Top Banner
15 April 2016 " . DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 1 TAHUN 2015 No. R.Ul1 PBMERDQ'All nt.Mml VStJJAH PBRUBAltill DTBR.AtfGA'N DIM 1. RAN CAN GAN F-PDIP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA F-PG NOMOR ... TAHUN ... F-GERINDRA TENTANG F-PD Berdasarkan ketentuan UU RI 12 Tahun Pada lampiran II Undang-Undang Republik PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- 2011, Lampiran II pada huruf B angka 4 Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang UNDANG NOMOR 1 TAHUN nomor 35, maka dasar hukum seharusnya Pembentukan Peraturan Perundang-undangan - 2015 TENTANG PENETAPAN berbunyi: teknik penyusunan peraturan perundang- PERATURAN PEMERINTAH undangan, huruf B angka 4 nomor 28 PENGGANTI UNDANG- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan menyebutkan bahwa Dasar hukum diawali UNDANG NOMOR 1 TAHUN Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat: 2014 TENTANG PE MI LI HAN Negara Republik Indonesia Tahun 1945; a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan GUBERNUR, BUPATI, DAN Perundangundangan; dan b. Peraturan WALIKOTA MENJADI Perundang-undangan yang memerintahkan UNDANG UNDANG pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pad a angka 30 menyebutkan Dasar hukum DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA pembentukan Undang-Undang yang berasal dari Presiden adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi: Dasar hukum mewujudkan pemilihan pembentukan Undang-Undang tentang gubernur dan wakil Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti gubernur, bupati dan wakil Undang-Undang menjadi Undang-Undang adalah bupati, serta walikota dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) wakil walikota yang Undang-Undang Dasar Negara Republik demokratis, perlu Indonesia Tahun 1945. dilakukan penyempurnaan F-PAN terhadap penyelenggaraan F-PKB pemilihan gubernur dan F-PKS wakil gubernur, bupati dan F-PPP wakil bupati, serta walikota F-NASDEM dan wakil walikota; F-HANURA b. bahwa dalam rangka penyempurnaan penyelene:e:araan 1 BIDANG ARSIP DAN MUSEUM
76

DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

Nov 26, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

15 April 2016

" . DAFTARINVENTARISASIMASALAH

RUU PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 1 TAHUN 2015

No. R.Ul1 PBMERDQ'All nt.Mml VStJJAH PBRUBAltill DTBR.AtfGA'N DIM

1. RAN CAN GAN F-PDIP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA F-PG NOMOR ... TAHUN ... F-GERINDRA

TENT ANG F-PD Berdasarkan ketentuan UU RI 12 Tahun Pada lampiran II Undang-Undang Republik

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- 2011, Lampiran II pada huruf B angka 4 Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang

UNDANG NOMOR 1 TAHUN nomor 35, maka dasar hukum seharusnya Pembentukan Peraturan Perundang-undangan -

2015 TENTANG PENETAPAN berbunyi: teknik penyusunan peraturan perundang-

PERATURAN PEMERINTAH undangan, huruf B angka 4 nomor 28

PENGGANTI UNDANG- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan menyebutkan bahwa Dasar hukum diawali

UNDANG NOMOR 1 TAHUN Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat:

2014 TENT ANG PE MI LI HAN Negara Republik Indonesia Tahun 1945; a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan

GUBERNUR, BUPATI, DAN Perundangundangan; dan b. Peraturan

WALIKOTA MENJADI Perundang-undangan yang memerintahkan

UNDANG UNDANG pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pad a angka 30 menyebutkan Dasar hukum

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA pembentukan Undang-Undang yang berasal dari Presiden adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi: Dasar hukum

mewujudkan pemilihan pembentukan Undang-Undang tentang

gubernur dan wakil Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

gubernur, bupati dan wakil Undang-Undang menjadi Undang-Undang adalah

bupati, serta walikota dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2)

wakil walikota yang Undang-Undang Dasar Negara Republik

demokratis, perlu Indonesia Tahun 1945.

dilakukan penyempurnaan F-PAN

terhadap penyelenggaraan F-PKB

pemilihan gubernur dan F-PKS

wakil gubernur, bupati dan F-PPP wakil bupati, serta walikota F-NASDEM dan wakil walikota; F-HANURA

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan penyelene:e:araan

1

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 2: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, beberapa ketentuan dalam Undang­Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang­Undang perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

2

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 3: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. B.UU··PEllERIBTall .. ..... .~....,BMtUJ . KBT9~·

. ..

DIM ... . ...

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-U ndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bu pa ti, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana tel ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Norn or 1 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Gubernur, Bu pa ti, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

~

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG

3

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 4: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

RUU PEMERIBTAll

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PE MI LI HAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG UNDANG.

PasalI Beberapa Ketentuan dalam Undang­Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) diubah sebagai berikut:

USULAN TAMBAHAN DIM F-PDIP F-PG

F-GERINDRA F -PD Pasal 1 Angka 21 • Substansi kampanye dalam Pemilihan adalah

4

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 5: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. RUU PBllERIRTAll FRABIJI UstfLAlt PBRUBAllD ICBTBRABGU DIM

ajakan kepada pihak lain untuk mengikuti Kam pan ye Pemilihan yang selanjutnya atau memilih. disebut Kampanye adalah kegiatan untuk • Oleh karena itu, unsur kampanye dapat meyakinkan Pemilih dengan menawarkan bersifat alternatif kumulatif. visi,

.. dan/atau Cal on Substansi dalam pengertian Kampanye ini m1s1, program •

Gubernur, Cal on Bupati, dan Cal on tetap berada di ketentuan umum atau dapat Walikota. masuk dalam batang tubuh.

F-PAN F-PKB F-PKS F-PPP

F-NASDEM F-HANURA

2. 1. Ketentuan Pasal 7 huruf g, huruf s, dan F-PDIP huruf t diubah serta ketentuan Pasal 7 F-PG Huruf i, perlu dijabarkan di Penjelasan, Su pa ya ada kejelasan dan kepastian dalam huruf r dihapus, sehingga Pasal 7 perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan persyaratan dalam rangka menghadirkan calon berbunyi sebagai berikut: sebagai perbuatan tercela. yang berintegritas dan berkualitas.

Pasal 7 Menambah norma huruf p (1) berhenti dari Memberikan perlakuaan kepada yang sama Warga negara Indonesia yang dapat jabatannya bagi Gubernur, Wakil menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota,

semua pihak. Tidak hanya Anggota DPR, DPD,

Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil DPRD; TNI; POLRI;PNS; Pegawai BUMN, BUMD Bupati, serta Calon Walikota dan Cal on dan Wakil Walikota petahana yang belum yang harus mundur sejak ditetapkan sebagai Wakil Walikota harus memenuhi habis masa jabatannya yang mencalonkan calon, tetapi petahana juga. persyaratan sebagai berikut: diri sejak ditetapkan sebagai pasangan Memastikan proses pemilihan berlangsung fair a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha calon peserta pemilihan". dan sportif.

