DAMPAK UNDANG-UNDANG ORMAS TERHADAP KEBEBASAN …repository.radenintan.ac.id/7726/1/SKRIPSI.pdf · DAMPAK UNDANG-UNDANG ORMAS TERHADAP KEBEBASAN ORGANISASI BAGI ORMAS ISLAM DI PROVINSI

DAMPAK UNDANG-UNDANG ORMAS TERHADAP KEBEBASANORGANISASI BAGI ORMAS ISLAM DI PROVINSI LAMPUNG

(STUDI KASUS DPW FPI KOTA BANDAR LAMPUNG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan MemenuhiSyarat-syarat Guna Memperoleh Gelar sarjana Sosial (S.sos)

Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Studi Agama

Oleh:

ARIYANTO ARDINPM : 1431040100

Program Studi : Pemikiran Politik Islam

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMAUNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN

LAMPUNG1440 H/2019 M



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan MemenuhiSyarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar sarjana Sosial (S.sos)

Dalam Ilmu UshuluddinDan Studi Agama

Oleh:

ARIYANTO ARDINPM : 1431040100

Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : Dr. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. MAg

Pembimbing II : Dr. Nadirsah Hawari, M.A

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMAUNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN

LAMPUNG1440 H/2019 M

ii



ABSTRAK

Disahkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-UndangNomor 16 Tahun 2017 oleh pemerintah telah menimbulkan pro dan kontradikalangan masyarakat terutama DPW FPI Kota Bandar Lampung karena merekamenganggap itu adalah sebuah aturan yang mengekang kebebasan berdemokrasibagi ormas islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodekualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis deskriptif, yang digunakansebagai upaya eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataansosial. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara mendalam,dan dokumentasi. Adapun informan yang diwawancarai adalah Ketua Umum FPIkota bandar lampung, serta fungsionaris atau pengurus FPI kota bandar lampungperiode 2016-2021. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana undang-undang ormas yang banyak dikritisi oleh ormas-ormas islam karenamenghilangkan proses peradilan. Padahal penyelenggaraan peradilan gunamenegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu kunci atau pilar dalamnegara hukum dan penegakan hak asasi manusia, mengingat organisasimasyarakat merupakan salah satu manifestasi hak konstitusional wagra negaradalam bidang kebebasan berkumpul dan berserikat. Potensi kesewenang-wenangan pemerintah serta peluang tereduksinya kebebasan hak berkumpul danberserikat menjadi terbuka semakin luas. Berdasarkan hasil penelitian, dapatdisimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari adanya undang-undangtersebut adalah dapat mengekang kebebasan berserikat dan kebebasanbeorganisasi karena semakin ketatnya sistem hukum yang ada, semakinmemburuknya hubungan antara ormas dan pemerintah karena tidak adanya sistemhukum yang berpihak kepada ormas malah justru semakin mengancampembubaran suatu ormas, Pemerintah dapat sewaktu waktu membubarkanormas yang bersebrangan dengan pemerintah dengan alasan anti pancasila danlain sebagainya tanpa proses peradilan dan pemberian hak pembelaan terhadapormas.

iii

iv

v

MOTTO

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah

Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S. Annisa: 58)

vi

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan

hidayah- Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga

penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak Solihin dan Ibu Nurwati tercinta yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan

kasih sayangnya yang selalu memberikan dorongan dan doa restu untuk

keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Kakakku Wahyu Setiawan dan Adik Rita Rahmawati tercinta, atas kasih

sayang dan pengertiannya.

3. Almamater tercinta Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Pemikiran Politik

Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

vii

RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Ariyanto Ardi , anak kedua dari

pasangan Bapak Solihin dan Ibu Nurwati. Lahir di Padang Ratu, Lampung

Tengah Pada tanggal 02 Maret 1997. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu

seorang kakak laki-laki yang bernama Wahyu Setiawan dan Seorang Adik

Perempuan Rita Rahmawati.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada:

1. Sekolah Dasar Swasta 01 Sidorahayu Kabupaten Waykanan tahun 2002 dan

selesai pada tahun 2008

2. SMPN 10 KOTABUMI Lampung Utara pada tahun 2008 dan selesai pada

tahun 2011.

3. SMA PRIMA KOTABUMI Lampung Utara pada tahun 2011 dan selesai pada

tahun 2014.

4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, mengambil

Program Studi Pemikiran Politik Islam pada Fakultas Usuluddin Dan Studi

Agama pada tahun 2014.

5. Penulisan Ilmiah Skripsi ini mencapai proses penyelesaian pada tahun 2019 di

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

viii

KATA PENGANTAR

Assalalamu’alaikumWr. Wb.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik

serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Dampak Undang-Undang

Ormas Terhadap Kebebasan Berorganisasi Bagi Ormas Islam di Provinsi

Lampung (Studi Kasus DPW FPI Kota Bandar Lampung)” dapat

terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad

SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga

akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk

menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Pemikiran Politik

Islam Fakultas Usuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung guna

memperoleh gelar Sarjana (S.sos) dalam bidang Ilmu Usuluddin .

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis

haturkan terima kasih sebesar- sebesarnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu

disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Afif Anshori, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Usuluddin dan

Studi Agama UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap

kesulitan- kesulitan mahasiswa;

2. Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam

dan Ibu Eska Prawisudati Ulpa, M.si selaku Sekretaris Jurusan Pemikiran

Politik Islam Fakultas Usuludin dan Studi Agama UIN Raden Intan

Lampung;

ix

3. Bapak Dr. Arsyad Sobby Kesuma Lc, M.Ag selaku Pembimbing I dan

Bapak Dr.H.Nadirsah Hawari, Lc M.A., selaku Pembimbing II yang telah

banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi

arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Karyawan Fakultas Usuluddin dan Studi

Agama ;

5. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Pengelola Perpustakaan

yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain- lain;

6. Rekan- rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Pemikiran Politik Islam

2014, khususnya PPI kelas B. dan Rekan-rekan HMI Komisariat Ushuluddin;

7. Almamater Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada

semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun

penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis

serahkan segalanya, mudah- mudahan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat

bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khusunya

ilmu- ilmu keIslaman.

Wassalamu’alaikumWr. Wb.

Bandar Lampung, Juli 2019

Ariyanto ArdiNPM. 1431040100

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i

ABSTRAK ............................................................................................................. ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ............................................................... iii

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................ iv

HALAMAN PENGESAHAN................................................................................v

MOTTO ................................................................................................................ vi

PERSEMBAHAN................................................................................................ vii

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................ viii

KATA PENGANTAR.......................................................................................... ix

DAFTAR ISI......................................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul ...........................................................................................1

B. Alasan Memilih Judul ..................................................................................3

C. Latar Belakang Masalah...............................................................................3

D. Fokus Penelitian .........................................................................................13

E. Rumusan Masalah ......................................................................................13

F. Tujuan Penelitian .......................................................................................13

G. Kegunaaan Penelitian.................................................................................14

H. Metode Penelitian.......................................................................................14

BAB II ORGANISASI MASYARAKAT DAN UNDANG-UNDANG ORMAS

A. Organisasi Masyarakat ...............................................................................201. Pengertian Organisasi Masyarakat ..................................................202. Sejarah Organisasi Masyarakat .......................................................223. Peran Organisasi Masyarakat ..........................................................244. Tujuan Organisasi Masyarakat ........................................................26

xii

B. Undang-Undang Ormas..............................................................................281. Latar Belakang Terbentuknya Undang-Undang Ormas .................282. Alasan Pemerintah Mengesahkan Undang-Undang Ormas ...........34

C. Tinjauan Pustaka ........................................................................................38

BAB III GAMBARAN UMUM FPI

A. Sejarah FPI .................................................................................................40B. Struktur Organisasi FPI Kota Bandar Lampung ........................................46C. Asas FPI .....................................................................................................47D. Visi dan Misi FPI .......................................................................................50E. Pedoman FPI ..............................................................................................50F. Semboyan FPI ............................................................................................52

BAB IV DAMPAK DAN SIKAP DPW FPI KOTA BANDAR LAMPUNGTERHADAP UNDANG-UNDANG ORMAS

A. Dampak Undang-Undang Ormas Terhadap Kebebasan BerorganisasiMenurut DPW FPI Kota Bandar Lampung................................................53

B. Sikap DPW FPI Kota Bandar Lampung Terhadap Undang-Undang Ormas67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................................79B. Saran...........................................................................................................80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPRAN-LAMPIRAN

xiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEGASAN JUDUL

Judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah:

Dampak Undang-Undang Ormas Terhadap Kebebasan Berorganisasi

Bagi Ormas Islam di Provinsi Lampung (Studi Kasus DPW Front Pembela

Islam Kota Bandar lampung). Penulis akan menguraikan terlebih dahulu judul

skripsi ini untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Hal ini dimaksudkan

untuk lebih memudahkan pemahaman, juga mengarahkan pada pemahaman

yang jelas sesuai dengan yang diinginkan penulis.

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik

negatif maupun positif. Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk

secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,

kepentingan, kegiatan, serta tujuan untuk ikut serta berpartisipasti demi

terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.1

Undang-Undang adalah suatu peraturan yang dibentuk oleh Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) Dengan persetujuan bersama presiden. Undang-

Undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang

mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya.2

1 Otto Soemarwoto, Dampak Pembangunan di Indonesia, (Jakarta: Grafindo Persada, 1993),h.26

2 Bagir Magnan, Dasar Perundang-Undangan Indonesia, (Jakarta: Grafindo Persada, 1992),h.58

2

Kebebasan menurut Kamus Besar Bahas Indonesia berasal dari kata

kuncinya yaitu bebas yang berarti lepas, tidak terhalang, terganggu, dan

sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara dengan leluasa.3 Kebebasan

yang dimaksud dalam judul ini yaitu bermaksud ingin mengkaji bagaimana

kebebasan ormas islam dalam menjalankan organisasinya setelah ditetapkan

Undang-Undang ormas Nomor 16 tahun 2017.

Ormas islam adalah organisasi berbasis massa yang disatukan oleh

tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama islam sesuai dengan alqur‟an

dan as-sunnah serta memajukan umat islam dalam bidang agama, pendidikan,

ekonomi, sosial dan budaya.4

FPI (Front Pembela Islam) adalah gerakan Islam yang muncul pada

tahun 1998 di Jakarta, arti front itu sendiri mengacu pada pengrtian depan,

didalam konteks Islam menjadi pembela paling depan. Pembela diambil dari

ayat alqur‟an: ya ayyuhal-ladzina amanu kunu ansharallah. Artinya wahai

orang-orang yang beriman, jadilah engkau pembela/penolong Allah (QS. Ash-

Shaff:14).5 Jadi didalam peneletian ini membahas tentang bagaimana dampak

Undang-Undang Ormas menurut DPW FPI kota Bandar lampung .

Jadi Dampak Undang-Undang Ormas Terhadap Kebebasan Berorganisai

Bagi Ormas Islam di Provinsi Lampung (Studi Kasus DPW Front Pembela

Islam Kota Bandar Lampung) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

bagaimana Dampak dari adanya Undang-Undang ormas tersebut bagi ormas

3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.204 Ian Douglas Wilson, Ormas dan Kuasa Jalanan Pasca Orde Baru, (Bandung: Angkasa, 2002),

h.985 Andi Rosadi, Hitam Putih FPI, (Jakarta: Nun Publisher, 2008), h.88

3

islam dikota bandar lampung dan bagaimana sikap ormas dikota bandar

lampung terhadap undang-undang ormas yang ditimbulkan dengan adanya

Undang-Undang ormas.

B. ALASAN MEMILIH JUDUL

Penulis memilih judul dalam penelitian ini dikarenakan adanya sebuah

masalah atau problem sehingga tergerak untuk di lakukan penelitian. Adapun

hal- hal menarik atau alasan-alasan penulis dalam memilih judul skripsi ini ialah

sebagai berikut:

1. Karena adanya masalah mengenai Undang-Undang tersebut oleh sebab

itu penulis menganggap bahwa diperlukan adanya penelitian khusus

terkait persoalan ini yang melibatkan ormas terutama diprovinsi

lampung.

2. Bahwa penelitian ini sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki

oleh penulis yaitu ilmu Ushuluddin lebih spesifik jurusan Pemikiran

Politik Islam sehingga berniat untuk meneliti lebih dalam tentang

Undang-Undang ormas.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Terbentuknya Undang-Undang bertujuan untuk mewujudkan manusia

Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil,

makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila,

perlu dilaksanakan pembangunan disegala bidang yang pada hakikatnya

4

merupakan merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan

pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.6

Dengan hakekat pembangunan sebagaimana tersebut,maka pembangunan

adalah pengamalan dari isi Pancasila. Dengan pengertian mengenai hakekat

pembangunan, maka terdapat dua masalah pokok yang perlu diperhatikan.

Pertama, pembangunan nasional menuntut keikutsertaan secara aktif seluruh

lapisan masyarakat Warga Negara Indonesia. Kedua, karena pembangunan

nasional merupakan pengamalan Pancasila maka keberhasilannya harus

dipengaruhi oleh sikap dan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila.7

Dalam kerangka inilah letak pentingnya suatu Organisasi masyarakat.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala

bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dinamika

perkembangan. Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa

paradigma baru dalam tata kelola organiasi kemasyarakatan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.8 Sehingga peraturan serta

pembinaannya perlu diarahkan kepada dua sasaran pokok, yaitu :

1. Terwujudnya Organisasi kemasyarakatan yang mampu memberikan

pendidikan kepada Masyarakat Warganegara Indonesia kearah : a) makin

mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945; b).

6 Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1980), h. 215.7 Ibid, h. 135-136.8 Jimly Asshiddiqie, Pengantar ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT.Rajagrafindo

Persada,(2010), h. 281.

5

tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat

Indonesia untuk ikut serta aktif dalam pembangunan nasional.

2. Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mandiri dan

mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat

atau berorganisasi bagi masyarakat Warga Negara Republik Indonesia

guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional, yang

sekaligus merupakan penjabaran pasal 28 Undang-Undang Dasar

1945.9

Kemudian pada tanggal 10 juli 2017 Pemerintah melalui Kementrian

Koordinator Politik, Hukum, dan HAM menerbitkan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 tahun 2017 yang telah

ditandatangani oleh presiden joko widodo tentang perubahan atas Undang-

Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan. Landasan Yuridis penerbitan perppu tertuang pada

pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Dalam hal ihwal yang memaksa ,

Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah penggsnti Undang-Undang”.

Lebih lanjut kembali tertuang dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang

berbunyi, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan

Perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal

kegentingan yang memaksa”. Dari dua bunyi Pasal tersebut, dapat diketahui

9 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, (Jakarta: Rajawali Press, Tahun 2010), H.89

6

bahwa syarat Presiden untuk mengeluarkan Perppu adalah adanya hal ihwal

kegentingan yang memaksa.10

Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 menegaskan, bahwa Organisasi

Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang

didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk

berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesaturan

Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Perppu ini, Ormas dilarang menggunakan nama, lambang,

bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut

lembaga pemerintahan; menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang,

bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang,

atau bendera Ormas; dan/atau menggunakan nama, lambang, bendera atau

tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara

keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain

atau partai politik.11

Selain itu dalam Perppu ini menegaskan, bahwa Ormas dilarang

melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan;

melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang

dianut diIndonesia;melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman

10 M. Beni Kurniawan, Konstitutionalitas Undang-Undang No.16 Tahun 2017 Tentangpenetapan Perppu No 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Ditinjau Dari UUD 1945DanKonsep Negara Hukum, (Jurnal Legislasi Indonesia,Vol.11.No.3.September 2014) h. 5

11 Ibid, h. 10

7

dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan

melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ormas juga dilarang melakukan kegiatan sparatis yang mengancam

kedaulatan NKRI, dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan

ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. “Ormas yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi

pidana,” bunyi Pasal 60 Perppu ini. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud,

menurut Perppu ini, terdiri atas:

a) Peringatan tertulis;

b) Penghentian kegiatan; dan/atau

c) Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan

hukum.

