DASAR-DASAR PERPAJAKAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK · hukum pajak hukum pajak materiil memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak

DASAR-DASAR PERPAJAKANDAN

PEMUNGUTAN PAJAK

AMIR HIDAYATULLOH, S.E., M.SC

PRODI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

HUKUM PAJAK

HUKUM PAJAK MATERIIL

MEMUAT NORMA-NORMA YANG MENERANGKAN ANTARA

LAIN KEADAAN, PERBUATAN, PERISTIWA HUKUM YANG

DIKENAI PAJAK (OBJEK PAJAK), SIAPA YANG DIKENAKAN

PAJAK (SUBYEK PAJAK), BERAPA BESARNYA PAJAK YANG

DIKENAKAN (TARIF PAJAK), SERTA SEGALA SESUATU

TENTANG TIMBUL DAN HAPUSNYA UTANG PAJAK, DAN

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMERINTAH DAN WAJIB

PAJAK.

CONTOH: UU PAJAK PENGHASILAN

HUKUM PAJAK FORMIL

MEMUAT BENTUK/TATA CARA UNTUK MEWUJUDKAN HUKUM

MATERIIL MENJADI KENYATAAN (CARA MELAKSANAKAN

HUKUM PAJAK MATERILL).

HUKUM INI MEMUAT ANTARA LAIN:

1. PROSEDUR PENENTAPAN SUATU UTANG PAJAK

2. HAK-HAK FISKUS UNTUK MENGADAKAN PENGAWASAN

TERHADAP PARA WP MENGENAI KEADAAN, PERBUATAN,

DAN PERISTIWA YANG MENIMBULKAN UTANG PAJAK

3. KEWAJIBAN WP (MISAL: MENYELENGGARAKAN

PEMBUKUAN/PENCATATAN), DAN HAK-HAK WP (MISAL:

MENGAJUKAN KEBERATAN DAN BANDING).

CONTOH: KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sistem pemungutan pajak harus sederhana

SYARAT KEADILAN• ADIL DALAM HAL PERUNDANG-UNDANGAN DAN ADIL DALAM

HAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK

Mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan

kemampuan masing-masing

Memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan,

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada

Pengadilan Pajak

SYARATYURIDIS

• DIATUR DALAM UUD 1945 PASAL 23 AYAT 2

• MEMBERIKAN JAMINAN HUKUM UNTUK MENYATAKAN

KEADILAN, BAIK NEGARA MAUPUN WARGANYA

SYARATEKONOMIS

• TIDAK BOLEH MENGGANGU KELANCARAN KEGIATAN PRODUKSI

MAUPUN PERDAGANGAN, SEHINGGA TIDAK MENIMBULKAN

KELESUAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

SYARATFINANSIIL

• BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK HARUS LEBIH RENDAH DARI HASIL

PEMUNGUTANNYA

Sesuai dengan Fungsi

Penganggaran

Salah satu sumber

dana bagi

pemerintah untuk

membiayai

pengeluaran-

pengeluarannya

SEDERHANA• MEMPERMUDAH DAN MENDORONG MASYARAKAT DALAM

MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA

Undang-Undang Pajak

Terbaru, Apakah sudah

memenuhi?

1. Bea Materi (167 Macam Tarif)2

Macam tarif

2. Tarif PPN Beragamsatu tarif

3. Pajak perseroan untuk badan dan

pajak pendapatan untuk

perseoranganPPh badan

maupun perseorangan (orang

pribadi)

Teori yang mendukungpemungutanpajak

Teori asuransi

Teori kepentingan

Teori daya pikul

Teori bakti

Teori asas daya beli

TEORI ASURANSI

• DIIBARATKAN SEBAGAI PREMI ASURANSI KARENA MEMPEROLEH JAMINAN PERLINDUNGAN

Apakah teori ini

Relavan?

Perbandingan pajak dengan perusahaan asuransi tidaklah tepat,

karena:

1. Dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara

langsung dari negara

2. Antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang

diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung

TEORI KEPENTINGAN

• PEMBAGIAN BEBAN PAJAK KEPADA RAKYATNYA DIDASARKAN PADA KEPENTINGAN (MISAL:

PERLINDUNGAN) MASING-MASING ORANG.

TEORI DAYA PIKUL

• BEBAN PAJAK UNTUK SEMUA ORANG HARUS SAMA BERATNYA, ARTINYA PAJAK HARUS

DIBAYAR SESEUAI DENGAN DAYA PIKUL MASING-MASING ORANG.

