PRIVATE AND CONFIDENTIAL Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) 1 DIDI SETIARTO KEPALA DIVISI PERTIMBANGAN HUKUM DAN FORMALITAS 26 Mei 2014
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Slide 1(SKK Migas)
26 Mei 2014
1871
1885
Penemuan pertama ladang minyak Telaga Tunggal No. 1 (Telaga Said, Sumatera Utara).
Sampai 1950
Sebagian besar ladang minyak ditemukan di Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur.
1957
2013
Titik Penyerahan
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN
PEMILIKAN PUBLIK OLEH RAKYAT SECARA KOLEKTIF
PENGUASAAN OLEH NEGARA
PENANDA
DITJEN MIGAS
BPHMIGAS: Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
BU/BUT: Melakukan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi
PERTAMINA: Melakukan Penyediaan dan Distribusi BBM Subsidi.
BU: Melakukan Kegiatan Usaha Hilir.
KEGIATAN USAHA HULU
KEGIATAN USAHA HILIR
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
BPMIGAS inkonstitusional
Pemerintah
Tugas dan fungsi
Melaksanakan penandatanganan KKS
Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu WK kepada Menteri ESDM untuk mendapatkan persetujuan
Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud huruf c
Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran
Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri ESDM mengenai pelaksanaan KKS
Menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.
Pengawasan Kegiatan Usaha Hulu Migas
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
*
UU No.44 Prp/1960
*)Telah beberapa kali diubah dengan PP 34/2005 dan PP 55/2009
Permen No. 22 / 2008
PP No. 35 / 2004*
UU No. 22 / 2001
PP No. 79 / 2010
Eksploitasi
Pasal 1.19 UU 22/2001
Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Pengendalian manajemen ditangan SKKMIGAS.
PRINSIP UTAMA KONTRAK KERJASAMA*
*Pasal 6 UU No.22/2001)
Sistem bagi hasil (paron), dan seluruh biaya ditanggung oleh penggarap.
Jenis padi dan hari panen ditentukan oleh pemilik sawah.
Bangunan peneduh (gubuk) dibangun oleh penggarap, namun pemilikan tetap oleh pemilik sawah
Hasil sampingan (palawija), pembagiannya ditentukan tersendiri dan berbeda dengan hasil utama (padi).
Biaya untuk memanen padi (bawon) ditentukan oleh pemilik sawah.
Kerugian (puso) di satu sawah tidak dapat dibebankan kepada sawah lain, walaupun penggarapnya sama
Seluruh hasil padi akan dibawa ke rumah pemilik sawah, hasil bagian penggarap diserahkan di rumah pemilik sawah.
Sumber : Sutadi PU - PSC Accounting
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
*
Ketentuan mengenai pengusahaan GMB termasuk bentuk dan ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja Samanya diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri”
Pasal 3 (1) Permen ESDM No. 36/2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara
Pengusahaan GMB tunduk dan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
*
(pasal 1.4 PP 35/2004
KONTRAK KERJA SAMA LAINNYA
(pasal 1.19 UU 22/2001
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
KONTRAK BAGI HASIL
KONVENSIONAL
*
PSC Gen. 2
Oil Split
Paket Insentif 4
PTM => BPMIGAS
POD Basis
Implementasi UU 24/2009
PSC 2 Bahasa
Pembebasan BM & PDRI
*
SKK Migas memegang dan bertanggung jawab atas manajemen Operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak .
Kontraktor wajib bertanggung jawab kepada
SKK Migas atas pelaksanaan Operasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan ketentuan Kontrak, dan ditunjuk dan ditetapkan sebagai perusahaan yang secara eksklusif akan melakukan Operasi Minyak dan Gas Bumi.
UMUM (1)
Kontraktor wajib menyediakan semua kebutuhan keuangan, keteknikan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan Operasi.
Kontraktor dapat memperoleh kembali segala biaya dalam melaksanakan Kegiatan Operasi yang di klasifikasikan sebagai Biaya Operasi.
Seluruh Minyak dan Gas Bumi yang diperoleh dalam melaksanakan operasi Minyak dan Gas Bumi (Kegiatan Operasi) akan dibagi sesuai ketentuan Kontrak.