Esa; Menjaga netralitas birokrasi. b. setia kepada Pancasila, Undang- Alternatif Usulan:

Undang Dasar Negara Republik Huruf p (l) non aktif dari jabatannya bagi

Indonesia Tahun 1945, cita-cita Memberikan kesempatan kepada semua pihak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil untuk dapat menggunakan hak dipilihnya 1945, dan Negara Kesatuan Republik Bu pa ti, Walikota, dan Wakil Walikota tanpa terkecuali, tetapi tetap menghindari konflik Indonesia; petahana yang belum ha bis mas a kepentingan yang mungkin terjadi jika tidak non

c. berpendidikan paling rendah sekolah jabatannya yang mencalonkan diri sejak aktif lanjutan tingkat atas atau sederajat; ditetapkan sebagai pasangan calon peserta

d. dihapus; pemilihan. e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh)

Huruf (s) non aktif sebagai anggota Dewan tahun untuk Cal on Gubernur dan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan

5

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 6: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. RUU PEMERIMTAll DIM

Calon Wakil Gubemur serta 25 (dua Perwakilan Daerah dan anggota Dewan puluh lima) tahun untuk Calon Bupati p kil dan Calon Wakil Bupati serta Calon erwa . an Rakyat Daerah sejak ditetapkan Walikota dan Calon Wakil Walikota; sebagai pasangan calon peserta peserta

f. mampu secara jasmani dan rohani pemilihan. berdasarkan hasil pemeriksaan Huruf (t) non aktifsebagai anggota Tentara kesehatan menyeluruh dari tim Nasional Indonesia, Kepolisian Negara dokter; Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri

g. tidak pemah sebagai terpidana Sipil serta kepala desa atau sebutan lain berdasarkan putusan pengadilan yang sejak ditetapkan sebagai pasangan calon telah memperoleh kekuatan hukum peserta pemilihan. tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur Huruf (u) non aktif dari jabatan pada mengemukakan kepada publik bahwa badan usaha milik negara atau badan yang bersangkutan mantan terpidana; usaha milik daerah sejak ditetapkan

h ·d sebagai pasangan calon peserta pemilihan. . ti ak sedang dicabut hak pilihnya hF~-7G~E~RIMNJTDYRA~-1....=..::==::....t:'.:~~~~~~~~~E~~~:...__+-___________________ _J

berdasarkan putusan pengadilanyang r---~F~-P~on---=-=-=-t1;;::;:;:-;::::-~;::-:::--;::::-::t::--:;-n:-::-,--;:;--;::-::-::-:::--:--;:-;=-------::--;--;-i----;:;:---:----:---:------:--::-------------~ telah mempunyai kekuatan hukum Ketentuan angka 1 Pasal 7 huruf f setelah - Pada bagian penjelasan pasal tidak disebutkan tetap; frasa tim dokter ditambah frasa "tim pengertian yang dimaksud dengan kesehatan

i. tidak pernah melakukan perbuatan Psokologi"' sehingga berbunyi: menyeluruh. Untuk mempertegas dan tercela yang dibuktikan dengan surat memperjelas persyaratan kesehatan calon, maka keterangan catatan kepolisian; f. mampu secara jasmani dan rohani ketentuan angka 1 pasal 7 huruf f perlu diberi

j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; berdasarkan hasil pemeriksaan penjelasan pada bagian penjelasan pasal yang k. tidak sedang memiliki tanggungan kesehatan menyeluruh dari tim dokter memuat pengertian pemerikasaan kesehatan

utang secara perseorangan dan/ atau dan tim psikologi; menyeluruh meliputi dan tidak terbatas pada secara badan hukum yang menjadi Ketentuan angka 1 pasal 7 huruf g pemerikasaan fisik dan narkotika tanggung jawabnya yang merugikan ditambahkan frasa "uji publik" dan usulan ketergantungan terhadap zat-zat adiktif terten~ keuangan negara; perubahan menjadi: serta obat terlarang lainnya.

1. tidak sedang dinyatakan pailit Ketentuan angka 1 pasal 7 huruf g sepanjang berdasarkan putusan pengadilan yang g. tidak pernah sebagai terpidana frasa, bagi terpidana untuk menginformasikan telah mempunyai kekuatan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang kepada publik sebagai mantan terpidana tidak tetap; telah memperoleh kekuatan hukum cukup dilkakukan dengan penyampaian terbuka,

m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak tetap atau bagi mantan terpidana telah namun harus dilakukan melalui uji publik untuk dan memiliki laporan pajak pribadi; secara terbuka dan jujur memastikan bahwa pelaku kejahatan di masa

n. belum pemah menjabat sebagai mengemukakan kepada publik baik lalu tidak akan memberikan dampak buruk bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota secara lisan maupun tertulis melalui tata kelola kepemerintahan yang baik dan selama 2 (dua) kali masa jabatan media massa bahwa yang bersangkutan dampaknya bagi kesejahteraan rakyat, terutama dalam jabatan yang sama untuk Calon mantan terpidana melalui uji publik. pelaku tindak pidana murni seperti Gubernur, Calon Bupati, dan Calon pembunuhan, perampokan dan pencurian,

Ketentuan vang semula dihapus pada perjudian, pelecehan seksual, kejahatan terhadap

6

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 7: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

0.

p.

q.

r. s.

t.

u.

Walikota; belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota; berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil W alikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon; tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota; dihapus; menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

angka 1 Pasal 7 huruf r selanjutnya dimuat norma baru, berbunyi:

r. Bagi calon yang memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/ atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana dapat mengajukan sebagai calon;

Terhadap calon atau pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf r, harus dilakukan uji publik oleh KPU Ketentuan angka 1 pasal 7 huruf s dan t tetap

·.

perempuan dan anak, narkotika, terorisme dan korupsi. Pada prinsipnya FPD setuju dengan keputusan MK terkait dengan mantan narapidana, namun dengan persyaratan sebagai berikut: 1. Mantan narapidana yang disebabkan oleh

perbuatan yang tidak disengaja dengan limitasi seperti mantan narapidana dengan pidana ketidaksengajaan dan pidanan politik serta pidana yang diakibatkan oleh kebijakan tertentu, cukup dilakukan dengan penyampaian ke media massa.

2. Mantan narapidana diluar ketentuan pada angka 1 di atas, wajib mengumumkan ke media massa secara lengkap dan jelas dan wajib dilakukan uji piblik.

3. Uji publik sebagiamana dimaksud pada angka 2, dilakukan oleh KPU

4. Uji publik sebagaimana dimaksud pada angka 2, bersifat tidak menggugurkan calon

5. Tanggapan masyarakat sebagai hasil uji publik sebagaimana dimaksud pada angka 2, diserahkan kepada partai pengusung.

6. Dalam hal partai pengusung bermaksud melakukan penggantian calon a tau pasanagan calon sebagai bentuk tanggungjawab partai pengusung atas tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPU memberikan waktu.

7. Waktu dan tata cara uji publik diatur dalam Peraturan KPU

Untuk mengurangi oligarki politik, maka perlu rumusan baru pada ketentuan angka 1 Pasal 7 hurufr. Syarat sebagaimana di maksud pada huruf r adalah Keterangan uji publik konkordan dengan

7

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 8: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

F-PAN g. tidak pernah ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, kecuali mantan terpidana bandar nark ob a dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri se bagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak mendaftarkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta kepala desa atau sebutan lain sejak mendaftarkan diri sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

USULAN RUMUSAN BARU: v. surat pengunduran diri sebagaimana

dimaksud pada huruf s dan t dinyatakan sah dan mengikat apabila pasangan calon terse but telah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan oleh KPU.

keterangan pada huruf g. Pada dasarnya semua pasangan calon harus melalui uji publik.

Harus ada pembatasan yang jelas perihal mantan narapidana pada pasal ini.

Jangan sampai semua narapidana yang telah menyatakan diri secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, lantas bisa dengan bebas menjadi calon kepala daerah.

