Top Banner
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Gedung KPPU Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat Indonesia 10120 PERAN KPPU DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT D EDY SANI ARDI DIREKTUR PENGAWASAN KEMITRAAN
28

DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Jul 03, 2019

Download

Documents

vutram
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Gedung KPPU

Jl. Ir. H. Juanda No. 36

Jakarta Pusat

Indonesia 10120

PERAN KPPUDALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT

DEDY SANI ARDI – DIREKTUR PENGAWASAN KEMITRAAN

Page 2: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

OUT LINE

TUGAS UTAMA KPPU

SEKILAS UU NOMOR 20/2008 YANG MENDASARI PENUGASAN KPPU DALAM PENGAWASAN KEMITRAAN

PENGAWASAN KEMITRAAN DAN SANKSI PELANGGARANNYA

TEKNIS PELEKSANAAN PENGAWASAN KEMITRAAN

2

Page 3: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

TUGAS UTAMA KPPU

3

PengawasanKemitraan

PengendalianMerger

PenegakanHukum

AdvokasiKebijakan

KPPU memilikikewenangan untuk

memberikan saran danpertimbangan atas

kebijakan pemerintahyang mengarah pada

persaingan usaha tidaksehat

KPPU memilikikewenanganmenyelidiki, memeriksa, danmemutuskan dugaanpelanggaraanpersaingan usaha tidaksehat oleh pelakubisnis

Melalui perkuatan di PP No. 57/2010, KPPU

memiliki kewenangan untuk menerima dan mengevaluasi merger yang dinotifikasi dan

dikonsultasikan

Melalui UU No. 20/2008 jo PP No. 17/2013, KPPU memiliki kewenanganuntuk mengawasi danmenegakkan hukumatas pelaksanaankemitraan antara pelakubesar dengan UMKM

I

Page 4: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

SEKILAS UU NOMOR 20/2008 YANG MENDASARI PENUGASAN KPPU DALAM

PENGAWASAN KEMITRAAN

II

4

Page 5: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

• BAB I KETENTUAN UMUM (Pasal 1)

• BAB II ASAS DAN TUJUAN (Pasal 2 dan 3)

• BAB III PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

– Bagian Kesatu Prinsip Pemberdayaan (Pasal 4)

– Bagian Kedua Tujuan Pemberdayaan (Pasal 5)

• BAB IV KRITERIA (Pasal 6 )

• BAB V PENUMBUHAN IKLIM USAHA (Pasal 7 - 15)

• BAB VI PENGEMBANGAN USAHA (Pasal 16 – 20)

• BAB VII PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

– Bagian Kesatu Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 21-23)

– Bagian Kedua Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah (Pasal 24)

• BAB VIII KEMITRAAN (pasal 25-37)

• BAB IX KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (pasal 38)

• BAB X SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

– Bagian Kesatu Sanksi Administratif (Pasal 39)

– Bagian Kedua Ketentuan Pidana (Pasal 40)

• BAB XI KETENTUAN PENUTUP (Pasal 41-44)

Batang Tubuh UU No. 20 Tahun 2008

5

Page 6: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

Aspek

Penumbuhan Iklim

Usaha

(Pasal 7)

a. pendanaan;

b. sarana dan prasarana;

c. informasi usaha;

d. kemitraan;

e. perizinan usaha;

f. kesempatan berusaha;

g. promosi dagang; dan

h. dukungan kelembagaan.

MEWUJUDKAN KEMITRAAN

AntarUMKM

UMKM

dg

BESAR

MENDORONG HUBUNGAN SALING MENGUNTUNGKAN

AntarUMKM

UMKM

dg

BESAR

MENINGKATKAN

POSISI TAWAR UMKM

MENDORONG STRUKTUR

PASAR YANG MENJAMIN

PERSAINGAN USAHA

YANG SEHAT

MELINDUNGI

KONSUMEN

MENCEGAH

PENGUASAAN PASAR

PEMUSATAN USAHA

Aspek Kemitraan

(Pasal 11)

6

Page 7: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha7

DEFINISI KEMITRAAN

KERJASAMA DALAM KETERKAITAN USAHA, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS DASAR PRINSIP SALING MEMERLUKAN, MEMPERCAYAI, MEMPERKUAT DAN MENGUNTUNGKAN

DEFINISI KEMITRAAN

Page 8: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

• SETIAP BENTUK KEMITRAAN YANG DILAKUKAN DITUANGKAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN

• 5 KETENTUAN MINIMAL YANG DITULISKAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN:

KEGIATAN USAHA

HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

BENTUK PENGEMBANGAN

JANGKA WAKTU

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

KEMITRAAN WAJIB TERTULIS

8

Page 9: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

LEMBAGA YANG MENGAWASI KEMITRAAN ?

