DAMPAK PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) LABUAN TERHADAP LINGKUNGAN SOSIAL MASYARAKAT NELAYAN DI DESA TELUK KECAMATAN LABUAN KABUPATEN PANDEGLANG -BANTEN SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Admintrasi Negara Oleh: Risda Yanti Sinaga NIM 6661111326 ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG 2016
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DAMPAK PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN
PANTAI (PPP) LABUAN TERHADAP LINGKUNGAN
SOSIAL MASYARAKAT NELAYAN
DI DESA TELUK KECAMATAN LABUAN
KABUPATEN PANDEGLANG -BANTEN
SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Admintrasi Negara
Oleh:
Risda Yanti Sinaga
NIM 6661111326
ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG
2016
ABSTRAK
Risdayanti Sinaga. NIM. 6661111326. Skripsi. Dampak Pembangunan
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Terhadap Lingkungan Sosial
Masyarakat Nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten
Pandeglang - Banten . Pembimbing I: Gandung Ismanto., S.Sos., M.Si dan
Pembimbing II: Anis Fuad., S.Sos., M.Si.
Keberadaan PPP di Desa Teluk Kecamatan Labuan mengakibatkan terjadinya
dampak terhadap lingkungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui dampak pembangunan Pembangunan Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP) pada lingkungan sosial masyarakat di Desa Teluk
Kecamatan Labuan-Banten. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif
dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukan bahwa pembangunan PPP Labuan berdampak kepada kehidupan
sosial dan ekonomi masyarakat Desa Teluk dan sekitarnya, dari dampak sosial
PPP dalam hal pendidikan masyarakat sekitar mengalami peningkatan dan
memiliki pola perpindahan penduduk yang tetap serta akibat dari pengerukan
yang terlalu dalam berdampak pada hilangnya terumbu karang dan biota laut
menjadi rusak. Selain itu terdapat dampak ekonomi seperti pendapatan nelayan
meningkat namun karena alat tangkap dan musim yang ada, dengan adanya
pelabuhan BPPP tidak mengubah pola hubungan antara pengusaha ikan dengan
nelayan sehingga hasil tangkapan tidak terdampak langsung kepada nelayan dan
nelayan belum memiliki potensi besar untuk sejahtera namun disisi lain terdapat
keuntungan bagi masyarakat yaitu memberikan lapangan pekerjaan bagi
masyarakat lokal ada yang berdagang sembako, menjual es, adanya SPBN serta
pelayanan izin kapal lebih mudah.
Kata Kunci: Dampak, Pembangunan, PPP, Lingkungan Sosial
ABSTRACT
RisdayantiSinaga. SRN. 6661111326. A PAPER.The Impact of PPP Labuanto
the social environment of the people in Teluk Village, Labuan-Banten. 1st
Supervisor GandungIsmanto., S.Sos., M.Si And 2nd
Supervisor Anis Fuad.,
S.Sos., M.Si
The existence of the PPP caused the social and economic environment impacts to
the surrounding community. The purpose of this study is to determine the
construction of PPP on the social environment of the people in Teluk village. In
this research, the researcher applied qualitative descriptive approach, at which it
is conducted based on the following process as data collection techniques:
interview, observation, and documentation study. The result of the research
showed that the construction of PPP have impacted social and economic life of
people in Teluk village, from this social impact of PPP Labuan public education
the people around increased and has persistent pattern of population movement
and a result of the dredging that are too deep impacted on the loss of coral reefs
and marine life become damaged. Besides, there are economic impacts such as
the increase of the income level of fishermen but because due to fishing gear and
exiting season, with the port BPPP does not change the pattern of relations
between employers fish with fishermen so the catch is not impacted directly to
fishermen and the fishermen do not have great potential to prosper but on the
other hand there are benefits for the society by provide jobs for the local
community there are trade groceries, there are sell the ice, there are SPBN and
the service of the vessel permit easier.
Keywords: Impact, Development, PPP, Social Environment
Karena masa depan
sungguh ada, dan
harapanmu tidak akan
hilang (Amsal 23:18)
Pendidikan merupakan
perlengkapan paling baik
untuk hari tua.
Berbuatlah sesuai
perkataan bukan berkata
sesuai perbuatan (RYS)
Ku Persembahkan Skripsi ini kepada Orang-
orang tersayangku, Mama, Papa, Adikku
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat
Rahmat dan Karunia-Nya telah memberikan peneliti kesehatan jasmani dan rohani
sehingga peneliti akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Dampak
Pembangunan Pelanuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Terhadap
Lingkungan Sosial Masyarakat Nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan
Kabupaten Pandeglang-Banten“.
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan
gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Peneliti menyadari
bahwa sejak awal selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan,
dorongan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini
penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:
1. Prof. Sholeh Hidayat, M.Pd Rektor UNTIRTA beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP
UNTIRTA, Bapak Iman Mukhroman, S.Ikom., M.IKom., Wakil Dekan
Bidang Keuangan FISIP UNTIRTA, Bapak Kandung Sapto Nugroho,
S.Sos., M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FISIP UNTIRTA.
4. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
ii
5. Bapak Riswanda, M.A., P.hd., Sekertaris Jurusan Program Studi Ilmu
Administrasi Negara UNTIRTA.
6. Bapak Gandung Ismanto, S.Sos., M.M., Dosen Pembimbing Skripsi I yang
telah banyak membantu dan memberikan saran kepada peneliti dengan
semangat, selalu mengingatkan peneliti untuk segara mengerjakan
penelitian ini agar segera lulus dan memberikan arahan dan bimbingan
kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Anis Fuad, S.Sos., M.Si., Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah
banyak membantu dan memberikan saran kepada peneliti dengan
semangat, selalu mengingatkan peneliti untuk segara mengerjakan
penelitian ini agar segera lulus dan memberikan arahan dan bimbingan
kepada peneliti sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh Staf BPPP yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas bimbingan
dan kerjasamanya dalam pengambilan data serta pengarahan sehingga
skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Masyarakat Desa Teluk dan sekitanya yang banyak memberikan informasi
dan selalu menerima dengan baik apabila dimintai waktu untuk
wawancara.
10. Papa tersayang D.Sinaga S.Pd. dan Mama tersayang Dra. S.Sitakar yang
tidak pernah lelah mendoakan dan memberikan dukungan serta motivasi
kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Senantiasa memberikan
kasih sayang yang tidak pernah habisnya kepada putri sulungnya sehingga
iii
menjadi semangat dan pedoman bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi
ini.
11. Krisandi Sebastian S.E yang tidak pernah lelah mengajak peneliti untuk
berdebat agar segera menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan
dukungan dibalik ketusnya dengan ketulusan dan kasih sayangnya.
12. Adikku tersayang Bramesa Sinaga yang senantiasa mendoakan dan
memberikan dukungan agar peneliti tidak menyerah dengan kesulitan yang
dihadapi serta tidak pernah lelah bertanya kapan kakaknya wisuda.
13. Bou – bouku tersayang yang tidak pernah lelah bertanya dan selalu
memberikan dukungan dan motivasi agar peneliti segera menyelesaikan
skripsi.
14. Sahabat Madagascar Agnes Christine dan Fernando Andreas yang selalu
mendoakan dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam
penyelesaian skripsi ini.
15. Fauziah Nur Utami sahabat sekampung, seperantauan dan merangkap satu
kosan yang menjadi tempat pengaduan peneliti selama di perkuliahan dan
tidak pernah lelah memberikan motivasi kepada peneliti
16. Sahabat-sahabat terkasih Resti Kurniawan, Fazriah Agista, Zahra, Lilla,
Nita,Fahrian, Toni, Evelyn, Inge, Veny, Melinda, Aziya, Fani, Revi, Vero,
Cipong, teman-teman kelas C Adminstrasi Negara 2011, terimakasih telah
menemani dalam susah, senang, sedih, galau dan mau berproses bersama
sampai akhirnya skripsi ini selesai. Semoga kita masih dipertemukan
dilain kesempatan dan dengan membawa kesuksesannya masing-masing.
iv
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak
membantu peneliti dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
Demikian skripsi ini dibuat, semoga bermanfaat guna pembaca dan
permohonan maaf peneliti utarakan jika dalam pembuatan skripsi ini terdapat
beberapa kesalahan yang tidak terhitung. Terimakasih.
Serang, Februari 2016
Peneliti
Risdayanti Sinaga
v
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK
ABSTRACT
PERSYARATAN ORISINALITAS
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR ............................................................................................ i
DAFTAR ISI ........................................................................................................... v
DAFTAR TABEL................................................................................................... x
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xi
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................................ 1
1.2 Identifikasi Masalah ............................................................................ 10
1.3 Pembatasan Masalah ........................................................................... 11
1.4 Rumusan Masalah ............................................................................... 11
1.5 Tujuan Penelitian................................................................................. 11
1.6 Manfaat Penelitian............................................................................... 12
1.7 Sistematika Penulisan ......................................................................... 13
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI
DASAR PENELITIAN
2.1 Deskripsi Teori ................................................................................... 15
vi
2.1.1 Pengertian Pembangunan ........................................................ 15
2.1.2 Indikator Pegukuran Keberhasilan Pembangunan ............... 19
2.1.2.1 Dampak Pembangunan.............................................. 24
2.1.2.2 Penanggulangan Dampak ......................................... 24
2.1.3 Pengertian Pelabuhan ............................................................ 25
2.1.4 Pengertian Lingkungan Hidup ..................................................... 29
2.1.5 Fungsi Lingkungan Hidup ....................................................... 30
2.1.6 Aspek Sosial Dalam Kajian Dampak Lingkungan ................ 30
2.1.7 Konsep Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(AMDAL)31
2.1.8 Prinsip Analisis Dampak .......................................................... 37
2.1.9 Isu – isu Strategis Dalam Analisis Dampak .......................... 38
2.1.10 Identifikasi Dampak Lingkungan Pembangunan Pelabuhan 39
2.1.11 Pelapisan Sosial ......................................................................... 41
2.1.12 Lingkungan Sosial .................................................................... 42
2.1.13 Komponen Pokok-Pokok Lingkungan Sosial ........................ 43
2.1.14 Indikator Kualitas Lingkungan Sosial .................................. 46
2.1.15 Pengertian Peran................................................................... 47
2.1.15.1 Konsep Partisipasi .................................................. 48
2.1.16 Lingkungan Ekonomi ........................................................... 51
2.1.16.1 Indikator Kesejahteraan Rakyat ........................... 51
2.1.17 Teori Modal Sosial ................................................................ 52
2.1.17.1 Parameter Modal Sosial ....................................... 53
2.1.18 Pelapisan Sosial .................................................................... 54
vii
2.2 Penelitian Terdahulu ................................................................................ 56
2.3 Kerangka Berfikir ................................................................................... 58
2.4 Asumsi Dasar ............................................................................................ 61
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metoden Penelitian .................................................... 62
3.2 Fokus Penelitian .......................................................................................... 64
3.3 Lokasi Penelitian ........................................................................................ 65
3.4 Fenomena yang Diamati ...................................................................... 65
3.4.1 Definisi Konsep ........................................................................... 65
3.4.2 Definisi Operasional .................................................................... 66
3.5 Instrunen Penelitian................................................................................... 67
3.6 Informan Penelitian ............................................................................. 68
3.7 teknik Pengolahan Data dan Analisis Data ......................................... 70
3.7.1 Teknik Pengolahan Data .............................................................. 70
3.7.2 Analisis Data ................................................................................ 79
3.8 Jadwal Penelitian ................................................................................. 84
BAB VI HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .................................................................. 85
4.1.1 Gambaran Umum Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan .. 85
4.2 Deskripsi Data ...................................................................................... 95
4.2.1 Data Informan Penelitian ........................................................... 96
4.2.2 Analisis Data Penelitian ............................................................ 98
4.2.2.1 Pendapatan Perkapita ................................................... 101
viii
4.2.2.2 Struktur Ekonomi ......................................................... 104
4.2.2.3 Urbanisasi .................................................................... 109
4.2.2.4 Angka Tabungan ......................................................... 112
4.2.2.5 Indeks Kualitas Hidup ................................................. 115
4.2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia .................................... 118
4.2.2.7 Lingkungan Sosial ....................................................... 121
4.2.2.7.1 Prinsip Partisipatif ......................................... 121
4.2.2.7.2 Lingkungan Ekonomi.................................... 124
4.2.2.7.2.1 Indikator Kesejahteraan Rakyat 128
4.2.2.7.3 Teori Modal Sosial ........................................ 138
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian ............................................................. 141
4.3.1 Pendapatan Perkapita ............................................................... 142
4.3.2 Struktur Ekonomi ..................................................................... 145
4.3.3 Urbanisasi ................................................................................. 148
4.3.4 Angka Tabungan ...................................................................... 152
4.3.5 Indeks Kualitas Hidup .............................................................. 153
4.3.6 Indeks Pembangunan Manusia ................................................. 156
4.3.7 Lingkungan Sosial .................................................................... 158
4.3.7.1 Prinsip Partisipatif........................................................ 158
4.3.7.2 Lingkungan Ekonomi .................................................. 160
4.3.7.2.1 Indikator Kesejahteraan Rakyat .................... 162
4.3.7.3 Teori Modal Sosial....................................................... 169
ix
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan .......................................................................................... 176
5.2 Saran .................................................................................................... 177
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP
x
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Jenis-Jenis Pelabuhan di Provinsi Banten ................................................ 4
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian..................................................................... 69
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara ............................................................................. 74
Tabel 3.3 Jadwa lPenelitian.................................................................................... 83
Tabel 4.1 Mata Pencaharian Pendudu di DesaTeluk ............................................. 86
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Desa Teluk .......................... 87
Tabel 4.3 Data Spesifikasi Fungsi dan Peran Informan Penelitian ........................ 97
Tabel 4.4 Data Produksi TPI Desa Teluk Kecamatan Labuan ........................... 103
Tabel 4.5 Rician Biaya Perbekalan Nelayan ........................................................ 144
Tabel 4.6 Data Warga yang sudah di Relokasi .................................................... 151
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .................................. 155
Tabel 4.8 Matriks Hasil Penelitian ....................................................................... 171
xi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir ................................................................... 60
Gambar 3.1 SiklusTeknikAnalisis Data Menurut Miles dan Huberman ............... 82
Gambar 4.1 Proses Pelelangan Ikan ..................................................................... 147
Gambar 4.2 Rumah Pintar Anak Nelayan ............................................................ 155
Gambar 4.3 Muara Sungai ................................................................................... 161
Gambar 4.4 Kantor BPPP Labuan ....................................................................... 165
Gambar 4.5 Ikan Asin yang Dijemur Masyarakat ............................................... 166
Gambar 4.6 Pangkalan TNI Pos Pengamat Labuan ............................................. 167
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai
sesuatu untuk dilaksanaan. Dengan perkataan lain, jika dalam rangka kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya
seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar hanya
terjadi secara sporadis atau insidental, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan
sebagai pembangunan. Pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti
jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek.Pelabuhan adalah sebuah
fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan
memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan
biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan
membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. Crane dan gudang berpendingin
juga disediakan oleh pihak pengelola maupun pihak swasta yang berkepentingan.
Sering pula disekitarnya dibangun fasilitas penunjang seperti pengalengan dan
pemrosesan barang. Peraturan Pemerintah RI No.69 Tahun 2001 mengatur tentang
pelabuhan dan fungsi serta penyelengaraannya. Dalam kesehariannya, pelabuhan
juga mempunyai hubungan erat dengan warga sekitar yang mendiami kawasan
pelabuhan. Pelabuhan juga dapat di definisikan sebagai daerah perairan yang
terlindung dari gelombang laut dan di lengkapi dengan fasilitas terminal meliputi
:dermaga, tempat di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar mua
2
barang. Crane, untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang.Gudang laut
(transito), tempat untuk menyimpan muatan dari kapal atau yang akan di pindah
ke kapal.
Pembangunan pelabuhan bertujuan untuk meningkatkan produktifitas serta
meningkatkan nilai tambah usaha perikanan tangkap guna penyediaan dan
kecukupan ketahanan pangan khususnya yang berasal dari protein hewani.
Meningkatkan pemberdayaan nelayan terutama nelayan skala kecil, masyarakat
pesisir serta pelaku usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha perikanan
tangkap. Penyediaan dan penerapan lapangan kerja baik secara langsung maupun
tidak langsung dengan kegiatan perikanan tangkap. Mempercepat pertumbuhan
ekonomi disekitar pelabuhan perikanan dan daerah setempat serta meningkatkan
efek domino terhadap pertumbuhan dan pengembangan ekonomi sektor lainnya.
Meningkatkan retribusi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Devisa Negara dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya.
Berdasarkan Per. 08/MEN?2012 pada pasal 3 tertulis bahwa pelabuhan
perikanan itu sendiri adalah pelabuhan yang secara khusus menampung kegiatan
masyarakat perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun aspek
pemasarannya. Berbeda dengan pelabuhan niaga pada umunya, pelabuhan
perikanan memiliki ciri – ciri khusus yaitu bahwa selain memiliki fasilitas pokok
dan fasilitas fungsional yang umum seperti dermaga, breakwater, alur pelayaran
dan gedung – gedung perkantoran hars dilengkapi dengan fasilitas – fasilitas yang
mutlak dibutuhkan bagi kelancaran aktivitas usaha perikanan. Pelabuhan
perikanan mempunyai fungsi ganda, yakni selain memberikan perlindungan bagi
3
kapal – kapal yang berangkat maupun mendaratkan serta berlabuh, membongkar
hasil tangkapan, pengolahan dan pemasaran, juga sebagai tempat peristirahatan
nelayan. Pelabuhan perikanan terdiri atas daratan perairan disekitarnya dengan
batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem
bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar,
berlabuh, dan/ atau bongkar muat ikan yang dilengkapi fasilitas keselamatan
pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
Provinsi Banten memiliki dua kawasan Pelabuhan yaitu Pelabuhan di
perairan Selat Sunda dan di perairan Teluk Banten dengan jumlah
Pelabuhan/dermaga 38 buah. Pada kawasan perairan Selat Sunda terdapat 20
Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Khusus milik Pemerintah/BUMN dan swasta,
termasuk di antaranya Pelabuhan Umum Ciwandan (PT. Pelindo II) dan
Pelabuhan Nasional Merak (PT. ASDP). Peruntukan Teluk Banten dalam
Rencana Umum Tata Ruang Nasional untuk pengembangan kawasan Pelabuhan
dan industri, yang saat ini terdapat 2 (dua) Pelabuhan umum yaitu Kawasan
Pelabuhan Bojonegara sebagai Pelabuhan Internasional dalam satu sistem dengan
Tanjung Priok (DKI Jakarta) dan Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara
Karangantu serta 15 Pelabuhan Khusus yang tersebar di wilayah Kecamatan
Bojonegara. Bahkan sedang dikembangkan pula untuk pengembangan Pelabuhan
Internasional Peti Kemas yang mampu melayani Kapal Generasi 4 dan 5.
4
Tabel 1.1
Jenis – Jenis Pelabuhan di Provinsi Banten
JENIS PELABUHAN KETERANGAN
A. Pelabuhan Umum
1. Pelabuhan Nasional Merak 4 Dermaga Ro-ro
1 Dermaga Kapal Cepat
1 Dermaga Ro-ro, dijadwalkan beroperasi awal
september 2009
2. Pelabuhan Ciwandan (dikelola
oleh PT Pelindo II) Cabang
Banten
General Cargo, Bulk Cargo
3. Pelabuhan Regional Anyer General Cargo
4. Pelabuhan Internasional
Bojonegara
Satu sistem dengan Tanjung Priok (DKI
Jakarta)
5. Pelabuhan Regional Labuan General Cargo
B. Pelabuhan Khusus
40 Pelabuhan Dermaga untuk kepentingan sendiri
4 Tidak Beroperasi
C. Pelabuhan Perikanan
1. Pelabuhan Perikanan Pantai
Karangantu
Dijadwalkan Oktober 2009 Ditingkatkan
Menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara
2. Pelabuhan Perikanan Pantai
Labuan
Proses Pembentukan UPTD
3. Pangkalan Pendaratan Ikan
a. Citulis Persiapan Menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai
b. Kronjo Persiapan Menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai
c. Binuangeun Persiapan Menjadi Pelabuhan Perikanan
Samudera
d. Bayah Persiapan Menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai
Sumber: RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030
5
PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Labuan, Banten merupakan salah satu
pelabuhan perikanan di Indonesia yang cukup berkembang. PPP Labuan terletak
di Desa Teluk, Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, Banten.PPP Labuan
ini berjarak 42 km dari Kabupaten Pandeglang atau sekitar 64 km dari Kota
Serang, ± 600 m dari ruas jalan raya antara Labuan – Anyer.PPP Labuan,
merupakan PPP terpenting di Kabupaten Pandeglang. Volume produksi hasil
tangkapan didaratkan di PPP Labuan pada tahun 2005 adalah 2.150,2 ton yang
merupakan produksi PPP terbesar dibanding PPP lainnya di Kabupaten
Pandeglang; yaitu sekitar 71,4% dari jumlah volume produksi hasil tangkapan
Kabupaten Pandeglang. Nilai produksi PPP ini juga tertinggi diantara PPP lainnya
pada tahun yang sama yaitu sebesar Rp 13.336,8 juta atau sekitar 82,3% dari
jumlah nilai produksi hasil tangkapan kabupaten ini (Rakhmania 2008).Pada
awalnya sebelum menaikan status menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
pelabuhan ini merupakan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) berdasarkan usulan
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten kepada Menteri Kelautan
dan Perikanan RI dan disetujui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI tentang
usulan peningkatan status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Labuan menjadi
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dengan surat Keputusan Nomor KEP. 44/
MEN/ 2007 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Labuan
menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan.. Setiap rencana usaha dan
atau kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting
terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan
hidup pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan. Sebagai bagian
6
dari kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan atau kegiatan,
analisis mengenai dampak lingkungan PPP Labuan merupakan syarat yang harus
dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan. Hal itu
merupakan konsekuensi dari kewajiban setiap Perusahaan Pemerintah, swasta
maupun perorangan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta
mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
Konsekuensinya adalah bahwa syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan
dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan
hidup harus dicantumkan ketentuan dalam izin usaha dan atau kegiatan yang
bersangkutan.
Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat yang terkena dampak menjadi
penting dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
menjelaskan bahwa pembangunan merupakan upaya dasar untuk mengelola dan
memanfaatkan sumber daya guna meningkatkan mutu kehidupan rakyat dan pasal
2 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2012 tentang AMDAL yang menyatakan
keharusan melengkapi dengan AMDAL bagi kegiatan yang diperkirakan akan
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, maka rencana
pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut dan penyebrangan perlu
dilengkapi dengan AMDAL yang pelaksanaannya diatur oleh peraturan
pemerintah yang kemudian diperbaharui dengan peraturan pemerintah.
Setiap kegiatan pembangunan yang positif sangat diharapkan terutama
terhadap masyarakat yang berada disekitar pelabuhan di Labuan, namun pada
7
kenyataanya masih ada permasalahan yang terjadi yang sebenarnya tidak
diharapkan dapat berakibat terhadap masyarakat itu sendiriseperti hasil temuan
peneliti.
Permasalahan yang pertamayaitu pendangkalan muara yang terjadi
akibat penumpukan atau penebalan endapan lumpur, dan material lainnya seperti
semen yang digunakan saat proses pembangunan dilaksanakan yang terbawa air
sungai dari hulu ke muara bahkan hingga pintu muara sehingga merugikan para
nelayan yang ingin melintas dari muara sehingga menyebabkan ruas sungai
menjadi lebih sempit mengakibatkan muara juga menjadi sempit. Muara sungai
tersebut merupakan jalur lalu lintas nelayan untuk melaut atau menjual hasil
tangkapan sehingga apabila nelayan sedang membawa ikan maka harus berlabuh
ke dermaga terdekat karena jika dipaksakan maka kapal bisa pecah dan rusak
akibat dari endapan lumpur tersebut. (sumber: hasil wawancara dengan staff Balai
Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan bagian tata operasional). Pendangkalan muara
ini menyebabkan muara sungai menjadi lebih sempit yang biasanya kapal bisa
keluar lewat dua jalur semenjak adanya penahan ombak dan penebalan endapan
lumpur menjadi satu jalur, mulut muara menjadi mengecil yang biasanya lumpur
tersendat sehingga muara menjadi lebih dangkal. Biasanya nelayan jam 3 pagi
sampai jam 6 pagi sudah pergi kelaut semenjak adanya pembangunan pelabuhan
nelayan bisa melaut jam 9 pagi sampai jam 10 pagi bahkan apabila satu kapal di
antrian pertama tidak melaut maka semua kapal yang sedang parkir juga tidak jadi
melaut karena nelayan mengantri untuk kelaut, ini diakibatkan semenjak
terjadinya pendangkalan muara nelayan memarkir kapal dipelabuhan yang
8
biasanya dimuara sungai. (sumber: hasil wawancara dengan Staff Balai Pelabuhan
Perikanan Pantai Labuan dan masyarakat yang terkena dampak).Pendangkalan
pelabuhan atau pembangunan pelabuhannya terlalu mendasar mengakibatkan
kapal menjadi susah merapat didermaga, dangkalnya pelabuhan dikarenakan
pembangunan juga bertahap. Pembangunan terlalu mendasar dan masih terhambat
dikarenakan dana bersumber dari APBD bukan APBN sehingga dana dari
provinsi sendiri tidak cukup untuk membiayai seluruh pembangunan.
Permasalahan yang keduaadalah lahan untuk pengolahan dan penjualan
ikan asin menjadi sempit sehingga beberapa masyarakat yang tidak menjual ikan
asin lagi, sebelum adanya pembangunan pelabuhan adanya talut. Talut adalah
tempat masyarakat menjemur ikan asin sampai ke pesisir dan pada awalnya
tempat menjemur ikan asin juga cukup luas, namun semenjak adanya pelabuhan
yang dibangun sampai kepesisir pantai mempersempit lahan untuk menjemur ikan
asin yang dikeruk untuk tempat masuknya kapal. Permasalahan lainnya adalah
habitat terumbu karang menjadi rusak dan hancur akibat pembangunan dan
endapan lumpur yang sangat tebal sehingga mencemari habitat laut itu sendiri
sehingga ikan – ikan sulit untuk dicari yang mengakibatkan nelayan – nelayan
kecil menjadi lebih sulit dan jauh untuk memancing. Apabila memancing jauh
maka solar yang dipakai juga semakin banyak sehingga terkadang ikan yang
didapat masyarakat tidak mampu membayar harga solar untuk kapal. (sumber:
hasil wawancara dengan staff Balai Pelabuhan Perikanan Pantai dan masyarakat
nelayan desa Teluk).
9
Permasalahan terakhir yang dirasakan masyarakat adalah masuk ke
pelabuhan dikenai distribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Sebelum adanya pelabuhan
masyarakat bebas untuk keluar masuk ke daerah pantai tetapi setelah adanya
pelabuhan dikenai biaya masuk ini memberatkan masyarakat karena pendapatan
kecil tetapi harus dikenakan biaya juga masuk kedalam pelabuhan namun pada
kenyataannya ternyata retribusi masih belum dipungut secara merata masyarakat
masih bebas untuk keluar masuk Pelabuhan. Kapal juga dikenai retribusi sesuai
dengan ukurannya. Docking kapal nelayan semakin sulit untuk ditemui, docking
kapal adalah tempat perbaikan kapal dulu sebelum ada pelabuhan docking kapal
bisa dilakukan di depan kantor dinas namun setelah adanya pembangunan docking
kapal menjadi hancur. (sumber: hasil wawancara dengan staff Balai Pelabuhan
Perikanan Pantai dan masyarakat yang terkena dampak)
Namun dibalik adanya dampak negatif pembangunan pelabuhan pasti ada
dampak positifnya seperti adanya pengisian bahan bakar Stasiun Pengisian Bahan
Bakar Nelayan (SPBN) di pelabuhan sebelum adanya pelabuhan nelayan membeli
bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Adanya pabrik es,
playanan izin kapal dan bongkar ikan menjadi lebih mudah.
Berdasarkan masalah-masalah yang telah peneliti deskripsikan di atas,
maka peneliti tertarik untuk mengaplikasikan dalam sebuah skripsi yang berjudul
“Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan
Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat Nelayan di Desa Teluk Kecamatan
LabuanKabupaten Pandeglang”.Alasan peniliti memilih judul ini karena pada
10
awalnya peneliti melakukan pengamatan dan wawancara langsung ke Pelabuhan
Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
Labuan kemudian peneliti melakukan perbandingan ternyata PPN Karangantu
jauh sudah lebih maju dibandingkan PPP labuan karena PPN Karangantu
langsung ditangani oleh pemerintah pusat sedangkan PPP Labuan masih dibawah
naungan Provinsi dan PPN Karangantu juga dari segi fasilitas sudah memadai dan
SDM masyarakatnya juga sudah cukup maju untuk mengelola fasilitas yang sudah
tersedia.
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar belakang tersebut, peneliti mengidentifikasikan
beberapa masalah yang terdapat dalam lingkungan sekitar Pelabuhan Perikanan
Pantai Labuan, yaitu sebagai berikut :
1. Ruas sungai menjadi lebih sempit mengakibatkan muara juga menjadi
sempit akibat endapan lumpur dan semen mengakibatkan kapal sulit untuk
melintas karena muara merupakan jalur lintas nelayan untuk menangkap
ikan sehingga mengganggu nelayan untuk pergi melaut.
2. Mata pencaharian masyarakat menjadi hilang akibat pembangunan
pelabuhan seperti lahan untuk pengolahan ikan asin menjadi lebih sempit
dan habitat terumbu karang menjadi rusak dan hancur mengakibatkan
nelayan jadi tidak bisa mencari ikan didekat area pelabuhan lagi.
3. Setiap masuk ke Pelabuhan dikenai retribusi yang memberatkan
masyarakat dengan pendapatan kecil namun biaya retribusi masih belum
dipungut secara merata. Namun ada manfaat atau keuntungan yang
11
dinikmati masyarakat biasanya dalam bentuk pelanan seperti adanya
SPBN, pabrik es dan pelayanan izin kapal lebih mudah
1.3 Pembatasan Masalah
Karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga peneliti membatasi
penelitian ini hanya pada :
―Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan terhadap
lingkungan sosial masyarakat nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan
Kabupaten Pandeglang‖.
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, peneliti merumuskan masalah
yang akan diteliti yaitu :
―Bagaimana dampak pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
Labuan terhadap lingkungan sosial masyarakat nelayan di Desa Teluk Kecamatan
Labuan Kabupaten Pandeglang "
1.5 Tujuan Penelitian
Dari masalah penelitian yang telah dirumuskan, peneliti memiliki tujuan
yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :
“Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat adanya
kegiatan proses pembangunanPelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan terhadap
lingkungan sosial masyarakat nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan
Kabupaten Pandeglang‖.
12
1.6 Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
Manfaat yang diharapkan secara teoritis dari penelitian ini adalah
untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang dampak yang timbul
oleh keberadaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
terhadap lingkungan sosial masyarakat Teluk Labuan.
2. Secara Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi
pimpinan Pengelolaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
Labuan agar kelak permasalahan-permasalahan yang terjadi yang
dikarenakan dampak yang dimunculkan tidak terulang lagi atau bahkan
bertambah banyak.
Adapun beberapa manfaat lainnya dari penelitian ini adalah :
1. Bagi Penulis
a. Masalah pengetahuan penulis dalam bidang yang diteliti baik secara
teoritis maupun aplikasi
b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang tertarik pada
objek yang sama
c. Agar penulis lebih memahami betapa pentingnya posisi pembuat
kebijakan publik bagi kenyamanan hidup masyarakat
2. Bagi Instansi
Menstimulus bagi peneliti-peneliti lain yang akan atau sedang
meneliti objek penelitian diharapkan kelak semakin banyaknya peneliti-
13
peneliti handal yang dilahirkan oleh program studi Administrasi Negara
Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
3. Bagi peneliti yang akan datang
a. Sebagai bahan referensi tugas bagi mahasiswa lainnya.
b. Bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa diharapkan nantinya
dapat memupuk jiwa idealisme dalam membuat kebijakan public
sebaik mungkin, kelak setelah menjadi pejabat yang berwenang
c. Bagi peneliti, sebagai tugas akhir matakuliah Skripsi Administrasi
Negara Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
1.7 Sistematika Penulisan
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai; Judul Penelitian, Latar Belakang Penelitian,
Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,
Pendekatan Masalah dan Sistematika Penulisan.
BAB II DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR
Pada bab ini dijelaskan mengenai; Deskripsi Teori, Deskripsi Kebijakan,
Kerangka Berfikir Penelitian dan Asumsi Dasar Penelitian.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai; Metode Penelitian, Instrumen Penelitian,
Teknik Pengolahan dan Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian.
BAB IV HASIL PENELITIAN
Dalam bab ini dipaparkan mengenai; Deskripsi Obyek Penelitian, Deskripsi Data,
Informan Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.
14
BAB V PENUTUP
Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan,
kemudian memberikan saran-saran yang bersifat konstruktif pada instansi-instansi
yang terkait dalam penelitian ini.
15
BAB II
KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN
DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN
2.1 Deskripsi Teori
Setelah masalah penelitian tersebut dirumuskan, maka langkah kedua
dalam proses penelitian adalah mencari teori-teori, konsep-konsep dan
generalisai-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan landasan teoritis
untuk pelaksanaan penelitian. Teori dapat didefinisikan sebagai seperangkat
konsep atau asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan
dan menjelaskan analisis dampak mengenai lingkungan. Pada bagian kerangka
teori ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan
masalah sebelumnya. untuk menjawab rumusan masalah tersebut perlu membedah
kembali tentang konsep Analisis Dampak Mengenai Lingkungan.
2.1.1 Pengertian Pembangunan
Saul M. Katz mendefenisikan pembangunan sebagai perubahan yang
berlangsung secara luas dalam masyarakat dan bukan sekedar pada sektor
ekonomi saja melainkan sektor lainnya seperti perubahan pendapatan perkapita
atau perubahan pada grafik tenaga kerja dan lainnya. Pembangunan yang
merupakan rangkaian usaha perubahan dan pertumbuhan yang berencana
dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan menuju
modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Gabungan kedua pengertian tersebut
mengandung berapa pokok pikiran sebagai berikut :
16
1. Pembangunan merupakan suatu proses. Oleh karena itu, harus
dilaksanakan secara terus – menerus, berkesinambungan, pentahapan,
jangka waktu, biaya, dan hasil tertentu yang diharapkan.
2. Pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan
merupakan hasil pemikiran sampai pada tingkat rasionalitas tertentu.
3. Pembangunan dilaksanakan secara berencana.
4. Pembangunan mengarah pada modernitas dan bertujuan untuk
menemukan cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya, lebih maju,
serta dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek.
5. Pembangunan mempunyai tujuan yang bersifat multidimensional,
meliputi berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek
politik, ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan.
6. Pembangunan ditujukan untuk membina bangsa. Secara umum,
administrasi pembangunan diartikan sebagai bidang studi yang
mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang
membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya.
Sondang P. Siagian (2008:42) mengemukakan arti pembangunan adalah
seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata
kehidupannya sebagai suatu bangsa, dalam brbagai aspek kehidupan bangsa
tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menurut Goulet dalam Sjafari (2012:12), ada 3 inti nilai –nilai yang
terkandung dalam pengertian pembangunan, yaitu :
17
1. Tercapainya swasembada dalam hal kebutuhan dasar
2. Peningkatan harga diri dalam arti peningkatan percaya diri, dan
dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan mereka
3. Diperolehnya kebebasan memilih alternative untuk mewujudkan
perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan
Hoselitz dalam Listyaningsih (2014:25), membahas faktor – faktor non
ekonomi yang disebut faktor kondisi lingkungan, yang dianggap penting dalam
proses pembangunan. Menurutnya, kondisi lingkungan ini harus dicari terutama
dalam aspek – aspek non ekonomi dari masyarakat. Dengan kata lain, lepas dari
pembangunan modal seperti pembangunan dalam sistem telekomunikasi serta
transportasi dan sebagainya. Menurut Hoselitz, pembangunan memerlukan
pemasokan dari beberapa unsur, yaitu pemasokan modal besar dan perbankan,
serta pemasokan dan tenaga ahli dan terampil.
Alex Inkles dan David Smith dalam Listyaningsih (2014:26) pada
dasarnya juga berbicara tentang penting faktor manusia sebagai komponen
peenting sebagai penopang pembangunan. Menurutnya pembangunan bukan
sekedar pemasokan modal dan teknologi saja, melainkan dibutuhkan manusia
yang dapat mengembangkan saran material tersebut supaya menjadi produktif.
Untuk itu dibutuhkan apa yang disebut manusia modern.
Afiffuddin (2010:42) pembangunan mempunyai banyak pengertian yang
didasarkan pada sudut pandang yang berbeda – beda pula. Beberapa pengertian
pembangunan tersebut adalah:
18
1. Pembangunan adalah Perubahan
Perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan
bermasyarakat yang lenih baik dari kondisi sekarang. Karena dapat
dipastikan bahwa satu segi kehidupan bertalian erat dengan segi – segi
kehidupan yang lainnya, manusia itu bukan makhluk ekonomi akan tetapi
juga makhluk sosial dan makhluk politik.
2. Pembangunan adalah Pertumbuhan
Yang dimaksud pertumbuhan ialah kemampuan suatu negara untuk terus
selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Karena
suatu negara dipandang sebagai suatu organisme, maka logis pulalah
apabila pertumbuhan itu dilakukan sebagai bagian yang mutlak dari
pengertian pembangunan.
3. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan
Keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta
pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi
dengan sendirinya apalagi secara kebetulan. Satu kondisi ideal yang
merupakan salah satu sasaran pembangunan ialah apabila kesadaran itu
terdapat dalam diri seluruh warga masyarakat pada semua lapisan dalam
tingkatan dan tidak terbatas hanya pada kelompok – kelompok tertentu
dalam masyarakat.
4. Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun secara rapi
Perencaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi apa pun
tujuannya apapun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi tersebut
19
besar atau kecil. Negara merupakan organisasi, sehingga dalam usaha
pencapaian tujuan pembangunan para pemimpinnya mau tidak mau pasti
terlibat dalam kegiatan – kegiatan perencanaan.
5. Pembangunan adalah cita – cita akhir dari perjuangan negara atau bangsa
Pada umumnya, komponen – komponen dari cita – cita akhir dari negara –
negara modern didunia, baik yang sudah maju maupun yang sedang
berkembang adalah hal – hal yang pada hakikatnya bersifat relatif.
2.1.2 Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan
Penggunaan indikator dan variabel pembangunan bisa berbeda untuk
setiap Negara. Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan
pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik
masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang
rendah. Sebaliknya, di Negara-negsara yang telah dapat memenuhi kebutuhan
tersebut, indicator pembangunan akan bergeser kepada factor-faktor sekunder
dan tersier (Tikson, 2005:93).
Sejumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-
lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB),
struktur perekonomin, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat
pula dua indikator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial
ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau
PQLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Berikut ini, akan disajikan
ringkasan Deddy T. Tikson (2005:98) terhadap kelima indikator tersebut :
20
1. Pendapatan perkapita
Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB
merupakan salah satu indikaor makro-ekonomi yang telah lama
digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif
makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia
yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah
menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun
memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan
nasional, selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-
negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya
peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun
demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini
mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak
mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan,
termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.
2. Struktur ekonomi
Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan
mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan
kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan
peningkatan per kapita, konstribusi sektor manupaktur/industri dan jasa
terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan
21
sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan
permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh
perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak ,
kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin
menurun.
3. Urbanisasi
Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk
yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di
pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan
penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan
pengalaman industrialisasi di negara-negara eropa Barat dan Amerika
Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengn
proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan
semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di
Negara-negara industri, sebagain besar penduduk tinggal di wilayah
perkotaan, sedangkan di Negara-negara yang sedang berkembang
proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena
ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indicator pembangunan.
4. Angka Tabungan
Perkembangan sector manufaktur/industri selama tahap industrialisasi
memerlukan investasi dan modal. Finansial capital merupakan factor
utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat,
sebagaimana terjadi di Inggeris pada umumnya Eropa pada awal
22
pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam
masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat
dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.
5. Indeks Kualitas Hidup
IKH atau Physical Qualty of life Index (PQLI) digunakan untuk
mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat
indicator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang
kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi.
Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus,
tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini
dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada
umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf.
Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian b yi akan
dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan
lingkungan keluarga yang langsung beasosiasi dengan kesejahteraan
keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat
menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan
sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan
masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan
mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para
pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk
mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping
pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.
23
6. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)
The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat
indicator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa
indicator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini
adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia.
Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada
pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini,
pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan m
ngembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal
ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya
manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang
menentukan jalan hidup manusia secara bebas.
Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai factor penting dalam
kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi
peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada
tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan,
umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan,
dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik.
Indeks ini dibuat dengagn mengkombinasikan tiga komponen, (1) rata-
rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan
tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung
berdasarkan Purchasing Power Parity. Pengembangan manusia
berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat
24
dirangkum dalam peningkatan knowledge, attitude dan skills, disamping
derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.
2.1.2.1 Dampak Pembangunan
Pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan
yang direncanakan dan dikehendaki. Setidak – tidaknya pembangunan
pada umumnya merupakan kehendak masyarakat yang terwujud dalam
keputusan – keputusan yang diambil oleh para pemimpinnya, yang
kemudian disusun dalam suatu peencanaan yang selanjutnya dilaksanakan.
Pembangunan mungkin hanya menyangkut satu bidang kehidupan saja,
namun juga mungkin dilakukan secara simultan terhadap berbagai bidang
kehidupan yang saling berkaitan.
Disamping tujuan – tujuan yang direncanakan dan dikehendaki.
Tidak mustahil pembangunan mengakibatkan terjadinya dampak pada
suatu sistem kemasyarakatan.
2.1.2.2 Penanggulangan Dampak
Penanggulangan terhadap dampak pembangunan sangat penting
karena para pelopor pembangunan maupun masyarakat yang sedang
membangun, menginginkan akibat – akibat positif dari pembangunan
tersebut. Pembangunan untuk masyarakat mungkin merupakan suatu
pembaharuan yang memerlukan difusi, yakni penyebaran unsur – unsur
pembangunan tersebut sampai warga masyarakat memutuskan untuk
menerimanya (adoption). Disamping itu, bentuk kekhawatiran akan
25
hadirnya nilai – nilai yang kurang manusiawi juga banyak
diidentifikasikan dari berbagai kondisi sosial yang terjadi dalam
masyarakat pasca industri. Dari berbagai pertimbangan oleh karena
perubahan dalam pembangunan masyarakat bukan hanya mengandalkan
pada perubahan spontan yang bersifat evolusi, tetapi juga ada unsur
perubahan yang diinduksi maka induksi yang dilakukan bukan semata –
mata dimaksud kan untuk percepatan perubahan melainkan juga untuk
pengarahan perubahan. Perlu disadari bahwa walaupun pembangunan
masyarakat dapat dianggap sebagai perubahan yang direncakan tetapi
dampak negatif masih mungkin muncul dalam pelaksanaannya.
2.1.3 Pengertian Pelabuhan
Dalam Bahasa Indonesia dikenal 2 istilah yang berhubungan dengan arti
pelabuhan yaitu Bandar dan Pelabuhan. Bandar (harbor) adalah daerah pelabuhan
yang terlindung terhadap gelombang dan angin untuk berlabuhnya kapal-kapal.
Sementara pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang
atau arus, sehingga kapal dapat berputar (Turning basin), bersandar atau
membuang sauh sehingga bongkar muat atas barang dan perpindahan penumpang
dapat dilaksanakan, guna mendukung fungsi-fungsi tersebut di bangun dermaga,
jalan, gudang, fasilitas penerangan, telekomunikasi dan sebagainya sehingga
fungsi pemindahan muatan dari/ ke kapal yang bersandar di pelabuhan menuju
tujuan selanjutnya dapat dilakukan. Pelabuhan adalah wilayah yang terdiri atas
daratan dan perairan dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah
dan kegiatan ekonomi yang di pergunakan sebagai tempat bersandar, berlabuh,
26
naik-turunnya penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang serta sebagai tempat
perpindahan intra dan antar moda (PP Nomor 69 Tahun 2001). Pelabuhan adalah
sebuah fasilitas diujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan
memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan
biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan
membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. Peraturan Pemerintah RI No.69
Tahun 2001 mengatur tentang pelabuhan dan fungsi serta penyelengaraannya.
Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan
di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan
dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
perikanan bersandar, berlabuh dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan
(Permen Nomor Per.08/MEN/2012). Klasifikasi pelabuhan perikanan dibedakan
dalam 4 (empat) kelas, yaitu:
1. Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan
Perikanan Samudera (PPS);
2. Pelabuhan Perikanan kelas B, yang selanjutnya disebut Pelabuhan
Perikanan Nusantara (PPN);
3. Pelabuhan Perikanan kelas C, yang selanjutnya disebut Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP); dan
4. Pelabuhan Perikanan kelas D, yang selanjutnya disebut Pangkalan
Pendaratan Ikan (PPI);
27
Pada fasilitas pelabuhan perikanan pada pasal 4 Permen 08/MEN/2012,
dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan
memiliki fasilitas yang terdiri dari:
1. Fasilitas pokok;
2. Fasilitas fungsional; dan
3. Fasilitas penunjang
Adapun fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat
terdiri atas:
1. Penahan gelombang (breakwater), turap (revetment), dan groin;
2. Dermaga;
3. Jetty;
4. Kolam pelabuhan;
5. Alur pelayaran;
6. Jalan komplek dan drainase; dan
7. Lahan
Adapun fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dapat terdiri atas:
1. Tempat Pemasaran Ikan (TPI);
2. Navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, radio,
komunikasi, rambu-rambu, lampu suar dan menara pengawas;
3. Air bersih, instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM), es dan instalasi listrik
4. Tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti
dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring.