UMUM (2)
*
Dalam hal Kontraktor terdiri dari lebih dari 1 pemegang partisipasi interes, Kontraktor harus menunjuk salah satu satu dari pemegang partisipasi interes untuk menjadi Operator
SKKMIGAS hanya melihat kepada Operator atas performance Kontraktor.
Kontraktor mempunyai hak untuk menjual/ mengalihkan/ menyerahkan/ melepaskan seluruh atau sebagian partisipasi interes kepada affiliasi atau non-affiliasi dengan persetujuan tertulis Pemerintah melalui SKKMIGAS.
Selama 3 Tahun Kontrak pertama, Kontraktor awal masing-masing tetap menguasai partisipasi interes mayoritas (50%), dan tetap menjadi Operator
KONTRAKTOR DAN OPERATOR (1)
Operator harus memiliki kemampuan pengalaman, kemampuan keuangan dan personel yang memadai.
Kontraktor harus mendapatkan persetujuan Pemerintah melalui SKKMIGAS sebelum melaksanakan Perubahan Pengendalian (Change of Control)
Perubahan Pengendalian (Change of Control) adalah segala perubahan pengendalian langsung atau tidak langsung dari Pemegang Partisipasi Interes (baik melalui merger, penjualan saham atau bukti penyertaan lainnya, atau yang lainnya) melalui satu atau serangkaian transaksi terkait dimana Partisipasi Interes merupakan satu-satunya aset substantif yang terlibat dalam serangkaian transaksi tersebut.
KONTRAKTOR DAN OPERATOR (2)
Jangka waktu kontrak adalah 30 (tiga puluh) tahun.
Jangka waktu itu terdiri atas jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi.
Masa eksplorasi adalah 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang 4 (empat) tahun apabila Kontraktor telah memenuhi kewajiban relinquishment dan komitmen pasti.
*
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Masa eksplorasi adalah 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang 4 (empat) tahun dengan persetujuan SKK Migas.
Dalam 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi, Kontraktor wajib melakukan program kerja dengan nilai pengeluaran yang ditetapkan dalam kontrak (kewajiban minimum) (Firm Commitment).
Jika Kontraktor mengakhiri kontrak dan belum menyelesaikan seluruh kewajiban minimum, Kontraktor harus membayar kepada Pemerintah uang senilai kewajiban minimum yang belum dilaksanakan.
*
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Sebelum atau pada saat berakhirnya 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi, Kontraktor harus mengembalikan 20% dari wilayah kontrak.
Jika pada saat berakhirnya 3 (tiga) tahun pertama tersebut Kontraktor belum menyelesaikan kewajiban minimum-nya, maka Kontraktor harus mengembalikan 15% wilayah lagi.
Pada saat berakhirnya tahun ke-6, Kontraktor harus mengembalikan lagi bagian dari wilayah sehingga sisa wilayah tidak lebih besar dari 20% luas awal.
Dalam hal sisa wilayah tidak dieksplorasi dan Kontraktor tidak menyerahkan rencana eksplorasi dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun berturut-turut, maka BPMIGAS dapat mewajibkan Kontraktor untuk memilih : (i) melakukan program eksplorasi dalam waktu 6 (enam) bulan sejak menerima peringatan tersebut dan segera mengajukan dan memperoleh persetujuan POD; atau (ii) mengembalikan bagian Wilayah Kerja dimaksud.
Ketidakpatuhan terhadap kewajiban relinquishment dapat dijadikan dasar untuk tidak menyetujui permohonan perpanjangan Masa Eksplorasi.
RELINQUISHMENT
Plan of Development (POD)/POD adalah rencana atau usulan Kontraktor yang menggambarkan secara rinci aspek teknis dan ekonomis dari pengembangan dan eksploitasi suatu cadangan hidrokarbon.
KOMERSIALITAS
*
Kontraktor harus menjual 25% dari minyak/gas yang menjadi bagiannya ke pasar domestik.
Untuk minyak DMO, selama 5 tahun pertama, Kontraktor akan dibayar sama dengan ICP. Setelah itu, Kontraktor hanya akan dibayar 25% x ICP.
