Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian

DAMPAK KORUPSI TERHADAP BIDANG PEREKONOMIAN

TUGAS MATA KULIAH PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTIKORUPSI

Oleh :

D IV Keperawatan Tingkat 1

KELOMPOK 1

1) Putu Jana Yanti Putri ( P07120214028 )

2) Ni Nyoman Diah Vitri P. ( P07120214029 )

3) Ni Kadek Suliani ( P07120214034 )

4) Putu Lenny Omi Priyatni ( P07120214035 )

5) I Gusti Ayu Ari Dewi ( P07120214037 )

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KATA PENGANTAR

“Om Swastyastu”

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang

Widhi Wasa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami, sehingga

kami dapat menyelesaikan makalah mata kuliah Pendidikan dan Budaya Antikorupsi

untuk proses pembelajaran di Politeknik Kesehatan Denpasar tepat pada waktunya.

Penyusunan makalah ini berkat bantuan dan motivasi berbagai pihak. Untuk

itu dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang

telah membantu dalam penelitian dan pengumpulan data.

Kami menyadari makalah ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan

kemampuan penulis. Untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat

konstruktif sehingga kami dapat menyempurnakan makalah ini.

“Om Shanti Shanti Shanti Om”

Denpasar, 9 Maret 2015

Penulis

Halaman 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I - PENDAHULUAN

I. Latar Belakang 3

II. Rumusan Masalah 4

III. Tujuan Penulisan 4

IV. Manfaat Penulisan 4

V. Metode Penulisan 4

BAB II – PEMBAHASAN

2.1. Keadaan Perekonomian di Indonesia

6

2.2. Dampak Ekonomi

11

a. Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian 11

b. Dampak Korupsi pada Perekonomian Anahsa Ekonometrika 13

2.3. Contoh Dampak Korupsi Bagi Perekonomian

23

BAB III – PENUTUP

Halaman 2

3.1. Kesimpulan

26

3.2. Saran

26

DAFTAR PUSTAKA 28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan, terutama dalam media

massa baik lokal maupun nasional. Banyak pendapat yang timbul akibat korupsi

tersebut baik yang pendapat yang pro maupun yang kontra. Akan tetapi, korupsi

merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Korupsi,

secara teori bisa muncul dengan berbagai macam bentuk. Dalam kasus Indonesia,

korupsi menjadi terminologi yang akrab bersamaan dengan kata kolusi dan

nepotisme. Dua kata terakhir dianggap sangat lekat dengan korupsi yang kemudian

dinyatakan sebagai perusak perekonomian bangsa. Bahkan sampai MPR merasa perlu

mengeluarkan ketetapan (TAP MPR) khusus untuk memastikan penuntasannya dan

terakhir dibentuk Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK).

Halaman 3

Politik uang dan suap adalah bentuk transaksi haram yang sangat akrab dengan

para elite ekonomi dan politik kita sejak zaman orde lama sampai era reformasi ini.

Terminologi ekonomi menyebutkannya sebagai transaction cost, sedangkan bahasa

sosiologinya disebut korupsi.

Celah kelemahan hukum selalu menjadi senjata ampuh para pelaku korupsi untuk

menghindar dari tuntutan hukum.

1.2 Rumusan Masalah

a. Bagaimana keadaan perekonomian di Indonesia ?

b. Bagaimana dampak korupsi bagi perekonomian ?

c. Apa contoh dampak korupsi bagi perekonomian ?

1.3 Tujuan

Tujuan Umum

Mahasiswa memperoleh informasi umum mengenai dampak korupsi bagi

perekonomian serta hal-hal yang menyangkut di dalamnya.

Tujuan Khusus

a. Memahami tentang keadaan perekonomian di Indonesia.

b. Mengetahui dampak korupsi bagi perekonomian..

c. Mengetahui contoh dampak korupsi bagi perekonomian.

1.4 Manfaat Penulisan

Halaman 4

Manfaat penulisan makalah ini adalah untuk menambah wawasan dan gambaran

umum mengenai kondisi perekonomian di Indonesia, dampak korupsi bagi

perekonomian, dan contoh dampak korupsi bagi perekonomian.