Perppu ini juga menegaskan, setiap orang yang menjadi anggota

dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak

langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (3)

huruf c dan huruf d, yaitu melakukan tindakan kekerasan, mengganggung

ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas

sosial, dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak

hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana

dengan penjara pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu)

tahun. Diundangkannya Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang penetapan

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 oleh Pemerintahan Jokowi seakan-akan

8

memperlihatkan kediktatoran Pemerintah yang mengambil alih wewenang

pembubaran Ormas dari kekuasaan yudikatif kepada kekuasaan eksekutif.

Aturan tersebut memberikan rasa takut kepada Ormas karena sewaktu-waktu

dapat dibubarkan dan terhadap pemimpin maupun anggotanya dapat dikenakan

sanksi Pidana. Hal ini seperti menegaskan hak kebebasan berserikat yang telah

dijamin oleh Konstitusi kita.12

Secara umum organisasi masyarakat di Indonesia diatur melalui UU

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam pasal 61

UU Nomor 17 Tahun 2013 disebutkan bahwa sanksi terhadap ormas dilakukan

secara berjenjang dari peringatan tertulis, penghentian bantuan/ atau hibah,

penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan surat keterangan terdaftar

atau pencabutan status badan hukum. Mengenai Sanksi pembubaran ormas

diatur dalam Pasal 68 bahwa “pencabutan status badan hukum ormas

dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum”. Dalam Undang-

undang tersebut pembubaran Ormas hanya dapat dilakukan setelah adanya

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah agar pemerintah

tidak sewenang-wenang dalam membubarkan sebuah Ormas.13

Sekilas jika kita lihat tidak ada yang salah dalam pengesahan Perppu

tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, Namun yang menjadi

permaslahan adalah pemerintah dinilai semakin mempersempit aturan hukum

karena sebelumnya sudah ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013. Dalam

12 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013, Tentang Organisasi masyarakat13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pasal 60

9

hal ini DPW FPI kota bandar lampung memprotes adanya kesewenang-

wenangan pemerintah dalam membuat aturan karena adanya perubahan aturan

yang ada didalam undang-undang tersebut yang banyak merugikan ormas

diantaranya Penghapusan Proses Peradilan, Pemberian sanksi yang diskriminatif,

Pemberian sanksi yang cenderung represif dan kewenangan yang sentralistik.

Ketentuan tersebut menunjukkan, bahwa Pemerintah mengambil alih semua

kewenangan dalam pembubaran Ormas. Akibatnya adalah bisa jadi

pembubaran suau organisasi hanya berdasarkan keputusan politik

pemerintah yang sangat bergantung pada kepentingan-kepentingan parsial

pemerintah dan pertimbangan-pertimbangan politik semata. Hal ini dapat

memberikan implikasi negatif terhadap iklim kemerdekaan berserikat dan

berkumpul di Indonesia.14

Dari pihak Pro seperti Nahdlatul Ulama menilai bahwa penerbitan

perppu ini menjadi langkah yang tepat untuk melawan semua gerakan-gerakan

radikalisme dan ancaman-ancaman terpecahnya keutuhan Kesatuan Negara

Republik Indonesia. Dengan adanya sikap Pro tersebut penulis mewawancarai

salah satu fungsionaris PWNU Kota Bandar lampung yaitu H. Fauzi Basri

sebagai berikut:

“Jika kita mengambil dari kaidah fiqih dar’u al mafasid muqoddamun ala jalbilmasholih (mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dibandingkanmendatangkan kebaikan). Selain itu terbitnya perppu yang telah disahkanmenjadi Undang-Undang bertujuan untuk mencari titik limashlahatil ammah(untuk kemaslahatan umat) atau kemaslahatan rakyat indonesia. Untuk mencarikemaslahatan tersebut maka pemerintah harus hadir seperti itu. Salah satu alat

14 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 59

10

untuk mencegah hal yang membahayakan negara memang harus adanyaperppu”.15

Menjadi menarik, berbagai penolakan terhadap perppu ini juga

datang dari sejumlah lapisan masyarakat dan termasuk Ormas- Ormas islam

yang ada diindonesia bukan hanya FPI tapi juga Muhammadiyah, karena mereka

menilai bahwa langkah pemerintah tersebut adalah hal yang dianggap merugikan

ormas islam. Penulis dalam hal ini juga mewawancarai Zaid Fadillah selaku

Fungsionaris PW Muhammadiyah Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

“Memang secara umum dari pengesahan undang-undang tersebut tidak ada yangsalah namun jika dipahami secara teliti sangat kontroversial, dalam hal ini kamimuhammadiyah menganggap bahwa Undang-Undang tersebut bisa berakibatpada terjadinya semakin memperluas permusuhan antara ormas dan pemerintah,karena secara langsung pemerintah menggunakan undang-undang tersebutsebagai alat untuk membubarkann ormas yang tidak sejalan dengan kebijakanpemerintah”.16

Penulis berniat untuk mengkaji lebih lanjut meneliti bagaimana dampak

dan tanggapan dari pihak pro dan kontra dari sebagian ormas islam yang ada di

kota bandar lampung namun dalam hal ini lebih kepada pihak kontra yaitu FPI

kota bandar lampung, organisasi ini jika berdakwah berbeda dengan ormas-

ormas lainnya, seperti merazia tempat hiburan malam, minuman keras, dan

sering melakukan aksi dilapangan atau demonstrasi jika ada permasalahan sosial

maupun kebijakan pemerintah sekalipun yang tidak sesuai dengan koridor

ajaran agama islam.17

15 Wawancara dengan H. Fauzi Basri Selaku Fungsionaris PWNU Kota Bandar Lampung, 22Agustus 2019 Jam 8:26 WIB

16 Wawancara dengan Zaid Fadillah Selaku Fungsionaris PW Muhammadiyah Kota BandarLampung, 22 Agustus 2019 Jam 13:00 WIB

17 Al-Habib Muhammad Rieziq, Dialog Fpi: Amar ma’ruf nahi mungkar, (jakarta:PustakaIbnu Sidah, 2013) h. 13

11

Arti Front itu sendiri mengacu pada pengertian depan, dan dalam konteks

Islam menjadi pembela Islam paling depan. Organisasi ini dengan cepat popular

di Indonesia sejak beberapa tahun belakangan. Kelompok Front Pembela Islam

(FPI) muncul di berbagai media massa dalam berbagai pemberitaan karena

sebagian masyarakat seringkali menganggap bahwa ormas ini dianggap

kontroversial.18 Hal ini berhubungan erat dengan kegiatan utama mereka, yaitu

melakukan aksi- aksi penertiban (sweeping) terhadap kegiatan-kegiatan maksiat

seperti prostitusi, perjudian, premanisme dan lain-lain. Namun aksi-aksi yang

mereka lakukan tidak selalu mendapatkan respon masyarakat, karena mereka

menganggap FPI menggunakan cara-cara yang dianggap tidak wajar seperti

halnya menggunakan kata-kata kasar. Seperti halnya yang terjadi di kelurahan

antasari kota bandar lampung saat memaksa menutup Mixology atau tempat

hiburan malam yang ada dibandar lampung, Penulis sempat mewawancarai salah

satu kepala lingkungan dikelurahan antasari bapak Zainal Arifin sebagai berikut:

“Ya tentunya kita tidak menyalahkan apa yang dilakukan FPI dalammenertibkan tempat-tempat huburan malam maupun tempat maksiat lainnyaselama itu masih dalam kewajaran atau bisa dibilang masih dalam koridorhukum tapi alangkah baiknya FPI lebih merangkul aparat setempat sepertihalnya polisi dan aparat hukum lainnya. Karena selain adanya kekhawatiranakan adanya kegaduhan, protes dari para pengunjung khusunya, tentu akanmemberikan citra buruk dari FPI itu sendiri”.19

Namun, penulis mendapatkan keterangan dari Kepala lingkungan

diwilayah perumahan citra garden yakni bapak sholeh beliau justru sepakat

dengan apa yang dilakukan FPI karena tidak bertentangan dengan hukum dan

aturan serta norma agama. Berikut wawancara dengan bapak sholeh :

18Ibid. h. 1719 Wawancara Dengan Zainal Arifin Selaku Kepala Lingkungan di Wilayah Kelurahan Antasari

Kota Bandar Lampung, 16 Agustus Jam 13:00 WIB

12

“Apa yang dilakukan FPI itu sesuai dengan aturan hukum karna sayamenyaksikan sendiri diwilayah sini FPI apabila ingin melakukan penggrebekanatau sweeping tempat-tempat hiburan mereka selalu berkoordinasi dengan wargasetempat dan juga aparat kepolisian mereka selalu minta dukungan warga danjuga aparat jadi kalau ada yang bilang FPI itu keras apalagi radikal saya tidaksetuju”.20

Jika dilihat dari permasalahan diatas maka penulis telah mendapatkan

beberapa masalah baik dari Undang-Undang ormas maupun dari organisasi

masyarakat yang ada dibandar lampung khususnya FPI. FPI juga dikenal sangat

kontroversial karena sering menentang aturan pemerintah termasuk saat

pemerintah mengesahkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 menjadi Undang-Undang,

dari pihak FPI pusat maupun daerah beranggapan bahwa pemerintah pusat telah

bersifat otoriter karena mengesahkan Undang-Undang Ormas bahwa syarat

kegentingan memaksa tidak terpenuhi karena tidak memenuhi tiga

persyaratan keadaan kegentingan yang dimaksud tersebut. Pertama,

adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara tepat

berdasarkan Undang-Undang. Kedua, Undang-Undang yang dibutuhkan

tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum tersebut tidak dapat

diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena

akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak

tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.21

20 Wawancara Dengan Sholeh Selaku Kepala Lingkungan di Wilayah Citra Garden BandarLampung, 16 Agustus Jam 10:00 WIB

21 Website Alungsyah (On-line), Tersedia di: “Ahli Hukum Tata Negara: Perppu Ormas AncamKebebasan Berserikat”, http://sidinconstitution.co.id/ahli-hukum-tata-negara-perppuormas-ancamkebebasan-berserikat/ (10 Oktober 2017)

13

D. FOKUS PENELITIAN

Penelitian ini fokus membahas mengenai dampak undang-undang ormas

terhadap kebebasan berorganisasi menurut DPW FPI Kota Bandar Lampung.

E. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dampak Undang-Undang Ormas terhadap kebebasan

berorganisasi bagi ormas islam menurut DPW FPI kota bandar lampung

?

2. Bagaimana sikap DPW FPI Kota Bandar Lampung terhadap

Undang-Undang ormas yang ditetapkan oleh pemerintah ?

F. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan,

mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Berkenaan

dengan itu, tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui undang ormas terhadap kebebasan

berorganisasi bagi Ormas islam menurut DPW FPI kota bandar

lampung.

2. Untuk mengetahui sikap DPW FPI kota bandar lampung terhadap

Undang-Undang ormas yang ditetapkan oleh pemerintah.

14

G. KEGUNAAN PENELITIAN

Bertitik tolak dari tujuan penelitian atau penulisan skripsi itu sendiri,

penelitian mempunyai dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis,

adapun kegunaannya dalam penelitian ini adalah :

a) Secara Teoritis

Hasil penulisan ini di harapkan dapat memperluas cakrawala

serta dapat menjadi bahan refrensi dan dapat memberikan masukan-

masukan kepada mahasiswa bahwa organisasi masyarakat juga berhak

mendapat keadilan atas kebijakan dari pemerintah termasukdengan

ditetapkannya undang-undang ormas yang banyak menuai pro kontra.

b) Secara praktis

Hasil penulisan ini di harapkan dapat membrikan sumbangan

teoritis serta rujukan bagi mahasiswa, dan pihak-pihak terkait mengenai

bagaimana dampak ditetapkannya undang-undang ormas khususnya

Ormas islam diprovinsi lampung, Selain itu juga sebagai informasi dan

pengembangan teori dan tambahan keputusan bagi politisi maupun

akademisi.

H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk

mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah langkah sistem. Metode

penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau

langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta

15

dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah/dianalisis.22 Dalam

prakteknya terdapat sejumlah metode yang biasa digunakan untuk kepentingan

penelitian.

1. Jenis dan sifat penelitian

a) Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian yang di inginkan penulis

adalah penelitian lapangan atau “field research”. Penelitian

lapangan pada hakikatnya adalah merupakan metode untuk

menemukan secara khusus terhadap realitas apa yang terjadi di

tengah hiruk pikukmasyarakat.23 Pada umumnya

penelitianlapangan di gunakan untuk memecahkan masalah-

masalah praktis dalam kehidupan sehari hari.

b) Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian

deskriptif. Yang di maksud adalah sebagai proedur

pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan

atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian

berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana

adanya.24

22 Usman Husain, Purnomo stiadi, Amar, metodologi peneitian sosial.(Jakarta: BumiAksara, 2010), h. 4

23 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.3224 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 75

16

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua

sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan

langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang

bersangkutan memerlukannya.25 Penulis menjadikan pengurus

DPW FPI, Muhammadiyah, Nahdlatul serta sebagian masyarakat

kota Bandar Lampung sebagai responden dalam mencari data-

data yang diperlukan peneliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau yang

sudah dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga

yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data

sekunder adalah disebut juga dengan data tersedia.26 Data

sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang

diperoleh dari buku-buku, literatur, karya-karyaan dekumentasi

terkait objek penelitian.

3. METODE PENGUMPULAN DATA

Setelah data tersebut diolah, kemudian dapat dianalisis dengan

menggunakan cara berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau

25 M. Iqbal Hasan,Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, (Bogor: GhaliaIndonesia, 2002), h.21

26 Hadi sutrisno Metodelogi Research (Yogyakarta: Yp Fak.Psikologi UGM,1985), h.89

17

peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dapat ditarik kesimpulan

yang bersifat khusus. Dalam usaha menghimpun data dari lokasi

penelitian maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai

berikut:

a) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah acara mengumpulkan data

melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan juga

buku-buku tentang pendapat, teori dalil dan hukum-hukum yang

berhubungan dengan penyelidikan. Didalam melaksanakan

metode dokumentasi, peneliti menyelidiki bendabenda tertulis

seperti data yang telah dituliskan dalam bentuk buku-buku,

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.27 Jenis

dokumen yang peneliti dapatkan seperti buku-buku, majalah,

koran atau surat kabar harian, dan dokumen yang berkaitan

dengan aksi ataupun tindakan-tindakan DPW FPI kota Bandar

Lampung.

b) Metode Wawancara

Metode wawancara adalah suatu percakapan, tanya

jawab secara lisan antara dua orang atau lebih. Wawancara

digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin

27 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitiaan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.85

18

mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan

jumlah respondenya

sedikit/kecil.28Dalam hal ini penulis menggunakan interview

yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan

pertanyaan lengkap dan terperini seperti yang dimaksud dalam

interview terstruktur.29Tehnik wawancara yang penulis gunakan

adalah tehnik wawancara snowballing yaitu pewawancara

memilih dan mengambil sampel dalam pengurus/fungsionari FPI,

Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah serta perwakilan masyarakat

yang ada dibandar lampung. Apabila responden pertama dirasa

sudah cukup memberikan semua data yang dibutuhkan, maka

wawancara selesai. Namun, jika responden pertama memberikan

arahan kepada responden kedua maka pewawancara harus

melakukan wawancara kembali kepada responden kedua dan

seterusnya hingga data dirasa cukup dan lengkap.

4. PENGOLAHAN ANALISI DATA

Data yang diperoleh dilapangan untuk dinalisa dengan

menggunakan tehnik analisis kualitatif. Tehnik analisa kualitatif yaitu

digabarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan

menurut kaategori untuk diambil suatu kesimpulan. Setelah data tersebut

diolah, kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan cara berfikir

28 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2004),h.34

29 Suharsimi Arikundo, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek, (Jakarta: RenikaCipta, 1998), h. 145-146

19

induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang

kongkrit kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.30

Peneliti menggunakan metode berfikir induktif untuk menarik

kesimpulan akhir. Berfikir induktif yaitu “berangkat dari fakta-fakta

yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik

generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat Umum”.31 Penulis disini

bermaksud melakukan penelitian melalui wawancara dengan sebagian

masyarakat dan ormas yang berada dikota bandar lampung dalam hal ini

penelitain utama kepada DPW FPI kota bandar lampung terkait ormas

maupun Undang-Undang ormas.