28
5. Tempat penanganan dan pengelolaan hasil perikanan seperti transit sheed
dan laboratorium pembinaan mutu;
6. Perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu
dan perbankan;
7. Transportasi seperti alat-alat angkut ikan
8. Kebersihan dan pengelolaan limbah seperti instalasi pengelolaan air
limbah (IPAL), Tempat Pembuangan Sementara (TPS); dan
9. Pengamanan pengawasan seperti pagar kawasan
Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat
terdiri atas:
1. Balai pertemuan nelayan;
2. Mess operator;
3. Wisma nelayan;
4. Fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan Mandi Cuci
Kakus (MCK);
5. Pertokoan; dan
6. Pos jaga
Fasilitas yang harus ada di pelabuhan perikanan meliputi:
1. Fasilitas pokok terdiri dari lahan, dermaga, kolam pelabuhan, jalan
komplek dan drainase;
2. Fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai
air bersih dan instalasi listrik;
3. Fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK
29
2.1.4 Lingkungan Hidup
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah
kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhkluk hidup
termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan
dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Sedangkan menurut pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 1997. Sasaran
pengelolaan lingkungan hidup adalah :
1. Tercapainya kesadaran, keselarasan, keserasian dan keseimbangan
manusia dan lingkungan hidup
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang
memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana
6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap usaha
dan/atau kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup
Dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah salah satu kesatuan
yang utuh dan tidak dapat dipisahkan antara manusia dengan lingkungannya.
Serta lingkungan hidup harus dikelola dengan penuh tanggung jawab untuk
mendukung terwujudnya pembangunan.
30
2.1.5 Fungsi Lingkungan Hidup
Menurut Suparmoko, (2002:211) lingkungan hidup merupakan faktor
penting bagi kehidupan manusia karena ia memiliki tiga fungsi pokok yaitu :
a. Sebagai penyedia barang mentah ( sumberdaya alam ) yang akan diolah
lagi menjadi produk jadi baik yang dapat dikonsumsi sebagai sandang,
pangan, papan maupun produk – produk alat produksi seperti mesin,
pabrik, jembatan dan sebagainya.
b. Lingkungan adalah sebagai sumber kesenangan yang sifatnya alami seperti
memberikan kesegaran karena adanya yang sejuk dan nyaman untuk
dihirup, menyediakan sinar matahari yang hangat, menyediakan pantai
yang bersih dan indah untuk keperluan rekreasi dan sebagainya.
c. Lingkungan menyediakan diri sebagai tempat untuk menampung dan
mengolah limbah secara alami.
Lingkungan hidup memegang peran penting bagi kelangsungan hidup
manusia. Jika salah satu saja fungsi dari lingkungan itu tidak berfungsi
maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan manusia.
2.1.6 Aspek Sosial dalam Kajian Dampak Lingkungan
Ada tiga alasan mengapa aspek sosial dalam kajian dampak lingkungan
diperlukan bagi para pengambil kebijaksanaan. Pertama, keberadaan suatu usaha
atau kegiatan mempunyai dampak positif sekaligus negatif terhadap kehidupan
masyarakat disekitarnya. Kedua, penilaian atau respon masyarakat terhadap
keberadaan suatu usaha atau kegiatan beragam dan berubah – ubah. Ketiga, dalam
kurun waktu yang sama kehidupan masyarakat boleh jadi bersentuhan dengan
31
usaha atau kegiatan sekaligus. Dengan demikian, aspek sosial dalam kajian
dampak lingkungan dibingkai dan dijiwai oleh terapan ilmu pengetahuan sosial
secara sistematis untuk mengidentifikasi dua hal yaitu pertama, bentuk dan sifat
penilaian atau respon masyarakat terhadap suatu usaha atau kegiatan. Kedua,
perubahan penilaian atau respon masyarakat terhadap usaha atau kegiatan
tersebut.Karena itu, pembahasan tentang aspek sosial dalam kajian dampak
lingkungan berupa analisis sosial yang sistematis dengan memperhatikan dimensi
waktu dan intensitas kegiatan. Hasil yang diharapkan adalah pengetahuan
komprehensif tentang dampak suatu usaha atau kegiatan terhadap kehidupan
masyarakat disekitarnya yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk membantu
proses pengambilan keputusan (khususnya dalam memperhitungkan resiko yang
dihadapi), serta memperbaiki kebijaksanaan (terutama menghilangkan hal – hal
yang sudah terbukti merugikan).
2.1.7 Konsep Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
AMDAL pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 oleh National
Environmental Policy Act di Amerika Serikat. Menurut UU No. 23 Tahun 1997
tentang pengelolaan lingkungan hidup dan PP No. 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Dampak diartikan sebagai
pengaruh aktivitas manusia dalam pembangunan terhadap lingkungan, dampak
pembangunan menjadi masalah karena perubahan yang disebabkan oleh
pembangunan selalu lebih luas daripada yang menjadi sasaran pembangunan yang
direncanakan. Pada dasarnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
32
adalah keseluruhan proses yang meliputi penyusunan berturut – turut sebagaimana
diatur dalam PP nomor 27 Tahun 1999 yang terdiri dari :
a. Kerangka acuan (KA) adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai
dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
b. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah telahaan secara
cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana
atau kegiatan.
c. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan
dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan
akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
d. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemanfaatan
komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting
akibat dari rencana usaha atau kegiatan.
Sehubungan dengan prosedur / tata laksana AMDAL, peraturan
pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 telah menetapkan mekanisme yang harus
ditempuh sebagai berikut :
1. Pemrakarsa menyusun Kerangka Acuan (KA) bagi pembuatan dokumen
AMDAL. Kemudian disampaikan kepada komisi AMDAL Kerangka
Acuan tersebut diproses selama 75 hari kerja sejak diterimanya oleh
komisi AMDAL. Jika lewat waktu yang ditentukan ternyata Komisi
AMDAL tidak memberikan tanggapan, maka dokumen Kerangka Acuan
tersebut menjadi sah untuk digunakan sebagai dasar penyusunan ANDAL.
33
2. Pemrakarsa menyusun dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL),
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL), Rencana Pemantauan
Lingkungan (RPL), kemudian disampaikan kepada instantsi yang
bertanggung jawab untuk diproses dengan menyerahkan dokumen tersebut
kepada komisi penilai AMDAL.
3. Hasil penilaian dari komisi AMDAL disampaikan kembali kepada
instantsi yang bertanggung jawab dalam jangka waktu 75 hari. Apabila
dalam jangka waktu yang telah disediakan, ternyata belum diputus oleh
instansi yang bertanggung jawab, maka dokumen tersebut tidak layak
lingkungan.
4. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ternyata instansi yang
bertanggung jawab mengeluarkan keputusan penolakan karna dinilai
belum memenuhi pedoman teknis AMDAL, maka kepada pemrakarsa
diberi kesempatan untuk memperbaikinya.
5. Hasil perbaikan dokumen AMDAL oleh pemrakarsa diajukan kembali
kepada instansi yang bertanggung jawab untuk diproses dalam memberi
keputusan sesuai dengan pasal 19 dan pasal 20 Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1999.
Apabila dari dokumen AMDAL dapat disimpulkan bahwa dampak negatif
tidak dapat ditanggulangi berdasarkan ilmu dan teknologi, atau biaya penanggulan
dampak negatifnya lebih besar dari dampak positifnya
34
Pasal 16 UULH menyatakan sebagai berikut :
Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap
lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang
pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.
Dari ketentuan pasal 16 UULH dapat disimpulkan 2 hal yaitu :
1. Analisis Mengenai Dampal Lingkungan merupakan bagian dari proses
perencanaan dan instrumen pengambilan keputusan.
2. Tidak semua rencana kegiatan wajib ilengkapi dengan analisis mengenai
dampak lingkungan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai
dampak lingkungan hanyalah yang mempunyai dampak penting terjadap
lingkungan.
Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut
diantaranya digunakan criteria mengenai :
1. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha
dan/atau kegiatan.
2. Luas wilayah penyebaran dampak.
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.
4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak.
5. Sifat kumulatif dampak.
6. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.
Menurut PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1), usaha dan atau kegiatan
yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap
lingkungan hidup meliputi :
35
1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam.
2. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak
terbaharui.
3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan
pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta
kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam,
lingkungan buatan serta lingkungan sosial dan budaya.
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian
kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlingungan cagar budaya.
6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jenis jasad renik.
Di Indonesia PP 51 Tahun 1993 memisahkan AMDAL dari perencanaan
pengelolaan lingkungan dan perencanaan pemantauan lingkungan, namun
ketiganya disajikan sekaligus oleh pemrakarsa kepada instansi yang bertanggung
jawab. Tujuan AMDAL secara umum adalah menjaga dan meningkatkan kualitas
lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negativenya menjadi
serendah mungkin. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah
komisi penilai AMDAL, pemrakarsa dan masyarakat yang berkepentingan.
Komisi penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.
Di tingkat pusat berkedudukan di Kementrian Lingkungan Hidup, di tingkat
Provinsi berkedudukan di Bapedalda atau intansi pengelola lingkungan hidup
Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang
berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili
36
di dalam Komisi Penilai ini. Pemrakarsa adalah orang atau badan hokum yang
bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan
dilaksanakan. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang
terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan
kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan , faktor pengaruh
ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup dan
atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat yang
berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat
terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.
AMDAL merupakan instrumen pengelola lingkungan yang diharapkan
dapat mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin upaya-upaya konversi.
Hasil studi AMDAL merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan
proyek itu sendiri. Prosedur AMDAL terdiri dari :
a. Proses penapisan (screening) wajib AMDAL
b. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat
c. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (scoping)
d. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL dan RPL Proses penapisan atau
kerap juga disebut proses seleksi kegiaran wajib AMDAL, yaitu
menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau
tidak.
Proses penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup
permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL (proses pelingkupan). Proses
penilaian KA-ANDAL setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen
37
KA-ANDAL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan
peraturan lama waktu maksimal untuk penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di
luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusunan untuk memperbaiki atau
menyempurnakan kembali dokumennya.
2.1.8 Prinsip Analisis Dampak
Gibson dalam Brucemitchel (2003) yang dikutip kiki (2012-26)
menyarankan bahwa analisis dampak dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip
– prinsip berikut secara bersama – sama
1. Prinsip pendekatan terpadu. Pembangunan harus dilihat dampaknya pada
skala lokal, nasional dan internasional. Implikasinya dapat memenuhi
kebutuhan dasar dan kemiskinan dapat dihilangkan. Implikasi penggunaan
sumberdaya alam secara besar – besaran harus terkendali sehingga tetap
memiliki daya dukung yang kokoh terhadap kehidupan manusia. Mengkaji
pula implikasi sosial budaya, ekonomi dan moral jangka pendek,
menengah dan ujung jangka panjang.
2. Semua bentuk pembangunan harus ramah lingkungan. Baik pembangunan
yang dilakukan pemerintah, masyarakat maupun swasta. Prinsip ini berarti
bahwa kebijakan, program dan proyek pembangunan harus melalui
analisis dampak.
3. Analisis dampak harus menekankan pada identifikasi kemungkinan
terbaik. Artinya tujuan dan keunggulan relatif dan alternative
pembangunan yang dipilih harus dikaji secara kritis dan mendalam.
38
4. Analisis dampak harus berdasarkan hukum, spesifik, dan wajib dapat
diterapkan. Artinya analisis dampak harus dapat membawa perubahan
positif.
5. Proses analisis dan pengambilan keputusan yang terkait harus terbuka,
pasrtisipatif, dan adil. Prinsip ini merefleksikan konsep persamaan,
pemberdayaan dan keadilan yang merupakan hakekat pembangunan.
6. Harus ada petunjuk pelaksanaan. Kondisi dan syarat penerimaan harus
dapat dijalankan, kepastian juga harus ada untuk memantau efek dan
penataan terhadap peraturan pelaksanaan. Artinya harus tetap komitmen.
7. Analisis damapak harus menekankan efisiensi.
8. Berbagai cara harus disusun secara sistematis untuk menghubungkan
analisis dampak dan pengambilan keputusan yang lebih tinggi.
2.1.9 Isu – isu Strategis Dalam Analisis Dampak
1. Memprediksi Akibat
Keterbatasan kita memahami sistem ekologi dan sistem sosial, kita
sering mendapatkan kesulitan untuk mengantisipasi atau
memperkirakan akibat dari suatu pembangunan. Informan dasar yang
hilang atau data yang tidak lengkap, mengakibatkan pemahaman
kurang lengkap.
2. Akibat Tidak Teratur
Seperti halnya dalam analisis untung – rugi, analisis dampak
menghadapi persoalan dalam menilai komponen sosial yang tidak siap
atau tidak mudah diukur secara kuantitatif atau diukur dengan uang,
39
keragaman hayati, keterpaduan, ekologi, kesehatan masyarakat, dan
keterpaduan budaya adalah contoh – contoh yang tidak dapat diukur
dengan uang.
3. Akibat Kumulatif
Biasanya (prosedur) analisis dampak dilakukan untuk pembangunan
yang dianggap besar, yang ditentukan oleh sejumlah variabel seperti
biaya kapital atau jumlah tenaga/ pegawai yang dilibatkan. Untuk
pembangunan yang dianggap kecil dilakukan analisis dampak secara
kumulatif.
4. Kompensasi
Walau analisis dampak dilakukan secara sistematis dan berhati – hati
tidak semua dapat dihilangkan. Ketika masyarakat memutuskan
pembangunan berbagai fasilitas yang diperlukan masyarakat luas tetapi
menyebabkan gangguan pada sekelompok kecil masyarakat, maka
gangguan – gangguan ini memerlukan kompensasi.
2.1.10 Identifikasi Dampak Lingkungan Pembangunan Pelabuhan
Kegiatan pembangunan pelabuhan pada umumnya mempunyai aktivitas
sebagai sumber dampak. Aktivitas sumber dampak menyebabkan dampak positif
yang harus di kembangkan atau dampak negative yang harus dicegah dan
ditanggulangi. Langkah analisis dalam menyusun dokumen ANDAL yang harus
dipahami oleh para penyusun adalah analisis dampak lingkungan.
Analisis dampak lingkungan dapat dilaksanakan bila lingkungan saat
sebelum ada kegiatan ( rona lingkungan awal) dan informasi atau data tentang
40
deskripsi proyek. Semakin lengkap deskripsi kegiatan proyek semakin
memudahkan analisis dampak lingkungan. Dokumen sebelum AMDAL yang
diperlukan untuk menyusun dokumen AMDAL antara lain :
1. Proposal kegiatan pembangunan yang disiapkan oleh pemrakarsa untuk
memperoleh perizinan awal yaitu izin prinsip dan izin lokasi.
2. Surat – surat prizinan yang telah dimiliki oleh pemrakarsa termasuk surat –
surat yang berkaitan dengan permasalahan pemilihan lahan atau
penguasaan lahan.
3. Deskripsi proyek yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan. Dokumen
deskripsi proyek pembangunan ini berada pada beberapa dokumen yang
terkait dengan kelayakan teknis dan kelayakan ekonomi.
4. Dokumen rencana pelaksanaan kegiatan yang dijabarkan mulai dari
tahapan awal (prakontruksi), tahapan pembangunan kontruski (tahap
kontruksi) sampai tahapan akhir yaitu pasca kontruksi.
Proses analisis dimulai dengan mengkaji masalah utama yang kemudian
difokuskan kedalam masalah kunci, sesudah diperoleh masalah kunci kemudian
dilanjutkan dengan penetapan dimulai dari dampak potensial kemudian dampak
hipotetik dan dampak lingkungan.Dalam menentukan dampak terhadap komponen
lingkungan yang kemudian dijabarkan menjadi parameter lingkungan terkena
dampak, menggunakan proses analsisis yang disebut pelingkupan (scoping).
41
2.1.11 Pelapisan Sosial
Pelapiasan sosial atau stratifikasi sosial adalah pembedaan atau
pengelompokan para anggota masyarakat secara vertical (bertingkat).
Dikemukakan oleh Pitirim A. Sorokin dalam Soekantro (1990) bahwa pelapisan
sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas
secara bertingkat (hierarkis).
Terjadinya pelapisan sosial ada yang terjadi dengan sendirianya dan
dengan disengaja:
1. Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri.
Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan
berdasarkan atas kesenjangan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat
itu, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya, pengakuan-
pengakuan terhadap kekuasaan dan wewenang tumbuh dengan sendirinya.
2. Sistem pelapisan yang disusun dengan sengaja ditujukan untuk mengejar
tujuan bersama. Di dalam sistem pelapisan ini ditentukan secara jelas dan
tegas adanya wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang.
Dengan adanya pembagian yang jelas dalam hal wewenang dan kekuasaan
ini, maka di dalam organisasi itu terdapat keteraturan sehingga jelas bagi
setiap orang di tempat mana letaknya kekuasaan dan wewenang yang
dimiliki dari dalam suatu organisasi baik secara vertical maupun secara
horizontal. Contoh pelapisan yang dibentuk dengan sengaja adalah dalam
organisasi pemerintah, organisasi partai politik, perusahaan besar,
perkumpulan-perkumpulan resmi.
42
Pada masyarakat agraris yang menjadi ukuran pelapisan sosial adalah luas
pemilikan lahan, tokoh masyatakat, toko informasi atau kombinasi dari
beberapa hal tersebut, sedangkan pada masyarakat modern yang menjadi
ukuran pelapisan sosial bukan lagi penguasaan luas lahan atau kesalehan
dalam beragama tetapi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan (Soekanto,
1990).
2.1.12 Lingkungan Sosial
Manusia membentuk pengelompokan sosial (social grouping) diantara
sesama dalam upayanya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan
kemudian dalam kehidupan bersamanya itu manusia memerlukan pula adanya
organisasi, yaitu jaringan interaksi sosial antara sesama untuk menjamin
ketertiban sosial. Interaksi-interaksi sosial itulah yang melahirkan sesuatu yang
dinamakan lingkungan sosial. Jonny Purba (2005 : 1).
Lingkungan sosial yang dianggap merupakan bagian dari lingkungan
hidup adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya bermacam-macam
interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatnya dengan simbol dan
nilai serta norma yang sudah mapan, serta terkait dengan lingkungan alam dan
lingkungan binaan/buatan (tata ruang).
Definisi lingkungan sosial ini adalah definisi yang dibuat dengan
mempertimbangkan keterkaitan antara seluruh komponen yang terdapat dalam
lingkungan hidup, bukan semata-mata interaksi sosial dan beserta pranata,
symbol, nilai dan normanya saja tetapi juga kaitannya dengan unsur-unsur
lingkungan hidup lainnya, alam dan lingkungan binaan/buatan.
43
2.1.13 Komponen Pokok Lingkungan Sosial
Terkait dengan kesinambungan lingkungan sosial menurut Jonny Purba
(2005:20), Maka setidak-tidaknya terdapat enam komponen atau ruang lingkup
lingkungan sosial yang perlu diperhatikan, yaitu :
1. Pengelompokan Sosial (Social Grouping)
Derasnya mobilitas manusia sejalan dengan perkembangan sarana
dan prasarana transportasi/komunikasi. Dewasa ini banyak sekali
kesatuan-kesatuan sosial yang terbentuk atas dasar kebersamaan
lingkungan pemukiman. Lingkungan pemukiman menjadi faktor utama
terbentuknya persatuan dan kesatuan sosial. Jika dimasa lampau kesatuan-
kesatuan sosial yang berlandaskan ikatan lingkungan pemukiman itu
relative kecil, dewasa ini kesatuan-kesatuan sosial itu , semakin luas, tidak
terkait itu batas kesatuan geografis, kebudayaan, politik maupun
kekerabatan.
Betapa kuat kebersamaan lingkungan pemukiman sebagai sarana
negative itu tercermin dalam penanaman kesatuan-kesatuan sosial dengan
nama lokasi permukiman yang bersangkutan seperti RT, RW, dusun atau
kampung, desa atau kelurahan, kecamatan, local atau daerah, nasional atau
bahkan regional maupun global. Kuatnya ikatan kesatuan lingkungan
permukiman itu dapat dimengerti karena fungsi sosialnya sabegai tempat
berlindung, sebagai sumber pencaharian hidup, sebagai sarana imtegrasi
sosial, sebagai arena sosialisasi/pengembangan keturunan dan wahana
aktualisasi atau pengembangan kreativitas.
44
2. Penataan Sosial (Social Alignment)
Penataan sosial sangat diperlukan untuk mengatur ketertiban hidup
dalam masyarakat yang mempersatukan lebih dari satu orang. Penataan
tersebut dapat berupa aturan-aturan sebagai pedoman bersama dalam
menggalang kerjasama dan poergaulan sehari-hari antar anggotanya.
Setiap orang harus jelas kedudukannya dan peran-peran yang harus
dilakukan dan mengetahui apa yang harus diberikan dan apa yang harus
diharapkan dari pihak lainnya. Setiap anggota dapat memperkirakan sikap
dan tindakan anggota lainnya serta cara menanggapainya secara efektif
sehingga mewujudkan hubungan sosial yang selaras, serasi dan seimbang.
3. Media Sosial (Social Media)
Untuk menggalang kerjasama yang mempersatukan sejumlah
orang diperlukan media yang baik yang berupa symbol-symbol maupun
kepentingan-kepentingan yang tidak mungkin dikerjakan sendiri-sendiri
secara terpisah. Kepentingan bersama itu pada umumnya berkisar pada
upaya memenuhi kebutuhan biologis, sosial maupun keijwaan. Pada
banyak masyarakat, kebutuhan rasa aman dengan mempertahankan
kesatuan wilayah permukiman yang berfungsi sebagai tempat berlindung,
sumber makan/pencaharian hidup dan tempat mengembangkan keturunan
menjadi media sosial yang sangat kuat.
4. Pengendalian Sosial (Social Control)
Untuk menjamin ketertiban masyarakat, terlebih dalam masyarakat
yang manjemuk dan mengalami perkembangan yang pesat kearah
45
masyarakat industry dewasa ini, pengendalian dan pengawasan sosial
menjadi amat pentirng artinya. Setiap kesatuan sosial mengembangkan
pola-pola dan mekanisme pengendalian yang sampai batas tertentu sangat
efektif.
Berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan, besarnya setiap
kesatuan sosial atau masyarakat telah mengembangkan pranata ataupun
kelembagaan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dalam
mengolah sumber daya alam dan mengolah lingkungannya. Pengendalian
sosial setempat juga sangat penting artinya sebagai penghambat
pengalihan pengusaan atas sumber daya alam setempat ataupun pengalihan
fungsi lahan yang semula dipertahankan untuk memelihara keseimbangan
lingkungan setempat.
5. Kebutuhan Sosial (Social Needs)
Lingkungan sosial itu berbentuk didorong oleh keinginan manusia
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kehidupan yang
mendasar senantiasa menimbulkan kebutuhan sampingan yang biasanya
lebih kompleks, yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial disini mencakup
kebutuhan untuk hidup bersama secara harmonis, pembentukan komuniti,
kelompok sosial, ketertiban dan sebagainya.
Keberlanjutan seluruh komponen lingkungan sosial tersebut tidak
bisa terlepas dari hubungannya dengan lingkungan dalam dan buatan.
Komponen tersebut pula erat kaitannya dengan lingkungan mustahil
komponen-komponen lingkungan itu dapat disinambungkan. Ada lima
46
fungsi sosial lingkungan yaitu : sebagai sumber makan atau minum
(pencaharian hidup), sebagai wahana aktualisasi diri dan pengembangan
kreativitas (kebudayaan), sebagai sarana pengembangan kesetiakawanan
sosial dan sebagai tempat berlindung.
2.1.14 Indikator Kualitas Lingkungan Sosial
Standar kriteria atau mutu keserasian lingkungan sosial seringkali
ditentukan oleh kondisi sosial, budaya dan lingkungan masyarakat itu sendiri.
Menurut Jonny Purba (2005:20) dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan hidup, dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan hidup, indikator lingkungan sosial ditentukan
berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup
yang bertanggung jawab secara dan dilakukan secara integral, holistik dan adil
dengan ciri-ciri :
1. Segenap pihak diikutsertakan dan masing-masing mempunyai peran dan
tanggung jawab. Hal ini didasarkan pada prinsip partisipatif dan
bertanggung jawab.
2. Hasilnya dapat di nikmati oleh masyarakat luas guna meningkatkan
kesejahteraan hidupnya.Hal ini ditandai dengan tingkat ekonomi dan
pendapatan masyarakat yang layak, tempat tinggal dan pemukiman yang
sehat dan aman, adanya kesempatan bekerja dan berusaha, pertumbuhan
dan distribusi penduduk sesui daya dukung dan daya tampung sosial,
tingkat pendidikan penduduk yang memadai dan kesehatan yang prima.
47
3. Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat serta modal sosial yang
dikembangkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan
pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini ditandai dengan adanya
perlindungan hukum atas hak intelektual warga maupun kelompok
masyarakat, misalnya melalui peran, serta perlindungan terhadap hak-hak
adat masyarakat lokal (misalnya melalui peraturan daerah yang
mengakomodasi perlindungan atas hak-hak masyarakat lokal).
2.1.15 Pengertian Peran
Menurut Seokanto (2003:243) peranan (role) merupakan aspek dinamis
kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya
sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.
Sedangkan, dalam teorinya Biddle dan Thomas dalam Sarwono
(2006:215) membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah
– istilah yang menyangkut :
a. Orang – orang yang mengambil interaksi sosial
b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
c. Kedudukan orang – orang dalam perilaku
d. Kaitan antara orang dan perilaku
Peranan yang melekat diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam
pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-
position) merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu pada
organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian
diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam
48
masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Menurut Levinson dalam Soekanto
(2006:244), peranan mencakup tiga hal:
1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan
rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan
kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu
dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.
Peranan merupakan perilaku setiap individu maupun organisasi atau
kelompok yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, kerena didalamnya
dapat dicapai harapan-harapan yang tujuannya adalah menyejahterakan
masyarakat dan saling memudahkan satu sama lain dalam menjalankan peran
masing-masing.
Teori peran adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori,
orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan
masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.
.
2.1.15.1 Konsep Partisipasi
Partisipasi memiliki konotasi yang berbeda – beda dalam pandangan para
ahli. Asngari PS, (2005) meresumekan pengertian partisipasi atas enam point :
1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan
2. Keterlibatan dalam pengawasan
49
3. Keterlibatan dimana masyarakat mendapatkan manfaat dan penghargaan
4. Partisipasi sebagai proses pemberdayaan
5. Partisipasi bermakna kerja kemitraan
6. Partisipasi sebagai akibat dari stakeholder menyangkut pengambilan
keputusan, pengawasan dan penggunaan resource yang bermanfaat bagi
mereka.
Untuk lebih memahaminya ada tiga konsep partisipasi yang dikemukakan
oleh Gaventa (Pualin, 2005:28) yang berkaitan dengan praktek pemerintahan dan
pembangunan yang demokratis, yaitu:
a. Partisipasi politik
Partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok
sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik,
yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung maupun
tidak langsung dan partisipasi politik ini lebih mengedepankan pada
program-program sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pengambilan
keputusan sehingga terdapat persetujuan antara pemerintah dan
masyarakat (Nelson, 1994:21).
b. Partisipasi sosial
Disamping konsep partisipasi politik diatas, dikenal juga konsep
partisipasi sosial yang orientasi partsipasinya pada perencanaan,
implementasi dan pengawasan pembangunan, oleh Stiepel (Pualin,
2005:29) mengartikan partisipasi sebagai upaya terorganisir untuk
meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan lembaga pengatur
dalam kegiatan-kegiatan tertentu oleh berbagai kelompok masyarakat yang
selama ini tidak berada dalam tubuh pemerintahan yang memainkan fungsi
pengawasan. Dalam pemahanan ini partisipasi ditempatkan diluar
lembaga-lembaga formal pemerintahan, sebagai keterlibatan masyarakat
dalam kegiatan-kegiatan konsultasi atau pengambilan keputusan,
pembangunan dan evaluasi kebutuhan yang kemudian dituangkan dalam
bentuk perencanaan, hingga sampai pada penilaian evaluasi dari evaluasi
kebutuhan yang kemudian dituangkan dalam bentuk perencanaan, hingga
sampai pada penilaian evaluasi dari kegiatan pembangunan tersebut karena
sifatnya yang berada diluar partsipasi sosial. Beberapa asumsi yang dapat
50
diterima untuk mendorong partisipasi sosial masyarakat dalam
pembangunan:
1. Pembangunan membawa konsekuensi perubahan dalam tatanan kehidupan
sosial budaya masyarakat, perubahan ini membawa dampak yang langsung
dirasakan oleh masyarakat apakah itu positif atau negatif. Masyarakat
dipandang sebagai ―beneficiary‖ pembangunan, oleh sebab itu keterlibatan
masyarakat dalam proses pembangunan menjadi sebuah keniscayaan.
2. Rakyat dianggap yang paling tahu akan kebutuhannya, karena itu
keterlibatan rakyat untuk mengidentifikasikan dan menentukan kebutuhan
pembangunan daerahnya merupakan hak rakyat tersebut.
3. Anggapan selama ini, pembangunan dilaksanakan kadang mengabaikan
kepentingan dan suara masyarakat luas, kecenderungan yang ada
kebijakan-kebijakan pembangunan lebih mengakomodir kepentingan
kekuasaan, dengan adanya partisiapasi sosial diharapkan dapat menjamin
kepentingan masyarakat selama ini dimarjinalkan dalam pembangunan
hukum, ekonomi dan sosial budaya.
4. Partisipasi sosial dalam pengawasan terhadap proses pembangunan
dianggap dapat menjamin tidak terjadinya berbagai penyimpangan,
penurunan kualitas dan kuantitas pembangunan.
Dalam pemahaman ini partisipasi rakyat dilakukan secara insidentil
artinya keikutsertaan rakyat dalam kegiatan pembangunan berjalan seiring
dengan proyek yang partisipasi yang selesai.
c. Partisipasi warga
Telah dikemukakan sebelumnya partisipasi politik menekankan pada
lembaga ―representasi‖ dalam hal ini orang-orang yang telah diberikan
kepercayaan oleh rakyat untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah.
Partisipasi rakyat sebatas keikutsertaan mereka dalam proses-proses
pemilu hingga pemberian suaranya, selanjutnya wakil-wakil rakyat yang
duduk dilembaga perwakilan dan pemerintah yang menyelenggarakan
pemerintahan karena mereka dianggap telah mewakili kepentingan rakyat.
Demikian pula dengan konsep partisipasi sosial, partisipasi rakyat
ditempatkan diluar lembaga formal pemerintahan dan dilakukan seiring dengan
kegiatan dari proyek pembangunan semata-mata. Setelah proyek selesai maka
partisipasi dianggap selesai pula. Sedangkan konsep partisipasi warga mengisi
kekosongan kedua konsep sebelumnya, partisipasi warga merupakan partisipasi
langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga pemerintahan dan
51
proses kepemerintahan khususnya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat
luas.
2.1.16 Lingkungan Ekonomi
Lingkungan merupakan komponn penting dari sistem ekonomi. Artinya
bahwa tanpa adanya lingkungan maka sistem ekonomi tidak akan berfungsi. Ini
berarti pula bahwa jika ekonomi ingin diperbaiki maka kualitas sumberdaya alam
dan lingkungan perlu dipertahankan.Lingkungan ekonomi adalah kegiatan
manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungannya yang tersebut
dapat dipertahankan dan bahkan penggunaanya dapat ditingkatkan dalam jangka
panjang atau berkelanjutan.
Perkembangan ekonomi adalah usaha meningkatan pendapatan perkapita
dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui
penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan
keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Meler
dalam M.L.Jhingan (2008:06). Petumbuhan ekonomi suatu negara tergantung
pada sumberdaya alamnya, sumberdaya manusia, modal, usaha, teknologi, dan
sebagainya.
2.1.16.1 Indikator Kesejahteraan Rakyat
Selain data pendapatan dan pengeluaran, ada pula berbagai komponen
tingkat kesejahteraan lain yang sering digunakan. Pada salah satu publikasi PBB
pada tahun 1961 yang berjudul International and Measurement of Levels of Living
: An Interim Guide dikemukakan ada sembilan komponen kesejahteraan, antara
52
lain : kesehatan, konsumsi, makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja,
perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan.
2.1.17 Teori Modal Sosial
Para ekonom telah lama berbicara mengenai modal sosial (capital),
khususnya modal ekonomi atau finansial (financial capital). Modal finansial
adalah sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk membeli fasilitas dan alat –
alat produksi perusahaan saat ini. Konsep modal seperti ini relatif mudah
dipahami oleh orang awam sekalipun. Modal sosial dapat diartikan sebagai
sumber (resource)yang timbul dari adanya interaksi antara orang – orang dalam
suatu komunitas. Sebuah interaksi dapat terjadi dalam dalam skala individual
maupun institusional. Secara indidvidual, interaksi terjadi manakal relasi intim
antara individu terbentuk satu sama lain yang kemudian melahirkan ikatan
emosional. Secara institusional, interaksi dapat lahir pada saat visi dan tujuan satu
organisasi memiliki kesamaan dengan visi dan tujuan organisasi lainnya.
Menyusul Publikasi Coleman dan Putman yang mungkin berkembang di
masa depan, modal sosial didefinisikan menurut fungsinya dan fakta bahwa
konsepsi yang berbeda memadukan dua karakteristik: ―Mereka semua terdiri dari
beberapa aspek struktur sosial, dan mereka memfasilitasi tindakan tertentu
individu yang (ada) dalam struktur itu‖ (Coleman 19990: 302). Menurut Putnam,
modal sosial menunjuk pada ―ciri-ciri organisasi sosial, seperti kepercayaan,
norma, dan jaringan kerja‖ (1993: 167). Dengan kata lain, modal sosial terdiri dari
aspek struktural (yaitu jaringan kerja) juga aspek kultural (yaitu norma dan nilai
sosial, dan terutama kepercayaan).Norma dan nilai sosial, tetapi khususnya
53
kepercayaan di kalangan warga negara membangun aspek kultural modal sosial.
Kenyataannya, kepercayaan tampak merupakan akibat dari aspek lain, karena
kepercayaan ―dapat timbul dari dua sumberdaya yang berhubungan—norma
resiproksitas dan jaringan kerja keterlibatan warga negara‖ (Putnam 1993:
171).Meskipun aspek populer dan menarik dari tema pemikiran ini, jelas bahwa
modal sosial tidak memberikan kesembuhan bagi masing-masing dan setiap
persoalan. Tidak bahkan para pengikut konsekuensi investasi modal sosial yang
penuh kebaikan yang paling antusias mempertahankan gagasan bahwa modal
sosial merupakan sebuah obat mujarab bagi semua kesulitan masyarakat modern.
Investasi modal sosial ini mengakibatkan penurunan umum biaya transaksi bagi
semua partisipan karena fakta bahwa dalam hubungan yang penuh kepercayaan,
sumberdaya yang lebih sedikit diperlukan untuk menjamin kerelaan daripada
dalam hubungan lain (Ripperger 1998: Esser 2000).
2.1.17.1 Parameter Modal Sosial
Modal sosial mirip bentuk – bentuk modal lainnya, dala arti ia juga
bersifat produktif. Modal sosial menunjuk pada jaringan, norma dan kepercayaan
yang berpotensi pada produktivitas masyarakat. Merujuk pada Ridell (1997) ada
tiga parameter modal sosial, yaitu kepercayaan (trust), norma – norma (norms)
dan jaringan – jaringan (networks).
1. Kepercayaan
Kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat
yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama
berdasarkan norma – norma yang dianut bersama. Kepercayaan sosial
54
pada dasarnya merupakan produk dari modal sosial yang baik ditandai
oleh adanya lembaga – lembaga sosial yang kokoh, modal sosial
melahirkan kehidupan sosial yang harmonis
2. Norma
Norma terdiri dari pemahaman – pemahaman, nilai – nilai, harapan –
harapan dan tujuan – tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh
sekelompok orang. Norma – norma dapat bersumber dari agama, panduan
moral, maupun standar – standar sekuler seperti halnya kode etik
profesional. Norma – norma dapat merupakan pra – kondisi maupun
produk dari kepercayaan sosial.
3. Jaringan
Infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud jarngan kerjasama antar
manusia. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan
interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat
kerjasama. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan – jaringan
sosial yang kokoh.
2.1.18 Pelapisan Sosial
Pelapiasan sosial atau stratifikasi sosial adalah pembedaan atau
pengelompokan para anggota masyarakat secara vertical (bertingkat).
Dikemukakan oleh Pitirim A. Sorokin dalam Soekantro (1990) bahwa pelapisan
sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas
secara bertingkat (hierarkis).
55
Terjadinya pelapisan sosial ada yang terjadi dengan sendirianya dan
dengan disengaja:
1. Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri.
Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan
berdasarkan atas kesenjangan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat
itu, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya, pengakuan-
pengakuan terhadap kekuasaan dan wewenang tumbuh dengan sendirinya.
2. Sistem pelapisan yang disusun dengan sengaja ditujukan untuk mengejar
tujuan bersama. Di dalam sistem pelapisan ini ditentukan secara jelas dan
tegas adanya wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang.
Dengan adanya pembagian yang jelas dalam hal wewenang dan kekuasaan
ini, maka di dalam organisasi itu terdapat keteraturan sehingga jelas bagi
setiap orang di tempat mana letaknya kekuasaan dan wewenang yang
dimiliki dari dalam suatu organisasi baik secara vertical maupun secara
horizontal. Contoh pelapisan yang dibentuk dengan sengaja adalah dalam
organisasi pemerintah, organisasi partai politik, perusahaan besar,
perkumpulan-perkumpulan resmi.
Pada masyarakat agraris yang menjadi ukuran pelapisan sosial adalah luas
pemilikan lahan, tokoh masyatakat, toko informasi atau kombinasi dari
beberapa hal tersebut, sedangkan pada masyarakat modern yang menjadi
ukuran pelapisan sosial bukan lagi penguasaan luas lahan atau kesalehan
dalam beragama tetapi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan (Soekanto,
1990).
56
2.2 Penelitian Terdahulu
Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang komprehensif dan
berkorelasi, dalam melakukan penelitian yang berjudul ―Dampak Pembangunan
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Terhadap Lingkungan Sosial
Masyarakat Nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang‖
ini, peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya sebagai rujukan bahasan didalam penelitian ini. Diharapkan dengan
rujukan tersebut dapat membentuk kerangka dasar berpikir dalam melakukan
kajian. Dalam hal ini peneliti mengambil dua penelitian sebelumnya sebagai
pembanding dengan penelitian yang akan dilakukan:
1. Penelitian (skripsi) FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang
dilakukan oleh Cucu Rahayu 2013, dengan judul Dampak Pengelolaan
Tambang Emas PT. Cibaliung Sumberdaya Dalam Peningkatan
Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Cimanggu Kabupaten
Pandeglang, pada penelitian tersebut peneliti menggunakan Indikator
Kualitas Lingkungan Sosial Jonny Purba (2005:20): (1) Segenap pihak
diikut sertakan dan masing-masing berperan serta tanggung jawab (2)
Hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas guna meningkatkan
kesejahteraan hidupnya (3) Penghormatan terhadap hak hak masyarakat
serta modal sosial yang dikembangkan masyarakat dalam memanfaatkan
sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Metodelogi dalam
penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat adanya
57
kegiatan pertambangan emas yang dilakukan PT.Cibaluing Sumberdaya
dalam peningkatan lingkungan sosial-ekonomi masyarakat di Desa
Padasuka dan Desa Mangkualam Kecamatan Cimanggu Kabupaten
Pandeglang. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dampak Pengelolaan
Tambang Emas PT. Cibaliung Sumberdaya Dalam Peningkatan
Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Cimanggu Kabupaten
Pandeglang terdapat dampak kerusakan lingkungan yang diabaikan
pertambangan emas yang mungkin masih belum dirasakan sampai saat ini.
2. Penelitian (skripsi) FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang
dilakukan oleh Kiki Rizki Desianti 2012, dengan judul Dampak
Pertambangan Pasir Pada Lingkungan Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa
Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang. pada penelitian
tersebut peneliti menggunakan Indikator Kualitas Lingkungan Sosial
Jonny Purba (2005:20): (1) Segenap pihak diikut sertakan dan masing-
masing berperan serta tanggung jawab (2) Hasilnya dapat dinikmati oleh
masyarakat luas guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya (3)
Penghormatan terhadap hak hak masyarakat serta modal sosial yang
dikembangkan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan
pengelolaan lingkungan hidup. Dan faktor – faktor Pertumbuhan ekonomi
Bauer (2008:67) : (1) Sumber Alam (2) Akumulasi Modal (3) Organisasi
(4) Kemajuan Teknologi (5)Pembagian Kerja dan Skala Produksi. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pertambangan pasir pada
lingkungan sosial-ekonomi masyarakat di Desa Pancanegara Kecamatan
58
Pabuaran Kabupaten Serang. Metodologi dalam penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian
ini menunjukan bahwa pertambangan pasir di Desa Pancanegara membuka
lapangan pekerjaan baru bagi 350 orang masyarakat lokal dan juga
berkontribusi melalui CSR yang diberikan kepada masayarakat sekitar.
Namun kerugian berupa kerusakan fasilitas umum, pencemaran udara dan
kerusakan alam yang dialami oleh daerah terbukti dari adanya pencemaran
sungai cibanten akibat sistem pengelolaan limbah yang tidak efektif.
Penggunaan alat berat untuk melakukan eksploitasi sumber kekayaan alam
tersebut, mengakibatkan kebutuhan akan tenaga kerja semakin kecil.
Artinya, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin sedikit,
sehingga kesejahteraan rakyat yang meningkat hanya sedikit yakni hanya
yang bekerja di wilayah pertambangan pasir tersebut.
Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenaiDampak Pembangunan
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Terhadap Lingkungan Sosial
Masyarakat Nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang di dalamnya
mengkaji tentang Bagaimana Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai
(PPP).
2.3 Kerangka Berfikir
Kerangka berpikir adalah pemahaman yang paling mendasar yang
mendukung pemahaman selanjutnya.Suatu tolak ukur yang mudah adalah apakah
kita telah memahami pemahaman yang paling mendasar tersebut, atau pertanyaan
59
sebelum itu apakah kita mengetahui pemahaman yang mendasari pemahaman –
pemahaman selanjutnya.Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang
bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang diidentifikasikan
sebagai masalah penting (Sugiyono, 2005:65).
Untuk lebih jelasnya, kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu
60
Indikator Kualitas Lingkungan Sosial
Jonny Purba (2005:20)
1. Segenap pihak diikut sertakan dan masing-masing berperan serta
bertanggung jawab
2. Hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas guna meningkatkan
kesejahteran hidupnya
3. Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat serta modal sosial
yang dikembangkan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya
alam dan pengelolaan lingkungan hidup
Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan
Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat Nelayan di Desa Teluk
Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang
Identifikasi Masalah
1. Ruas sungai menjadi lebih sempit mengakibatkan muara juga menjadi
sempit akibat endapan lumpur dan semen mengakibatkan kapal sulit
untuk melintas karena muara merupakan jalur lintas nelayan untuk
menangkap ikan sehingga mengganggu nelayan untuk pergi melaut.
2. Mata pencaharian masyarakat menjadi hilang akibat pembangunan
pelabuhan seperti lahan untuk pengolahan ikan asin menjadi lebih
sempit dan habitat terumbu karang menjadi rusak dan hancur
mengakibatkan nelayan jadi tidak bisa mencari ikan didekat area
pelabuhan lagi.
3. Setiap masuk ke Pelabuhan dikenai retribusi yang memberatkan
masyarakat dengan pendapatan kecil namun biaya retribusi masih
belum dipungut secara merata. Namun ada manfaat atau keuntungan
yang dinikmati masyarakat biasanya dalam bentuk pelanan seperti
adanya SPBN, pabrik es dan pelayanan izin kapal lebih mudah.
Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan, Deddy T. Tikson
(2005:98):
1. Pendapatan perkapita
2. Struktur Ekonomi
3. Urbanisasi
4. Angka Tabungan
5. Indeks Kualitas Hidup
6. Indeks Pembangunan Manusia
Terwujudnya peningkatan kehidupan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik
61
2.4 Asumsi Dasar
Asumsi dasar merupakan hasil dari refleksi penelitian berdasarkan kajian
pustaka dan kajian teori yang digunakan sebagai dasar argumentasiBerdasarkan
pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, peneliti telah
melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi
bahwa penelitian Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
Labuan Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat Nelayan di Desa Teluk
Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang belum berjalan optimal.
62
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian
Metodologi sangat erat dengan tipe penelitian yang digunakan , karena
tiap-tiap dan tujuan penelitian yang didesain memiliki konsekuensi pada pilihan
metode penelitian yang tepat, guna mencapai tujuan penelitian tersebut. Penelitian
adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah guna menekan batas-batas
ketidaktahuan manusia.Dengan kata lainpenelitian adalah suatu pemikiran untuk
melakukan kegiatan meneliti, mengumpulkan serta memproses fakta-fakta yang
ada, sehingga kumpulan fakta-fakta tersebut dapat dikombinasikan oleh peneliti.