1.5 Metode Penulisan

Adapun metode pengumpulan data yang kami gunakan dalam penulisan

makalah ini adalah :

a. Studi Pustaka

Dengan metode studi pustaka, kami membaca dan menganalisis

literature yang berhubungan pendidikan anti korupsi yaitu

Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguuruan Tinggi oleh

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi dan Buku Ajar Pendidikan dan Budaya

Antikorupsi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

b. Penelusuran IT

Selain menggunakan metode studi pustaka, kami juga melakukan

penelusuran IT di dunia internet untuk melengkapi bahan tulisan

yang diperoleh dari studi pustaka. Metode ini bersifat sebagai

pendukung dan pelengkap data dari sumber pustaka kami.

Halaman 5

BAB II

PEMBAHAHASAN

2.1 KEADAAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Sektor perekonomian merupakan sektor yang sangat berpengaruh bagi

keberlangsungan suatu negara. Pertumbuhan di sektor ini diharapkan dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara tersebut, meski

pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang besar belum tentu

menggambarkan kondisi rakyat yang sejahtera. Pemerintah pun berusaha

Halaman 6

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk di Indonesia. Salah satu caranya

adalah dengan meningkatkan infrastruktur yang ada sehingga bisa meningkatkan

minat para pengusaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia, baik pengusaha

lokal maupun pengusaha asing.

Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam menentukan besarnya

pertumbuhan ekonomi di suatu negara, salah satu yang paling sering digunakan

adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Badan Pusat Statistik (BPS)

mendefinisikan PBD sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilksan oleh seluruh

unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau menetapkan jumlah nilai barang dan

jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Secara umum, kondisi perekonomian di Indonesia pada masa sebelum krisis

ekonomi, yaitu antara tahun 1986-1996, cukup stabil, bahkan relatif tinggi dengan

pertumbuhan ekonomi sebesar 6.47 – 9.12 persen per tahun dengan rata-rata

sebesar 7.76 persen pada periode tersebut. Pada tahun 1991, pertumbuhan

ekonomi di Indonesia mencapai puncak tertinngi, yaitu sebesar 9.1 persen.

Tentunya angka yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan

ekonomi saat ini yang masih berada di kisaran 6 persen saja.

saat krisis ekonomi melanda Indonesia, yaitu antara tahun 1997 – 1999 yang

disebabkan anjloknya nilai dari mata uang Thailand (Bath), pertumbuhan

ekonomi di Indonesia sangat menurun, bahkan terjadi penurunan yang sangat

drastis di mana rata-rata pertumbuhan ekonomi antara tahun itu hanya sekitar -

Halaman 7

2.68 persen. Pada puncak krisis ekonomi, yaitu pada tahun 1998, Indonesia

mengalami pertumbuhan ekonomi terendah sepanjang sejarah, sebesar -13.24

persen saja.

Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebetulnya sudah terasa

sejak tahun 1997, di mana saat itu pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya

sebesar 4.59 persen, turun 3.19 persen dari tahun sebelumnya, tahun 1996, di

mana pertumbuhan ekonomi di tahun 1996 sebesar 7. 78 persen. Kemudian di

tahun 1998 yang merupakan puncak krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi di

Indonesia terjun bebas, yaitu turun sebesar 8.65 persen dari tahun sebelumnya,

tahun 1997. Pada tahun 1999, kondisi perekomian di Indonesia mengalami

peningkatan dengan ditandai peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 12.63

persen dari pertumbuhan ekonomi di tahun 1998.

Pada periode pemulihan setelah krisis ekonomi, yaitu antara tahun 2000 –

2007, pertumbuhan ekonomi di Indonesia kembali menunjukkan peningkatan

antara 3.83 – 6.35 persen, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5.04 persen pada

periode tersebut. Kemudian pada tahun 2008, kondisi perekonomian di dunia

kembali diguncangkan dengan adanya krisis global, namun ternyata krisis global

yang melanda perekonomian dunia ini tidak terlalu berpengaruh terhadap

perekonomian di Indonesia. Penurunan memang saat itu terjadi pada pertumbuhan

ekonomi di Indonesia, namun tidak begitu signifikan, yaitu hanya sekitar 0.33

persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2007. Saat itu, pertumbuhan

ekonomi di Indonesia sebesar 6.01 persen.

