DASAR-DASAR KESEHATAN KERJA DAN P3K DI TEMPAT KERJA

DASAR-DASAR KESEHATAN KERJA DAN P3K DI TEMPAT KERJA

SIGIT PRIYANTO, ST, MMKASI KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA

BIDANG PENGAWASAN DISNAKERTRANSDUK PROV. JATIM

DAFTAR RIWAYAT HIDUPDAFTAR RIWAYAT HIDUP1. NAMA1. NAMA : SIGIT PRIYANTO: SIGIT PRIYANTO

2. TANGGAL LAHIR2. TANGGAL LAHIR : 9 AGUSTUS 1968: 9 AGUSTUS 1968

3. ALAMAT KANTOR3. ALAMAT KANTOR : JL. DUKUH MENANGGAL NO. 124 – 126 SURABAYA: JL. DUKUH MENANGGAL NO. 124 – 126 SURABAYA

4. E-MAIL4. E-MAIL : [email protected]: [email protected]

5. PENDIDIKAN TERAKHIR5. PENDIDIKAN TERAKHIR : ( S2 ) SUMBER DAYA MANUSIA: ( S2 ) SUMBER DAYA MANUSIA

PENDIDIKAN NON FORMALPENDIDIKAN NON FORMAL

1. DIKLAT PENGAWAS KETENAGAKERJAAN1. DIKLAT PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

2. PRACTICAL TRAINING THE GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM (PENGELOLAAN B3)2. PRACTICAL TRAINING THE GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM (PENGELOLAAN B3)

3. 3. SPECIALIS/AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KIMIASPECIALIS/AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KIMIA

4. BIMTEK PENERAPAN PRODUKTIVAS RAMAH LINGKUNGAN4. BIMTEK PENERAPAN PRODUKTIVAS RAMAH LINGKUNGAN

5. BIMTEK GREEN PRODUKTIVITY ENVIRONMENT HEALTY AND SAFETY5. BIMTEK GREEN PRODUKTIVITY ENVIRONMENT HEALTY AND SAFETY

6. BIMTEK IMPLEMENTASI QUANTITATIVE RISK ASSESMENT DI INDUSTRY6. BIMTEK IMPLEMENTASI QUANTITATIVE RISK ASSESMENT DI INDUSTRY

7. BIMTEK DOKTER PENASEHAT, DOKTER PEMERIKSA/DOKTER PERUSAHAAN7. BIMTEK DOKTER PENASEHAT, DOKTER PEMERIKSA/DOKTER PERUSAHAAN

8. BIMTEK WORLD CLAS SAFETY CULTURE/KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA8. BIMTEK WORLD CLAS SAFETY CULTURE/KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

9. PELATIHAN PENGAWASAN PEKERJA ANAK9. PELATIHAN PENGAWASAN PEKERJA ANAK

10. BIMTEK PENGAWASAN PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA10. BIMTEK PENGAWASAN PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA

11. TOT HIV/AIDS DARI GLOBAL FUND AMERIKA AND UNIVERSITAS INDONESIA11. TOT HIV/AIDS DARI GLOBAL FUND AMERIKA AND UNIVERSITAS INDONESIA

12. PENANGANAN KASUS TKI/TRAFIKING12. PENANGANAN KASUS TKI/TRAFIKING

13. 13. REFORMASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (HUKUM HAM RI)REFORMASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (HUKUM HAM RI)

14. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TINGKAT IV (DIKLATPIM IV)14. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TINGKAT IV (DIKLATPIM IV)

15. WAWASAN KEPEMIMPINAN (WASPIM)15. WAWASAN KEPEMIMPINAN (WASPIM)22

PENGALAMAN PENGALAMAN

1. AJUN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN MADYA1. AJUN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN MADYA

2. AJUN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN2. AJUN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