(Pasal 36)

Ayat (1)Dalam melaksanakan kemitraan … para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

Ayat (2)Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

9

Page 10: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

PENGAWASAN PELAKSANAAN KEMITRAAN & SANKSI PELANGGARAN

III

10

Page 11: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

MIKRO

MAX. 50 JUTA

MAX. 300 JUTA

KECIL

50 – 500 JUTA

300 JT –2,5 M

MENENGAH

500 JT –10 M

2,5 – 50 M

BESAR

> 10 M

> 50M

KEKAYAAN BERSIH

OMSET TAHUNAN

SIAPA YANG DIAWASI ?

11

Page 12: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

PERILAKU APA YANG DIAWASI ?

DILARANG

MIKROKECIL

MENENGAH

MIKROKECIL

BESAR• MEMILIKI;• dan/atau

• MENGUASAI

MENENGAH• MEMILIKI;

dan/atau

• MENGUASAI

PASAL 35 AYAT (1)

PASAL 35 AYAT (2)

12

Page 13: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

APA ITU LARANGAN UNTUK ‘MEMILIKI’ ?

MEMILIKI:a) Kepemilikan sebagian besar atau lebih dari 50% (lima puluh

persen) atas saham, modal atau aset;b) Kepemilikan seluruh saham, modal atau aset

– Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaanberbagai fasilitas Pemerintah yang ditujukan kepada pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dinikmati oleh Pelaku Usaha Menengah/Besaryang menjadi mitranya.

– Dalam kaitan dengan ini, kemitraan yang terjadi adalah sebuah kemitraanyang “palsu” atau “pura-pura” yang dilakukan pelaku usahabesar/menengah untuk menikmati berbagai fasilitas Pemerintah• Keringanan dalam keuangan• Keringanan dalam berbagai kewajiban terhadap Pemerintah• Bantuan lainnya oleh Pemerintah• Dan seterusnya

13

Page 14: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

APA ITU LARANGAN UNTUK ‘MENGUASAI’ ?

MENGUASAI:

Bentuk pengendalian yang dapat dilakukan baik langsung maupun tidak langsung, yaitu antara lain namun tidak terbatas pada :

a) Hak suara;

b) Perjanjian;

c) Syarat-syarat perdagangan

14

Page 15: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

BENTUK PERILAKU ‘MENGUASAI’, diantaranya:

penundaan waktu atau transaksi pembelian atau penjualan barang dan/atau jasa secara sepihak;

penolakan dan/atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sudah sesuai dengan perjanjian yang dilakukan secara sepihak;

penetapan harga barang dan/atau jasa yang dilakukan secara sepihak;

tidak terpenuhinya ketentuan kualitas barang dan/atau jasa yang sudahdiperjanjikan;

tidak terpenuhinya ketentuan kuantitas barang dan/atau jasa yang sudah diperjanjikan;

tidak terpenuhinya ketentuan periode kerjasama kemitraan yang sudahdiperjanjikan; atau

intervensi terhadap pengelolaan manajemen kepada salah satu pihak, diantaranya dan tidak terbatas pada penentuan volume pembelian, strategi bisnis, dan operasional perusahaan.

15

Page 16: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

APA SANKSI PELANGGARANNYA?• Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan

sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau dendapaling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) olehinstansi yang berwenang.

• Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2)dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usahadan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyarrupiah) oleh instansi yang berwenang.

• pencabutan Izin Usaha, Pejabat pemberi izin wajib mencabut IzinUsaha pelaku usaha yang bersangkutan dalam waktu paling lambat30 (tigapuluh) hari kerja setelah putusan memperoleh kekuatanhukum tetap.

16

Page 17: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN KEMITRAAN IV

17

Page 18: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

PENDEKATAN PROSES PENGAWASAN

PENCEGAHANPENEGAKKAN

HUKUM

BERSINERGI DG PARA

PEMANGKU KEPENTINGAN:1. INSTANSI TEKNIS

(PEMERINTAH); 2. KOPERASI DAN UMKM;3. DUNIA PENDIDIKAN

KPPU DG INDEPENDENSINYA MENJALANKAN FUNGSI

PENEGAKKAN HUKUM ATAS DUGAAN PELANGGARAN

KEMITRAAN

KERJASAMA PENGAWASAN, yaitu namun tidakterbatas pada kegiatan PENGHIMPUNAN INFORMASI/DATA, SOSIALISASI, ADVOKASI (PERUBAHAN PERILAKU) & PENDAMPINGAN dalamBERPERJANJIAN KEMITRAAN guna mewujudkan danmendorong KEMITRAAN yang salingMENGUNTUNGKAN

18

Page 19: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

IDENTIFIKASI POLA KEMITRAAN

19

Inti Plasma Usaha Besar/Menengah sebagai inti dan UMK sebagai plasma

Sub KontrakUsaha Besar/Menengah sebagai kontraktor dan UMK sebagai

subkontraktor

WaralabaUsaha Besar/Menengah sebagai pemberi waralaba dan UMK sebagai

penerima waralaba

Perdagangan UmumUsaha Besar/Menengah sebagai penerima barang dan UMK sebagai

pemasok/produsen

Distribusi & KeagenanUsaha Besar/Menengah memberi hak khusus memasarkan barang dan

jasa kepada UMK

Bagi HasilUMK sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai Usaha

Besar/Menengah

Kerjasama Operasional

Joint Venture

Antara UMK dan Usaha Besar/Menengah menjalankan usaha yg sifatnya sementara sampai pekerjaan selesai