Metode menurut Joko Subagyo (1991:67) adalah jalan yang berkaitan
dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaanya,
sehingga dapat memahami objek sasaran yang dihendaki dalam upaya mencapai
sasaran dan tujuan pemecahan masalah. Metodologi adalah pengetahuan tentang
cara-cara (sience of methods). Menurut Arikunto (2002:136) metode penelitian
adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.
Dalam arti umum dan awam, metodologi biasa digunakan dalam konteks apa saja,
misalnya berpikir, metodologi pendidikan, atau metodologi pengajaran. Menurut
Irawan (2005:42) metodologi adalah ―totalitas cara‖ untuk meneliti dan
menemukan kebenaran. Disebut totalitas cara, sebab metodologi tidak hanya
mengacu pada metode penelitian, tetapi juga paradigma, pola pikir, metode
63
pengumpulan dan analisis data, sampai dengan metode penafsiran temuan
penelitian itu sendiri.
Dalam penelitian sosial, masalah penelitian, tema, topik, dan judul
penelitian berbeda secara kuantitatif maupun kualitatif.Baik substansial maupun
materil kedua penelitian itu berbeda berdasarkan filosofis dan
metodologis.Masalah kuantitatif lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat
variasi yang kompleks namun berlokasi dipermukaan.Akan tetapi masalah-
masalah kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang
rendah namun memiliki kedalaman bahasan yang tidak terbatas. Dalam penelitian
Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Terhadap
Lingkungan Sosial masyarakat Nelayan di desa Teluk Kecamatan Labuan
Kabupaten Pandeglang, berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian,
maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan
bentuknya yaitu dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif, dimana peneliti menggnakan metode penelitian kualitatif untuk
mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh Pembangunan Pelabuhan Perikanan
Pantai (PPP) Labuan Terhadap Lingkungan Sosial masyarakat Nelayan di desa
Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang yang sesuai dengan rumusan
masalah dan tujuan penelitian.
Dalam penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis penelitian
ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang
terjadi dilapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata – kata tertulis atau
lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam
Moleong 2005:4).
64
Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006:4) mendefinisikan metodologi
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati.Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik
(utuh).
Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller dalam Moleong (2006:4)
mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu
pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada
manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.
Selanjutnya menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2006:5)
menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar
alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan
dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.
Berdasarkan definisi-definisi tersebut, Moleong dalam bukunya
Metodologi Penelitian Kualitatif (2006:6) mensintesiskan bahwa Penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang
apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan
tindakan yang secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata
dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan
berbagai metode alamiah.
3.2 Fokus Penelitian
Penelitian ini berjudul Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai
(PPP) Labuan Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat Nelayan di Desa Teluk
65
Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Fokus dalam penelitian ini adalah pada
Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Terhadap Lingkungan
Sosial Masyarakat Nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang,
yang ruang lingkupnya adalah bagian lingkungan sosial khususnya kehidupan
nelayan Desa Teluk.
3.3 Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian menjelaskan tempat (locus) penelitian, serta alasan
memilih lokasi penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan pada Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP) di desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.
3.4 Fenomena yang Diamati
Dalam penelitian ini, fenomena yang diamati adalah dampak
Pembangunan yang berpengaruh kepada lingkungan sosial serta kehidupan
nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan.
3.4.1 Definisi Konsep
Lingkungan sosial yang dianggap merupakan bagian dari lingkungan
hidup adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya bermacam-
macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatnya dengan
simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan, serta terkait dengan
lingkungan alam dan lingkungan binaan atau buatan (tata ruang).Manusia
membentuk pengelompokan sosial (social grouping) diantara sesama dalam
upayanya mempertahankam hidup dan mengembangkan kehidupan kemudian
dalam kehidupan bersamanya itu manusia memerlukan pula adanya
66
organisasi, yaitu jaringan interaksi sosial antara sesama untuk menjamin
ketertiban sosial. Interaksi-interaksi sosial itulah yang melahirkan sesuatu
yang dinamakan lingkungan sosial.
3.4.2 Definisi OperasionalIndikator Pembangunan
Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan, Deddy T.
Tikson (2005:98):
1. Pendapatan perkapita
2. Struktur Ekonomi
3. Urbanisasi
4. Angka Tabungan
5. Indeks Kualitas Hidup
6. Indeks Pembangunan Manusia
Indikator Kualitas Lingkungan Sosial
Indikator Kualitas Lingkungan Sosial, Jonny Purba (2005:20):
1. Prinsip Partisipatif yaitu segenap pihak diikut sertakan dan masing-
masing berperan serta bertanggung jawab
2. Peningkatan kesejahteraan hidup artinya hasilnya dapat dinikmati oleh
masyarakat luas guna meningkatkan kesejahteran hidupnya
3. Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat serta modal sosial yang
dikembangkan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam
dan pengelolaan lingkungan hidup.
67
3.5 Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan
dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data
berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh
kerena itu instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, belum tentu
dapat menghasilkan data yang valid dan realibel, apabila instrumen tersebut tidak
digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Instrumen dalam penelitian
kualitatif dapat berupa test, pedoman wawancara dan pedoman observasi.
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian
adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus
divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang
selanjutnya terjun kelapangan. Validasi tersebut meliputi pemahaman metode
kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti sampai kesiapan
peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Dan yang pasti adalah peneliti itu
sendiri lah yang melakukan validasi, melalui evaluasi diri.
Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong (2006:17) peneliti dalam
pengumpulan data lebih banyak bergantung pada dirinya sendiri sebagai alat
pengumpulan data. Oleh karena itu, instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti
sendiri dengan membuat pedoman wawancara dan pedoman observasi dalam
rangka mempermudah proses pengumpulan data, analisis data dan data media.
Sehingga peneliti dapat mengumpulkan data secara lebih utuh dan alamiah dalam
rangka memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam.
68
3.6 Informan Penelitian
Husaini,dkk (2003:84) menyatakan bahwa dalam penelitian yang bersifat
kualitatif tidak dikenal adanya populasi, melainkan yang dikenal hanya sampel
yang terdiri dari responden yang ditentukan secara purposive sesuai dengan
tujuan penelitian,dimana yang menjadi responden hanya sumber yang dapat
memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini
memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung
dengan masalah penelitian gunamemperoleh data dan informasi yang lebih
akurat
Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini maka
diperlukan informan yang memahami dan mempunyai kaitan dengan
masalahpenelitian.Pada penelitian ini yaitu mengenaiDampak Pembangunan
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat
Nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten PandeglangPenentuan informan
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik Purposive sampling
(sampel bertujuan), yaitu merupakan metode penetapan sampel dengan
berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang
dibutuhkan.
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain :
69
Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian
No. Kategori Informan Kode Informan Keterangan
I a. Masyarakat Nelayan
b. Masyarakat Nelayan
c. Masyarakat Pengusaha Ikan
d. Kelompok Usaha Bersama
(KUB)
e. Kelompok Pengawas
Masyarakat (Pokwakmas)
f. Himpunan Nelayan Serikat
Indonesia (HNSI)
II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
Key Informan
Key Informan
Key Informan
Key Informan
Key Informan
II Instansi :
a. Balai Pelabuhan Perikanan
Pantai (BPPP) Labuan
b. Sekertaris Desa Teluk
c. Manager Pengelola Tempat
Pelelangan Ikan (TPI)
d. Unit Pelayanan Terpadu
e. Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Banten
III-1
III-2
III-3
III-4
III-5
Key Informan
Key Informan
Secondary Informan
Key Informan
Secondary Informan
Sumber : Peneliti 2015
70
3.7 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data
3.7.1 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan
data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan
mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data penelitian
ini adalah sebagai berikut :
1. Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
sumbernya dan masih bersifat mentah karena belum diolah. Data ini
diperoleh melalui:
a. Pengamatan/Observasi
Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan
pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang
diteliti. Dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lokasi
penelitian dan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek-
obyek yang diteliti, kemudian dari pengamatan tersebut
melakukan pencatatan-pencatatan data-data yang diperoleh yang
berkaitan dengan aktivitas penelitian.
Selain itu, observasi merupakan kegiatan yang meliputi
pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian perilaku, objek-
objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam
71
mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Konsep yang
dikemukakan oleh Faisal dalam sugiyono (2007:64) yang
mengklasifikasikan observasi, yaitu:
a. Observasi berpartisipasi (participant observation)
b. Observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (overt
observation and convert observation), dan
c. Observasi yang tidak terstruktur (unstructured
observation)).
Maka, observasi yang dilakukan dalam penelitian ini
adalah observasi terang-terangan, dimana peneliti dalam
melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada
sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.
Sehingga mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir
tentang aktivitas peneliti. Dan juga peneliti terlibat dengan
kegiatan sehari-hari yang menjadi sumber data penelitian.
Sehingga diperlukan data yang akurat lengkap, tajam dan
terpercaya.
b. Wawancara
Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang,
melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari
seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan,
berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2008:180). Sedangkan
menurut Bugin dalam Satori dan Komariah (2001:88) wawancara
72
dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan
tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta
pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari
metode utama (pengamatan).
Selain itu pengertian lain dari wawancara adalah
percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh
dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan
jawaban atas pertanyaan itu.
Wawancara mendalam adalah teknik pengolahan data
yang pengumpulan data yang didasarkan percakapan secara
intensif dengan suatu tujuan tertentu untuk mencari informasi
sebanyak-banyaknya. Wawancara dilakukan dengan cara mendapat
berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam
penelitian, wawancara dilakukan pada informan yang dianggap
menguasai penelitian.
Adapun yang digunakan adalah wawancara semi struktur
yang pedoman wawancaranya menjadi bahan acuan wawancara,
yang dapat dirubah dan disesuaikan dengan proses diskusi untuk
mencapai tujuan penelitian. Jenis wawancaranya dengan
mewawancarai informan kunci yang dianggap memiliki informasi
khusus yang juga dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan
yang luas seperti nelayan, pejabat, sesepuh desa yang sudah lama
73
tinggal di desa kemudian dengan mewawancarai perorangan
pilihan yaitu yang dapat dianggap mewakili kelompok masyarkat
tertentu misalnya kelompok nelayan.
Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan
terlebih dahulu berbagai keperluan yang dibutuhkan yaitu sampel
informan kriteria informan dan pedoman wawancara yang disusun
dengan rapih dan terlebih dahulu dipahami peneliti, sebelum
melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan hal-hal
sebagai berikut:
a. Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian.
b. Menjelaskan alasan informan terpilih untuk diwawancarai.
c. Menentukan strategi dan taktik berwawancara.
d. Mempersiapkan pencatat data wawancara.
Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi
kepada informan untuk melakukan wawancara dengan
menghindari keasingan serta rasa curiga informan untuk
memberikan keterangan dengan jujur, selanjutnya peneliti
mencatat keterangan-keterangan yang diperoleh dengan cara
pendekatan kata-kata dan merangkainya kembali dalam bentuk
kalimat (nazir, 1985:234-242).
74
Pada penelitian ini, peneliti telah menyusun pedoman
wawancara yang isinya mengenai hal-hal yang nantinya akan
dipertanyakan kepada para informan untuk mendapatkan informasi
yang akurat. Adapun secara garis besar, pedoman wawancara yang
digunakan untuk memperoleh informasi, yaitu sebagai berikut:
Tabel 3.2
Pedoman Wawancara
Variabel Dimensi Indikator Informan
Indikator
Pembangunan,
Indikator
Pengukuran
Keberhasilan
Pembangunan,
Deddy T. Tikson
(2005:98)
Pendapatan
perkapita
I1-1, I1-2, I2-1
Struktur Ekonomi I1-1, I1-2,I1-3, I2-2
Urbanisasi I1-1, I2-2, I2-3
Angka Tabungan I1-1, I1-2,I1-3, I1-4
Indeks Kualitas
Hidup
I1-1, I1-2,I1-3, I2-2
Indeks pembangunan
Manusia
I1-1, I1-5, I2-1
Dampak
Pembangunan
Pelabuhan
Perikanan
Pantai (PPP)
Labuan Terhadap
Lingkungan
Sosial
masyarakat
Nelayan di
desa Teluk
Kecamatan
Labuan
Kabupaten
Pandeglang
Indikator
Kualitas
Lingkungan
Sosial, Jonny
Purba (2005:20)
Segenap pihak diikut
sertakan dan masing-
masing berperan
serta bertanggung
jawab
I1-1, I1-2,I1-3, I1-4,
I2-1
Hasilnya dapat
dinikmati oleh
masyarakat luas
guna meningkatkan
kesejahteraan hidup
I1-1, I1-2,I1-3, I2-1,
I2-2, I2-3, I2-4, I2-5
Penghormatan
terhadap hak-hak
masyarakat serta
modal sosial yang
dikembangkan
masyarakat dalam
memanfaatkan
sumberdaya alam
dan pengelolaan
lingkungan hidup
I1-4, I1-6, I2-1, I2-4
Sumber : peneliti 2015
75
2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang
diperoleh melalui kegiatan studi literatur atau studi kepustakaan dan
dokumentasi mengenai data yang diteliti. Sumber data yang
diperlukan dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data
skunder. Data primer diambil langsung dari informan penelitian.
Dalam hal ini data primer ini diambil melalui wawancara (interview).
Sedangkan data skunder adalah data yang tidak langsung berasal dari
informan. Oleh karena itu dalam penelitian ini, data skunder diperoleh
melalui data-data dan dokumen-dokumen yang relevan mengenai
masalah yang diteliti. Data-data tersebut merupakan data yang
diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam
penelitian ini.
a. Studi Kepustakaan
Pengumpulan data ini diperoleh dari berbagai referensi
yang relevan dengan penelitian yang dijalankan dan teknik ini
berdasarkan text books maupun jurnal ilmiah.
b. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi, yakni pengumpulan data yang
bersumber dari dokumen yang resmi dan relevan dengan
penelitian yang sedang dilakukan. Dokumen yang diperoleh
tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seseorang.
76
Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah:
1. Buku catatan: untuk mencatat pencatatan dengan
sumber data.
2. Recorder: untuk merekam semua percakapan karena
jika hanya
menggunakan buku catatan, peneliti sulit untu
mendapatkan informasi yang telah diberikan oleh
informan.
3. Handphone camera: untuk memotret/mengambil
gambar semua kegiatan yang berkaitan dengan
penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan
keabsahan dari suatu penelitian.
a. Uji Keabsahan Data
Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa
setiap keadaan harus memenuhi: 1) Mendemostrasikan nilai
yang benar, 2) Menyediakan dasar agar hal itu dapat
diterapkan, dan 3) Memperbolehkan keputusan luar yang dapat
dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari
temuan dan keputusan-keputusannya. (Moleong, 2006:320) isu
dasar dari hubungan keabsahan data pada dasarnya adalah
sederhana. Bagaimana peneliti membujuk agar pesertanya
(termasuk dirinya) bahwa temuan-temuan penelitian dapat
77
dipercaya. Untuk menguji keabsahan data, dapat dilakukan
dengan tujuh teknik, yaitu perpanjangan keikutsertaan,
ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat,
kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan
anggota (member check). Pada penelitian ini, peneliti
menggunakan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi dan
pengecekan anggota (member check)
3. Triangulasi
Moleong (2006 :330) menjelaskan bahwa triangulasi
merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin (Prastowo, 2011 :269)
membedakan teknik ini menjadi 5 macam yaitu :
1. Triangulasi sumber yaitu suatu teknis pengecekan kredibilitas
data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan
melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber berarti
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau
informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda
dalam penelitian kualitatif.
2. Triangulasi teknik yaitu suatu tekhnik pengecekan kredibilitas
dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang
sama dengan teknik yang berbeda yaitu melalui wawancara,
observasi dan studi dokumentasi.
78
3. Triangulasi waktu yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas
dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan
wawancara, observasi atau tekhnik lain dalam waktu atau
situasi yang berbeda.
4. Triangulasi penyidik, suatu teknik pengecekan kredibilitas
dilakukan dengan cara memanfaatkan pengamat lain untuk
pengecekan derajat kepercayaan data.
5. Triangulasi teori, suatu tekhnik pengecekan kredibilitas
dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu teori untuk
memeriksa data temuan penelitian.
Adapun untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini
dilakukan melalui teknik Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik
yaitu dengan mewawancarai terlebih dahulu informan kunci yang
dianggap terpercaya dan memiliki pengalaman kemudian
mewawancarai informan lain setelah semua informan selesai
diwawancarai kemudian menggunakan teknik yang berbeda ke masing
– masing sumber untuk mengecek derajat kepercayaan informasi yang
diperoleh. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara:
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil
wawancara;
2. Membandingkan apa yan dikatakan orang di depan umum
dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
79
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi
peneliti dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan
berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat
biasa, kalangan yang berpendidikan menengah atau tinggi,
orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen
yang berkaitan.
4. Member Check
Selain itu peneliti pun melakukan membercheck, yaitu proses
pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan
membercheck adalah mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh
sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Selain itu,
membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan
digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud
sumber data atau informan. Setelah membercheck dilakukan, maka
pemberi data dimintai tandatangan sebagai bukti otentik bahwa
peneliti telah melakukan membercheck dalam Moelong (2005: 276).
3.7.2 Analisis Data
Proses analisa data dilakukan secara terus menerus sejak awal data
dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir. Untuk memberikan makna
terhadap data yang telah dikimpulkan, dilakukan analisis data dan
80
interpretasi. Mengingat ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif, maka
analisis dilakukan sejak data pertama sampai penelitian berakhir.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik
analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah
selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Dalam menganalisis selama
dilapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yang
mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara
interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Proses
datanya mencakup :
1. Data Collection (Pengumpulan Data)
Pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian
dan melakukan pengumpulan data penelitian. Ini merupakan tahap
awal yang harus dilakukan oleh peneliti agar peneliti dapat
memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi di
lapangan.
2. Data Reduction (Reduksi data)
Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data
―kasar‖ yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan
(Prastowo, 2011: 242). Reduksi data ini berlangsung secara terus-
menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.
Reduksi data dengan demikian merupakan suatu bentuk analisis yang
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak
81
perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga
kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi
(Prastowo, 2011:243). Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah
pada temuan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan
penelitian menemukan segala sesuatu yang terlihat aneh, asing, tidak
dikenal dan belum memiliki pola, justru inilah yang harus dijadikan
perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.
3. Data Display (Penyajian Data)
Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan
data, penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun
yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Beberapa jenis bentuk penyajian data adalah
matriks, grafik, jaringan, bagan dan lain sebagainya yang semuanya
dirancang untuk menggabungkan informasi tersusun dalam suatu
bentuk yang padu (Prastowo, 2011:244). Kemudian penyajian data
dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar
kategori dan selanjutnya, yang paling sering digunakan untuk
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang
bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan
untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya
berdasarkan apa yang telah dipahami.
82
4. Conclusion Drawing /verification (Penarikan Kesimpulan)
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sementara itu,
dalam penjelasan Sugiyono (Prastowo, 2011:250) kesimpulan awal
yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila
tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang
valid dan konsisten saat kita kembali ke lapangan mengumpulkan data,
kesimpulan yang kita kemukakan adalah kesimpulan yang terpercaya.
Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat
menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi
mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah pada
penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang
setelah peneliti berada di lapangan.
Gambar 3.1
Siklus Teknis Analisi Data Menurut Miles dan Huberman
( Sumber : Miles dan Huberman, 2009:16 )
Data
Display
Data
Colection
Data
Reduction
Conclution
Drawing &
83
3.8 Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian berisi aktivitas yang dilakukan dan kapan akan
dilakukan (Sugiyono, 2005:148). Berikut ini merupakan jadwal penelitian
Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Terhadap
Lingkungan Sosial masyarakat Nelayan di desa Teluk Kecamatan Labuan
Kabupaten Pandeglang.
Tabel 3.3
Jadwal Penelitian
No Kegiatan Bulan
Tahun
Okt
2014
Nov
2014
Des
2014
Jan
2015
Feb
2015
Mar
2015
Apr
2015
Mei
2015
Jun
2015
Juli
2015
Agu
2015
Sept
2015
Okt
2015
Nov
2015
Des
2015
Jan
2016
1 Pengajuan Judul
2 Perizinan dan
obersvasi awal
3 Penyusunan
proposal Skripsi
4 Seminar proposal
skripsi
5 Proses pencarian
data dilapangan
6 Pengolahan data
7 Penyusunan
laporan hasil
penelitian
Sumber: Peneliti 201
85
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian
yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum
Provinsi Banten, gambaran umum Kecamatan Labuan, gambaran umum Desa
Teluk, gambaran umum Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kecamatan Labuan
Banten. Hal tersebut dipaparkan dibawah ini
4.1.1 Gambaran Umum Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan
Berdasarkan usulan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI tentang usulan peningkatan status
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Labuan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai
(PPP) dan telah disetujui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI dengan surat
Keputusan Nomor KEP. 44/MEN/2007 tentang peningkatan status Pangkalan
Pendaratan Ikan (PPI) Labuan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan.
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan ini berjarak 42 km dari Kabupaten
Pandeglang atau sekitar 64 km dari Kota Serang, ± 600 m dari ruas jalan raya
antara Labuan – Anyer, Pelabuhan ini terletak terletak di Desa Teluk kecamatan
Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan koordinat geografis
terletak pada 06 24 30 LS dan 105 49 15 BT, pelabuhan perikanan pantai ini
mulai dibangun sejak tahun 1995. Letak lokasi dari Pelabuhan Perikanan Pantai
(PPP) Labuan adalah pada garis pantai bagian barat yang berhubungan langsung
86
dengan Selat Sunda yang merupakan daerah kawasan tujuan wisata Pantai Anyer
yang sangat ramai dan juga berada diruas jalan nasional yang menuju wilayah
konservasi alam Ujung Kulon.Posisi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan
berada pada wilayah perairan Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan
Indonesia 1 (ALKI – 1). PPP Labuan memiliki potensi pengembangan yang cukup
prospektif karena menghadap wilayah perairan dengan yang kaya potensi
sumberdaya ikan, potensi sumberdaya ikan dan usaha penangkapan ikan di
wilayah ini diperkirakan mencapai 92.917,7 ton dan baru dimanfaatkan sebnayak
29.426 ton (31,17%) dengan kontribusi dari TPI Labuan sebesar 11.117,6 ton.
(Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang, 2002).
Desa Teluk merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Labuan
dengan luas desa 97 Ha, jarak dari kantor ke kecamatan 2 Km dan jarak dari
Ibukota ke Kabupaten 44 Km. Yang mempunya batas wilayah sebagai berikut :
Utara : Desa Caringin
Selatan : Desa Labuan dan desa Cigondang
Timur : Desa Banyumekar
Barat : Laut Selat Sunda
Kependudukan di Desa Teluk warga yang berjenis kelamin perempuan ada
5814 orang dan berjenis kelamin laki - laki ada 5608 orang dan status
kewarganegaraannya adalah WNI ( Warga Negara Indonesia ) Jumlah penduduk
menurut mata pencaharian adalah sebagai berikut :
87
Tabel 4.1
Mata Pencaharian Penduduk di Desa Teluk
No. Mata Pencaharian Jumlah
1. Pedagang 256 orang
2. Jasa 92 orang
3. Pengrajin 18 orang
4. Industri Rumah Tangga 7 orang
5. Petani 513 orang
6. Buruh Tani 219 orang
7. Nelayan 4955 orang
8. PNS 327 orang
9. Pensiunan 8 orang
10. Guru 47 orang
11. Dosen -
12. Polri 20 orang
13. TNI 1 orang
14. Wiraswasta lainnya 380 orang
Sumber : Buku Profil Desa Teluk Kecamatan Labuan
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas mata
pencaharian masyarakat didesa Teluk adalah nelayan dengan jumlah sebanyak
72,4 % kemudian pedagang sebanyak 3,7 %, jasa sebanyak 1,3%, pengrajin
sebanyak 0,2%, Industri rumah tangga sebanyak 0,01%, petani sebanyak 7,4%,
buruh tani sebanyak 3,2%, PNS sebanyak 4,7%, pensiunan sebanyak 0,1%, guru
sebanyak 0,6%, polri sebanyak 0,2 %, TNI sebanyak 0,01%, dan wiraswasta
lainnya sebanyak 5,5%.
88
Jumlah penduduk menurut pendidikannya adalah sebagai berikut :
Tabel 4.2
Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Desa Teluk
No. Tingkat Pendidikan Jumlah
1. SD 3536 orang
2. SMP 1.100 orang
3. SMA 1250 orang
4. Kejuruan 890 orang
6. Strata ( 1, 2, 3 ) 346 orang
Sumber : Buku Profil Desa Teluk Kecamatan Labuan tahun 2014
Berdasarkan data dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sudah banyak
masyarakat yang memiliki kemauan untuk bersekolah dilihat dari persentase
tingkat pendidikannya yang bersekolah ditingkat SD adalah sejumlah 49,6 %,
ditingkat sejumlah SMP 15,4%, ditingkat SMA 17,5%, ditingkat kejuruan 12,5 %
dan ditingkat sarjana 5%.Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan
masyarakat di desa Teluk mengalami peningkatan dengan semakin banyaknya
kemauan masyarakat untuk bersekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi.
A. Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan
Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan adalah Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) di bidang pengelolaan sumber daya pantai dan laut yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi. UPTD BPPP mempuntai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis
operasional pengelolaan kepelabuhan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan
lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, sampai dengan pemasarannya
89
serta pengelolaan yang meliputi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan
sumber daya pantai dan laut yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang
– undangan yang berlaku, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
1. Pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas
perikanan.
2. Pelayanan bongkar muat.
3. Pelaksanaan pembinaan mutu dan pengelolaan hasil perikanan.
4. Pemasaran dan distribusi ikan.
5. Pengumpulan data tangkap dan hasil perikanan.
6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan.
7. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan.
8. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.
9. Pelaksanaan kesyahbandaraan.
10. Pelaksanaan fungsi karantina ikan.
11. Publikasi hasil riset kelautan dan perikanan.
12. Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari.
13. Pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3),
keselamatan awak kapal dan keindahan)
B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.19/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis,
serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 tahun 2009 tentang Pembentukan,
90
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan
sebagai berikut :
1. Bagan organisasi Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan pada
Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Uraian tugas Organisasi Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan
pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provonsi Banten
a. Kepala Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) mempunyai
kewajiban tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi baik dalam lingkungannya ataupun dengan instansi
lain di luar pelabuhan perikanan sesuai dengan tugas masing –
masing, wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan
apabila terjadi penyimpanan agar mengambil langkah – langkah
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
b. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan rencana dan anggaran, pengelolaan urusan
administrasi keuangan dan barang kekayaan milik Negara,
melaksanaan penyiapan administrasi surat – menyurat, kearsipan,
perlengkapan, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan inventaris barang dan aset balai.
c. Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan
pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pendayagunaan
sarana dan prasarana, pelayanan jasa, fasilitasi usaha dan wisata
bahari, pemberdayaan masyarakat perikanan, melaksanaan
91
koordinasi peningkatan produksi hasil perikanan dan pengendalian
lingkungan.
d. Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi
pemasaran dan distribusi hasil perikanan, melaksanakan
pengumpulan, pengolahan, penyajian data, statistik perikanan,
pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perikanan,
melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, dan kebersihan
kawasan pelabuhan perikanan.
e. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkunan BPPP Labuan
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan,
pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pantai dan laut serta
ekosistemnya dan kegiatan lain sesuai dengan tugas masing –
masing Jabatan Fungsional berdasarkan peraturan perundangan –
undangan yang berlaku.
C. Visi Misi Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan
Visi :
― Pelabuhan Perikanan Sebagai Sentra Usaha Mina yang Berdaya Saing ―
Misi :
― Mensejahterakan Masyarakat Perikanan Tangkap‖
Keunggulan :
1. Areal PPP Memiliki Lahan Cukup Untuk Mendukung Industrialisasi
Perikanan Tangkap
92
2. Lokasi Strategis Dekat Dengan Fishing Ground dan Dekat Daerah
Pemasaran
D. Fungsi Pelabuhan Perikanan
Fungsi pelabuhan perikanan secara umum adalah :
1. Fungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kapal
2. Fungsi untuk menangani barang-barang
3. Fungsi perbaikan dan pemeliharaan
Fungsi pelabuhan perikanan menurut pasal 41 UU No. 31 tahun 2004,
yaitu :
1. Tempat tambat labu kapal perikanan
2. Tempat pendaratan ikan
3. Tempat pemasaran dan distribusi ikan
4. Tempat pelaksanaan mutu hasil perikanan
5. Tempat mengumpulkan data tangkapan
6. Tempat pelaksanaan penyluhan serta pengembangan masyarakat perikanan
7. Tempat untuk memperlancar kegiatan oprasional kapal.
E. Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan
Fasilitas perikanan menurut keputusan mentri No. 10 tahun 2004 adalah
sarana dan prasarana yang tersedia di pelabuhan perikanan untuk mendukung
oprasional pelabuhan. Di dalam pelaksanaan fungsi dan peranannya, pelabuhan
perikanan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Kapasitas dan jenis fasilitas-
fasilitas atau sarana yang ada umumnya akan menentukan skala atau tipe dari
93
suatu pelabuhan dan akan berkaitan pula dengan sekala usaha perikanannya (
Lubis, 2000 ).
Adapun fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan dan pangkalan
pendaratan ikan antara lain :
1. Fasilitas pokok
Fasilitas pokok adalah fasilitas dasar utama yang diperlukan dalam
kegiatan di suatu pelabuhan. Fasilitas ini berfungsi untuk menjamin keamanan
dan kelancaran kapal baik sewaktu berlayar keluar masuk pelabuhan maupun
sewaktu berlabuh di pelabuhan. Fasilitas pokok tersebut antara lain :
a. Breakwater : sisi kiri 509 m dan sisi kanan 560 m
b. Dermaga sepanjang 185 m
c. Kolam pelabuhan ± 200 m x 400 m dengan kedalaman air pada pasang
surut terendah 2 m
d. Alur Pelayaran ( ± 50 m)
e. Lahan Pelabuhan seluas 74.710 m2
f. Talud (500 m)
g. Fasilitas Penghubung
2. Fasilitas fungsional
Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang berfungsi meninggikan nilai guna
dan fasilitas pokok yang menunjang aktifitas di pelabuhan. Fasilitas ini disediakan
sesuai dengan kebutuhan oprasional pelabuhan perikanan tersebut. Fasilitas
fungsional ini dikelompokan menjadi dua antara lain :
a. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebanyak 2 unit
94
b. Cold Storage kapasitas daya tampung ikan sebanyak 10 ton
c. Pabrik Es kapasitas 8 Ton per hari
d. Perbengkelan Nelayan
e. Kantor Balai PPP Labuan
f. SPDN ( 1 unit ) dengan kuota BBM 60.000 liter/bulan
3. Fasilitas penunjang
Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang secara tidak langsung
meningkatkan peranan pelabuhan atau para pelaku mendapatkan kenyamanan
melakukan aktifitas pelabuhan. Fasilitas penunjang terdi dari :
a. Pintu Gerbang
b. Jalan Masuk Beton
c. Lampu Suar
d. Drainase
e. Jaringan Listrik dan Telepon
f. MCK di TPI II
g. Lapak – lapak ikan
F. Manfaat Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan
1. Efisiensi Usaha
Adanya dukungan sarana dan prasarana untuk usaha masyarakat perikanan
sehingga dapat menghemat biaya usaha.
2. Keamanan kapal ikan
Ketersediaan breakwater dan dermaga dapat menjamin keamanan tambat
labuh kapal.
95
3. Pelayanan Logistik
Ketersediaan air, es, BBM dengan harga standar dapat mengurangi biaya
logistik.
4. Dukungan Pemasaran Ikan
Adanya TPI dapat membantu nelayan menjual ikan dengan sistem lelang.
4.2 Deskripsi Data
Data yang akan disajikan dibawah ini merupakan data yang sudah melalui
proses reduksi. Deskripsi data menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari
data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan. Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan teori Indikator Keberhasilan Pembangunan
Deddy Tikson dan Indikator Kualitas Lingkungan Sosial Jonny Purba.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk
kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan dokumentasi.
Berdasarkan teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep Miles dan
Huberman, yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan
penting, diantaranya : reduksi data (data reduction), penyajian data (data display),
dan verifikasi (conclusions drawung/verifying).
Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mereduksi data yaitu
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting,
dicari tema dan polanya. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan reduksi
data, peneliti memberikan kode pada aspek tertentu , yaitu:
96
a) Kode Q1,2,3 dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan.
b) Kode I1,2,3 dan seterusnya menandakan daftar urutan Informan.
Langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data (data display).
Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk
uraian singkat atau teks naratif, bagan, matrik, hubungan antara kategori, network,
flowchart dan sejenisnya. Namun pada penelitian ini, peneliti menyajikan data
dalam bentuk teks narasi. Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan
(verification) setelah data bersifat jenuh, artinya telah ada pengulangan informasi,
maka kesimpulan tersebut data dijadikan jawaban atas masalah penelitian.
Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis pada dampak pembangunan
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan terhadap Lingkungan Sosial
masyarakat Nelayan di desa Teluk Kecamatan Labuan Kabuaten Pandeglang –
Banten. Dan analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori
yang dianggap sesuai dengan permasalahan dan kerangka berfikir yang telah
diuraikan sebelumnya.
4.2.1 Data Informan Penelitian
Data informan penelitian menjelaskan deskripsi informan yang menjadi
sumber data utama dalam penelitian mengenai Dampak Pembangunan Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP) Labuan terhadap Lingkungan Sosial masyarakat Nelayan
di desa Teluk Kecamatan Labuan Kabuaten Pandeglang – Banten. Deskripsi
informan penelitian meliputi nama informan, usia, dan pekerjaan atau jabatan dari
informan penelitian tersebut. Sesuai dengan pemilihan informan penelitian ini
menggunakan teknik purposive, hal ini dilakukan untuk mendapatkan informan
97
penelitian yang tepat dan kredibel. Berikut ini daftar deskripsi informan yang
berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :
Tabel 4.3
Daftar Spesifikasi Fungsi dan Peran Informan Penelitian
No. Nama Informan Usia Pekerjaan/Jabatan Kode
Informan
1. Rosa S. 54 Nelayan Desa Teluk
Kecamatan Labuan I1-1
2. Royani 37 Nelayan Desa Teluk
Kecamatan Labuan I1-2
3. Edi 52 Pedagang Ikan I1-3
4. Rohman 42 Ketua KUB Desa Teluk
Kecamatan Labuan I1-4
5. Moh. Heri B. 50 KetuaPokwasmas Desa
Teluk Kecamatan Labuan I1-5
6. Bambang MS 54
Sekertaris II DPC
Pandeglang (HSNI) Desa
Teluk Kecamatan Labuan
I1-6
7. Saepudin Japar. SE 35 Staff Tata Operasional BPPP
Labuan I2-1
8. Taslim 56 Sekertaris Desa Teluk
Kecamatan Labuan I2-2
9. Wahdi 43 Manager TPI 02 Desa Teluk
Kecamatan Labuan I2-3
10. Yanto Yunianto 50 Staff Bagian Operasional
TPI I2-4
11. Wawan Munawan,
ST 34
Staff Sesi Penataan
Komunikasi Lingkungan I2-5
Sumber: Peneliti, 2015
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui deskripsi dari masing-masing
informan dalam penelitian mengenai ―Dampak Pembangunan Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP) Labuan terhadap Lingkungan Sosial masyarakat Nelayan
di desa Teluk Kecamatan Labuan Kabuaten Pandeglang – Banten‖. Informan di
atas merupakan informan peneliti anggap paling tepat untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan mengenai dampak pembangunan
terhadap Lingkungan sosial masyarakat nelayan di Desa Teluk – Kecamatan
98
Labuan. Hal ini ditujukan untuk dapat mencapai hasil penelitian yang sesuai dan
kredibel dalam mencapai hasil penelitian yang diharapkan.
4.2.2 Analisis Data Penelitian
Analisis data penelitian merupakan pemaparan hasil penelitian yang
didapatkan dengan melakukan wawancara dengan 9 (sembilan) informan
penelitian yang dianggap dapat mewakili dan memberikan data terhadapDampak
Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan terhadap Lingkungan
Sosial masyarakat Nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabuaten
Pandeglang – Banten. Adapun dalam menganalisis dengan menggunakan teori
Indikator Keberhasilan Pembangunan Deddy T. Tikson (2005:98) dapat diukur
oleh setidaknya 6 indikator yang diantaranya :
1. Pendapatan Perkapita
Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB
merupakan salah satu indikaor makro-ekonomi yang telah lama
digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif
makro ekonomi,indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia
yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan perkapita telah
menjadi indikator makro ekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun
memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan
nasional selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-
negara dunia. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya
peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun
demikian,beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini
mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak
mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan,
termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.
2. Struktur Ekonomi
Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan
mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-
kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan
per kapita, konstribusi sektor manupaktur/ industri dan jasa terhadap
99
pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor
industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan
atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan
investasi dan perluasan tenaga kerja. Dilain pihak, kontribusi sektor
pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun.
3. Urbanisasi
Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi
penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di
pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan
penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan
pengalaman industrialisasi di Negara-negara Eropa Barat dan Amerika
Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan
proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan
semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di
negara-negara industri, sebagain besar penduduk tinggal di wilayah
perkotaan, sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang
proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena
ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan.
4. Angka Tabungan
Perkembangan sektor manufaktur/industri selama tahap
industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial capital
merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah
masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggris pada umumnya Eropa pada
awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri.
Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini
dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.
5. Indeks Kulitas Hidup
IKH atau Physical Qualty of life Index (PQLI) digunakan untuk
mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat
indikator makro ekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang
kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi.
Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi
tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung
berdasarkan kepada: (1) angka rata-rata harapan hidup, pada umur satu
tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam
indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan
dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan,
dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan
keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat
100
menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan
sebagai hasil pembangunan.
Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena
tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status
pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, indeks ini
dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia
sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita
sebagai ukuran kuantitas manusia.
6. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)
The United Nations Development Program(UNDP) telah membuat
indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa
indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya
indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya
manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada
pengembangan sumber daya manusia. Dalam pemahaman ini,
pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan
mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia.
Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya
manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang
menentukan jalan hidup manusia secara bebas.
Selanjutnya Indikator Kualitas Lingkungan Sosial Jonny Purba (2005:20)
dapat diukur oleh setidaknya 3 indikator yang diantaranya :
4. Segenap pihak diikutsertakan dan masing-masing mempunyai peran dan
tanggung jawab. Hal ini didasarkan pada prinsip partisipatif dan
bertanggung jawab.
5. Hasilnya dapat di nikmati oleh masyarakat luas guna meningkatkan
kesejahteraan hidupnya.Hal ini ditandai dengan tingkat ekonomi dan
pendapatan masyarakat yang layak, tempat tinggal dan pemukiman yang
sehat dan aman, adanya kesempatan bekerja dan berusaha, pertumbuhan
dan distribusi penduduk sesuai daya dukung dan daya tampung sosial,
tingkat pendidikan penduduk yang memadai dan kesehatan yang prima.
6. Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat serta modal sosial yang
dikembangkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan
pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini ditandai dengan adanya
perlindungan hukum atas hak intelektual warga maupun kelompok
masyarakat, misalnya melalui peran, serta perlindungan terhadap hak-hak
adat masyarakat lokal (misalnya melalui peraturan daerah yang
mengakomodasi perlindungan atas hak-hak masyarakat lokal).
101
4.2.2.1 Pendapatan Perkapita
Dalam perspektif makro ekonomi,indikator ini merupakan bagian
kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan perkapita
telah menjadi indikator makro ekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun
memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional
selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia.
Dengan adanya pelabuhan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan
kehidupan masyarakat salah satu kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari
peningkatan pendapatan hasil tangkapan nelayan. Pada umumnya masyarakat di
desa Teluk mayoritasnya adalah nelayan sehingga pendapatan mereka tergantung
dari hasil tangkapan ikan namun pelabuhan tidak berpengaruh pada peningkatan
pendapatan dan hasil tangkapan seperti yang diucapkan I1-1, yaitu bahwa:
―Ya tidak berpengaruh mah, untuk pendapatan tidak dapat dipastikan
terkadang kosong terkadang enggak. Sehingga untuk pendapatan itu tidak
dapat dipastikan, apabila sedikit mengalamipeningkatan pendapatannya
tetapi pelabuhan tidakberpengaruh karena hasil tangkapan itu kan
tergantung kepada musimnya‖ (Wawancara dengan I1-1pada tanggal 05
September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan
Labuan, pukul 14.39 WIB).
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa,
hasil tangkapan nelayantergantung dari musim yang terjadi bukan dengan adanya
pelabuhan maka hasil tangkapan juga meningkat seperti pada saat musim barat
biasanya ikan sangat sulit dicari karena arus air yang begitu deras maka nelayan
rata – rata hampir semua tidak melaut dan para nelayanhanya berharap pada
pendapatan mereka pada saat musim ikan tetapi ada juga beberapa nelayan yang
102
pergi jauh melaut seperti di lautan Krakatau untuk mencari ikan. Namun sebelum
adanya pelabuhan dan sesudah dibangunnya pelabuhan tidak berpengaruh
terhadap hasil tangkapan nelayan dan peningkatan pendapatan yang ada juga
masih tetap bergantung pada musim.
Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-2 selaku masyarakat nelayan
Desa Teluk, yaitu berupa :
‖Tergantung musim,ya adanya pelabuhan lebih baik karena ada tpi tetapi
tpi tidakberpengaruh dengan bertambahnya pendapatan.Menangkap ikan
juga sekarang sudah lebih jauh. Hasil tangkapan semakin hari dapat
dikatakan lebih banyak namun bukan karena pelabuhannya tetapi karna
alat tangkapnya‖.(Wawancara denganI1-2pada tanggal 05 September
2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul
18.51 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa
memang hasil tangkapan itu berpengaruh terhadap musim bukan karena adanya
pelabuhan, namun dengan adanya pelabuhan membuat masyarakat menjadi
merasa lebih jauh mencari ikan semenjak adanya pelabuhan masyarakat tidak bisa
mencari ikan disekitar pesisir, adanya tpi yang memang berpengaruh besar namun
bukan mempengaruhi hasil tangkapan tapi sebagai media penampung hasil
tangkapan yang kemudian langsung dilelang ke pengusaha – pengusaha ikan atau
yang biasa disebut sebagai Andon. Memang hasil tangkapan semakin banyak
tetapi bukan karena pelabuhan peningkatan pendapatan terjadi karena memang
sekarang alat tangkap nelayan sudah lebih modern dibandingkan dulu maka hasil
tangkapan juga lebih memungkinkan dalam skala besar dibandingkan dulu.
Pendapatan masyarakat teluk yang mayoritasnya adalah nelayan bergantung pada
hasil tangkapan ikan maka masyarakat hanya berfokus pada pencarian ikan
103
masyarakat tidak merasa keberatan dengan adanya pelabuhan selama tidak
mengganggu aktivitas melaut para nelayan.
Hal senada juga disampaiakn oleh I2-1 selaku Staff BPPP Labuan, yaitu
bahwa:
―Tidak ada pengurangan pendapatan, justru sangat meningkat atau
mengalami penambahan. Dilihat dari produksinya setiap tahun
meningkat jadi pendapatannya meningkat, memang pendapatannya
tergantung musim yang ada‖. (Wawancara dengan I2-1pada tanggal 04
September 2015, di tempat tinggal bapak Saepudin di perumahan BTN
Makui Labuan, pukul 18.47 WIB).
Berdasarkan wawancara diatas dengan staff BPPP dapat diketahui bahwa
pendapatan nelayan meningkat karena produksi ikannya juga meningkat setiap
tahunnya dan peningkatan pendapatan dilihat dari musim yang ada
Tabel 4.4
Data Produksi TPI desa Teluk Kecamatan Labuan
Bulan
Data TPI II
2011
Data TPI II
2012
Data TPI II
2013
Data TPI II
2014
Total
Raman Rp Raman Rp Raman Rp Raman Rp
Januari 40,910,000 397,111,248 - 391,154,600
Februari 125,090,000 335,303,000 175,965,000 326,179,000
Maret 26,195,000 205,825,000 500,724 1,240,736,700
April 316,868,000 341,077,000 423,645,000 1,358,107,700
Mei 263.910.000 272,195,000 848,585,000 2,756,869,100
Juni 154,980,000 276,420,000 426,040,000 931,427,000
Juli 138,868,000 210,655,000 937,205,000 572,990,000
Agustus 140,282,000 142,619,000 1,027,285,000 1,373,048,400
September 182,938,000 246,113,632 683,205,000 -
Oktober 404,568,000 207,447,000 706,010,000 470,009,600
November 354,204,000 160,094,000 232,560,000 -
Desember 183,417,000 95,418,000 52,207,000 -
Jumlah 2,068,320,000 2,890,277,880 5,513,207,724 9,420,522,100 19,892,327,700
Sumber : Data Produksi TPI UPT Labuan
Berdasarkan Tabel 4.4 terdapat peningkatan raman setiap tahunnya raman
merupakan pendapatan bersih yang didapat nelayan dari hasil tangkapan ikannya
yang kemudian di lelangkan oleh pedagang – pedagang ikan, pada tahun 2011
jumlah ramannya adalah Rp. 2.068.320.000 dan pada tahun 2012 raman
104
meningkat sebesar Rp. 821.957.880 kemudian pada tahun 2013 peningkatan
raman sebesar Rp. 3.444.887.724 dan pada tahun 2014 raman meningkat lagi
sebanyak Rp. 7.352.202.100atau dengan kata lain dilihat dari presentase dari
tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 28,43%, dari tahun
2012 ke tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 47,57%, dan dari tahun
2013 ke tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 41,4%. Berdasarkan data
tersebut dapat dilihat peningkatan raman setiap tahunnya sangat meningkat, hasil
tangkapan nelayan juga semakin meningkat semakin canggihnya alat tangkap dan
semakin besar kapal yang digunakan sangat mempengaruhi banyaknya hasil
tangkapan nelayan yang juga akan berdampak pada ramannya.