3. PENGAWAS KETENAGAKERJAAN MUDA3. PENGAWAS KETENAGAKERJAAN MUDA

4. PENGAJAR DIKALT DAN SERTIVIKASI CALON AHLI K3 KIMIA4. PENGAJAR DIKALT DAN SERTIVIKASI CALON AHLI K3 KIMIA

5. SAKSI AHLI / KETERANGAN AHLI BIDANG KETENAGAKERJAAN5. SAKSI AHLI / KETERANGAN AHLI BIDANG KETENAGAKERJAAN

PENGALAMAN ORGANISASIPENGALAMAN ORGANISASI

1. ANGGOTA ASOSIASI HIPERKES JAWA TIMUR1. ANGGOTA ASOSIASI HIPERKES JAWA TIMUR

2. ASOSIASI PENGAWS KETENAGAKERJA SE-JAWA TIMUR2. ASOSIASI PENGAWS KETENAGAKERJA SE-JAWA TIMUR

3. ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI3. ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI

PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA

SATYA LANCANA KARYA SATYA DARI PRESIDEN RISATYA LANCANA KARYA SATYA DARI PRESIDEN RI

PENGHARGAAN SELAKU ANGGOTA DEWANPENGHARGAAN SELAKU ANGGOTA DEWAN

PENGUPAHAN PROVINSI JAWA TIMURPENGUPAHAN PROVINSI JAWA TIMUR

33

Pertolongan pertama

pada kecelakaan

The Male Brain

TIADA PERTOLONGAN PERTAMA TANPA

KEPEDULIAN

DAN

TIADA KEPEDULIAN TANPA KESADARAN

P3K

8

Sangat gemuk

Gemuk

Normal

Kurus

Sangat Kurus

9

TANDA – TANDA ANEMIA GIZI BESITANDA – TANDA ANEMIA GIZI BESI

Telapak Tangan Tampak Pucat

PucatNormal

- Lesu - Lelah - Letih - Lemah - Lalai

KECELAKAAN KERJA

RESIKO KERJA

DIDARAT

DILAUT DIUDARA

Semburan lumpurSemburan lumpurLAPINDOLAPINDO

JembatanSUROMADU

TOL ULUJAMI

Jembatan GROGOL

FAKTA

KECELAKAAN

Mobil TERJUN

Kasus Kebakaran BIKorban 15 orang

Kasus Kebakaran Kantor Pertamina

Keempat korban yang kini masih dirawat di UGD RS Jakarta adalah Heru dan Yohanes dari sekolah BPK Penabur, Adi Bagus Dirto tamu PT Santos, serta Arif Joko karyawan PT Bakrie.

Keempat korban yang kini masih dirawat di UGD RS Jakarta adalah Heru dan Yohanes dari sekolah BPK Penabur, Adi Bagus Dirto tamu PT Santos, serta Arif Joko karyawan PT Bakrie.

Jakarta, Jumat (16/11). Lift jatuh di Ratu Plaza .

Jakarta, Jumat (16/11). Lift jatuh di Ratu Plaza .

Pertamina Plumpang

Pertamina Plumpang

• Apakah ada potensi utk terjadi kecelakaan/kebakaran.

• Apa konsekuensinya bila terjadi kecelakaan/kebakaran.

• Upaya apa yang telah dilakukan untuk mengendalikan.

DIMANA P3K & P2K3?

MENINGGAL DULU OR NYAWA DULU/ BANYAK JANDA

KECELAKAAN KERJAKECELAKAAN YANG TERJADI BERHUBUNG

DENGAN HUBUNGAN KERJA,TERMASUK PENYAKIT

YANG TIMBUL KARENA HUBUNGAN KERJA

TERMASUK

MENINGGAL DITEMPAT KERJA,DI R.S SEBELUM 1 X 24 JAM

SERANGAN PENYAKIT DITEMPAT KERJA & MENINGGAL DIRUMAH SEBELUM 1 X 24 JAM

PASAL 1 AYAT 6UU.3 / 1992

JALAN YANG BIASA ATAU WAJAR DILALUI

RUMAH

TEMPAT KERJA

KESEHATAN KERJAKESEHATAN KERJA

ADALAH :

- SPESIALISASI ILMU KESEHATAN/- SPESIALISASI ILMU KESEHATAN/ KEDOKTERAN DAN PRAKTEKNYAKEDOKTERAN DAN PRAKTEKNYA

- - BERTUJUAN AGAR TENAGA KERJA BERTUJUAN AGAR TENAGA KERJA MEMPEROLEH DERAJAT KESEHATAN MEMPEROLEH DERAJAT KESEHATAN YANG SETINGGI-TINGGINYA BAIK FISIK, YANG SETINGGI-TINGGINYA BAIK FISIK, MENTAL MAUPUN SOSIALMENTAL MAUPUN SOSIAL - - DILAKUKAN DENGAN USAHA- USAHA DILAKUKAN DENGAN USAHA- USAHA PREVENTIF DAN KURATIFPREVENTIF DAN KURATIF