30 Nana Sujana, Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, (Semarang: Sinar Baru, 1987),h. 6

31 H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Sebelas Maret UniversityPress, 2002), h.35

20

BAB II

ORGANISASI MASYARAKAT DAN UNDANG-UNDANG ORMAS

A. ORGANISASI MASYARAKAT

1. Pengertian Organisasi Masyarakat

Istilah organisasi berasal dari bahasa Inggris,

organization. Syamsi menyatakan bahwa organisasi dapat diartikan dua

macam, yaitu: Dalam arti statis, organisasi sebagai wadah kerja sama

sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu;

Dalam arti dinamis, organisasi sebagai suatu sistem atau kegiatan

sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut adalah

pengertian Organisasi Masyarakat Menurut beberapa tokoh:

a) Menurut Robbins, organisasi adalah kesatuan sosial yang

dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif

dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus

menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama.

b) Organisasi menurut Handayaningrat adalah wadah

(wahana) kegiatan daripada orang-orang yang bekerja sama

dalam usahanya mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan

tersebut, setiap orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung

jawabnya, hubungan dan tata kerjanya.

c) Menurut Hardjito, organisasi adalah kesatuan sosial yang

21

dikoordinasikan secara sadar, yang memungkinkan

anggota mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai melalui

tindakan individu secara terpisah.

d) Menurut Max Weber Definisi Organisasi Masyarakat adalah

suatu kerangka hubungan terstruktur yang didalamnya

terdapat wewenang, dan tanggung jawab serta pembagian kerja

menjalankan sesuatu fungsi tertentu.

e) Prof. Dr. Sondang P. Siagian berpendapat bahwa Organisasi

Masyarakat adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang

atau lebih yang saling bekerjasama dan telah diberikan hak oleh

negara untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan aturan

hukum yang ada serta terikat secara formal dalam rangka

melakukan pencapaian tujuan yang sudah ditentukan dalam

ikatan yang ada pada seseorang atau beberapa orang yang dikenal

sebagai atasan atau orang yang dikenal sebagai bawahan.32

Dari pengertian yang disebutkan para ahli, dapat disimpulkan

bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari orang-orang yang

bekerja sama dalam usahanya sehingga maksud dan tujuan dari

sekelompok orang tersebut dapat tercapai.

32 Ridaya Ladongkawe, Mengatur Masyarakat Sipil: Pengaturan Organisasi Masyarakat Sipil diIndonesia, (Depok: Piramedia. 2010), h.70

22

2. Sejarah Lahirnya Organisasi Masyarakat

Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 5 Mei 1908 yang

kemudian dapat membangkitkan bangsa ini dengan membentuk

kelompok-kelompok terlihat dari berdirinya Sumpah Pemuda pada

tanggal 28 Oktober 1928 yang diikuti dengan adanya Jong Java, Jong

Sumatera, Jong Ambon. Secara historis keberadaan Negara Kesatuan

Republik Indonesia diawali oleh perjalanan perjuangan yang didukung

oleh kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang mempunyai

keinginan dan tujuan yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia, yang

terwujud pada tanggal 17 Agustus l945.34 Dalam perjalanan perjuangan

kemerdekaan Indonesia kehadiran beberapa organisasi, merupakan

fakta yang tidak terbantahkan, karena organisasi -organisasi pada zaman

itu mempunyai tujuan yang sama membangun kesadaran masyarakat

Indonesia sehingga mampu menghantarkan negara indonesia kepada

kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut sampai saat ini,

masih diakui keberadaannya dan berkembang dengan cara melakukan

kiprahnya di tengah-tengah masyarakat pada berbagai bidang kehidupan

sosial kemasyarakatan, misalnya organisasi keagamaan, yang bergerak di

bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Organisasi-organisasi dimaksud diantaranya adalah :

a) Tahun 1908, Budi Oetomo berbasis subkultur Jawa.

b) Tahun 19l1, Serikat Dagang Islam, kaum entrepreneur Islam

yang bersifat ekstrovert dan politis.

23

c) Tahun 1912, Muhammadiyah dari kultur Islam modernis

yang bersifat introvert dan social.

d) Tahun 1912, Indiche Party dari subkultur campuran yang

mencerminkan elemen politis nasionalisme nonrasial dengan

slogan “tempat yang member nafkah yang menjadikan Indonesia

sebagai tanah airnya”.

e) Tahun 1913 Indische Social Democratiche Vereniging yang

mengejawantahkan nasionalisme politik radikal dan berorientasi

Marxist.

f) Tahun 1915, Trikoro Dharmo, sebagai imbrio Jong Java.

g) Tahun 1918, Jong Java.

h) Tahun 1925, Manifesto Politik.

i) Tahun 1926, Nahdlatul Ulama (NU) dari subkultur santri dan

ulama serta pergerakan lain seperti subetnis Jong Ambon, Jong

Sumatera, maupun Jong Selebes yang melahirkan pergerakan

nasionalisme yang berjati diri Indonesia.

j) Tahun 1928, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.33

Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan diatas, merupakan

sejarah berkembangnya kesadaran sekaligus ekspresi kebebasan

mengeluarkan pendapat dalam konteks berserikan dan berkumpul. Pada

pemerintahan Orde baru, secara konkret banyak organisasi

kemasyarakatan lainnya berdiri meskipun sistem politik pada saat itu

33 Ibid, h. 100

24

kurang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berekspresi,

pembatasan dan larangan untuk kegiatan yang mengarah pada hal-hal

politik harus tunduk dan patuh pada satu kendali, yaitu stabilitas

nasional. Dalam konteks organisasi kemasyarakatan dan partai politik

dikendalikan melalui instrument asas tunggal, yaitu bahwa semua

organisasi, baik ormas maupun Parpol harus berasas tunggal, yaitu

Pancasila.34

3. Peran Organisasi Masyarakat

Menurut Riyadi, Peran sebuah orientasi atau konsep

yang terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan

masyarakat. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu

rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan

tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran

itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada

perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas,

menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran

merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang

menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran

mencangkup 3 (tiga) hal, yaitu :

a) Peran meliputi norma - norma yang dihubungkan dengan posisi

atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

34 Ibid, h. 75

25

merupakan rangkaian peraturan - peraturan yang membimbing

seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

b) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan

oleh individu - individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang

penting bagi struktur sosial masyarakat.

c) Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan

karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki

kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan

berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota

masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya.

Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan.

Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang

dinamakan peran.35

Adanya organisasi terbentuk karena dipengaruhi aspek-

aspek seperti penyatuan visi dan misi serta mempunyai tujuan yang sama.

Organisasi yang dianggap baik merupakan sebuah organisasi yang

diakui keberadaannya, hal ini karena organisasi tersebut

memberikan kontribusi misalnya: pengambilan sumber daya manusia

sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Individu yang terdapat

dalam sebuah organisasi memiliki keterkaitan secara terus menerus. Rasa

keterkaitan tersebut bukanlah merupakan keanggotaan seumur hidup.

35 Kania Nia Winayanti, Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran ORMAS, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia. 2014), h.20

26

Namun sebaliknya, organisasi mampu untuk menghadapi adanya

perubahan yang konstan dalam keanggotaan mereka, meskipun saat

menjadi anggota, masing-masing individu dalam organisasi tersebut

berpartisipasi secara relatif teratur.36

Suatu organisasi yang ideal seharusnya memiliki tujuan. Tujuan

inilah yang kemudian menjadi dasar kegiatan dari organisasi. Tanpa

adanya tujuan, organisasi akan mati karena tidak ada yang diperjuangkan.

Tujuan dari sebuah organisasi harus dijelaskan dengan jelas agar kegiatan

yang dilakukan berorientasi guna meraih tujuan organisasi yang sudah

ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya tujuan menjadi penyemangat

kerja serta komitmen bagi para anggotanya. Organisasi bukan hanya

memiliki tujuan, juga memiliki berbagai manfaat organisasi yang banyak

dalam kehidupan. Adanya manfaat organisasi tersebut dapat dirasakan

oleh siapa saja yang mengikuti organisasi tersebut pada berbagai

tingkatan. Salah satu manfaat organisasi nyata dari keikutsertaan dalam

berganisasi adalah untuk membentuk mental individu yang berani dalam

mengungkapkan pendapat di depan umum serta dapat terbiasa dalam

melakukan kerja sama untuk memecahkan masalah.37

4. TUJUAN ORGANISASI MASYARAKAT

Masing-masing individu yang terdapat dalam organisasi secara

alamiah memiliki sebuah tujuan pribadi yang tidak sama persis antara

36 Ibid, h.5737 Ibid, h.68

27

satu sama lain. Tujuan akhir masing-masing individu sebagian besar

untuk mendapatkan penghasilan. Tujuan organisasi serta masing-masing

anggota sering kali beriringan yaitu untuk melakukan pekerjaan secara

baik serta dapat naik pangkat. Langkah dari para anggota organisasi

tersebut yaitu dengan adanya konsistensi dari si pendukung terhadap

tujuan organisasi yaitu dalam meningkatkan pendapatan serta untuk

meningkatkan produktivitas. Tujuan organisasi menurut salah satu pakar

ahli yaitu Simon bahwa pada tugas guna mewujudkan sasaran organisasi

tersebut berada pada masing-masing orang yang ada pada tingkat paling

bawah di struktur organisasi. Demikian juga bagi seseorang yang paling

bawah di struktur organisasi tersebut tidak boleh diabaikan, hal ini karena

mereka merupakan anggota level bawah yang dapat menentukan tentang

keberlangsungan hidup serta untuk tercapainya tujuan organisasi.38

Chris Agyris menyatakan sebuah eksistensi sebuah organisasi

melalui pernyataan.“Organisasi–organisasi biasanya dibentuk orang guna

mencapai sasaran-sasaran yang dapat dicapai terbaik secara kolektif”.

Tujuan organisasi mempunyai pengaruh dalam mengembangkan

organisasi baik itu untuk perekrutan anggota, serta pencapaian apa yang

ingin dicapai dalam berjalannya organisasi. Tujuan organisasi tersebut

antara lain :

a) Tempat untuk mencapai tujuan dengan efisien serta selektif

karena dilakukan secara bersama-sama.

38 Jimly Ashiddiqie, Op. Cit, h. 91

28

b) Tempat dalam mendapatkan pembagian kerja dan jabatan.

c) Tempat untuk mencari keuntungan dan pendapatan bersama-

sama.

d) Tempat untuk mengelola lingkungan secara bersama-sama

mendapatkan pengawasan dan kekuasaan.39

B. UNDANG-UNDANG ORMAS

1. Latar Belakang Terbentuknya Undang-Undang Ormas

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 adalah hasil dari pengesahan

yang dilakukan oleh DPR dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang

(Perppu) yang juga merupakan salah satu produk hukum yang juga diakui dalam

tata hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan. Keberadaannya sejajar

dengan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 ayat

(1) Undang- Undang tersebut mengatakan, jenis dan hierarki perundang-

undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 sebagai tatanan tertinggi, Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat sebagai tata urutan yang kedua, undang-undang/Perppu yang berada

setelah ketetapan Mejelis Permusyawaratan Rakyat, serta beberapa

peraturan perundang-undangan lain di bawahnya.40

Secara hierarkis, undang-undang dan Perppu berdasarkan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut memang sejajar. Namun, yang menjadi

39 Jimly Ashiddiqie, Op. Cit, h. 9340 Kania Nia Winayanti, Op. Cit, h. 72

29

perbedaan salah satunya adalah syarat dan prosedur dikeluarkannya produk

hukum tersebut sehingga berpengaruh pada keabsahannya. Jika undang-

undang dikeluarkan atas dasar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan

presiden, maka Perppu dapat dikeluarkan serta merta oleh presiden dengan

adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Kegentingan yang memaksa

tersebut sejauh ini memang menjadi subjektifitas presiden, atau dalam

penjelasan UUD 1945 disebut juga noodverordeningsrecht (menyetujui

atau menolak untuk menjadi undang-undang dalam persidangan berikutnya, jika

menolak untuk menyetujui, maka perppu tersebut harus dicabut).41

Dasar yuridis konstitusional lain dikeluarkannya Perppu ini dapat dilihat

dari konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun1945 khususnya Pasal 12 dan Pasal 22. Pasal 12 UUD 1945 mengatakan

bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat- syarat dan akibatnya

keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan pada Pasal 22

UUD 1945 dikatakan, khususnya pada ayat (1), “Dalam hal ihwal

kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah

sebagai pengganti undang-undang”.42

Mahkamah Konstitusi yang dikenal sebagai penafsir konstitusi (the

sole interpreter of constitution), telah memberikan tafsiran sekaligus pembatasan

mengenai kualifikasi kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 UUD 1945. Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 ada

41 Jurnal “Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Governance”, IlmuSosial & Ilmu Politik, Vol. 8, No.3, Maret 2015, h. 12

42 Ibid, h.24

30

tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi

Presiden untuk menetapkan PERPPU yaitu :

1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan

masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang- Undang.

2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi

kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai.

3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara

membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan

memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak

tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.43

Adanya batasan dari Mahkamah Konstitusi tersebut harus diakui tidak

dapat membatasi subjektifitas presiden untuk mengeluarkan Perppu. Hal inilah

kiranya yang mendasari dikeluarkannya Perppu, yang hampir setiap presiden

pasca reformasi telah mengeluarkan produk hukum tersebut. Pada tanggal 10

Juli 2017 pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan. Disampaikan oleh Menko Bidang Polhukam, Wiranto,

memberikan berbagai argumen tentang terbitnya Perppu tersebut. Yang poin

pokoknya sebagai berikut :

1) Perppu tersebut diterbitkan dalam rangka tugas pemerintah untuk

melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

43 Maria Farida, Ilmu Perundang Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya,(Yogyakarta: Kanisius. 1998), h. 96

31

2) Organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang saat ini

mencapai 344.039 ormas, yang telah beraktifitas di segala bidang

kehidupan, baik dalam tingkat nasional maupun di tingkat daerah, harus

diberdayakan dan dibina. Sehingga dapat memberikan kontribusi positif

bagi pembangunan nasional.

3) Kenyataannya pada saat ini, terdapat kegiatan-kegiatan ormas yang

bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia

1945, yang merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa dengan

telah menimbulkan konflik di masyarakat.

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas tidak lagi

memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang

bertentangan dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945, baik dari aspek

substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur

hukum yang ada. Antara lain, tidak terwadahinya asas hukum

administrasi contrario actus yaitu asas hukum bahwa lembaga yang

mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga

yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau

membatalkannya.

5) Selama ini, pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan

dengan Pancasila dirumuskan secara sempit yaitu hanya sebatas pada

ajaran Atheisme, Marxisme dan Lininisme, padahal sejarah Indonesia

32

membuktikan bahwa ajaran-ajaran lain juga bisa dan bertentangan

dengan Pancasila.44

Atas dasar argumen di atas maka Undang-Undang Ormas ini menjadi

payung hukum untuk bagaimana pemerintah dapat lebih leluasa, dapat

menjamin bagaimana memberdayakan dan membina ormas. Terdapat pula

dalam Undang-Undang Ormas ini asas contrarius actus, dalam artian yang

memberikan ijin dan mengesahkan ormas itu diberikan hak dan kewenangan

untuk mencabut ijin itu pada saat ormas yang bersangkutan melanggar

ketentuan yang berlaku pada saat diberikan izin.45

Pada sumber yang lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum

dan Keamanan, menjelaskan adanya tiga pertimbangan pemerintah dalam

penetapan Perppu menjadi Undang-Undang Ormas ini. Pertama,

dikeluarkannya Perppu tersebut memang menjadi hak prerogratif

pemerintah yang dijamin secara konstitusional. Dengan demikian, maka wajar

apabila pemerintah mengeluarkan Perppu tersebut. Kedua, pemerintah menilai

bahwa sejauh ini, Perppu tersebut dikeluarkan karena aturan hukum yang

ada belum memadai. Penerbitan Perppu tersebut diharapkan menjadi

solusi untuk menghindari kekosongan hukum. Ketiga, Perppu ini

dikelurakan karena payung hukum yang lain tidak bisa mengatasi persoalan

hukum, sedangkan untuk membuat undang-undang, dibutuhkan waktu yang

cukup lama padahal persoalan hukumnya membutuhkan penanganan dan

44 Ayu Mia Maulidia, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul danMengeluarkan Pendapat Berdasarkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang OrganisasiKemasyarakatan”, (Jurnal Fakultas Hukum Unila,Vol.11.No.3.September 2010), h 6.

