KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR SUMBAWA DATA PIRANTI LUNAK BAG REN TAHUN 2016 NO JENIS NOMOR / TAHUN TENTANG JLH KET 1 2 3 4 5 6 UNDANG-UNDANG 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 1 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 1 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 1 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1997 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1 PERATURAN PRESIDEN 6 INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2013 LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PENGENDALIAN BELANJA KEMENTRIAN NEGARA / LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2013 1 7 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 1 8 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1 9 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESI 1 10 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1 11 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TATA CARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 1
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR SUMBAWA
DATA PIRANTI LUNAK BAG REN TAHUN 2016
NO JENIS NOMOR / TAHUN TENTANG JLH KET
1 2 3 4 5 6UNDANG-UNDANG
1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22TAHUN 2002
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1
2 UNDANG-UNDANG NOMOR 31TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 1
3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20TAHUN 1997
TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 1
4 UNDANG-UNDANG NOMOR 22TAHUN 1997
TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARABUKAN PAJAK
1
5 UNDANG-UNDANG NOMOR 28TAHUN 1997
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1
PERATURAN PRESIDEN6 INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7
TAHUN 2013LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PENGENDALIAN
BELANJA KEMENTRIAN NEGARA / LEMBAGA DALAM RANGKAPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN 2013
1
7 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4TAHUN 2015
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 1
8 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30TAHUN 2004
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1
9 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50TAHUN 2010
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARABUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESI
1
10 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31TAHUN 2004
TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKANPAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
1
11 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TATA CARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 1
TAHUN 1999 YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTUPERMEN12 PERATURAN MENTRI
KEUANGAN RINOMOR 32/PMK.02/2013TAHUN 2013
TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2013 1
13 PERATURAN DIREKTURJENDRALPERBENDAHARAAN
NOMOR : PER-15/TB/2012TAHUN 2012
TATA CARA REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARANTAHUN ANGGARAN 2012
1
14 PERATURAN MENTRIKEUANGAN RI
NOMOR257/PMK.02/2014TAHUN 2014
TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2015 1
15 PERATURAN MENTRIKEUANGAN RI
NOMOR190/PMK.05/2012TAHUN 2012
TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.
1
16 PERATURAN MENTRIPENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARADAN REFORMASIBIROKRASI RI
NOMOR 11TAHUN 2015
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019 1
17 PERATURAN MENTRIKEUANGAN
NOMOR :40/PMK.05/2009TAHUN 2009
SISTEM AKUNTANSI HIBAH 1
18 PERATURAN MENTRIPENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARADAN REFORMASIBIROKRASI RI
NOMOR 52TAHUN 2014
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZI MENUJU WILAYAH BEBAS DARIKORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DILINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
1
19 PERATURAN MENTRIKEUANGAN
NOMOR :72/PMK.02./2013TAHUN 2013
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014 1
20 PERATURAN MENTRIPENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA
NOMOR 29TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DANPELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
1
21 PERATURAN MENTRIKEUANGAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-43/PB/2013TAHUN 2013
TENTANG CARA PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI PADASATUAN KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
1
22 PERATURAN LKKP(LEMBAGA KEBIJAKANPENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAH)
NOMOR 1TAHUN 2014
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI PENGGUNAANANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
1
23 PERATURAN LKKP(LEMBAGA KEBIJAKANPENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAH)
NOMOR 7TAHUN 2015
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI PENGGUNAANANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
1
PERATURAN KAPOLRI24 PERATURAH KAPOLRI NOMOR 18
TAHUN 2012PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN
POLRI1
25 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 11TAHUN 2013
MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH DILINGKUNGAN POLRI 1
26 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 20TAHUN 2012
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSIPEMERINTAH DILINGKUNGAN POLRI
1
27 KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR :KEP/972/XI/2015TAHUN 2015
NORMA INDEKS DILINGKUNGAN POLRI TAHUN ANGGARAN 2016 1
28 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 17TAHUN 2012
SISTEM PERENCANAAN STRATEGIS POLRI 1
29 KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR :KEP/825/VIII/2016TAHUN 2016
PETUNJUK MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RBP GELIII TAHUN 2015-2019
1
30 PERATURAN KAPOLDANTB
NOMOR 1TAHUN 2013
POKOK-POKOK HUBUNGAN TATA CARA KERJA DILINGKUNGANPOLDA NTB
1
31 KEPUTUSAN KAPOLRI NOPOL :KEP/37/X/2008TAHUN 2008
PROGRAM KERJA AKSELARASI TRANSFORMASI POLRI MENUJUPOLRI YANG MANDIRI, PROFERSIONAL DAN DIPERCAYA
MASYARAKAT.