Harus ada pembatasan yang jelas dan tegas mengenai jenis pidana yang telah dilakukan. Fraksi PAN menilai bahwa khusus terpidana bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual kepada anak (pedofilia) tidak diperbolehkan menjadi calon kepala daerah, sekalipun telah secara terbuka dan jujur mengaku bahwa ia adalah mantan narapidana. Fraksi PAN berpendapat bahwa terpidana bandar narkoba dan terpidana pedofilia adalah jenis kejahatan yang tidak bisa ditoleransi, sebab tindakan tersebut sudah pasti dilakukan secara sadar dan terencana.

Demi menegakkan keadilan yang sama bagi semua warga negara, seharusnya semua calon kepala daerah yang berasal dari berbagai latar belakang apapun-baik berasal dari anggota DPR, Petahana, PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara lainnya-mendapatkan perlakuan yang sama, tidak ada diskriminasi.

Semua calon dari latar belakang apapun tidak boleh ada perlakukan yang berbeda. Apabila

8

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 9: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

F-PKB F-PKS Pasal 7

Huruf: p. Bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati,

Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri wajib mengambil cuti dan telah dinyatakan cuti sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta hingga tahapan akhir pelaksanaan Pemilihan.

q. Tetap r. dihapus s. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

anggota Dewan Perwakilan Daerah dan amnmta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

disyaratkan harus mundur dari jabatan tertentu pada saat mencalon diri sebagai kepala daerah, mestinya syarat itu berlaku untuk semua calon.

Penambahan huruf v pada pasal 7 tentang keabsahan surat pernyataan pengunduran diri.

Surat pernyataan pengunduran diri dilakukan sejak mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah, tetapi surat tersebut baru memiliki kekuatan sah dan mengikat setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon kepala daerah.

Hal 1m bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi calon sekaligus memudahkan KPU dalam melaksanakan tugasnya. Sebab, Apabila seorang calon dinyatakan sah sebagai pasangan calon, tentu segala bentuk persyaratan administrasi harus sudah terpenuhi terlebih dahulu. Bukan seseorang sudah ditetapkan baru disyaratkan untuk membuat surat pengunduran diri.

Pertimbangan Azas keadilan dan kesetaraan hak politik warga negara.

Perlu penjelasan pasal 7 huru p sebagai berikut:

p. Keaktifan kembali dari masa cuti bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota disesuaikan dengan sisa masa jabatan.

9

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 10: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

F-PPP

wajib mengambil cuti dan telah dinyatakan cuti sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta hingga tahapan akhir pelaksanaan Pemilihan.

t. Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta kepala desa atau sebutan lain wajib mengambil cuti dan telah dinyatakan cuti sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta hingga tahapan akhir pelaksanaan Pemilihan; dan

u. Wajib mengambil cuti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan telah dinyatakan cuti sejak ditetapkan sebagai calon peserta hingga tahapan akhir pelaksanaan Pemilihan.

1. Ketentuan Pasal 7 huruf g, huruf s, dan huruf t diubah serta ketentuan Pasal 7 huruf r dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa; b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

.

•!• Untuk syarat huruf g tidak pernah dipidana, khusus bagi mantan terpidana, selain syarat telah menyatakan secara terbuka sebagai mantan terpidana, perlu ditambahkan syarat jeda waktu untuk melihat perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Jeda waktu sekurangnya 5 (lima) tahun. Untuk memperkuat pernyataan secara terbuka juga perlu dilampirkan dalam berkas persyaratan.

•!• Untuk mantan narapidana tindak pidana korupsi semestinya ada pemberatan syarat, karena jabatan Kepala Daerah akan mengelola pemerintahan dan anggaran sehingga ketika yang bersangkutan pernah melakukan korupsi, sesungunya sudah masuk kategori perbuatan tercela, dan masyarakat perlu dilindungi dari kemungkinan mengulangi perbuatan korupsi.

•!• Usul penambahan syarat (huruf v) terkait calon kepala daerah perlu ditegaskan telah memiliki pengalaman di bidang pemerintahan

10

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 11: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

USULAN PERVBA.llAN

d. dihapus; e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh)

tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon W alikota dan Calon W akil W alikota;

f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

g. tidak pernah se bagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan JUJUr mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana serta telah mclewati jeda waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani hukuman;

h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; k. tidak sedang memiliki tanggungan

utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

1. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

atau setidaknya pengalaman organisasi sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan tugas-tugas sebagai kepala daerah.

•:• Argumentasi jabatan kepala daerah merupakan jabatan yang memerlukan keahlian dalam pengelolaan (manajemen) pemerintahan sehingga dibutuhkan figur yang berkualitas. Hal ini diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak agar dapat memperoleh pemimpin terbaik. Sebagai perbandingan pengisian jabatan/pekerjaan yang levelnya lebih rendah juga tedapat syarat pengalaman kerja.

•!• Sisi positif ketentuan ini, akan mendorong warga negara yang memiliki keinginan maju sebagai calon kepala daeah akan menyiapkan diri sehingga mengurangi resiko orang yang belum memiliki pengalaman sama sekali namun karena kekuatan modal dapat menjadi kepala daerah.

11

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 12: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

PRAKSI .·

n. belum pemah menjabat sebagai Gubemur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;

o. belum pemah menjabat sebagai Gubemur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota;

p. berhenti dari jabatannya bagi Gubemur, Wakil Gubemur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil W alikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubemur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;

r. dihapus; s. menyatakan secara tertulis

pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan

u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

v. memiliki pengalaman di bidang pemerintahan atau organisasi sosial. kemasvaraatan vang berhubungan

12

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 13: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

RUU~AR FRAKSI '

F-NASDEM dengan tugas-tugas pemerintahan.

c. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Sa tu (S 1)

g.Bagi mantan terbuka dan kepada publik bahwa yang

narapida telah secara jujur mengemukakan

secara lisan dan tertulis bersangkutan mantan

narapidana pada kasus tertentu.

Penjelasan Pasal 7 huruf g:

Keterangan sebagai mantan narapidana pada kasus tertentu harus dipublikasi secara tertulis pada media local sesuai dengan daerah yang melaksanakan Pilkada.

Untuk mempertegas ketentuan ini, maka perlu penambahan pasal, dengan substansi materi sbb:

Pasal ........ . Mantan narapidana memenuhi syarat kumulatif sebagai berikut: a. secara terbuka dan jujur

mengemukakan kepada publik sebagai man tan terpidana; D

b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; fl

c. bagi yang tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 tahun sebelum dimulainya masa pendaftaran.

13

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 14: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

F-HANURA

Penjelasan Pasal 7 huruf g: mantan Narapidana adalah Narapidana yang telah selesai menjalani hukuman atau vonis.

n. belum pemah menjabat sebagai Gubemur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan dan wilayah pemilihan yang sama untuk Calon Gubemur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;

Untuk memperkuat pasal ini, perlu penambahan pasal {U sulan Baru) yang materinya berbunyi sebagai berikut :

Pasal ..... Bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang sudah menjabat selama 2 {dua) kali boleh mencalonkan kembali untuk Cal on Gubernur, Calon Bupati, dan Calon W alikota di wilayah lain setelah jeda 5 {lima} tahun;

SETUJU

Dengan Usulan Pemerintah. dengan catatan :

Psi 7 huruf g : 1. Boleh mencalonkan diri dengan syarat mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik sebagai pelaku kejahatan yang berulang;

2. Bagi yang tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana penjara paling singkat 5 {lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran; dan terkait dengan calon yang berkaitan dengan

14

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 15: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. ROlJ'P~All PltAICBI UsU£AR·PBR.uJWJU' .. DTERAN'Ga DIM

persyaratan lain yang berhubungan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 Tentang seseorang dapat dipilih kembali bila sudah 5 (lima) tahun setelah menjalani masa pidana penjara yang telah kami setujui, walaupun sebenarnya persyaratan tersebut diatas tidaklah cukup mengingat seseorang kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota adalah merupakan pemimpin yang Barus dapat menjadi Panutan. Dalam hal ini juga Fraksi HANURA tetap sangat menaruh perhatian terhadap syarat pencalonan agar seorang pemimpin harus bebas dari pelaku Narkoba, Korupsi dan Teroris harus menjadi pertimbangan utama dari revisi undang-undang dimaksud.