4.2.2.2 Struktur Ekonomi
Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita,
konstribusi sektor manupaktur/ industri dan jasa terhadap pendapatan nasional
akan meningkat terus.Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat
upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan
diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Dilain pihak,
kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin
menurun. Dengan adanya pelabuhan pemerintah membangun fasilitas untuk
nelayan dan salah satu fasilitas yang diberikan adalah adanya pembangunan mesin
pendingin es yang biasa disebut dengan cold storage yang berfungsi untuk
membekukan ikan, diharapkan dengan adanya mesin pendingin es ini membantu
meningkatkan struktur ekonomi masyarakat karena mesin pendingin ini mampu
untuk membuat ikan lebih tahan lama sehingga ikan masih segar untuk dijual di hari
105
berikutnya, namun nelayan sendiri tidak memanfaatkan cold storage itu karena
nelayan menganggap cold storage itu tidak berfungsi maksimal sehingga cold
storage sangat jarang digunakan. Seperti yang dikatakan I1-1 selaku masyarakat
nelayan Desa Teluk Kecamatan Labuan bahwa:
―Untuk membekukan ikan, masyarakat tidak menggunakan cold
storagekarena memang ikan disini masih segar dan langsung dibawa
dan dijual pada saat selesai dilelang. Masyarakat tidak berminat
menggunakan cold storage. Fungsinya ya untuk membekukan ikan
dan menyetok ikan. Jadi cold storagetidak berpengaruh terhadap
tangkapan ikan‖,(Wawancara dengan I1-1pada tanggal 05 September
2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan,
pukul 14.39 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa
masyarakat nelayan mengetahui dan mengerti fungsi dari cold storage namun
masyarakat nelayan tidak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah
tersebut karena memang ikan yang mereka tangkap masih segar dan setelah
dilakukan pelelangan ikan – ikan tersebut langsung dibawa dan dijual oleh
pengusaha – pengusaha ikan. Cold storage sendiri tidak berpengaruh terhadap
hasil tangkapan ikan bukan karena adanya mesin pendingin hasil tangkapan
menjadi lebih banyak namun hasil tangkapan tetap bergantung kepada musim
yang terjadi dan cold storage sendiri fungsinya untuk membekukan ikan atau
tempat penyimpanan stok ikan yang kemudian dibekukan agar ikan – ikan yang
ada dapat bertahan lama sehingga masih dapat dijual di kemudian hari.Tetapi pada
kenyataannya hasil tangkapan nelayan di desa Teluk pada saat dilelang kemudian
langsung dibawa dan di pasarkan.
106
Hal senada juga disampaikan oleh I1-2selaku masyarakat nelayan desa
Teluk Kecamatan Labuan, bahwa:
―Coldstoragetidak berpengaruh untuk hasil tangkapan karena biasanya
hasil tangkapan langsung dijual dan dibawa karena ikannya cukup untuk
daerah Labuan‖ (Wawancara denganI1-2pada tanggal 05 September 2015,
di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 18.51
WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui
bahwacold storage tidak berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan karena
ikan dari hasil tangkapan nelayan pada saat diangkut ke darat langsung dijual dan
setelah selesai dilelang kemudian dibawa dari TPI untuk dipasarkan kembali oleh
pengusaha – pengusaha ikan dan ikan hasil tangkapan dari nelayan cukup untuk
daerah Labuan jadi tidak di ekspor keluar daerah Labuan sehingga ikan tidak
perlu di simpan di cold storage untuk dibekukan agar dapat dijual kembali dihari
berikutnya.Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa cold storage tidak
mempengaruhi hasil tangkapan ikan nelayan bukan karena adanya cold storage
menjadikan hasil tangkapan ikan yang lebih banyak namun cold storage hanya
membantu nelayan yang masih ingin menjual ikan dikemudian hari dapat
disimpan dan dibekukan di cold storage sehingga ikan akan tetap terlihat masih
segar.
Hal senada juga disampaikan oleh I1-3 nelayan selakumasyarakat
pengusaha ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, bahwa:
―Untuk membekukan ikan, pemerintah kurang tepat memberikan bantuan
sehinggacold storage itu tidak berpengaruh untuk nelayan karena ikan
disini segar semua dan langsung dilelang disini karena labuan ini wilayah
strategis.‖ (wawancara denganI1-3 pada tanggal 05 September 2015, di
Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 11.40
WIB)
107
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa
masyarakat mengetahui fungsi adanya cold storage untuk membekukan ikan
namun pada kenyataannya cold storage tidak berpengaruh kepada nelayan karena
ikan hasil tangpakan dari nelayan itu selalu dalam keadaan segar dan setelah
diangkut dari kapal langsug dilelang dan daerah Labuan dianggap strategis untuk
menangkap ikan dan cold storage tidak berfungsi untuk masyarakat karena
masyarakat tidak menggunakannya sehingga masyarakat menganggap pemerintah
kurang tepat membangun cold storage karena ikan – ikan yang sudah ditangkap
masih dijual dalam keadaan segar dan langsung dilelang sehingga masyarakat
tidak perlu repot – repot untuk menyimpan ikan di cold storage untuk dijual
kembali esok harinya.
Hal yang serupa juga disampaikan olehI2-2 selaku Sekretaris Desa, yaitu
berupa :
―Fungsinya cold storage yang ada sekarang itu untuk mensterilkan ikan ,
membuat ikan bertahan lebih lama, jika memakai cara alami kami timbun
ikannya menggunakan es di dalam peti tetapi dengan adanya cold storage
menjadi lebih efisien untuk peningkatan mutu dan daya tahan dari ikan
yang biasanya 3 hari bisa menjadi seminggu. Sehingga masyarakat
nelayan tidak bingung dengan produk ikan yang mereka dapat apabila
barang masuknya agak lambat, karena stok ikan lebih lama kualitas juga
bertahan lama.‖ (wawancara dengan I2-2pada tanggal 04 September 2015,
di Kantor Desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 15.41 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan sekretaris desa dapat diketahui
bahwa rata – rata masyarakat nelayan mengetahui dan mengerti fungsi dari cold
storage untuk membekukan ikan dan membuat ikan bertahan lebih lama. Dengan
adanya cold storage mempermudah masyarakat karena tidak lagi menggunakan
cara yang alami dengan menimbun ikan menggunakan es didalam peti dan dengan
adanya cold storage membuat daya tahan ikan menjadi lebih mudah, sehingga
108
apabila penjualan agak terlambat nelayan masih dapat menyimpan ikan di cold
storage sehingga ikan masih bias bertahan dalam keaadan yang lama. Cold
storage memang jika dilihat dari fungsinya sangat membantu masyarakat nelayan
karena memang fungsi cold storage sendiri adalah untuk membekukan ikan
sehingga apabila nelayan masih ingin menjual ikan dikemudian hari dapat
disimpan terlebih dahulu di cold storage.
Selanjutnya I2-2selaku Sekretaris DesaTeluk Kecamatan Labuan juga
mengatakan bahwa:
‖Untuk penambahan hasil tangkapan ikan itu standar artinya
coldstoragetidak berpengaruh dengan hasil produk dari laut hanya
memaksimalkan produk laut untuk berfungsi agar ikan tetap bertahan
lama sehingga kapanpun kami menjual ikan tidak akan busuk ikannya.
Biasanya hasil tangkapan nelayan disini kan banyak dan tidak bisa habis
dalam sehari penjualannya sehingga apabila pemasaran agak telat
ditimbun dulu dengan es tetapi dengan adanya cold storagedapat
bertahan lama‖. (wawancara dengan I2-2pada tanggal 04 September 2015,
di Kantor Desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 15.41 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan sekretaris desa dapat
diketahuibahwacold storage tidak berpengaruh dengan produk hasil laut seperti
ikan tetapi cold storage hanya berfungsi untuk memaksimalkan hasil laut
sehingga ikan akan berada dalam kondisi tetap segar dan bertahan lebih lama dan
kemudian nelayan juga dapat menjual ikan kapan saja karena ikan yang disimpan
tidak akan busuk. Namun berbeda dengan pendapat masyarakat nelayan dan
pengusaha ikan menurut masyarakat nelayan hasil tangkapan ikan dari nelayan di
Labuan tidak habis dalam sehari untuk penjualannya setelah dilelang sehingga
jika dalam pemasaran agak terlambat ikan yang biasanya ditimbun dengan es
dalam peti jika disimpan di cold storage akan lebih bertahan lama, sehingga
109
memang tujuan dari adanya cold storage ini sangat membantu nelayan apabila
terjadi keterlambatan pemasaran ikannya masih dapat disimpan di cold storage.
4.2.2.3 Urbanisasi
Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi
penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di
pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu
indikator pembangunan. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk yang terjadi
dari desa ke kota dan dari kota ke desa, namun perpindahan penduduk yang
terjadi di Desa Teluk adalah perpindahan dari kota ke desa atau yang biasa
disebut sebagai Transmigrasi, Transmigrasi yang terjadi di Desa Teluk adalah
Transmigrasi lokal yang mencakup migrasi dalam daerah yakni dari daerah satu
ke daerah lain, dikarenakan Desa Teluk merupakan wilayah strategis untuk
menjadi tempat tinggal bagi orang – orang yang berprofesi sebagai nelayan
karena posisi pelabuhan perikanan terletak dekat dengan Desa Teluk dan karena
memang mayoritas penduduk yang tinggal di Desa Teluk adalah nelayan maka
banyak nelayan – nelayan yang dari kota lain pindah dan bertempat tinggal ke
Desa Teluk seperti yang dikatakanoleh I1-1 selaku masyarakat nelayan, yaitu
berupa :
―Ada saja nelayan musiman yang datang dari Jawa danLampung,
ngontrak dirumah warga ada yang ngurus biasanya masyarakat yang
tinggal disini.‖(Wawancara dengan I1-1pada tanggal 05 September 2015,
di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 14.39
WIB).
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa
ada perpindahan penduduk yang bersifat musiman yaitu nelayan yang datang dari
Jawa dan Lampung kemudian untuk tempat tinggal mereka mengontrak di rumah
110
masyarakat sekitar Desa Teluk yang menetap di desa dan ada masyarakat yang
mengurus dan menyediakan kontrakan untuk tempat tinggal para nelayan yang
datang dari Jawa dan Lampung.
Hal senada juga disampaikan I2-2selaku sekertaris desa bahwa:
―Untuk didesa Teluk ini setiap tahunbertambah karena desa teluk ini
termasuk daerah pendatang daerah heterogen jadi semua orang yang
datang berfrofesi sebagai nelayan maka teluk ini lah yang jadi tumpuan
mereka contoh nelayan sumatera, jawa timur kebanyakan migrasi kesini.
Penambahanpenduduk nelayan semakin tahun semakin padat terkadang
saudara yang dari luar datangkesini dan kebanyakan menetap
menjadiwarga desa teluk dan ktp desa teluk‖. (wawancara dengan I2-
2pada tanggal 04 September 2015, di Kantor Desa Teluk Kecamatan
Labuan, pukul 15.41 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan sekretaris desa dapat diketahui
bahwa terjadi penambahan penduduk setiap tahunnya karena desa Teluk termasuk
daerah pendatang dan sifatnya heterogen yang artinya bermacam – macam suku
yang tinggal di desa ini dan pendatang yang bertempat tinggal di daerah Teluk
menjadikan Desa Teluk sebagai tumpuan untuk berdomisili seperti nelayan yang
datang dari Sumatera dan Jawa timur. Padatnya penduduk yang terjadi setiap
tahun di Desa Teluk diakibatkan dari pendatang yang membawa saudaranya untuk
tinggal di Desa Teluk dan kemudian menetap dan membuat ktp sehingga menjadi
warga Desa Teluk.
Selanjutnya I2-2 selaku sekertaris desa juga mengatakan bahwa :
―Ada juga yang bersifat musiman terkadang juga menetap menjadi warga
Teluk. Sekitar 20% yang kembali kebanyakan menetapdan yang menetap
biasanya yang belum berkeluarga tetapi kalau dikalkulasikan lebih
banyak yang menetap‖.(wawancara dengan I2-2pada tanggal 04
September 2015, di Kantor Desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 15.41
WIB)
111
Berdasarkan wawancara diatas dengan sekretaris desadapat diketahui
bahwa perpindahan penduduk yang terjadi ada yang bersifat musiman yang
kemudian menetap menjadi warga Desa Teluk. Jika dikalkulasikan ada sekitar
20% yang kembali ke daerahnya masing – masing dan yang menetap menjadi
warga Desa Teluk adalah yang belum berkeluarga yang kemudian menetap di
desa mencari ikan di desa dan juga membuat KTP di Desa Teluk.
Hal yang serupa juga disampaikan oleh I2-3 selaku manajaer TPI II, yaitu
berupa :
―Perpindahan saya tidak mengetahui namun untuk nelayan musiman ada
namanya andon biasanya menangkap ikan disini. Biasanya berbulan
bulan tinggalnya mengontrak dirumah masyarakat jadi tambahan
pendapatan untuk masyarakat dari kontrakan nelayan yang dari jawa
namun jika melautnya biasanya hanya 3 hari saja.‖ (wawancara dengan
I2-3pada tanggal 05 September 2015, di kantor Tempat Pelelangan Ikan,
pukul 19.27 WIB).
Berdasarkan wawancara di atas dengan manajer TPI II dapat diketahui
bahwa perpindahan penduduk yang terjadi ada yang bersifat musiman yaitu
nelayan musiman yang datang ke Desa Teluk dan disebut sebagai andon, andon
ini kemudian menangkap ikan di wilayah Labuan disekitar Pelabuhan atau di
daerah tempat nelayan Desa Teluk biasa mencari ikan. Para andon ini mengontrak
di rumah masyarakat Desa Teluk lebih dari sebulan dengan menyediakan
kontrakan untuk para andon yang datang dari Jawa menjadi tambahan pendapatan
untuk masyarakat Desa Teluk yang memiliki kontrakan namun untuk melaut
lamanya di laut hanya 3 hari saja.Setelah 3 hari di laut kemudian para andon
kembali ke kontrakan untuk beristirahat dan beberapa hari kemudian melaut lagi 3
112
hari seperti itu aktifitas para Andon sampai lebih dari 1 bulan berada di Desa
Teluk.
4.2.2.4 Angka Tabungan
Perkembangan sektor manufaktur/industri selama tahap industrialisasi
memerlukan investasi dan modal. Dalam masyarakat yang memiliki
produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik
swasta maupun pemerintah. Untuk para nelayan modal usaha sangat dibutuhkan
untuk pergi melaut dan berdagang sehingga sangat perlu untuk menabung dari
setiap penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat nelayan, tabungan para
nelayan digunakan pada saat musim Barat karena di musim Barat angin sangat
kencang dan nelayan tidak pergi melaut sampai jangka waktu 4 bulan sehingga
untuk kebutuhan hidup sehari – harinya nelayan menggunakan uang hasil
tabungannya seperti yang dikatakan oleh I1-2 selaku masyarakat nelayan bahwa :
―Ada punya tabungan pribadi tidak ditabung dibank, untuk persiapan
musim barat nanti‖. (Wawancara denganI1-2pada tanggal 05 September
2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul
18.51 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa
masyarakat nelayan memiliki tabungan sendiri namun tidak ditabung di bank
tetapi tabungannya di simpan sendiri dirumah dan tabungan itu di gunakan untuk
persiapan pada saat terjadi musim Barat nanti. Pada saat musim Barat banyak
nelayan tidak pergi melaut karena cuaca buruk sehingga nelayan akan banyak
mengalami resiko jika tetap melaut dan biasanya musim Barat terjadi selama 4
bulan dan nelayan menggunakan tabungan mereka untuk biaya hidup selama
musim Barat terjadi
113
Hal senada juga disampaikan oleh I1-4 selaku ketua KUB, yaitu
berupa :
―Untuk pribadi mungkin punya untuk simpanan di musim barat atau
cuaca buruk karena jika musim barat pasti tidak bisa melaut terkadang
sampai 4 bulan jadi tabungannya cukupuntuk biaya hidup selama musim
barat.‖ (wawancara dengan I1-4 pada tanggal 05 September 2015, di
kantor TPI, pukul 20.32 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan ketua kub dapat diketahui bahwa
nelayan menabung dalam bentuk pribadi atau diri sendiri yang menyimpan uang
tabungan bukan menyimpan di Bank dan tabungan yang disimpan pribadi
digunakan untuk musim Barat atau cuaca buruk. Karena pada saat musim Barat
para nelayan tidak melaut sampai empat bulan lamanya sehingga untu memenuhi
kebutuhan hidupnya sehari – hari selama musim Barat nelayan menggunakan
uang tabungannya untuk biaya hidupnya dan keluarganya masing – masing.
Hal yang serupa juga disampaikan olehI1-3selaku masyarakat pedagang
ikan, yaitu berupa :
―Tergantung kepada kepribadian nelayan masing – masingkarena
pendapatannya ada yang meningkat ada yang menurun namun biasanya
ada yang menabung pribadi untuk persiapan di musim barat.‖
(wawancara dengan I1-3 pada tanggal 05 September 2015, di Tempat
Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 11.40 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa
menabung itu tergantung kepada kepribadian masing – masing nelayan ada yang
ingin menabung dan ada yang tidak ingin menabung karena tergantung kepada
pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat nelayan. Namun masyarakat nelayan
menabung untuk persiapan di musim Barat nanti dan tabungan yang disimpan
oleh masyarakat nelayan itu bersifat pribadi atau disimpan sendiri.
114
Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-1selakumasyarakat nelayan,
yaitu berupa :
―Nelayan sendiri sangat jarang untuk menabung, karena nelayan sendiri
orang awamjika untuk menabung sebagian pasti ada yang menabung
biasanya untuk musim barat tetapi sebagian lagi ya tidak mementingkan
tabungan masa depannya, saya sendiri menabungnya di
bank.‖(Wawancara dengan I1-1pada tanggal 05 September 2015, di
Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 14.39
WIB).
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa
masyarakat nelayan sangat jarang untuk menabung karena masyarakat nelayan
pemikirannya masih awam atau dapat diartikan masyarakat nelayan masih banyak
belum mengetahui bagaimana cara menabung di Bank sehingga apabila
menabung maka tabungan itu digunakan untuk musim Barat dan tabungan itu
disimpan pribadi karena banyak nelayan yang tidak mengerti bagaimana cara
menabung uang mereka di Bank dan masyarakat nelayan banyak yang tidak
mementingkan tabungan untuk masa depannya nanti karena masih banyak
nelayan yang berpikir bahwa mereka akan mendapatkan uang terus apabila
mereka melaut namun tidak semua masyarakat yang tidak mengerti tentang
menabung untuk masa depannya ada juga masyarakat yang menabung uangnya di
Bank untuk tabungan masa depannya nanti seperti bapak yang menabung di Bank
untuk masa depannya dan masa depan anak – anaknya nanti.
4.2.2.5 Indeks Kualitas Hidup
IKH atau Physical Qualty of life Index (PQLI) digunakan untuk
mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat
indikator makro ekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang
115
kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi.Dalam
indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat
menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan
keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan
yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang
yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan.Variabel ini
menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi
keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Tingkat
pendidikan nelayan di desa Teluk pada umumnya hanya sd saja paling tinggi
sampai tingkat smp dikarenakan kurangnya biaya dan kurangnya
pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendidikan karena bagi nelayan
mencari ikan lah tujuan utama dalam hidup mereka dengan adanya
Pelabuhan diharapkan pemerintah mampu untuk memperhatikan
kesejahteraan keluarga diharapkan pihak pemerintah memberikan
pengetahuan tentang makanan bergizi dan perlunya kesehatan bagi
masyarakat nelayan dan juga memberikan bantuan berupa beasiswa kepada
masyarakat untuk memotivasi agar semakin banyak masyarakat yang
bersekolah dan memperoleh pendidikan dan juga mempermudah masyarakat
mengakses pendidikan seperti seperti yang dikatakan olehI1-2selaku
masyarakatnelayan bahwa:
―Tergantungkepadarejeki tetapi anak sekolah, bantuan sekolah ada anak
saya mendapatkan bantuan beasiswa dari sekolah yang didapat dari bp3.
Kalau uang beasiswa sekolah diambil ke pos.‖ (Wawancara denganI1-
2pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk
Kecamatan Labuan, pukul 18.51 WIB)
116
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa
untuk menyekolahkan anak tergantung kepada rejeki yang didapatkan oleh
nelayan bantuan beasiswa ada untuk anak – anak yang bersekolah yang
didapatkan dari BP3 dan beasiswa itu diambil di pos yang berada di seberang kiri
kantor bp3 dengan beasiswa ini secara langsung memotivasi anak untuk
bersekolah karena tidak banyak membenakan orangtua lagi untuk biaya
perlengkapan sekolah begitu juga bagi para nelayan, dengan adanya beasiswa ini
mempermudah nelayan untuk biaya sekolah anak jadi uang yang seharusnya
untuk sekolah anak bias ditabung dan digunakan untuk keperluan kedepannya.
Hal senada juga disampaikan oleh I1-1 selaku masyarakat nelayan, yaitu
berupa :
―Beasiswa ada tetapi tidakmerata, ada yang mendapat beasiswa tetapi
biasanya yang sudah mampu namun untuk sekarang rata-rata anak anak
nelayan sudah sekolah. Ada saja beasiswanya, tingkat pendidikan
meningkat sekarang.‖ (Wawancara dengan I1-1pada tanggal 05 September
2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul
14.39 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa
beasiswa yang diberikan kepada masyarakat ada namun tidak merata dan tidak
dilihat dari latarbelakang ekonomi karena ada yang sudah mampu namun anaknya
mendapat beasiswa. Tetapi anak – anak nelayan sekarang sudah bersekolah
sehingga tingkat pendidikan di masyarakat menjadi meningkat dengan adanya
kesadaran masyarakat untuk bersekolah dan juga motivasi dengan diberiannya
bantuan seperti beasiswa kepada masyarakat.
Hal yang serupa juga disampaikan oleh I2-2 selaku sekertaris desa, yaitu
berupa :
117
―Ya alhamdulilah sekrang sudah semakin meningkat, buktinya dari
sarana dulu sd cuma satu skrg 3 sd dan madrasah 2 kemudian smp sma tk
baru dibangun ada, smk kejuruan sudah ada didesa teluk. Ya secara
otomatis jika ekonomi menunjang orangtua pasti anak – anaknya ingin
disekolahkan karena sudah ada kesadaran. Sudah banyak anak nelayan
yang kuliah sekarang‖. (wawancara dengan I2-2pada tanggal 04
September 2015, di Kantor Desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 15.41
WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan sekretaris desa dapat diketahui
bahwa tingkat pendidikan semakin meningkat karena sudah ada penambahan
sekolah di desa Teluk dan anak – anak nelayan sudah memiliki kesadaran akan
pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka nantinya bahkan sudah ada anak
nelayan yang tingkat pendidikannya sampai ke jenjang perkuliahan dari sini
terlihat bahwa cara berpikir anak – anak nelayan juga sudah semakin maju
sehingga mereka berkeinginan sekolah setinggi – tingginya bukan lagi berpikir
untuk menjadi nelayan pergi melaut dan membantu orangtua mencari ikan.
Hal senada juga disampaikan oleh I1-3selaku masyarakat pedagang ikan,
yaitu berupa :
―Sudah banyak yang bersekolah sehingga kesenjangan sosial sekarang
sudah membaik, karena kesadaran untuk sekolah sudah semakin
meningkat‖. (wawancara dengan I1-3 pada tanggal 05 September 2015, di
Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 11.40
WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa
kesenjangan social yang terjadi di masyarakat sudah semakin membaik karena
sudah ada kesadaran bagi masyarakat untuk bersekolah sehingga tingkat
pendidikan juga semakin meningkat.
118
4.2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)
The United Nations Development Program(UNDP) telah membuat
indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator
yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah
pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP,
pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumber daya
manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah
proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan
oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber
daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang
menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Untuk memajukan kesejahteraan
masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya
masyarakatnya dalam pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan masyarkat
harus mengetahui apa tujuan dari dibangunnya Pelabuhan ini beserta fungsi –
fungsinya sehingga masyarakat mampu untuk menggunakan fasilitas yang
diberikan dengan baik dan masyarakat juga mampu bekerjasama untuk
meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan adanya Pelabuhan ini.
Hal yang serupa juga disampaikan olehI2-1selaku staff BPPP, yaitu berupa
:
―Iya karna tujuan pelabuhan dibangun juga untuk kesejahteraan
masyarakat lah, untuk mempermudah masyarakat juga dalam melakukan
aktivitas nelayannya setiap hari.‖ (Wawancara dengan I2-1pada tanggal 04
September 2015, di tempat tinggal bapak Saepudin di perumahan BTN
Makui Labuan, pukul 18.47 WIB)
119
Berdasarkan wawancara diatas dengan staff BPPP dapat diketahui bahwa
Tujuan Pemerintah membangun Pelabuhan adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat nelayan sehingga dapat mempermudah masyarakat
dalam melakukan aktivitas nelayan dan pekerjaannya sehari – hari karena dengan
disediakannya fasilitas – fasilitas untuk para nelayan sehinggapasti setiap nelayan
dapat menikmati fasilitas yang ada.
Selanjutnya I2-1 selaku BPPP Labuan juga mengatakan bahwa:
―Sebagian besar sih kurang karena sumber daya masyarakat disitu terutama
dibagian pendidikan kurang, makanya adanya kantor kita itu kita harus
banyak bersosialisasi ke masyarakat tersebut. BPPP harus memberikan
kebebasan buat masyarakat belajar pengetahuan tentang pelabuhan selama
positif kita jelaskan masyarakat karena kita pelayanan sifatnya.‖ (Wawancara
dengan I2-1pada tanggal 04 September 2015, di tempat tinggal bapak
Saepudin di perumahan BTN Makui Labuan, pukul 18.47 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa
pengetahuan masyarakat tentang Pelabuhan masih kurang karena sumder daya
masyarakat nelayan terutama di bidang pendidikan masih kurang sehingga
sosialisasi ke masyarakat sangat penting agar setiap masyarakat menjadi lebih
mengeti apabila dijelaskan secara rinci. Pihak BPPP juga harus memberikan
kebebasan untuk masyarakat untuk belajar tentang Pelabuhan sehingga
masyarakat semakin mengerti apa tujuan dan fungsi dibangunnya Pelabuhan,
piihak Bp3 merasa selama tujuan masyarakat nelayan itu positif akan selalu
120
didukung dan diberikan pelayanan serta penjelasan yang baik karena memang
pekerjaan mereka bersifat pelayanan.
Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-5 selakuketua pokwasmas, yaitu
berupa :
―Sedikit banyak tau lah karna ada sosialisasi ke individu individu. Pihak
bp3 udah sering sosialisasi cuman kadang beda pendapat antara
masyarakat dengan dinas.‖ (wawancara dengan I1-5 pada tanggal 06
September 2015, di kantor karang taruna desa Teluk Kecamatan Labuan,
pukul 11.57 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan ketua pokwakmas dapat diketahui
bahwa masyarakat banyak mengetahui tentang pelabuhan karena ada sosialisasi
kepada nelayan dan sosialisasi sering dilakukan agar masyarakat semakin banyak
mengetahui tentang pelabuhan dan fasilitas – fasilitas yang ada, namun sering
juga terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat dengan pihak dinas karena
terkadang setelah sosialisasi pihak dinas tidak memberikan apa yang diinginkan
oleh masyarakat nelayan.
Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-1selaku masyarakat nelayan,
yaitu berupa :
―Nelayan mengerti tentang pelabuhan seperti tempat untuk bongkar
barang dibarengi dengan aktifitas nelayan lainnya seperti untuk tempat
melelang ikan itu saja paling selebihnya fungsi dan tujuan dibangunnya
tidak semua mengerti.‖ (Wawancara dengan I1-1pada tanggal 05
September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan
Labuan, pukul 14.39 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa
pelabuhan berfungsi sebagai tempat untuk bongkar muat ikan dan juga sebagai
tempat untuk pelelangan ikan semua nelayan mengerti namun fungsi dan tujuan
lain dari pelabuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak semua
121
nelayan mengerti dan mengetahuinya karena maish ada nelayan yang cuek dengan
sekitar yang penting untuk dirinya bisa menghasilkan ikan.
4.2.2.7 Lingkungan Sosial
Standar kriteria atau mutu keserasian lingkungan sosial seringkali
ditentukan oleh kondisi sosial, budaya dan lingkungan masyarakat itu sendiri.
Menurut Jonny Purba (2005:20) dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan hidup, dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan hidup, indikator lingkungan sosial ditentukan
berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup
yang bertanggung jawab secara dan dilakukan secara integral, holistik dan adil.
4.2.2.7.1 Prinspi Partisipatif
Segenap pihak diikutsertakan dan masing-masing mempunyai peran dan
tanggung jawab. Hal ini didasarkan pada peran dan partisipasi dalam hal ini peran
dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Pelabuhan sangat penting karena
akan terjalin kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah untuk
memberikan perbaikantaraf hidup masyarakat dan menciptakan kesejahteraan bagi
masyarakat nelayan. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat
dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi dengan kata lain
perlunya peranan masyarakat dalam pembangunan Pelabuhan karena yang akan
merasakan semua dampak dari pembangunan Pelabuhan ini adalah masyarakat
nelayan itu sendiri. Prisnip pasrtisipasi adalah partisipasi bermakna kerja
kemitraan, dengan kata lain dengan adanya pembangunan Pelabuhan ini maka
akan membentuk mitra kerjasama antara pihak pemerintah dengan
122
masyrakat.Seperti yang disampaikan oleh I2-1 selaku staff BPPP Labuan, beliau
mengatakan bahwa :
―Tentu saja untuk pembangunan pelabuhan itu kan harus ada izin
dari tokoh masyarakat didesa itu kemudian izin dari kepala desa.
Masyarakat diikutsertakan pada saatpembuatan beronjong batu dan
setiap mendapatkan tender kami mewajibkan untuk memberikan
kontribusi ke musholah,mesjid yang ada di desa. yang jelas semua
masyarakat disekitar di libatkan. Ada yang dipekerjakan dikantor
masyarakat dari desa rata – rata anak nelayan dilihat dari latar
belakang pendidikannya. ada jugamasyarakat yang dipekerjakan
sebagai kuli supaya pembangunan tidak ada masalah karena
jikamembawaorang dari luar pasti ada pro dan kontra ke
masyarakat.‖ (Wawancara dengan I2-1pada tanggal 04 September
2015, di tempat tinggal bapak Saepudin di perumahan BTN Makui
Labuan, pukul 18.47 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa
dalam pembangunan Pelabuhan masyarakat sangat berperan penting yaitu pada
saat akan dibangun Pelabuhan pihak pemerintah meminta izin dari masyarakat
melalui tokoh masyarakat didesa dan kepala desa setelah ada izin dari masyarakat
kemudian dilakukan pembangunan Pelabuhan. Masyarakat ikut terlibat dalam
pembuatan beronjong batu untuk menahan ombak sehingga kapal – kapal nelayan
tidak terdampar.Setiap mendapatkan tender pihak pemerintah mewajibkan untuk
memberikan kontribusi untu mushola dan mesjid yang ada di desa sehingga
semua masyarakat ikut terlibat.Masyarakat juga berperan dalam proses
pembangunan Pelabuhan yaitu ada masyrakat yang bekerja sebagai kuli bangunan
agar tidak terjadi masalah pada saat pembangunan karena apabila membawa orang
dari luar akan menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat sekitar karena merasa
tidak adil akan banyak masyarakat yang mengeluhkan kenapa masyarakat sekitar
tidak dilibatkan dalam pembangunan tujuan pembangunan itu untuk masyarakat
123
seharusnya masyarakat harus terlibat.Partisipasi dari masyarakat yaitu dengan
adanya anak – anak nelayan yang bekerja dikantor BPPP tetapi dilihat dari
kemampuan dan latar belakang pendidikannya masing – masing sehingga akan
maksimal dalam melakukan pekerjaannya.
Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-1selaku masyarakat nelayan,
yaitu berupa :
―Yang kuli pasti ada, membantu untukmembangun jalan mengangkat
batu jika nelayan tidak ikut membantu paling menganggur. Ada anak
nelayan yang bekerjadi dinas tetapi dilihat dari latar belakang
pendidikannya biasanya pegawai.‖ (Wawancara dengan I1-1pada
tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk
Kecamatan Labuan, pukul 14.39 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa
masyarakat turut berperan dalam pembangunan yaitu sebagai kuli bangunan
dengan membantu membangun jalan kemudian mengangkat batu apabila nelayan
tidak ikut membantu maka dia menganggur karena tidak melaut dan tidak
berperan serta dalam pembangunan. Partisipasi dari masyarakat yaitu anak – anak
nelayan yang bekerja dengan menjadi pegawai di dinas tetapi dilihat dari latar
belakang pendidikannya.
Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-3 selaku masyarakat ikan, yaitu
berupa :
―Ada untuk kuli bantu kuli bangun ada beberapa orang. Ada
beberapa yg bekerja dikantor dilihat dari latar belakang
pendidikannya namun rata-rata anak nelayan.‖ (wawancara dengan
I1-3 pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan
desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 11.40 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa
pada saat proses pembangunan masyarakat turut berperan untuk membantu yaitu
124
sebagai kuli bangunan dan juga kuli bantu sehingga masyarakat menjadi lebih tau
untuk apa dibangun pelabuhan karena mereka turut berperan dalam proses
pembangunannya, masyarakat juga berpartisipasi yaitu dalam bentuk anak – anak
nelayan ada yang bekerja dikantor dinas sebagai pegawai kantor namun tetap
dilihat dari latar belakang pendidikan mereka masing – masing.
Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-2 selaku masyarakat, yaitu
berupa :
―Untuk nelayan punya kerja masing – masing tetapi kalo yang
menganggur dan tidak melaut turut membantu dan mendapatkan
gaji juga lumayan untuk menmbah uang saku daripada menanggur.
Ada yang bekerja dikantor tetapi anak – anak nelayan tetapi tetap
dilihat dari sekolahnya sampai di tingkat mana.‖ (Wawancara
denganI1-2pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan
Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 18.51 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa
untuk nelayan sudah memiliki pekerjaan sendiri setiap harinya yaitu pergi melaut
dan yang ikut berperan dalam proses pembangunan adalah masyarakat lain yang
menanggur atau nelayan yang sudah tidak melaut lagi turut membantu dalam
pembangunan dan mereka mendapatkan gaji dari apa yang mereka kerjakan untuk
menambah pendapatan mereka masing – masing. Partisipasi dari masyarakat yaitu
anak – anak nelayan yang bekerja dikantor sebagai pegawai namun tetap dilihat
dari latar belakang pendidikannya.
4.2.2.7.2 Lingkungan Ekonomi
Lingkungan merupakan komponen penting dari sistem ekonomi. Artinya
bahwa tanpa adanya lingkungan maka sistem ekonomi tidak akan berfungsi. Ini
berarti pula bahwa jika ekonomi ingin diperbaiki maka kualitas sumberdaya alam
125
dan lingkungan perlu dipertahankan.Lingkungan ekonomi adalah kegiatan
manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungannya yang tersebut
dapat dipertahankan dan bahkan penggunaanya dapat ditingkatkan dalam jangka
panjang atau berkelanjutan.Untuk mempertahankan sumberdaya alam yang ada di
Pelabuhan perlu juga untuk menjaga sumberdaya lautnya seperti ikan yang
membutuhkan terumbu karang untuk tempat tinggalnya. Habitat terumbu karang
apabila rusak akan berdampak pada tidak ada ikan disekitar kolam Pelabuhan dan
dengan seperti ini maka sumberdaya alam dan lingkungannya tidak dipertahankan
dengan baik seperti yang dikatakan oleh I2-1 selaku staff BPPP Labuan, beliau
mengatakan bahwa :
―akibat hilangnya terumbu karang nelayan jadi jauh untuk mencari
ikan dan yang jelas dikolam pelabuhan sudah tidak ada terumbu
karang karena sudah tercemar sejak adanya pembangunan
pelabuhan.‖(Wawancara dengan I2-1 pada tanggal 04 September
2015, di tempat tinggal bapak Saepudin di perumahan BTN Makui
Labuan, pukul 18.47 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan staff BPPPLabuan dapat diketahui
bahwa dampak dari hilangnya terumbu karang adalah nelayan menjadi jauh untuk
menangkap ikan karena terumbu karang merupakan tempat untuk habitat ikan,
nelayan tidak lagi dapat mencari ikan dan memancing disekitar kolam pelabuhan
karena terumbu karang sudah tercemar ketika pembangunan pelabuhan.
Hal senada juga disampaikan oleh I1-3 nelayan selakumasyarakat
pengusaha ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, bahwa:
―Pada saat pengerukan ya hilang, jadi tidak bisa mencari ikan dikolam
pelabuhan dan harus ketengah laut jika dahulu masih bisa mencari
ikan di sekitar sini.‖ (wawancara dengan I1-3 pada tanggal 05
September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan
Labuan, pukul 11.40 WIB)
126
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa
pada saat dilakukan pengerukan dikolam pelabuhan terumbu karang menjadi
hilang dan nelayan untuk mencari ikan harus ketengah laut dan cukup jauh
ditempuh dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sebelum adanya pelabuhan
masyarakat masih bisa mencari ikan disekitar pelabuhan.
Hal senada juga disampaikan oleh I2-5 selaku staff komunikasi lingkungan
bahwa :
―adanya kegiatan penyimpanan jangkar dan pengerukan yang terlalu
dalam secara otomatis terumbu karang menjadi tidak ada.‖
(wawancara dengan I2-5 pada tanggal 27 Agustus 2015, di kantor
Dinas Lingkungan Hidup, pukul 11.41 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan staff komunikasi lingkungan dapat
diketahui bahwa dengan adanya kegiatan penyimpanan jangkar kapal
menyebabkan terumbu karang menjadi rusak dan pengerukan yang terlalu dalam
mengakibatkan habitat terumbu karang menjadi rusak dan tidak ada karena
terumbu karangnya juga ikut terangkut pada saat dilakukannya
pengerukan.Rusaknya terumbu karang ini berakibat kepada ikan – ikan karena
terumbu karang merupakan tempat tinggal ikan maka ikan – ikan juga menjadi
tidak ada lagi disekitar kolam Pelabuhan, dan juga berdampak kepada nelayan
karena nelayan sekarang sudah tidak bisa lagi menangkap ikan disekitar kolam
Pelabuhan.
Selanjutnya I2-5 selaku staff komunikasi lingkungan juga menyampaikan
bahwa :
― pengendapan lumpur atau tanah timbul menjadi keluhan
masyarakat karena mengganggu aktifitas nelayan mengakibatkan
penyempitan muara yang merupakan pertemuan antara ujung sungai
127
dengan laut yang merupakan jalur lintas untuk perahu nelayan yang
tadinya satu jalur menjadi dua jalur sehingga nelayan harus
mengantri kelaut.‖ (wawancara dengan I2-5 pada tanggal 27 Agustus
2015, di kantor Dinas Lingkungan Hidup, pukul 11.41 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan staff komunikasi lingkungan dapat
diketahui bahwa pengendapan lumpur yang terjadi di muara menjadi keluhan dari
masyarakat karena terjadinya penyempitan muara yang berdampak pada sulitnya
nelayan untuk melaut yang pada awalnya sebelum adanya pelabuhan muara masih
dua jalur setelah pembangunan pelabuhan menjadi satu jalur dan untuk melat
nelayan harus mengantri karena muara merupakan jalur lintas nelayan untuk pergi
melaut dan muara merupakan pertemuan antara ujung sungai dengan laut.
Hal yang serupa juga dikatakan I1-1 selaku masyarakat nelayan desa Teluk
Kecamatan Labuan bahwa:
―Penyempitan muara juga jadi masalah, karena jadi satu jalur
dulunya muara itu luas tetapi sekarang menjadi satu jalur
karenamenjadi satu jalur kapal besar jadi tidak bisa masuk
mengakibatkan macet juga jika satu kapal tidak jalan ya kapal lain
juga ikutan tidak jalan apabila mau keluar ya menunggu yang di
depan keluar.‖ (Wawancara dengan I1-1pada tanggal 05 September
2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan,
pukul 14.39 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa
penyempitan muara menjadi salah satu masalah untuk masyarakat karena setelah
adanya pelabuhan menjadi satu jalur sehingga kapal besar tidak bisa masuk dan
juga mengakibatkan macet apabila satu kapal tidak jalan kapal yang lainnya juga
ikut tidak jalan apabila kapal ingin keluar harus menunggu kapal yang didepan
keluar terlebih dahulu.
128
Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-2 selaku masyarakat, yaitu
berupa :
―Semenjak satu jalur jadi macet ya apabila kapal tidak keluar satu
maka semua ikut tidak keluar , kapal itu yang datang sama yang
pulang itu tidak boleh bertemu. Apabila bersandar didermagakandas
kapalnya terkena batu untuk keluar juga sulit kipas nya banyak yang
putus.‖ (Wawancara denganI1-2pada tanggal 05 September 2015, di
Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 18.51
WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa
semenjak adanya pelabuhan dan kapal menjadi satu jalur mengakibatkan macet
karena apabila satu kapal tidak keluar maka kapal yang lain juga tidak keluar,
kapal yang akan pergi melaut dan kapal yang pulang melaut tidak dapat bertemu
karena sempitnya muara sehingga menunggu kapal yang pergi keluar dulu setelah
itu kapal yang akan pulang masuk. Nelayan tidak mau kapalnya bersandar di
dermaga karena dangkalnya kolam pelabuhan mengakibatkan kapal kandas
terkena batu dan apabila kapal akan keluar untuk pergi melaut kipas bisa rusak
dan putus karena benturan dengan batu. Sebelum adanya pelabuhan muara masih
luas dan kolam pelabuhan juga masih pesisir pantai sehingga nelayan masih bisa
menyandarkan kapalnya.
4.2.2.7.2.1 Indikator Kesejahteraan Rakyat
Selain data pendapatan dan pengeluaran, ada pula berbagai komponen
tingkat kesejahteraan lain yang sering digunakan. Pada salah satu publikasi PBB
pada tahun 1961 yang berjudul International and Measurement of Levels of Living
: An Interim Guide dikemukakan ada sembilan komponen kesejahteraan, antara
lain : kesehatan, konsumsi, makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja,
129
perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan.Hal ini ditandai
dengan kesehatan yang prima, konsumsi makanan yang cukup bergizi, tingkat
pendidikan yang meningkat, adanya kesempatan bekerja dan berusaha, tempat
tinggal dan permukiman yang sehat dan aman, adanya kebebasan bagi masyarakat
untuk berekreasi dan menikmati fasilitas yang ada di Pelabuhan. Berkenaan
dengan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, sudah selayaknya
pembangunan Pelabuhan yang ada bisa dimanfaatkan dan dinikmati dan juga
dipergunakan untuk menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat nelayan
disekitar. Dalam hal ini adanya Pelabuhan seharusnya mampu meningkatan
standar hidup masyarakat nelayan, Seperti yang disampaikan oleh I2-3 selaku
manajer TPI, beliau mengatakan bahwa :
‖Ya sejahtera dilihat dari memiliki kapal sendiri juga untuk makan
sehari hari sudah enak makannya ikan yang banyak gizinya sehingga
nelayan – nelayan disini ya sehat – sehat semua apalagi sekarang
sudah ada klinik semakin mudah masyarakat untuk berobat‖
(wawancara dengan I2-3pada tanggal 05 September 2015, di kantor
Tempat Pelelangan Ikan, pukul 19.27 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan manajer TPI II dapat diketahui
bahwa masyarakat dapat dikatakan sejahtera karena sudah memilikikapal sendiri
dan untuk makannya sehari – hari sudah enak yaitu makan ikan hasil tangkapan
dari nelayan, ikan banyak mengandung protein sehingga sangat baik untuk
dikonsumsi masyarakat sehingga gizi masyarakat semakin baik juga karena
makanan masyarakat yang cukup bergizi maka kesehatan masyarakat juga
semakinmembaik didukung dengan adanya klinik di dekat kantor bppp sehingga
memudahkan masyarakat untuk berobat, mengecek kesehatan secara rutin dan
membeli obat sesuai kebutuhan masing – masing masyarakat.
130
Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-1 selaku masyarakat, yaitu
berupa :
―Apa saja masuk yang penting kenyang, tidak beli karena rasanya
yang penting murah dan banyak tetapi untuk kesehatannelayan
nelayan disini sehat sehat karena banyak makan ikan yang cukup
bergizi‖ (Wawancara dengan I1-1pada tanggal 05 September 2015, di
Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 14.39
WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa
masyarakat lebih baik makan apa saja yang dimasak dirumah asalkan perutnya
merasakan kenyang dan mereka tidak mau membeli makanan diluar karena masak
lebih hemat dan banyak sedangkan kalau membeli makanan diluar belum tentu
sebanyak yang dimasak. Nelayan dapat dikatakan sehat karena hamper setiap hari
mengkonsumsi ikan yang memang cukup bergizi sehingga kesehatan mereka juga
semakin membaik.
Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-2 selaku masyarakat, yaitu
berupa :
‖Ya untukkebutuhan makan cukup terpenuhi hampir tiap hari
makan ikan ya makanannya cukup bergizi lah, apabila lagi mendapat
banyak ikan juga rejeki juga cukup lumayan‖ (Wawancara denganI1-
2pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa
Teluk Kecamatan Labuan, pukul 18.51 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa
kebutuhan untuk makan nelayan sehari – hari terpenuhi dan juga makanan sehari
– hari nelayan adalah ikan sehingga cukup bergizi untuk para nelayan apalagi jika
nelayan mendapat ikan yang banyak dan pendapatan juga berlebih tentu makanan
yang dikonsumsi juga bisa bergizi.Selain itu juga adanya pembangunan Pelabuhan
Perikanan Pantai Labuan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk
131
mendapatkan pekerjaan dan juga memiliki peluang untuk membuka jenis usaha
baru dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang dikatakan oleh I2-1selaku
staff BPPP yaitu berupa:
―Yang jelas jika pelabuhan berkembang yang diserap pasti tenaga dari
masyarakat sekitar dulu, terutama sesuai dengan keahliannya karna
pelabuhan ini milik daerah bukan pusat jadi otomatis yang ditarik
daerah situ terlebih dahulu.‖ (Wawancara dengan I2-1pada tanggal 04
September 2015, di tempat tinggal bapak Saepudin di perumahan
BTN Makui Labuan, pukul 18.47 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan staff BPPP dapat diketahui bahwa
apabila Pelabuhan berekembang dengan pesat tenaga yang diserap paling utama
adalah dari masyarakat sekitar Pelabuhan terlebih dahulu karena Pelabuhan
Perikanan Pantai di Labuan adalah milik daerah sehingga yang di utamakan
adalah masyarakat sekitar Pelabuhan terlebih dahulu baru dari masyarakat lain
karena adanya Pelabuhan ini bertujuan untuk memajukan ekonomi masyarakat
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Teluk.
Selanjutnya I2-1selaku staff BPPP juga menyampaikan bahwa :
‖Adanya perbengkelan kapal (yang usaha masyarakat disekitar dan
nelayan), jika untuk nelayan nampungair bersih kemudian air bersih
dijual ke kapal untuk nelayan musiman, berdagang perbekalan
seperti sembako.‖ (Wawancara dengan I2-1pada tanggal 04
September 2015, di tempat tinggal bapak Saepudin di perumahan
BTN Makui Labuan, pukul 18.47 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan staff BPPP dapat diketahui bahwa
terdapat peluang usaha yang muncul semenjak adanya Pelabuhan seperti
perbengkelan kapal yang dibuka oleh nelayan dan masyarakat sekitar untuk
memperbaiki kapal kapal nelayan lain yang rusak perbengkelan kapal ini berada
disamping SPBN sehingga memudahkan nelayan untuk dapat memperbaiki
kapalnya yang mengalami kerusakan, nelayan lain juga ada yang membuka usaha
132
menjual air bersih untuk nelayan musiman karena nelayan musiman mengontrak
dirumah warga sehingga untuk melaut membutuhkan air bersih dan air bersih itu
didapat dari masyarakat sekitar, selanjutnya ada masyarakat yang menjadi
pedagang yaitu berdagang sembako yang dibutuhkan nelayan untuk kebutuhan
melautnya selama beberapa minggu.
Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-2 selaku masyarakat, yaitu
berupa :
‖ Ya banyak yang berdagang pada berjualan sekarang disekitar
dermaga dulunya kancuma jual ikan aja disitu.‖ (Wawancara
denganI1-2pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan
Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 18.51 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa
Semenjak Pelabuhan ada banyak masyarakat yang berdagang disekitar dermaga
ada yang berdagang sembako, warung nasi dan warung – warung kecil lainnya
dibandingkan dengan dahulu sebelum adanya Pelabuhan yang ada hanya
masyarakat yang berdagang ikan saja dipasar ikan.
Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-3 selaku masyarakat pedagang
ikan, yaitu berupa :
―Ada peluang untuk bekerja dan rata-rata istri nelayan.‖ (wawancara
dengan I1-3 pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan
Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 11.40 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa
Terdapat peluang untuk masyarakat bekerja dan memiliki usaha semenjak adanya
Pelabuhan seperti membuka warung nasi dan berdagang sembako dan yang
berdagang adalah para istri nelayan sehingga cukup mengerti apa – apa saja yang
dibutuhkan para nelayan untuk persiapan di laut nantinya.
133
Namun dibalik munculnya peluang usaha baru untuk masyarakat setelah
adanya pelabuhan juga menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang pada
awalnya menjual ikan asin sekarang sudah tidak lagi karena sudah tidak ada lahan
untuk menjemur ikan asin lagi seperti yang dikatakan oleh I2-1selaku staff BPPP
bahwa:
―Lahan untuk penjemuran ikan asin nya sangat kurang karena semua
lahan hanya untuk pembangunan, tempat penjemuran ikan asin mau
dibangun pabrik es lagi jadi otomatis hasil jemuran ikan asinnya
sedikit dan lahan penjemuran ikan asinnya jadi jauh maka
kebanyakan masyarakat yang menjemur ikan asin menjadi malas dan
lebih memilih untuk bekerja yang lain.‖ (Wawancara dengan I2-1
pada tanggal 04 September 2015, di tempat tinggal bapak Saepudin
di perumahan BTN Makui Labuan, pukul 18.47 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan staff BPPP dapat diketahui bahwa
lahan untuk penjemuran ikan asin sangat kurang karena semua lahan digunakan
untuk pembangunan, lahan penjemuran ikan asin yang sekarang akan digunakan
untuk pembangunan pabrik es lagi sehingga dengan sedikit lahan untuk menjemur
ikan asin masyarakat menjadi malas dan lebih memilih untuk bekerja yang lain
saja.
Hal yang serupa juga disampaikan oleh I2-2selaku sekertaris desa, yaitu
berupa :
―Masih ada yang jual ikan asin tetapi sudah sangat jarang karena
sekarang banyaknya mengkonsumsi untuk pribadi biasanya mereka
menggunakan lahan yang dekat tpi itu untuk lahan ikan asin dan
emang bppp skrg juga dulunya bukan untuk menjemur ikan asin tapi
tpi untuk pelelangan ikan, namun ya masyarakat menggunakan lahan
yang kosong aja buat jemur ikan asin.‖ (wawancara dengan I2-2pada
tanggal 04 September 2015, di Kantor Desa Teluk Kecamatan
Labuan, pukul 15.41 WIB)
134
Berdasarkan wawancara diatas dengan sekertaris desa dapat diketahui
bahwa sudah sangat jarang masyarakat yang menjual ikan asin karena masyarakat
lebih baik untuk mengkonsumsi ikan asin sendiri karena sudah tidak ada lahan
untuk menjemur sehingga jumlah ikan yang dijemur juga sudah semakin sedikit
masyarakat menggunakan lahan yang didekat TPI untuk menjemur ikan asin dan
kantor BPPP sekarang sebelum pembangunan pelabuhan adalah TPI dan
masyarakat menggunakan lahan kosong didepan TPI untuk menjemur ikan asin.
Hal yang senada juga disampaikan oleh I1-3selaku masyarakat pedagang
ikan, yaitu berupa :
―sudahtidak ada sekarang lahan untuk menjemur ikan asin, sekarang
jadi di tengah-tengah penduduk mengganggu aktifitas penduduk dan
aktifitas lainnya juga. Yang menjual ikan asin juga sudah sangat
jarang dan sudah tidak ada sepertinya sekarang masyarakat lebih
memilih untuk mengkonsumsi pribadi saja‖(wawancara dengan I1-3
pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa
Teluk Kecamatan Labuan, pukul 11.40 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat nelayan dapat diketahui
bahwa lahan untuk penjemuran ikan asin sudah tidak ada dan sekarang
masyarakat menjemur ikan asinnya ditengah – tengah penduduk mengganggu
aktifitas masyarakat dan aktifitas lainnya juga sehingga masyarakat lebih memilih
untuk mengkonsumsi ikan asin secara pribadi saja.
Selain kesempatan bekerja dan berusaha, dalam segi keamanan juga
mengalami peningkatan seperti yang dikatakan oleh I2-1selaku staff BPPP bahwa:
―Jelas dengan adanya pelabuhan keamanan terjamin dandengan
adanya pos pos itu juga sudah menjadi aman, yang jaga kantor juga 3
orang dari masyarakat disekitar.‖ (Wawancara dengan I2-1 pada
tanggal 04 September 2015, di tempat tinggal bapak Saepudin di
perumahan BTN Makui Labuan, pukul 18.47 WIB)
135
Berdasarkan wawancara diatas dengan staff BPPP dapat diketahui bahwa
dengan adanya Pelabuhan keamanan juga terjamin karena sudah ada pos – pos
disekitar Pelabuhan sehingga kondisi disekitar desa Teluk juga menjadi aman dan
untuk kantor BPPP juga sangat aman karena ada 3 orang dari masyarakat sekitar
yang menjaga kantor sehingga kantor juga tetap aman dari kemalingan.
Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-2selaku masyarakat nelayan,
yaitu berupa :
‖Biasanya jika ada nelayan atau kapal yang tenggelam kemudian akan
dicari dan ada gerakannya jika tidak begitu tidak ada keamanan dilaut
tapi untuk didarat ya aman – aman saja karena adanya pos – pos
disekitar pelabuhan.‖ (Wawancara denganI1-2pada tanggal 05
September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan
Labuan, pukul 18.51 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui
bahwakeamanan yang ada dilaut sangat kurang karena aka nada tindakan apabila
ada kapal nelayan yang tenggelam kemudian dicari tetapi jika tidak ada yang
tenggelam tidak aka nada tindakan untuk menjaga keamanan kapal ketika melaut
atau menyandarkan kapal tetapi untuk keamanan didarat tetap dalam keadaan
aman karena terdapat pos di sekitar Pelabuhan.
Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-3 selaku masyarakat pedagang
ikan, yaitu berupa :
Keamanan dilaut masih kurang jika malam hari tidak ada pengaman
apabila malam hari nelayan kesasar terdampar hancur kapalnya
diwilayah dermaga namun untuk didarat dapat dikatakan amanlah
karena ada pos dan ada yang jaga jadi kondisi desa juga menjadi aman
.‖ (wawancara dengan I1-3 pada tanggal 05 September 2015, di
Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 11.40
WIB)
136
Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa
tingkat keamanan yang ada dilaut masih kurang dapat dilihat dari ketika malam
hari tidak ada pengamanan di kolam Pelabuhan atau disekitar dermaga seperti
penerangan sehingga pada malam hari terdapat nelayan yang tersesat dan
terdampar kemudian kapalnya menjadi hancur dan hal ini sangat merugikan bagi
para nelayan, sementara keamanan yang ada didarat cukup aman karena terdapat
pos dan ada satpam yang menjaga pos itu sehingga dapat melihat kondisi di
sekitar Pelabuhan dan desa Teluk.
Selain itu adanya Pelabuhan Perikanan Pantai dapat dijadikan tempat
untuk berekrasi dengan adanya kebebasan bagi masyarakat untuk berekreasi dan
menikmati fasilitas yang ada di Pelabuhan sehingga Pelabuhan bukan hanya
menjadi tempat untuk aktivitas nelayan saja namun juga dapat dijadikan untuk
berekreasi keluarga seperti yang dikatakan olehI2-1 selaku staff BPPP bahwa:
―Yang berekreasi di pelabuhan dikenai retribusi seperti mobil –
mobil, meskipun dari wisata ataupun dari kunjungan kerja semua
dikenai retribusi. Jika untuk nelayan itu sendiri dikenai retribusi
setiap kapal bersandar. Kapal tambat dan labuh dikenai retribusi,
bongkar muatan juga kena retribusi sesuai undang – undang.
Retribusinya dihitung perhari seperti parkir jadi setiap kapal nelayan
bersandar ke pelabuhan dikenai retribusi.‖ (Wawancara dengan I2-
1pada tanggal 04 September 2015, di tempat tinggal bapak Saepudin
di perumahan BTN Makui Labuan, pukul 18.47 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan staff BPPP dapat diketahui bahwa
ada kebebasan masyarakat untuk berekreasi namun dikenai retribusi semua sama
rata dikenai retribusinya seperti mobil – mobil yang masuk ke Pelabuhan dan
biasanya mobil ini di gunakan pedagang ikan untuk mengangkut ikan hasil lelang
di TPI dan untuk nelayan sendiri juga dikenai retribusi setiap kapal bersandar,
137
tambat dan labuh serta bongkar muatan juga dikenai retribusi sesuai undang –
undnag yang sudah ditetapkan, untuk nelayan retribusinya dihitung perhari seperti
parkir.
Hal yang serupa juga disampaikan oleh I2-2selaku sekertaris desa, yaitu
berupa :
―ada portal yang sudah dibangun, itu diprioritaskan untuk angkutan
yang membawa hasil laut lah yang beli solar juga, tetapi kemarin
dari Dkp ada wacana untuk setiap transportasi yang bergerak
dibidang ekonomi. Untuk peraturan emang ada karena temen saya
ada yang bawa angkutan beli solar ya masuknya kena. Kalo dilaut itu
yang sewa kapal pendatang yang ingin melaut atau main dilaut maka
bayar ke nelayan karena dari nelayan sendiri sudah dipungut biaya
sesuai dengan undang – undang yang ada.‖ (wawancara dengan I2-2
pada tanggal 04 September 2015, di Kantor Desa Teluk Kecamatan
Labuan, pukul 15.41 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan sekertaris desa dapat diketahui
bahwa portal yang telah dibangun diprioritaskan untuk angkutan yang membawa
hasil laut yang biasa digunakan para pengusaha – pengusaha ikan untuk
membawa ikan hasil tangkapan laut dan juga untuk angkutan yang ingin membeli
solar di Pelabuhan juga dikenai retribusi dan Dinas Kelautan dan Perikanan
memberikan wacana kepada masyarakat untuk di berlakukan retribusi untuk
semua jenis transportasi yang bergerak dibidang ekonomi.Di laut apabila ada
wisatawan yang ingin melaut dikenai retribusi dari para nelayan sendiri seperti
sewa kapal itu dibayar kepada nelayan bukan kepada pihak pemerintah karena
nelayan sudah diipungut retribusi sendiri kapalnya sesuai dengan undang –
undnag yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Hal yang serupa juga disampaikan oleh I2-4selakustaff bagian operasional
TPI, yaitu berupa :
138
―Tambat labuh sudah berjalan, sudah ada undang-undang retribusi
tentang berapa kali penarikannya. Tambah labuh diluar dari retribusi
ke tpi kalo dari tpi untuk kekabupaten kalo tambat labuh ke
provinsi.‖ (wawancara dengan I2-4pada tanggal 06 September 2015,
di kantor karang taruna desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 14.15
WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan staff UPT dapat diketahui bahwa
penetapan pemungutan retribusi untuk tambat labuh sudah berjalan dan sudah
tercantum di undang – undang tentang berapa kali seharusnya dilakukan
pemungutan retribusi. Tambat labuh retribusinya diberikan kepada dinas Provinsi
sementara retribusi dari TPI diberikan kepada dinas Kabupaten.
4.2.2.7.3 Teori Modal Sosial
Modal finansial adalah sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk
membeli fasilitas dan alat – alat produksi perusahaan saat ini. Konsep modal
seperti ini relatif mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Modal sosial dapat
diartikan sebagai sumber (resource)yang timbul dari adanya interaksi antara orang
– orang dalam suatu komunitas. Pemerintah sebagai pihak pengelola Pelabuhan
harus menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitarnya misalnya
dengan memberikan modal untuk masyarakat nelayan membeli alat tangkap dan
keperluan kapal lainnya dan untuk masyarakat harus memberikan kontribusi
kepada pihak pemerintah dengan membentuk suatu kelompok atau komunitas
sehingga mempermudah pihak pemerintah untuk memberikan bantuan atau modal
kepada masyarakat sehingga akan terjalin lah kerjasama antara pemerintah dengan
masyarakat sekitar seperti yang dikatan oleh I1-4 selaku ketua KUB bahwa :
‖KUB bertugas sebagai penerima bantuan dari pemerintah seperti alat
tangkap, mesin, lampu dan yang menerima bantuan itu yang bersifat
kelompok dibentuk 10 orang jadi yang menerima bantuan itu hanya
139
yang berkelompok. Terbentuk tahun 2013 semua masyarakat nelayan
dari keompok manapun bisa masuk kedalam kub dengan persyaratan
memiliki kartu nelayan. sebagian nelayan memiliki kartu dan sebagian
masih belum karena berpikiruntuk apa membuat kartu padahal kartu
nelayan itu penting untuk menerima bantuan, tidak akan dapat
bantuan dari mentri ataupun dinas apabilatidak punya kartu. Untuk
mempermudah nelayan yang belum mampu. ( wawancara dengan I1-4
pada tanggal 05 September 2015, di kantor Tempat Pelelangan ikan,
pukul 20.32 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan ketua KUB dapat diketahui
bahwaKUB merupakan Kelomok Usaha Bersama yang menerima bantuan dari
pemerintah untuk kebutuhan nelayan melaut seperti alat tangkap, mesin, lampu
dan yang menerima bantuan ini harus berkelompok atau membentuk komunitas
terlebih dahulu semua masyarakat nelayan berhak untuk membentuk kelompok
dan menerima bantuan dengan syarat harus memiliki kartu nelayan, kartu nelayan
sangat pentik untuk dimiliki oleh nelayan dan merupakan syarat untuk masyarakat
nelayan agar mendapat bantuan dari Menteri ataupun dari Dinas apabila tidak
memiliki kartu maka tidak akan mendapatkan bantuan tetapi tetap saja masih ada
nelayan yang tidak mau membuat kartu nelayan, bantuan ini memiliki tujuan
untuk mempermudah masyarakat nelayan yang belum mampu sehingga tidak
harus membeli alat tangkap yang baru atau mesin yang baru.
Hal yang serupa juga disampaikan olehI1-6 selaku sekertaris II HNSI, yaitu
berupa :
‖ KUB itu bentukan dari pemerintah daerah. Bantuannya dalam
bentuk fisik seperti kapal dan alat tangkap contoh inkamina(nama
kapal).‖ ( wawancara dengan I1-6 pada tanggal 06 September 2015, di
kediaman bapak Bambang, pukul 13.17 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan sekertaris II HNSI dapat diketahui
bahwa KUB merupakan bentukan dari pemerintah daerah dan bantuan yang
140
diberikan untuk kub itu dalam bentuk fisik seperti kapal dan alat tangkap salah
satu contohnya adalah kapal inkamina yang diberikan bantuan dari pemerintah
untuk nelayan yang membentuk kelompok masyarakat atau komunitas
masyarakat.
Hal yang serupa juga disampaikan olehI2-4 selaku staff bagian operasional
TPI, yaitu berupa :
―Ada bantuan dari pemerintah untuk nelayan dalam bentuk kapal dan
alat tangkap, dengan syarat membentuk kelompok masyarakat yang
terdiri dari 10 orang dan memiliki kartu nelayan ( wawancara dengan
I2-4pada tanggal 06 September 2015, di kantor Karang Taruna desa
Teluk, pukul 14.15 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan staff bagian operasional TPI dapat
diketahui bahwa pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat dalam
bentuk kapal dan alat tangkap dengan syarat masyarakat membentuk kelompok
atau komunitas terlebih dahulu dan kelompok tersebut terdiri dari 10 orang dan
harus memiliki kartu nelayan agar mendapat bantuan dari pemerintah.
Hal yang serupa juga disampaikan olehI2-1selaku staff BPPP yaitu berupa :
―tidak ada, dana csr tidak ada juga dari bpppcuma ada dana buat KUB
atau pelaksana usaha, dan uang yang diberikan atau bantuan yang
diberikan itu bukan untuk pendidikan anak. Bantuannya berupa kapal
dan alat tangkap dan untuk uang dibelanjakan buat peralatan kapal
bukan buat nyekolahin anak. Bantuan provinsi itu kapal atau alat
tangkap jika dari pusat berupa uang.‖ (Wawancara dengan I2-1pada
tanggal 04 September 2015, di tempat tinggal bapak Saepudin di
perumahan BTN Makui Labuan, pukul 18.47 WIB)
Berdasarkan wawancara diatas dengan staff BPPP dapat diketahui bahwa
bantuan dari pemerintah kepada nelayan bukan dalam bentuk dana csr melainkan
dana untuk KUB atau pelaksana usaha dan kemudian uang yang diberikan atau
bantuan yang diberikan bukan dalam bentuk pendidikan anak namun bantuan
141
yang berupa kapal dan alat tangkap, apabila mendapat bantuan dalam bentuk uang
digunakan untuk belanja peralatan kapal karena bantuan yang diberikan dari
provinsi itu adalah dalam bentuk kapal atau alat tangkap jika dari pemerintahan
pusat bantuannya dalam bentuk uang.
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian
Pembahasan yakni mencakup pemaparan lebih lanjut dari hasil analisis
data yang ditujukan untuk memaparkan lebih jauh lagi terkait masing-masing
indikator komponen pembangunan dan lingkungan sosial dalam penelitian ini.
Dalam menganalisis data hasil penelitian, peneliti menggunakan teori Indikator
Keberhasilan Pembangunan Deddy T. Tikson (2005:98) dapat diukur oleh
setidaknya 6 indikator yang diantaranyaPendapatan Perkapita, Struktur ekonomi,
Urbanisasi, Angka Tabungan, Indeks Kualitas Hidup, Indeks Pembangunan
Manusia dan Indikator kualitas Lingkungan Sosial Jonny Purba (2005:20) dapat
diukur oleh setidaknya 3 indikator yang diantaranya segenap pihak diikutsertakan
dan masing – masing berperan dan bertanggungjawab, hasilnya dapat dinikmati
oleh masyarakat luas guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya, penghormatan
terhadap hak – hak masyarakat serta modal social yang dikembangkan masyarakat
dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan
hidup.Berikut adalah pembahasan dari masing-masing indikator keberhasilan
pembangunan dan indikator kualitas lingkungan sosial dalam penelitian mengenai
―Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Terhadap
142
Lingkungan Sosial Masyarakat Nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan
Kabupaten Pandeglang - Banten‖.
4.3.1 Pendapatan Perkapita
Pendapatan perkapita erat hubungan dengan terjadinya penambahan atau
pengurangan pendapatan nelayan di desa Teluk jika dilihat dari tabel 4.8
berdasarkan data produksi dari pemerintah pada tahun 2011 jumlah ramannya
adalah Rp. 2.068.320.000 dan pada tahun 2012 raman meningkat sebesar Rp.
821.957.880 kemudian pada tahun 2013 peningkatan raman sebesar Rp.
3.444.887.724 dan pada tahun 2014 raman meningkat lagi sebanyak Rp.
7.352.202.100 berdasarkan data tersebut dapat dilihat peningkatan raman setiap
tahunnya sangat meningkat atau dengan kata lain dilihat dari presentase dari tahun
2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 28,43% kemudian dari tahun
2012 ke tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 47,57% dan dari tahun 2013
ke tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 41,4%, hasil tangkapan nelayan
juga semakin meningkat karena semakin canggihnya alat tangkap dan semakin
besar kapal yang digunakan sangat mempengaruhi banyaknya hasil tangkapan
nelayan yang juga akan berdampak pada ramannya dengan kata lain BPPP
melaksanakan fungsinya yang ke 5 yaitu pengumpulan data tangkap dan hasil
perikanan. Hasil tangkapan nelayan bergantung musim yang terjadi bukan dengan
adanya pelabuhan maka hasil tangkapan juga meningkat seperti pada saat musim
barat biasanya ikan sangat sulit dicari karena arus air yang begitu deras maka
nelayan rata – rata hampir semua tidak melaut dan para nelayan hanya berharap
pada pendapatan mereka pada saat musim ikan tetapi tetap saja ada juga beberapa
143
nelayan yang pergi jauh untuk melaut seperti di lautan Krakatau untuk mencari
ikan. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat nelayan sebelum adanya
pelabuhan dan sesudah dibangunnya pelabuhan tidak berpengaruh terhadap hasil
tangkapan nelayan dan peningkatan pendapatan yang ada juga masih tetap
bergantung pada musimdan alat tangkapnya namun dengan adanya pelabuhan
membuat masyarakat menjadi merasa lebih jauh mencari ikan semenjak adanya
pelabuhan masyarakat tidak bisa mencari ikan disekitar pesisir, adanya tpi yang
memang berpengaruh besar namun bukan mempengaruhi hasil tangkapan tapi
sebagai media penampung hasil tangkapan.Pendapatan masyarakat teluk yang
mayoritasnya adalah nelayan bergantung pada hasil tangkapan ikan maka
masyarakat hanya berfokus pada pencarian ikan, masyarakat tidak merasa
keberatan dengan adanya pelabuhan selama tidak mengganggu aktivitas melaut
para nelayan. Dengan kata lain bahwa dampak dari pembangunan PPP belum
memiliki dampak positif terhadap hasil tangkapan nelayan desa Teluk. Dari hasil
pengamatan yang dilakukan peneliti saat berada ditempat penelitian dan
berdasarkan hasil wawancara dengan para informan tentang hasil tangkapan
nelayan bahwa hasil tangkapan nelayan pada kenyataannya memang sangat
bergantung terhadap musim yang ada, pemerintah menyediakan fasilitas yaitu TPI
hanya sebagai media untuk menampung pelelangan ikan dan memungut retribusi
dari hasil tangkapan nelayan yang kemudian langsung dilelang ke pengusaha –
pengusaha ikan, setiap nelayan membawa hasil tangkapannya ke TPI para
pengusaha pemberi modal langsung melelang ikan dan pendapatan juga dibagi
dari modal yang diberikan kepada nelayan sebelum melaut bukan membantu
144
nelayan agar hasil tangkapan nelayan menjadi semakin banyak nelayan biasanya
diberikan modal sebelum melaut oleh pengusaha ikan untuk kebutuhan nelayan
dikapal selama seminggu atau bahkan lebih kemudian hasil tangkapan nelayan
dilelang oleh pengusaha ikan yang kemudian hasilnya dikurangi dengan modalnya
terlebih dahulu setelah modal kembali kemudian hasilnya dibagi 50 % untuk
pengusaha 50 % untuk nelayan beserta abk nya. Berikut rincian biaya perbekalan
nelayan
Tabel 4.5
Rincian Biaya Perbekalan Nelayan
Alat
Tangkap
Jumlah
ABK
Daerah
Tangkapan
Jumlah
Hari
Rincian Biaya Pembiayaan
No Bahan
Pemberk
elan
Volume Harga Satuan
jumlah
Payang 12 Liwungan 2 1 Solar 100 7.500 750.000
Sumur 2 Oli 2 25.000 50.000
Pesauran 3 Bensin
4 Bumbu
masak
1 300.000 300.000
5 Rokok 30 10.000 300.000
6 Gula 1 kg 20.000 20.000
7 Kopi 2 pck 15.000 30.000
8 Beras 20 liter 10.000 200.000
9 Kayu
bakar
1 30.000 30.000
10 Es 5 25.000 125.000
11 Suku
cadang
1.790.000
Sumber : Inventaris Fasilitas BPPP Labuan 2015
Berdasarkan tabel data pemerintah diatas dapat diketahui bahwa nelayan diberikan
modal awal oleh pengusaha ikan sebesar Rp.1.790.000 dari hasil rincian
perbekalan yang akan dibawa oleh nelayan kelaut untuk melaut dalam jangka
waktu 2 hari yang daerah tangkapannya antara lain Liwungan, Sumur dan
Pesauran. Sebelum adanya pelabuhan ketika status masih Pangkalan Pendaratan
ikan TPI sudah ada dan fungsinya tetap sama setelah adanya pelabuhan sehingga
145
sebelum adanya pelabuhan hasil tangkapan nelayan tetap bergantung kepada
musim yang ada begitu juga setelah adanya pelabuhan BPPP tidak mengubah pola
hubungan antara pengusaha ikan dengan nelayan sehingga hasil tangkapan tidak
terdampak langsung kepadan nelayan dan nelayan belum memiliki potensi besar
untuk sejahtera, BPPP belum melaksanakan fungsi no 4 yaitu pemasaran dan
distribusi ikan karena pengusaha masih berperan penting dalam pemasaran dan
distribusi ikan seharusnya dengan adanya Pelabuhan BPPP membantu nelayan
untuk meningkatkan pendapatannya melalui hasil tangkapanya dengan menangani
langsung pemasaran dan distribusi ikan sehingga bukan pengusaha ikan lagi yang
berperan penting karena hasil tangkapan merupakan pendapatan nelayan sehingga
kesejahteraan nelayan tercermin dari pendapatannya karena tujuan dari
Pembangunan Pelabuhan ini adalah mengubah masyarakat menjadi lebih
sejahtera.
4.3.2 Struktur Ekonomi
Struktur ekonomi erat hubungannya dengan kesejahteraan hidup
masyarakat dan juga pendapatan masyarakat. Salah satu pembangunan fasilitas
untuk nelayan adalah adanya pembangunan mesin pendingin es yang biasa disebut
dengan cold storage yang berfungsi untuk membekukan ikan, diharapkan dengan
adanya mesin pendingin es ini membantu meningkatkan struktur ekonomi
masyarakat karena mesin pendingin ini mampu untuk membuat ikan lebih tahan
lama sehingga ikan masih segar untuk dijual di hari berikutnya, namun nelayan
sendiri tidak memanfaatkan cold storage itu karena nelayan menganggap cold
storage itu tidak berfungsi maksimal sehingga cold storage sangat jarang
146
digunakan. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, masyarakat nelayan
mengetahui dan mengerti fungsi dari cold storagemasyarakat tidak menggunakan
fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut karena memang ikan yang
mereka tangkap masih segar dan setelah dilakukan pelelangan ikan – ikan tersebut
langsung dibawa dan dijual oleh pengusaha – pengusaha ikan. Cold storage
sendiri tidak berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan bukan karena adanya
mesin pendingin hasil tangkapan menjadi lebih banyak namun hasil tangkapan
tetap bergantung kepada musim yang terjadi. Daerah Labuan dianggap strategis
untuk menangkap ikan dan dengan adanya cold storage mempermudah
masyarakat karena tidak lagi menggunakan cara yang alami dengan menimbun
ikan menggunakan es didalam peti dan dengan adanya cold storage membuat
daya tahan ikan menjadi lebih mudah, sehingga apabila penjualan agak terlambat
nelayan masih dapat menyimpan ikan di cold storage sehingga ikan masih bisa
bertahan dalam keaadan yang lama. Berdasarkan pengamatan peneliti menyatakan
bahwapada kenyataannya hasil tangkapan nelayan di desa Teluk pada saat
dilelang kemudian langsung dibawa dan di pasarkan.Ikan - ikan hasil tangkapan
dari nelayan cukup untuk daerah Labuan jadi tidak di ekspor keluar daerah
Labuan sehingga ikan tidak perlu di simpan di cold storage untuk dibekukan agar
dapat dijual kembali dihari berikutnya.Dalam hasil pengamatan yang dilakukan
peneliti saat berada ditempat penelitian cold storagejika dilihat dari fungsinya
sangat membantu masyarakat nelayan karena memang fungsi cold storage sendiri
adalah untuk membekukan ikan sehingga apabila nelayan masih ingin menjual
ikan dikemudian hari dapat disimpan terlebih dahulu di cold storage namun
147
masyarakat tidak menggunakannya dan masyarakat menganggap pemerintah
kurang tepat membangun cold storage karena ikan – ikan yang sudah ditangkap
masih dijual dalam keadaan segar dan langsung dilelang sehingga masyarakat
tidak perlu untuk menyimpan ikan di cold storage untuk dijual kembali esok
harinya.
Gambar 4.1 Proses Pelelangan Ikan
Sumber : Peneliti 2015
Berdasarkan gambar di atas dapat dikatakan bahwa setiap nelayan pulang melaut
membawa hasil tangkapan ikan pada setiap jam tetap dilakukan pelelangan karena
hasil tangkapan nelayan selalu dijual habis pada saat lelang sehngga ikan – ikan
yang ada tidak harus dibekukan lagi dengan kata lain pembangunan cold storage
tidak mempengaruhi semakin banyaknya hasil tangkapan nelayan karena sebelum
adanya pelabuhan juga tidak ada cold storage nelayan selalu menjual habis
ikannya dalam sehari begitu juga setelah adanya pelabuhan nelayan tetap menjual
habis ikannya dalam seharicold storage meski dalam jangka panjang belum
berfungsi maksimal untuk masyarakat. BPPP belum melaksanakan fungsinya
148
yang ke 8 yaitu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan,
apabila dilihat dari fungsinya BPPP berperan penting untuk mengawasi hasil
tangkapan dan mengendalikan stok ikan nelayan karena ikan selalu dijual habis
dalam sehari cold storage tidak perlu untuk dibangun karena tidak membantu
semakin banyaknya hasil nelayan pembangunan cold storage hanya membuang –
buang uang saja apabila dilakukan pengawasan dengan baik maka pihak BPPP
pasti mengetahui ikan hasil tangkapan nelayan selalu terjual habis setiap hari atau
setiap nelayan membawa hasil tangkapannya ke darat namun sangat lebih baik
apabila BPPP membangun banyak pabrik es yang sangat dibutuhkan nelayan,
pabrik es memang ada namun hanya satu dan dalam kondisi rusak sehingga tidak
dapat digunakan. Masyarakat sendiri menilai pemerintah sangat kurang tepat
membangun cold storage lebih baik membangun pabrik es yang sangat berfungsi
untuk kebutuhan nelayan dan yang menjual es adalah masyarakat sekitar atau
nelayan – nelayan yang membuka usaha untuk menjual es yang akan digunakan
nelayan pada saat akan melaut sehingga tidak akan sia – sia pembangunan yang
dilakukan sampai saat ini pemerintah belum ada solusi untuk mengatasi tidak
berfungsinya cold storage dan pembangunan kembali pabrik es masih dalam
rencana BPPP dari tahun 2014 namun belum terrealisasikan sampai saat ini.
4.3.3 Urbanisasi
Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota namun
perindahan yang terjadi di Desa Teluk adalah Perpindahan dari kota ke desa atau
biasa disebut sebagai Tranmigrasi dan Transmigrasi yang terjadi yaitu
Transmigrasi lokal yang mencakup migrasi dalam daerah tertentu, yakni dari
149
daerah yang satu ke daerah yang lain. Pola perpindahan penduduk yang perlu
diketahui adalah perpindahan keluar dan masuk kedalam suatu daerah secara
umum, serta pola musiman dan tetap. Desa Teluk merupakan wilayah strategis
untuk menjadi tempat tinggal bagi orang – orang yang berprofesi sebagai nelayan
karena posisi pelabuhan perikanan terletak dekat dengan Desa Teluk dan karena
mayoritas penduduk yang tinggal di Desa Teluk adalah nelayan maka banyak
nelayan – nelayan yang dari kota lain pindah dan bertempat tinggal menetap ke
Desa Teluk yaitu dari Sumatera dan Jawa Timur. Padatnya penduduk yang terjadi
setiap tahun di Desa Teluk diakibatkan dari pendatang yang juga membawa
saudaranya untuk tinggal di Desa Teluk dan kemudian menetap dan membuat
KTP sehingga menjadi warga Desa Teluk. Berdasarkan wawancara dengan
sekertaris desa pola perpindahan penduduk yang terjadi ada juga yang bersifat
musiman yang kemudian menetap menjadi warga desa Teluk. Jika dikalkulasikan
ada sekitar 20% yang kembali ke daerahnya masing – masing dan yang menetap
menjadi warga Desa Teluk adalah yang belum berkeluarga yang kemudian
menetap di desa mencari ikan di Desa dan juga membuat ktp di Desa Teluk.
Nelayan yang bersifat musiman itu adalah nelayan yang datang dari Jawa dan
Lampung nelayan musiman yang datang ke Desa Teluk disebut sebagai andon,
andon ini kemudian menangkap ikan di wilayah Labuan disekitar Pelabuhan atau
di daerah tempat nelayan Desa Teluk biasa mencari ikan. Para andon ini
mengontrak di rumah masyarakat Desa Teluk lebih dari sebulan dengan
menyediakan kontrakan untuk para andon yang datang dari Jawa dan Lampung
dapat menjadi tambahan pendapatan untuk masyarakat desa Teluk yang memiliki
150
kontrakan namun untuk melaut lamanya di laut hanya 3 hari saja. Setelah 3 hari di
laut kemudian para andon kembali ke kontrakan untuk beristirahat dan beberapa
hari kemudian melaut lagi 3 hari seperti itu aktifitas para Andon sampai lebih dari
1 bulan berada di Desa Teluk. Dalam hasil pengamatan yang dilakukan peneliti
saat berada ditempat penelitian, melihat bahwa dalam indikator pola perpindahan
penduduk Desa Teluk sebagian besar masyarakat yang berpindah kedalam Desa
Teluk adalah tetap. Nelayan musiman tinggal di desa hanya dalam waktu 1 bulan
kemudian kembali lagi ke kota asalnya selama nelayan musiman mengontrak
dirumah warga Desa Teluk masyarakat sekitar mendapatkan tambahan
pendapatan dari hasil kontrakan tersebut namun adanya Andon tidak
mempengaruhi penjualan ikan nelayan meskipun para andon ikut lelang dan
menjual ikan di TPI tidak berpengaruh dengan naik atau turunnya harga ikan, ada
11 rumah yang digusur karena lahannya digunakan untuk pembangunan
pemindahan TPI dan kantor TPI yang lama dibangun kembali untuk dijadikan
kantor Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan sekarang karena sudah
dibangun kantor dan memiliki halaman yang cukup luas untuk upacara pegawai
dan acara – acara lainnya maka tempat penjemuran ikan asin atau talut sudah tidak
boleh di halaman kantor BPPP Labuan, berikut ini adalah data warga yang sudah
direlokasi oleh pemerintah :
151
Tabel 4.6
Data warga yang sudah di relokasi
No Nama KK Pekerjaan Tahun
Berdiri
Pemberi izin Keterangan
Legal Ilegal
1 Bunyamin Nelayan 2010 DKP. Prov.
Banten
2 Rasidi B. Kasim Nelayan 2010 DKP. Prov.
Banten
3 Rosikin B. Nurdin Wiraswasta 2010 DKP. Prov.
Banten
4 Supriyadi Nelayan 2010 DKP. Prov.
Banten
5 Yubi B. Ifak Nelayan 2010 DKP. Prov.
Banten
6 Buang B. Sarka Nelayan 2010 DKP. Prov.
Banten
7 Irsad Wiraswasta 2010 DKP. Prov.
Banten
8 Rasina BT.
Tabiyan
Wiraswasta 2010 DKP. Prov.
Banten
9 Rajad Nelayan 2010 DKP. Prov.
Banten
10 Kalis Dagang 2010 DKP. Prov.
Banten
11 Japar Nelayan 2010 DKP. Prov.
Banten
Sumber : Inventaris Fasilitas BPPP Labuan 2015
Berdasarkan tabel 4.6 diatas ada 11 keluarga yang direlokasi untuk
pembangunan TPI masyarakat tersebut tidak memiliki surat tanah dan surat Izin
untuk tinggal ditanah tersebut dan masyarakat itu hanya berpindah RT (Rukun
Tetangga) saja dengan menempati rumah yang sudah disediakan pemerintah
sebagai ganti rugi penggusuran 11 rumah tersebut dan ganti ruginya dalam bentuk
bangunan bukan uang dan masyarakat yang digusur tetap menetap sebagai warga
desa Teluk. Sesuai data daftar isian buku profil Desa Teluk pada tahun 2013
bahwa jumlah penduduk Desa Teluk sebanyak 6.527 jiwa dengan jumlah laki –
laki sebanyak 2.019 dan perempuan sebanyak 4.508 jiwa dan mengalami
peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2014 yaitu dengan jumlah 7.003 jiwa,
jumlah laki – laki sebanyak 2.250 dan jumlah perempuan sebanyak 4.753 jiwa.
152
Dengan kata lain dalam pengamatan peneliti peningkatan jumlah penduduk
karena nelayan musiman dalam setahun ada 124 orang yang menetap dan
bertempat tinggal di Desa Teluk selain itu banyak masyarakat yang datang dari
Jawa menetap dan kemudian menjadi warga Desa Teluk. Selain itu penggusuran
11 rumah masyarakat merasa ganti rugi tidak sesuai dengan rumah mereka yang
lama namun masyarakat tidak dapat menuntut banyakkarena tanah yang mereka
tempati adalah tanah pemerintah dan tanah yang baru itu juga milik pemerintah
juga dan masyarakat itu sendiri tidak memiliki tanah disekitar pelabuhan.
4.3.4 Angka Tabungan
Angka Tabungan erat hubungannya dengan pendapatan dan modal
usaha yang sangat dibutuhkan untuk pergi melaut dan berdagang sehingga sangat
perlu untuk menabung dari setiap penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat
nelayan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, nelayan memiliki
tabungan sendiri namun tidak ditabung di bank tetapi tabungannya di simpan
sendiri dirumah dan tabungan itu di gunakan untuk persiapan pada saat terjadi
musim Barat nanti untuk menabung di bank masyarakat banyak yang masih
belum mengerti sehingga lebih baik menabung sendiri. Pada saat musim Barat
banyak nelayan tidak pergi melaut karena cuaca buruk sehingga nelayan akan
banyak mengalami resiko jika tetap melaut dan biasanya musim Barat terjadi
selama 4 bulan dan nelayan menggunakan tabungan mereka untuk biaya hidup
selama musim Barat terjadi. Dalam pengamatan peneliti pada saat berada ditempat
penelitian bahwa masyarakat selalu mempersiapkan tabungan sendiri untuk
kebutuhan hidupnya ketika musim barat tiba karena pada saat musim barat angin
153
sangat kencang dan nelayan tidak dapat pergi melaut selama 4 bulan, sehingga
untuk kebutuhan hidup sekeluarga selama musim barat masyarakat menggunakan
tabungan tersebut. Dengan kata lain setelah ada pelabuhan masyarakat juga dapat
menabung di TPI dengan cara nelayan setiap mendapat hasil tangkapan dipungut
retribusi 4% dari hasil tangkapannya kemudian 1% adalah tabungan yang dapat
diambil nelayan pada saat musim barat tiba dengan cara ini memudahkan nelayan
karena tabungannya utuh apabila ditabung sendiri biasanya diambil sedikit sesuai
kebutuhan namun cara itu tergantung dari masyarakatnya masing – masing
sedangkan sebelum adanya pelabuhan masyarakat hanya menabung sendiri dan
terkadang tidak mampu memperhitungkan sesuai dengan kebutuhannya. BPPP
dapat dikatakan telah melaksanakan fungsinya yang ke 6 yaitu pelaksanaan
penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan dengan memperbolehkan
masyarakat untuk menabung di TPI dari hasil tangkapannya dipungut berapa
persen tergantung keinginan dari masyarakat dengan kata lain pelabuhan
membantu masyarakat untuk lebih maju dan mengembangkan diri masyarakat
agar hidup para nelayan menjadi lebih baik.
4.3.5 Indeks Kualitas Hidup
Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena
tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan
para anggotanya. Tingkat pendidikan nelayan di desa Teluk pada umumnya
hanya sd saja paling tinggi sampai tingkat smp dikarenakan kurangnya biaya
dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendidikan
karena bagi nelayan hanya mencari ikan lah tujuan utama dalam hidup
154
mereka dengan adanya Pelabuhan diharapkan pemerintah mampu untuk
memperhatikan kesejahteraan keluarga diharapkan dengan memberikan
bantuan berupa beasiswa kepada masyarakat untuk memotivasi agar semakin
banyak masyarakat yang bersekolah dan memperoleh pendidikan dan juga
mempermudah masyarakat mengakses pendidikan, berdasarkan wawancara
dengan nelayan untuk menyekolahkan anak tergantung kepada rejeki yang
didapatkan oleh nelayan bantuan beasiswa disediakan untuk anak – anak yang
bersekolah yang didapatkan dari BPPP dan kemudian beasiswa itu diambil di pos
yang berada di seberang kiri kantor BPPP dengan beasiswa ini secara langsung
memotivasi anak untuk bersekolah karena tidak banyak membebankan orangtua
lagi untuk biaya perlengkapan sekolah begitu juga bagi para nelayan, dengan
adanya beasiswa ini mempermudah nelayan untuk biaya sekolah anak sehingga
uang yang seharusnya untuk sekolah anak bisa ditabung dan digunakan untuk
keperluan kedepannya. Masyarakat nelayan lain mengatakan bahwa beasiswa
yang diberikan kepada masyarakat tidak merata dan tidak dilihat dari
latarbelakang ekonomi karena ada yang sudah mampu namun anaknya mendapat
beasiswa. Tetapi anak – anak nelayan sekarang sudah bersekolah sehingga tingkat
pendidikan di masyarakat menjadi meningkat dengan adanya kesadaran
masyarakat untuk bersekolah dan juga motivasi dengan diberiannya bantuan
seperti beasiswa kepada masyarakat.
Tabel 4.7
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
155
Tingkat Pendidikan Tahun 2011 Tahun 2014
SD 2112 3536
SMP 967 1100
SMA 753 1250
Kejuruan 560 890
Sarjana 37 346
Sumber : Buku Profil desa Teluk
Berdasarkan data pemerintah desa pada tabel 4.7 tingkat pendidikan yang
ada di desa Teluk mengalami peningkatan dari tahun 2011 ke tahun 2014.Dalam
hasil pengamatan yang dilakukan peneliti saat berada ditempat penelitian, dengan
adanya Pelabuhan ada bantuan penambahan pembangunan sekolah di desa Teluk
sebelum adanya pelabuhan sd hanya ada satu saja namun setelah adanya
pelabuhan sudah ada 3 sekolah yang dibangun untuk sd, 1 madrasah, smp dan sma
juga sudah ada dan sekarang tk sedang dalan pembangunan ada juga rumah pintar
yang diberikan untuk anak – anak nelayan belajar tentang Pelabuhan dan Laut.
