Top Banner
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR SUMBAWA DATA PIRANTI LUNAK SI PROPAM POLRES SUMBAWA TAHUN 2018 NO JENIS NO NOMOR/TAHUN TENTANG JUMLAH KET 1 2 3 4 5 6 7 A. UNDANG-UNDANG 1 NOMOR 42 TAHUN 1999 JAMINAN FIDUSIA 1 (SATU) BUKU 2 NOMOR 2 TAHUN 2002 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1 (SATU) BUKU 3 NOMOR 23 TAHUN 2004 PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 1 (SATU) BUKU 4 NOMOR 35 TAHUN 2009 NARKOTIKA 1 (SATU) BUKU 5 KUHP KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA 1 (SATU) BUKU 6 NOMOR 7 TAHUN 2012 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 1 (SATU) BUKU B. PERATURAN PRESIDEN RI 1 NOMOR 17 TAHUN 2011 KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL 1 (SATU) BUKU C. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 1 NOMOR 1 TAHUN 2003 PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI 1 (SATU) BUKU 2 NOMOR 2 TAHUN 2003 PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI 1 (SATU) BUKU
13

DATA PIRANTI LUNAK SI PROPAM POLRES ... - ntb.polri.go.idntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/36/2019/03/data-piranti-luna… · a. undang-undang 1 nomor 42 tahun 1999 jaminan

Nov 04, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: DATA PIRANTI LUNAK SI PROPAM POLRES ... - ntb.polri.go.idntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/36/2019/03/data-piranti-luna… · a. undang-undang 1 nomor 42 tahun 1999 jaminan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR SUMBAWA

DATA PIRANTI LUNAK SI PROPAM POLRES SUMBAWA TAHUN 2018

NO JENIS NO NOMOR/TAHUN TENTANG JUMLAH KET

1 2 3 4 5 6 7

A. UNDANG-UNDANG 1 NOMOR 42 TAHUN 1999 JAMINAN FIDUSIA 1 (SATU) BUKU

2 NOMOR 2 TAHUN 2002 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

3 NOMOR 23 TAHUN 2004 PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

1 (SATU) BUKU

4 NOMOR 35 TAHUN 2009 NARKOTIKA 1 (SATU) BUKU

5 KUHP KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA 1 (SATU) BUKU

6 NOMOR 7 TAHUN 2012 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 1 (SATU) BUKU

B. PERATURAN PRESIDEN RI

1 NOMOR 17 TAHUN 2011 KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL 1 (SATU) BUKU

C. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

1 NOMOR 1 TAHUN 2003 PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI 1 (SATU) BUKU

2 NOMOR 2 TAHUN 2003 PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI 1 (SATU) BUKU

Page 2: DATA PIRANTI LUNAK SI PROPAM POLRES ... - ntb.polri.go.idntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/36/2019/03/data-piranti-luna… · a. undang-undang 1 nomor 42 tahun 1999 jaminan

-2-

1 2 3 4 5 6 7

3 NOMOR 3 TAHUN 2003 PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA POLRI

1 (SATU) BUKU

4 NOMOR 42 TAHUN 2004 PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1 (SATU) BUKU

5 NOMOR 42 TAHUN 2010 TENTANG HAK-HAK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

6 NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1 (SATU) BUKU

D. KEPUTUSAN KAPOLRI 1 NO. POL. : SKEP/1665/XI/2001, TGL 30 NOVEMBER 2001

PETUNJUK ADMINISTRASI TENTANG PENGURUSAN PENGHASILAN PERSONEL DI LINGKUNGAN POLRI

1 (SATU) BUKU

2 NO.POL. : KEP/12/II/2004, TGL 19 FEBRUARI 2004

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR DAN AKREDITASI PROFESI POLRI

1 (SATU) BUKU

3 NO.POL. : KEP/39/IX/2004, TGL 9 SEPTEMBER 2004

PENGESAHAAN PEMAKNAAN BARU CATUR PRASETYA

1 (SATU) BUKU

4 NO.POL. : SKEP/1005/XII/2004, TGL 30 DESEMBER 2004

PEDOMAN ADMINISTRASI TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBERIAN IJIN DAN CUTI DI LINGKUNGAN POLRI

1 (SATU) BUKU

5 NOMOR POLISI : 42 / IX / 2004

TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

Page 3: DATA PIRANTI LUNAK SI PROPAM POLRES ... - ntb.polri.go.idntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/36/2019/03/data-piranti-luna… · a. undang-undang 1 nomor 42 tahun 1999 jaminan

-3-

1 2 3 4 5 6 7

6 NOMOR POLISI : 43 / IX / 2004

ATASAN YANG BERHAK MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN DILINGKUNGAN POLRI