Pasal 7 Huruf r : Dengan catatan.

Terkait dengan syarat calon tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana agar di HAPUS. Penghapusan syarat sebagaimana disebut diatas merupakan hal yang dapat dipisahkan dari Putusan MK No. 33 PUU-XIIl/2015 yang membolehkan calon memiliki konflik kepentingan dengan Petahana.

Psi 7 Huruf s : Dengan Catatan :

Pengunduran diri bagi calon sebagai suatu keharusan. Anggota DPR/DPRD wajib mengundurkan diri, hal ini bertujuan agar dapat menghindari pengunaan fasilitas yang dimiliki oleh calon bersangkutan sebgai anggota DPR/DPRD dan disamping itu tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab calon pada proses pencalonannva serta tidak

15

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 16: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. RUU PBllERDft'AB· l'MKSI 'IJSULAB PBR'UBAllAJI. UTBIWl'OAS DIM

mengganggu sistem dan sekaligus dapat memberi peluang bagi orang lain yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dibidang politik untuk menggantikan posisi dari pada calon yang maju didalam Pilkada. Maka disamping itu tidak kalah penting adalah kedudukan hukum dari Putusan MK No. 33 PUU-XIII/2015 sehingga Putusan tersebut yang mengharuskan para calon wajib mengundurkan diri sejak pencalonananya disahkan oleh KPU /KPUD.

Psi 7 Huruf t : Dengan Catatan :

Pengunduran diri bagi calon sebagai suatu keharusan. Yaitu PNS, TNI, POLRI,/ Pejabat mengundurkan diri, hal ini bertujuan agar dapat menghindari pengunaan fasilitas yang dimiliki oleh calon bersangkutan dan disamping itu tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab calon pada proses pencalonannya serta tidak mengganggu sistem dan sekaligus dapat memberi peluang bagi orang lain yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dibidang pemerintahan untuk menggantikan posisi dari pada calon yang maju didalam Pilkada. Maka disamping itu tidak kalah penting adalah kedudukan hukum dari Putusan MK No. 46/PUU-XIII/2015 sehingga Putusan tersebut yang mengharuskan para calon wajib mengundurkan diri sejak pencalonananya disahkan oleh KPU / KPUD.

USULAN TAMBAHAN DIM F-PDIP F-PG

F-GERINDRA F-PD

F-PAN F-PKB

16

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 17: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. RUV PBURl1'ft411 ~ U$ULAR PERUBAILUI KBTERAtf GAN DIM

F-PKS F-PPP Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Sal ah satu permasalahan Pilkada yang terus

berbunyi sebagai berikut: terjadi adalah rendahnya peran serta masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Dalam

Pasal 10 pelaksanaannya penyelenggara (KPU) dan jajaran KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan pelaksana di bawahnya, juga tidak terlalu wajib: sungguh-sungguh mendorong partisipasi pemlih. a. memperlakukan Cal on Gubemur dan Dengan menjadi kewajiban penyelenggara akan

Cal on Wakil Gubemur, Cal on Bu pa ti lebih tangungjawabnya untuk meningkatkan dan Calon Wakil Bupati, serta Cal on penggunaan hak pilih. Walikota dan Cal on Wakil Walikota secara adil dan setara;

b. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;

c. meningkatkan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya;

d. melaksanakan Keputusan DKPP; dan e. melaksanakan kewajiban lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

F-NASDEM F-HANURA

USULAN TAMBAHAN DIM F-PDIP F-PG

F-GERINDRA F-PD

F-PAN F-PKB F-PKS F-PPP Ketentuan Pasal 22C diubah sehingga Perubahan ini sejalan dengan perubahan Pasal

berbunyi sebagai berikut: 10, untuk mendorong peningkatan peratisipasi pemlih dalam Pilkada. Dalam pelaksanaannya

Pasal 22C penyelenggara (Bawaslu) dan jajaran pelaksana Bawaslu dalam pengawasan di bawahnya, perlu juga dberi tanggungjawab penyelenggaraan Pemilihan wajib: lebih untuk meningkatkan partisipasi pemilih. a. memperlakukan Cal on Gubernur dan

17

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 18: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

3.

F-NASDEM

F-HANURA

Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;

b. meningkatkan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya:

c. menyampaikan semua informasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;

d. melaksanakan Keputusan DKPP; dan e. melaksanakan kewajiban lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10frBJlAl{QU ,,,

2. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 F-PDIP disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal i------;:;F~-P;:;:G~-----lr--------------------1--------------------__j 27A sehingga berbunyi sebagai berikut: F-GERINDRA

Pasal 27A Tugas dan wewenang Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan, yaitu sebagai berikut: a. menyusun dan menetapkan pedoman

teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan;

b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Pan was Kabupaten/Kota dalam melanjutkan pengawasan Pemilihan jika Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota tidak dapat melanjutkan pengawasan Pemilihan secara berjenjang;

c. menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan

F-PD Ketentuan Pasal 27A huruf c dimasukkan ke dalam pasal 22B UU No. 8 Tahun 2015. Selanjutnya, Pasal 27 A dihapus. Pasal 22B berubah menjadi sebagai berikut: Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a. menyusun dan menetapkan pedoman

teknis untuk setiap tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah;

b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;

c. melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;

d. menerima laporan hasil pengawasan penvelenPl!araan Pemilihan dari Bawaslu

18

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 19: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

Gubernur; dan d. melakukan evaluasi pengawasan

penyelenggara Pemilihan.

F-PAN F-PKB F-PKS F-PPP

F-NASDEM

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; e. memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu

Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang; dan

f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Tambahan butir :

Pasal 27A Tugas dan wewenang Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan, yaitu sebagai berikut: a. menyusun dan menetapkan pedoman

teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan;

b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Pan was Kabupaten/Kota dalam melanjutkan pengawasan Pemilihan jika Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota tidak dapat melanjutkan pengawasan Pemilihan secara berjenjang;

c. melakukan pengawasan kepada Bawaslu Provinsi dan Pan was Kabupaten/Kota;

d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat atas tindakan

Ketentuan Pasal 27 A bersifat redundance dan obscure karena telah diatur dalam Pasal 22B UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 Ten tang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waklikota.

19

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 20: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

4.

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.

e. menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan Gubernur; dan

f. melakukan evaluasi pengawasan penyelenggara Pemilihan.