45 Ibid, h.10

33

penyelesaian segera. Ketiga pertimbangan tersebut yang mendasari pemerintah

mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini yang pada dasarnya ialah embrio

atas munculnya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana diketahui, dasar yuridis tentang organisasi kemasyarakatan

di Indonesia sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah menilai, undang-undang ini telah tidak

mampu mewadahi problematika organisasi kemasyarakatan yang sedang

berkembang saat ini. Secara lebih spesifik, pemerintah menilai,

penindakan melalui undang-undang tersebut terhadap organisasi kemasyarakatan

yang bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945

sebagai konstitusi tidak lagi efektif.46 Tidak efektiktifnya sanksi berdasarkan

undang-

undang tersebut, lebih lanjut dijelaskan oleh Wiranto sebagai Menko

Polhukam, yaitu yang berkaitan dengan asas hukum administrasi yang berkaitan

dengan asas contrarius actus, yaitu sebuah asas yang mengatakan bahwa

lembaga yang mengeluarkan izin atau memberikan suatu pengesahan terhadap

organisasi kemasyarakatan adalah yang berwenang untuk membatalkannya.

46 Muhamad Alim, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD1945,( Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 21

34

2. Alasan Pemerintah Mengesahkan Undang-Undang Ormas

1. Adanya Kegentingan yang Memaksa

“Kegentingan” berasal dari kata dasar “genting.” Menurut KBBI, genting

ialah tegang dan berbahaya tentang keadaan yang mungkin segera menimbulkan

bencana perang dan sebagainya. Sedangkan kegentingan berarti keadaan yang

genting, krisis dan kemelut. Sementara itu, kata memaksa mempunyai kata dasar

“paksa”, yang mempunyai arti mengerjakan sesuatu yang diharuskan

walaupun tidak mau. Sedangkan kata “memaksa” mempunyai suatu arti

memperlakukan, menyuruh dan meminta dengan paksa.47

Sehingga dalam konteks penetapan Perppu, memaknai dimensi

kegentingan yang memaksa ialah menilai bagaimana ukuran pembeda dan

batasan dari dimensi kegentingan yang memaksa. Sehingga ukuran

pembeda dan batasan itu dapat dimaknai dengan terpenuhinya unsur-unsur

kegentingan yang memaksa berdasarkan ukuran tertentu yaitu keputusan dari

Mahkamah Konstitusi yang telah mengatur tentang standardisasi

kegentingan yang memaksa yang antara lain sebagai berikut:

a) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan

masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang.

b) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi

kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai.

c) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat

Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu

47 Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.21

35

yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak perlu kepastian

untuk diselesaikan.48

2. Adanya Ormas yang Ingin mengganti Ideologi Negara

Isu adanya ormas yang ingin mengganti ideologi pancasila dengan sistem

ideologi khilafah merupakan alasan paling kuat pemerintah menetapkan

Undang-Undang Ormas adalah adanya isu radikalisme dari Organisasi islam

yang ingin mengganti ideologi negara dengan sistem khilafah. Banyak ormas

yang menganggap pemerintah dinilai kurang paham mengenai arti khilafah

yang sebenarnya sehingga menganggap hal tersebut adalah hal yang radikal atau

bersebrangan dengan ideologi pancasila.

Khilafah dalam perspektif Islam mempunyai fungsi ganda, yaitu

sebagai seorang pemimpin di muka bumi di satu sisi yang harus

merealisasikan tugas sucinya (pembawa rahmat bagi alam semesta), dan

sebagai hamba Allah di sisi lain (yang harus patuh dan tunduk serta senantiasa

terpanggil untuk mengabdikan dirinya di jalan Allah). Masalah khilafah adalah

masalah yang berhubungan dengan sosial, dimana di dalamnya terjadi interaksi

timbal balik (antara yang memimpin dan yang dipimpin) untuk mencapai tujuan

yang sama.49

Dari pengertian diatas sepintas tidak ada yang salah dalam arti penting

khilafah karena tidak ada yang bersebrangan dengan pancasila dan Undang-

Undang karena pada dasarnya memang ideologi negara indonesia banyak

48 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cetakan Pertama, LP3ES,( Jakarta: PenerbitErlangga 1998.), h. 38

49 A.Zaeny, Khilafah Islamiyah Dan Profil Kepemimpinan Pada Lembaga Keagamaan diIndonesia, (Jurnal tapis, Vol.11 No.2, Juli-Desember 2015), h.2

36

mengambil kajian dari ayat-ayat Al-Qur’an dan itu pula yang banyak

dijadikan pedoman oleh ormas islam diindonesia termasuk DPW FPI Kota

bandar lampung yang hampir setiap visi dan misinya mengedepankan ketentuan

allah dan al-qur‟an sebagai pedoman serta nabi muhammad sebagai panutan.

Dalam penetapan Undang-Undang ormas ini telah terjadi salah kaprah

diantaranya negara indonesia yang menganut sistem demokrasi yang

mengandung garis besar memberikan kebebasan berpendapat, berserikat,

berkumpul dan lain-lain, sesuai dengan Undang-Undang bukan justru Undang-

Undang dijadikan alat untuk membuat aturan yang mengekang. Akar demokrasi

yang ada sebenarnya lahir dari sistem liberalisme, Menurut Ali Mudhafir,

Liberalisme merupakan aliran Filsafat yang mempertahankan kebebasan

perseorangan terhadap kekuasaan yang hendak berlaku secara mutlak.

Kebebasan ini mencakup bidang agama,ekonomi dan politik. Liberalisme

kemudian menjadi moralitas tertinggi bagi kemajuan bersama, yaitu

kebebasan individu dalam kehidupan bernegara. Yang kemudian melahirkan

nasionalisme dan demokrasi dalam kehidupan politik, melahirkan tatanan

kapitalis dengan semboyan Laisser Faire, laisser passer le monde va de lui-

meme (produksi bebas, perdagangan bebas, hukum kodrat akan

menyelenggarakan harmaoni dunia) dibidang ekonomi, dan kebebasan beragama

dengn sekularisme.

Banyak terjadinya kontra dalam penetapan Undang-Undang tersebut

karena pemerintah terlalu otoriter dalam memaknai kata khilafah dan

radikalisme seolah-olah pemerintah ingin memisahkan antara agama dan negara.

37

Jika dilihat dari beberapa teori dari beberapa tokoh berikut maka kita bisa

memahami apa arti radikal sebenarnya :

A. Sartono Kartodirjo radikalisme adalah suatu gerakan sosial dengan

menolak seluruh aturan sosial yang sedang berjalan dengan menunjukan

kebencian yang kuat kepada yang sedang berkuasa.

B. KH. Hasyim Muzadi, radikal, radikalisme dan radikalisasi adalah suatu

hal yang berbeda. Radikal adalah suatu pemikiran yang mendalam

sampai ke akar-akarnya dan pemikiran ini sangat diperbolehkan selagi

itu masih dalam sebatas pemikiran saja. Karena pimikiran seseorang

tidak dapat dijadikan sebuah tindak kejahatan atau diadili kecuali

pemikiran tersebut berubah menjadi sebuah tindakan yang salah.

Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa radikalisme adalah

tindakan seseorang yang begitu reaktif dikarenakan adanya ketidakadilan di

masyarakat. Bentuk ketidakadilan di masyarakat bisa dalam beberapa bidang

seperti ekonomi, politik, ataupun ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Apabila masalah-masalah dan ketidakadilan masih terjadi dimasyarakat, maka

radikalisme masih akan tetap muncul. Negara dalam hal ini mempunyai tugas

yang penting yaitu mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang

timbul dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lain, disamping itu

negara juga mempunyai tugas untuk mengorganisasi dan mengintegrasi aktivitas

individu atau orang perseorangan dan golongan agar dapat dicapai tujuan- tujuan

dari masyarakat seluruhnya seperti apa yang mereka cita- citakan.

38

Negara juga dibentuk sebagai alat politik dalam upaya untuk mencapai

polity (masyarakat politik) yang terbaik. Menurut Plato dan Aristoteles Negara

harus memiliki tujuan menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai

keinginan-keinginan mereka secara maksimal dan memungkinkan rakyat

berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Dengan

demikian tujuan akhir semua negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi

rakyatnya.50

C. TINJAUAN PUSTAKA

Menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan dengan penelitian

yang ada sebelumnya,maka penulis melakukan penelusuran terhadap

penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, berkaitan dengan penelitian

yang di lakukan oleh penulis terhadap tema skripsi yang sepadan.

Berdasarkan studi keputusan yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian

yang mirip dengan tema penelitian baik dari buku-buku, jurnal,makalah tulisan-

tulisan bebas, skripsi, tesis, dan desertasi yang penulis lakukan.

a) Jurnal yang berjudul “Khilafah Islamiyah Dan Profil Kepemimpinan

Pada Lembaga Keagamaan di Indonesia”. Jurnal ini ditulis oleh

A.Zaeny, dalam jurnal ini membahas tentang khilafah dan

kepemimpinan yang ada diindonesia.

b) Jurnal yang berjudul “Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”.

Jurnal ini ditulis oleh Ellya Rosana, dalam jurnal ini membahas tentang

50 Ellya Rosana, Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, (Jurnal Tapis, Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016), h. 5

39

peran suatu negara dalam mengawal kehidupan demokrasi dan hak asasi

manusia.

c) Jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berserikat,

Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan”. Jurnal ini

ditulis oleh Ayu Mia Maulidia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam jurnal ini membahas

tentang bagaimana tentang perubahan aturan yang ada dalam Undang-

Undang nomor 16 tahun 2017.

40

BAB III

GAMBARAN UMUM FPI

A. Sejarah FPI

FPI didirikan pada tanggal 25 robiutsaani 1419 hijriyah bertepatan

dengan 17 agustus 1998 milladiyyah, oleh sejumlah habaib dan ulama serta

ribuan umat islam dijakarta. FPI didirikan sebagai wadah kerja sama ulama-

umat dalam menegakkan amar ma‟ruf nahi munkar diseluruh sektor kehidupan.

Karenanya FPI harus peduli terhadap persoalan dakwah dan harokah, akidah

dan syariat, akhlak kebudayaan, ekonomi dan industri, politik dan keamanan,

pengetahuan dan teknologi, serta sektor-sektor lainnya. dari sini dapat dikatakan

bahwa FPI sudah memposisikan diri sebagai organisasi amar ma’ruf nahi

munkar.

Sedangkan FPI kota bandar lampung berdiri pada tanggal 19 agustus

2004 yang dipelopori oleh para habib yang ada diwilayah lampung pada waktu

itu seperti habib umar assegaf, habib hasan al-jufri serta umat islam lainnya yang

ada di bandar lampung. DPW FPI Kota Bandar Lampung kembali aktif pada

30 desember 2016 M setelah adanya permohonan dari sejumlah fungsionaris

DPW FPI kota bandar lampung karena banyaknya tindakan kemaksiatan dan

kegiatan yang merusak moral agama dikalangan masyarakat khususnya

diwilayah bandar lampung.

Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk mengurangi masalah

penyakit sosial yang terjadi di kota bandar lampung seperti perjudian, pelacuran,

41

perampokan, penyalahgunaan narkoba dan lain-lain. karena perbuatan tersebut

tidak sesuai atau tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di

masyarakat, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak. Bentuk-bentuk

penyimpangan tersebut, apabila terus berkembang akan menyebabkan timbulnya

penyakit sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain, penyakit sosial adalah

bentuk penyimpangan terhadap norma masyarakat yang dilakukan secara

terus- menerus.

merajalelanya kezholiman dan maraknya kemaksiatan ditengah

masyarakat yang oleh karenanya telah terjadi kerusakan dimana-mana, bahkan

telah mengundang berbagai musibah di seantero negeri. Sehingga tidak bisa

tidak harus ada dari bagian umat ini sudi tampil kedepan untuk melawan segala

resiko perjuangannya, agar terhindar dari segala mala petaka yang bisa

menghancurkan negeri dengan segala isinya, untuk itulah Front Pembela Islam

lahir. Allah SWT berfirman :

Artinya : “Hendaklah ada dintara kamu segolongan umat islam yang menyerukepada kebajikan, menyuruh kepada yang kepada yang ma’ruf dan mencegaahdari yang mungkar. mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (Q.S.3 Aliimran ayat 104).51

Disebut Front karena orientasi kegiatan yang dikembangkan lebih

pada tindakan yang konkrit berupa aksi frontal yang nyata dan terang dalam

51 Al-qur’an Terjemahan, (Bandung : Diponegoro, 2012), h. 50

42

menegakkan amar ma‟ruf nahi mungkar. sehingga diharapkan agar senantiasa

berada digaris terdepan untuk melawan dan memeraangi kebathilan, baik dalam

keadaan senang maupun duka. Dengan demikian diharapkan pula bisa menjadi

pendorong untuk selalu berlomba-lomba untuk mencari ridho Allah SWT,

agar selalu ada didepan dan tidak pernah ketinggalan dalam perjuangan,

insyaallah. hal ini mengiangat firman Allah SWT :

Artinya : “Dan bersegeralah kamu mencari pengampunan dari tuhan mu danmendapatkan surga yang luasya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagiorang-orang yang bertaqwa”. (Q.S.3 Ali imran ayat 133).52

Lihatlah bagaimana dahulu para sahabat rasulullah senantiasa berlomba

untuk berada di Front atau terdepan pada setiap peperangan melawan musuh

Allah SWT dan Rasullahllah Saw, sebagaimana mereka juga senantiasa

berlomba untuk berada di shoff terdepan pada saat menegakkan shalat

berjama’ah sesama mereka.

Disebut pembela dengan harapan agar senantiasa bersikap pro aktif

dalam melalukan pembelaan terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan. dan

dengannya diharapkan pula bisa menjadi pendorong untuk tidak berfikir tentang

52 Ibid, h. 53

43

apa yang bisa didapat, namun sebaliknya agar bisa berfikir tentang apa yang bisa

diberi. dengan kata lain, FPI harus siap melayani bukan dilayani. sikap seperti

inilah yang yang diharapkan bisa menjadi penyubur keberanian dan pembangkit

semangat berkorban dalam perjuangan FPI.

Adapun kata Islam menunjukkan bahwa perjuangan FPI harus

berjalan diatas ajaran Islam yang benar lagi mulia. Jadi jelas, bahwa

pendirian nama organisasi dengan Front Pembela Islam adalah sebagai identitas

perjuangan yang dengan membaca atau mendengar namanya saja, maka secara

spontan terlintas dibenak mereka yang tidak kusut pemikirannya dan tidak

berkudis hatinya. bahwa organisasi ini siap berada dibarisan terdepan untuk

mengadakan syar’at islam. sehingga identitas perjuangannya jelas dan mudah

dipahami. Dengan demikian, tidak benar jika pemberian nama tersebut

berkonotasi sektarian, karena islam yang diperjuangakan agama rahmatan

lil‟alamin, lintas sektoral. Islam melarang umatnya memaksa umat lain masuk

kedalam agama islam. Allah Swt berfirman :

44

Artinya : Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam),sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karenaitu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, makasesungguhnya ia telah berpegang teguh kepadabuhul tali yang amat kuatyang tidak akan putus. Dan allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (QS.Albaqarah: 256)53

Islam juga melarang umatnya untuk melakukan propaganda licik dalam

mengislamkan orang lain, seperti penipuan, bujuk rayu tau dengan iming-iming,

apalagi lewat teror dan intimidasi. Bahkan Islam melarang umatnya untuk

menghina agama lain. dzimmi adalah orang kafir yang hidup dinegeri kaum

muslim secara baik, ia patuh kepada peraturan dan tidak mengganggu islam.

hadits ini telah dibahas oleh asy-syeikh ismail ibnu muhammad al-ajluni rhm

dalam kitab kasyful khofa’wa muzilul ilbas jus II hal 218 hadits ke-2341.