1
32 SURAT EDARANKAPOLRI
NOMOR :SE/03/III/2013TAHUN 2013
PEDOMAN PERENCANAAN (DOMREN) KAPOLRI TAHUN 2014 1
33 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 15TAHUN 2014
ANALISIS BEBAN KERJA DILINGKUNGAN POLRI 1
34 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7TAHUN 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KAPOLRI NOMOR 20 TAHUN 2012TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
1
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN POLRI35 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6
TAHUN 2015PERUBAHAN ATAS PERATURAN KAPOLRI NOMOR 11 TAHUN 2012TENTANG PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DI LINGKUNGAN
POLRI
1
36 SURAT EDARANKAPOLRI
NOMOR :SE/02/III/2015TAHUN 2015
PEDOMAN PERENCANAAN (DOMREN) KAPOLRI TAHUN 2016 1
37 KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR :KEP/541/V/2016TAHUN 2016
PENGESAHAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI (RBP)GELOMBANG III TAHUN 2015-2019
1
38 KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR :KEP/180/III/2012TAHUN 2012
PENETAPAN PEDOMAN MONITORING, EVALUASI, LAPORAN DANREFRESING PELAKSANAAN RBP
1
39 KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR :KEP/547/VIII/2010TAHUN 2010
PEDOMAN ABK DILINGKUNGAN POLRI 1
40 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGIPEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
1
41 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN DASAR STRATEGI DAN IMPLEMENTASIPEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM MENYELENGGARAKAN
TUGAS POLRI
1
42 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 15TAHUN 2007
NASKAH DINAS DILINGKUNGAN POLRI 1
43 KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR :KEP/606/X/2010TAHUN 2010
TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DILINGKUNGAN POLRITAHUN 2011
1
44 PERATURAN KAPOLRI TAHUN 2008-2010 PERATURAN KAPOLRI BIDANG PEMBINAAN 145 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 4
TAHUN 2014TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN 1
46 KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 313/V/2011TAHUN 2011
KODE KLASIFIKASI ARSIF 1
47 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 23TAHUN 2010
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIA
1
48 SURAT EDARAN NOMOR : SE/6/V/2011 TENTANG MEKANISME PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN 1
KAPOLRI TAHUN 2011 HIBAH49 SURAT EDARAN
KAPOLRINOMOR : SE/2/II/2014TAHUN 2014
PEDOMAN PERENCANAAN KAPOLRI TAHUN 2015 1
50 KAPOLRI TAHUN 2013 PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN STATUSKEWILAYAHAN
1
51 KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR :KEP/37/X/2008TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN PENJABARAN PROGRAM KERJAAKSELARASI, TRANSFORMASI POLRI, MENUJU POLRI YANGMANDIRI, PROFESIONAL, DAN DIPERCAYA MASYARAKAT.
1
52 KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR :KEP/44/XII/2005TAHUN 2005
TENTANG SISRENSTRA (MEKANISME PENYUSUSNAN RENJA) 1
53 KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/1/2011TAHUN 2011
PEDOMAN PELAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASIPOLRI
1
54 KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR :KEP/480/VII/2012TAHUN 2012
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
1
55 KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR 10TAHUN 2011
TENTANG POKOK-POKOK HUBUNGAN TATA CARA KERJADILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBIK INDONESIA
1
56 KAPOLRI NOMOR :B/264/V/2015/SRENATAHUN 2015
TENTANG REVISI NORMA INDEKS TAHUN 2015 1
57 KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR :KEP/272/II/2015TAHUN 2015
TENTANG PENINGKATAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA POLRI 1
58 KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR/227/II/2016TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR:KEP/972/XI/2015 TANGGAL 6 NOVEMBER 2015 TENTANG NORMA
INDEKS DILINGKUNGAN POLRI TAHUN 2016
1
59 KAPOLRI NOMOR :B/892/II/2016/SRENATAHUN 2016
TENTANG LANGKAH STRATEGIS DALAM RANGKA PERBAIKANPELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016