F-HANURA SETUJU

Dengan usulan Pemerintah 3. Ketentuan Pasal 30 huruf a ditambah 1 F-PDIP

(satu) angka, yakni angka 11sehingga1----.;F:--:;-P;;;G~---1------------------+--------------------_J Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: F-GERINDRA

Pasal 30 Tugas dan wewenang Pan was Kabupaten/Kota adalah: a. mengawasi tahapan penyelenggaraan

Pemilihan yang meliputi: 1. pemutakhiran data pemilih

berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;

2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;

3. proses dan penetapan calon; 4. pelaksanaan Kampanye; 5. perlengkapan Pemilihan dan

pendistribusiannya; 6. pelaksanaan pemungutan suara

dan penghitungan suara hasil Pemilihan;

7. mengendalikan pengawasan

F-PD Menambah Ketentuan Pasal 30 angka 11, 12 dan 13 sehingga berbunyi:

11. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;

12. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS; dan

13. proses penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Ketentuan Pasal 30 huruf c obscure, tidak mengandung kejelasan terkait dengan penyelesaian temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana Ketentuan yang dimaksud pada huruf c seharusnya terdiri atas tahapan menerima , memproses dan tahapan penyelesaian dan harus dibedakan penegertian temuan biasa dan temuan yang terindikasi sengketa.

FPO mengusulkan peningkatan level kewenangan Bawaslu dalam hal

Belum mengatur tentang pengawasan terhadap pendaftaran pemilih; rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS; dan proses penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan W akil W alikota.

Perlu penambahan kewenangan tupoksi panswas kabupaten/kota adalah: 1. mengawasi pendaftaran oemilih

20

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 21: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

b.

c.

d.

e.

f.

g.

seluruh proses penghitungan suara;

8. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

2. mengawasi rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS 3. proses penetapan hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

9. proses rekapitulasi suara yang r-~~~~~~-+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---i

dilakukan oleh KPU Provinsi, F-PAN Kabupaten, dan Kota dari seluruh F-PKB

1--~~~~~~-+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..;-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1

Kecamatan; dan F-PKS 10. pelaksanaan penghitungan dan F-PPP

f--~~~~~~-+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---i

pemungutan suara ulang, F-NASDEM Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan F-HANURA susulan;

11. pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati/Walikota;

menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan; menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti; meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; menyampaikan la po ran kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kata; mengawasi pelaksanaan tindak laniut

SETUJU

Dengan Usulan Pemerintah,

21

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 22: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. Rl1U PElllERlftAH FRADI USULO~ .,..._GAN DIM

rekomendasi Bawaslu ten tang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;

h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan

i. melaksanakan tu gas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

5. 4. Ketentuan Pasal 33 huruf b diubah F-PDIP sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai F-PG berikut: F-GERINDRA

F-PD Ketentuan Pasal 33 huruf B berubah Panwascam tidak dapat menjangkau pengawasan Pasal 33 sehingga berbunyi: penyerahan kotak suara di tingkat Provinsi.

Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan Ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf b dalam Pemilihan meliputi: b. mengawasi penyerahan kotak suara diubah menjadi : mengawasi penyerahan kotak a. mengawasi tahapan penyelenggaraan terse gel dari PPK kepada KPU suara tersegel dari PPK kepada KPU

Pemilihan di wilayah Kecamatan yang Kabupaten/ Kota; Kabupaten/ Kota; meliputi: 1. pemutakhiran data Pemilih F-PAN

berdasarkan data kependudukan F-PKB dan pen eta pan Daftar Pemilih F-PKS Sementara dan Daftar Pemilih F-PPP Tetap; F-NASDEM

2. pelaksanaan Kampanye; F-HANURA 3. perlengkapan Pemilihan dan SETUJU

pendistribusiannya; 4. pelaksanaan pemungutan dan Dengan Usulan Pemerintah

penghitungan suara hasil Pemilihan;

5. penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;

22

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 23: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

6.

RUU PUIERIHTAH

6. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan;

7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan;

b. mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;

c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;

e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;

g. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan; dan

h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 40 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40 ( 1) Partai Politik a tau gabungan Partai

Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit

F-PDIP F-PG (1) Partai Politik atau gabungan Partai Penurunan prosentase ini dimaksudkan agar

Politik dapat mendaftarkan pasangan Partai Politik tergerak untuk menghadirkan calon jika telah memenuhi persyaratan pasangan calon sehingga masyarakat punya perolehan paling sedikit 15% (lima banyak pilihan terbaik dalam menentukan belas persen) dari jumlah kursi Dewan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala Perwakilan Rakyat Daerah atau 20% daerahnya. (dua puluh persen) dari akumulasi

23

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 24: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

RUU PBMERINTAH

20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

(3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya.

(5) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik memenuhi

·.

perolehan suara sah dalam pemilihan Untuk memastikan Partai Politik umum anggota Dewan Perwakilan bertanggungjawab terhadap fungsi kaderisasi Rakyat Daerah di daerah yang dan rekrutmen politik. bersangkutan. Mewujudkan demokrasi yang semakin

(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan berkualitas dengan menghadirkan kandidasi dan Partai Politik dalam mengusulkan kontestasi yang sehat. pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 15% (Zima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

(3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan I (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya.

(5) Dalam ha1 Partai Politik atau gabungan Partai Politik memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak mengusulkan pasangan calon, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tersebut tidak

24

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 25: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

ketentuan sebagaimana dimaksud boleh mengusulkan pasangan calon pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pada pemilihan berikutnya dan dapat tidak mengusulkan pasangan calon, mengusuJkan kembali setelah pemilihan Partai Politik atau gabungan Partai 1-----------1---b_e_ri_k_u_t_n~v_a_. ____________ ---J-----------------------i Politik tersebut tidak boleh F-GERINDRA l-----------1---------------------1-------------------------1 mengusulkan pasangan calon pada F-PD pemilihan berikutnya dan dapat mengusulkan kembali setelah pemilihan berikutnya.

F-PAN

Ketentuan Pasal 40 ayat (1) menjadi:

( 1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

ayat (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pemilu terakhir dapat mengajukan bakal pasangan calon.

(4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.

(5) Dihapus

Rumusan norma pada Pasal 40 angka 1 perlu mengantinsipasi kemungkinan tidak adanya calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon, sehingga batas bawah pada angka 10-15% dan menghapus batas atas Batas bawah lebih besar atau samadengan 10 %kursi -15. Batas atas dihilangkan. Perlu dipertimbangkan perubahan pengaturan sebagai berikut: Setiap Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pemilu terakhir dapat mengajukan bakal pasangan calon.

Kalimat "pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya" menimbulkan kesan bahwa titik tolak pelarangan berada pada calon kepala daerah, bukan berada di Parpol pendukung. ltu berarti bahwa pasangan calon yang telah diusulkan oleh Partai politik tertentu tidak boleh diusulkan oleh partai politik lain. Padahal pengusulan oleh partai politik lain itu sesungguhnya dapat dimaknai sebagai bergabungnya partai politik lain dalam mendukung calon yang sama.

25

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 26: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

F-PKB F-PKS

Logika bahwa Partai politik-yang telah memenuhi ketentuan-tidak mengusulkan calon kepala daerah diberikan sanksi adalah logika yang sesat. Sebab menciderai prinsip demokrasi.

Demokrasi tentu tidak hanya persoalan menentukan pilihan, tetapi juga sikap untuk tidak menentukan pilihan, terlebih jika kebijakan partai menghendaki untuk tidak mengusung calon dengan alasan tertentu.

Selain itu, pemberian sanksi kepada parpol yang tidak mengusung pasangan calon bertentangan dengan asas penyelenggaran pemilu yang bebas. Dalam hal ini tentu Parpol juga memiliki kebebasan untuk bersikap, termasuk tidak menITTisung pasangan calon.

5. Ketentuan Pasal 40 dirubah sehingga Usulan ketentuan penambahan 1 ayat Pasal 40, Pasal 40 berbunyi sebagai berikut: yaitu ayat (5) tidak perlu, karena:

1.