Untuk gas DMO, Kontraktor akan dibayar sesuai dengan yang disepakati dengan pembeli domestik.
DOMESTIC MARKET OBLIGATION (DMO)
*
SKKMIGAS dan Kontraktor berhak untuk mengambil terlebih dahulu setiap tahun [15/20] % dari produksi Minyak dan Gas Bumi setiap tahunnya yang disebut First Tranche Petroleum/FTP, sebelum dikurangi Biaya Operasi
FTP akan dibagi antara SKKMIGAS dan Kontraktor sesuai dengan bagi hasil yang diatur dalam Kontrak
Bagian FTP Kontraktor dibebaskan dari pengembalian Biaya Operasi dan tunduk kepada ketentuan hukum pajak Indonesia
Dalam beberapa Kontrak, FTP tersebut tidak dibagi tetapi seluruhnya menjadi hak SKK Migas
FIRST TRANCHE PETROLEUM
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Kontraktor dapat memperoleh kembali (“recover”) Biaya Operasi yang dikeluarkan hanya jika ada produksi di Wilayah Kerja. Dengan demikian, Kontraktor menanggung resiko Biaya Operasi.
Biaya-biaya yang dapat dimasukan sebagai Biaya Operasi ditentukan berdasarkan Exhibit C – Accounting Procedure dari KKS.
Sisa produksi setelah dikurangi jumlah setara dengan Biaya Operasi akan dibagi antara Pemerintah dan Kontraktor sesuai dengan % production sharing yang ditentukan dalam KKS.
BIAYA OPERASI
Kontraktor akan memperoleh pengembalian Biaya Operasi yang diambil dari hasil penjualan Minyak dan Gas Bumi
Biaya Operasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Kontraktor
Kontraktor memperoleh pengembalian Biaya Operasi dari lapangan-lapangan yang disetujui dalam suatu POD
Biaya Operasi yang yang dapat kembalikan sesuai Exhibit C: (a) pengeluaran eksplorasi yang timbul sebelum tanggal persetujuan POD lapangan dengan ketentuan pengeluaran tersebut tidak dimasukan dalam POD lapangan sebelumnya; (b) Semua biaya kapital dan non kapital selain pengeluaran eksplorasi
PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI (2)
EXPLORATION & DEVELOPMENT COSTS
Geological & Geophysical Studies
GENERAL & ADMINISTRATION COSTS
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
*
PSC tidak dapat diterminasi oleh Kontraktor selama 3 (tiga) tahun pertama.
Setelah lewatnya masa 3 (tiga) tahun, Kontraktor dapat memutuskan kontrak dan Kontraktor wajib menyelesaikan semua kewajiban yang timbul sebelum pemutusan tersebut.
Jika Kontraktor mengakhiri kontrak dan belum menyelesaikan seluruh Firm Commitment, Kontraktor harus membayar kepada Pemerintah uang senilai Firm Commitment yang belum dilaksanakan.
Pemutusan PSC untuk alasan apapun tidak membebaskan Kontraktor dari kewajiban yang belum diselesaikan.
TERMINASI
Semua barang/peralatan yang dibeli menjadi milik negara.
Setiap tahun, Kontraktor harus melaksanakan Work Program and Budget (WP&B) yang telah disetujui oleh SKKMIGAS.
Pengeluaran-pengeluaran tertentu hanya dapat dilakukan setelah SKKMIGAS memberikan Authorization For Expenditure (AFE).
Pengadaan barang dan jasa dan penggunaan tenaga kerja harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh SKKMIGAS.
Semua data yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan Kontraktor menjadi milik Negara.
Kontraktor harus mempekerjakan dan melatih tenaga-tenaga Indonesia.
LAIN-LAIN
Kontraktor harus mengutamakan penggunaan barang dan dan jasa dalam negeri.
Perselisihan yang mungkin timbul akan diselesaikan lewat forum arbitrasi.
PSC tunduk kepada hukum Indonesia.
Kontrak dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
Apabila terdapat perbedaan interpretasi maka teks Bahasa Indonesia yang berlaku.