Halaman 8

Dampak adanya krisis global yang melanda perekonomian dunia memang

tidak terlalu dirasakan pada tahun 2008, namun justru baru dirasakan pada tahun

2009 di mana pada tahun 2009, pertumbuhan ekonominya hanya sebesar 4.58

persen, turun 1.44 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2010, pertumbuhan

ekonomi di Indonesia kembali meningkat, yaitu sebesar 6.01 pesen, meningkat

jika dibandingkan tahun 2009 maupun tahun 2008.

Di tahun 2011, pertumbuhan ekonomi di Indonesia kembali meningkat, yaitu

sebesar 6.5 persen, naik sebesar 0.49 persen dibandingkan tahun 2010. Namun di

tahun 2012 kemarin, perkiraan kenaikkan pertumbuhan ekonomi yang telah

diramalkan pemerintah justru meleset. Di tahun 2012, berdasarkan laporan Badan

Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya sekitar 6.23

persen, mengalami penurunan sebesar 0.27 persen jika dibandingkan dengan

tahun 2011. Untuk tahun 2013, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di

Indonesia 6.8 persen, entahlah akan tercapai atau tidak.

Di sisi lain dari usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi, Indonesia justru

sedang menhadapi masalah yang besar dan amat kompleks, yaitu masalah

semakin banyaknya kasus korupsi di negeri ini. Seiring dengan usaha pemerintah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, justru kasus korupsi juga berkembang

dengan pesatnya. Berdasarkan hasil survei di tahun 2012, menempatkan Indonesia

sebagai negara terkorup nomor 1 di Asia Pasifik, dan nomor 5 terkorup di dunia

setelah Azerbaijan, Bangladesh, Bolivia, dan Kamerun.

Halaman 9

Apabila membaca koran, menonton, televisi, ataupun membaca berita-berita

yang terpampang di media online, akan sangat mudah menemukan berita mengeai

kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dari kasus korupsi di lingkungan Desa,

bahkan RT RW, sampai kasus korupsi di lingkungan pemerintah pusat.

Belakangan ini sering kita mendengar anggota DPR dipecat gara-gara terlibat

kasus korupsi, atau Menteri yang diturunkan dipenjara gara-gara kasus korupsi

juga, seolah-olah korupsi adalah hal yang wajar terjadi dewasa ini.

Apabila dikaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kasus korupsi yang terjadi

di Indonesia, tentulah dua hal ini sangat berkaitan. Semakin banyaknya kasus

korupsi yang membelenggu perekonomian di Indonesia, maka akan semakin

memperburuk kondisi perekonomian di negeri ini. Apabila uang negara banyak

yang dikorupsi, maka pembangunan infrastruktur akan terhambat, karena uang

yang sebetulnya akan digunakan untuk membangun infrastruktur di Indonesia

malah justru dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal

tersebuat hanyalah satu contoh dampak kasus korupsi yang membelenggu

perekonomian kita.

Mengapa korupsi dapat tumbuh subur di Indonesia? Ada banyak

penyebabnya. Salah satunya ialah kesejahteraan masyarakat yang kurang, hal ini

disebabkan oleh gaji dan pendapatan yang rendah dan mental orang Indonesia

yang ingin cepat kaya tanpa mau berusaha dan bekerja keras. Budaya di Indonesia

sendiri yang masih money oriented menyebabkan banyak orang berlomba-lomba

untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan halal haramnya. Ditambah lagi sistem

Halaman 10

birokrasi Indonesia yang merupakan warisan budaya kolonial Belanda yang rumit

membuka celah-celah bagi orang-orang yang ingin melaksanakan praktik korupsi.

Apalagi kini nilai - nilai agama yang semakin luntur membuat banyak orang

mudah tergiur dengan praktik korupsi.