Pasal40 (1) Partai Politik atau gabungan Partai

Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan cal on menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit

sulan ketentuan bahwa jika partai politik atau gabungan partai politik "tidak mengusulkan pasangan calon, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tersebut tidak boleh mengusulkan pasangan calon pada pemilihan berikutnya dan dapat mengusulkan kembali setelah pemilihan berikutnya" merupakan cara pandang pengaturan "pemaksaan" terhadap partai politik untuk mengusulkan calon dan/ atau pasangan calon. "pemaksaan" akan berdampak pada mengabaikan indikator masing-masing partai politik dalam menilai kapabilitas, kepantasan bakal calon untuk diusung. Di lain sisi, dorongan untuk penguatan partai politik sangatlah penting. Tujuan penguatan partai politik agar dapat

26

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 27: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM . ·

F-PPP

Ull.JL.AR PBRUBABU . 10% (sepuluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

(3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya.

5. Ketentuan Pasal 40 ditambah 1 (satu)

2.

menyediakan figur atau bakal calon pemimpin politik yang memiliki kapabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan. Salah satu indikator penguatan partai politik adalah kemandirian dalam menilai kepantasan figur yang akan diusung.

ika dipandang bahwa perlunya pengaturan sanksi bagi "partai politik atau gabungan Partai Politik yang tidak mengusulkan pasangan calon bertujuan untuk mencegah terjadi hanya ada satu pasangan calon maka dengan usulan perubahan persentase persyaratan sebagaimana FPKS usulkan bagi pasangan calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik, dan pasangan calon perseorangan dapat menunjang tujuan terse but.

Penentuan persentase persyaratan antara pasangan calon diusung partai politik dan perseorangan dengan pertimbangan: 1.

2.

3.

zas keadilan dan kesetaraan bagi setia warga negara baik yang diusung partai politik maupun perseorangan yang ikut berpartisipasi se bagai calon

abatan yang diisi oleh pasangan calon terpilih baik dari pasangan calon yang diusung oleh partai politik dan/ atau pasangan calon perseorangan bahwa nilai dan statusnya sama.

alah satu indikator kompetisi yang adil yaitu kesetaraan legitimasi persyaratan bagi setiap warga negara yang ikut berpartisipasi sebagai pasangan calon.

27

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 28: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40 (1) Semua Partai Politik yang lolos ambang

batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan um um (parlementary theshold) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan dapat mendaftarkan pasangan calon.

(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik lainnya.

Ketentuan syarat pengajuan pasangan calon 20 % dari jumlah kursi DPRD atau 25 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum dihapus. Hal ini, selain lebih banyak memberi ruang bagi figur-figur potensial, ketentuan ini memberi pilihan pula yang lebih variatif bagi masyarakat dalam menentukan pasangan calon yang diyakini tepat untuk memimpin daerahnya. Ketentuan yang membatasi Partai Politik mendaftarkan pasangan calon, berimplikasi pada sedikitnya partai politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon, dan hal im

menyebabkan keberadaan partai politik yang "mahal" di mata pasangan calon. Akibatnya, tidak jarang didapati adanya "mahar politik" dilapangan. Mempermudah pengusungan pasangan calon dengan memberikan ruang pada semua partai politik yang lolos parlementary theshold adalah bagian dari upaya sistimatis untuk mencegah praktek-praktek "politik uang" dalam pengusulan calon, serta meminimalisir banyaknya pasangan calon yang lahir dari jalur independen.

Ketentuan ayat (5) dihapus karena sanksi bagi parpol tidak relevan lagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan adanya calon tunggal. Yang perlu menjadi pemikiran adalah mengapa Parpol sulit mendapatkan calon/ calon merasa sulit iika harus maiu melalui parool. Problemnva

28

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 29: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

7. 6. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A ( 1) Partai Politik yang dapat

mendaftarkan pasangan calon adalah Partai Politik yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

(2) Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan Partai Politik, Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon adalah Partai Politik yang susunan kepengurusannya terdaftar pada kementerian yang

···PRAUI

F-NASDEM

F-HANURA

F-PDIP F-PG

Pasal 40 Setiap Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota berdasarkan basil pemilu terakhir dapat mengajukan bakal pasangan calon.

(2) Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan Partai Politik, Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon adalah Partai Politik yang susunan kepengurusannya telah dinyatakan menang oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Alternatif Usulan:

Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan Partai Politik, Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon adalah Partai Politik yang susunan kepengurusannya sebelum sengketa telah terdaftar pada kementerian yang meyelenggarakan ururan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai terdapat putusan

adalah pada Pilkada 2015 dst, proses persetujuan Calon harus sampai tingkat DPP. Hal ini menimbulkan birokrasi pencalonan yang rumit dan panjang. Perlu dipertimbangkan apakah tidak dibuat berjenjang. Untuk Calon Gubernur menjadi kewenangan DPP, sementara untuk Calon Bupati/Walikoa cukup menjadi kewenangan Kepengurusan Partai setingkat DPD Provinsi.

SETUJU

dengan Usulan Pemerintah.

Menegakkan supremasi hukum, sesuai dengan UU Parpol Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 32 dan 33

Menghindari intervensi kekuasaan persoalan internal partai politik.

dalam

29

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 30: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

RW PBllERUITAll

menyelenggarakan urusan pengadilan yang telah memperoleh pemerintahan di bidang hukum dan kekuatan hukum tetap atas sengketa hak asasi manusia sampai terdapat kepengurusan partai politik tersebut.

1---------+-~..._-'"' ___ _.__ __ _.._ _________ -+--------------------------1 putusan pengadilan yang telah F-GERINDRA 1---------+---------------------+--------------------------1 memperoleh kekuatan hukum tetap F-PD 1---------+---------------------+--------------------------1 atas sengketa kepengurusan Partai F-PAN Politik tersebut dan kepengurusannya 1----F--_P_K_B __ ___,r-------------------------t-------------------------j

didaftarkan pada kementerian yang F-PKS menyelenggarakan urusan t----F--P-P-P----1-

0-.----P--al--4-0-d--P--l--l-d-.-.-.-k--+-D-al_a_m __ r_an_g_k_a--m-en_g_a_n-t1-.s-ip_a_s_i_p-ro_s_e_s __ h_u_k_u_m----;

1 antara as an asa 4 1s1s1p an pemerintahan di bidang hukum dan yang membutuhkan waktu dalam penanganan h k · · 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A sehingga a asas1 manus1a. sengketa kepengurusan, maka perlu diperjelas

berbunyi sebagai berikut: partai yang tedaftar di Kementerian Hukum dan HAM yang behak ikut mengajukan pasangan

Pasal40A (1) Partai Politik yang dapat mendaftarkan

pasangan calon adalah Partai Politik yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

(2) Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan Partai Politik, Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon adalah Partai Politik yang susunan kepengurusannya terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang membatalkan pendaftaan susunan kepengurusan partai plitik yang dipersengketakan terse but dan kemudian kepengurusan baru partai politik yang bersangkutan terdaftar pada kementerian yang

calon.

30

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 31: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

F-NASDEM F-HANURA

menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.

Tambahan Penjelasan Pasal 40A ayat (2) Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" ada1ah putusan pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi. Selama belum ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berlaku ketentuan Pasa1 40A ayat (1)

Pasal 40A ayat SETUJU (2). Dalam hal terjadi sengketa

kepengurusan Partai Politik, Partai Dengan Usulan Pemerintah, dengan catatan ada Politik yang dapat mendaftarkan penambahan kalimat pada Pasal 40A ayat 2. pasangan calon adalah Partai Politik yang susunan kepengurusannya terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas sengketa kepengurusan Partai Politik terse but dan kepengurusannya didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dan pasangan calon dari Partai Politik tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari kepengurusan Partai Politik di tingkat pusat yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

31

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 32: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM 8.