1 (SATU) BUKU

7 NOMOR POLISI : 44 / IX / 2004

TATA CARA SIDANG DISIPLIN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

8 NO. POL. : SKEP/ 702 /IX/ 2005, TGL 30 SEPTEMBER 2005

SEBUTAN, PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS SERAGAM POLRI DAN PNS POLRI

1 (SATU) BUKU

9 NOMOR : KEP/313/V/2010, TGL 19 MEI 2010

KODE KLASIFIKASI ARSIP KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

10 NOMOR : KEP/1028/XI/2015, TGL 30 NOVEMBER 2015

LENCANA DAN PIN TANDA KESATUAN (TK) PROPAM POLRI

1 (SATU) BUKU

E. PERATURAN KAPOLRI 1 NOMOR 2 TAHUN 2005 MEKANISME DAN TATA TERTIB PEMILIHAN DAN PENENTUAN CALON ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DARI UNSUR PAKAR KEPOLISIAN DAN TOKOH MASYARAKAT

1 (SATU) BUKU

2 NOMOR 3 TAHUN 2005 PEDOMAN BAGI ANGGOTA POLRI DALAM MENGIKUTI PEMILIHAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1 (SATU) BUKU

3 NOMOR 6 TAHUN 2005 PEDOMAN TINDAKAN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGGUNAAN KEKUATAN KEPOLISIAN

1 (SATU) BUKU

Page 4: DATA PIRANTI LUNAK SI PROPAM POLRES ... - ntb.polri.go.idntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/36/2019/03/data-piranti-luna… · a. undang-undang 1 nomor 42 tahun 1999 jaminan

-4-

1 2 3 4 5 6 7

4 NOMOR 7 TAHUN 2005 TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN PENASEHAT HUKUM DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

5 NOMOR 10 TAHUN 2005 PEMBERLAKUAN MASA DINAS SURUT BAGI BINTARA POLRI BERIJAZAH S1 / D4 / D3

1 (SATU) BUKU

6 NOMOR 7 TAHUN 2006 KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

7 NOMOR 8 TAHUN 2006 ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

8 NO. POL. 13 TAHUN 2006 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API NON-ORGANIK TNI ATAU POLRI UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGA

1 (SATU) BUKU

9 NO. POL. : 16 TAHUN 2006

PEDOMAN PENGENDALIAN MASSA 1 (SATU) BUKU

10 NOMOR 15 TAHUN 2007 NASKAH DINAS DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

11 NOMOR 22 TAHUN 2007 TATA CARA PENENTUAN STATUS GUGUR, TEWAS, HILANG DAN MENINGGAL DUNIA BIASA DALAM TUGASBAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

Page 5: DATA PIRANTI LUNAK SI PROPAM POLRES ... - ntb.polri.go.idntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/36/2019/03/data-piranti-luna… · a. undang-undang 1 nomor 42 tahun 1999 jaminan

-5-

1 2 3 4 5 6 7

12 NOMOR 5 TAHUN 2008 PENYELENGGARAAN PELATIHAN MANAJEMEN (MANAGEMENT TRAINING) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

13 NOMOR 10 TAHUN 2008 ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

14 NOMOR 12 TAHUN 2008 TATA CARA PELAKSANAAN SELAM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

15 NOMOR 1 TAHUN 2009 PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

1 (SATU) BUKU

16 NOMOR 4 TAHUN 2009 DEWAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

17 NOMOR 5 TAHUN 2009 PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PENERIMAAN CALON ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

18 NOMOR 8 TAHUN 2009 IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

19 NOMOR 11 TAHUN 2009 POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI SEKOLAH POLISI NEGARA

1 (SATU) BUKU

Page 6: DATA PIRANTI LUNAK SI PROPAM POLRES ... - ntb.polri.go.idntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/36/2019/03/data-piranti-luna… · a. undang-undang 1 nomor 42 tahun 1999 jaminan

-6-

1 2 3 4 5 6 7

20 NOMOR 12 TAHUN 2009 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

21 NOMOR 13 TAHUN 2009 PEMBERLAKUAN JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

22 NOMOR 2 TAHUN 2010 PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA

1 (SATU) BUKU

‘ 23 NOMOR 4 TAHUN 2010 SISTEM PENDIDIKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

24 NOMOR 7 TAHUN 2010 TATA CARA PELAKSANAAN UJIAN DINAS KENAIKAN PANGKAT TINGKAT II PENBGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

25 NOMOR 8 TAHUN 2010 TATA CARA LINTAS GANTI DAN CARA BERTINDAK DALAM PENANGGULANGAN HURU-HARA

1 (SATU) BUKU

26 NOMOR 9 TAHUN 2010 TATA CARA PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

27 NOMOR 16 TAHUN 2010 TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

Page 7: DATA PIRANTI LUNAK SI PROPAM POLRES ... - ntb.polri.go.idntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/36/2019/03/data-piranti-luna… · a. undang-undang 1 nomor 42 tahun 1999 jaminan