Dari segi ekonomi sendiri, korupsi akan berdampak banyak perekonomian

negara kita. Yang paling utama pembangunan terhadap sektor - sektor publik

menjadi tersendat. Dana APBN maupun APBD dari pemerintah yang hampir

semua dialokasikan untuk kepentingan rakyat seperti fasilitas-fasilitas publik

hampir tidak terlihat realisasinya, kalaupun ada realisasinya tentunya tidak

sebanding dengan biaya anggaran yang diajukan. Walaupun belum banyak

buktinya, jelas ini merupakan indikasi terhadap korupsi. Tidak jelasnya

pembangunan fasilitas - fasilitas publik ini nantinya akan memberi efek domino

yang berdampak sistemik bagi publik, yang dalam ini adalah masyarakat. Contoh

kecilnya saja, jalan - jalan yang rusak dan tidak pernah diperbaiki akan

mengakibatkan susahnya masyarakat dalam melaksanakan mobilitas mereka

termasuk juga dalam melakukan kegiatan ekonomi mereka. Jadi akibat dari

korupsi ini tidak hanya mengganggu perekonomian dalam skala makro saja, tetapi

juga mengganggu secara mikro dengan terhambatnya suplai barang dan jasa

sebagai salah satu contohnya.

2.2DAMPAK EKONOMI

a) Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian 

Halaman 11

1. Dampak Kualitatif Korupsi Terhadap Perekonomian

Korupsi mengurangi pendapatan dari sektor publik dan

meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik.

Korupsi juga memberikan kontribusi pada nilai defisit fiskal yang

besar, meningkatkan income inequality, dikarenakan korupsi

membedakan kesempatan individu dalam posisi tertentu untuk

mendapatkan keuntungan dari aktivitas pemerintah pada biaya

yang sesungguhnya ditanggung oleh masyarakat Ada indikasi yang

kuat, bahwa meningkatnya perubahan pada distribusi pendapatan

terutama di negara negara yang sebelumnya memakai sistem

ekonomi terpusat disebabkan oleh korupsi, terutama pada proses

privatisasi perusahaan Negara.

2. Dalam bentuk peraturan dan kontrol akibat kegagalan pasar

(market failure). Ketika kebijakan dilakukan dalam pengaruh

korupsi yang kuat maka pengenaan peraturan dan kebijakan,

misalnya, pada perbankan, pendidikan, distribusi makanan dan

sebagainya, malah akan mendorong terjadinya inefisiensi.

3. Korupsi mendistorsi insentif seseorang, dan seharusnya melakukan

kegiatan yang produktif menjadi keinginan untuk merealisasikan

peluang korupsi dan pada akhimya menyumbangkan negatif value

added.

Halaman 12

4. Korupsi menjadi bagian dari welfare cost memperbesar biaya

produksi, dan selanjutnya memperbesar biaya yang harus dibayar

oleh konsumen dan masyarakat (dalam kasus pajak), sehingga

secara keseluruhan berakibat pada kesejahteraan masyarakat yang

turun.

5. Korupsi mereduksi peran pundamental pemerintah (misalnya pada

penerapan dan pembuatan kontrak, proteksi, pemberian property

rights dan sebagainya). Pada akhirnya hal ini akan memberikan

pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

6. Korupsi mengurangi legitimasi dari peran pasar pada

perekonomian, dan juga proses demokrasi. Kasus seperti ini sangat

terlihat pada negara yang sedang mengalami masa transisi, baik

dari tipe perekonomian yang sentralistik ke perekonomian yang

lebih terbuka atau pemerintahan otoriter ke pemerintahan yang

lebih demokratis, sebagaimana terjadi dalam kasus Indonesia.

Korupsi memperbesar angka kemiskinan. ini sangat wajar. Selain

dikarenakan program-program pemerintah sebagaimana disebut di

atas tidak mencapai sasaran, korupsi juga mengurangi potensi

pendapatan yang mungkin diterima oleh si miskin. Menurut Tanzi

(2002), perusahaan perusahaan kecil adalah pihak yang paling

sering menjadi sasaran korupsi dalam bentuk pungutan tak resmi

(pungutan liar). Bahkan, pungutan tak resmi ini bisa mencapai

Halaman 13

hampir dua puluh persen dari total biaya yang harus dikeluarkan

oleh perusahaan ini amat mengkhawatirkan, dikarenakan pada

negara negara berkembang seperti Indonesia, perusahaan kecil

(UKM adalah mesin pertumbuhan karena perannya yang banyak

menycrap tenaga kerja).

b. Dampak Korupsi pada Perekonomian Anahsa Ekonometrika

Beberapa tahun terakhir, banyak dilakukan penelitian dengan

menggunakan angka indeks korupsi untuk melihat hasilnya pada variabel -

variabel ekonomi yang lain. Beberapa hasil penelitian tersebut adalah

Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (an

enermous destruction effects) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan

negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama

kesejahteraan masyarakat.