Bahkan Allah SWT menjelaskan bahwa diciptakannya manusia dengan

berbagai macam suku bangsa adalah untuk saling mengenal dan bergaul antar

mereka. Allah berfirman :

Artinya : “Wahai manusia ! sungguh, kami telah menciptakan kamu dariseorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamuberbangsa- bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhyang paling mulia diantara kamu disisi allah ialah orang yang paling

53 Ibid, h. 33

45

bertaqwa. Sungguh, allah maha mengetahui, maha teliti.” (Q.S.49. Al-hujaratayat 13).54

Karena itulah, Allah SWT tidak melarang umat islam untuk berbuat

baik dan berprilaku adil kepada seorang kafir yang tidak mengganggu.

Allah berfirman :

Artinya: “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadaporang-orang yang berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu Dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu.Sesungguhnya allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (Q.S. 60.Al- mumtahanah ayat 8).55

Demikian pula yang dicontohkan oleh nabi SAW tentang bermu‟amalat

terhadap orang kafir. Hanya saja, dalam persoalan yang prinsip, baik yang

menyangkut aqidah, syariat ataupun akhlaq, kita harus tegas dan tidak

mencampur adukkannya dengan kekafiran dan kebathilan. Allah SWT berfirman

:

Artinya : “Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebailandan (janganlah) sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya”(Q.S.2. Al-baqarah ayat 42).56

54 Ibid, h. 41255 Ibid, h. 43956 Ibid, h.7

46

Itulah ajaran islam yang dijunjung tinggi oleh FPI. jadi, tidak benar jika

dikatakan FPI anti toleransi dan mengambil sikap bermusuhan kepada orang

kafir. kalaupun FPI menunjukkan sikap anti AS, Inggris dan Israel, itu bukan

karena mereka nasrani atau yahudi, bukan pula karena mereka AS, Inggris atau

Israel dan tidak sekali-kali karena mereka orang bule berkulit putih. akan tetapi

karena mereka melakukan kejahatan kemanusiaan yang luar bisa,

melecehkan keadilan, melanggar ham, menjajah negeri orang, membunuh dan

membantai bangsa lain, serta melakukan berbagai macam kejahatan dan

ketidakadilan.

B. Struktur Organisasi DPW FPI Kota Bandar Lampung Periode 2016-2021

NAMA JABATAN

Zuherdi Ketua Tanfidzi

Iqbal Aini Wakabid Dakwah

Sarbini Wakabid Hisbah

Ahmad Wardana Wakabid Jihad

Afif Ramdhani Wakabid Keorganisasian

M.Irvansyah Sekretaris

Sumadi Bendahara

47

C. Asas FPI

FPI adalah organisasi amar ma‟ruf nahi mungkar yang berdasarkan

Islam dan berakidhkn ahlus sunnah waljama‟ah. islam dijadikan dasar organisasi

karena memang islam adalah agama yang khamil syamil (sempurna lagi

menyeluruh). Islam mengatur secara ijmali (global) maupun tafshili (rinci)

berbagai masalah dan tata cara kehidupan manusia. sehingga bagi

seorang muslim tidak mungkin melepaskan diri sesaat diri jua daari ajaran islam.

Kapan saja, dimana saja dan dalam kondisi apa saja, wajib ia tunduk kepada

aturan Islam secara utuh, menyeluruh dan tidak boleh secara separuh-

separuh. Allah berfirman :

Artinya: “Apakah kamu beriman kepada sebagian al-kitab dan ingkar kepadasebagian yang lain? tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikiandaripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. dan pada harikiamat mereka dikembalikan pada siksa yang sangat berat. allah tidak lengahdari apa yang kamu perbuat”. Q.S. Al-baqarah ayat 85).57

Ahlus sunnah waljama‟ah sebagai aqidah organisasi, akan menjadi

benteng kokoh bagi perjuangan organisasi dari segala pemikiran dan keyakinan

57 Ibid, h.9

48

yang sesat lagi menyesatkan. ahlus sunnah wal jama’ah sesuai dengan namanya,

maka organisasi ini wajib berpegang teguh kepada Al-qur‟an dan as- sunnah.

karenanya tidak ada tempat dalam organisasi ini bagi siapapun yang menolak

salah satunya, apalagi keduanya.

Khusus as-sunnah, maka segenap ahlus sunnah waljama’ah telah sepakat

bahwa setiap hadits shahih, baik mutawatir maupun ahad, wajib hukumnya

dijadikan pedoman dan hujjah dalam aqidah, syariat serta akhlaq. Karenanya,

tidak ada tempat pula dalam organisasi ini bagi siapapun yang menolak hadits

ahad yang telah terbukti keshohihannya.

Organisasi ini wajib menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan

persaudaraan umat islam. karenanya tidak ada tempat dalam organisasi ini bagi

siapapun yang begitu mudah mengkafirkan dan menyesatkan saudara muslimnya

hanya karena khilafiah diantara mereka. Dan sudah menjadi karakter ahlus

sunnah waljama‟ah untuk senantiasa menyintai Rasullallah SAW dan segenap

keluarganya termasuk para isteri dan keturuannya, serta menyintai seluruh

sahabatnya dan segenap tabi’in serta tabi’it tabi’in yang mengikutinya. karenaya,

tidak ada tempat dalam organisasi ini bagi siapapun yang membenci keluarga

nabi muhammad SAW termasuk para istri dan keturunannya, atau memusuhi

para sahabatnya atau menghina para tabi‟in dan tabi‟it tabi‟in yang dikenal

setia mengikuti ajaran ajaran Nabi SAW.

Sudah menjadi ciri khas Ahlus sunnah wal jama’ah untuk selalu

menghormati para imam mazhab yang berpegang teguh pada Al-qur‟an dan As-

sunnah, seperti imam abu hanifah, imam malik, imam syafi‟i dan imam ahmad.

49

mereka adalah para imam yang menjadi bagian dari salaf yang sholeh. karenanya,

ahlu sunnah pun selalu menghargi para pengikutnya. disamping itu, ahlus sunnah

wal jama‟ah selalu membuka pintu ijtihad sepanjang zaman bagi para ahlinya.

Dengan demikian FPI wajib menghormati mereka yang bermadzab

kepada imam yang shaleh, dan wajib pula menghargai para mujtahid yang tidak

bermadzab namun selalu senantiasa menghormati para imam madzab beserta

pengikutnya. Karenanya, tidak ada tempat bagi FPI bagi siapapun yang anti

madzab yaitu mereka yang selalu menunjukkan sikap kebencian dan permusuhan

terhadap para imam madzab beserta pengikutnya, yang terang-terangan

menyesatkan dan mengkafirkan para penganut madzab.

Apalagi yang dibanyak kesempatan mereka mengaku melepaskan diri

dari madzab dan langsung berijtihad dari al-quran dan as-sunnah, tetapi

kenyataanya kemampuan ijtihad mereka sangat rendah dan kemampuan

pengetahuannya pun terlalu dangkal. Anehnya, ternyata akhirnya mereka hanya

mengikuti ajaran guru-gurunya yang berkemampuan berada jauh dibawah para

imam madzab, bahkan masih jauh dibawah para mujtahid dalam madzab. artinya

mencela bermadzab kepada imam madzab yang telah teruji dan terbukti

kemampuan ilmunya dan kemulian akhlaqnya, tetapi akhirnya meraka bermdzab

guru mereka yang tingkatannya, baik dalam ilmu maupun akhlaq, jauh

dibawah para imam madzab tadi.

50

D. Visi Dan Misi FPI

Sesuai dengan latar belakang pendiriannaya, maka FPI mempunyai sudut

pandang yang menjadi kerangka berfikir organisasi (visi), bahwa penegakan

amar ma’ruf nahi mungkar adalah satu-satunya solusi untuk menjauhkan

kedzoliman dan kemungkaran akan sirna dari kehidupan umat manusia didunia.

FPI bermaksud menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar secara kaffah

disegenap sektor kehidupan, dengan tujuan menciptakan umat yang sholihat

yang hidup dalam baldah thoyyibah dengan limpahan keberkahan dan keridhoan

Allah azza wa jalla. Jadi visi dan misi FPI adalah menegakkan mar ma‟ruf nahi

mungkar untuk menerapkan syariat islam secara kaffah.

E. Pedoman FPI

Para pendiri organisasi ini mengadopsi lima prinsip perjuangan Islam

yang pernah diletakkan oleh seorang mujahid dakwah, al-imam hasan al-banna

Sebagai pedoman FPI sebagai berikut :

Allah SWT adalah tuhan kami dan dialah tujuan kami. Semua program dan

segala bentuk kegiatan dalam perjuangan FPI harus berdiri atas dasar niat yang

ikhlas karena Allah SWT. Tidaklah kita diciptakan Allah SWT melainkan untuk

peribadatan kepadanya, dan tidaklah kita diperintah allah swt kecuali untuk

mengikhlaskan agama kita hanya kepadanya. Allah berfirman :

51

Artinya : “dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar merekaberibadahi kepada-Ku”. (Q.S Adz-dzariyat ayat 56).58

Artinya : “padahal mereka hanya diperintah hanya menyembah allah, denganikhlas menaatinya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agarmelaksanakan shalat dan menunaikan zakat dan demikian itulah agama yanglurus (benar)”. (Q.S 98. Al-bayyinah ayat 5).59

Sebuah hadits menyebutkan yang artinya “manusia semuanya mati

kecuali orang yag berilmu dan mereka yang berilmu semuannya binasa kecuali

orang yang beramal, dan mereka yang beramal semuanya tenggelam kecuali orang

yang ikhlas, dan mereka yang ikhlas dalam bahaya yang besar”. Hadist tersebut

diriwayatkan oleh Al-imam as-suyuthi rhm dari Abu hayyan, sebagaimana

diuraikan oleh As-syeikh ismail ibnu Muhammad al- ajluni rhm dalam kasyful

khofa, juz 2 hal 312 hadits ke 2.796. hadits tersebut menjelaskan tentang

pentingnya keikhlasan, sekaligus memberikan peringatan tentang bahaya yang

akan dihadapi oleh orang-orang ikhlas. Hal ini dimaksudkan agar semakin

mantap keikhlasannya dan juga semakin tinggi kewaspadaanya dalam menjaga

keikhlasannya. Muhammad adalah teladan kami. Dalam setiap derap langkah,

FPI harus menjadikan Rasulallah SAW sebagai sebagai teladan. Dan suri

tauladan nabi Saw tidak hanya terbatas pada persoalan ibadah mahdoh

seperti sholat, zakat puasa dan naik haji. Bahkan mencakup seluruh prilaku dan

58 Ibid, h.14259 Al-qur‟an Terjemahan, (Bandung : Diponegoro, 2012), h. 417

52

sikap hidup rasulullah SAW. Karena dalam Q.S. 33. Al-ahzab ayat 21, Allah

SWT menegaskan bahwa suritauladan Rasulullah SAW terpancar dari dalam

diri beliau, dari setiap langkah kehidupannya.

Artinya : “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baikbagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) harikiamat dan Dia banyak mengingat Allah". (Q.S al-ahzab ayat 21).60

F. Semboyan FPI

Semboyan perjuangan FPI adalah hidup mulia atau mati syahid.

Semboyan ini pernah diserukan oleh asy-syahid sayyid quthb rhm, penulis tafsir

il zhilalil qur‟an, sesaat sebelum ajal menjemputnya ditiang gantungan rezim

diktator mesir, jamal abdun nashir. Seruan pendek yang mampu menggetarkan

setiap hati mujahid. Semboyan ini sebenarnya diambil dari salah satu bagian

wasiat rasulallah SAW kepada Ali ibnu abi thalib krw, sebagaimana yang

dinukilkan oleh syeikh abdul wahhab asy-syarani rhm dalam kitab al-minah asy-

sayyinahala al-washiyyah al-matbuliyyah, pada halaman pertama dibagian

hamisy-nya: “Hai ali, kedudukan mu disisiku sebagaimana kedudukan harun

disisi musa as, hanya saja tidak ada nabi setelah aku. Sesungguhnya hari iku

berwasiat kepada mu dengan wasiat yang jika engkau menjaganya maka kau

hidup secara mulia dan dan engkau mati secara syahid”.

60 Ibid, h.480

53

BAB IV

DAMPAK DAN SIKAP DPW FPI KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP

UNDANG-UNDANG ORMAS

A. Dampak Undang-Undang Ormas Menurut DPW FPI Kota Bandar

Lampung

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas

atau suatu tindakan yang dilaksanakan sebelumnya yang merupakan konsekuensi

dari dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan positif

maupun negatif. Dalam hal ini penulis meneliti tentang dampak undang-undang

ormas menurut DPW FPI Kota bandar lampung, selain FPI penulis ikut serta

mewawancarai Muhammadiyah yang ikut serta menolak UU ormas yang dalam

notabenenya undang-undang tersebut telah menimbulkan kontra di FPI Kota

bandar lampung, Dampak dari adanya Undang-Undang ini adalah dapat

mengekang kebebasan berserikat dan kebebasan beorganisasi karena semakin

ketatnya sistem hukum yang ada, semakin memburuknya hubungan antara ormas

dan pemerintah karena tidak adanya sistem hukum yang berpihak kepada ormas

malah justru semakin mengancam pembubaran suatu ormas, Pemerintah dapat

sewaktu waktu membubarkan ormas yang bersebrangan dengan pemerintah

dengan alasan anti pancasila dan lain sebagainya tanpa proses peradilan dan

pemberian hak pembelaan terhadap ormas. secara prinsip pembatasan terhadap

hak-hak tertentu dapat dilakukan oleh Negara. Walaupun demikian ada satu

ormas di kota bandar lampung yang setuju dengan adanya Undang-Undang

54

Ormas tersebut yaitu Nahdlatul Ulama karena mereka beranggapan itu adalah

langkah cerdas pemerintah demi keutuhan NKRI. Berikut wawancara dengan

KH. Hamdan Ma’mun selaku mustasyar PC NU kota bandar lampung:

“Jika memang itu untuk kebaikan NKRI dan keutuhan bangsa ya kamimendukungitu kan berarti langkah cerdas dari pemerintah. Karna memang sikapradikalisme diindonesia ini seperti kanker yang terus menyebar dikalanganmasyarakat dan hal itu harus diterapkan aturan yang ketat seperti halnya Undang-Undang diharapkan memberikan dampak yang signifikan diantaranya membuatormas yang melanggar menjadi jera dan berfikir kembali untuk mendirikanormas yang sesuai dengan ideologi pancasila. Memang kalo diperhatikan selamaini radikalisme sepertinya menjadi kajian serius diindonesia”.61

Sondang P. Siagian berpendapat bahwa Organisasi Masyarakat adalah

setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang saling bekerjasama

dan telah diberikan hak oleh negara untuk berserikat dan berkumpul sesuai

dengan aturan hukum yang ada. serta terikat secara formal dalam rangka

melakukan pencapaian tujuan yang sudah ditentukan dalam ikatan yang ada pada

seseorang atau beberapa orang yang dikenal sebagai atasan atau orang yang

dikenal sebagai bawahan. Dari teori yang dikatakan Sondang. P. Siagian tersebut

dapat disimpulkan bahwa ormas disini diberikan kebebasan berkumpul dan

berserikat oleh negara, apalagi dinegara indonesia yang menganut sistem

demokrasi sehingga diberikan kebebasan berserikat, berfikir dan berpendapat

sesuai dengan ideologi pancasila dan undang-undang.