Tidak ada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat dalam PSC yang akan menghalangi atau membatasi Pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan hak-haknya yang bersifat mutlak.
LAIN-LAIN (2)
26 Mei 2014
1871
1885
Penemuan pertama ladang minyak Telaga Tunggal No. 1 (Telaga Said, Sumatera Utara).
Sampai 1950
Sebagian besar ladang minyak ditemukan di Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur.
1957
2013
Titik Penyerahan
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN
PEMILIKAN PUBLIK OLEH RAKYAT SECARA KOLEKTIF
PENGUASAAN OLEH NEGARA
PENANDA
DITJEN MIGAS
BPHMIGAS: Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
BU/BUT: Melakukan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi
PERTAMINA: Melakukan Penyediaan dan Distribusi BBM Subsidi.
BU: Melakukan Kegiatan Usaha Hilir.
KEGIATAN USAHA HULU
KEGIATAN USAHA HILIR
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
BPMIGAS inkonstitusional
Pemerintah
Tugas dan fungsi
Melaksanakan penandatanganan KKS
Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu WK kepada Menteri ESDM untuk mendapatkan persetujuan
Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud huruf c
Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran
Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri ESDM mengenai pelaksanaan KKS
Menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.
Pengawasan Kegiatan Usaha Hulu Migas
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
*
UU No.44 Prp/1960
*)Telah beberapa kali diubah dengan PP 34/2005 dan PP 55/2009
Permen No. 22 / 2008
PP No. 35 / 2004*
UU No. 22 / 2001
PP No. 79 / 2010
Eksploitasi
Pasal 1.19 UU 22/2001
Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Pengendalian manajemen ditangan SKKMIGAS.
PRINSIP UTAMA KONTRAK KERJASAMA*
*Pasal 6 UU No.22/2001)
Sistem bagi hasil (paron), dan seluruh biaya ditanggung oleh penggarap.
Jenis padi dan hari panen ditentukan oleh pemilik sawah.
Bangunan peneduh (gubuk) dibangun oleh penggarap, namun pemilikan tetap oleh pemilik sawah
Hasil sampingan (palawija), pembagiannya ditentukan tersendiri dan berbeda dengan hasil utama (padi).
Biaya untuk memanen padi (bawon) ditentukan oleh pemilik sawah.
Kerugian (puso) di satu sawah tidak dapat dibebankan kepada sawah lain, walaupun penggarapnya sama
Seluruh hasil padi akan dibawa ke rumah pemilik sawah, hasil bagian penggarap diserahkan di rumah pemilik sawah.
Sumber : Sutadi PU - PSC Accounting
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
*
Ketentuan mengenai pengusahaan GMB termasuk bentuk dan ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja Samanya diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri”
Pasal 3 (1) Permen ESDM No. 36/2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara
Pengusahaan GMB tunduk dan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
*
(pasal 1.4 PP 35/2004
KONTRAK KERJA SAMA LAINNYA
(pasal 1.19 UU 22/2001
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
KONTRAK BAGI HASIL
KONVENSIONAL
*
PSC Gen. 2
Oil Split
Paket Insentif 4
PTM => BPMIGAS
POD Basis
Implementasi UU 24/2009
PSC 2 Bahasa
Pembebasan BM & PDRI
*
SKK Migas memegang dan bertanggung jawab atas manajemen Operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak .
Kontraktor wajib bertanggung jawab kepada
SKK Migas atas pelaksanaan Operasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan ketentuan Kontrak, dan ditunjuk dan ditetapkan sebagai perusahaan yang secara eksklusif akan melakukan Operasi Minyak dan Gas Bumi.
UMUM (1)
Kontraktor wajib menyediakan semua kebutuhan keuangan, keteknikan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan Operasi.
Kontraktor dapat memperoleh kembali segala biaya dalam melaksanakan Kegiatan Operasi yang di klasifikasikan sebagai Biaya Operasi.
Seluruh Minyak dan Gas Bumi yang diperoleh dalam melaksanakan operasi Minyak dan Gas Bumi (Kegiatan Operasi) akan dibagi sesuai ketentuan Kontrak.