RUU PEllERIKTAll

7. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) F-PDIP 1---------+---------------------1---------------------------1 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi F-PG sebagai berikut:

Pasal 41 ( 1) Cal on perseorangan dapat

mendaftarkan diri se bagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat pada daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilu sebelumnya, dengan ketentuan: a. provinsi dengan jumlah

penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);

b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling

(1) Calon perseorangan dapat Putusan MK telah mempermudah syarat mendaftarkan diri sebagai Calon dukungan bagi calon perseorangan dengan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur menjadikan DPT sebagai basis perhitungan jika memenuhi syarat dukungan 10% bukan lagi· · I h d d k JUm a pen u u secara dari jumlah penduduk yang

keseluruhan. mempunyai hak pilih dan termuat pada daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilu sebelumnya yang tersebar tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/ kota di Provinsi dimaksud.

(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan 10 % dari jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat pada daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilu sebelumnya dan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

Oleh karena itu, Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota jika dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa Pasangan Calon Perseorangan kehadirannya memang dikehendaki oleh masyarakat.

Sehingga, tetap diperlukan persyaratan dukungan minimal yang membuktikan Pasangan Calon Perseorangan terse but mendapat dukungan kuat dari publik.

Hal ini juga bertujuan untuk mencegah Pasangan Calon Perseorangan yang tidak serius untuk mencalonkan diri dan hanya coba-coba saja

sedikit 8,5% (delapan setengah 1---------1----------------------1-d_e_n~Lg~:a_n_t_u~i·u_an __ t_e_r_te_n_t_u_. ___________ ----j

c.

d.

persen); provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada

F-GERINDRA F-PD Ketetentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a

berubah menjadi: a. provinsi dengan jumlah penduduk yang

termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (duajuta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DPT pilkada sebelumnya;

b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai

Perlu dilakukan perubahan pengaturan sebagai berikut: 1. Syarat dukungan Calon Perseorangan

didasarkan kepada Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilu Terakhir.

2. Syarat minimal dukungan pasangan calon perseorangan dikurangi, disesuaikan dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

32

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 33: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

ROU PEMERIHTAB

daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan

e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.

(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat pada daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilu sebelumnya, dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah

penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada

dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) dari DPT pilkada sebelumnya;

c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7 ,5% (tujuh setengah persen) dari DPT pilkada sebelumnya;

d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) dari jumlah DPT pilkada sebelumnya;

e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud;

f. Dalam hal suatu daerah belum pernah melaksanakan pilkada, digunakan DPT pemilu sebelumnya; dan

g. Dalam hal suatu daerah belum pernah melaksanakan pemilu, maka digunakan 70% dari jumlah penduduk.

'

daftar pemilih tetap lebih dari ~------+--------------------+-----------------------! 250.000 (dua ratus lima puluh F-PAN

~------+--------------------+-----------------------!

ribu) sampai dengan 500.000 F-PKB (lima ratus ribu) jiwa harus F-PKS didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari

7. Ketentuan Pasal 41 ayat ( 1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41 ( 1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan

33

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 34: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. RUU PEllBRllfTAH DIM

9.

500.000 (lima ratus ribu) sampai diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil dengan 1.000.000 (satu juta) Gubernur, Calon Bupati dan Wakil jiwa harus didukung paling Bupati, dan Calon Walikota dan Wakil sedikit 7 ,5% (tujuh setengah Walikota jika memenuhi syarat persen); dukungan paling sedikit 15% (lima belas

d. kabupaten/kota dengan jumlah persen) jumlah penduduk yang penduduk yang termuat pada mempunyai hak pilih dan termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari daftar pemilih tetap di daerah 1.000.000 (satu juta) jiwa harus bersangkutan pada pemilu sebelumnya. didukung paling sedikit 6,5% (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada (enam setengah persen); dan ayat (1) dibuat dalam bentuk surat

e. jumlah dukungan sebagaimana dukungan yang disertai dengan fotokopi dimaksud pada huruf a, huruf b, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, huruf c, dan huruf d tersebar di kartu keluarga, paspor, dan/atau lebih dari 50% (lima puluh identitas lain sesuai dengan ketentuan persen) jumlah kecamatan di peraturan perundang-undangan. kabupaten/kota dimaksud. (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada

(3) Dukungan sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pada ayat ( 1) dan ayat (2) dibuat 1--------+---p._:a_s"-an'--'Lg.._1an-"--_c_a_lo_n_....__P1e_rs_e_o_r_a_n_._lg._1an_. ------+--------------------~ dalam bentuk surat dukungan yang F-PPP 1--------+---------------------+----------------------1 disertai dengan fotokopi Kartu Tanda F-NASDEM 1--------+---------------------+----------------------l Penduduk Elektronik, kartu keluarga, F-HANURA paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

SETUJU

Dengan Usulan Pemerintah Dengan catatan, Pasal 41: Untuk tetap dipertahankan dan tidak dirubah, karena Fraksi Partai HANURA berpandangan jikalau angka dukungan terhadap calon perseorangan dinaikan mele bihi angka 10% dapat dikatakan gagasan tersebut jauh dari demokratis dan mempersulit calon perseorangan. Dan serta mengakomodir Putusan MK No. 60/PUU-XIIl/2015.

8. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) diubah dan 1--__ F_-P_D_IP __ --1--------------------+----------------------1 ketentuan Pasal 45 ditambah 1 (satu) F-PG ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Menambah norma pada Ayat (2) huruf b, Mendukung program pemberantasan narkoba. angka 4 (1) bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk yang diverifikasi oleh BNN Provinsi dan / atau

34

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 35: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

RUU PEMER.DITAH

Pasal 45 Kabuoaten/Kota.

(l)Pendaftaran pasangan Calon Gubernur t--F_-_G_E=R~I~N~D_RA~--t-=~~~~~~--::::---~:-----,-~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---l dan Calon Wakil Gubernur, pasangan F-PD Ketentuan Pasal 45 angka 2 huruf b nomor 1. Instansi yang berwenang wajib menerbitkan

keputusan pemberhentian sebagai PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD, Anggota DPR, DPD, atau DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan pengunduran diri diajukan.