-7-

1 2 3 4 5 6 7

28 NOMOR 17 TAHUN 2010 BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

29 NOMOR 18 TAHUN 2010 PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KARTU TANDA ANGGOTA DAN KARTU PENUNJUKAN ISTRI/SUAMI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

30 NOMOR 26 TAHUN 2010 TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN

1 (SATU) BUKU

31 NOMOR 23 TAHUN 2010 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESORT DAN KEPOLISIAN SEKTOR

1 (SATU) BUKU

32 NOMOR 27 TAHUN 2010 PEMBENTUKAN TUTOR DAN TRAINER OF TRAINERS MANAJEMEN TRAINING DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

33 NOMOR 3 TAHUN 2011 PEMBERIAN PENGHARGAAN DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

34 NOMOR 6 TAHUN 2011 TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

35 NOMOR 8 TAHUN 2011 PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

1 (SATU) BUKU

Page 8: DATA PIRANTI LUNAK SI PROPAM POLRES ... - ntb.polri.go.idntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/36/2019/03/data-piranti-luna… · a. undang-undang 1 nomor 42 tahun 1999 jaminan

-8-

1 2 3 4 5 6 7

36 NOMOR 14 TAHUN 2011 KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

37 NOMOR 20 TAHUN 2011 SUMPAH ATAU JANJI PEJABAT DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

38 NOMOR 22 TAHUN 2011 ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

39 NOMOR 2 TAHUN 2012 TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

40 NOMOR 13 TAHUN 2012 TATA CARA PEMBERIAN CUTI DAN IZIN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

41 NOMOR 16 TAHUN 2012 MUTASI ANGGOTA KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

42 NOMOR 19 TAHUN 2012 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

43 NOMOR 4 TAHUN 2013 PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

44 NOMOR 8 TAHUN 2013 TEKNIS PENANGANAN KOMPLIK SOSIAL 1 (SATU) BUKU

Page 9: DATA PIRANTI LUNAK SI PROPAM POLRES ... - ntb.polri.go.idntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/36/2019/03/data-piranti-luna… · a. undang-undang 1 nomor 42 tahun 1999 jaminan

-9-

1 2 3 4 5 6 7

45 NOMOR 13 TAHUN 2015 TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN POLRI

1 (SATU) BUKU

46 NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI PADA POLRI

1 (SATU) BUKU

47 NOMOR 2 TAHUN 2016 PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI

1 (SATU) BUKU

48 NOMOR 8 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

49 NOMOR 13 TAHUN 2016 PENGAMANAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

F. SURAT EDARAN 1 NOMOR : SE/6/V/2014 TEKHNIS PELAKSANAAN PENEGAKKAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI

1 (SATU) BUKU

2 NOMOR : SE/7/V/2014 PEDOMAN NETRALITAS ANGGOTA POLRI DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA)

1 (SATU) EKSEMPL

AR

3 NOMOR : SE/7/X/2015 PETUNJUK ARAHAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DILINGKUNGAN POLRI

3 (TIGA) LEMBAR

Page 10: DATA PIRANTI LUNAK SI PROPAM POLRES ... - ntb.polri.go.idntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/36/2019/03/data-piranti-luna… · a. undang-undang 1 nomor 42 tahun 1999 jaminan

-10-

1 2 3 4 5 6 7

G. PERATURAN KEPALA DIVISI PROPAM POLRI

1 NOMOR 1 TAHUN 2010 HUBUNGAN DAN TATA KERJA DILINGKUNGAN DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1 (SATU) BUKU

2 NOMOR 1 TAHUN 2015 SOP PENYELIDIKAN PENGAMAAN INTERNAL DILINGKUNGAN POLRI

1 (SATU) BUKU

H. SURAT KEPUTUSAN KAPOLDA NTB

1 NO.POL. : SKEP/121/IV/2006, TGL 20 APRIL 2006

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PERSONEL YANG BERPRESTASI DI PLDA NTB

1 (SATU) BUKU

2 NO.POL. : SKEP/291/XII/2008, TGL 03 DESEMBER 2008

PENJABARAN PROGRAM KERJA AKSELERASI TRANSFORMASI POLRI MENUJU POLRI YANG MANDIRI,PROFESIONAL DAN DIPERCAYA MASYARAKAT DI POLRES SUMBAWA