Gambar 4.2 Rumah Pintar Anak Nelayan
Sumber : Peneliti 2015
Berdasarkan gambar di atas hasil pengamatan peniliti menyatakan bahwa
dengan adanya fasilitas seperti ini anak – anak nelayan juga akan memiliki
kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka nantinya bahkan
156
sudah ada anak nelayan yang tingkat pendidikannya sampai ke jenjang
perkuliahan dilihat dari tabel diatas yang sarjana sudah ada 346 orang, dari sini
terlihat bahwa cara berpikir anak – anak nelayan juga sudah semakin maju
sehingga mereka berkeinginan sekolah setinggi – tingginya bukan lagi berpikir
untuk menjadi nelayan pergi melaut dan membantu orangtua mencari ikan. BPPP
sudah melaksanakan fungsinya yaitu sebagai pelaksanaan penyuluhan dan
pengembangan masyarakat nelayan dengan adanya bantuan pembangnan sekolah
dan kemauan yang tinggi dari anak – anak nelayan untuk bersekolah
menunjukkan bahwa BPPP sudah mampu mengembangkan cara berpikir kepada
masyarakat dan bantuan sekolah termasuk kedalam penyuluhan pendidikan
melalui sosialisasi yang dilakukan pemerintah.
4.3.6 Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)
Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan masyarakat harus
mengetahui apa tujuan dari dibangunnya Pelabuhan ini beserta fungsi – fungsinya
sehingga masyarakat mampu untuk menggunakan fasilitas yang diberikan dengan
baik dan masyarakat juga mampu bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan
hidupnya dengan adanya Pelabuhan ini. Tujuan Pemerintah membangun
Pelabuhan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan
sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas nelayan dan
pekerjaannya sehari – hari karena dengan disediakannya fasilitas – fasilitas untuk
para nelayan sehingga pasti setiap nelayan dapat menikmati fasilitas yang
adaberdasarkan wawancara dengan BPPP mengatakan bahwa pengetahuan
masyarakat tentang Pelabuhan masih kurang karena sumber daya masyarakat
157
nelayan terutama di bidang pendidikan masih kurang sehingga sosialisasi ke
masyarakat sangat penting agar setiap masyarakat menjadi lebih mengeti apabila
dijelaskan secara rinci. Pihak BPPP juga harus memberikan kebebasan untuk
masyarakat untuk belajar tentang Pelabuhan sehingga masyarakat semakin
mengerti apatujuan dan fungsi dibangunnya Pelabuhan. Dalam hasil pengamatan
yang dilakukan peneliti dengan wawancara dan saat berada ditempat penelitian,
pihak BPPP selalu mendukung setiap kegiatan nelayan selama kegiatan itu positif
akan dan diberikan pelayanan serta fungsinya pihak BPPP akan memberikan
penjelasan yang baik karena memang pekerjaan mereka bersifat pelayanan untuk
masyarakat dan memajukan kesejahteraan masyarakat adalah tugas dari BPPP.
Sosialisasi sudah sering dilakukan agar masyarakat semakin banyak mengetahui
tentang pelabuhan dan fasilitas – fasilitas yang ada, namun sering juga terjadi
perbedaan pendapat antara masyarakat dengan pihak dinas karena terkadang
setelah sosialisasi pihak dinas tidak memberikan apa yang diinginkan oleh
masyarakat nelayan. BPPP telah melaksanakan fungsinya dalam penyuluhan dan
pengembangan masyarakat nelayan dengan melakukan sosialisasi kepada
masyarakat tentang fungsi pelabuhan dan fasilitas – fasilitas yang akan dibangun
yang semuanya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. BPPP juga
pernah melakukan seminar dikantor Syahbandar dan dapat dihadiri masyarakat,
seminar itu berkaitan dengan kelautan dan perikanan serta Menteri kelautan dan
perikanan pernah datang memberikan bantuan dan juga memberikan seminar
terkait kelautan dan perikanan kepada masyarakat dengan kata lain BPPP sudah
menjalankan fungsinya sebagai publikasi hasil riset kelautan dan perikanan.
158
4.3.7 Lingkungan Sosial
Standar kriteria atau mutu keserasian lingkungan sosial seringkali
ditentukan oleh kondisi sosial, budaya dan lingkungan masyarakat itu sendiri.
Menurut Jonny Purba (2005:20) dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan hidup, dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan hidup, indikator lingkungan sosial ditentukan
berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup
yang bertanggung jawab secara dan dilakukan secara integral, holistik dan adil.
4.3.7.1 Prinspi Partisipatif
Peran dan partisipasi sangat erat hubungannya dengan jalinan kerjasama
dalam hal ini peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Pelabuhan
sangat penting karena akan terjalin kerjasama yang baik antara masyarakat dan
pemerintah untuk memberikan perbaikan taraf hidup masyarakat dan menciptakan
kesejahteraan bagi masyarakat nelayan. Pembangunan Pelabuhan bagi masyarakat
sangat berperan penting yaitu pada saat akan dibangun Pelabuhan pihak
pemerintah meminta izin dari masyarakat melalui tokoh masyarakat didesa dan
kepala desa setelah ada izin dari masyarakat kemudian dilakukan pembangunan
Pelabuhan. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, masyarakat ikut terlibat
dalam pembuatan beronjong batu untuk menahan ombak sehingga kapal – kapal
nelayan tidak terdampar.Setiap mendapatkan tender pihak pemerintah
mewajibkan untuk memberikan kontribusi untuk mushola dan mesjid yang ada di
desa sehingga semua masyarakat ikut terlibat.Wawancara dengan pihak
pemerintah juga menyebutkan bahwa masyarakat juga berperan dalam proses
159
pembangunan Pelabuhan yaitu ada masyarakat yang bekerja sebagai kuli
bangunan agar tidak terjadi masalah pada saat pembangunan karena apabila
membawa orang dari luar akan menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat
sekitar karena merasa tidak adil akan banyak masyarakat yang mengeluhkan
kenapa masyarakat sekitar tidak dilibatkan dalam pembangunan tujuan
pembangunan itu untuk masyarakat seharusnya masyarakat harus terlibat. Bentuk
partisipasi dari masyarakat adalah dengan adanya anak – anak nelayan yang
bekerja dikantor BPPP tetapi dilihat dari kemampuan dan latar belakang
pendidikannya masing – masing sehingga akan maksimal dalam melakukan
pekerjaannya. Dalam hasil pengamatan yang dilakukan peneliti berdasarkan
wawancara dan saat berada ditempat penelitian masyarakat yang ikut berperan
dalam proses pembangunan adalah masyarakat lain yang menanggur atau nelayan
yang sudah tidak melaut lagi turut membantu dalam pembangunan dan mereka
mendapatkan gaji dari apa yang mereka kerjakan untuk menambah pendapatan
mereka masing – masing biasanya mereka menjadi buruh angkut, kuli bangunan
dan kuli bantu. Sementara nelayan yang masih melaut sudah memiliki
pekerjaannya sendiri yaitu pergi melaut dan menangkap ikan. Partisipasi dari
masyarakat yaitu dalam bentuk anak – anak nelayan ada yang bekerja dengan
menjadi pegawai di dinas tetapi dilihat dari latar belakang pendidikannya dan
kemampuannya masing - masing.
4.3.7.2 Lingkungan Ekonomi
Lingkungan merupakan komponen penting dari sistem ekonomi. Artinya
bahwa tanpa adanya lingkungan maka sistem ekonomi tidak akan berfungsi. Ini
160
berarti pula bahwa jika ekonomi ingin diperbaiki maka kualitas sumberdaya alam
dan lingkungan perlu dipertahankan.Untuk mempertahankan sumberdaya alam
yang ada di Pelabuhan perlu juga untuk menjaga sumberdaya lautnya seperti ikan
yang membutuhkan terumbu karang untuk tempat tinggalnya. Habitat terumbu
karang apabila rusak akan berdampak pada tidak ada ikan disekitar kolam
Pelabuhan dan dengan seperti ini maka sumberdaya alam dan lingkungannya tidak
dipertahankan dengan baik seperti dengan adanya kegiatan penyimpanan jangkar
kapal menyebabkan terumbu karang menjadi rusak dan pengerukan yang terlalu
dalam mengakibatkan habitat terumbu karang menjadi rusak dan tidak ada karena
terumbu karangnya juga ikut terangkut pada saat dilakukannya pengerukan.
Dalam hasil wawancara dengan nelayan rusaknya terumbu karang ini berakibat
kepada ikan – ikan karena terumbu karang merupakan tempat tinggal ikan maka
ikan – ikan juga menjadi tidak ada lagi disekitar kolam Pelabuhan, dan juga
berdampak kepada nelayan karena nelayan sekarang sudah tidak bisa lagi
menangkap ikan disekitar kolam Pelabuhan dan nelayan harus melaut ke daerah
yang lebih jauh sehingga membutuhkan dana yang lebih besar juga untuk
kebutuhan melautnya sebelum adanya pelabuhan masyarakat masih bisa
memancing disekitar kolam pelabuhan dan cukup banyak juga ikan yang ada di
kolam pelabuhan apabila masyarakat yang masih belum memiliki kapal sendiri
masih bisa mencari ikan disekitar kolam pelabuhan namun sekarang setelah
adanya pelabuhan dengan dilakukan pengerukan berdampak kepada hilangnya
terumbu karang dan mengakibatkan ikan sudah tidak ada lagi dikolam pelabuhan.
Berdasarkan wawancara dengan pemerintah menyatakan bahwa pengendapan
161
lumpur yang juga terjadi di muara menjadi keluhan dari masyarakat karena
terjadinya penyempitan muara yang berdampak kepada sulitnya nelayan untuk
melaut yang pada awalnya sebelum adanya pelabuhan muara masih dua jalur
setelah pembangunan pelabuhan menjadi satu jalur dan untuk melaut nelayan
harus mengantri karena muara merupakan jalur lintas nelayan untuk pergi melaut
dan muara merupakan pertemuan antara ujung sungai dengan laut.
Gambar 4.3 Muara Sungai
Sumber : Peneliti 2015
Berdasarkan gambar diatas setelah adanya pelabuhan menjadi satu jalur
sehingga kapal besar tidak bisa masuk dan juga mengakibatkan macet apabila satu
kapal tidak jalan kapal yang lainnya juga ikut tidak jalan apabila kapal ingin
keluar harus menunggu kapal yang didepan keluar terlebih dahulu biasanya
nelayan melaut jam 3 pagi sampai jam 6 pagi setelah adanya pelabuhan melaut
bisa menjadi jam 9 pagi sampai jam 10 pagi dan ini berdampak kepada banyaknya
pendapatan nelayan. Nelayan tidak ingin kapalnya bersandar di dermaga karena
dangkalnya kolam pelabuhan mengakibatkan kapal kandas terkena batu dan
162
apabila kapal akan keluar untuk pergi melaut kipas bisa rusak dan putus karena
benturan dengan batu. Sebelum adanya pelabuhan muara masih luas dan kolam
pelabuhan juga masih pesisir pantai sehingga nelayan masih bisa menyandarkan
kapalnya. BPPP dapat dikatakan belum malksanakan fungsinya yang
pertamayaitu pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas
perikanan karena masih banyak nelayan yang tidak mau bersandar di kolam
Pelabuhan karena takut kapalnya akan kandas dan rusak akibat dangkalnya kolam
Pelabuhan, pihak BPPP juga tidak memberikan solusi atas permasalahan
pengendapan lumpur yang menyebabkan jalur lintas kapal menjadi satu jalur.
4.3.7.2.1 Indikator Kesejahteraan Rakyat
Berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, sudah
selayaknya pembangunan Pelabuhan yang ada bisa dimanfaatkan dan dinikmati
dan juga dipergunakan untuk menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat
nelayan disekitar.Dalam hal ini adanya Pelabuhan seharusnya mampu
meningkatan standar hidup masyarakat nelayan. Berdasarkan wawancara dengan
manager TPI, nelayan dapat dikatakan sejahtera karena sudah memilikikapal
sendiri dan untuk makannya sehari – hari sudah cukup enak yaitu makan ikan
hasil tangkapan dari nelayan, berdasarkan wawancara dengan masyarakat
mengatakan bahwa ikan banyak mengandung protein sehingga sangat baik untuk
dikonsumsi masyarakat sehingga gizi masyarakat semakin baik juga karena
makanan masyarakat yang cukup bergizi kesehatan masyarakat juga semakin
membaik didukung dengan adanya klinik di dekat kantor BPPP sehingga
memudahkan masyarakat untuk berobat, mengecek kesehatan secara rutin dan
163
membeli obat sesuai kebutuhan masing – masing masyarakat. Dalam hasil
pengamatan yang dilakukan peneliti pada saat wawancara dan berada ditempat
penelitian makanan nelayan memang cukup bergizi karena mengandung protein
ikan yang cukup tinggi tetapi akan lebih baik apabila ikan yang akan dikonsumsi
oleh nelayan dikarantina terlebih dahulu fungsi karantina ini adalah untuk melihat
ikan mana yang proteinnya tinggi dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat
sehingga masyarakat tidak asal makan hasil tangkapannya, berdasarkan
wawancara dengan pihak BPPP dapat dikatakan bahwa BPPP masih belum
melaksanakan fungsinya yang ke 10 yaitu pelaksanaan fungsi karantina ikan
dikarenakan alat dan biaya yang masih belum memadai untuk melakukan
karantina ikan itu sendiri tetapi dari pihak BPPP sudah mengusulkan ke
pemerintahan Provinsi tentang karantina ikan namun belum mendapat tanggapan.
Selain itu juga adanya pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan
membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan juga
memiliki peluang untuk membuka jenis usaha baru dan memenuhi kebutuhan
hidupnyaapabila Pelabuhan berekembang dengan pesat tenaga yang diserap paling
utama adalah dari masyarakat sekitar Pelabuhan terlebih dahulu karena Pelabuhan
Perikanan Pantai di Labuan adalah milik daerah sehingga yang di utamakan
adalah masyarakat sekitar Pelabuhan terlebih dahulu baru dari masyarakat lain
karena adanya Pelabuhan ini bertujuan untuk memajukan ekonomi masyarakat
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Teluk.Terdapat peluang
usaha yang muncul semenjak adanya Pelabuhan seperti perbengkelan kapal yang
dibuka oleh nelayan dan masyarakat sekitar untuk memperbaiki kapal kapal
164
nelayan lain yang rusak perbengkelan kapal ini berada disamping SPBN sehingga
memudahkan nelayan untuk dapat memperbaiki kapalnya yang mengalami
kerusakan, nelayan lain juga ada yang membuka usaha menjual air bersih untuk
nelayan musiman karena nelayan musiman mengontrak dirumah warga sehingga
untuk melaut membutuhkan air bersih dan air bersih itu didapat dari masyarakat
sekitar, selanjutnya ada masyarakat yang menjadi pedagang yaitu berdagang
sembako yang dibutuhkan nelayan untuk kebutuhan melautnya selama beberapa
minggu kemudian ada warung nasi dan warung – warung kecil lainnya
dibandingkan dengan dahulu sebelum adanya Pelabuhan yang ada hanya
masyarakat yang berdagang ikan saja dipasar ikan dan yang berdagang adalah
para istri nelayan sehingga cukup mengerti apa – apa saja yang dibutuhkan para
nelayan untuk persiapan di laut nantinya.
Namun dibalik munculnya peluang usaha baru untuk masyarakat setelah
adanya pelabuhan juga menghilangkan mata pencaharian masyarakat berdasarkan
wawancara dengan masyarakat yang pada awalnya menjual ikan asin sekarang
sudah tidak lagi karena sudah tidak ada lahan untuk menjemur ikan asin lagi.
Lahan untuk penjemuran ikan asin sangat kurang karena semua lahan digunakan
untuk pembangunan, lahan penjemuran ikan asin yang sekarang akan digunakan
untuk pembangunan pabrik es lagi sehingga dengan sedikit lahan untuk menjemur
ikan asin masyarakat menjadi malas dan lebih memilih untuk bekerja yang lain
sajakarena sudah sangat jarang masyarakat yang menjual ikan asin karena
masyarakat lebih baik untuk mengkonsumsi ikan asin sendiri. karena sudah tidak
ada lahan untuk menjemur sehingga jumlah ikan yang dijemur juga sudah
165
semakin sedikit masyarakat menggunakan lahan yang didekat TPI untuk
menjemur ikan asin.
Gambar 4.4 Kantor BPPP Labuan
Sumber : Peneliti 2015
Gambar di atas merupakan kantor BPPP sekarang sebelum terjadinya
pembangunan pelabuhan kantor diatas adalah TPI dan masyarakat menggunakan
lahan kosong didepan TPI untuk menjemur ikan asin dan sekarang masyarakat
menjemur ikan asinnya ditengah – tengah penduduk mengganggu aktifitas
masyarakat dan aktifitas lainnya juga sehingga masyarakat lebih memilih untuk
mengkonsumsi ikan asin secara pribadi saja.
Gambar 4.5 Ikan Asin yang dijemur masyarakat
166
Sumber : Peneliti 2015
Berdasarkan gambar di atas hasil pengamatan peneliti mengatakan bahwa
setelah adanya masyarakat tidak bisa lagi untuk menjemur ikan asin karena tidak
ada lahan untuk penjemuran ikan asin, pihak BPPP Labuan dapat dikatakan
bahwa belum melaksanakan fungsinya yang ke 3 yaitu pelaksanaan pembinaan
mutu dan pengelolaan hasil perikanan dilihat dari masalah hilangnya talut atau
tempat penjemuran ikan asin yang tidak ada solusinya sampai saat ini, seharusnya
pihak BPPP memberikan fasilitas dan dukungan kepada masyarakat masyarakat
untuk mengelola ikan asin yang dapat dijual dan akan menambah pendapatan
untuk nelayan itu sendiri kemudian memberikan pembinaan mutu dan
pengelolaan ikan itu sendiri mana yang baik untuk dijadikan ikan asin. Selain
kesempatan bekerja dan berusaha, dalam segi keamanan juga mengalami
peningkatan dengan adanya Pelabuhan keamanan juga terjamin karena sudah ada
pos – pos disekitar Pelabuhan sehingga kondisi disekitar desa Teluk juga menjadi
aman.
Gambar 4.6 Pangkalan TNI Pos Pengamat Labuan
167
Sumber : Peneliti 2015
berdasarkan wawancara dengan masyarakat menyatakan bahwa untuk
kantor BPPP juga sangat aman karena ada 3 orang dari masyarakat sekitar yang
menjaga kantor sehingga kantor juga tetap aman dari kemalingan dengan kata lain
BPPP Labuan telah melaksanakan fungsinya yang ke 13 yaitu pengendalian
lingkungan dengan memberikan keamanan di darat dan ketertiban kepada
masyarakat nelayan. Tetapi untuk keamanan yang ada dilaut sangat kurang karena
akanada tindakan apabila ada kapal nelayan yang tenggelam kemudian dicari
tetapi jika tidak ada yang tenggelam tidak akanada tindakan untuk menjaga
keamanan kapal ketika melaut atau menyandarkan kapal tetapi untuk keamanan
didarat tetap dalam keadaan aman karena terdapat pos di sekitar Pelabuhan
dengan kata lain BPPP Labuan belum melaksanakan fungsinya yang ke 12 yaitu
pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari karena masih belum ada lampu
penerangan disekitar dermaga yang dapat dilihat nelayan dari kejauhan sehingga
nelayan mengetahui dimana dermaga untuk menyandarkan kapalnya dan juga
tidak ada pemantauan wilayah pesisir untuk melihat kapal – kapal yang tersesat
168
dan tenggelam.Selain itu adanya Pelabuhan Perikanan Pantai dapat dijadikan
tempat untuk berekrasi dengan adanya kebebasan bagi masyarakat untuk
berekreasi dan menikmati fasilitas yang ada di Pelabuhan sehingga Pelabuhan
bukan hanya menjadi tempat untuk aktivitas nelayan saja namun juga dapat
dijadikan untuk berekreasi keluarga, ada kebebasan masyarakat untuk berekreasi
namun dikenai retribusi semua sama rata dikenai retribusinya seperti mobil –
mobil yang masuk ke Pelabuhan dan biasanya mobil ini di gunakan pedagang ikan
untuk mengangkut ikan hasil lelang di TPI dan untuk nelayan sendiri juga dikenai
retribusi setiap kapal bersandar, tambat dan labuh serta bongkar muatan juga
dikenai retribusi sesuai undang – undangg yang sudah ditetapkan, untuk nelayan
retribusinya dihitung perhari seperti parkir penetapan pemungutan retribusi untuk
tambat labuh sudah berjalan dan sudah tercantum di undang – undang tentang
berapa kali seharusnya dilakukan pemungutan retribusi. Tambat labuh
retribusinya diberikan kepada dinas Provinsi sementara retribusi dari TPI
diberikan kepada dinas Kabupaten namun pemungutannya masih belum merata
karena masih ada masyarakat yang tidak dikenai pemungutan retribusi untuk
tambat labuh dan para nelayan mengeluhkan terlalu banyak retribusi karena sudah
di pungut di TPI masih dipungut lagi untuk tambat labuh dengan kata lain BPPP
Labuan telah melaksanakan fungsinya yang ke 2 dan ke 9 yaitu pelayanan
bongkar muat dan pelaksanaan kesyahbandaran.
4.3.7.3 Teori Modal Sosial
169
Modal finansial adalah sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk
membeli fasilitas dan alat – alat produksi perusahaan saat ini. Pemerintah sebagai
pihak pengelola Pelabuhan harus menjalin kerjasama yang baik dengan
masyarakat sekitarnya misalnya dengan memberikan modal untuk masyarakat
nelayan membeli alat tangkap dan keperluan kapal lainnya dan untuk masyarakat
harus memberikan kontribusi kepada pihak pemerintah dengan membentuk suatu
kelompok atau komunitas sehingga mempermudah pihak pemerintah untuk
memberikan bantuan atau modal kepada masyarakat sehingga akan terjalin lah
kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat sekitar. Dalam hasil pengamatan
yang dilakukan peneliti berdasarkan wawancara dan saat berada ditempat
penelitian, KUB merupakan Kelompok Usaha Bersama yang menerima bantuan
dari pemerintah untuk kebutuhan nelayan melaut seperti alat tangkap, mesin,
lampu dan yang menerima bantuan ini harus berkelompok atau membentuk
komunitas terlebih dahulu semua masyarakat nelayan berhak untuk membentuk
kelompok dan menerima bantuan dengan syarat harus memiliki kartu nelayan,
kartu nelayan sangat penting untuk dimiliki oleh nelayan dan merupakan syarat
untuk masyarakat nelayan agar mendapat bantuan dari Menteri ataupun dari Dinas
apabila tidak memiliki kartu maka tidak akan mendapatkan bantuan tetapi tetap
saja masih ada nelayan yang tidak mau membuat kartu nelayan, bantuan ini
memiliki tujuan untuk mempermudah masyarakat nelayan yang belum mampu
sehingga tidak harus membeli alat tangkap yang baru atau mesin yang baru.
Namun masih banyak nelayan yang tidak mendapatkan bantuan seperti nelayan –
nelayan kecil dikarenakan mereka memiliki kartu nelayan tetapi tidak mengetahui
fungsi dari kartu itu sendiri dan mereka tidak mampu membentuk kelompok
170
karena tidak mampu membuat proposal untuk pengajuan bantuan sehingga yang
mendapatkan bantuan hanya nelayan – nelayan yang membuat proposal dan yang
sudah memiliki kapal tersendiri sehingga akan timbul juga kecemburuan sosial
antara masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dengan yang mendapatkan
bantuan, kebanyakan dari nelayan hanya bergantung kepada kelompok
masyarakat untuk membantu pembuatan proposal sementara pihak pemerintah
menginginkan agar nelayan lebih mandiri sehingga memiliki kemauan untuk
belajar dan memperbaiki diri sendiri. Masyarakat tidak mungkin hanya
bergantung kepada pemerintah saja untuk mensejahterakan hidupnya masyarakat
harus memiliki kemauan untuk bisa maju dan bersaing namun dengan tidak
meratanya bantuan yang diberikan pemerintah tentu saja akan selalu ada dampak
negatifnya yakni akan menimbulkan kecemburuan sosial diantara masyarakat,
sehingga masyarakat akan mulai egois, kondisi koesifitas masyarakat yang dulu
saling bantu sekarang lebih bersifat individualis dan mencari rekan yang dapat
menguntungkan juga mengakibatkan ikatan sosial dari masyarakat itu menjadi
longgar tidak lagi erat dan saling tolong – menolong sehingga tidak lagi
memikirkan orang lain.Jaringan kerja yang terjalin antara pihak BPPP dengan
pihak luar yaitu yang memberikan tender dalam proses pembangunan pelabuhan
adalah pihak luar contohnya PT. Mandiri yang menjadi tender kemudian PT.
Mandiri yang menyediakan arsitek untuk pembangunan namun yang pekerjanya
tetap masyarakat sekitar desa Teluk karena BPPP juga melakukan kerjasama
dengan masyarakat untuk mensejahterakan kehidupan nelayannya dinas yang
membina dan masyarakat yang menjalankannya. Semenjak adanya pelabuhan ada
manfaat yang dinikmati masyarakat yaitu adanya SPBN membuat nelayan tidak
171
lagi pergi jauh keluar dari pelabuhan untuk mengisi bahan bakar solarnya karena
sudah tersedia di dekat dermaga, pelayanan izin kapal juga sudah mudah tinggal
di urus di kantor BPPP tidak lagi harus ke Dinas Kelautan dan Perikanan sebelum
adanya pelabuhan tidak semua masyarakat bisa mengurus perizinan kapal ke DKP
karena masih banyak masyarakat yang tidak mengerti sehingga Sekertaris HNSI
yang biasanya pergi ke DKP Serang untuk mengurus perizinan kapal dan
masyarakat akan mengurus surat – suratnya ke kantor HNSI dan diarahkan oleh
sekertaris HNSI setelah adanya pelabuhan nelayan bisa langsung mendatangi
kantor BPPP dan mengurusnya dan juga setelah adanya pelabuhan sudah ada
pabrik es dan masyarakat bisa membeli es untuk ikan hasil lelang yang akan
dibawa oleh pengusaha – pengusaha ikan.
Tabel 4.8
Kesimpulan Hasil Penelitian
Komposisi Nelayan Masyarakat Pemerintah
Perpindahan Ada nelayan musiman
yang datang dari
Jawa, mengontrak di
rumah warga dan
menambah
pemasukan bagi
nelayan
Nelayan musiman
datang untuk
menangkap ikan di
daerah tangkapan
nelayan Desa Teluk
kemudian
mengontrak dirumah
warga sehingga ada
penghasilan
tambahan untuk
masyarakat
Perpindahan
setiap tahunnya
bertambah karena
Desa Teluk
adalah daerah
pendatang daerah
heterogen ada
nelayan musiman
contohnya
nelayan Sumatera
dan Jawa Timur
kebanyakan
migrasi kesini
sehingga
pertambahan
penduduk
semakin tahun
semakin padat
karena ada
nelayan yang
mengajak saudara
172
dari luar diambil
kesini dan
menetap disini
jadi warga desa
dan membuat
KTP Desa Teluk
dan juga ada
perpindahan
penduduk 11
rumah yang
direlokasi untuk
pembangunan TPI
dan diberikan
ganti rugi dalam
bentuk rumah.
Beasiswa Beasiswa yang ada
tidak merata, ada
yang dapat biasanya
yang sudah mampu
mendapat beasiswa
namun sekarang rata
– rata anak anak
nelayan sudah
bersekolah.
Tergantung rejeki
anak bisa
disekolahkan bantuan
sekolah sih ada anak
saya mendapat
beasiswa dari sekolah
yang di dapat dari
BPPP yang diambil
di pos
Belum ada
bantuan
pendidikan hanya
taman pintar dan
taman baca saja
Partisipasi Yang kuli banyak
ngebantu buat bangun
jalan, ngangkut batu
diberikan gaji sesuai
apa yang dikerjakan
kalau tidak ikut
membantu paling
menganggur
Ada kuli bantu, kuli
bangun dan kuli
angkut, ada juga
yang bekerja dikantor
pemerintah tetapi
dilihat dari latar
belakang pendidikan
dan kemampuannya.
Pembangunan
pelabuhan harus
dari ijin dari
tokoh masyarakat
kemudian kepala
desa, masyarakat
dilibatkan pada
saat pembuatan
beronjong batu
dam setiap ada
tender kita
wajibkan
memberikan
kontribusi ke
musholah, mesjid.
Apabila
pelabuhan
berkembang yang
pasti tenaga kerja
yang diserap pasti
tenaga masyarakat
sekitar terlebih
173
dahulu.
Dampak
Lingkungan
Penyempitan muara,
karena satu jalur
dulukan muara itu
luas sekarang menjadi
satu jalur kapal besar
tidak bisa masuk
jadinya macet kalau
satu kapal tidak jalan
kapal lain juga ikut
tidak bisa jalan, kalau
keluar ya menunggu
yang lain juga keluar.
Akibat terumbu
karang pada saat
pengerukan tidak
bisa lagi mencari
ikan disekitar kolam
pelabuhan mencari
ikan sekarang sudah
semakin jauh dulu
dekat pelabuhan
masih bisa. Karena
muara sudah menjadi
satu jalur sehingga
menyulitkan nelayan
untuk melaut apabila
satu kapal tidak
melaut sehingga
kapal lain juga tidak
ikut melaut.
Akibat hilangnya
terumbu karang
nelayan jadi jauh
untuk mencari
ikan dan yang
jelas kolam
pelabuhan sudah
tidak ada terumbu
karang karena
sudah tercemar
semenjak adanya
pelabuhan. Muara
jadi sempit karena
adanya
pembanguan
penahan ombak
disekitar
pelabuhan tujuan
pembangunan
bukan kapal
hanyaalur sungai
saja namun
nelayan pada
masuk ke muara
sehingga nelayan
jadi mengantri.
Peluang
usaha
Banyak yang
berdagang disekitar
sini seperti sembako,
warung kecil –
kecilan semenjak
adanya Pelabuhan
kalau dulu hanya
menjual ikan saja
Ada peluang bekerja
dan rata – rata istri
nelayan.
Yang jelas kalau
pelabuhan
berkembang yang
diserap pasti
tenaga dari
masyarakat
sekitar dulu sesuai
keahliannya.
Usaha yang
muncul adanya
perbengkalan
kapal, air bersih
yang dijual
kekapal untuk
nelayan musiman,
menjual es untuk
kebutuhan
dikapal,
berdagang
174
perbekalan seperti
sembako dan
warung nasi serta
warung kecil –
kecilan.
Dampak
perluasan
lahan
Lahan untuk
penjemuran ikan asin
sudah tidak ada jadi
tidak ada penjualan
dan banyak istri
nelayan yang
kehilangan pekerjaan.
Sekarang menjemur
ikan memakai lahan
sarana umum yaitu
trotoar sehingga
aktifitas nelayan yang
lain jadi terganggu
namun sebagian lagi
ada yang menjemur
ikan asin didepan
rumahnya namun
bukan untuk dijual
tapi dikonsumsi
sendiri.
Lahan untuk
penjemuran ikan
asinnya sangat
kurang karena semua
lahan hanya untuk
pembangunan,
tempat penjemuran
ikan asin mau dibuat
pabrik es lagi jadi
otomatis hasil
jemuran ikan asinnya
sedikit dan lahan
penjemuran ikan
asinnya jadi jauh
maka kebanyakan
yang menjemur ikan
asin malas dan lebih
memilih untuk
bekerja lain.
Untuk
pembangunan TPI
ada penggusuran
11 rumah jadi
ketika ada
pelebaran
pelabuhan yang
sekarang dulunya
lautan, untuk
pelebaran malah
jadi nambah
daratan yang luas.
Relokasinya
dalam bentuk
rumah yang
dibangun, masih
ada yang jual ikan
asin tetapi udah
jarang biasanya
mereka pakai
lahan yang dekat
TPI itu buat lahan
ikan asin tetapi
TPI untuk
pelelangan ikan,
mnamun
masyarakat
menggunakan
lahan yang
kosong buat
jemur ikan asin.
Keamanan Kalau ada yang
tenggelam baru dicari
dan ada gerakan kalau
tidak begitu tidak ada.
Keamanan dilaut
masih kurang jika
malam hari tidak ada
pengaman apabila
malam hari nelayan
kesasar terdampar
hancur kapalnya di
wilayah dermaga
namun untuk
didadarat dapat
Adanya
pelabuhan dengan
adanya pos – pos
itu juga udah
aman, yang jaga
kantor juga 3
orang dari
masyarakat situ.
Belum ada solusi
untuk keamanan
175
dikatan aman lah
karena ada pos dan
ada yang jaga jadi
kondisi desa juga
menjadi aman.
laut karena biaya
yang tidak cukup.
Retribusi Retribusi paling yang
diberikan ke TPI dari
hasil tangkapan
biasanya 4% namun
retribusi yang lain
belum pernah
dipungut apapun
untuk diaut juga
hanya d TPI saja.
Ada prtal yang
dibangun itu
diprioritaskan untuk
angkutan yang
membawa hasil laut ,
yang beli solar tetapi
kemarin DKP ada
wawacana untuk
setiap transportasi
yang bergerak
dibidang ekonomi.
Untuk peraturan
emang ada soalnya
temen saya ada yang
bawa angkutan beli
solar ya masuknya
kena retribusi. Kalu
dilaut yang sewa
kapal pendatang yang
ingin melaut atau
main dilaut maka
bayar ke nelayan.
Yang berekreasi
dikenai retribusi
seperti mobil –
mobil, mau itu
dari wisata atau
dari kunjungan
semua dikenai
retribusi kalau
untuk nelayan
retribusi setiap
kapal masuk.
Kapal tambat dan
labuh dikenai
retribusi, bongkar
muatan juga kena
retribusi sesuai
undang – undang,
retribusinya
dihitung perhari
ibaratnya parkir
jadi setiap ke
pelabuhan dikenai
retribusi.
Sumber : Peneliti 2016
176
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana dampak
pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan terhadap lingkungan
sosial masyarakat nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten
Pandeglang – Banten, maka berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti
menyimpulkan bahwa:
1. Masyarakat desa Teluk setelah adanya pelabuhan dalam hal pendidikan
sudah dapat dikatakan sangat meningkat, Desa Teluk memiliki pola
perpindahan penduduk yang tetap ada 11 rumah yang direlokasi untuk
pembangunan dan pemindahan TPI. Dampak yang diakibatkan dari
pengerukan yang terlalu dalam disekitar kolam pelabuhan mengakibatkan
terumbu karang menjadi hilang dan biota laut menjadi rusak sehingga
nelayan harus mencari ikan ke daerah yang cukup jauh dan membutuhkan
biaya yang cukup banyak. Bantuan yang tidak merata yang dirasakan
nelayan menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat yang
mengakibatkan kondisi koesifitas masyarakat yang dulu saling bantu
sekarang menjadi lebih Individualis dan ikatan sosial dari masyarakat
menjadi longgar tidak lagi saling bantu dikarenakan ingin memajukan diri
sendiri tidak memikirkan orang lain.
2. Adanya pelabuhan BPPP tidak mengubah pola hubungan antara pengusaha
ikan dengan nelayan sehingga hasil tangkapan tidak terdampak langsung
177
3. kepadan nelayan dan nelayan belum memiliki potensi besar untuk
sejahtera, pelabuhan menyediakan fasilitas hanya sebagai media untuk
melelang bukan untuk memajukan pendapatan masyarakat, fungsi dan
tujuan TPI tetap masih sama. Masyarakat sendiri menilai Pemerintah
kurang tepat untung membangun cold storage karena tidak digunakan oleh
nelayan meskipun tujuan dari pembangunannya posifitif namun apabila
tidak digunakan hanya membuang dana saja. Namun disisi lain terdapat
keuntungan bagi untuk masyarakat PPP sudah memberikan lapangan
pekerjaan bagi masyarakat lokal yaitu dengan berdagang sembako dan
membuka usaha warung kecil – kecilan, adanya SPBN disekitar
pelabuhan, pelayanan izin kapal lebih mudah dan tersedianya pabrik es
untuk kebutuhan masyarakat dan pengusaha – pengusaha ikan.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas dan dari apa yang peneliti temukan di
lapangan mengenai Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
Labuan terhadap lingkungan sosial masyarakat nelayan di Desa Teluk Kecamatan
Labuan Kabupaten Pandeglang - Banten , maka saran yang peneliti ajukan yaitu:
1. Pihak BPPP melakukan kegiatan dengan cara melakukan pengerukan pasir
yang dalam dengan posisi laut yang dasarnya lebih dalam sehingga jalur
kapal lebih mudah dan tidak terjadi penyempitan muara dan jalur lebih
luas, dan apabila terjadi pengendapan lumpur lagi atau tanah timbul lagi
pemerintah harus melakukan pengerukan ulang sehingga jalur muara tetap
178
luas dan posisi laut juga lebih dalam sehingga aktifitas nelayan untuk
melaut kembali lancar.
2. Pihak BPPP menyediakan lahan untuk masyarakat menjemur ikan asin
sehingga masyarakat tetap ada yang menjual ikan asin, wilayah yang
dibatasi oleh pemecah ombak harus di perbaharui dan di perbaiki kualitas
biota laut yang sudah mulai rusak setidaknya dilakukan reboisasi dengan
melakukan penanaman jenis rumput laut dan terumbu karang sehingga
biota laut tidak rusak kemudian nelayan juga bisa menjual rumput laut
untuk menambah peningkatan ekonomi masyarakat namun tidak
mengilangkan habitat dari terumbu karang itu sendiri.
3. Pemungutan retribusi dilakukan secara merata sesuai undang – undang
yang sudah ditetapkan dan pemerintah kabupaten maupun provinsi
kemudian melakukan sosialisasi karena masih banyak nelayan yang tidak
dikenai retribusi akibat kurangnya sosialisai sehingga masyarakat hanya
berfokus kepada retribusi yang diambil di TPI saja.Memberikan bantuan
secara merata kepada nelayan kecil berupa kapal dan mesin yang
berkapasitas besar agar para nelayan kecil dapat mencari ikan ke tempat
yang potensi ikannya jauh lebih banyak seperti lautan luas yang
memungkinkan nelayan kecil dapat menghasilkan jumlah tangkapan ikan
yang jauh lebih banyak sehingga tidak akan timbul kecemburuan sosial
antar masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta : Salemba Humanika.
Afifuddin. 2012. Pengantar administrasi pembangunan (Konsep, Teori dan
Implikasinya di Era Reformasi). Bandung : Alfabeta, cv.
Arikunto, Suharsini. 2002. Manajemen Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta.
Bungin, burhan.2007. Analisis Data PenelitianKualitatif. Jakarta :Rajawali Press
Suratmo, Gunawan. 2007. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta :
Gajah Mada University Press.
Fandeli, C. 2006. Audit Lingkungan. Gama Press, Yogyakarta.
________. 2011. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan
Pelabuhan. Gama Press, Yogyakarta.
Irawan, Prasetya. 2005. PenelitianKualitatif&KuantitatifUntukIlmu-IlmuSisial.
DIA FISIP UI.
Jhingan, M.L. 2008. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada.
Listyaningsih. 2014. Administrasi Pembangunan. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Moleong, Lexy. J. 2006. MetodePenelitiankualitatif. Bandung : Remaja
Rosdakarya.
Mulyana, Deddy. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu
Komunikasi dan Ilmu social Laniinya. Bandung : Rosdakarya.
Nazir, Moh. 1985. Metode Penelitian. Bandung : Grafika Indonesia.
Prastowo, Andi. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif
Rancangan Penelitian. Yogyakarta : Arruzz Media.
Purba,Jhony. 2002. Pengelolaan Lingkungan Sosial. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia.
Salim, Emil dan Thiby Mutis. 2007. Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan
Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Bumi Aksara, Jakarta.
Sjafari, Agus dan Sumaryo GS. 2012. Pembangunan Masyarakat (Teori dan
Implementasi di Era Otonomi Daerah). Serang : FISIP Untirta Press.
Siagian, Sondang P. 2008. Administrasi Pembangunan : konsep, dimensi dan
strateginya. Jakarta : Bumi Aksara.
Sarwono, Sarlito Wirawan. 2002. Teori – Teori Psikologi Sosial. Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada.
Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada.
_______________. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada
Suharto, Edi. 2011. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung :
Alfabeta.
Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik, untuk Keuangan dan Pembangunan
Daerah. Yogyakarta : Andi
Tikson, Deddy T. 2005. Keterbelakangan & Ketergantungan. Makasar : Inninawa
Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. Metodologi Penelitian Sosial.
Jakarta : Bumi Aksara.
Jurnal :
Jan W. Van Deth 2001. The Proof of the pudding: social capital, democracy, adn
citizenship. University of Manheim
SUMBER LAIN :
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 mengatur tentang Pelabuhan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL ( Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan)
Permen Nomor Per.08/MEN/2012 tentang Fasilitas Pelabuhan Perikanan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional
tentang Hak – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Dampak Pengelolaan Tambang Emas PT. Cibaliung Dalam Peningkatan
Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Cimanggu Kabupaten
Pandeglang, oleh Cucu Rahayu, Untirta, Tahun 2013.
Dampak Pertambangan Pasir pada Lingkungan Sosial – Ekonomi Masyarakat di
Desa Pancanegara Kecamatan Paburuan Kabupaten Serang, oleh Kiki Rizki
Desianti, Untirta, Tahun 2012
Repository.ipb.ac.id diakses tanggal 12 Maret 2014 pukul 20:44
LAMPIRAN
Pedoman Wawancara
1. Sejak kapan Pelabuhan berdiri?
2. Apakah ada keluhan masyarakat terkait pembangunan Pelabuhan?
3. Apa saja dampak positif dan negatif dari adanya Pembangunan Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP) untuk masyarakat?
4. Apa saja kontribusi dari pemerintah yang diberikan untuk masyarakat?
5. Apakah secara umum masyarakat dapat dikatakan sejahtera?
6. Apa saja peluang usaha yang muncul semenjak adanya Pelabuhan?
7. Bagaimana dampak perluasan lahan yang digunakan untuk pembangunan
Pelabuhan bagi masyarakat?
8. Apakah masyarakat merasa keberatan dengan adanya Pelabuhan?
9. Apakah masyarakat di ikut sertakan dalam proses pembangunan
Pelabuhan? Apabila iya apa peran dari masyarakat tersebut?
10. Apakah BPPP bekerja sama dengan masyarakat dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat?
11. Apakah setelah adanya Pelabuhan masyarakat lebih mudah dalam
melakukan pekerjaannya sehari – hari?
12. Bagaimana pelayanan yang diberikan pihak pelabuhan sebelum dan
sesudah adanya Pelabuhan?
13. Bagaimana tingkat keamanan sebelum dan sesudah adanya Pelabuhan?
14. Apakah setelah adanya Pelabuhan berpengaruh kepada hasil tangkapan
nelayan dan peningkatan pendapatan nelayan?
15. Apakah fungsi mesin pendingin (cold storage) dan setelah adanya mesin
pendingin (cold storage) apakah hasil tangkapan nelayan menjadi lebih
banyak?
16. Apakah terjadi perpindahan penduduk dan bagaimanakah pola
perpindahan penduduk desa Teluk?
17. Bagaimana tabungan masyarakat sebelum dan sesudah adanya Pelabuhan?
18. Bagaimana tingkat pendidikan sebelum dan sesudah adanya Pelabuhan?
19. Bagaimana tingkat penggangguran sebelum dan sesudah adanya
Pelabuhan?
20. Apa saja dampak lingkunga yang terjadi?
21. Bagaimana dampak lingkungan yang terjadi akibat pengendapan lumpur?
22. Bagaiamana Pelayanan yang diberikan pihak pelabuhan sebelum dan
sesudah adanya pelabuhan?
23. Apakah Infrastruktur lebih baik setelah adanya Pelabuhan?
24. Apakah fasilitas yang digunakan masyarakat dikenai Retribusi?
25. Bagaimana keterbukaan dari BPPP kepada nelayan?
26. Apakah BPPP membentuk kelompok masyarakat?
27. Adakah jaringan kerja yang terjalin dengan masyarakat?
28. Apakah ada sosialisasi dari pemerintah terkait dengan pelabuhan serta
fasilitas – fasilitasnya?
29. Bagaimana pengetahuan nelayan tentang pelabuhan?
30. Apakah ada solusi dari pemerintah terkait relokasi yang terjadi?
31. Apakah ada bantuan dari pemerintah kepada nelayan?
32. Apakah masyarakat mudah mendapatkan akses kesehatan?
33. Apakah setelah adanya pelabuhan masyarakat lebih mudah dalam
melakukan pekerjaannya sehari – hari?
34. Apakah ada bantuan pihak lain dalam proses pembangunan pelabuhan?
35. Apakah tugas dari KUB?
36. Kapan berdirinya HNSI?
37. Apa tugas dan fungsi HNSI?
38. Apa tugas dan fungsi Pokwasmas?
39. Apa saja dampak positif dan negatif pembangunan Pelabuhan?
40. Secara umum lebih banyak dampak negatif atau postif?
41. Apa masyarakat mendapat keuntungan dengan adanya Pelabuhan?
42. Apakah ada keluhan dari masyarakat terutama nelayan terkait
pembangunan Pelabuhan?
43. Apakah ada pengawasan berkala yang dilakukan atas pencemaran laut?
44. Bagaimana solusi atas pencemaran laut?
45. Apakah banyak nelayan yang dirugikan karena pengendapan lumpur pada
saat proses pembangunan pelabuhan?
TRANSKRIP DATA WAWANCARA SEBELUM REDUKSI
Q
I
I1-1
( Bapak Rosa S, selaku nelayan Desa Teluk Kecamatan Labuan)
Hari Sabtu, 05 September 2015 Di Tempat Pelelangan ikan Desa Teluk
Q1 Apakah setelah adanya Pelabuhan berpengaruh kepada hasil tangkapan
nelayan dan peningkatan pendapatan nelayan?
