KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Gedung KPPU Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat Indonesia 10120 PERAN KPPU DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT D EDY SANI ARDI – DIREKTUR PENGAWASAN KEMITRAAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Gedung KPPU
Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta Pusat
Indonesia 10120
PERAN KPPUDALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT
DEDY SANI ARDI – DIREKTUR PENGAWASAN KEMITRAAN
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
OUT LINE
TUGAS UTAMA KPPU
SEKILAS UU NOMOR 20/2008 YANG MENDASARI PENUGASAN KPPU DALAM PENGAWASAN KEMITRAAN
PENGAWASAN KEMITRAAN DAN SANKSI PELANGGARANNYA
TEKNIS PELEKSANAAN PENGAWASAN KEMITRAAN
2
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
TUGAS UTAMA KPPU
3
PengawasanKemitraan
PengendalianMerger
PenegakanHukum
AdvokasiKebijakan
KPPU memilikikewenangan untuk
memberikan saran danpertimbangan atas
kebijakan pemerintahyang mengarah pada
persaingan usaha tidaksehat
KPPU memilikikewenanganmenyelidiki, memeriksa, danmemutuskan dugaanpelanggaraanpersaingan usaha tidaksehat oleh pelakubisnis
Melalui perkuatan di PP No. 57/2010, KPPU
memiliki kewenangan untuk menerima dan mengevaluasi merger yang dinotifikasi dan
dikonsultasikan
Melalui UU No. 20/2008 jo PP No. 17/2013, KPPU memiliki kewenanganuntuk mengawasi danmenegakkan hukumatas pelaksanaankemitraan antara pelakubesar dengan UMKM
I
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
SEKILAS UU NOMOR 20/2008 YANG MENDASARI PENUGASAN KPPU DALAM
PENGAWASAN KEMITRAAN
II
4
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
• BAB I KETENTUAN UMUM (Pasal 1)
• BAB II ASAS DAN TUJUAN (Pasal 2 dan 3)
• BAB III PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN
– Bagian Kesatu Prinsip Pemberdayaan (Pasal 4)
– Bagian Kedua Tujuan Pemberdayaan (Pasal 5)
• BAB IV KRITERIA (Pasal 6 )
• BAB V PENUMBUHAN IKLIM USAHA (Pasal 7 - 15)
• BAB VI PENGEMBANGAN USAHA (Pasal 16 – 20)
• BAB VII PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN
– Bagian Kesatu Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 21-23)
– Bagian Kedua Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah (Pasal 24)
• BAB VIII KEMITRAAN (pasal 25-37)
• BAB IX KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (pasal 38)
• BAB X SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA
– Bagian Kesatu Sanksi Administratif (Pasal 39)
– Bagian Kedua Ketentuan Pidana (Pasal 40)
• BAB XI KETENTUAN PENUTUP (Pasal 41-44)
Batang Tubuh UU No. 20 Tahun 2008
5
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
Aspek
Penumbuhan Iklim
Usaha
(Pasal 7)
a. pendanaan;
b. sarana dan prasarana;
c. informasi usaha;
d. kemitraan;
e. perizinan usaha;
f. kesempatan berusaha;
g. promosi dagang; dan
h. dukungan kelembagaan.
MEWUJUDKAN KEMITRAAN
AntarUMKM
UMKM
dg
BESAR
MENDORONG HUBUNGAN SALING MENGUNTUNGKAN
AntarUMKM
UMKM
dg
BESAR
MENINGKATKAN
POSISI TAWAR UMKM
MENDORONG STRUKTUR
PASAR YANG MENJAMIN
PERSAINGAN USAHA
YANG SEHAT
MELINDUNGI
KONSUMEN
MENCEGAH
PENGUASAAN PASAR
PEMUSATAN USAHA
Aspek Kemitraan
(Pasal 11)
6
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha7
DEFINISI KEMITRAAN
KERJASAMA DALAM KETERKAITAN USAHA, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS DASAR PRINSIP SALING MEMERLUKAN, MEMPERCAYAI, MEMPERKUAT DAN MENGUNTUNGKAN
DEFINISI KEMITRAAN
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
• SETIAP BENTUK KEMITRAAN YANG DILAKUKAN DITUANGKAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN
• 5 KETENTUAN MINIMAL YANG DITULISKAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN:
KEGIATAN USAHA
HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK
BENTUK PENGEMBANGAN
JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
KEMITRAAN WAJIB TERTULIS
8
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
LEMBAGA YANG MENGAWASI KEMITRAAN ?