UMUM (2)
*
Dalam hal Kontraktor terdiri dari lebih dari 1 pemegang partisipasi interes, Kontraktor harus menunjuk salah satu satu dari pemegang partisipasi interes untuk menjadi Operator
SKKMIGAS hanya melihat kepada Operator atas performance Kontraktor.
Kontraktor mempunyai hak untuk menjual/ mengalihkan/ menyerahkan/ melepaskan seluruh atau sebagian partisipasi interes kepada affiliasi atau non-affiliasi dengan persetujuan tertulis Pemerintah melalui SKKMIGAS.
Selama 3 Tahun Kontrak pertama, Kontraktor awal masing-masing tetap menguasai partisipasi interes mayoritas (50%), dan tetap menjadi Operator
KONTRAKTOR DAN OPERATOR (1)
Operator harus memiliki kemampuan pengalaman, kemampuan keuangan dan personel yang memadai.
Kontraktor harus mendapatkan persetujuan Pemerintah melalui SKKMIGAS sebelum melaksanakan Perubahan Pengendalian (Change of Control)
Perubahan Pengendalian (Change of Control) adalah segala perubahan pengendalian langsung atau tidak langsung dari Pemegang Partisipasi Interes (baik melalui merger, penjualan saham atau bukti penyertaan lainnya, atau yang lainnya) melalui satu atau serangkaian transaksi terkait dimana Partisipasi Interes merupakan satu-satunya aset substantif yang terlibat dalam serangkaian transaksi tersebut.
KONTRAKTOR DAN OPERATOR (2)
Jangka waktu kontrak adalah 30 (tiga puluh) tahun.
Jangka waktu itu terdiri atas jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi.
Masa eksplorasi adalah 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang 4 (empat) tahun apabila Kontraktor telah memenuhi kewajiban relinquishment dan komitmen pasti.
*
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Masa eksplorasi adalah 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang 4 (empat) tahun dengan persetujuan SKK Migas.
Dalam 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi, Kontraktor wajib melakukan program kerja dengan nilai pengeluaran yang ditetapkan dalam kontrak (kewajiban minimum) (Firm Commitment).
Jika Kontraktor mengakhiri kontrak dan belum menyelesaikan seluruh kewajiban minimum, Kontraktor harus membayar kepada Pemerintah uang senilai kewajiban minimum yang belum dilaksanakan.
*
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Sebelum atau pada saat berakhirnya 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi, Kontraktor harus mengembalikan 20% dari wilayah kontrak.
Jika pada saat berakhirnya 3 (tiga) tahun pertama tersebut Kontraktor belum menyelesaikan kewajiban minimum-nya, maka Kontraktor harus mengembalikan 15% wilayah lagi.
Pada saat berakhirnya tahun ke-6, Kontraktor harus mengembalikan lagi bagian dari wilayah sehingga sisa wilayah tidak lebih besar dari 20% luas awal.
Dalam hal sisa wilayah tidak dieksplorasi dan Kontraktor tidak menyerahkan rencana eksplorasi dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun berturut-turut, maka BPMIGAS dapat mewajibkan Kontraktor untuk memilih : (i) melakukan program eksplorasi dalam waktu 6 (enam) bulan sejak menerima peringatan tersebut dan segera mengajukan dan memperoleh persetujuan POD; atau (ii) mengembalikan bagian Wilayah Kerja dimaksud.
Ketidakpatuhan terhadap kewajiban relinquishment dapat dijadikan dasar untuk tidak menyetujui permohonan perpanjangan Masa Eksplorasi.
RELINQUISHMENT
Plan of Development (POD)/POD adalah rencana atau usulan Kontraktor yang menggambarkan secara rinci aspek teknis dan ekonomis dari pengembangan dan eksploitasi suatu cadangan hidrokarbon.
KOMERSIALITAS
*
Kontraktor harus menjual 25% dari minyak/gas yang menjadi bagiannya ke pasar domestik.
Untuk minyak DMO, selama 5 tahun pertama, Kontraktor akan dibayar sama dengan ICP. Setelah itu, Kontraktor hanya akan dibayar 25% x ICP.
Untuk gas DMO, Kontraktor akan dibayar sesuai dengan yang disepakati dengan pembeli domestik.