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, dimana salah satu prinsip

dari Negara yang menganut sistem demokrasi adalah adanya kebebasan

berorganisasi atau berserikat yang mana telah diatur oleh Undang-Undang 1945

61 Wawancara dengan KH. Hamdan Ma’mun Selaku Mustasyar PC NU Kota Bandar Lampungpada 18 Agustus 2019 jam 20:08 WIB

55

pasal 28. Tapi di Indonesia justru kebebasan berorganisasi dibatasi oleh

pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Dengan alasan

ancaman keamanan atau keadaan yang mendesak dan genting.

Pembatasan terhadap hak-hak sipil politik yang dilakukan oleh

pemerintah saat ini sekiranya belum mencerminkan norma atau prinsip hak asasi

manusi, dengan bukti bahwa syarat pembatasan yang ditentukan dalam UUD

1945 Pasal 28 J yaitu: “ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai

dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum

dalam suatu masyarakat demokratis.”

Sedangkan pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan

Politik, sebagaimana disahkan menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005, khususnya

yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2), selengkapnya sebagai berikut: “Tidak

diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur

oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk

kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum,

perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan

kebebasan dari orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya

pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam

melaksanakan hak ini.”

Yang norma-norma tersebut juga pada dasarnya hampir sama dengan

aturan pembatasan kebebasan berpendapat atau prinsip siracusa manusia dalam

56

Instrument internasional. Prinsip Siracusa juga menyatakan istilah “perlu”

mengimplikasikan bahwa pembatasan guna Menjawab kebutuhan sosial. Bahwa

jika dikaji, berdasarkan Kovenan Internasional Hak sipil daan politik Pasal 22

ayat (2) paling tidak diatur dalam beberapa unsur yang pertama, berdasarkan

hukum dengan tiga parameter yaitu:

pembatasan hanya dapat dilakukan oleh norma hukum yang bersifat

nasional dan tidak boleh sewenang-wenang tanpa alasan aturan hukum dalam

pembatasan HAM harus jelas dan bisa diakses siapa pun, serta negara

harus menyediakan upaya perlindungan dan pemulihan yang memadai terhadap

pembatasan yang bersifat sewenang-wenang terhadap hak-hak tersebut harus

dapat diakses dan tidak bersifat ambigu. Jika berpegang pada 3 (tiga)

parameter pengertian diatur berdasarkan hukum pertama Undang-Undang

Ormas dapat dikatakan bagian dari instrumen hukum yang bersifat nasional, akan

tetapi masih mengarah pada kesewenang-wenangan karena Undang-Undang

Ormas lahir dari Perppu berdasarkan kewenangan subjektifitas presiden yang

tidak dapat diukur secara obyektif. Kedua aturan hukum dalam

pembatasan HAM dalam Undang-Undang Ormas terlihat jelas, akantetapi

negara belum menyediakan upaya perlindungan, yang berarti sebelum hak itu

dilanggar maka harus ada bentuk upaya untuk menjaga atau meminimalisir agar

hal tersebut tidak terjadi. Ketiga Undang-Undang Ormas ini dapat diakses dan

pada tataran norma hal pengaturan bersifat jelas sehingga tidak menimbulkan

ambigu.

57

Unsur yang kedua diperlukan dalam masyarakat yang demokratis

terdapat 2 unsur yaitu pertama bahwa beban untuk menetapkan persyaratan

pembatasan terletak pada negara yang menetapkan aturan pembatasan,

dengan menunjukkan bahwa pembatasan tersebut tidak mengganggu

berfungsinya demokrasi di dalam masyarakat. Kedua model masyarakat yang

demokratis mengacu pada masyarakat yang mengakui dan menghormati HAM

yang tercantum dalam piagam PBB. Dalam Undang-Undang Ormas negara

masih belum menunjukkan sudah membuktikan bahwa adanya pembatasan tidak

mengganggu fungsi demokrasi dalam masyarakat yang merupakan parameter

pertama dari unsur diperlukan dalam masyarakat demokratis. Kedua parameter

masyarakat yang demokratis sudah dapat dipenuhi, karena kesadaran akan hak

asasi manusia juga hadir dalam masyarakat indonesia.

Unsur yang ketiga keamanan nasional dan melindungi keselamatan

publik syarat ini digunakan hanya untuk melindungi eksistensi bangsa, integritas

wilayah atau kemerdekaan politik terhadap adanya kekerasan atau ancaman

kekerasan. Negara tidak boleh menggunakan syarat ini sebagai dalih untuk

melakukan pembatasan yang sewenang-wenang dan tidak jelas. Pembatasan

dengan klausul ini tidak sah, jika tujuan yang sesungguhnya atau dampak yang

dihasilkannya adalah untuk melindungi kepentingan- kepentingan yang tidak

berhubungan dengan keamanan nasional. Yang perlu dipahami dalam ketentuan

ini ialah dapat dikatakannya keamanan nasional atau keselamatan publik

apabila adanya ancaman kekerasan ataupun adanya kekerasan. Sehingga apabila

dilihat dalam hal ini Undang-Undang Ormas kurang tepat mengatur akan hal

58

tersebut karena peraturan-peraturan tersebut lebih ideal masuk kedalam

pengaturan dalam hukum pidana. Dalam hal keamanan nasional komite hak asasi

manusia PBB mengkritik adanya definisi yang longgar dan tidak jelas yang

kemudian membuka ruang kesewenang- wenangan alasan keamanan nasional

bagi pembatasan hak asasi manusia.

Selanjutnya unsur yang keempat untuk melindungi kesehatan publik

dan moral publik syarat ini dilakukan untuk mengambil langkah dalam keadaan

penangnan atas sebuah ancaman yang bersifat serius terhadap kesehatan

masyarakat. Dan negara wajib menunjukkan urgensi pembatasan agar

terpeliharanya nilai-nilai mendasar komunitas. Sejauh ini pembatasan yang ada di

dalam Undang-Undang Ormas masih belum menyangkut kesehatan publik,

akan tetapi menyangkut dengan moral publik yang dimana pemerintah

beranggapan pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan

yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan

perbuatan yang sangat tercela. Akan tetapi belum adanya parameter objektif

yang pada akhirnya menunjukkan bahwa pemerintah belum dapat membuktikan

apa yang dimaksud memelihara nilai-nilai mendasar. Keputusan yang

dikeluarkan oleh pemerintah ini mengundang pro kontra dikalangan masyarakat

dan organisasi kemasyarakatan sendiri termasuk jajaran seluruh fungsionaris

maupun anggota FPI . Keputusan ini seolah olah ingin memberangus kebebasan

berorganisasi, padahal seharusnya sebagai Negara yang menganut

sistem demokrasi, kebebasan berorganisasi sangat dijunjung tinggi, sebagai

ciri dan prinsip dari sistem demokrasi sendiri.

59

Namun itu dibantah oleh pemerintah karena menurut pemerintah seiring

berkembangnya zaman, paham anti pancasila atau radikalisme justru

berkembang bebas di Indonesia dan justru disebarkan dan dikembangkan

melalui organisasi kemasyarakatan. Maka demi menertibkan Ormas yang

terindikasi paham anti pancasila atau radikalisme maka pemerintah

mengesahkankan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas.

Seolah tidak sejalan dengan pernyataan pemerintah, DPW FPI Kota Bandar

Lampung berpendapat bahwa, belakangan paham anti pancasila atau

radikalisme hanya dijadikan alasan untuk membubarkan ormas yang menentang

pemerintah, keadaan ini juga dinilai mempersempit ruang gerak Ormas untuk

dapat berdemokrasi, Seperti yang disampaikan oleh Ketua FPI Kota Bandar

Lampung:

“Ya tentu kita dari FPI tidak menyetujui adanya Undang-Undang Ormas yangtelah disahkan oleh pemerintah karna sebelumnya sudah ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang telah mengatur tentang organisasimasyarakat. apa yang dilakukan pemerintah seolah membuat organisasimasyarakat lebih terkekang dalam berdemokrasi, Apalagi banyak sekalituduhan kepada ormas islam tentang isu radikalisme membuat pemerintah bisasewaktu-waktu membubarkan ormas yg tidak sejalan dengan pemerintah. Initerbukti ketika suatu ormas seperti FPI melakukan cara seperti halnya dakwahtidak ada pmberitaan di media, sedangkan jika FPI melakukan pengrusakantempat-tempat maksiat ataupun berdemo bisa dibilang suatu aksi masa barupemberitaan negatif bermunculan dimedia. Hal seperti inilah yang bisadimanfaatkan pemerintah untuk membubarkan suatu ormas menurut penilaianmereka sendiri atas nama undang-undang”.62

Hukum atau regulasi seolah masih menjadi satu alat yang ampuh untuk

menangani segala permasalahan negara tanpa pernah memprioritaskan konten,

lembaga implementor, kelompok sasaran maupun penerima manfaat hingga

62 Wawancara dengan Zuherdi selaku Ketua Tanfidzi Dpw FPI Kota Bandar lampung pada 1Mei 2019 jam 20:08 WIB

60

dampak yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan. Keyakinan itulah yang masih di

pegang teguh oleh anggota legislatif kita dalam merumuskan perubahan status

dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun

2017 menjadi Undang-undang dalam sidang paripurna DPR yang di gelar pada

24 Oktober 2017.

Jika mengikuti prosedur konseptual dalam mekanisme pembuatan

kebijakan publik, argumentasi yang dinyatakan oleh legislatif yang menyetujui

pengesahaan undang-undang Ormas mempunyai suatu kadar rasionalitas yang

cukup dengan mengacu pada isu tentang radikalisme maupun gerakan-gerakan

ormas yang dapat mengancam pancasila dan kesatuan NKRI. Penulis

mendapatkan beberapa catatan dan juga didukung dengan beberapa pernyataan

fungsionaris DPW FPI kota bandar lampung yang layak untuk mendapatkan

perhatian karena bersinggungan dengan kerangka teoritis dan konseptual

dalam penerapan hukum. Beberapa hal untuk diperhatikan secara detail dan

spesifik yaitu:

1. Penghapusan Proses Peradilan dalam Proses Pembubaran Ormas

Salah satu yang menjadi kajian yang banyak dilakukan saat

dikeluarkannya UU Ormas oleh pemerintah ialah hilangnya proses peradilan

dalam sanksi pencabutan badan hukum yang dimiliki oleh ormas yang

dianggap melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemerintah dalam

Perppu tersebut. Hal ini dipandang berbeda dengan peraturan sebelumnya

yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan Pasal 68 khususnya ayat (2) yang normanya

61

menjelaskan, sanksi pencabutan status badan hukum dijatuhkan setelah adanya

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai

pembubaran Ormas berbadan hukum. Konsekuensi terhadap pencabutan badan

hukum tersebut juga dirumuskan secara jelas kedalam pasal tambahan

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang yakni Pasal 80A, apabila pencabutan

badan hukum dilakukan maka sekaligus menyatakan ormas yang di cabut badan

hukumnya bubar.

2. Pemberian Sanksi yang Diskriminatif

Secara substantif terdapat norma yang mengatur serta menetapkan

sanksi pidana apabila ormas melanggar ketentuan yang ada di dalam aturan

Perppu Ormas. Sanksi yang diterapkan masih menimbulakan perdebatan

sacara akademik dalam artian di dalam Pasal 82A UU Ormas menjelasakan

bahwa yang dapat dikenakan sanksi pidana yang ancamannya minimal 6

(enam) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun ialah setiap orang yang menjadi

anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung

ataupun tidak langsung melanggar ketentuan yaitu melakukan tindakan

kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak

fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi

tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Tidak hanya hal di atas, masih terdapat ancaman yang

62

tergolong tinggi dari UU Ormas tersebut ialah Adanya ketentuan pidana seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun.

3. Pemberian Sanksi yang Cenderung Represif

Sehubungan dengan ditetapkannya UU Ormas, terdapat beberapa Pasal

yang dihapuskan terutama mengenai pemberian sanksi terhadap ormas yang

dianggap melanggar aturan yang telah ditentukan dalam UU Ormas. Dari

peraturan sebelumnya yaitu undang-undang ormas mengatur tentang pemberian

sanksi yang bersifat bertahap seperti peringatan tertulis, penghentian bantuan

dan/atau hibah, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan surat

keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Dalam artian

mekanisme pemberian sanksi tersebut harus di jalankan dari saksi yang paling

ringan yaitu adanya peringatan tertulis, apabila tidak di indahkan maka

diteruskan dengan sanksi penghentian bantuan atau hibah hingga sampai

kepada pencabutan status badan hukum Akan tetapi dalam aturan UU Ormas

penerapan sanksi yang bertahap tersebut tidak lagi digunakan, dan

terdapat beberapa sanksi administratif yang dihapuskan dan diubah yaitu

peringatan tertulis sebelumnya tertulis 3 (tiga) kali, yang masing-masing

peringatan tersebut berjangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sedangkan di dalam

UU Ormas hanya mengatur peringatan tertulis 1 (satu) kali, dengan jangka

waktu maksimal 7 (tujuh) hari, dan penghentian sementara kegiatan dihilangkan,

digantikan menjadi penghentian kegiatan, penghetian bantuan dan/atau hibah.

63

Sehingga sangat mudah bagi pemerintah untuk mencabut status badan hukum

organisasi kemasyarakatan tanpa adanya bentuk sanksi yang berjenjang.

4. Kewenangan yang Sentralistik

Perbedaan terhadap peraturan sebelumnya tentang organisasi

kemasyarakatan yaitu terdapat pada kewenagang pemberian sanksi administratif

yang di dalam undang-ungan ormas melibatakan pemerintah daerah yaitu dalam

lingkup Provinsi, Kabupaten/Kota yang masih dalam kewenangannya. Dengan

penjelasan bahwa organisasi kemasyarkatan yang lingkupnya provinsi di bina

oleh pemerintah provinsi, sedangkan organisasi masyarakat yang lingkupnya

kabupaten/kota di bina oleh Pemerintah Provinsi. Akan tetapi di dalam

UU Ormas ini segala bentuk pemberian sanksi dan penerapannya dilakukan

oleh pemerintah pusat secara langsung dalam hal ini diberikan kewenangan

kepada Menteri Hukum dan HAM. Perubahan terhadap prosedur ini

menunjukkan bahwa Pemerintahan Pusat seolah-olah menegasikan

kewenangannya yang bersifat otonomi dari masing-masing daerah. Produk

hukum yang bersifat sentralistik dan lebih didominasi oleh lembaga negara

terutama pemegang kekuasaan eksekutif merupakan proses pembuatan hukum

yang berkarakter ortodoks.