Mauro menerangkan hubungan antara korupsi dan ekonomi.

Menurutnya korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi,

pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program

sosial dan kesejahteraan (Mauro: 1995). Hal ini merupakan bagian dari inti

ekonomi makro. Kenyataan bahwa korupsi memiliki hubungan langsung

dengan hal ini mendorong pemerintah berupaya menanggulangi korupsi, baik

secara preventif, represif maupun kuratif.

Halaman 14

Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara

alamiah apabila korupsi sudah merajalela dan berikut ini adalah hasil dari

dampak ekonomi yang akan terjadi, yaitu:

1. Lesunya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya

pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi

juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat

distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat,

korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari

pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan

pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena

penyelidikan.

Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam

negeri (PMDN) dan asing (PMA) yang semestinya bisa

digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit sekali

terlaksana, karena permasalahan kepercayaan dan kepastian

hukum dalam melakukan investasi, selain masalah stabilitas.

Dari laporan yang diberikan oleh PERC (Political and

Economic Risk Consultancy) pada akhirnya hal ini akan

menyulitkan pertumbuhan investasi di Indonesia, khususnya

investasi asing karena iklim yang ada tidak kondusif. Hal ini

jelas karena terjadinya tindak korupsi yang sampai tingkat

mengkhawatirkan yang secara langsung maupun tidak

Halaman 15

mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketakutan pihak investor

asing untuk menanamkan investasinya ke Indonesia.

Perlu disadari bahwa sebenarnya beberapa perusahaan

multinasional sudah terikat pada kode etik internasional dari

ICC (International Chamber of Commerce) yang bersepakat

untuk tidak melakukan praktik-praktik korupsi dalam bisnis

internasional. Selanjutnya ICC bersama dengan OECD

(Organization for Economic Cooperation and Development)

mengawasi dan menyerahkan kasus-kasus korupsi yang terjadi

untuk diadili di negara perusahaan tersebut berasal.

Kondisi negara yang korup akan membuat pengusaha

multinasional meninggalkannya, karena investasi di negara

yang korup akan merugikan dirinya karena memiliki ‘biaya

siluman’ yang tinggi.

Dalam studinya, Paulo Mauro mengungkapkan dampak

korupsi pada pertumbuhan investasi dan belanja pemerintah

bahwa korupsi secara langsung dan tidak langsung adalah

penghambat pertumbuhan investasi (Mauro: 1995). Berbagai

organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia

menyadari bahwa suburnya korupsi di suatu negara adalah

ancaman serius bagi investasi yang ditanam.

2. Penurunan Produktifitas

Halaman 16

Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan

investasi, maka tidak dapat disanggah lagi, bahwa produktifitas

akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan

terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa

berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan

kapasitas. Program peningkatan produksi dengan berbagai

upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru

atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha

yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya

investasi.

Penurunan produktifitas ini juga akan menyebabkan

permasalahan yang lain, seperti tingginya angka PHK dan

meningkatnya angka pengangguran. Ujung dari penurunan

produktifitas ini adalah kemiskinan masyarakat.

3. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi public

Ini adalah sepenggal kisah sedih yang dialami

masyarakat kita yang tidak perlu terjadi apabila kualitas jalan

raya baik sehingga tidak membahayakan pengendara yang

melintasinya. Hal ini mungkin juga tidak terjadi apabila

tersedia sarana angkutan umum yang baik, manusiawi dan

terjangkau. Ironinya pemerintah dan departemen yang

bersangkutan tidak merasa bersalah dengan kondisi yang ada,

Halaman 17

selalu berkelit bahwa mereka telah bekerja sesuai dengan

prosedur yang ditetapkan.

Rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan,

tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak makan,

tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak

kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya

angkutan umum, ambruknya bangunan sekolah, merupakan

serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa

sebagai akibat korupsi.

Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di dalam

sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-

proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih

banyak. Pejabat birokrasi yang korup akan menambah

kompleksitas proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai

praktek korupsi yang terjadi.

Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas

barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi

pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat

material dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan

hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi

kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur dan

menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

4. Menurunnya pendapatan Negara dari sektor pajak

Halaman 18

Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem

pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai

pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan

jasa publik, sehingga boleh dikatakan bahwa pajak adalah

sesuatu yang penting bagi negara.

Di Indonesia, dikenal beberapa jenis pajak seperti Pajak

penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Di

tingkat pemerintah daerah, dikenal juga beberapa macam pajak

seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, dan

lain-lain. Pada saat ini APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak

di mana Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai

(PPn) merupakan jenis pajak yang paling banyak

menyumbang.

Pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat

digunakan untk mengendalikan inflasi, di sisi lain pajak juga

mempunya fungsi redribusi pendapatan, dimana pajak yang

dipugut oleh Negara dan selanjutnya digunakan untuk

pembangunan dan pembukaan kesempatan kerja yang pada

akhirnya mensejahterakan masyarakat. Pajak sangat penting

bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan pada

akhirnya.

Halaman 19

5. Meningkatnya Hutang Negar

Kondisi perekonomian dunia yang mengalami resesi

dan hampir melanda semua negara termasuk Amerika Serikat

dan negara-negara Eropa, memaksa negara-negara tersebut

untuk melakukan hutang untuk mendorong perekonomiannya

yang sedang melambat karena resesi dan menutup biaya

anggaran yang defisit, atau untuk membangun infrastruktur

penting. Bagaimana dengan hutang Indonesia?

Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan

hutang luar negeri yang semakin besar. Dari data yang diambil

dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang, Kementerian

Keuangan RI, disebutkan bahwa total hutang pemerintah per

31 Mei 2011 mencapai US$201,07 miliar atau setara dengan

Rp. 1.716,56 trilliun, sebuah angka yang fantastis.

Hutang tersebut terbagi atas dua sumber, yaitu

pinjaman sebesar US$69,03 miliar (pinjaman luar negeri

US$68,97 miliar) dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar

US$132,05 miliar. Berdasarkan jenis mata uang, utang sebesar

US$201,1 miliar tersebut terbagi atas Rp956 triliun, US$42,4

miliar, 2.679,5 miliar Yen dan 5,3 miliar Euro.

Posisi utang pemerintah terus meningkat dari tahun ke

tahun. Pada 2009, jumlah utang yang dibukukan pemerintah

sebesar US$169,22 miliar (Rp1.590,66 triliun). Tahun 2010,

Halaman 20

jumlahnya kembali naik hingga mencapai US$186,50 miliar

(Rp1.676,85 triliun). Posisi utang pemerintah saat ini juga naik

dari posisi per April 2011 yang sebesar US$197,97 miliar. Jika

menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp6.422,9 triliun,

maka rasio utang Indonesia tercatat sebesar 26%.

Sementara untuk utang swasta, data Bank Indonesia

(BI) menunjukkan jumlah nilai utang pihak swasta naik pesat

dari US$73,606 miliar pada 2009 ke posisi US$84,722 miliar

pada kuartal I 2011 atau setara 15,1%. Secara year on year

(yoy) saja, pinjaman luar negeri swasta telah meningkat 12,6%

atau naik dari US$75,207 pada kuartal I 2010.

Dari total utang pada tiga bulan pertama tahun ini,

utang luar negeri swasta mayoritas disumbang oleh pihak non-

bank sebesar US$71,667 miliar dan pihak bank sebesar

US$13,055 miliar (www.metronews.com /read/news/ 2011,14

Juni 2011).

Bila melihat kondisi secara umum, hutang adalah hal

yang biasa, asal digunakan untuk kegiatan yang produktif

hutang dapat dikembalikan. Apabila hutang digunakan untuk

menutup defisit yang terjadi, hal ini akan semakin

memperburuk keadaan. Kita tidak bisa membayangkan ke

depan apa yang terjadi apabila hutang negara yang kian

Halaman 21

membengkak ini digunakan untuk sesuatu yang sama sekali

tidak produktif dan dikorupsi secara besar-besaran.