Ya enggak berpengaruh mah, kalo pendapatan mah enggak bisa
dipastikan kadang kosong kadang enggak. Jadi kalo pendapatan gak bisa
dipastiin, kalo sedikit mah agak meningkat pendapatannya tapi
pelabuhannya itu neng ga ngaruh soalnya hasil tangkapan itu kan
tergantung musimnya.
Q2 Apakah fungsi dari mesin pendingin (cold storage) dan setelah adanya
mesin pendingin (cold storage) apakah hasil tangkapan nelayan menjadi
semakin banyak?
Untuk membekukan ikan, masyarakat tidak menggunakan cd karena
memang ikan disini masih seger dan langsung dibawa dan dijual pada
saat selesai dilelang. Masyarakat tidak berminat menggunakan cd.
Fungsinya ya buat membekukan ikan dan stok ikan. Jadi cd enggak
berpengaruh terhadap tangkapan ikan
Q3 Apakah terjadi perpindahan penduduk dan bagaimanakah pola
perpindahan penduduk desa Teluk?
Ada aja seperti nelayan musiman dari jawa, lampung, ngontrak dirumah
warga ada yang ngurus biasanya masyarakat sini
Q4 Bagaimana tabungan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?
Nelayan itu jarang dek untuk menabung, karna nelayan itu orang awam
dek biasanya kalo menabung sebagian si pasti ada menabung untuk musim
barat tapi sebagian lagi yah tidak mementingkan tabungan masa
depannya, nabungnya ya di bank.
Q5 Bagaimana tingkat pendidikan sebelum dan sesudah adanya
pelabuhan?
Beasiswa ada tapi gak rata, ada yang dapet tapi biasanya yang sudah
mampu namun sekarang rata-rata anak anak nelayan udah sekolah. Ada
aja beasiswanya tingkat pendidikan meningkat sekarang.
Q6 Bagaimana Pengetahuan Nelayan tentang Pelabuhan?
Nelayan mengerti tentang pelabuhan seperti tempat untuk bongkar barang
sama campur dengan aktifitas nelayan.
Q7 Apakah masyarakat di ikut sertakan dalam proses pembangunan
Pelabuhan? Apabila iya apa peran dari masyarakat tersebut
Yang kuli banyak, ngebantu buat bangun jalan ngangkat batu kalo nelayan
tidak ikut bantu paling nganggur. Ada anak nelayan di kerjakan dinias
tapi diliat dari latar belakang pendidikannya biasanya pegawai.
Q8 Bagaimana Dampak lingkungan yang terjadi akibat pengendapan lumpur?
Penyempitan muara, karena jadi satu jalur dulukan muara itu luas tapi
karena kan sekarang jadi satu jalur otomatis jadi satu jalur kapal besar
jadi gak bisa masuk jadinya macet juga kalo satu kapal gak jalan ya kapal
lain juga ikutan gak jalan kalo mau keluar ya nunggu yang depan keluar
Q9 Bagaimana pelayanan yag diberikan pihak pelabuhan sebelum dan sesudah
adanya pelabuhan?
Ya baik gak ada yang dipersulit dari segi surat-surat dan pelayanan
lainnya. Dibilang sejahtera bisa dibilang enggak juga bisa ya rata rata
utang. Yang penting untuk makan dan sekolah anak mencukupi. Fasilitas
dapat dinikmati infrastruktur juga lebih baik dari segi lampu penerang
jalan.
Q10 Apa saja peluang usaha yang muncul semenjak adanya pelabuhan?
Ya untuk masyarakat disini yang tadinya pengangguran jadi
bekerja ada yang berdagang ada yang buruh angkut dan buruh
tarik yang tua tua yang udah malas melaut bisa menjadi buruh
tarik dan buruh angkut.
Q11 Apakah masyarakat mudah mendapatkan akses kesehatan?
sering ada pengobatan gratis biasanya dilapangan depan kantor
bp3.
Q12 Bagaimana dampak perluasan lahan yang digunakan untuk pembangunan
pelabuhan bagi masyarakat ?
Lahan untuk menjemur ikan asin udah gak ada sekarang, sekarang jadi di
tengah-tengah penduduk mengganggu aktifitas penduduk dan aktifitas lain
juga
Q13 Apakah secara umum masyarakat dapat dikatakan sejahtera?
Ya sejahtera makan berkecupan, apa aja masuk yang penting
kenyang, gak beli rasa yang penting murah dan banyak tap untuk
kesehatan mah nelayan nelayan disini mah sehat sehat karena
banyak makan ikan
Q14 Bagaimana tingkat pengangguran sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?
Pengangguran untuk desa teluk mah hampir gak ada malahan kalo
nganggur masih bisa diitung jari ya paling menganggur yang malas malas
aja karena untuk melaut gak perlu pake ijazah paling yang didarat ngojek.
Q15 Apakah setelah adanya pelabuhan masyarakat lebih mudah dalam
melakukan pekerjaannya sehari-hari?
Kehidupanya setelah adanya pelabuhan biasa biasa aja karena nelayan
disini gak ada perhitungan sampe istri gak pernah punya perhitungan.
Anggaran setealh berjalan baru ditempel, nelayan disini mah gak mikirin
pembangunan, nelayan cuman mikirin usaha sendiri.
Q
I
I1-2
(Bapak Royani selaku nelayan Desa Teluk)
Hari Sabtu, 05 September 2015 Pukul 18.51 WIB Di Tempat Pelelangan
Ikan desa Teluk kecamatan Labuan
Q1 Apakah setelah adanya Pelabuhan berpengaruh kepada hasil tangkapan
nelayan dan peningkatan pendapatan nelayan?
Tergantung musim, yah adanya pelabuhan lebih baik karena ada tpi tapi
tpi tidak berpengaruh dengan nambahnya pendapatan. Nangkap ikan juga
sekarang udah lebih jauh. Tangkapan kesini sini sih lebih banyak lah
Cuma bukan karena pelabuhannya tapi karna alat tangkapnya
Q2 Apakah fungsi dari mesin pendingin (cold storage) dan setelah adanya
mesin pendingin (cold storage) apakah hasil tangkapan nelayan menjadi
semakin banyak?
Cd ga berpengaruh untuk hasil tangkapan soalnya biasanya hasil
tangkapan langsung dijual dan dibawa karena ikannya cukup untuk
daerah Labuan
Q3 Apakah terjadi perpindahan penduduk dan bagaimanakah pola
perpindahan penduduk desa Teluk?
Ada sih namanya babangan biasanya dari jawa sih, disini lebih
dari sebulan biasanya ngontrak
Q4 Bagaimana tabungan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?
Ada sih tabungan pribadi ga dibank, untuk persiapan musim barat nanti
Q5 Bagaimana tingkat pendidikan sebelum dan sesudah adanya
pelabuhan?
Tergantung rejeki lah tapi anak sekolah, bantuan sekolah sih ada lah anak
saya sih dapat lah bantuan beasiswa dari sekolah yang didapat dari bp3.
Kalau uang sekolah diambil ke pos.kalau musim barat biasanya dirumah
aja ga melaut lagi keluar jauh
Q6 Apakah masyarakat di ikut sertakan dalam proses pembangunan
Pelabuhan? Apabila iya apa peran dari masyarakat tersebut
Enggak itu ada yang kerja masing – masing tapi kalo yang nganggur sih
bantu – bantu lah digaji juga neng. Ada sih yang kerja dikantor tapi anak
– anak nelayan paling tapi dilihat dari sekolahnya sampai mana lah neng.
Q7 Apakah masyarakat merasa keberatan dengan adanya
pembangunan pelabuhan?
Ga keberatan sih neng kalo tujuannya buat kesejahteraan masyarakat mah
neng, hasilnya bisa ya bisa neng karna tpi ini sih yang paling benar benar
berfungsi
Q8 Bagaimana Dampak lingkungan yang terjadi akibat pengendapan lumpur
?
Semenjak satu jalur jadi macet ya kalo ga keluar satu ga keluar semua
neng, kapal itu yang datang sama yang pulang itu ga bisa papasan. kalo
ditaro didermaga kandas kapalnya kenak batu keluar susah kipas nya
banyak yang putus
Q9 Bagaimana pelayanan yang diberikan pihak pelabuhan sebelum dan
sesudah adanya pelabuhan?
Biasa aja sih neng cuma kalo dulu buat perizinan kan harus keserang kalo
sekarang ya udah bisa di sini. Kalo jalan lebih baik udah ada lampu buat
penerang jalan juga sekarang mah.
Q10 Bagaimana tingkat keamanan sebelum dan sesudah adanya
pelabuhan?
Biasanya kalo ada yang tenggelam baru dicari dan ada gerakan kalo ga
begitu mah ga ada
Q11 Apakah makanan masyarakat sudah dapat dikatakan bergizi?
Alhamdulilah sih sehat terus karna makan ikan neng,
Q12 Bagaimana keterbukaan dari BPPP kepada nelayan?
Yah paling nempelin daftar anggaran lah dikantor neng. Tapi kalo
nelayan sih ga ngurusin pemerintahan sih yang penting melaut
dapat ikan ya udah.
Q13 Apakah secara umum masyarakat dapat dikatakan sejahtera?
Yah kalo buat makan mah bisa lah neng kalo lagi dapat banyak ikan juga
rejeki juga lumayan lah neng
Q14 Bagaimana tingkat pengangguran sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?
Yah kalo pun nganggur juga paling gak jauh jauh ya jadi nelayan, buruh
angkut buruh tarik ya ada semenjak adanya pelabuhan.
Q15 Apakah ada sosialisasi dari pemerintah terkait dengan pelabuhan
serta fasilitas-fasilitasnya?
Ga pernah dapat info langsung paling denger denger doang, biasanya
mah yang diundang yang elit elit lah kalo masyarakat biasa begini mah ya
Cuma dengar doing
Q16 Apakah infrastruktur lebih baik setelah adanya pelabuhan?
Kalo jalan lebih baik udah ada lampu buat penerang jalan juga
sekarang mah.
Q17 Apa saja peluang usaha yang muncul semenjak adanya pelabuhan?
Ya banyak yang berdagang laj pada berjualan disekitar sini kalo
dulu Cuma jual ikan tok
Q
I
I1-3
(Bapak Edi selaku pengusaha ikan)
Hari Sabtu, 05 September 2015 Pukul 11.40 WIB Di Tempat Pelelangan
Ikan desa Teluk kecamatan Labuan
Q1 Apakah setelah adanya Pelabuhan berpengaruh kepada hasil tangkapan
nelayan dan peningkatan pendapatan nelayan?
Menurut saya semakin tahun semakin berkurang hasil tangkapan karena
alamnya semakin rusak apalagi karena pukat harimau. Jika untuk saya
tidak berpengaruh karena pelabuhannya juga tidak maksimal seperti
proyek gagal menurut saya.
Q2 Apakah fungsi dari mesin pendingin (cold storage) dan setelah adanya
mesin pendingin (cold storage) apakah hasil tangkapan nelayan menjadi
semakin banyak?
Untuk membekukan ikan, pemerintah kurang tepat memberikan bantuan
sehingga cold storge itu tidak berpengaruh untuk nelayan karena ikan
disini segar semua dan langsung dilelang disini karena labuan ini wilayah
strategis.
Q3 Apakah terjadi perpindahan penduduk dan bagaimanakah pola
perpindahan penduduk desa Teluk?
Ada nelayan musiman, ya paling mengontrak dirumah warga sekitar 1
sampai 3 bulan.
Q4 Bagaimana tabungan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?
Tergantung kepada kepribadian nelayan masing – masing karena
pendapatannya ada yang meningkat ada yang menurun namun biasanya
ada yang menabung pribadi untuk persiapan di musim barat
Q5 Bagaimana tingkat pendidikan sebelum dan sesudah adanya pelabuhan
Sudah banyak yang bersekolah sehingga kesenjangan sosial sekarang
sudah membaik, karena kesadaran untuk sekolah sudah semakin
meningkat
Q6 Bagaimana tingkat keamanan sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?
Keamanan dilaut masih kurang jika malam hari tidak ada pengaman
apabila malam hari nelayan kesasar terdampar hancur kapalnya
diwilayah dermaga namun untuk didarat dapat dikatakan amanlah karena
ada pos dan ada yang jaga jadi kondisi desa juga menjadi aman
Q7 Apakah masyarakat di ikut sertakan dalam proses pembangunan
Pelabuhan? Apabila iya apa peran dari masyarakat tersebut
Ada untuk kuli bantu kuli bangun ada beberapa orang. Ada beberapa yg
bekerja dikantor dilihat dari latar belakang pendidikannya namun rata-
rata anak nelayan
Q8 Apa saja peluang usaha yang muncul semenjak adanya pelabuhan?
Ada peluang untuk bekerja dan rata-rata istri nelayan
Q9 Apakah ada sosialisasi dari pemerintah terkait dengan pelabuhan
serta fasilitas-fasilitasnya?
Ada untuk sosialisasi ke masyarakat mah karena ini juga sudah dilakukan
beberapa kali pembangunan.
Q10 Apa saja dampak lingkungan yang terjadi?
Akibat terumbu karang rusak pada saat pengerukan nelayan tidak bisa
mencari ikan di kolam pelabuhan mencari ikan sekarang sudah semakin
jauh jika dulu deket pelabuhan masih bisa
Q11 Apakah ada keluhan dari masyarakat tentang pelabuhan?
Sebenarnya pada saat kabar akan dibangun pelabuhan semua nelayan
setuju karena pelabuhan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Q12 Bagaimana Dampak lingkungan yang terjadi akibat pengendapan lumpur
?
Karena muara sekarang sudah menjadi satu jalur sehingga menyulitkan
nelayan untuk melaut apabila satu kapal tidak melaut maka kapal yang
lain tidak akan melaut, sungainya pun menjadi sempit karena didam terus
dikeruk terus
Q13 Apakah secara umum masyarakat dapat dikatakan sejahtera?
Kesejahteraan belum merata, Ya untuk segilintir orang masih bisa
dikatakan sejahtera namun jika dilihat secara umum belum bisa dikatakan
sejahtera persentasinya masih jauh dari sejahtera.
Q14 Bagaimana dampak perluasan lahan yang digunakan untuk pembangunan
pelabuhan bagi masyarakat ?
Lahanya tidak ada penjualan juga berkurang terkadang ada yang
menjemur ikan memakai lahan sarana umum yaitu trotoar sehingga
aktifitas nelayan terganggu namun sebagian lagi ada yang menjemur ikan
asin di depan rumahnya namun bukan untuk dijual tapi dikonsumsi
sendiri.
Q15 Apakah fasilitas yang digunakan oleh nelayan dikenai retribusi?
Tidak semua, retribusi hanya ditempat lelang dr hasil tangkapan
nelayan retribusi ini hanya untuk disetor ke pem daerah,
Q16 Apakah infrastruktur lebih baik setelah adanya pelabuhan?
Sudah lebih baik lah jalannya dulu masih batu sekarang sudah di
cor, sekarang juga sudah ada lampu penerangan jalan jika dulu
tidak ada.
Q
I
I1-4
(Bapak Rohman selaku ketua KUB desa Teluk kecamatan Labuan)
Hari Sabtu, 05 September 2015 Pukul 20.32 WIB Di Tempat Pelelangan
Ikan desa Teluk kecamatan Labuan
Q1 Apakah setelah adanya Pelabuhan berpengaruh kepada hasil tangkapan
nelayan dan peningkatan pendapatan nelayan?
Karena alat tangkapnya lebih canggih dibanding dulu jadi banyakan
sekarang pendapatannya, karena nelayannnya sudah lebih maju. Lumayan
meningkat lah sekarang ini
Q2 Apakah fungsi dari mesin pendingin (cold storage) dan setelah adanya
mesin pendingin (cold storage) apakah hasil tangkapan nelayan menjadi
semakin banyak?
Fungsinya Pabrik es, yah lumayan lah berpengaruh ke masyarakat cuman
esnya kurang gampang mencair Cuma membantu lah karena sekarang kan
es mahal.
Q3 Apa saja peluang usaha yang muncul semenjak adanya pelabuhan?
Ya karena nelayan sudah mulai maju jadi sekarang udah banyak yang bisa
berdagang. Berdagang yah jualan itu rata – rata istri nelayan, kalo dulu
jualan juga ga begitu laku,
Q4 Apakah tugas dari KUB itu sendiri?
Penerima bantuan dari pemerintah seperti alat tangkap, mesin, lampu dan
yang menerima bantuan itu yang bersifat kelompok dibentuk 10 orang jadi
yang nerima bantuan itu hanya yang berkelompok. Terbentuk tahun 2013
semua masyarakat nelayan dari keompok manapun bisa masuk kedalam
kub dengan persyaratan memiliki kartu nelayan. sebagian nelayan punya
kartu dan sebagian masih belum karena mikir buat apa kartu padahal
kartu nelayan itu penting untuk menerima bantuan ga akan dapat bantuan
dari mentri ataupun dinas kalau ga punya kartu. Untuk mempermudah
nelayan yang belum mampu. Kub juga bisa menerima keluh kesah nelayan
yang belum mendapat bantuan dan menyampaiak ke dinas.
Q5 Apa saja peluang usaha yang muncul semenjak adanya pelabuhan?
Yah kalo lagi ada rejeki mah sejahtera kalo ga ya ga karena yang utama
fasilitas pelabuhan ii kurang maksimal sih istilahnya setengah – setengah
pembangunannya sekarang aja kolam pelabuhannya dangkal jadi kapal
nelayan gabisa masuk kolam pelabuhan
Q6 Apakah setelah adanya pelabuhan masyarakat lebih mudah dalam
melakukan pekerjaannya sehari-hari?
Ada sedikit membantu nelayan dikarenakan dulu ga ada breakwater dan
kolam pelabuhan dulu kalau ada ombak tembus ke rumah masyarakat tpi
sekarang enggak
Q7 Apakah masyarakat merasa keberatan dengan adanya pembangunan
pelabuhan?
Kalo pelabuhannya bener mah masyarakat ga ada yang keberatan Cuma
ya ini pembangunannya ga maksimal separo – separo ga kaya karang antu
yang udah terbilang maksimal.
Q8 Bagaimana tingkat pengangguran sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?
Kalo untuk daerah nelayan pengangguran disini mah hanya orang –
orang males doang soalnya disini ga perlu ijasah buat nelayan.
Q9 Bagaimana tabungan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?
Kalo pribadi mungkin punya sih ya buat musim barat atau cuaca buruk
karena klau musim barat total gabisa melaut kadang sampai 4 bulan lah
jadi tabungannya lumayan buat biaya hidup selama musim barat.
Q10 Apakah terjadi perpindahan penduduk dan bagaimanakah pola
perpindahan penduduk desa Teluk?
Kalo perpindahan penduduk paling yang kekampung 11 kalo didesa teluk,
biasanya ada nelayan musiman sekitar sebulan lebih lah.
Q11 Bagaimana tingkat pendidikan sebelum dan sesudah adanya
pelabuhan?
Yang buat anaknya ya alhamdulilah sekolah, ya tapi jarang yang sarjana
sih paling tamat smp atau sma tapi sekarang minimal SMA sih. Sd yang
dibangun sd 1 dan sd 2
Q12 Bagaimana pengetahuan nelayan tentang pelabuhan?
Sebagian ada yang tau ya sebagian ada yang tau kalo saya sih tau, kalo
sosialisasi dari bppp ada sih yang pkl contohnya kan belajar tentang
pelabuhan dengan pkl begitu otomatis jadi lebih tau tentang pelabuhan
anak – anak pklnya.
Q13 Apakah ada sosialisasi dari pemerintah terkait dengan pelabuhan serta
fasilitas - fasilitasnya?
Ya ada sosialisasi mau dibangun pelabuhan, yah bp3 itu terbuka sih ke
nelayan biasanya buat surat – surat kapal juga udah disosialisasikan akan
lebih mudah kalo ada bp3. Kalo ada pembangunan biasanya dikasih tau
ke masyarakat.
Q14 Apakah masyarakat di ikut sertakan dalam proses pembangunan
Pelabuhan? Apabila iya apa peran dari masyrakat tersebut
Ya mungkin sebagian ada yang bantu sebagai tenaga kerja, yang kerja
didinas juga ada anak nelayan yang dilihat dari latar belakang
pendidikan.
Q15 Apakah BPPP membentuk kelompok masyarakat?
Tidak ada kalo kub ini bentukan sendiri bukan bentukan dari bppp , kub
ini lumayan lah sudah berjalan dengan baik. Kecembruan sosial yah pasti
ada Cuma kan mengajukan bantuan kan ga gampang ngurus surat kan
susah.
Q16 Apakah makanan nelayan sudah dapat dikatakan bergizi?
Yah kalo makanan untuk nelayan proteinnya yah lumayan lah soalnya kan
makan ikan, jaminan kesehatan dari bp3 ga ada cuman pernah ada
pengobatan gratis dari dinas
Q17 Bagaiaman tingkat keamanan sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?
Yah lumayan lah standar lah untuk keamanan disini aman aman aja
Q18 Apa dampak positif dan negatif dari adanya pembangunan pelabuhan
untuk masyarakat?
Positifnya yah lumayan buat masya namun neg pembangunannya belum
selesai masih proses jadi setengah – setengah
Q19 Apakah setelah adanya pelabuhan masyarakat lebih mudah dalam
melakukan pekerjaannya sehari-hari?
Yah dibilang mudah ya mudah namun bongkar muat masih agak susah.
Q
I
I1-5
(Bapak Moh. Heri B. selaku Ketua Pokwasmas Desa Teluk Kecamatan
Labuan)
Hari Minggu, 06 September 2015 Pukul 11.57 WIB Di kantor karang
taruna desa Teluk kecamatan Labuan
Q1 Apakah Tugas dan fungsi dari pokwasmas?
Mengganti kegiatan dinas perikanan dan mengawasinya dan pemantauan
nelayan yang melenceng dari undang-undang contohnya pengeboman
juga sebagai mitra kerja dinas untuk mensejahterakan masyarakat, apa
yang terjadi dilapangan kemudian dilapor kedinas. Hanya pengawasan
tidak menerima keluhan. Contoh ada kejadian nelayan misal musibah
nelayan dilaut kita melaporkan kedinas.
Q2 Apakah setelah adanya Pelabuhan berpengaruh kepada hasil tangkapan
nelayan dan peningkatan pendapatan nelayan?
Untuk labuan sama aja belum ada peningkatan, karena pelabuhan tidak
ada sangkut paut dengan pendapatan. Pelabuhan sebagai sarana sandar
aja, tapi nyatanya pelabuhan sekarang tidak maksimal dipakainya kurang
memadai untuk sarana nelayan.
Q3 Apakah fungsi dari mesin pendingin (cold storage) dan setelah adanya
mesin pendingin (cold storage) apakah hasil tangkapan nelayan menjadi
semakin banyak?
Kayanya vakum itu tidak berfungsi, nelayan enggak makai cd karna
langsung di bawa dan di jual. Sehingga cd belum ada fungsinya.
Q4
Apakah terjadi perpindahan penduduk dan bagaimanakah pola
perpindahan penduduk desa Teluk ?
Ada beberapa, tapi enggak terkontrol. Ada nelayan musiman dari demak
dari jawa timur tinggalnya tergantung musim antara 3-5 bulan
Q5 Bagaimana tabungan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?
Ya punya punya yang enggak ya ada juga
Q6 Bagaimana keterbukaan dari BPPP kepada nelayan?
Ya terbuka sih, cuman belum menyeluruh. Untuk kebebasan masyarakat.
Q7 Apakah masyarakat di ikut sertakan dalam proses pembangunan
Pelabuhan? Apabila iya apa peran dari masyarakat tersebut
Ada sih, ada juga penawaran dari dinas biasanya yang bekerja itu bukan
nelayan karena nelayan lebih milih melaut, ada yang kerja di dinas diliat
dari latar belakangnya
Q8 Apakah masyarakat merasa keberatan dengan adanya pelabuhan?
Masayarakat mah setuju semua asal tujuannya mensejahterakan
masyarakat justru sangat mengharapkan dengan adanya pelabuhan
banyak fasilitas yang dapat menguntungkan masyarakat.
Q9 Bagaimana pelayanan yang diberikan pihak pelabuhan sebelum dan
sesudah adanya pelabuhan?
Sama aja si macam yang lalu, agak kesulitan ditingkat prov. Nelayan kalo
dipersulit yah jadi males lagi ngurus surat-suratnya, kemudahannya dari
bppp bisa wakili ke prov untuk mengurus surat nelayan juga gak perlu ke
serang, sekarang udah bisa ke labuan.
Q10 Apakah ada pemungutan uang selain retribusi?
Yang bikin pas kecil, dari kantor buat surat-surat pegawainya minta
komisi-komisi dari nelayan padahal mereka udah dapet gaji tapi masih aja
minta uang dari masyarakat
Q11 Bagaimana tingkat pengangguran sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?
Kalo masyarakat nelayan karena banyak melaut ya penganggurannya
sedikit karena banyak aktifitas.
Q12 Bagaimana tingkat pendidikan sebelum dan sesudah adanya
pelabuhan?
Mayoritas udah pada sekolah
Q13 Apa saja dampak lingkungan yang terjadi?
Masyarakat banyak mengeluh masalah muara minta dilakukan
pengerukan mengakibat macet jadi kalo satu mau melaut ya yang lain
harus menunggu. Fasilitas bisa di nikmati. Walaupun fasilitasnya belum
lengkap. Alasannya belum ada uang aja dari pemerintah
Q14 Apakah makanan masyarakat sudah dapat dikatakan bergizi?
Kalo untuk makanan mencukupi soalnya protein ikan kan tinggi jadi
nelayan disini rata-rata makan ikan.
Q15 Apakah fasilitas yang digunakan nelayan dikenai retribusi?
Kalo tambat labuh masih dikenakan retribusi sudah ada undang – undang
retribusi tentang berapa kali penarikannya, tambat labuh diluar dari
retribusi ke tpi kalo tpi
Q16 Bagaimana tingkat keamanan sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?
Alhamdulliah sampai saat ini masih terkendali aman, penangkapan juga
aman
Q17 Bagaimana Pengetahuan Nelayan tentang Pelabuhan?
Sedikit banyak tau lah karna ada sosialisasi ke individu individu. Pihak
bppp udah sering sosialisasi cuman kadang beda pendapat antara
masyarakat dengan dinas.
Q
I
I1-6
(Bapak Bambang MS. selaku Sekertaris II DPC Pandeglang (HSNI) Desa
Teluk Kecamatan Labuan)
Hari Minggu, 06 September 2015 Pukul 13.17 WIB Di kediaman bapak
Bambang
Q1 Kapankah berdirinya HNSI?
Dari tahun 1953 bentukan dari Kesatuan Nelayan pada zaman pak
suharto yaitu Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia dan himpunan
kelompok tani pada awalnya himpunan kelompok tani nelayan indonesia.
Sekarang berdiri senndiri jadi hnsi dan kelompok tani indonesia.
Q2 Tugas dan fungsi HNSI?
Tugas dan fungsi sebagai mitra dari instansi terkat dengan nelayan
contohnya dkp dan bumn juga ikut membantu kegiatan teritorial seperti
mencegah terjadinya konflik antar nelayan contohnya konflik antara
nelayan panimbang dengan labuan. Menampung keluhan – keluhan
nelayan. cara nampung keluhan masyarakatnya daang ke hnsi lalu ke
melengkapi kebutuhan kemudian pihak hnsi mendampingi ke upt
contohnya nelayan tidak memilik dokumen seperti pas (bpkb) hnsi siap
membantu mengurus dokumen dan melengkapinya sebelum memliki pass
nelayan harus memeiliki siup cv surat izin usaha penangkapn namu
suratnya harus legal lalu alat tangkapnya juga harus ramah lingkungan
seperti jaring dan alat pancing. Syarat untuk membuat siup cv nelayan
harus memiliki atau mengurus SIB (Surat Izin Berlayar) dibarengi dengan
SLO( Surat Light Operasional) yang menyelenggarakannya UPT P3. Kalo
diatas 7GT suratnya harus lebih lengkap dan diurusnya di pusat atau DKP
Kalo misalkan nelayan mau usaha didaerah lain dia haru memiliki surat
keterang andon usaha, mengurusinya di antar provinsi dengan catatan
ikutin aturan provinsi tersebut.
Q3 Apakah HNSI sudah berjalan dengan baik?
Sejauh ini belum, ada nelayan yang melanggar aturan-aturan, nelayan-
nelayan masih terkendali. Hnsi tidak pernah mendapatkan bantuan namun
hnsi memfasilitasi para nelayan mendengarkan keluh kesah nelayan dan
melengkapi kebutuhan nelayan. hnsi sebagai mitra dinas untuk
kesejahteraan masyarakat.
Q4 Apakah setelah adanya Pelabuhan berpengaruh kepada hasil tangkapan
nelayan dan peningkatan pendapatan nelayan?
Kalo masalah pendapatan yang saya dengar apalagi dengan adanya
kebijakan peraturan melarang menggunakan alat tangkap tarik, nelayan
merasa dirugikan karena menurut nelayan alat tangkap tarik sangat efektif
karena apabila menggunakan alat tangkap tarik nelayan dapat melaut
sendiri atau dengan anaknya tapi kalo tidak menggunakan alat tangkap
harus membutuhkan banyak ABK (anak buah kapal).
Q5 Apakah fasilitas yang digunakan nelayan dikenai retribusi?
Masalah retribusi sudah disosialisasikan untuk tambat labuh. Retribusi
yang dilaksanakan adalah mobil-mobil yang keluar masuk pelabuhan.
Jenis alat tangkapnya Apollo dan ARAD. Jadi pendapatan nelayan itu
harus di bagi lagi dengan ABKnya.
Q6 Bagaimana pelayanan yang diberikan pihak pelabuhan sebelum dan
sesudah adanya pelabuhan?
Kalo masalah pelayanan dapat dibilang maksimal menurut saya masih
belum namun pelayanannya sudah lebih baik dari TPI. Pelayanannya 24
jam apabila nelayan ingin mengurus SIB dan SLO langsung ditangani dan
surat perizinannya lebih mudah sepanjang surat perizinannya lengkap
pada waktu masih PPI pelayanan dan kantornya tidak berjalan optimal
kadang siang udah gak ada orang kalo bppp ada aja pegawai yang
standby 24 jam melayani nelayan sepanjang nelayan lapor mereka
menanggapi dengan syarat perizininan lengkap dan surat-surat masih
berlaku
Q7 Apakah masyarakat lebih mudah untuk melakukan kerjanya sehari-hari
setelah adanya BPPP?
Semenjak adanya bppp ini menurut saya tambah lebih mudah karena
pertama ada fasilitas ,kedua tambat labuhnya enak, cuman yang sekarang
itu yang dinginkan masyarakat tambat labuhnya tidak langsung di
dermaga tapi seratus meter dari dermaga.
Q8 Bagaimana dampak lingkungan yang terjadi akibat pengendapan lumpur?
Muara menjadi satu jalur menyebakan macet dan perahu perahu disitu
keluarnya harus patuh terus misalnya airpasang sampe jam 12 siang
makanya beroperasinya 3 sore, ngeluarin kapal jam 3 sore.
Q9 Apakah masyarakat di ikut sertakan dalam proses pembangunan
Pelabuhan? Apabila iya apa peran dari masyrakat tersebut
Ada juga, cuman sedikit karna nelayan disini mempunyai pemikiran untuk
kerja didarat penghasilnya lebih sedikit dibandingkan melaut jadi nelayan
disini lebih memilih untuk melaut.
Q10 Apa fungsi pembentukan KUB?
KUB itu bentukan dari pemerintah daerah. Bantuannya dalam bentuk fisik
seperti kapal alat tangkap contoh inkamina(nama kapal). Yang dilayani
oleh hnsi dan diterima keluhannya adalah nelayan yang memiliki kartu
nelayan namun nelayan yang tidak memiliki kartu nelayan tapi disebut
nelayan dengan syarat pergi melaut dan emmiliki kemampuan melaut,
banyak nelayan yang tidak memiliki kartu nelayan sosialisasi sudah
dilakukan oleh dinas namun masyarakat mengabaikan
Q
I
I2-1
(Bapak Saepudin Japar. SE. selaku Staff Tata Operasional BPPP Labuan)
Hari Jumat, 04 September 2015 Pukul 18.47 WIB Di tempat tinggal bapak
Saepudin di perumahan BTN makui Labuan
Q1 Apakah setelah adanya Pelabuhan berpengaruh kepada hasil tangkapan
nelayan dan peningkatan pendapatan nelayan?
Enggak ada, sangat meningkat (penambahan). Dilihat dari produksinya
setiap tahun meningkat jadi pendapatannya meningkat
Q2 Apakah fungsi dari mesin pendingin (cold storage) dan setelah adanya
mesin pendingin (cold storage) apakah hasil tangkapan nelayan menjadi
semakin banyak?
Fungsi cd tujuannya untuk menangkap hasil tangkapan sehingga pas
musim barat ikan ada. Kalo tangkapan ikan itu balik lagi ke alat tangkap
nelayan, kalo cd itu hanya menampung tangkapan nelayan bukan untuk
meningkat tangkapannya. Hasil tangkapan itu tergantung musim misalnya
musim barat ga ada ikan cd itu menampung ikan pada saat musim barat
tiba.
Q3 Apakah terjadi perpindahan penduduk dan bagaimanakah pola
perpindahan penduduk desa Teluk?
Yang jelas banyak pendatang khususnya dari luar banten seperti Cirebon
dan Indramayu, ada yang bersifat musiman seperti tangkapan kapal Bolga
yaiutu pas musim ikan dia datang terang bulan dia pulang, dalam 1 bulan
paling Cuma 22 hari. Kalo dari nelayan teluk ga ada yang pindah.
Semenjak ada pelabuhan jadi ada nelayan musiman sebelumnya tidak ada
Q4 Bagaimana tabungan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?
Itu waktu PPI ada tabungannnya, jadi setiap dia nangkap dikasih ke TPI
distribusi dipotong 3% tapi sama TPI dipotong 5%. Nah 2% nya tabungan
buat nelayan misalnya untuk perbaikan mesin kapal yang rusak atau pas
hari H bisa diambil uangnya yang 2% nya itu. Bentuknya kepercayaan
saja atau tabungan manual, namun tabungannya bukan untuk pendidikan
anak tapi untuk biaya perawatan kapal terus kaya hari h misalnya idul
fitri ga berupa asuransi.
Q5 Apakah masyarakat semakin mudah mengkases pendidikan atau adakah
bantuan pendidikan?
Belum ada itu hanya rumah pintar aja taman baca
Q6 Bagaimana pengetahuan nelayan tentang pelabuhan?
Sebagian besar sih kurang karena sumber daya masyarakat disitu
terutama dibagian pendidikan kurang, makanya adanya kantor kita itu
kita harus banyak bersosialisasi ke masyarakat tersebut. Bppp harus
memberikan kebebasan buat masyarakat belajar pengetahuan tentang
pelabuhan selama positif kita jelaskan masyarakat karena kita pelayanan
sifatnya.
Q7 Apakah masyarakat di ikut sertakan dalam proses pembangunan
Pelabuhan? Apabila iya apa peran dari masyarakat tersebut?
Jelas kita kan pas pembangunan pelabuhan itu kan harus ada ijin dari
tokoh masyarakatsekitar terus kepala desa. Masyarakat dilibatkan pada
saat pembuatan beronjong batu dan setiap dapat tender kita wajibkan
yaitu kontribusi ke musholah,mesjid daerah situ yang jelas semua
masyarakat disitu kita libatkan semua kita libatkan. Ada yang
dipekerjakan dikantor 70% masyarakat disitu rata – rata anak nelayan
dilihat dari latar belakang pendidikannya. ada juga masyarakat yang
dipekerjakan sebagai kuli supaya pembangunan ga ada masalah karna
kalo bawa orang luar pasti ada pro dan kontra ke masyarakat.
Q8 Apakah BPPP membentuk kelompok masyarakat?
Itu bukan dari bp3 itu dibentuk provinsi kaya pokwasmas,hnsi. Bp3 itu
dibawah provinsi jadi sebelum dibentuk bp3 ada binaan provinsi jadi
kelompok masyarakat itu binaan dari provinsi.
Q9 Bagaimana dampak lingkungan yang terjadi akibat pengendapan lumpur?
Iya kalo itu karena pembangunan kita kurang stabil sehingga semua kapal
itu masuk ke muara, dari tahun 2005 – sekarang belum ada perehaban
untuk breakwater pelabuhan, sehingga nelayan ga mau masukin kapal ke
kolam pelabuhan karna khawatir kapanya terbentur batu jadi kaalnya
masuklah ke muara. Muara itu jadi sempit karena adanya pembangunan
breakwater dipelabuhan itu karena pelabuhan membangun itu tujuannya
bukan untuk kapal hanya alur sungai aja tapi masyarakat pada masuk ke
muara sehingga nelayan jadi ngantri. Jadi kalo satu kapal ga keluar maka
kapal lain juga ga keluar. Ada dampaknya juga adanya pengendapan
lumpur membuat nelayan tidak mau masuk ke kolam pelabuhan karna
masih rusak. Justru dibangun kolam pelabuhan nanti semua kapal masuk
ke kolam pelabuhan bukan di muara.
Q10 Apakah ada solusi dari pemerintah terkait relokasi yang terjadi?
Ga ada bantuan dana, itu berupa lahan bukan bangunan jadi masyarakat
bangun sendiri lagi, itu bantuan dari pemborong yang bangun 11 rumah
untuk penggusuran itu. Sampai sekarang belum ada pergantian uang
untuk masyarakat. Penggusuran selanjutnya masih direnanakan
Q11 Apa saja dampak lingkungan yang terjadi?
akibat hilangnya terumbu karang nelayan ajdi jauh untuk mencari ikan
dan yang jelas dikolam pelabuhan sudah tidak ada terumbu karang karena
sudah tercemar sejak adanya pembangunan pelabuhan.
Q12 Bagaiamana dampak perluasan lahan yang digunakan untuk pembangunan
pelabuhan bagi masyarakat?
Lahan untuk penjemuran ikan asin nya sangat kurang karena semua lahan
hanya untuk pembangunan, tempat penjemuran ikan asin mau dibuat
pabrik es lagi jadi otomatis hasil jemuran ikan asinnya sedikit dan lahan
penjemuran ikan asinnya jadi jauh maka kebanyakan yang menjemur ikan
asin malas dan lebih memilih untuk bekerja lain.
Q13 apa saja peluang usaha yang muncul semenjak adanya pelabuhan?
Yang jelas kalau pelabuhan berkembang yang diserap pasti tenaga dari
masyarakat sekitar dulu terutama sesuai dengan keahliannya karna
pelabuhan ini milik daerah bukan pusat jadi otomatis yang ditarik daerah
situ dulu. Adanya perbengkelan kapal (yang usaha masyarakat disekitar
dan nelayan), kalo nelayan nampung es dan air bersih kemudian air
bersih dijual ke kekapal untuk nelayan musiman, berdagang perbekalan
seperti sembako
Q14 Apakah masyarakat mudah mendapatkan akses kesehatan?
Ga ada dari bppp belum ada jaminan kesehatan buat nelayan,
Q15
Apakah makanan masyarakat sudah dapat dikatakan bergizi?
Dikita itu belum ada karangtina ikan jadi nanti kedepannya akan dibuat
untuk memilih standar ikan yang layak dimakan dan yang tidak layak
dimakan.
Q16
Apakah fasilitas yang digunakan nelayan dikenai retribusi ?
Yang berekreasi dikenai retribusi seperti mobil – mobil, mau itu dari
wisata mau itu dari kunjungan kerja semua dikenai retribusi kalo untuk
nelayan dikenai retribusi setiap kapal masuk. Kapal tambat dan labuh
dikenai retribusi, bongkar muatan juga kena retribusi sesuai undang –
undang. Retribusinya dihitung perhari ibaratnya parkir jadi setiap dia ke
pelabuhan dikenai retribusi.
Q17 Apakah ada bantuan dari pemerintah kepada nelayan?
Ga ada, dana csr ga ada juga kita cuma ada dana buat KUB atau
pelaksana usaha, dan uang yang diberikan atau bantuan diberikan itu
bukan buat pendidikan anak. Bantuannya berupa kapal dan alat tangkap
dan kalo uang dibelanjakan buat peralatan kapal bukan buat nyekolahin
anak. Bantuan provinsi itu kapal atau alat tangkap kalau dari pusat
berupa uang.
Q18
Apakah ada sosialisasi dari pemerintah terkait dengan pelabuhan serta
fasilitas - fasilitasnya?
Ada bahkan sampai setju dulu masyarkat baru dibangun, semua kita
undang jadi tokoh masyarakat kita undang, perwakilan masyarakat kita
undang, kepala desa kita undang, rt rw juga diundang
Q19
Bagaimana keterbukaan dari BPPP kepada nelayan?
Ada makanya sekarang kalo ada pembangunan kita nempelin anggaran,
karena master plan udah kita jelasin ke masyarakat bakal bangun apa aja
jadi sekarang tinggal pelaksanannya jadi setiap membangun kita harus
terbuka soal anggaran namun bukan kita sosialisasikan anggarannya tapi
kita tempelin dikantor biaya yang akan dipakai dan bisa dilihat oleh
semua masyarakat.
Q20
Adakah jaringan kerja yang terjalin dengan masyarakat?
Ada pembinaan pengolahan pabrik es, jadi ada jaringan kerja dengan
masyarakat dinas membina kemudian masyarakat yang menjalankan,
Palang masuk juga nanti yang jaga masyarakat bukan pihak dinas
walaupun sekarang masih pihak dinas yang jaga. Kebersihan pelabuhan
itu nanti tugas masyarakat atau masyarakat dipekerjakan sebagai tenaga
kebersihan dan biasanya ibu – ibu nelayan.Bentuknya tenaga sukarelawan
Q21
Bagaimana tingkat keamanan sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?
Jelas adanya pelabuhan dengan adanya pos pos itu juga udah
kenyamanan, yang jaga kantor juga 3 orang dari masyarakat disitu
Q22 Bagaimana tingkat pengangguran sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?
Dengan adanya pelabuhan jadi berkurang, biasanya masyarakat disitu
biasanya melaut sekarang bisa kerja didarat misalnya kerja di pabrik es,
jaga pos contohnya yang sudah tua dan udah ga bisa melaut bisa kerja
didarat.
Q23
Apakah setiap masuk kepelabuhan dikenai retribusi?
Yah bayar, misalnya cd ya bayar. Kalo misalnya nelayan nyimpan ikan
yah bayar biasanya perkilo, docking kapal itu bayarnya perhari. Kalo
spbn itu sewa lahan sama bayar kebersihan karena spbn ini CP namun
spbnnya bayar sewa ke bppp. Namun dengan adanya spbn ini membantu
nelayan jadi mengisi solar lebih dekat.
Q24 Bagaimana pelayanan yang diberikan pihak pelabuhan sebelum dan
sesudah adanya pelabuhan?
Kalo sebelum itu kurang kalo sesudah banyak lah lebih baiknya.
Contohnya Kalo ga ada pelabuhan ga ada pabrik es dan spbn, kalo ga ada
pelabuhan ga ada surat perizinan disinia biasanya buat surat perizinan di
serang atau di pandeglang sekarang udah bisa di labuhan.
Q25
Apakah masyarakat merasa keberatan dengan adanya pelabuhan?
Semua masyarakat mendukung adanya pelabuhan karna amsyarakat juga
merasakan sendiri, lingkungan jga sekarang jadi lebih rapi dan bersih
Q26
Apakah ada bantuan dari pihak lain dalam proses pembangunan
pelabuhan?
Ada jadi yang ngasih tender itu pihak luar, yang dapat tender itu orang
lua arsiteknya. Contoh yang dapat lelang pt mandiri nah arsitek dari pt itu
tapi pekerjanya masyarakatnya
Q27
Apakah masyarakat lebih mudah melakukan pekerjaannya sehari –
hari?
Iya lebih mudah lah, lebih tertib, lebih teratur sebelumnya itu semeraut
Q28
Apakah BPPP bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat?
Iya karna tujuan pelabuhan dibangun juga untuk kesejahteraan
masyarakat lah, untuk mempermudah masyarakat juga dalam melakukan
aktivitas nelayannya setiap hari
Q
I
I2-2
(Bapak Taslim. Selaku sekertaris desa Teluk kecamatan Labuan )
Hari Jumat, 04 September 2015 Pukul 15.41 WIB Di kantor desa Teluk
kecamatan Labuan
Q1 Apakah setelah adanya Pelabuhan berpengaruh kepada hasil tangkapan
nelayan dan peningkatan pendapatan nelayan?
Yang jelas untuk pembangunan ya neng ya ada masukan yaitu
pengembangandalam sosial pendapatan masyarakat termasuk yang
terkait dengan pembangunan memacu untuk lebih mudah sarana
perekonomianyang ada seperti pelabuhan sekarang jadi yang jelas
memang sangat memacu pada peningkatan ekonomi karena ada fasilitas
yang lebih mudah sarana yang lebih mudah sehingga maka jelas
menambah pemberdayaan di bidang ekonomi sehingga pendapatan
semakin berpengaruh.
Q2 Apakah fungsi dari mesin pendingin (cold storage) dan setelah adanya
mesin pendingin (cold storage) apakah hasil tangkapan nelayan menjadi
semakin banyak?