ADALAH :

- SPESIALISASI ILMU KESEHATAN/- SPESIALISASI ILMU KESEHATAN/ KEDOKTERAN DAN PRAKTEKNYAKEDOKTERAN DAN PRAKTEKNYA

- - BERTUJUAN AGAR TENAGA KERJA BERTUJUAN AGAR TENAGA KERJA MEMPEROLEH DERAJAT KESEHATAN MEMPEROLEH DERAJAT KESEHATAN YANG SETINGGI-TINGGINYA BAIK FISIK, YANG SETINGGI-TINGGINYA BAIK FISIK, MENTAL MAUPUN SOSIALMENTAL MAUPUN SOSIAL - - DILAKUKAN DENGAN USAHA- USAHA DILAKUKAN DENGAN USAHA- USAHA PREVENTIF DAN KURATIFPREVENTIF DAN KURATIF

Latar Belakang (1)• Tenaga Kerja merupakan aset berharga sebagai

faktor utama dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan,

• Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) salah satu aspek perlindungan tenaga wajib diberikan pengurus perusahaan,

• K3 merupakan tanggungjawab semua pihak terkait dalam kegiatan industri

• K3 sangat terkait dengan daya saing dalam era globalisasi

• Kesehatan kerja merupakan bagian tak terpisahkan dari K3 secara keseluruhan

21

Latar Belakang (2) Adanya sumber bahaya di setiap tempat kerja,

mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja :

Mesin/Pesawat/Alat KerjaBahanLingkungan KerjaSifat PekerjaanCara KerjaProses Produksi

Perlindungan K3 wajib dilaksanakan sesuai ps. 3 UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pemenuhan syarat2 keselamatan & kesehatan kerja

Tujuan Kesehatan Kerja (ILO/WHO 1995)

1. Promosi dan pemeliharaan kesehatan fisik, mental dan sosial dari pekerja.

2. Pencegahan gangguan kesehatan disebabkan oleh kondisi kerja.

3. Perlindungan pekerja dari resiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan.

4. Penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai kemampuan fisik dan psikologisnya.

5. Penyesuaian setiap orang kepada pekerjaannya.

LANDASAN HUKUM (1)LANDASAN HUKUM (1)

• Konvensi ILO No. 120 (UU No. 3 tahun Konvensi ILO No. 120 (UU No. 3 tahun 1969 tentang Hygiene Dalam Perniagaan 1969 tentang Hygiene Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor)dan Kantor-Kantor)

• Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan

• Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan KerjaKeselamatan Kerja

• Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1973 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan PestisidaPenyimpanan dan Penggunaan Pestisida

LANDASAN HUKUM (2)LANDASAN HUKUM (2)

• Kep.Pres. No. 22 tahun 1993 tentang Penyakit Yang Kep.Pres. No. 22 tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan KerjaTimbul Karena Hubungan Kerja

• PMP No. 7 tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, PMP No. 7 tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan Dalam Tempat KerjaKebersihan serta Penerangan Dalam Tempat Kerja

• Per. Men. Tenaga Kerja No. 1 tahun 1976 tentang Per. Men. Tenaga Kerja No. 1 tahun 1976 tentang Kewajiban Latihan Hyperkes bagi Dokter Kewajiban Latihan Hyperkes bagi Dokter PerusahaanPerusahaan

• Per. Men. Tenaga Kerja No. 1 tahun 1979 tentang Per. Men. Tenaga Kerja No. 1 tahun 1979 tentang Kewajiban Latihan Hyperkes bagi Paramedis Kewajiban Latihan Hyperkes bagi Paramedis PerusahaanPerusahaan

LANDASAN HUKUM (3)LANDASAN HUKUM (3)

