

Pasal 76a. < kehamilan 6 minggu dihitung dari hari pertama haid

terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;

b. oleh tenaga kesehatan berketerampilan & kewenangan bersertifikat yg ditetapkan oleh menteri;

c. persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;

d. izin suami, kecuali korban perkosaan; dan

e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

• Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan ps 77

Aborsi tdk aman + bermutu + bertanggung jawab : dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.

Pasal 194

• Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

PENJAHAT ABORSI (1)PENJAHAT ABORSI (1)

• Ibu kandung (penggugur langsung + korban) : sanksi < = 4 thn

• Orang awam penggugur langsung - ijin korban : < = 12 thn (hidup)/ < = 15 thn (mati)

• Orang awam penggugur langsung + ijin korban : < = 7 tahun (hidup)/ < = 9 thn (mati)

PENJAHAT ABORSI (2)PENJAHAT ABORSI (2)

• Nakes (DR/SpOG, bidan, tukang obat) : idem + 1/3 maks & cabut SIP

• Penggugur tdk langsung (awam) : calo, pemilik klinik dll : < = 4 thn atau denda 3000 rph; (nakes) : + 1/3nya & cabut SIP

• Promotor : kurungan < = 3 bln atau denda < = 300 rph

• Semua : penjara < = 15 thn + denda < = 500 juta rph

ALASAN ABORSIALASAN ABORSI

• Darurat/gawat (penyelamatan nyawa)

• Sejarah

• Kejiwaan

• Sosial

• Eksistensial

TAZAHUM :TAZAHUM : MENDAHULUKAN

• hukum menyempitkan > memberikan keluasan.

• yg tdk ada penggantinya > ada penggantinya.

• sesuatu yg sdh ditentukan > sesuatu yg berikan pilihan.

• yg lebih penting/pokok/ushul > yg penting/cabang/furu’.

• yg lebih berbahaya > yg berbahaya. A.F. Mohsen Ibrahim. 1997

Jenis sanksi :

• Etis• Hukum

• Administratif• Sosial

Sanksi Etis :

• oleh MKEK IDI– teguran lisan– penasehatan– pengucilan dari kelompok– teguran tertulis/peringatan– penyekolahan kembali

(reschooling)– usulan pencabutan ijin praktek

(Permenkes 916/97)

Sanksi Hukum :

• oleh Pengadilan Negeri/Tinggi/MA– pidana penjara : + 1/3nya (karena

profesional) : s/d 12 - 15 tahun– penjara s/d 15 th + pidana denda

(s/d Rp. 500 juta) : ps. 80 UU Kesehatan

– perdata : bila si ibu/keluarga merasa dirugikan

Sanksi Administratif :

• oleh MDTK/Depkes MKDKI– penundaan perpanjangan ijin

praktek– pencabutan ijin praktek (oleh

Depkes)– pemindahan tempat kerja

Sanksi Sosial

• oleh masyarakat

• pemberitaan pers• pemboikotan• penyebarluasan aib • pemerasan (oleh oknum)• kerja bakti/sosial : sabbatical life• dll

Pasal 194

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UU 36/2009 ttg Kesehatan

PEMBUKTIAN (KUMULATIF)

• Pengakuan penggugur langsung/tidak.• Pengakuan perempuan pelaku/korban.• Janin/orok yg msh hidup dlm

kandungannya• Sebab kematian janin “bukan akibat

penyakit”/abortus spontan• Janin = anak kandung perempuan

penggugur.• Janin dikeluarkan/dihentikan

kehamilannya oleh pelaku secara paksa (sengaja)

• Saksi mata yg memperkuat.

BUKTI janin (Forensik)

• Janin/orok bukan IUFD, namun belum bernafas.

• Usia janin = usia kehamilan ibu• Sebab kematian janin : trauma

fisik/kimiawi, keracunan. • Gol darah, DNA janin sesuai dgn

ibu-penggugur.• intervensi ketuban/plasenta +

partus buatan : zat & alat sesuai (kehamilan trimester terakhir).

BUKTI ibu (Forensik)

• Tanda pernah hamil/melahirkan ibu (tersangka)

• Tanda trauma fisik ibu.• Kadar obat penggugur darah

ibu. • Gol. Darah & DNA ibu cocok.• alat pengguguran di tubuh

(kehamilan trimester terakhir).