Beberapa poin diatas didukung oleh pernyataan Zuherdi Selaku Ketua

Umum DPW FPI Bandar Lampung bahwa beliau menyatakan terdapat 2

Dampak akibat adanya Undang-Undang Ormas tersebut :

“Baik terima kasih sebelumnya, dalam hal Undang-Undang Ormas yangdisahkan pemerintah saya dapat memberikan pendapat setidaknya ada 2 dampakyang terjadi bagi Ormas, yang Pertama, Terdapat hukuman pidana bagi anggotadan pengurus ormas yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila dengan

64

sanksi pidana penjara seumur hidup, pidana paling singkat 5 tahun dan palinglama 20 tahun. Pasal ini kan banyak dikritisi oleh beberapa pihak, karenahukuman yang diberikan dianggap terlalu lama dan langsung menyasar padakeseluruhan anggota ormas. Yang kedua menurut kami adalah, Tidak adanyaproses pengadilan bagi ormas yang dibubarkan. Artinya, pembubaran ormas bisadilakukan secara sepihak tanpa melewati mekanisme peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ketentuan yang mengatur soal pengadilanseperti yang tertera dalam Pasal 63 sampai dengan pasal 80 Undang-Undangnomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat dihapus. Peniadaan proseshukum tersebut kan sebenarnya dianggap sewenang-wenang karena secarasepihak memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan HAM untukmencabut kegiatan ormas dan melakukan pembubaran dengan sendirinya”.63

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017, maka secara

langsung pemerintah akan mendapatkan payung hukum yang sangat kuat, untuk

menggunakan Undang-Undang tersebut sebagai kekuasaan penuh pemerintah,

untuk mengontrol ormas-ormas yang berbeda pandangan dengan

pemerintah. Semenjak era reformasi, ormas-ormas oposisi tumbuh seperti

jamur yang tumbuh setelah hujan turun. Maka dari itu dengan berdalih

pemberantasan ormas anti pancasila, pemerintah dapat dengan sewenang-

wenang melumpuhkan ormas-ormas yang bersebrangan dengan pemerintah,

dengan dalih ormas-ormas tersebut tidak sesuai dengan pancasila atau anti

pancasila. Dalam hal ini penulis mewawancarai fungsionaris Muhammadiyah

Drs. Mansur Hidayat selaku wakil ketua DPD Muhammadiyah kota bandar

lampung ormas yang ikut serta menolak UU ormas :

“Dalam hal ini Undang-Undang ormas memberi kekuatan penuh pemerintahdalam membubarkan ormas, dampaknya ormas harus lebih berhati-hati dalammenyampaikan pendapat maupun berserikat apalagi ormas-ormas yang seringmengkritik kebijakan pemerintah tidak bisa leluasa seperti sebelumnya karenahal yang ditakutkan adalah ormas tersebut dinilai bersebrangan denganpemerintah dan lalu ditafsirkan kemudian dibubarkan ini bisa menjadi ancaman

63 Wawancara dengan Zuherdi Selaku Ketua Umum Dpw FPI Kota Bandar lampung padahari 5 Mei 2019, jam 20:26 WIB

65

bagi ormas tersebut. Walaupun ada sebagian ormas yang tidak setuju denganadanya undang-undang ini tapi sudah disahkan menjadi aturan tetap kita harusmengikuti aturan yang sudah ada”.64

Undang-Undang ini dapat dijadikan senjata-senjata ampuh bagi

pemerintah, untuk melumpuhkan ormas-ormas yang menjadi lawan politik

pemerintah. Sehingga undang-Undang ini akan dijadikan alat bagi pemerintah,

untuk membungkam ormas-ormas kritis yang dianggap bersebrangan dengan

pemerintah. Pada era orde baru, cara-cara ini pernah dilakukan untuk

membungkam lawan-lawan politik rezim soeharto. Sehingga Undang-Undang

ini dapat membangkitkan sistem demokrasi terpimpin yang pernah berjaya di era

orde baru dahulu. Sehingga tentunya, merupakan langkah pengebirian

demokrasi yang dilakukan pemerintah, demi kepentingan politik pemerintah,

untuk membungkam ormas-ormas yang selama ini kritis dan bersebrangan

dengan pemerintah.

Indonesia yang kita kenal semenjak era reformasi, tentunya perlahan-

lahan menjadi negara yang demokratis dalam menjalankan setiap peraturan

hukum dan politiknya. Kebebasan berorganisasi dan berserikat adalah bagian

dari demokrasi itu sendiri. Dengan adanya Undang-Undang pembubaran ormas

anti pancasila tersebut. Indonesia akan bertransformasi menjadi negara

kekuasaan, yang mana dalam produk hukum berupa perppu yang disahkan

menjadi Undang-Undang ini, adalah cara pemerintahan pusat untuk mengekang

kebebasan berpendapat dan berorganisasi yang terjadi selama era reformasi

dewasa ini.

64 Wawancara dengan Zuherdi Selaku Ketua Umum Dpw FPI Kota Bandar lampung padahari 5 Mei 2019, jam 22:00 WIB

66

Dengan adanya Undang-Undang yang refresif tersebut, adalah cara halus

dari pemerintah untuk mengekang kebebasan berpendapat dengan produk

hukum berupa Undang-Undang ini. Pemerintahan pusat akan bisa berubah

menjadi pemerintah otoriter, yang bisa membungkan setiap sayap-sayap

organisasi atau ormas yang dianggap berbahaya, bagi keberadaan rezimnya

dengan menggunakan dalih ormas tersebut bertentangan dengan pancasila.

Sebagai contoh, pada era orde baru, rezim soeharto pernah menggunakan cara

ini dengan menyebut kekuatan- kekuatan organisasi masyarakat yang dianggap

bersebrangan dengan pemerintah, adalah bahaya laten. pihak-pihak yang

berseteru dengan pemerintah akan dianggap anti pancasila, anti lambang

negara, serta dianggap berbahaya terhadap keberadaan negara.

Mengakui dan memberikan kebebasan setiap orang untuk

berserikat atau membentuk organisasi adalah salah satu prinsip dari demokrasi

itu sendiri. Setiap orang boleh berkumpul dan membentuk identitas dengan

organisasi yang ia dirikan. Karena melalui organisasi tersebut setiap orang

dapat memperjuangkan hak sekaligus memenuhi kewajibannya. Dalam

kehidupan berdemokrasi dewasa ini di indonesia, banyak ormas-ormas yang

mewakili identitas-identitas tertentu dalam setiap kegiatannya, banyaknya

bermunculan ormas-ormas yang mewakili identitas-identitas tertentu adalah

wujud dari realitas demokrasi itu sendiri. Setiap ormas yang ada, baik mewakili

indentitas maupun kelompok adalah wujud untuk memperjuangan hak yang

tentu saja dibarengi dengan kewajibannya.

67

Sehingga dengan adanya Undang-Undang tersebut tentu saja dapat

berdampak luas terhadap kehidupan berdemokrasi Indonesia, karena kebebasan

berorganisasi dan berserikat adalah salah satu bagian utama dalam sistem

demokrasi. Langkah blunder pemerintah Joko Widodo dengan mengeluarkan

produk hukum yang represif terhadap kehidupan demokrasi masyarakat tersebut,

dapat membuat kemunduran dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang

tengah mengalami perbaikan dewasa ini. Karena dengan adanya Undang-

Undang tersebut, maka akan membuat pemerintah memiliki kekuasaan yang

absolut dan menyeluruh terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi di

indonesia.

B. Sikap DPW FPI Kota Bandar Lampung Terhadap Undang-Undang Ormas

Sikap adalah suatu pikiran, kecenderungan perasaan sesorang maupun

kelompok untuk mengenal aspek-aspek tertentu pada lingkungan yang seringnya

bersifat permanen atau sulit diubah. Perasaan inilah yang akan dijadikan

sebagai dasar orang atau kelompok tersebut untuk berperilaku atau

merespon menggunakan cara tertentu sesuai dengan pilihannya. Indonesia

yang menganut sistem demokrasi dengan berlandaskan pancasila dinilai tidak

siap dalam melaksanakan sistem demokrasi karena masih banyak kebijakan dan

peraturan termasuk Undang-Undang ormas yang dianggap merugikan atau

dianggap adanya suatu kepentingan politik sehingga tidak melahirkan kebjikaan

yang mampu merangkul setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara

faktual, gagasan tentang demokrasi bermula dari negara-negara Barat,

khususnya Inggris, Amerika dan Prancis. Akar ideologi demokrasi Barat adalah

68

Liberalisme, Menurut Ali Mudhafir, Liberalisme merupakan aliran Filsafat yang

mempertahankan kebebasan perseorangan terhadap kekuasaan yang hendak

berlaku secara mutlak. Kebebasan ini mencakup bidang agama,ekonomi dan

politik. Liberalisme kemudian menjadi moralitas tertinggi bagi kemajuan

bersama, yaitu kebebasan individu dalam kehidupan bernegara.

Dinegara kita, prinsip-prinsip demokrasi telah disusun sesuai dengan

nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, meski harus dikatakan baru sebatas

demokrasi prosedural, dalam proses pengambilan keputusan lebih mengedepan

voting ketimbang musyawarah untuk mufakat, yang sejatinya merupakan azas

asli demokrasi Indonesia. Praktek demokrasi ini tanpa dilandasi mental state yang

berakar dari nilai - nilai luhur bangsa merupakan gerakan omong kosong belaka.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, diteken Presiden Joko

Widodo pada 10 Juli 2017. Dalam pertimbangan Undang-Undang tersebut bahwa

pemerintah beranggapan ada kekosongan hukum karena Undang-Undang

berumur 4 tahun tersebut belum mengatur secara komprehensif mengenai

keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam kenyataannya

pengesahan Undang-Undang tersebut banyak yang tidak setuju terutama

dikalangan masyarakat dan Ormas, terutama FPI karena mereka beranggapan hal

ini semakin mempersempit ruang demokrasi dalam hal berserikat dan berkumpul.

Seperti yang disampaikan oleh Irvansyah selaku Sekretaris DPW FPI Kota

Bandar Lampung:

69

“FPI termasuk salah satu ormas islam yang secara tegas tidak setuju denganadanya Undang-Undang tersebut, alasan kami adalah bisa saja kan Pemerintahmenafsirkan sendiri secara sepihak apakah ormas tersebut dianggap bertentangandengan ideologi Pancasila, tanpa melewati proses seperti pembelaan atauklarifikasi ormas di pengadilan. Tentunya itu dianggap menghalangi hakmasyarakat yang ada dalam berkumpul serta ikut serta dalam hidupbermasyarakat. Demikian juga setelah adanya putusan dari DPR mengesahkanundang-undang tersebut FPI kota bandar lampung mengirimkan sejumlahFungsionaris yang ada bersama dengan ormas islam lainnya untuk melakukanaksi dijakarta namun sampai sekarang belum ada tanggapan khusus daripemerintah”.65

Ada beberapa substansi dalam Undang-Undang tersebut yang melahirkan

kontroversial di tengah masyarakat mengenai sanksi pidana dan pembubaran

ormas. Pasal 62 ayat (3) yang memberikan kewenangan penuh kepada Eksekutif

untuk melakukan pencabutan badan hukum Ormas, yang di dalam Pasal 80A

ditegaskan sebagai pembubaran ormas. Ketentuan tersebut sangat subyektif,

sangat pasal karet, dan memberi kewenangan mutlak kepada pemerintah

memberikan tafsir, vonis hukum, serta mencabut dan membubarkan tanpa ada

mekanisme peradilan.

Wewenang pembubaran Ormas yang tersentralistik dalam kekuasaan

eksekutif akan melahirkan negara kekuasaan bukan negara hukum. Padahal

dalam konsep Negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan tidak

bersifat sentralistik. Negara hukum sendiri cirinya adalah adanya pembatasan

kekuasaan Negara (eksekutif). Meskipun ada yang berpendapat Undang-Undang

Ormas tidak menutup mekanisme kontrol melalui lembaga peradilan yaitu

dengan menggugat KTUN (Ketentuan Tata Usaha Negara) tersebut melalui

Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun mekanisme tersebut tidak mencegah

65 Wawancara dengan Irvansyah selaku sekertaris Dpw FPI Kota Bandar lampung pada harirabu 10 Mei 2019 jam 14:44 WIB.

70

pemerintah untuk membubarkan Ormas secara sepihak sampai ada pengajuan

gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara dan putusan hakim tersebut telah

berkekuatan hukum tetap. Karenanya sebelum adanya putusan hakim yang

berkekuatan hukum tetap maka Surat Keputusan Pemerintah tentang pembubaran

Ormas tersebut yang berlaku. Hal ini di sampaikan oleh Ahmad Wardana

selaku wabid jihad DPW FPI Kota Bandar Lampung:

“Menurut hemat saya, dengan disahkannya Undang-Undang Ormas inijangan dijadikan untuk alat bertindak atas nama hukum. Mestinya dalammenangani kasus ormas yang bertentangan dengan pancasila dankonstitusi, lebih baik mengedepankan upaya hukum dalam melakukanpenindakan. Apa yang dilakukan pemerintah sebenarnya adalah hal yang konyol,karena seperti apa yang sudah terjadi sebelumnya yaitu pembubaran HTI yangkatanya ingin mengganti ideologi pancasila dengan khilafah namunpadakenyataannya kasus tersebut redam dan tidak ada tindak lanjut sertapembuktian yang jelas seperti apa yang dituduhkan sebelumnya”.66

secara substansi ada beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2017 yang apabila ditinjau dari UUD 1945 adalah inkonstitutional. Pasal

61 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memungkinkan

pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum ormas tanpa didahului

oleh pemeriksaan di Pengadilan. Peniadaan penegakan hukum secara adil dalam

pembubaran Ormas tentunya akan mengarahkan pemerintah kepada

pemerintahan yang diktator. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD

1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu ciri Negara

hukum adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan

kekuasaan Negara. Sebagaimana disebutkan oleh Julius Stahl, sebuah Negara

dapat disebut dengan Negara hukum harus mencakup empat elemen penting,

66 Wawancara dengan dengan Ahmad Wardana selaku wabid jihad DPW FPI kota Bandarlampung pada 10 Mei 2019 pukul 22:49 WIB

71

Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pembagian Kekuasaan, Pemerintahan

berdasarkan undang-undang, Peradilan Tata Usaha Negara.

Keberadaan jaminan atas perlindungan Hak Asasi Manusia

termasuk Hak untuk berserikat menjadi unsur penting dalam hukum yang

demokratis dan berdasarkan konstitusi. Meskipun demikian pencantuman

jaminan HAM di konstitusi tidaklah cukup, melainkan harus diikuti pula oleh

aturan perundang-undangan yang pro terhadap perlindungan HAM. Ketentuan

Pembubaran Ormas yang dimuat dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2017 merupakan sebuah langkah kemunduran karena dalam pembubaran

Ormas, Undang-Undang tersebut menghilangkan penegakan hukum secara adil,

dan pembagian kekuasaan, dimana eksekutif memonopoli semua mekanisme

dalam pembubaran sebuah Ormas.Sesuai dengan pernyataan sarbini selaku

wakabid hisbah DPW FPI Kota Bandar Lampung :

“FPI kota bandar lampung beserta DPP telah berkoordinasi dengan sejumlahormas lainnya sebelumnya telah mendesak agar DPR menolak pengesahanPerppu Ormas menjadi Undang-Undang. Penolakan Undang- Undang Ormas,selain karena proses pembentukannya bermasalah, substansinya bermasalah danjuga karena DPR hanya memiliki kewenangan menerima atau tidak Perppumenjadi Undang-Undang. mengingat Undang-Undang Ormas ini dapatmenimbulkan kesewenang- wenangan pemerintah sehingga menjadi ancamanserius bagi kehidupan demokrasi dan negara hukum serta mengancam hak asasimanusia. Pemerintah disini menurut saya tidak mampu melihat negara indonesiayang rumit, pemikiran-pemikiran keagamaan yang dibawa ormas islam dianggapmenentang kehidupan bernegara, masak pemikiran tentang khilafah ditakutimestinya pemerintah mengerti apa itu khillafah dan perlu merangkul ormas-ormas islam yang ada agar tidak terjadi keputusan yang sepihak”.67

Pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara mutlak

diperlukan, karena apabila fungsi kekuasaan negara terpusat dan terkonsentrasi di

67 Wawancara dengan Sarbini selaku Wakabid Hisbah Dpw FPI Kota Bandar lampung pada rabu9 Mei 2019 pukul 08:18 WIB

72

tangan satu orang akan menimbulkan kesewenang-wenangan dan

berkecenderungan menindas hak-hak rakyat. Lord Acton, seorang ahli sejarah

inggris, sebagaimana yang dikutip Miriam Budiardjo menyebutkan “Manusia

yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan

itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan absolut akan menyalahgunakan

kekuasaannya secara absolut.