1
60 KAPOLRI NOMOR:B/109/II/2016/SRENATAHUN 2016
TENTANG LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN DALAMPENGHAPUSAN CATATAN HALAMAN IV DIPA POLRI TAHUN 2016DAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN
1
61 KAPOLRI NOMOR:B/594/VIII/2016/SRENATAHUN 2016
TENTANG LANGKAH-LANGKAH MENGHADAPI REVISI RKA-KL,DIPA POLRI TA. 2016 TERKAIT RENCANA REVISI PENGHEMATAN
BELANJA DALAM APBN-P TA. 2016
1
PERATURAN KAPOLDA
62 KEPUTUSAN KAPOLDANTB
NOMOR :KEP/188/V/2015TAHUN 2015
INDIKATOR KINERJA UTAMA POLDA NTB 1
63 KEPUTUSAN KAPOLDANTB
NOMOR 1TAHUN 2013
POKOK-POKOK HUBUNGAN TATA CARA KERJA DILINGKUNGANPOLDA NTB
1
64 PERATURAN KAPOLDA NOMOR 120TAHUN 2011
TENTANG POKOK-POKOK HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJADILINGKUNGAN POLDA NTB
1
65 KAPOLDA NTB NOMOR :B/967/III/2013/RORENATAHUN 2013
TENTANG STARTEGI MANAJEMEN PERUBAHAN MINDSET DANCULTURSET POLRI
1
66 KAPOLDA NTB NOMOR :B/1504/IV/2013/RORENATAHUN 2013
TENTANG EVALUASI IMPLEMENTASI SAT POL AIR DITINGKATPOLRES
1
PERATURAN KAPOLRES67 KEPUTUSAN KAPOLRES
SUMBAWANOMOR :OTL.02.1/12/IV/2012TAHUN 2012
HUBUNGAN TATA CARA KERJA POLRES SUMBAWA 1
68 KEPUTUSAN KAPOLRESSUMBAWA
NOMOR :KEP/31/V/2015TAHUN 2015
INDIKATOR KINERJA UTAMA POLRES SUMBAWA 1
69 KEPUTUSAN KAPOLRESSUMBAWA
NOMOR :KEP/40/6/2015TAHUN 2015
RENCANA KERJA POLRES SUMBAWA TA. 2016 1
70 SPRIN KAPOLRESSUMBAWA
NOMOR:SPRIN/2030/IX/2014TAHUN 2014
RENCANA STARTEGIS KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA TAHUN2016-2019
1
Sumbawa Besar, 30 Desember 2016KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
IBRAHIMKOMISARIS POLISI NRP 65050341
62 KEPUTUSAN KAPOLDANTB
NOMOR :KEP/188/V/2015TAHUN 2015
INDIKATOR KINERJA UTAMA POLDA NTB 1
63 KEPUTUSAN KAPOLDANTB
NOMOR 1TAHUN 2013
POKOK-POKOK HUBUNGAN TATA CARA KERJA DILINGKUNGANPOLDA NTB
1
64 PERATURAN KAPOLDA NOMOR 120TAHUN 2011
TENTANG POKOK-POKOK HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJADILINGKUNGAN POLDA NTB
1
65 KAPOLDA NTB NOMOR :B/967/III/2013/RORENATAHUN 2013
TENTANG STARTEGI MANAJEMEN PERUBAHAN MINDSET DANCULTURSET POLRI
1
66 KAPOLDA NTB NOMOR :B/1504/IV/2013/RORENATAHUN 2013
TENTANG EVALUASI IMPLEMENTASI SAT POL AIR DITINGKATPOLRES
1
PERATURAN KAPOLRES67 KEPUTUSAN KAPOLRES
SUMBAWANOMOR :OTL.02.1/12/IV/2012TAHUN 2012
HUBUNGAN TATA CARA KERJA POLRES SUMBAWA 1
68 KEPUTUSAN KAPOLRESSUMBAWA
NOMOR :KEP/31/V/2015TAHUN 2015
INDIKATOR KINERJA UTAMA POLRES SUMBAWA 1
69 KEPUTUSAN KAPOLRESSUMBAWA
NOMOR :KEP/40/6/2015TAHUN 2015
RENCANA KERJA POLRES SUMBAWA TA. 2016 1
70 SPRIN KAPOLRESSUMBAWA
NOMOR:SPRIN/2030/IX/2014TAHUN 2014
RENCANA STARTEGIS KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA TAHUN2016-2019
1
Sumbawa Besar, 30 Desember 2016KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
IBRAHIMKOMISARIS POLISI NRP 65050341
62 KEPUTUSAN KAPOLDANTB
NOMOR :KEP/188/V/2015TAHUN 2015
INDIKATOR KINERJA UTAMA POLDA NTB 1
63 KEPUTUSAN KAPOLDANTB
NOMOR 1TAHUN 2013
POKOK-POKOK HUBUNGAN TATA CARA KERJA DILINGKUNGANPOLDA NTB
1
64 PERATURAN KAPOLDA NOMOR 120TAHUN 2011
TENTANG POKOK-POKOK HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJADILINGKUNGAN POLDA NTB
1
65 KAPOLDA NTB NOMOR :B/967/III/2013/RORENATAHUN 2013
TENTANG STARTEGI MANAJEMEN PERUBAHAN MINDSET DANCULTURSET POLRI
1
66 KAPOLDA NTB NOMOR :B/1504/IV/2013/RORENATAHUN 2013
TENTANG EVALUASI IMPLEMENTASI SAT POL AIR DITINGKATPOLRES
1
PERATURAN KAPOLRES67 KEPUTUSAN KAPOLRES
SUMBAWANOMOR :OTL.02.1/12/IV/2012TAHUN 2012
HUBUNGAN TATA CARA KERJA POLRES SUMBAWA 1
68 KEPUTUSAN KAPOLRESSUMBAWA
NOMOR :KEP/31/V/2015TAHUN 2015
INDIKATOR KINERJA UTAMA POLRES SUMBAWA 1
69 KEPUTUSAN KAPOLRESSUMBAWA
NOMOR :KEP/40/6/2015TAHUN 2015
RENCANA KERJA POLRES SUMBAWA TA. 2016 1
70 SPRIN KAPOLRESSUMBAWA
NOMOR:SPRIN/2030/IX/2014TAHUN 2014
RENCANA STARTEGIS KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA TAHUN2016-2019
1
Sumbawa Besar, 30 Desember 2016KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
IBRAHIMKOMISARIS POLISI NRP 65050341
LAMPIRAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Related Documents