KESULITAN BUKTI (Forensik)

• Pencampuran > 1 janin dlm 1 tempat yg sama

• DD/ Blighted ovum• Sulit memilah (DD/) abortus

spontan dgn abortus imminens disengaja

ETIKA DEONTOLOGISETIKA DEONTOLOGIS

• SEMUA ABORSI ADALAH MELANGGAR SUMPAH DOKTER“saya akan menghormati setiap hak hidup insani mulai dari saat pembuahan”

• SEMUA ABORSI ADALAH MELANGGAR KODE ETIK KEDOKTERAN(PS. 10 KODEKI-IDI) “setiap dokter senantiasa mengingat kewajibannya menghormati kehidupan manusia sejak saat pembuahan”

ETIKA TELEOLOGIS (1)ETIKA TELEOLOGIS (1)

• Pengalaman Empirik“ibu hamil yg sakit/kondisi tertentu akan mati bila kehamilannya diteruskan”

• SEMUA IBU HAMIL tersebut yg darurat (bahaya fisik &/ jiwa) setelah dilakukan terminasi kehamilan/ABORSI akan selamat

• dokter wajib menolong ibu yg demikian dengan terminasi kehamilannya

ETIKA TELEOLOGIS (2)ETIKA TELEOLOGIS (2)

• Pengalaman empirik :• janin cacat berat dpt terdeteksi

pra-lahir yg takkan hidup berkualitas sbg manusia kelak

• penghentian kelanjutan hidup janin (terminasi kehamilan ibu) pasti meringankan beban/jiwa orangtua tsb

• dokter sebaiknya melakukan aborsi bayi tsb

Etikadeontologis

Pertentangan Abadi Aborsi

Pro-life

= Hk positif RI

EtikaTeleologis


Pro-choice

Kenyataan Sos

Pro Life

ProChoice


DilemaEtik

Hak Janin

Hak Ibu

ABORSI

Eksistensial = ilegal

Sejarah/

nekrofilia/

agresi

Gov’t

Will (-)

Kelemahan Pro Life

Sosial :

Masyarakat

Permisif

Ekses Medikalisasi

Profesional

Dikte Kekuasaan

Pok Pro Choice

Faktor-faktor penyebab Kejahatan Aborsi

Kelemahan Suara Hati

Resolusi Konflik Hukum Aborsi

Dewan Sensor

Dewan Sensor

Fuqaha

Sosiolog/

Feminist

Ahli Lainnya

Tokoh

Ulama

Budayawan/

Ethicist

Psikolog/

Psikiater

Komposisi Dewan Sensor Aborsi

Dokter Non SpOGPelaksana

Wakil Pemerintah

Pasien/Klien

DewanSensor

Dr = Pelaksana

Keputusan Dewan Sensor

OK

No !

Panti Asuhan

Analisis Sosioyuridis Analisis Sosioyuridis Legalisasi AborsiLegalisasi Aborsi

• Perhatikan disinsentif & insentif sosial dan yuridis

• Kompromikan antara pro choice & pro life (seimbang)

Disinsentif yuridis Disinsentif yuridis

• Semua penggugur & promotor kena sanksi (KUHP) : korban = pelaku (peremp)

• Sulit/tak mungkin ada pelaporan delik : hidden/semi-organized crime

• Tak ada sanksi bagi laki-laki penyebab hamil nirkehendaki

• Sulitnya pembuktian (kumulatif)

Disinsentif sosialDisinsentif sosial

• Pilihan terlogis perempuan korban (sekaligus pelaku)

• Struktur budaya masyarakat : aib/malu keluarga

• Pengaruh NKKBS / gagal KB• Abuse OKNUM medis

Insentif sosialInsentif sosial

• Penghasilan amat besar & MUDAH bagi pelaku non ibu

• Berlindung dibalik otonomi keluhuran profesi = WCC

• Menunjang program KB • Sikap permisif-modern thd free

sex• Kehendak politik pem (-)• Kebijakan kriminal hulu - hilir (-)

Insentif yuridis Insentif yuridis

• PERLUASAN INDIKASI MEDIK MENJADI INDIKASI SOSIAL

• KETIDAKJELASAN HUKUM = KESEPAKATAN PROFESI A/D KESULITAN PEMBUKTIAN HUKUM

White Collar Crime

Hidden Crime

Fraud,orang terhormat

Ilegal-kolektif, need banyak, mahal

Spektrum Kejahatan Aborsi

Semi-Organized Crime

Calo, pemilik/pemodal, keamanan, perijinan

• Professional-Occupational CrimeDR, berlindung kemuliaan/jabatan profesi

Aspek hukum Public Policy Aspek hukum Public Policy (Pro life) :(Pro life) :

• Perlu yurisprudensi substantif-material ttg kepastian indikasi medik sebagai lex specialis (sebelum PP jo ps 15 UU No. 23/1992)

• Kriminalisasi/cegah legalisasi sepihak• Standar profesi& SOP bagi SpOG &

jajarannya a.i. medik• Sumpah dr jangan diubah• SpOG/DR sbg hakim ad-hoc PN

Public Policy (Pro life)Public Policy (Pro life)

• Pelaku = amoral, bukan “pelindung kepent umum” (mala prohibita).