• Per.Men. Tenaga Kerja No. 2 tahun 1980 tentang Per.Men. Tenaga Kerja No. 2 tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan KerjaPenyelenggaraan Keselamatan Kerja

• Per. Men. Tenaga Kerja No. 1 tahun 1981 tentang Per. Men. Tenaga Kerja No. 1 tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat KerjaKewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja

• Per. Men. Tenaga Kerja No. 3 tahun 1982 tentang Per. Men. Tenaga Kerja No. 3 tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan KerjaPelayanan Kesehatan Kerja

• Per. Men. Tenaga Kerja No. 3 tahun 1985 tentang Per. Men. Tenaga Kerja No. 3 tahun 1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian AsbesKeselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes

LANDASAN HUKUM (4)LANDASAN HUKUM (4)• Per.Men. Tenaga Kerja No. 3 tahun 1986 tentang Per.Men. Tenaga Kerja No. 3 tahun 1986 tentang

Syarat-Syarat K3 di Tempat Kerja Yang Mengelola Syarat-Syarat K3 di Tempat Kerja Yang Mengelola PestisidaPestisida

• Per. Men. Tenaga Kerja No. 1 tahun 1998 tentang Per. Men. Tenaga Kerja No. 1 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dgn Manfaat Lebih BaikKesehatan dgn Manfaat Lebih Baik

• Kep. Men. Tenaga Kerja No. 333 tahun 1989 Kep. Men. Tenaga Kerja No. 333 tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat KerjaKerja

• Kep. Men. Tenaga Kerja No. 62A tahun 1992 Kep. Men. Tenaga Kerja No. 62A tahun 1992 tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat KerjaKarena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja

• Kep. Men. Tenaga Kerja No. 51 tahun 1999 Kep. Men. Tenaga Kerja No. 51 tahun 1999 tentang NAB Faktor Fisika di Tempat Kerjatentang NAB Faktor Fisika di Tempat Kerja

LANDASAN HUKUM (5)LANDASAN HUKUM (5)

• Kep. Men. Tenaga Kerja No. 187 tahun 1999 tentang Kep. Men. Tenaga Kerja No. 187 tahun 1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat KerjaPengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja

• Surat Edaran Men. Tenaga Kerja No. 1 tahun 1979 tentang Surat Edaran Men. Tenaga Kerja No. 1 tahun 1979 tentang Kantin dan Ruang MakanKantin dan Ruang Makan

• Surat Edaran Men.Tenaga Kerja No. 1 tahun 1997 tentang Surat Edaran Men.Tenaga Kerja No. 1 tahun 1997 tentang Nilai Ambang Batas (NAB) Faktor Kimia di Udara Nilai Ambang Batas (NAB) Faktor Kimia di Udara Lingkungan KerjaLingkungan Kerja

• Kepts. Dirjen Binawas No. 157 tahun 1989 tentang Tata Kepts. Dirjen Binawas No. 157 tahun 1989 tentang Tata Cara dan Bentuk Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Cara dan Bentuk Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan KerjaKesehatan Kerja

• SE Dirjen Binawas No. 86 tahun 1989 tentang Perusahaan SE Dirjen Binawas No. 86 tahun 1989 tentang Perusahaan Katering yang Mengelola Makanan bagi Tenaga KerjaKatering yang Mengelola Makanan bagi Tenaga Kerja

FUNGSI DOKTER PERUSAHAAN / DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN TENAGA

KERJADALAM PELAYANAN KESEHATAN KERJA

1. Bertanggung jawab dalam Higiene perusahaan2. Memimpin dan menjalankan PKK3. Pembinaan dan pengawasan norma kesehatan

kerja4. Melaksanakan tugas pokok PKK termasuk

membuat perencanaan tanggap darurat medik5. Mendiagnosa PAK6. Bertanggung jawab dalam medical record

serta menganalisis7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan

Tujuan Pelayanan Kesehatan Kerja Permennakertrans NO. 03 Tahun 1982

• Memberikan bantuan kepada TK dalam penyesuaian diri dengan pekerjaannya

• Melindungi TK thd. gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja.

• Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik tenaga kerja

• Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi TK yang sakit

Tugas Pokok PKK

1) Pemeriksaan kesehatan TK (awal, berkala, khusus)2) Pembinaan & pengawasan atas penyesuaian pekerjaan thd. TK.3) Pembinaan & pengawasan terhadap lingkungan kerja.4) Pembinaan & pengawasan perlengkapan sanitair.5) Pembinaan & pengawasan perlengkapan kesehatan TK.6) Pencegahan dan pengobatan thd. penyakit umum & PAK7) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).8) Pendidikan kesehatan untuk TK dan latihan untuk petugas P3K9) Memberikan nasehat mengenai perencanaan dan pembuatan

tempat kerja, pemilikan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makan di tempat kerja.

10)Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau PAK.11)Pembinaan dan pengawasan thd. TK dg. kelainan tertentu dalam

kesehatannya.12)Memberikan laporan berkala tentang PKK kepada pengurus.

Kewajiban-KewajibanDalam Pelayanan Kesehatan Kerja

Pengurus Perusahaan : Memberikan PKK sesuai kemajuan ilmu & teknologi Memberikan kebebasan profesional kepada dokter yang

menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja. Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan

Kesehatan Kerja bebas memasuki tempat-tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksan dan mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan.

Menyampaikan laporan pelaksanaan PKK kepada Direktur (Dirjen Binwasnaker)

Dokter dan Tenaga Kesehatan : Memberikan keterangan2 tentang PKK kepada Pegawai

Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja jika diperlukan

Faktor-faktor yg mempengaruhi kesehatan dan produktivitas tenaga

kerja

Faktor-faktor yg mempengaruhi kesehatan dan produktivitas tenaga

kerja

Beban kerjaBeban kerja Lingkungan kerjaLingkungan kerja

Kapasitas kerjaKapasitas kerja

- Fisik

-Mental

-Sosial

- Ketrampilan- Kesegaran jasmani & rohani- Status kesehatan /gizi- Usia, Jenis kelamin- Ukuran tubuh

-Kimia-Biologi-Ergonomi-Fisik-Psikologi

Promotif:

-Pembinaan

-Gerakan O.R

-Tdk merokok

-Gizi seimbang

-Ergonomi

-Pengendalian

lingk.kerja

-Higiene sanitasi

Preventif:

-Pemeriksaan

kes.kerja

-Imunisasi

-APD

-Rotasi

-Pengurangan

waktu kerja

Kuratif :

- Pengobatan

- P3K- Rawat jalan

- Rawat inap

Rehabilitatif:

-Orthose /Alat bantu

-Protese/Alat ganti

-Kompensasi

Upaya Penanganan Kesehatan Kerja

Pengertian

• P3K adalah merupakan pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapatkan kecelakaan atau penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan.

Pengertian

• Petugas P3K adalah seseorang yang diberi tugas dan wewenang memberikan pertolongan pertama kepada korban yang ditunjuk oleh pengusaha dan telah mendapat pelatihan P3K.

Maksud dan Tujuan P3K

P3K dimaksudkan :• memberikan perawatan darurat pada korban, sebelum

pertolongan yang lebih lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya.

P3K diberikan untuk :• Menyelamatkan nyawa korban• Meringankan penderitaan korban• Mencegah cedera/penyakit menjadi lebih parah• Mempertahankan daya tahan korban• Mencarikan pertolongan yang lebih lanjut.

Ketentuan P3K di tempat kerja :• UU No. 13 tahun 2003• UU No. 1 tahun 1970• Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982• Permennaker No. Per. 05/Men/1996• Peraturan Khusus AA.• Permennakertrans No. Per. 15/Men/VIII/2008

ttg P3K di tempat kerja.

PENGATURAN PELAKSANAAN P3KDI TEMPAT KERJA

PENGATURAN PELAKSANAAN P3KDI TEMPAT KERJA

Perlindungan Tenaga Kerja telah diundangkan sejak jaman penjajahan Belanda dengan VR 1910 Staatsblad No. 406 dikenal dengan UU Keselamatan, yang berlaku hingga dikeluarkannya UU No. 1 tahun 1970

Untuk pelaksanaan VR 1910, maka diterbitkan peraturan khusus termasuk peraturan Khusus AA untuk Pertolongan Pada Kecelakaan.

Peraturan khusus AA masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru.