1 (SATU) BUKU

I. SURAT KAPOLDA NTB 1 B/996/IV/2006, TGL 24 APRIL 2006

PEMBERIAN REKOMENDASI DALAM RANGKA KARIER BAGI ANGGOTA POLRI

3 (TIGA) LEMBAR

2 B/543/II/2007, TGL 14 FEBRUARI 2007

PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN GAJI ANGGOTA POLRI YANG DISERSI ATAU MENJALANI PIDANA

3 (TIGA) LEMBAR

3 B/3046/VIII/2013/BID PROPAM, TGL 12 AGUSTUS 2013

PENJELASAN POKOK-POKOK PERMASALAHAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS PROVOS

6 (ENAM) LEMBAR

4 B/755/II/2014, TGL 13 FEBRUARI 2014

DASAR HUKUM DAN PROSEDUR PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI ANGGOTA POLRI/PNS

2 (DUA) LEMBAR

Page 11: DATA PIRANTI LUNAK SI PROPAM POLRES ... - ntb.polri.go.idntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/36/2019/03/data-piranti-luna… · a. undang-undang 1 nomor 42 tahun 1999 jaminan

-11-

1 2 3 4 5 6 7

J. SURAT TELEGRAM (STR/ST) KAPOLDA NTB

1 IPP.3.2./608/IV/2011, TGL 20 APRIL 2011

MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA GARPLIN YANG DILAKUKAN OLEH PNS POLRI

2 (DUA) LEMBAR

2 STR/962/X/2006, TGL 04 OKTOBER 2006

JUKRAH KESERAGAMAN DALAM PENGIRIMAN SARMIN USULAN PTDH BAGI ANGGOTA POLRI

3 (TIGA) LEMBAR

3 ST/1092/X/2007, TGL 31 OKTOBER 2007

PENANGANAN MASALAH KELUARGA DAN PELANGGARAN TERHADAP KEHORMATAN WANITA

1 (SATU) LEMBAR

4 STR/760/XI/2015, TGL 12 NOVEMBER 2011

PENGAWASAN INTERNAL POLRI INVENTARIS SENPI DAN AMUNISI ANGGOTA POLRI

2 (DUA) LEMBAR

5 ST/848/VI/2014, TGL 17 JUNI 2013

PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN, TINDAK PIDANA DAN KODE ETIKPROFESI POLRI

2 (DUA) LEMBAR

6 STR/543/VII/2013, TGL 3 JULI 2013

PROSES PENYELESIAN PERKARA DAN PENCATATAN PELANGGARAN ANGGOTA POLRI

3 (TIGA) LEMBAR

7 ST/779/VII/2014, TGL 4 JULI 2014

PENGGUNAAN SERAGAM PROVOS DENGAN KELENGKAPANNYA

3 (TIGA) LEMBAR

8 ST/1096/X/2014, TGL 14 OKTOBER 2014

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK BERSALAH (SKTB) PERSONEL POLRI

5 (LIMA) LEMBAR

Page 12: DATA PIRANTI LUNAK SI PROPAM POLRES ... - ntb.polri.go.idntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/36/2019/03/data-piranti-luna… · a. undang-undang 1 nomor 42 tahun 1999 jaminan

-12-

1 2 3 4 5 6 7

9 STR/1/I/2016, TGL 8 JANUARI 2016

LANGKAH-LANGKAH MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PROFESI POLRI

3 (TIGA) LEMBAR

10 ST/ 70/ I/2017, TGL 18 JANUARI 2017

KURANG LENGKAPNYA ADMINISTRASI DALAM PENYIDIKAN PELANGGARAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN RI

2 (DUA) LEMBAR

11 ST / 46/I/2017, TGL 11 JANUARI 2017

USULAN KENAIKAN PANGKAT DALAM GOLONGAN PAMEN

2 (DUA) LEMBAR

12 ST/318/III/2017, TGL 17 MARET 2017

ANKUM WAJIB MENYELENGGARAKAN SIDANG DISIPLIN SETELAH MENERIMA DP3D PALING LAMBAT 30 HARI

3 (TIGA) LEMBAR

13 ST/280/V/2017, TGL 12 MEI 2017

PENJATUHAN KUMPLIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 33 HURUF D PERATURAN KAPOLRI NOMOR 2 TAHUN 2016

2(DUA) LEMBAR

14 ST/633/V/2017, TGL 16 MEI 2017

LEMAHNYA PENGAWASAN ANGGOTA DALA, MELAKSANAKAN TUGAS PENJAGAAN TAHANAN YANG MENGAKIBATKAN MELARIKAN DIRI

2(DUA) LEMBAR

15 ST/281/V/2017, TGL 16 MEI 2017

PENGAMANAN PERSONEL GUNA MENCEGAH TIDAK TERULANGNYA KEMBALI KEJADIAN PENGANIAYAAN

2(DUA) LEMBAR

Sumbawa Besar, 25 Desember 2018

Kasi Propam Polres Sumbawa

BUHARI TAMAL INSPEKTUR POLISI I NRP 66090060

Page 13: DATA PIRANTI LUNAK SI PROPAM POLRES ... - ntb.polri.go.idntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/36/2019/03/data-piranti-luna… · a. undang-undang 1 nomor 42 tahun 1999 jaminan