Mengapa korupsi dapat tumbuh subur di Indonesia?

Ada banyak penyebabnya. Salah satunya ialah kesejahteraan

masyarakat yang kurang, hal ini disebabkan oleh gaji dan

pendapatan yang rendah dan mental orang Indonesia yang

ingin cepat kaya tanpa mau berusaha dan bekerja keras.

Budaya di Indonesia sendiri yang masih money oriented

menyebabkan banyak orang berlomba-lomba untuk

mendapatkan uang tanpa memikirkan halal haramnya.

Ditambah lagi sistem birokrasi Indonesia yang merupakan

warisan budaya kolonial Belanda yang rumit membuka celah-

celah bagi orang-orang yang ingin melaksanakan praktik

korupsi. Apalagi kini nilai - nilai agama yang semakin luntur

membuat banyak orang mudah tergiur dengan praktik korupsi.

Dari segi ekonomi sendiri, korupsi akan berdampak

banyak perekonomian negara kita. Yang paling utama

pembangunan terhadap sektor - sektor publik menjadi

tersendat. Dana APBN maupun APBD dari pemerintah yang

hampir semua dialokasikan untuk kepentingan rakyat seperti

fasilitas-fasilitas publik hampir tidak terlihat realisasinya,

kalaupun ada realisasinya tentunya tidak sebanding dengan

biaya anggaran yang diajukan. Walaupun belum banyak

Halaman 22

buktinya, jelas ini merupakan indikasi terhadap korupsi. Tidak

jelasnya pembangunan fasilitas - fasilitas publik ini nantinya

akan memberi efek domino yang berdampak sistemik bagi

publik, yang dalam ini adalah masyarakat. Contoh kecilnya

saja, jalan - jalan yang rusak dan tidak pernah diperbaiki akan

mengakibatkan susahnya masyarakat dalam melaksanakan

mobilitas mereka termasuk juga dalam melakukan kegiatan

ekonomi mereka. Jadi akibat dari korupsi ini tidak hanya

mengganggu perekonomian dalam skala makro saja, tetapi juga

mengganggu secara mikro dengan terhambatnya suplai barang

dan jasa sebagai salah satu contohnya.

2.3 CONTOH DAMPAK KORUPSI BAGI PEREKONOMIAN

Berikut ini beberapa contoh nyata dampak korupsi yang sering kita temui :

1. Dari segi ekonomi sendiri, korupsi akan berdampak banyak perekonomian

negara kita. Yang paling utama pembangunan terhadap sektor - sektor publik

menjadi tersendat. Dana APBN maupun APBD dari pemerintah yang hampir

semua dialokasikan untuk kepentingan rakyat seperti fasilitas-fasilitas publik

hampir tidak terlihat realisasinya, kalaupun ada realisasinya tentunya tidak

sebanding dengan biaya anggaran yang diajukan. Walaupun belum banyak

buktinya, jelas ini merupakan indikasi terhadap korupsi. Tidak jelasnya

pembangunan fasilitas - fasilitas publik ini nantinya akan memberi efek

Halaman 23

domino yang berdampak sistemik bagi publik, yang dalam ini adalah

masyarakat.

2. Contoh kecilnya saja, jalan - jalan yang rusak dan tidak pernah diperbaiki

akan mengakibatkan susahnya masyarakat dalam melaksanakan mobilitas

mereka termasuk juga dalam melakukan kegiatan ekonomi mereka. Jadi

akibat dari korupsi ini tidak hanya mengganggu perekonomian dalam skala

makro saja, tetapi juga mengganggu secara mikro dengan terhambatnya suplai

barang dan jasa.