Ormas sebagai instrumen penting yang berperan dalam demokrasi dan

sebagai wujud dari kebebasan berserikat, pembekuan dan pembubarannya harus

tetap diputuskan melalui mekanisme penegakan hukum secara adil (due process

of law) oleh pengadilan yang independen. Proses hukum ini menjadi sangat

penting artinya, karena pembubaran yang dapat dilakukan oleh eksekutif secara

sendiri akan menimbulkan kesewenang-wenangan sebagaimana yang terjadi

dalam pemerintahan Orde Baru maupun Orde Lama. Pemerintah juga

dikhawatirkan akan dapat membekukan dan membubarkan Ormas tanpa disertai

bukti, saksi, dan suatu keputusan yang adil dan berimbang. Hal ini tentunya

bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) yang menyebutkan setiap orang berhak

atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Karenanya

substansi dari Undang-Undang Ormas lebih bersifat sentralistik dan didominasi

oleh lembaga eksekutif yang merupakan proses pembuatan hukum yang

berkarakter represif dan ortodoks. seperti apa yang dikatakan oleh

irvansyah sekretaris DPW FPI Kota Bandar Lampung :

“Apa yang dilakukan pemerintah yaitu menerbitkan perppu kemudianmengesahkannya menjadi Undang-Undang adalah usaha memberanguskebebasan berserikat dan berkumpul sehingga menjadi ancaman serius bagikehidupan demokrasi dan negara hukum. Padahal, kebebasan berserikat,

73

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat adalah hak yang dilindungi olehKonstitusi. Hak atas kebebasan berserikat bukan hanya bagi individu danmasyarakat, melainkan juga menjadi komponen politik penting dari berjalanbaiknya demokrasi di sebuah negara. Dan bahkan, kebebasan ini disebutkansebagai jantung dari demokrasi. Kebebasan ini sangat terkait erat dengankebebasan dan hak asasi lainnya, seperti kebebasan berpendapat danberekspresi, berkumpul, berpikir, berkeyakinan, dan beragama”.68

Adanya mekanisme kontrol melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha

Negara tidak mencegah pemerintah untuk membubarkan Ormas secara sepihak

sampai ada pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara dan putusan

hakim tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Karenanya sebelum adanya

putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap maka Surat Keputusan Pemerintah

tentang pembubaran Ormas tersebut yang berlaku. Konsekuensi hukumnya

adalah semua kegiatan dan atribut Ormas tersebut dilarang sampai adanya

putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diperkirakan proses

tersebut akan memakan waktu lama karena pihak yang kalah akan menggunakan

instrumen banding, sampai dengan kasasi. Penulis memperkirakan proses

adjudikasi tersebut dapat memakan waktu selama 1-2 tahun. Inilah yang

akan menimbulkan kerugian konstitutional bagi warga negara Indonesia

yang berkumpul dalam Ormas tersebut karena tidak dapat menggunakan haknya

sampai waktu tersebut. Dalam hal ini Penulis juga mewawancarai Ormas yang

ikut menolak UU ormas yaitu Muhammadiyah berikut wawancara dengan Drs.

Syarief Fatah selaku sekretaris DPD Muhammadiyah kota bandar lampung :

“Kami dalam hal Perppu Ormas juga ikut menolak setelah adanya usulan tersebutakan disahkan menjadi undang-undang kami telah berkoordinasi dengan PWMuhammadiyah lampung untuk mewakili aksi dijakarta karena alasan

68 Wawancara Dengan Irvansyah Selaku Sekertaris Dpw Kota Bandar Lampung Pada 18 Mei2019 Pukul 22:07 WIB

74

menyesalkan atas keputusan pemerintah mengesahkan Perppu menjadi Undang-Undang Ormas karena dalam hal ini sangat berbeda dengan Undang-UndangNomor 17 Tahun 2013 karena menghilangkan proses peradilan dalam prosesperadilan dalam hal ini ormas yang dinyatakan melanggar tidak bisa membeladiri. Dengan adanya aturan seperti ini kami menilai salah satu jalan pemerintahmengekang demokrasi di indonesia, padahal indonesia sendiri telah memberikanhak kebebasan berkumpul dan berpendapat”.69

Hal ini juga diperkuat dalam konsiderasi putusan MK 6-13-

20/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa tindakan perampasan atau

pembatasan terhadap kebebasan sipil dalam bentuk pelarangan, yang dilakukan

secara absolut oleh pemerintah, tanpa melalui proses peradilan, adalah tindakan

negara kekuasaan, bukan negara hukum seperti Indonesia sebagaimana yang

ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah

negara hukum. Dikatakan MK pula, tindakan pelarangan atau pembatasan

terhadap suatu kebebasan sipil, terutama tanpa melalui proses peradilan,

merupakan suatu eksekusi tanpa peradilan yang sangat ditentang dalam suatu

negara hukum yang menghendaki penegakan hukum secara adil.

Hak asasi manusia juga menjadi kajian yang tidak dapat ditinggalkan

dalam prinsip hukum Islam. Perkembangan hak asasi manusia, khususnya

pada hak berkumpul dan berserikat menjadi salah satu pembahasan dalam

hukum Islam. Tidak ada ketentuan syariat yang hukum islam yang melarang

hak atas keikutsertaan dalam perkumpulan damai untuk tujuan benar yang

dipilihnya sendiri selama ia bukan merupakan hasutan untuk menyerang atau

melakukan huru-hara publik sebagaimana ditekankan oleh ketentuan Pasal 21

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Prinsip yang sama

69 Wawancara Dengan Drs. Syarief Fatah selaku sekretaris DPD Muhammadiyah kota bandarlampung Pada 16 Agustus 2019 Pukul 22:07 WIB

75

berlaku pula pada hak atas kebebasan berserikat yang dikemukakan oleh Pasal

22 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Hak untuk berkumpul secara damai diakui oleh hukum Islam

berdasarkan ketentuan Al-Qur‟an yang menyuruh pada kerjasama untuk

mencapai kebajikan dan ketakwaan dan tidak untuk mencapai kebejatan dan

permusuhan. Berserikat merupakan bentuk yang lebih kongkrit dari sekedar

berkumpul, oleh sebab itu hak-hak ini memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Karena jaminan terhadap hak atas berkumpul dan berserikat itulah islam juga

memberikan jalan di dalam pelaksanaannya yang mana segala sesuatunya tidak

boleh bertentangan dengan syari’at (Al-quran, Al-hadist). Segala bentuk

pelanggaran dalam Islam baik yang terkait dengan hak-hak sipil dan politik,

ataupun mengenai hak ekonomi, sosial, budaya haruslah dikembalikan pada

syari’at tersebut, seperti firman Allah :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dantaatilah Rasulnya dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamuberlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah danrasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. (Q.S.Annisa: 59).

76

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurutapa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkankamu dari sebagian kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allahkepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, makaketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibahkepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnyakebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. Al-maidah: 49)

Pemimpin atau kepala negara tidak boleh bertindak sendiri, sebab dalam

memahamkan hukum, belum tentu pendapatnya benar wajiblah syura memanggil

ahlul hilli wal aqdi, lalu menimbang diantara mafsadah (yang merusak), dan

maslahat (yang berfaedah). Oleh sebab itu pemerintah yang diktator ialah yang

memerintah dengan kemauan sendiri dan tidak terbuka kepada islam.

Pemerintahan dalam hal ini ialah Presiden ialah wakil dari orang banyak, dan

bukan merupakan wakil Tuhan di muka bumi, hakimlah yang memelihara

keadilan Allah di muka bumi dan hal itu wajib ditaati oleh rakyat dan turut

mendirikan syari‟at. Penjelasan tersebut memberikan keterkaitan antara lembaga-

lembaga yang terdapat di Indonesia yang secara garis besar ialah lembaga

eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dalam proses pembatasan ataupun pencabutan

dari hak asasi manusia dalam islam. Lembaga eksekutif bukanlah yang

menentukan kesalahan (mengadili) suatu perkara di dalam islam.

77

Pejabat negara diberi tugas untuk melaksanakan penerapan peraturan,

sedangkan ketika terjadi pelanggaran hukum terapan yang mengakibatkan

terjadinya disfungsi hukum, maka hal ini menjadi tugas hakim dalam

menegakkan hukum dan keadilan melalui proses litigasi. Kekuasaan Negara

dalam mencampuri tindakan-tindakan tiap individu tidak sepenuhnya dibuang

dalam hak asasi manusia, tapi semata-mata dibatasi pada kemestian hukum.

Keharusan pengendalian otoritas politik melalui hukum diakui, tapi pembatasan

apapun yang dikenakan pada setiap kebebasan dan kemerdekaan individu mesti

bisa dijustifikasi sesuai dengan hukum dan tidak bisa bersifat semena-mena.

Maka itu, prinsip justiikasi (justiicatory principle) yang menetapkan pembatasan

pada hak- hak asasi individu itu mesti bisa secara jelas ditentukan dan

dibenarkan melalui hukum supaya tidak melanggar kebebasan individu,

kemerdekaan dan hak asasi manusia yang fundamental. Ibnu Rusyd dalam

kitabnya yang berjudul Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid pada

bagian Aqdiyah (mengadili atau menyelesaikan persengketaan) terdapat

penjelasan yang berjudul Keputusan Selain dari Hakim yang terdapat 3 (tiga)

pendapat para ahli fiqih fuqaha ialah menurut Maliki, perselisihan pendapat

antara para pihak yang berperkara dan diputuskan oleh orang yang menjabat

bukan sebagai hakim itu boleh, selama mendapat persetujuan dari para pihak

yang berperkara, pendapat yang Syafi’i tidak memperbolehkan keputusan selain

dari hakim dalam perkara mengadili; pendapat yang terakhir menurut Abu

Hanifah, memutuskan perkara dalam mengadili selain dari hakim itu boleh,

apabila keputusannya sesuai dengan keputusan Hakim Negeri itu.

78

Penjelasan di atas menunjukkan tidak adanya legitimasi untuk mengadili

dan memutus sebuah perkara oleh lembaga ataupun perseorangan yang

kepadanya tidak melekat kewenangan sebagai hakim. Menyatakan seorang atau

sebuah organisasi bersalah dalam islam sesungguhnya telah diberikan kepada

lembaga kehakiman (yudikatif) dan hal tersebut sejalan dengan Pasal 19 (e)

Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam tentang Hak Asasi Manusia dalam

Islam menetapkan bahwa: Tertuduh adalah tak bersalah sampai terbukti

bersalah dalam pengadilan yang adil di mana dia menerima semua jaminan

pembelaan.

Nilai yang menjadi titik tekan yaitu adanya kesaksian serta kesempatan

baik dari yang menuduh maupun yang tertuduh berkaitan dengan pembuktian,

dan menyampaikan segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan perkara.

Pembatasan terhadap hak menurut islam juga mengajarkan agar segala sesuatu

harus melalui mekanisme yang benar, transparan, dan obyektif agar

memandang suatu perkara dalam keadaan yang utuh.

79

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya Undang- Undang ormas menurut

DPW FPI Kota Bandar Lampung dapat disimpulkan menjadi tiga yaitu yang

pertama, dapat mengekang kebebasan berserikat dan kebebasan beorganisasi

karena semakin ketatnya sistem hukum yang ada. Kedua, semakin

memburuknya hubungan antara ormas dan pemerintah karena tidak adanya

sistem hukum yang berpihak kepada ormas malah justru semakin mengancam

pembubaran suatu ormas. Ketiga, Pemerintah dapat sewaktu waktu

membubarkan ormas yang bersebrangan dengan pemerintah dengan alasan anti

pancasila dan lain sebagainya tanpa proses peradilan dan pemberian hak

pembelaan terhadap ormas. secara prinsip pembatasan terhadap hak-hak tertentu

dapat dilakukan oleh Negara.

2. Sikap DPW FPI Kota Bandar Lampung secara tegas menolak Undang-Undang

tersebut karena dapat digunakan sewenang- wenang oleh pemerintah guna

membubarkan ormas yang tidak sejalan dengan pemerintah dan banyaknya

pasal-pasal yang semakin mempersempit ruang gerak organisasi masyarakat

untuk kehidupan berdemokrasi

80

B. Saran

1. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, untuk

melakukan penelitian secara objektif dan mendalam mengenai Undang-Undang

ormas.

2. Pemerintah harus lebih teliti dan berhati-hati dalam membuat suatu peraturan,

terutama mengenai mekanisme pembatasan atau bahkan pencabutan atas hak-

hak tertentu diantaranya :

a) Pemerintah tidak boleh memonopoli hak-hak Ormas adalah pemberian

negara dan dapat diambil atau dikesampingkan secara semena-mena.

b) Harmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan harus

diperhatikan agar tidak terjadi pertentangan peraturan.

c) Pengakuan dan perlindungan atas Organisasi masyarakat harus benar-

benar dijalankan baik dalam bentuk peraturan tertulis (perundang-

undangan).

d) Proses revisi seharusnya pemerintah menerapkan kembali norma hukum

berupa sanksi yang mengatur tentang pencabutan status badan

hukum yang melanggar aturan dalam Undang-Undang Ormas wajib

melalui proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Al-qur’an Terjemahan, 2012, Bandung : Diponegoro, 2012

Alim, Muhamad, 2001, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam KonstitusiMadinah dan UUD 1945, Yogyakarta: UII Press

Asshiddiqie, Jimly, 2010, Pengantar ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada

Farida, Maria, 1998, Ilmu Perundang Undangan Dasar-Dasar danPembentukannya, Yogyakarta: Kanisius

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kartono, Kartini, 1996, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung: MandarMaju

Ladongkawe, Ridaya, 2010, Mengatur Masyarakat Sipil: Pengaturan OrganisasiMasyarakat Sipil di Indonesia, Depok: Piramedia

Manan, Bagir, 1992, Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta: GrafindoPersada

Moh. Mahfud MD, 1998, Politik Hukum di Indonesia, Cetakan Pertama, LP3ES,Jakarta: Penerbit Erlangga

Pedoman Penulisan Skripsi UIN RADEN INTAN LAMPUNG 2017/2018

Rosadi, Andi, 2008, Hitam Putih FPI, Jakarta: Nun Publisher

Raharjo, Saptijo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa

Rizieq, Al-Habib Muhammad, 2013, Dialog Fpi: Amar ma’ruf nahi mungkar,Jakarta:Pustaka Ibnu Sidah

Soemarwoto, Otto, 1993, Dampak Pembangunan di Indonesia, Jakarta: GrafindoPersada

Suryabrata, Sumadi, 2004, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sujana, Nana, 1987, Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Semarang:Sinar Baru

Sutopo, H.B, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta: Sebelas MaretUniversity Press

Usman Husain, Purnomo stiadi, Amar, 2010 metodologi peneitian sosial,Jakarta: Bumi Aksara

Wilson, Ian Douglas, 2002, Ormas dan Kuasa Jalanan Pasca Orde Baru,Bandung: Angkasa

Winayanti, Kania Nia, 2014, Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran ORMAS,Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Jurnal :

A.Zaeny, Khilafah Islamiyah Dan Profil Kepemimpinan Pada LembagaKeagamaan di Indonesia, Jurnal tapis, Vol.11 No.2, Juli-Desember 2015

Ayu Mia Maulidia, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berserikat,Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”,Jurnal Fakultas Hukum Unila,Vol.11.No.3.September 2010

Ellya Rosana, Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Tapis, Vol.12No.1 Januari- Juni 2016

Sumber Hukum :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentangOrganisasi Kemasyarakatan, pasal 60

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentangOrganisasi Kemasyarakatan, Pasal 59

Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013, Tentang Organisasi masyarakat

Wawancara :.

Zainal Arifin, wawancara dengan penulis, 16 Agustus 2019

Sholeh, wawancara dengan penulis, 16 Agustus 2019

H. Fauzi Basri, wawancara dengan penulis, 22 Agustus 2019

Zaid Fadillah, wawancara dengan penulis, 22 Agustus 2019

KH. Hamdan Ma’mun, wawancara dengan penulis, 18 Agustus 2019

Zuherdi, wawancara dengan penulis, 1 Mei 2019

Irvansyah, wawancara dengan penulis, 10 Mei 2019

Ahmad Wardana, wawancara dengan penulis, pada 10 Mei 2019

Sarbini, wawancara dengan penulis, 9 Mei 2019

Irvansyah, wawancara dengan penulis, 18 Mei 2019

Drs. Syarief Fatah, wawancara dengan penulis,16 Agustus 2019

Sumber Online :

Website Alungsyah (On-line), Tersedia di: “Ahli Hukum Tata Negara: PerppuOrmas Ancam Kebebasan Berserikat”, http://sidinconstitution.co.id/ahli-hukum-tata- negara-perppuormas-ancam kebebasan-berserikat/ 10Oktober 2017

DAMPAK UNDANG-UNDANG ORMAS TERHADAP KEBEBASAN …repository.radenintan.ac.id/7726/1/SKRIPSI.pdf · DAMPAK UNDANG-UNDANG ORMAS TERHADAP KEBEBASAN ORGANISASI BAGI ORMAS ISLAM DI PROVINSI

Documents