• Peran MDTK +/ MKEK >>> & transparan• Sanksi @ ijin praktek baru/perpanjangan• Standarisasi kualitas FK • Lindungi PPDS/mhsw-FK /nakes hrs aborsi sbg

syarat kompetensi.• Sanksi pidana laki kausa hamil nirkehendaki

teraborsi

Aspek karir kriminal pelakuAspek karir kriminal pelaku

• Penyadaran terus menerus etika deontologis• Cegah paparan DR/bidan/SpOG ke abortus

kriminalis (mis pemanfaatan materi kasus aborsi spontan sbg syarat kompetensi)

• Cegah stigmatisasi dini pelaku/penyimpang• Klub DR/nakes anti aborsi• Klub mantan pelaku aborsi yg sudah insyaf +

siraman rohani

Aspek Dukungan KelompokAspek Dukungan Kelompok

• Ubah sikap permisif masyarakat di free sex• Program pendidikan seks terkontrol • Perlindungan perempuan korban : OSCC,

panti calon ibu & bayi• Menerima norma kegagalan KB• Reward dokter yang bersusila & insyaf/taubat• Reintegrative shaming bagi pelaku

“membandel”

Aspek Hubungan Kejahatan & Aspek Hubungan Kejahatan & Perilaku Yang Tidak JahatPerilaku Yang Tidak Jahat

• Visi altruisme klinik/RB/RS• Penetapan “daerah kelabu” sbg “ cenderung

“hitam”• Permudah& permurah biaya persalinan• Audit RB dkk agar tidak SC minded• Rekrut nakes integritas tinggi• Rohaniawan/etikus anggota Komite Medik • Hindari KKN

RX Masy & Proses Hukum (1)RX Masy & Proses Hukum (1)

• social marketing aborsi non indikasi medik = amoral.

• Opini massa memelihara kehamilan janin tak berdosa= mulia/fardhu kifayah

• Santuni anak-anak hasil hubungan gelap

• Galakkan program adopsi dan orangtua asuh.


• Penjarakan DR abortur (efek umum dan khusus penjeraan).

• Cabut ijin klinik/RS/RB terbukti melanggar.• Persulit perpanjangan ijin klinik / dokter yang

“nakal”.• Galakkan konseling calon ibu-ibu ingin aborsi.• Dewan sensor aborsi tiap kota, kriteria ketat


• Sebar fasilitas terminasi kehamilan di banyak tempat (de-satelit-isasi)

• Penyuluhan hukum bagi ibu/remaja perempuan.

• Penyuluhan berkala etika bagi dokter, paramedis & nakes.

• Kampanye konsisten etika deontologis• Kriminalisasi bagi penggugur kandungan &

laki2 penyebab

Penanggulangan Aborsi Penanggulangan Aborsi (legal)(legal)

• PP TMT segera dibentuk• Sementara blm : Hak diskresi

Menkes/Kadinkes setempat menjabarkan TMT dgn catatan :– Dilema etis : Dewan Sensor Aborsi

(cegah medikalisasi berlebihan/White C. Crime profesional medis)

– Etika Sosial : Tarif murah/gratis.– Dokter pelaksana terpisah & diberi

kebebasan memilih/menolak setiap saat.

RX Masy & Proses Hukum (Pro RX Masy & Proses Hukum (Pro choice)choice)

• Legalisasi aborsi dgn kriteria ketat• Bentuk >>> pusat pelayanan aborsi bermutu,

hanya oleh pemerintah, tarif murah, terkendali (bebas calo), tidak eksploitatif dan tidak viktimisasi ganda.

• Pemberdayaan perempuan• Pemanfaatan teknologi reproduksi• Cegah monopoli teknologi reproduksi• Sanksi tegas & kriminalisasi bagi pelanggar

DEFINISI ABORTUS :

Documents