DOMESTIC MARKET OBLIGATION (DMO)
*
SKKMIGAS dan Kontraktor berhak untuk mengambil terlebih dahulu setiap tahun [15/20] % dari produksi Minyak dan Gas Bumi setiap tahunnya yang disebut First Tranche Petroleum/FTP, sebelum dikurangi Biaya Operasi
FTP akan dibagi antara SKKMIGAS dan Kontraktor sesuai dengan bagi hasil yang diatur dalam Kontrak
Bagian FTP Kontraktor dibebaskan dari pengembalian Biaya Operasi dan tunduk kepada ketentuan hukum pajak Indonesia
Dalam beberapa Kontrak, FTP tersebut tidak dibagi tetapi seluruhnya menjadi hak SKK Migas
FIRST TRANCHE PETROLEUM
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Kontraktor dapat memperoleh kembali (“recover”) Biaya Operasi yang dikeluarkan hanya jika ada produksi di Wilayah Kerja. Dengan demikian, Kontraktor menanggung resiko Biaya Operasi.
Biaya-biaya yang dapat dimasukan sebagai Biaya Operasi ditentukan berdasarkan Exhibit C – Accounting Procedure dari KKS.
Sisa produksi setelah dikurangi jumlah setara dengan Biaya Operasi akan dibagi antara Pemerintah dan Kontraktor sesuai dengan % production sharing yang ditentukan dalam KKS.
BIAYA OPERASI
Kontraktor akan memperoleh pengembalian Biaya Operasi yang diambil dari hasil penjualan Minyak dan Gas Bumi
Biaya Operasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Kontraktor
Kontraktor memperoleh pengembalian Biaya Operasi dari lapangan-lapangan yang disetujui dalam suatu POD
Biaya Operasi yang yang dapat kembalikan sesuai Exhibit C: (a) pengeluaran eksplorasi yang timbul sebelum tanggal persetujuan POD lapangan dengan ketentuan pengeluaran tersebut tidak dimasukan dalam POD lapangan sebelumnya; (b) Semua biaya kapital dan non kapital selain pengeluaran eksplorasi
PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI (2)
EXPLORATION & DEVELOPMENT COSTS
Geological & Geophysical Studies
GENERAL & ADMINISTRATION COSTS
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
*
PSC tidak dapat diterminasi oleh Kontraktor selama 3 (tiga) tahun pertama.
Setelah lewatnya masa 3 (tiga) tahun, Kontraktor dapat memutuskan kontrak dan Kontraktor wajib menyelesaikan semua kewajiban yang timbul sebelum pemutusan tersebut.
Jika Kontraktor mengakhiri kontrak dan belum menyelesaikan seluruh Firm Commitment, Kontraktor harus membayar kepada Pemerintah uang senilai Firm Commitment yang belum dilaksanakan.
Pemutusan PSC untuk alasan apapun tidak membebaskan Kontraktor dari kewajiban yang belum diselesaikan.
TERMINASI
Semua barang/peralatan yang dibeli menjadi milik negara.
Setiap tahun, Kontraktor harus melaksanakan Work Program and Budget (WP&B) yang telah disetujui oleh SKKMIGAS.
Pengeluaran-pengeluaran tertentu hanya dapat dilakukan setelah SKKMIGAS memberikan Authorization For Expenditure (AFE).
Pengadaan barang dan jasa dan penggunaan tenaga kerja harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh SKKMIGAS.
Semua data yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan Kontraktor menjadi milik Negara.
Kontraktor harus mempekerjakan dan melatih tenaga-tenaga Indonesia.
LAIN-LAIN
Kontraktor harus mengutamakan penggunaan barang dan dan jasa dalam negeri.
Perselisihan yang mungkin timbul akan diselesaikan lewat forum arbitrasi.
PSC tunduk kepada hukum Indonesia.
Kontrak dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
Apabila terdapat perbedaan interpretasi maka teks Bahasa Indonesia yang berlaku.
Tidak ada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat dalam PSC yang akan menghalangi atau membatasi Pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan hak-haknya yang bersifat mutlak.
LAIN-LAIN (2)
Related Documents