Fungsinya cd yang ada sekarang itu untuk mensterilkan ikan itu neng,
membuat ikan bertahan lebih lama, kalau cara alami kita timbun ikannya
pake es dalam peti tapi dengan adanya cd bisa lebih efisien untuk
peningkatan mutu dan daya tahan dari ikan itu yang dulu 3 hari bisa jd
seminggu. Jadi masyarakat nelayan tidak bingung dengan produk ikan
yang mereka dapati apabila barang masuknya agak lambat karena stok
ikan lebih lama kualitas juga bertahan lama. Kalo penambahan hasil
tangkapan ikan itu standar ya neng artinya cd ga berpengaruh dengan
hasil produk dari laut Cuma memaksimalkan produk laut untuk berfungsi
agar tetap posisinya bertahan lama ikan itu jadi kapan kita jual ikannya
bisa ga busuk ikannya neng. Biasanya hasil tangkapan nelayan disini kan
banyak neng terus gabisa habis sehari penjualannya Jadi umpamanya
pemasaran agak telat ditimbun dulu dengan es tapi dengan cd bisa
bertahan lama. Kaitan cd dengan perekonomian masyarakat yaitu dari
fungsinya untuk mengawetkan ikan jadi kalo ikan ga habis sehari bisa
ditaro dicd jadi bisa dijual besoknya kan kalo misalnya Cuma ditimbun
pake es tangkapan hari ini ga habis dijual ya sisanya dibuang neng, kalo
pengepakan disini ada dua yaitu dengan cara alami yaitu dengan es
pribadi masing masing yang kedua itu cd.
Q3 Apakah terjadi perpindahan penduduk dan bagaimanakah pola
perpindahan penduduk desa Teluk?
Kalo didesa teluk ini tiap tahun mah bertambah ya neng ya karena desa
teluk ini daerah pendatang daerah heterogen jadi semua orang yg dtg
berfrofesi nelayan maka teluk ini lah yang jadi tumpuan mereka contoh
nelayan sumatera, jawa timur kebanyakan migrasi kesini penambahan
penduduk nelayan semakin tahun semakin padat kadang saudara yang
luar diambil kesini kebanyakan menetap jadi waga desa teluk dan ktp desa
teluk. Ada juga yang musiman kadang juga menetap jadi warga teluk.
Sekitar 20% yang kembali kebanyakan mnetap sih dan yang menetap
biasanya yang belum berkeluarga tapi kalau dikalkulasikan lebih banyak
yang menetap.
Q4 Bagaimana tabungan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?
Kalo masalah tabungan ya neng ya masalah pribadi ya neng ya karena itu
urusan nelayan dengan pihak bank, kalo peningkatan itu semakin lama
semakin meningkat dilihat dari pendidikan meningkat kalo dulu dari segi
sosial budaya politik minus sekarang udah berubah jadi udah pada
sekolah, karena kebutuhan dari masyarakat sendiri.
Q5 Bagaimana tingkat pendidikan sebelum dan sesudah adanya
pelabuhan?
Ya alhamdulilah sekrang udah semkin meningkat, buktinya dari saraa
dulu sd Cuma satu sekarang 3 madrasah 2 kemudian smp sma tk baru
dibung ada kemarin, smk kejuruan udah ada didesa teluk. Ya secara
otomatis kalo ekonomi menunjang orangtua pasti anak – anaknya ingin
disekolahkan karena udah ada kesadaran. Sudah banyak anak nelayan
yang kuliah sekarang mah
Q6 Bagaimana tingkat pendidikan sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?
Ya pada umumnya bagi nelayan terutama ya itu pelabuhan untuk
bersandar kapal dan penjualan ikan, kebanyakan asumsi pelabuhan itu
arahnya kesana. Kalau untuk sosialisasi ttg pelabuhan kurang tapi ada sih
tetep neng kadang melakukan pelatihan – pelatihan kepada hnsi nah
nelayan biasanya ada pembinaan dari hsni. Kebanyakn masih muda –
muda nelayan dibina sama dinas terkait tentang masalah – masalah laut
dan sarana – sarana tujuan pembinaan ini untuk memajukan
kesejahteraan bagi masyarakat seperti fasilits untuk menunjang ekonomi
masyarakat.
Q7 Bagaiaman keterbukaan dari BPPP kepada nelayan?
Terbuka sih ya seperti kalo masalah pengetahuan bp3 menyediakan buku
pintar untuk meningkatkan pengetahuan bagi anak – anak nelayan dan
anak – anak nelayan bebas untuk belajar.
Q8 Apakah masyarakat di ikut sertakan dalam proses pembangunan
Pelabuhan? Apabila iya apa peran dari masyarakat tersebut
Biasanya ada kontraktor yang masuk dulu pelabuhan sempit sekarang
udah agak lebar dan kontraktor masih kesini. Yang dipekerjakan dikantor
biasanya anak – anak nelayan yang dilihat dari latar belakang pendidikan
dan kemampuannya. Kebanyakan sih masih tenaga skarela yang
difungsikan didkp
Q9 Bagaimana Dampak lingkungan yang terjadi akibat pengendapan lumpur
?
Ya terutama untuk pengendapan yang terjadi didesa teluk itu disungai ya
neng pengendapan itu mengakibatkan penyempatan muara, dimuara
sering terjadi pendangkalan muara yant terjadi karena lumpur pada saat
pembangunan dan sampah dari masyarakat juga sehingga muara semakin
dangkal, pernah dilakukan pengerukan namun Cuma bertahan satu bulan
saja. Dan itu berbahaya pada nelayan begitu juga sampah amat sangat
membahayakan. Membuat kapal nelayan terdampar dan macet apabila
ada satu kapal depan yang tidak melaut semua kapal jadi tidak melaut.
Q10 Bagaimana dampak perluasan lahan yang digunakan untuk pembangunan
pelabuhan bagi masyarakat?
Untuk pembangunan TPI ada penggusuran kekampung 11 jdi ketika ada
pelebaran pelabuhan yang sekarang daratan dulunya lautan, yang pindah
rumah disebut kampong sebelas, kalo untuk pelebarannya malahan
nambah jadi daratan yang luas. Relokasinya dalam bentuk rumah yang
dibangun . Cuma buat pembangunan tpi terjadi relokasi. Maish ada yang
jual ikan asing tapi udah jarang sih neng biasanya mereka pakai lahan
yang dekat tpi itu buat lahan ikan asin dan emang bp3 skrg juga dulunya
bukan untuk menjemur ikan asin tapi tpi untuk pelelangan ikan, namun
yah masyarakat menggunakan lahan yang kosong aja buat jemur ikan
asin. Ikan asin ini siatnya industry perumahan ya neng bukan perusahaan
biasanya ikan asin itu sih dari ikan basah yang udah ga laku terus dijemur
dijadiin ikan asin terus dijual kalo ikan yang masuk ke cd itu ikan ikan
besar. Warung bekal yang ada itu dibutuh kan buat persediaan nelayan
melaut jadi otomatis sangat berfungsi ya neng dan menambah pendapatan
masyarakatnya
Q11 Apa saja dampak lingkungan yang terjadi?
Untuk pengerukan dulu dilihat dari kondisi alam, alat – alat besar yang
didunakan untuk pengerukan ga sumua terumbu karang rusak karena
karangnya susah untuk diangkat pada saat pengerukan pasir.
Q12 Apa saja peluang usaha yang muncul semenjak adanya pelabuhan?
Yah ada paling beberapa orang saja ya, untuk didinas sesuai dengan
kuota penerimaan didinas dan itupun dilihat dari latar belakang
pendidikannya dan kemampuannya atau ahli dibidang mananya. tapi
yang jelas pelabuhan ini menambah omset diantaranyamereka yang
berdagang berjualan, banyak pendatang yang sengaja main dipantai jadi
menambah pendapatan bagi pedagang ikan di pinggir pantai dan
pedagang yang dirumah – rumah juga.
Q13 Apakah masyarakat mudah mendapatkan akses kesehatan?
Musim paceklik (musim barat) pengobatan secara umum untuk nelayan
waktu kunjungan dkp sama menteri secara besar – besaran. Klinik dinkes
kerja sama sama bp3 itu untuk nelayan difokuskannya. Pernah ada
pngobatan gratis dari dinas kesehatan.
Q14 Apakah makanan masyarakat sudah dapat dikatakan bergizi?
Kalau dilihat dari tipe kesehatan emang dari balita yah udah di imunisasi
dan makanan bergizi ya untuk nelayan karena mungkin banyak yang
belum mengerti 4 sehat 5 sempurna, tapi nelayannya pada sehat sih
soalnya makan ikan dan bagi yang tau mah dijalankan lah 4 sehat 5
sempurna nya.
Q15 Apakah fasilitas yang digunakan nelayan dikenai retribusi?
Gini ya neng itu ka nada portal yang udah dibangun, itu diprioritaskan
untuk angkutan yang membawa hasil laut lah yang beli solar juga, tapi
kemarin dari dkp ada wacana untuk setiap transportasi yang bergerak
dibidang ekonomi. Untuk peraturan emang ada ya neng soalnya temen
saya ada yang bawa angkutan beli solar ya masuknya kena. Kalo dilaut itu
yang sewa kapal pendatang yang pengen melaut atau main dilaut maka
bayar ke nelayan.
Q16 Apa saja Kontribusi dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat?
Fasilitas pelabuhan, adanya kantor bp3 mempermudah dalam pembuatan
surat perizinan, ada bedah musolh dan sekolah. Diprioritaskan untuk
nelayan. Kecembruan sosial pasti ada neng, keluhan mah pasti ada lah
terkait bantan yang kadang tidak merata. 15 juta perumah ditangani2
lemvbaga dinsos sama desa. Bantuan dari dkp untuk beda rumah untuk
seluruh rumah
Q17 Apakah ada sosialisasi dari pemerintah terkait dengan pelabuhan serta
fasilitas – fasilitasnya?
Ada pemberitahuan kalo akan dibangun pelabuhan, yah
masyarakatpunsenang yang penting mereka itu tidak terusik
Q18 Bagaimana keterbukaan dari BPPP kepada nelayan?
Buktinya ada anggaran yang nyampe kemasyaraat secara kesuluruhan
emang terbuka k masyarakat. Bp3 untuk budaya lokal yaitu ruwatan
sekarang istilahnya sakuran. Ngasih sesajen dilaut yang dibentuk oleh
tokoh masyarakat.
I2-3
(Bapak Wahdi. Selaku Manager TPI 02 Desa Teluk Kecamatan Labuan)
Hari Sabtu, 05 September 2015 Pukul 19.27 WIB Di kantor Tempat
Pelelangan Ikan
Q1 Apakah setelah adanya Pelabuhan berpengaruh kepada hasil tangkapan
nelayan dan peningkatan pendapatan nelayan?
Biasa biasa aja standar buat nelayan. Sekarang musim angin selatan
berkurang karen air lautnya jelek di sumur dan pulau umang dikarenakan
angin kencang. Pendapatan masyarakat tergantung musing dan angin
bukan pelabuhan karena pembangunan pelabuhannya emang kurang
maksimal. Alat tangkap Cuma kursin dengan lampu sesuai
Q2 Apakah fungsi dari mesin pendingin (cold storage) dan setelah adanya
mesin pendingin (cold storage) apakah hasil tangkapan nelayan menjadi
semakin banyak?
Buat bikin es untuk nelayan berpengaruh sama pendapatan nelayan
karena bisa menyimpan pada saat musim barat juga kalau ikan banyak
esnya banyak maka masyarakat yang menjual es juga mendapati
pendapatan berlebih.
Q3 Apakah terjadi perpindahan penduduk dan bagaimanakah pola
perpindahan penduduk desa Teluk?
Kalau nelayan musiman ada namanya andon biasanya nangkap ikan
disini. Biasanya berbulan bulan tinggalnya ngontrak dirumah masyarakat
jadi tambahan pendapatan masyarakat dari kontrakan nelayan jawa
namun kalau melautnya biasanya hanya 3 hari saja.
Q4 Bagaimana tabungan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?
Para bakul (pengusaha ikan) ada tabungan di tpi 1% buat setahun baru
diambil, namun masyarakat yang ngambil ikan diwajibkan hasil
tangkapannya harus disetor ke tpi maksmal 4% sisanya bisa dijual kembali
setoran bagaimana nelayannya mampu 5meberikan setoran, retribusi
untuk ke dkp. Masyarakat ga keberatan memberikan retribusi ke tpi.
Q5 Bagaimana tingkat pendidikan sebelum dan sesudah adanya
pelabuhan?
Yah banyak yang bersekolah, yah tergantung anaknya juga kadang ada
yang lebih suka melaut, pernah ada bantuan dibangun sd 1 dan 2 untuk
masyarakat.
Q6 Bagaimana Pengetahuan Nelayan tentang Pelabuhan?
Belum pada ngerti semua, karena sosialisasi cuman nelayannya sering ga
pada datang padahal udah di undang karena mau enaknya doang jadi
yang diundang tokoh masyarakatnya aja yang biasa hadir tingkat
kehadiran hanya 1% soalnya dari 10%.
Q7 Bagaiaman keterbukaan dari BPPP kepada nelayan?
Belum ada kebebasan dari bp3 ke masyarakat.
Q8 Apakah masyarakat di ikut sertakan dalam proses pembangunan
Pelabuhan? Apabila iya apa peran dari masyarakat tersebut
Saya blum tahu neng tapi kalau masyarakat yang nganggur biasnaya ikut
membantu, yang bekerja di dinas dan tpi itu ada yang nelaan dan anak
nelayan kadang dilihat dari pendidikan tapi ada juga yang diliat dari
kemampuannya
Q9 Apakah terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat terkait penerimaan
bantuan?
Kecemburuan ssial ada aja karena ada masyarakat yang dapat bantuan
ada yang tidak pastinya semua masu dapat bantuan nelayan sebagian
maunya terima bersih aja pengennya dibinkini padahal saya udah
sosialisasi kalau mau dapat bantuan harus buat proposal,
Q10 Bagaimana tingkat pengangguran sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?
Ga ada karena banyakan nelayan dan kalo ga ada kerjaan biasanya
melayat, sekarang juga jadi muncul banyak usaha untuk berdagang jadi ga
menganggr.
Q11 Bagaimana tingkat keamanan sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?
Kalo didarat mah alhamdulilah mah aman – aman aja tapi kalau dilaut
kayanya ga ada yah.
Q12 Bagaimana pelayanan yang diberikan pihak pelabuhan sebelum dan
sesudah adanya pelabuhan?
Yah baik kalo suratnya lengkap dan pasnya belum mati tapi tetap dilayani
kalau dulu masih ppi kan harus ke srang atau ke pandegllang tapi
sekarang udah bisa dan pelayannannya juga 24 jam.
Q13 Apakah secara umum masyarakat dapat dikatakan sejahtera?
Ya sejahtera lah diliat dari punya kapal sendiri terus makan sehari hari
juga udah enak apalagi nelayan disini sehat – sehat semua karena udah
ada klinik buat berobat
I2-4
(Bapak Yanto Yunianto. Selaku Staff Bagian Operasional TPI)
Hari Minggu, 06 September 2015 Pukul 14.15 WIB Di kantor Karang
Taruna desa Teluk
Q1 Apakah setelah adanya Pelabuhan berpengaruh kepada hasil tangkapan
nelayan dan peningkatan pendapatan nelayan?
Kalo untuk pelabuhan mah pendapatan itu tidak berpengaruh banyakan
sengsaranya karena brikwater udah banyak yang gugur. Agak meningkat
sekarang tergantung musim dan cuaca, sekarang udah ada pedagang-
pedagang kecil di sekitar pelabuhan
Q2 Apakah fungsi dari mesin pendingin (cold storage) dan setelah adanya
mesin pendingin (cold storage) apakah hasil tangkapan nelayan menjadi
semakin banyak?
Enggak berfungi emang dulu berfungsi tapi cuman 2 kali dipake, kalo
tangkapan itu jarang disimpan di cd biasanya langsung dijual kejakarta
masih fresh kalo pelabuhan lain biasanya di simpan di cd. Ikan yang baik
itu ikan labuan karna gak disimpan di cd
Q3 Bagaimana pengetahuan nelayan tentang pelabuhan?
Ya, memang tahu. Kalo fisik pelabuhan bagus mah menguntungkan
nelayan tapi kalo fisik pelabuhan gak bagus yang ada malah bikin
bangkrut nelayan.
Q4 Bagaimana keterbukaan dari BPPP kepada nelayan?
Ada pelatihan-pelatihan kadang 2 kali setahun tapi biasanya perwakilan
enggak semua masyarakat.
Paling kelompok masyarakatnya.
Q5 Apakah masyarakat di ikut sertakan dalam proses pembangunan
Pelabuhan? Apabila iya apa peran dari masyarakat tersebut
Ada simasyarakat yang bekerja biasanya si kuli kaya angkat batu, anak
nelayan ada yang dipekerjakan dikantor diliat dari latar belakang
pendidikan.
Q6 Apakah UPT membentuk kelompok masyarakat?
Ada pokwakmas salah satunya. Termasuk dari dinas alhamdulilah
berjalan dengan baik.
Q7 Apa saja dampak lingkungan yang terjadi?
Dikolam pelabuhan udah gak bisa mancing, muara jadi kendala utama
buat nelayan semenjak jadi satu jalur. Nelayan kalo mau ke muara
kapalnya suka kedampar karena mulut muara yang semakin kecil kalo
dulu kan sebelum ada brikwater muaranya masih luas. Sekaang muara
jadi dangkal dan sempit baling baling kapal setiap hari ada aja yang
putus nelayan mintanya muara itu adanya dipelabuhan jadi kalo mau
kesungainya itu gampang kalo ini kan muaranya dipelabuhan
Q8 Apakah ada sosialisasi dari pemerintah terkait dengan pelabuhan serta
fasilitas - fasilitasnya?
Setiap ada pembangunan diadakan sosialisasi kepada nelayan cuman
kadang suka berbeda dari apa yang disosialisasikan dan keinginan
masyarakat padahal sosialisanya sekalian menanya keinginan
masayarakat terkait pembangunan
Q9 Apakah secara umum masyarakat dapat dikatakan sejahtera?
Bisa, ya dulukan nelayan masuknya kepasar tapi sekarangkan ibu nelayan
juga bisa jualan di tpi2
Q10 Apakah fasilitas yang digunakan nelayan dikenai retribusi?
Tambat labuh sudah berjalan, udah ada undang-undang retribusi tentang
berapa kali penarikannya. Tambah labuh diluar dari retribusi ke tpi kalo
dari tpi kan kekabupaten kalo tambat labuh ke provinsi
Q11 Bagaimana tingkat pengangguran sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?
Kalo tingkat nelayan mah penganggurannya mah sedikit karna semuanya
bisa melaut. Tapi rata-rata anak anak disini pada udah sekolah.
Masayarakat dan upt bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat,
lebih mudah dalam melakukan kerjaann sehari-hari 25% lah tapi kalo
misalnya pembangunannya sudah maksimal mungkin sudah bisa jadi 90%
kalo bantuan dari upt itu bentuknya pelatihan-pelatihan gratis
kemasyarakat. Infrastruktur lebih baik dari segi jalan dan lampu
penerangan jalan.
Q12 Apa saja peluang usaha yang muncul semenjak adanya pelabuhan?
Sekarang nelayan sudah bisa jualan di tpi dulukan enggak, udah bisa
berdagang disekitar pelabuhan
Q13 Bagaimana pelayanan yang diberikan pihak pelabuhan sebelum dan
sesudah adanya pelabuhan?
Lebih mudah sekarang dibandingkan dulu, pengurusan sib dan slo tadinya
harus ke serang sekarang udah bisa di bp3 perwakilan dari provinsi
Q14 Apakah ada bantuan dari pemerintah kepada nelayan?
Ada bantuan dari pemerintah untuk nelayan dalam bentuk kapal dan alat
tangkap dengan syarat membentuk kelompok masyarakat yang terdiri dari
10 orang dan memiliki kartu nelayan
I2-5
(Bapak Wawan Munawan, ST. Selaku Staff Sesi Penataan Komunikasi
Lingkungan)
Hari Kamis, 27 Agustus 2015 Pukul 11.41 WIB Di kantor Dinas
Lingkungan Hidup
Q1 Apa saja dampak positif dan negatif pembangunan pelabuhan?
Dampak positifnya masyarakat setempat aksesnya lebih cepat karna harga
yang ditawarkan lebih murah, negatifnya adanya limbah contohnya
bangkai ikan yang tidak sengaja keambil oleh nelayan, timbul hunian
kumuh untuk tempat tinggal masyarakat sekitar.
Q2 Secara umum lebih banyak dampak positif atau negatif?
Secara ekonomi lebih banyak dampak positif terus dari segi infrastruktur
terlihat lebih baik dan rumah masyarakat lebih terstruktur.
Q3 Apa masyarakat mendapat keuntungan dengan adanya pelabuhan?
Keuntungan dari segi ekonomi saja.
Q4 Apa saja dampak lingkungan yang terjadi?
Ada kegitan penyimpanan jangkar dan pengerukan yang terlalu dalam
secara otomatis terumbu karang menjadi tidak ada.
Q5 Bagaimana solusi atas dampak lingkungan yang terjadi?
Untuk setiap nelayan tidak melakukan kegiatan docking dipelabuhan,
menyediakan workshop (perbengkelan) tersendiri untuk kegiatan docking
kapal, nelayan diberikan edukasi minimal untuk pengelolaan lingkungan
yang berkelanjutan serta ramah lingkungan.
Q6 Bagaimana Dampak lingkungan yang terjadi akibat pengendapan lumpur?
Pengendapan lumpur atau tanah timbul menjadi keluhan masyarakat
karena mengganggu aktifitas nelayan mengakibatkan penyempitan muara
yang merupakan pertemuan antara ujung sungai dengan laut yang
merupakan jalur lintas untuk perahu nelayan yang tadinya satu jalur
menjadi dua jalur sehingga nelayan harus mengantri kelaut.
Q7 Apakah ada pengawasan berkala yang dilakukan atas pencemaran laut?
Melakukan pemantauan secara berkala melalui kegiatan khususnya pantai
yang masuk daerah minimal 1 tahun sekali untuk menguji kualitas air laut.
Q8 Bagaimana solusi atas pencemaran laut?
Harus ada pengakutan kapal ke darat, kegiatan PPP dasarnya harus
dalam dengan cara mengeruk pasir agar jalur kapal lebih mudah, wilayah
yang dibatasi oleh breakwater setidaknya dilakukan reboisasi dengan
melakukan penanaman jenis mangrove, rumput laut dan terumbu karang.
Q9 Apakah banyak nelayan yang dirugikan karena pengendapan lumpur pada
saat proses pembangunan pelabuhan?
Pasti berpengaruh pada nelayan karena air keruh proses cut and fill akan
meningkatkan partikel-partikel kecil berbentuk lumpur.
Q10 Bagaimana pihak pemerintah mengantisipasi terkait pengendapan lumpur?
Melakukan kegiatan di hulu sungai untuk tidak melakukan penebangan
pohon, inflasi di hulu, melakukan kontribusi dengan kegiatan jasa
lingkungan (masyarakat diberikan kompensasi bagi yang memiliki pohon
atau tumbuhan dengan diameter 5 cm) tidak ditebang tetapi diganti
dengan uang untuk masyarakat yang ada di hulu, reboisasi &
mempertahankan kondisi hutan hulu tetap aman, peningkatan kondisi air
laut sekitar, pengawasan kondisi air laut sekitar, memberikan perizinan
yang lebih terhadap wilayah PPI.
TRANSKRIP DATA WAWANCARA SESUDAH REDUKSI
1. Indikator Keberhasilan Pembangunan
1.1 Pendapatan Perkapita
Q
I
Apakah setelah adanya Pelabuhan berpengaruh kepada hasil
tangkapan nelayan dan peningkatan pendapatan nelayan?
I1-1 Ya enggak berpengaruh mah, kalo pendapatan mah enggak bisa
dipastikan kadang kosong kadang enggak. Jadi kalo pendapatan gak
bisa dipastiin, kalo sedikit mah agak meningkat pendapatannya tapi
pelabuhannya itu neng ga ngaruh soalnya hasil tangkapan itu kan
tergantung musimnya.
I1-2 Tergantung musim, yah adanya pelabuhan lebih baik karena ada tpi
tapi tpi tidak berpengaruh dengan nambahnya pendapatan. Nangkap
ikan juga sekarang udah lebih jauh. Tangkapan kesini sini sih lebih
banyak lah Cuma bukan karena pelabuhannya tapi karna alat
tangkapnya
I2-1 Enggak ada, sangat meningkat (penambahan). Dilihat dari
produksinya setiap tahun meningkat jadi pendapatannya meningkat
1.2 Struktur Ekonomi
Q
I
Apakah fungsi dari mesin pendingin (cold storage) dan setelah
adanya mesin pendingin (cold storage) apakah hasil tangkapan
nelayan menjadi semakin banyak?
I1-1 Untuk membekukan ikan, masyarakat tidak menggunakan cold storage
karena memang ikan disini masih seger dan langsung dibawa dan
dijual pada saat selesai dilelang. Masyarakat tidak berminat
menggunakan cold storage. Fungsinya ya buat membekukan ikan dan
stok ikan. Jadi cold storage enggak berpengaruh terhadap tangkapan
ikan
I1-2 Cold storage ga berpengaruh untuk hasil tangkapan soalnya biasanya
hasil tangkapan langsung dijual dan dibawa karena ikannya cukup
untuk daerah Labuan
I1-3 Untuk membekukan ikan, pemerintah kurang tepat memberikan
bantuan sehingga cold storge itu tidak berpengaruh untuk nelayan
karena ikan disini segar semua dan langsung dilelang disini karena
labuan ini wilayah strategis.
I2-2 Fungsinya cd yang ada sekarang itu untuk mensterilkan ikan itu neng,
membuat ikan bertahan lebih lama, kalau cara alami kita timbun
ikannya pake es dalam peti tapi dengan adanya cd bisa lebih efisien
untuk peningkatan mutu dan daya tahan dari ikan itu yang dulu 3 hari
bisa jd seminggu. Jadi masyarakat nelayan tidak bingung dengan
produk ikan yang mereka dapati apabila barang masuknya agak
lambat karena stok ikan lebih lama kualitas juga bertahan lama. Kalo
penambahan hasil tangkapan ikan itu standar ya neng artinya cd ga
berpengaruh dengan hasil produk dari laut Cuma memaksimalkan
produk laut untuk berfungsi agar tetap posisinya bertahan lama ikan
itu jadi kapan kita jual ikannya bisa ga busuk ikannya neng. Biasanya
hasil tangkapan nelayan disini kan banyak neng terus gabisa habis
sehari penjualannya Jadi umpamanya pemasaran agak telat ditimbun
dulu dengan es tapi dengan cd bisa bertahan lama. Kaitan cd dengan
perekonomian masyarakat yaitu dari fungsinya untuk mengawetkan
ikan jadi kalo ikan ga habis sehari bisa ditaro dicd jadi bisa dijual
besoknya kan kalo misalnya Cuma ditimbun pake es tangkapan hari ini
ga habis dijual ya sisanya dibuang neng, kalo pengepakan disini ada
dua yaitu dengan cara alami yaitu dengan es pribadi masing masing
yang kedua itu cd.
1.3 Urbanisasi
Q
I
Apakah terjadi perpindahan penduduk dan bagaimanakah
pola perpindahan penduduk desa Teluk?
I1-1 Ada aja seperti nelayan musiman dari jawa, lampung, ngontrak
dirumah warga ada yang ngurus biasanya masyarakat sini
I2-2 Kalo didesa teluk ini tiap tahun mah bertambah ya neng ya karena
desa teluk ini daerah pendatang daerah heterogen jadi semua orang
yg dtg berfrofesi nelayan maka teluk ini lah yang jadi tumpuan mereka
contoh nelayan sumatera, jawa timur kebanyakan migrasi kesini
penambahan penduduk nelayan semakin tahun semakin padat kadang
saudara yang luar diambil kesini kebanyakan menetap jadi waga desa
teluk dan ktp desa teluk. Ada juga yang musiman kadang juga menetap
jadi warga teluk. Sekitar 20% yang kembali kebanyakan mnetap sih
dan yang menetap biasanya yang belum berkeluarga tapi kalau
dikalkulasikan lebih banyak yang menetap.
I2-3 Kalau nelayan musiman ada namanya andon biasanya nangkap ikan
disini. Biasanya berbulan bulan tinggalnya ngontrak dirumah
masyarakat jadi tambahan pendapatan masyarakat dari kontrakan
nelayan jawa namun kalau melautnya biasanya hanya 3 hari saja.
1.4 Angka Tabungan
Q
I
Bagaimana tabungan masyarakat sebelum dan sesudah adanya
pelabuhan?
I1-1 Nelayan itu jarang dek untuk menabung, karna nelayan itu orang
awam dek biasanya kalo menabung sebagian si pasti ada menabung
untuk musim barat tapi sebagian lagi yah tidak mementingkan
tabungan masa depannya, nabungnya ya di bank.
I1-2 Ada sih tabungan pribadi ga dibank, untuk persiapan musim barat
nanti
I1-3 Tergantung kepada kepribadian nelayan masing – masing karena
pendapatannya ada yang meningkat ada yang menurun namun
biasanya ada yang menabung pribadi untuk persiapan di musim barat
I1-4 Kalo pribadi mungkin punya sih ya buat musim barat atau cuaca buruk
karena klau musim barat total gabisa melaut kadang sampai 4 bulan
lah jadi tabungannya lumayan buat biaya hidup selama musim barat.
1.5 Indeks Kualitas Hidup
Q
I
Bagaimana tingkat pendidikan sebelum dan sesudah adanya
pelabuhan?
I1-1 Beasiswa ada tapi gak rata, ada yang dapet tapi biasanya yang sudah
mampu namun sekarang rata-rata anak anak nelayan udah sekolah.
Ada aja beasiswanya tingkat pendidikan meningkat sekarang.
I1-2 Tergantung rejeki lah tapi anak sekolah, bantuan sekolah sih ada lah
anak saya sih dapat lah bantuan beasiswa dari sekolah yang didapat
dari bp3. Kalau uang sekolah diambil ke pos.kalau musim barat
biasanya dirumah aja ga melaut lagi keluar jauh
I1-3 Sudah banyak yang bersekolah sehingga kesenjangan sosial sekarang
sudah membaik, karena kesadaran untuk sekolah sudah semakin
meningkat
I2-2 Ya alhamdulilah sekrang udah semkin meningkat, buktinya dari saraa
dulu sd Cuma satu skrg 3 madrasah 2 kemudian smp sma tk baru
dibung ada kemarin, smk kejuruan udah ada didesa teluk. Ya secara
otomatis kalo ekonomi menunjang orangtua pasti anak – anaknya ingin
disekolahkan karena udah ada kesadaran. Sudah banyak anak nelayan
yang kuliah sekarang mah
1.6 Indeks Pembangunan Manusia
Q
I
Bagaimana Pengetahuan Nelayan tentang Pelabuhan?
I1-1 Nelayan mengerti tentang pelabuhan seperti tempat untuk bongkar
barang sama campur dengan aktifitas nelayan.
I1-5 Sedikit banyak tau lah karna ada sosialisasi ke individu individu. Pihak
bppp udah sering sosialisasi cuman kadang beda pendapat antara
masyarakat dengan dinas.
I2-1 Sebagian besar sih kurang karena sumber daya masyarakat disitu
terutama dibagian pendidikan kurang, makanya adanya kantor kita itu
kita harus banyak bersosialisasi ke masyarakat tersebut. Bppp harus
memberikan kebebasan buat masyarakat belajar pengetahuan tentang
pelabuhan selama positif kita jelaskan masyarakat karena kita
pelayanan sifatnya kemiskinan, ga semua
2. Indikator Kualitas Lingkungan Sosial
2.1 Prinsip Partisipatif
Q
I
Apakah masyarakat di ikut sertakan dalam proses pembangunan
Pelabuhan? Apabila iya apa peran dari masyarakat tersebut
I1-1 Yang kuli banyak, ngebantu buat bangun jalan ngangkat batu kalo
nelayan tidak ikut bantu paling nganggur. Ada anak nelayan di
kerjakan dinias tapi diliat dari latar belakang pendidikannya biasanya
pegawai.
I1-2 Enggak itu ada yang kerja masing – masing tapi kalo yang nganggur
sih bantu – bantu lah digaji juga neng. Ada sih yang kerja dikantor tapi
anak – anak nelayan paling tapi dilihat dari sekolahnya sampai mana
lah neng.
I1-3 Ada untuk kuli bantu kuli bangun ada beberapa orang. Ada beberapa
yg bekerja dikantor dilihat dari latar belakang pendidikannya namun
rata-rata anak nelayan
I2-1 Jelas kita kan pas pembangunan pelabuhan itu kan harus ada ijin dari
tokoh masyarakatsekitar terus kepala desa. Masyarakat dilibatkan
pada saat pembuatan beronjong batu dan setiap dapat tender kita
wajibkan yaitu kontribusi ke musholah,mesjid daerah situ yang jelas
semua masyarakat disitu kita libatkan semua kita libatkan. Ada yang
dipekerjakan dikantor 70% masyarakat disitu rata – rata anak nelayan
dilihat dari latar belakang pendidikannya. ada juga masyarakat yang
dipekerjakan sebagai kuli supaya pembangunan ga ada masalah karna
kalo bawa orang luar pasti ada pro dan kontra ke masyarakat. Yang
jelas kalau pelabuhan berkembang yang diserap pasti tenaga dari
masyarakat sekitar dulu terutama sesuai dengan keahliannya karna
pelabuhan ini milik daerah bukan pusat jadi otomatis yang ditarik
daerah situ dulu.
2.2 Lingkungan Ekonomi
Q
I
Apa saja dampak lingkungan yang terjadi dan Bagaimana
Dampak lingkungan yang terjadi akibat pengendapan lumpur?
I1-1 Penyempitan muara, karena jadi satu jalur dulukan muara itu luas tapi
karena kan sekarang jadi satu jalur otomatis jadi satu jalur kapal
besar jadi gak bisa masuk jadinya macet juga kalo satu kapal gak jalan
ya kapal lain juga ikutan gak jalan kalo mau keluar ya nunggu yang
depan keluar
I1-2 Semenjak satu jalur jadi macet ya kalo ga keluar satu ga keluar semua
neng, kapal itu yang datang sama yang pulang itu ga bisa papasan.
kalo ditaro didermaga kandas kapalnya kenak batu keluar susah kipas
nya banyak yang putus
I1-3 Akibat terumbu karang rusak pada saat pengerukan nelayan tidak bisa
mencari ikan di kolam pelabuhan mencari ikan sekarang sudah
semakin jauh jika dulu deket pelabuhan masih bisa. Karena muara
sekarang sudah menjadi satu jalur sehingga menyulitkan nelayan
untuk melaut apabila satu kapal tidak melaut maka kapal yang lain
tidak akan melaut, sungainya pun menjadi sempit karena didam terus
dikeruk terus
I2-1 akibat hilangnya terumbu karang nelayan ajdi jauh untuk mencari ikan
dan yang jelas dikolam pelabuhan sudah tidak ada terumbu karang
karena sudah tercemar sejak adanya pembangunan pelabuhan. Muara
itu jadi sempit karena adanya pembangunan breakwater dipelabuhan
itu karena pelabuhan membangun itu tujuannya bukan untuk kapal
hanya alur sungai aja tapi masyarakat pada masuk ke muara sehingga
nelayan jadi ngantri. Jadi kalo satu kapal ga keluar maka kapal lain
juga ga keluar. Ada dampaknya juga adanya pengendapan lumpur
membuat nelayan tidak mau masuk ke kolam pelabuhan karna masih
rusak. Justru dibangun kolam pelabuhan nanti semua kapal masuk ke
kolam pelabuhan bukan di muara.
I2-5 Ada kegitan penyimpanan jangkar dan pengerukan yang terlalu dalam
secara otomatis terumbu karang menjadi tidak ada. Pengendapan
lumpur atau tanah timbul menjadi keluhan masyarakat karena
mengganggu aktifitas nelayan mengakibatkan penyempitan muara
yang merupakan pertemuan antara ujung sungai dengan laut yang
merupakan jalur lintas untuk perahu nelayan yang tadinya satu jalur
menjadi dua jalur sehingga nelayan harus mengantri kelaut.
2.2.1 Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Q
I
Apakah secara umum masyarakat dapat dikatakan
sejahtera?
I1-1 Ya sejahtera makan berkecupan, apa aja masuk yang penting kenyang,
gak beli rasa yang penting murah dan banyak tap untuk kesehatan mah
nelayan nelayan disini mah sehat sehat karena banyak makan ikan
I1-2 Yah kalo buat makan mah bisa lah neng kalo lagi dapat banyak ikan
juga rejeki juga lumayan lah neng
I2-3 Ya sejahtera lah diliat dari punya kapal sendiri terus makan sehari
hari juga udah enak apalagi nelayan disini sehat – sehat semua karena
udah ada klinik buat berobat
Q
I
Apa saja peluang usaha yang muncul semenjak adanya
pelabuhan?
I1-2 Ya banyak yang berdagang laj pada berjualan disekitar sini kalo dulu
Cuma jual ikan tok
I1-3 Ada peluang untuk bekerja dan rata-rata istri nelayan
I2-1 Yang jelas kalau pelabuhan berkembang yang diserap pasti tenaga
dari masyarakat sekitar dulu terutama sesuai dengan keahliannya
karna pelabuhan ini milik daerah bukan pusat jadi otomatis yang
ditarik daerah situ dulu. Adanya perbengkelan kapal (yang usaha
masyarakat disekitar dan nelayan), kalo nelayan nampung es dan air
bersih kemudian air bersih dijual ke kekapal untuk nelayan musiman,
berdagang perbekalan seperti sembako
Q
I
Bagaiamana dampak perluasan lahan yang digunakan untuk
pembangunan pelabuhan bagi masyarakat?
I1-3 Lahanya tidak ada penjualan juga berkurang terkadang ada yang
menjemur ikan memakai lahan sarana umum yaitu trotoar sehingga
aktifitas nelayan terganggu namun sebagian lagi ada yang menjemur
ikan asin di depan rumahnya namun bukan untuk dijual tapi
dikonsumsi sendiri.
I2-1 Lahan untuk penjemuran ikan asin nya sangat kurang karena semua
lahan hanya untuk pembangunan, tempat penjemuran ikan asin mau
dibuat pabrik es lagi jadi otomatis hasil jemuran ikan asinnya sedikit
dan lahan penjemuran ikan asinnya jadi jauh maka kebanyakan yang
menjemur ikan asin malas dan lebih memilih untuk bekerja lain.
I2-2 Untuk pembangunan TPI ada penggusuran kekampung 11 jdi ketika
ada pelebaran pelabuhan yang sekarang daratan dulunya lautan, yang
pindah rumah disebut kampong sebelas, kalo untuk pelebarannya
malahan nambah jadi daratan yang luas. Relokasinya dalam bentuk
rumah yang dibangun . Cuma buat pembangunan tpi terjadi relokasi.
Maish ada yang jual ikan asing tapi udah jarang sih neng biasanya
mereka pakai lahan yang dekat tpi itu buat lahan ikan asin dan emang
bp3 skrg juga dulunya bukan untuk menjemur ikan asin tapi tpi untuk
pelelangan ikan, namun yah masyarakat menggunakan lahan yang
kosong aja buat jemur ikan asin. Ikan asin ini siatnya industry
perumahan ya neng bukan perusahaan biasanya ikan asin itu sih dari
ikan basah yang udah ga laku terus dijemur dijadiin ikan asin terus
dijual kalo ikan yang masuk ke cd itu ikan ikan besar. Warung bekal
yang ada itu dibutuh kan buat persediaan nelayan melaut jadi otomatis
sangat berfungsi ya neng dan menambah pendapatan masyarakatnya
Q
I
Bagaimana tingkat keamanan sebelum dan sesudah adanya
pelabuhan?
I1-2
Biasanya kalo ada yang tenggelam baru dicari dan ada gerakan kalo
ga begitu mah ga ada
I1-3 Keamanan dilaut masih kurang jika malam hari tidak ada pengaman
apabila malam hari nelayan kesasar terdampar hancur kapalnya
diwilayah dermaga namun untuk didarat dapat dikatakan amanlah
karena ada pos dan ada yang jaga jadi kondisi desa juga menjadi
aman
I2-1 Jelas adanya pelabuhan dengan adanya pos pos itu juga udah
kenyamanan, yang jaga kantor juga 3 orang dari masyarakat disitu
Q
I Apakah fasilitas yang digunakan nelayan dikenai retribusi ?
I2-1 Yang berekreasi dikenai retribusi seperti mobil – mobil, mau itu dari
wisata mau itu dari kunjungan kerja semua dikenai retribusi kalo untuk
nelayan dikenai retribusi setiap kapal masuk. Kapal tambat dan labuh
dikenai retribusi, bongkar muatan juga kena retribusi sesuai undang –
undang. Retribusinya dihitung perhari ibaratnya parkir jadi setiap dia
ke pelabuhan dikenai retribusi.
I2-2 Gini ya neng itu ka nada portal yang udah dibangun, itu diprioritaskan
untuk angkutan yang membawa hasil laut lah yang beli solar juga, tapi
kemarin dari dkp ada wacana untuk setiap transportasi yang bergerak
dibidang ekonomi. Untuk peraturan emang ada ya neng soalnya temen
saya ada yang bawa angkutan beli solar ya masuknya kena. Kalo
dilaut itu yang sewa kapal pendatang yang pengen melaut atau main
dilaut maka bayar ke nelayan.
I2-4 Tambat labuh sudah berjalan, udah ada undang-undang retribusi
tentang berapa kali penarikannya. Tambah labuh diluar dari retribusi
ke tpi kalo dari tpi kan kekabupaten kalo tambat labuh ke provinsi
2.3 Teori Modal Sosial
Q
I
Apa fungsi pembentukan KUB dan dalam bentuk apa bantuan
yang diberikan dari pemerintah?
I1-4 Penerima bantuan dari pemerintah seperti alat tangkap, mesin, lampu
dan yang menerima bantuan itu yang bersifat kelompok dibentuk 10
orang jadi yang nerima bantuan itu hanya yang berkelompok.
Terbentuk tahun 2013 semua masyarakat nelayan dari keompok
manapun bisa masuk kedalam kub dengan persyaratan memiliki kartu
nelayan. sebagian nelayan punya kartu dan sebagian masih belum
karena mikir buat apa kartu padahal kartu nelayan itu penting untuk
menerima bantuan ga akan dapat bantuan dari mentri ataupun dinas
kalau ga punya kartu. Untuk mempermudah nelayan yang belum
mampu. Kub juga bisa menerima keluh kesah nelayan yang belum
mendapat bantuan dan menyampaiak ke dinas.
I1-6 KUB itu bentukan dari pemerintah daerah. Bantuannya dalam bentuk
fisik seperti kapal alat tangkap contoh inkamina(nama kapal). Yang
dilayani oleh hnsi dan diterima keluhannya adalah nelayan yang
memiliki kartu nelayan namun nelayan yang tidak memiliki kartu
nelayan tapi disebut nelayan dengan syarat pergi melaut dan emmiliki
kemampuan melaut, banyak nelayan yang tidak memiliki kartu nelayan
sosialisasi sudah dilakukan oleh dinas namun masyarakat
mengabaikan
I2-1 Ga ada, dana csr ga ada juga kita cuma ada dana buat KUB atau
pelaksana usaha, dan uang yang diberikan atau bantuan diberikan itu
bukan buat pendidikan anak. Bantuannya berupa kapal dan alat
tangkap dan kalo uang dibelanjakan buat peralatan kapal bukan buat
nyekolahin anak. Bantuan provinsi itu kapal atau alat tangkap kalau
dari pusat berupa uang.
I2-4 Ada bantuan dari pemerintah untuk nelayan dalam bentuk kapal dan
alat tangkap dengan syarat membentuk kelompok masyarakat yang
terdiri dari 10 orang dan memiliki kartu nelayan.
Gambar 1.1 Muara Sungai tempat kapal nelayan bersandar
Gambar 1.2 Dermaga dan batas Kolam Pelabuhan
Gambar 1.3 Kantor Sekretariat KUB
Gambar 1.4 contoh kartu nelayan
Gambar 1.5 Tempat Pelelangan Ikan
Gambar 1.6 Wawancara dengan Sekertaris Desa
Gambar 1.7 Wawancara dengan Nelayan Desa
Teluk
Gambar 1.8 Wawancara dengan Pengusaha Ikan
Gambar 1.9 Wawancara dengan Sekertaris HNSI
Gambar 1.10 Wawancara dengan staf sesi
penataan komunikasi lingkungan Kabupaten
Pandeglang.
Gambar 1.11 Wawancara dengan staff BPPP
Labuan
Gambar 1.12 Wawancara dengan manejer TPI
Gambar 1.13 Wawancara dengan staff bagian
operasional TPI
Gambar 1.14 Wawancara dengan ketua KUB
Gambar 1.14 Wawancara dengan ketua
Pokwasmas
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Data Pribadi
Nama : Risda Yanti Sinaga
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : PematangSiantar, 26November 1992
Agama : Kristen Protestan
Alamat Lengkap : SidomulyoBalimbingan, Balimbingan,
Kecamatan Tanah Jawa, KabupatenSimalungan
Nomor HP : 081218896829
Email : [email protected]
Pendidikan Formal Terakhir :
1. TK Nusantara (2001)
2. SD Inpres (2002)
3. SMPN 1 Tanah Jawa (2007)
4. SMAN 1 Tanah Jawa (2010)
5. Ilmu Administrasi Negara UNTIRTA (2011-2015)
Pengalaman Organisasi :
1. UKM Jurnalistik (2011-2015)
2. DewanPerwakilanMahasiswa FISIP (2012-2013)
3. BadanEksekutifMahasiswa FISIP (2013-2014)
Related Documents