(Pasal 36)
Ayat (1)Dalam melaksanakan kemitraan … para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
Ayat (2)Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
PENGAWASAN PELAKSANAAN KEMITRAAN & SANKSI PELANGGARAN
III
10
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
MIKRO
MAX. 50 JUTA
MAX. 300 JUTA
KECIL
50 – 500 JUTA
300 JT –2,5 M
MENENGAH
500 JT –10 M
2,5 – 50 M
BESAR
> 10 M
> 50M
KEKAYAAN BERSIH
OMSET TAHUNAN
SIAPA YANG DIAWASI ?
11
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
PERILAKU APA YANG DIAWASI ?
DILARANG
MIKROKECIL
MENENGAH
MIKROKECIL
BESAR• MEMILIKI;• dan/atau
• MENGUASAI
MENENGAH• MEMILIKI;
dan/atau
• MENGUASAI
PASAL 35 AYAT (1)
PASAL 35 AYAT (2)
12
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
APA ITU LARANGAN UNTUK ‘MEMILIKI’ ?
MEMILIKI:a) Kepemilikan sebagian besar atau lebih dari 50% (lima puluh
persen) atas saham, modal atau aset;b) Kepemilikan seluruh saham, modal atau aset
– Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaanberbagai fasilitas Pemerintah yang ditujukan kepada pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dinikmati oleh Pelaku Usaha Menengah/Besaryang menjadi mitranya.
– Dalam kaitan dengan ini, kemitraan yang terjadi adalah sebuah kemitraanyang “palsu” atau “pura-pura” yang dilakukan pelaku usahabesar/menengah untuk menikmati berbagai fasilitas Pemerintah• Keringanan dalam keuangan• Keringanan dalam berbagai kewajiban terhadap Pemerintah• Bantuan lainnya oleh Pemerintah• Dan seterusnya
13
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
APA ITU LARANGAN UNTUK ‘MENGUASAI’ ?
MENGUASAI:
Bentuk pengendalian yang dapat dilakukan baik langsung maupun tidak langsung, yaitu antara lain namun tidak terbatas pada :
a) Hak suara;
b) Perjanjian;
c) Syarat-syarat perdagangan
14
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
BENTUK PERILAKU ‘MENGUASAI’, diantaranya:
penundaan waktu atau transaksi pembelian atau penjualan barang dan/atau jasa secara sepihak;
penolakan dan/atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sudah sesuai dengan perjanjian yang dilakukan secara sepihak;
penetapan harga barang dan/atau jasa yang dilakukan secara sepihak;
tidak terpenuhinya ketentuan kualitas barang dan/atau jasa yang sudahdiperjanjikan;
tidak terpenuhinya ketentuan kuantitas barang dan/atau jasa yang sudah diperjanjikan;
tidak terpenuhinya ketentuan periode kerjasama kemitraan yang sudahdiperjanjikan; atau
intervensi terhadap pengelolaan manajemen kepada salah satu pihak, diantaranya dan tidak terbatas pada penentuan volume pembelian, strategi bisnis, dan operasional perusahaan.
15
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
APA SANKSI PELANGGARANNYA?• Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan
sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau dendapaling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) olehinstansi yang berwenang.
• Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2)dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usahadan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyarrupiah) oleh instansi yang berwenang.
• pencabutan Izin Usaha, Pejabat pemberi izin wajib mencabut IzinUsaha pelaku usaha yang bersangkutan dalam waktu paling lambat30 (tigapuluh) hari kerja setelah putusan memperoleh kekuatanhukum tetap.
16
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN KEMITRAAN IV
17
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
PENDEKATAN PROSES PENGAWASAN
PENCEGAHANPENEGAKKAN
HUKUM
BERSINERGI DG PARA
PEMANGKU KEPENTINGAN:1. INSTANSI TEKNIS
(PEMERINTAH); 2. KOPERASI DAN UMKM;3. DUNIA PENDIDIKAN
KPPU DG INDEPENDENSINYA MENJALANKAN FUNGSI
PENEGAKKAN HUKUM ATAS DUGAAN PELANGGARAN
KEMITRAAN
KERJASAMA PENGAWASAN, yaitu namun tidakterbatas pada kegiatan PENGHIMPUNAN INFORMASI/DATA, SOSIALISASI, ADVOKASI (PERUBAHAN PERILAKU) & PENDAMPINGAN dalamBERPERJANJIAN KEMITRAAN guna mewujudkan danmendorong KEMITRAAN yang salingMENGUNTUNGKAN
18
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
IDENTIFIKASI POLA KEMITRAAN
19