Peraturan Khusus AA dalam penerapannya di tempat kerja tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan industri, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan kerja.

PENGATURAN PELAKSANAAN P3K

DI TEMPAT KERJA

Perlindungan tenaga kerja merupakan hak setiap tenaga kerja termasuk dalam perlindungan atas K3.

Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:Tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan :

Membudayakan & mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi,Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja & penyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional nasional dan daerah,Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja,Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

PENGATURAN PELAKSANAAN P3K DI TEMPAT KERJA

Pasal 86

(1) Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :a. Keselamatan dan Kesehatan Kerjab. Moral dan kesusilaan c. Perlakuan yang seuai dengan harkat dan martabat

manusia serta nilai-nilai agama.(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja / buruh guna

mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya K3.

(3) Perlindungan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PENGATURAN PELAKSANAAN P3KDI TEMPAT KERJA

UU No. 1 tahun 1970Menetapkan SYARAT-SYARAT K3 di

Tempat KerjaMewajibkan kepada pengurus untuk

Melaksanakan ketentuan dan syarat syarat K3 sesuai ketentuan yang berlaku (termasuk memberikan P3K)

membina tenaga kerja dalam pemberian P3K.

PENGATURAN PELAKSANAAN P3KDI TEMPAT KERJA

5. Permennaker No. Per. 05/Men/1996 ttg SMK3 Pedoman Penerapan : 3.3.9 Prosedur menghadapi insiden.

Untuk mengurangi pengaruh yang meungkin timbul akibat insisden perusahaan harus memilki prosedur yang meliputi : Penyediaan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan

sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik Proses perawatan lanjutan

Pedoman Teknis Audit : 6.8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin

bahwa sistem P3K yang ada memenuhi standar dan pedoman teknis yang berlaku

Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Penyempurnaan berkaitan dengan :a. Isi kotak disesuaikan dengan perkembangan

bidang kesehatan (tidak semua terdapat lagi di pasaran, ada yang sudah di larang)

b. Jenis kotak P3K disesuaikan jumlah pekerja dan unit kerja

c. Jumlah petugas disesuaikan dengan jumlah pekerja dan potensi bahaya

d. Petugas P3K mempunyai lisensi dan buku kegiatan.

e. Ruang P3Kf. APD dan alat evakuasi

PENGATURAN PELAKSANAAN P3KDI TEMPAT KERJA

Kondisi fisiologis manusia

• -   Pernafasan.• -   Denyut nadi.• -   Tekanan darah.• -   Kesadaran.• -   Turgor (elastisitas kulit).• -   Reflek.

PRINSIP DASARTINDAKAN PERTOLONGAN

1. Pedoman tindakan• Penolong harus memahami dan terampil• Tindakan pertolongan harus berurutan• Amankan korban dan beri tanda tempat kejadian• Cari bantuan sambil memberikan pertolongan

2. Ciri-ciri gangguan• Mengenali ciri-ciri gangguan pada korban

3. Kesiapan pertolongan• Personil• Buku petunjuk/buku pedoman panduan• Kotak P3K & kotak khusus dokter• Alat angkut & transportasi• Alat perlidungan• Peralatan darurat

Gangguan Umum

• Gangguan pernafasan (sumbatan jalan nafas, menghisap asap/gas beracun, kelemahan atau kekejangan otot pernafasan).

• Gangguan kesadaran (gegar/memar otak, sengatan matahari langsung, kekurangan zat asam/oksigen).

• Gangguan peredaran darah (perdarahan hebat, luka bakar yang luas, rasa nyeri yang hebat, kekuarangan cairan tubuh secara cepat, keadaan allergi atau tidak tahan obat).

Gangguan lokal

• Perdarahan atau luka yang disebabkan karena adanya pembuluh darah terputus atau robek.

• Patah tulang yang disebabkan karena adanya benturan atau pukulan.

• Luka bakar yang disebabkan karena panas kering, kontak dengan aliran listrik, gesekan dari roda yang berputar, asam dan basa kuat, panas yang basah.

Kesiapan Pertolongan

• Petugas/personil• Buku petunjuk• Kotak P3K• Alat pengangkut penderita• Isi kotak P3K• Kotak khusus dokter• Transportasi• Peralatan darurat pada pabrik