3. Karena terhambatnya segala macam pembangunan dalam sektor-sektor

publik, Kebijakan- kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan

optimal lagi. Segala macam kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dibuat

pemerintah akan menjadi sia - sia hanya karena masalah korupsi. Hal ini akan

menambah tingkat kemiskinan, pengangguran dan juga kesenjangan sosial

karena dana pemerintah yang harusnya untuk rakyat justru masuk ke kantong

para pejabat dan orang - orang yang tidak bertanggung jawab lainnya.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak optimal ini akan menurunkan

kualitas pelayanan pemerintah di berbagai bidang. Menurunnya kualitas

pelayanan pemerintah akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah. Kepercayaan masyarakat yang semakin berkurang dapat

membuat masyarakat menjadi marah. Kita bisa lihat contoh di Tunisia, Mesir

dan Libya di mana kemarahan masyarakat dapat menggulingkan pemerintah,

mereka melakukan hal - hal tersebut utamanya karena masalah ekonomi. Pada

tahun 1998 pun kerusuhan yang ada di dipicu oleh masalah ekonomi, yakni

Halaman 24

krisis moneter yang jika dikaji penyebabnya ialah karena masalah korupsi.

Bukan hal tersebut akan terulang jika korupsi masih merajalela dan

pemerintah tidak menanggapi masalah ini dengan serius.

4. Kalau dari pemerintah yang merupakan tempatnya koruptor, mereka pasti

akan memindahkan uang-uang hasil korupsi yang mereka dapatkan ke

rekening di bank - bank negara asing. Padahal uang tersebut seharusnya

merupakan uang negara yang akan diinvestasikan di negara ini dan mereka

malah membawa uang tersebut ke luar negeri. Hal ini akan membuat

pembangunan ekonomi menjadi tersendat tentunya. Dengan korupsi juga,

pemerintah tidak akan lagi pro kepada masyarakat. Mereka akan pro kepada

para pengusaha kotor yang memberi suap. Kebijakan - kebijakan yang mereka

lakukan akan menguntungkan para pengusaha licik ini. Bahkan mungkin saja

mereka akan tega menjual sektor-sektor vital negara, juga membuat kebijakan

- kebijakan yang tidak pro rakyat hanya untuk kepentingan pribadi.

Halaman 25

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

Ditinjau dari sudut apapun, korupsi sama sekali tidak memberikan manfaat.

Baik kepada perekonomian, maupun kepada sistem demokrasi politik yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara dalam masa transisi seperti Indonesia,

baik dari sistem ekonomi (dari sistem ekonomi terpusat menuju sistem ekonomi yang

lebih menganut pasar) maupun dari sistem politik dan demokrasi (pemerintahan yang

otoriter ke pemerintahan yang demokratis), selalu mengalamii masalah korupsi yang

luar biasa besar. Bahkan, saat ini sudah terbangun mitos di masyarakat bahwa korupsi

hampir mustahil dapat dibasmi, karena ada anggapan bahwa korupsi telah menjadii

kebudayaan bangsa Indonesia. Yang pasti, kita harus segera bergerak menuntaskan

serta melakukan perubahan.

3.2 Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka kami dapat menyarankan bahwa :

a. Jauhi perilaku korupsi sejak dini karena memberikan dampak yang sangat

besar bagi lingkungan sekitar pada khusunya dan Indonesia pada

umumnya.

Halaman 26

b. Laporkan apabila menemukan kasus korupsi yang terjadi di lingkungan

sekitar untuk membrantas tindak pidana korupsi yang merugikan banyak

pihak.

c. Menggalangkan kegiatan promosi anti korupsi agar dapat meminimalkan

dampak dari korupsi.

Halaman 27

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan.2014.Buku Ajar

Pendidikan dan Budaya Antikorupsi.Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Tenaga Kesehatan

Frasti, Hessy.2013. Antara Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Korupsi Yang

Membelenggu Perekonomian Di Indonesia

http://hessyfrasti.blog.uns.ac.id/2013/05/19/antara-peningkatan-pertumbuhan-

ekonomi-dan-korupsi-yang-membelenggu-perekonomian-di-indonesia/

Gunawan, Indra. 2013. Dampak Korupsi Bagi Perekonomian.

https://indragunawan0605.wordpress.com/2013/11/20/dampak-korupsi-bagi-

perekonomian-indonesia/

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi.2011. Pendidikan Anti Korupsi untuk

Perguruan Tinggi.Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian

Halaman 28

Halaman 29