Inti Plasma Usaha Besar/Menengah sebagai inti dan UMK sebagai plasma
Sub KontrakUsaha Besar/Menengah sebagai kontraktor dan UMK sebagai
subkontraktor
WaralabaUsaha Besar/Menengah sebagai pemberi waralaba dan UMK sebagai
penerima waralaba
Perdagangan UmumUsaha Besar/Menengah sebagai penerima barang dan UMK sebagai
pemasok/produsen
Distribusi & KeagenanUsaha Besar/Menengah memberi hak khusus memasarkan barang dan
jasa kepada UMK
Bagi HasilUMK sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai Usaha
Besar/Menengah
Kerjasama Operasional
Joint Venture
Antara UMK dan Usaha Besar/Menengah menjalankan usaha yg sifatnya sementara sampai pekerjaan selesai
UMK dan Usaha Besar/Menengah asing menjalankan pola usaha patungan, melakukan aktivitas ekonomi dengan membentuk badan
usaha baru
OutsourcingUsaha Besar/Menengah meng-oussourcing-kan pekerjaan (bukan
utama) kepada UMK
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
KETENTUAN UNTUK DIPERHATIKAN
DALAM KEMITRAAN - INTIPLASMA
PENYEDIAAN dan PENYIAPAN LAHAN;
PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI;
PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS PRODUKSI DAN MENEJEMEN USAHA;
PEROLEHAN, PENGUASAAN DAN PENINGKATAN TEKNOLOGI YANG DIPERLUKAN;
PEMBIAYAAN;
PEMASARAN;
PENJAMINAN;
PEMBERIAN INFORMASI;
PEMBERIAN BANTUAN LAIN YANG DIPERLUKAN BAGI PENINGKATAN EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS DAN WAWASAN USAHA
20
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
KETENTUAN UNTUK DIPERHATIKAN
DALAM KEMITRAAN - SUB KONTRAK
KEJELASAN OBJEK PENGERJAAN SEBAGIAN PRODUKSI DAN/ATAU KOMPONEN YANG DIKERJAKAN;
PEROLEHAN BAHAN BAKU DAN KESINAMBUNGANNYA, BAIK KUANTITAS MAUPUN HARGA PEROLEHANNYA;
BIMBINGAN DAN KEMAMPUAN TEKNIS PRODUKSI ATAU MENEJEMEN;
PEMBIAYAAN DAN TRANSAKSI PEMBAYARAN;
21
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
KETENTUAN UNTUK DIPERHATIKAN
DALAM KEMITRAAN - WARALABA
BIMBINGAN OPERASIONAL MANAJEMEN;
PEMASARAN;
KESINAMBUNGAN PENGEMBANGAN;
KESINAMBUNGAN PASOKAN DAN TRANSAKSI PEMBAYARAN;
22
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
KETENTUAN UNTUK DIPERHATIKAN
DALAM KEMITRAAN - PERDAGANGAN UMUM
SISTEM PEMASARAN YANG DIMITRAUSAHAKAN
SISTEM PENYEDIAAN LOKASI USAHA YANG DIMITRAUSAHAKAN; dan/ATAU
SISTEM PEROLEHAN PASOKAN BARANG YANG DIMITRAUSAHAKAN
TRANSAKSI PEMBAYARAN
23
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
KETENTUAN DIPERHATIKAN DALAM
KEMITRAAN - DISTRIBUSI DAN KEAGENAN
CAKUPAN HAK PEMASARAN
KESINAMBUNGAN PASOKAN
TRANSAKSI PEMBAYARAN
24
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
KETENTUAN DIPERHATIKAN
DALAM KEMITRAAN - BAGI HASIL
PROPORSI PEMBAGIAN HASIL KEUNTUNGAN/KERUGIAN BERDASARKAN KEMAMPUAN DAN/ATAU SUMBER DAYA YANG DIKONTRIBUSIKAN;
TRANSAKSI PEMBAYARAN
25
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
KETENTUAN DIPERHATIKAN DALAM
KEMITRAAN - KERJASAMA OPERASI
CAKUPAN PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN BATAS WAKTUNYA;
TRANSAKSI PEMBAYARAN;
26
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
KETENTUAN DIPERHATIKAN DALAM
KEMITRAAN - USAHA PATUNGAN
PROPORSI KEPEMILIKAN SAHAM
PROPORSI PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
PROPORSI PEMBAGIAN RESIKO DAN MENEJEMEN
27
DISCLAIMER:
The opinions expressed in this presentation and on the previous slides are
solely those of the presenter and not necessarily those of KPPU. All
information included here falls under the fair use of the Indonesian law for the
openness of public information. The presenter strives for accuracy of any
data and information in these slides, but cannot be held responsible for any
errors in those featured. Any quotation from the slides is allowable by
mentioning or referring to the source. Thank you.
For more information, annual reports, articles, and other publications, please
visit our official web page.
ADDRESS:
KPPU Building
Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta 10120, Indonesia
P. +6221-3507015/16/49
F. +6221-3507008
Terima kasih
KPPUINDONESIA
@KPPU
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
http://www.kppu.go.id
KPPUOFFICIAL
28