UMK dan Usaha Besar/Menengah asing menjalankan pola usaha patungan, melakukan aktivitas ekonomi dengan membentuk badan

usaha baru

OutsourcingUsaha Besar/Menengah meng-oussourcing-kan pekerjaan (bukan

utama) kepada UMK

Page 20: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

KETENTUAN UNTUK DIPERHATIKAN

DALAM KEMITRAAN - INTIPLASMA

PENYEDIAAN dan PENYIAPAN LAHAN;

PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI;

PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS PRODUKSI DAN MENEJEMEN USAHA;

PEROLEHAN, PENGUASAAN DAN PENINGKATAN TEKNOLOGI YANG DIPERLUKAN;

PEMBIAYAAN;

PEMASARAN;

PENJAMINAN;

PEMBERIAN INFORMASI;

PEMBERIAN BANTUAN LAIN YANG DIPERLUKAN BAGI PENINGKATAN EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS DAN WAWASAN USAHA

20

Page 21: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

KETENTUAN UNTUK DIPERHATIKAN

DALAM KEMITRAAN - SUB KONTRAK

KEJELASAN OBJEK PENGERJAAN SEBAGIAN PRODUKSI DAN/ATAU KOMPONEN YANG DIKERJAKAN;

PEROLEHAN BAHAN BAKU DAN KESINAMBUNGANNYA, BAIK KUANTITAS MAUPUN HARGA PEROLEHANNYA;

BIMBINGAN DAN KEMAMPUAN TEKNIS PRODUKSI ATAU MENEJEMEN;

PEMBIAYAAN DAN TRANSAKSI PEMBAYARAN;

21

Page 22: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

KETENTUAN UNTUK DIPERHATIKAN

DALAM KEMITRAAN - WARALABA

BIMBINGAN OPERASIONAL MANAJEMEN;

PEMASARAN;

KESINAMBUNGAN PENGEMBANGAN;

KESINAMBUNGAN PASOKAN DAN TRANSAKSI PEMBAYARAN;

22

Page 23: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

KETENTUAN UNTUK DIPERHATIKAN

DALAM KEMITRAAN - PERDAGANGAN UMUM

SISTEM PEMASARAN YANG DIMITRAUSAHAKAN

SISTEM PENYEDIAAN LOKASI USAHA YANG DIMITRAUSAHAKAN; dan/ATAU

SISTEM PEROLEHAN PASOKAN BARANG YANG DIMITRAUSAHAKAN

TRANSAKSI PEMBAYARAN

23

Page 24: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

KETENTUAN DIPERHATIKAN DALAM

KEMITRAAN - DISTRIBUSI DAN KEAGENAN

CAKUPAN HAK PEMASARAN

KESINAMBUNGAN PASOKAN

TRANSAKSI PEMBAYARAN

24

Page 25: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

KETENTUAN DIPERHATIKAN

DALAM KEMITRAAN - BAGI HASIL

PROPORSI PEMBAGIAN HASIL KEUNTUNGAN/KERUGIAN BERDASARKAN KEMAMPUAN DAN/ATAU SUMBER DAYA YANG DIKONTRIBUSIKAN;

TRANSAKSI PEMBAYARAN

25

Page 26: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

KETENTUAN DIPERHATIKAN DALAM

KEMITRAAN - KERJASAMA OPERASI

CAKUPAN PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN BATAS WAKTUNYA;

TRANSAKSI PEMBAYARAN;

26

Page 27: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

KETENTUAN DIPERHATIKAN DALAM

KEMITRAAN - USAHA PATUNGAN

PROPORSI KEPEMILIKAN SAHAM

PROPORSI PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

PROPORSI PEMBAGIAN RESIKO DAN MENEJEMEN

27

Page 28: DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT filepersaingan usaha tidak sehat KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak

DISCLAIMER:

The opinions expressed in this presentation and on the previous slides are

solely those of the presenter and not necessarily those of KPPU. All

information included here falls under the fair use of the Indonesian law for the

openness of public information. The presenter strives for accuracy of any

data and information in these slides, but cannot be held responsible for any

errors in those featured. Any quotation from the slides is allowable by

mentioning or referring to the source. Thank you.

For more information, annual reports, articles, and other publications, please

visit our official web page.

ADDRESS:

KPPU Building

Jl. Ir. H. Juanda No. 36

Jakarta 10120, Indonesia

P. +6221-3507015/16/49

F. +6221-3507008

E. [email protected]

E. [email protected]

Terima kasih

KPPUINDONESIA

@KPPU

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

http://www.kppu.go.id

KPPUOFFICIAL

28