• PENDEKATAN UNTUK MENGUKUR DAYA PIKUL

1. UNSUR OBYEKTIFMELIHAT BESARNYA PENGHASILAN ATAU KEKAYAAN YANG DIMILIKI OLEH

SESEORANG

2. UNSUR SSUBYEKTIFMEMERHATIKAN BESARNYA KEBUTUHAN MATERIIL YANG HARUS

DIPENUHI (STATUS KAWIN, DAN TANGGUNGAN)

TEORI BAKTI

• DASAR KEADILAN PEMUNGUTAN PAJAK TERLETAK PADA HUBUNGAN RAKYAT DENGAN

NEGARANYA SEBAGAI WARGA NEGARA YANG BERBAKTI

• RAKYAT HARUS SELALU MENYADARI BAHWA PEMBAYARAN PAJAK ADALAH SEBAGAI SUATU

KEWAJIBAN

TEORI ASAS DAYA BELI

• DASAR KEADILAN TERLETAK PADA AKIBAT PEMUNGUTAN PAJAK

• MEMUNGUT PAJAK BERARTI MENARIK DAYA BELI RUMAH TANGGA MASYARAKAT UNTUK

RUMAH TANGGA NEGARA. SELAJUTNYA, NEGARA AKAN MENYALURKAN KEMBALI KE

MASYARAKAT DALAM BENTUK PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

• Pengenaaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan nyata)

• Pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak

• Kebaikan: pajak yang dikenakan lebih realitis

• Kelemahan: pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riildiketahui)

Stelsel Nyata(Riel Stelsel)

• Pengenaan pajak didasrakan pasa suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang

• Pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak

• Kelebihan: pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu padaakhir tahun

• Kelemahan: pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya

Stesel Anggapan(Fictive Stelsel)

• Kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel campuran

• Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudiaanpada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Stesel Campuran

ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

Asas Domisili

Negara berhakmengenakan pajak atas

seluruh WP yang bertempat tnggal di

wilayahnya (penghasilanDN dan Penghasilan LN)

Berlaku untuk WP dalamneegeri

Asas Sumber

Negara berhakmengenakan pajak atas

penghasilan yang bersumber di wilayahnya

tanpa memperhatikantempat tinggal wajib

pajak

AsasKebangsaan

Pengenaan pajakdihubungkan dengan

kebangsaan suatu negara

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

OfficalAssessment

System

• Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukanbesarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

• Ciri-ciri: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus, WP bersifat pasif, Utangpajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

Self Assessment System

• Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan sendiribesarnya pajak terutang

• Ciri-ciri: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada WP sendiri, WP aktif(menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang), Fiskus tidak ikut campur tangandan hanya mengawasi

Withholding System

• Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus danbukan WP yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak terutang oleh wajib pajak

• Ciri-ciri: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (yaituselain fiskus dan WP)

TIMBUL DAN HAPUSNYA UTANG PAJAK

AjaranFormil

• Utang pajak timbul karenadikeluarkannya suratketetapan pajak oleh fiskus.

• Diterapkan pada official assessment system

AjaranMateriil

• Utang pajak timbul karenaberlakunya undang-undang

• Diterapkan pada self assessment system

SEBAB:

1. PEMBAYARAN

2. KOMPENSASI

3. KEDALUWARSA

4. PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN

Timbul Hapus

HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK

PERLAWANAN PASIFMASYARAKAT ENGGAN

(PASIF) MEMBAYAR PAJAK

SEBAB:

1. PERKEMBANGAN INTELEKTUAL DAN MORAL

MASYARAKAT

2. SISTEM PERPAJAKAN YANG (MUNGKIN) SULIT

DIPAHAMI MASYARAKAT

3. SISTEM KONTROL YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN

ATAU DILAKSANAKAN DENGAN BAIK

PERLAWAN AKTIFSEMUA USAHA DAN PERBUATAN

YANG DILAKUKAN OLEH WP DENGAN TUJUAN

MENGHINDARI PAJAK

BENTUK:

1. TAX AVOIDANCEUSAHA MERINGANKAN BEBAN

PAJAK DENGAN TIDAK MELANGGAR UNDANG-

UNDANG

2. TAX EVASIONUSAHA MERINGANKAN BEBAN

PAJAK DENGAN CARA MELANGGAR UNDANG-

UNDANG

SEKIAN, DAN

APAKAH ADA PERTANYAAN?