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, 1 menjadi: serta pasangan Calon Walikota dan hasil pemeriksaan kemampuan secara Calon Wakil Walikota disertai dengan jasmani dan rohani berdasarkan hasil penyampaian kelengkapan dokumen pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari persyaratan. tim dokter yang ditetapkan oleh KPU

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi: bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana a. surat pernyataan, yang dibuat dan dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;

ditandatangani oleh calon sendiri, Ketentuan Pasal 45 angka 2 huruf b nomor sebagai bukti pemenuhan syarat 2 calon sebagaimana dimaksud dalam ditambahkan frasa uji publik sebagaimana Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, disebutkan pada ketentuan angka 1 pasal 7 huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf g , sehingga perubahannya berbunyi: huruf s, huruf t, dan huruf u; tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan

b. surat keterangan: putusan pengadilan yang telah memperoleh 1. hasil pemeriksaan kemampuan kekuatan hukum tetap dari Pengadilan

secara rohani dan jasmani dari Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tim dokter yang ditetapkan oleh tempat tinggal calon atau bagi mantan KPU Provinsi atau KPU terpidana telah secara terbuka dan jujur Kabupaten/Kota, sebagai bukti mengemukakan kepada publik bahwa yang pemenuhan syarat calon bersangkutan mantan terpidana dari sebagaimana dimaksud dalam pemimpin redaksi media massa lokal atau Pasal 7 huruf f; nasional dengan disertai buktinya melalui

2. tidak pernah sebagai terpidana uji publik, sebagai bukti pemenuhan syarat berdasarkan putusan pengadilan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang telah memperoleh kekuatan huruf g; hukum tetap dari Pengadilan Ketentuan Pasal 45 angka 2 huruf b nomor Negeri yang wilayah hukumnya 1-6 dengan tambahan yaitu nomor 7, yang meliputi tempat tinggal calon atau berbunyi "bakal Calon Gubernur, Bupati, bagi mantan terpidana telah dan Walikota dari mantan narapidana secara terbuka dan jujur sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 45 mengemukakan kepada publik ayat 2 huruf b nomor 2 harus melalui uji bahwa yang bersangkutan mantan publik oleh KPU. terpidana dari pemim pin redaksi media massa lokal atau nasional

2. Apabila sampai dengan 60 (enam puluh) hari sejak permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada angka 2 instansi yang berwenang tidak menerbitkan keputusan pemberhentian, pencalonan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat. 3. Dalam hal calon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2, partai politik atau gabungan parati politik dan calon perseorangan tidak dapat mengajukan calon pengganti. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf d :Perlu diatur lebih tegas definisi utang yang merugikan keuangan negara. Ketentuan Pasal 45 angka 2 huruf b nomor 1 harus konsiten menggunakan frasa "berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh" sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf f. -Konkordan-Pada bagian penjelasan pasal tidak disebutkan pengertian yang dimaksud dengan kesehatan menyeluruh. Untuk mempertegas dan memperjelas persyaratan kesehatan calon, maka ketentuan Pasal 45 angka 2 huruf b nomor 1 sebagaimana rujukannya pada angka 1 pasal 7 huruf f, perlu diberi penjelasan pada bagian penjelasan pasal yang memuat pengertian pemerikasaan kesehatan menyeluruh meliputi dan tidak terbatas pada pemerikasaan fisik dan narkotika serta obat terlarang lainnya. Ketentuan Pasal 45 angka 2 huruf b nomor 2 sebagaimana disebutkan pada ketentuan angka 1

35

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 36: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

RUU PBlllBRIHTAll

dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;

3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;

4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;

5. tidak sedang memiliki tanggungan

pasal 7 huruf g sepanjang frasa, bagi terpidana untuk menginformasikan kepada publik sebagai mantan terpidana tidak cukup dilkakukan dengan penyampaian terbuka namun harus dilakukan melalui uji publik untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan di masa lalu tidak akan memberikan dampak buruk bagi tata kelola kepemerintahan yang baik dan dampaknya bagi kesejahteraan rakyat, terutama pelaku tindak pidana mumi seperti pembunuhan, narkotika dan terorisme. Uji publik merupakan pengejawantahan dari asas kejujuran atau keterbukaan publk mengenai latar belakang jati diri calon sebagai mantan terpidana. Norma baru perlu ditambahkan pada ketentuan Pasal 45 angka 2 huruf b nomor 1-6 dengan tambahan yaitu nomor 7, dalam rangka memberikan keyakinan kepada publik bahwa calon berlatar mantan narapidana tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana.

utang secara perseorangan 1--~~~~~~-+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k;

6. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l;

c. surat tanda terima laporan kekayaan

F-PAN Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2:

2. tidak pernah ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mem peroleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;

Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 4: 4. Dihapus

Menyesuaikan dengan Pasal 7 huruf g

Selain itu, syarat surat keterangan dari pimpinan redaksi media massa dapat memperpanjang dan memperumit persyaratan pencalonan.

Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 4 dihapus:

Syarat Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang harus dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian tentu menjadi yang tidak relevan.

Sebab, kepolisian tidak dapat mengukur perbuatan sesorang itu dianggap tercela atau tidak. Kepolisian hanya dapat menentukan

36

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 37: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

RUU PEMBRIBTAH

calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat cal on sebagaimana dimaksud dalam Pasal

bahwa seseorang pernah dipenjara atau tidak dipenjara. Terlebih.

7 huruf j; Selain itu, logika yang harus dibangun ten tu d. fotokopi: adalah kesadaran bahwa semua orang pada

1. ijazah yang telah dilegalisir oleh l---------1-------------------~d:::a:::s~a:::rn~y.::a:....:a::::d::::a=l=a=h:....:o::..:r:.::a=n3tgLb=ai=·k::....i:(Hc.::.a=-=n,,_itlt..:... _____ ----1 pihak yang berwenang, sebagai l---~F~-~P~K~B~---l--------------------+-----------------------i bukti pemenuhan syarat calon 1---~F~-~P~K~S~---l---------=-~--=--------+-:::----;----;-----:--;~---;---;---:-::--;-::--:-::--=---~====~=-=-1 sebagaimana dimaksud dalam F-PPP Pasal 45 Penambahan m1 kelengkapan persyaratan Pasal 7 huruf c; (1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur sebagai konsekuensi adanya penambahan syarat

2. kartu nomor pokok wajib pajak dan Calon Wakil Gubernur, pasangan telah memiliki pengalaman di bidang atas nama calon, tanda terima Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, pemerintahan atau organisasi kemasyarakatan penyampaian surat serta pasangan Calon Walikota dan sebagaiamana dimaksud pada Pasal 7 uruf v pemberitahuan tahunan pajak Calon Wakil Walikota disertai dengan penghasilan wajib pajak orang penyampaian kelengkapan dokumen pribadi atas nama calon, untuk persyaratan. masa 5 (lima) tahun terakhir, dan (2) Dokumen persyaratan sebagaimana tanda bukti tidak mempunyai dimaksud pada ayat (1) meliputi: tunggakan pajak dari kantor a. surat pernyataan, yang dibuat dan pelayanan pajak tempat calon ditandatangani oleh calon sendiri, yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam calon sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, pada dalam 7 huruf m; huruf n, huruf o, huruf p, huruf q,

3. kartu tanda penduduk elektronik huruf s, huruf t, dan huruf u; dengan nomor induk b. surat keterangan: kependudukan; 1. hasil pemeriksaan kemampuan

e. daftar riwayat hidup calon yang secara rohani dan jasmani dari tim dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang ditetapkan oleh KPU calon perseorangan dan bagi calon Provinsi atau KPU yang diusulkan dari Partai Politik Kabupaten/Kota, sebagai bukti a tau gabungan Partai Politik pemenuhan syarat calon ditandatangani oleh calon, pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Partai Politik atau pimpinan Pasal 7 huruf f; gabungan Partai Politik; 2. tidak pernah sebagai terpidana

f. pas foto terbaru Calon Gubernur berdasarkan putusan pengadilan dan Calon Wakil Gubernur, Calon yang telah memoeroleh kekuatan

37

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 38: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon W alikota dan Calon W akil W alikota;

g. naskah visi dan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubemur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon W alikota dan Calon W akil W alikota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

USt.JLA.l'J.PERUBAHAR

hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemim pin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;

3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufh;

4. tidak pemah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;

5. tidak sedang memiliki tanggungan u tang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan N egeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam

38

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 39: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM .·

Pasal 7 huruf k; 6. tidak dinyatakan pailit dari

Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 1;

c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufj;

d. fotokopi: 1. ijazah yang telah dilegalisir oleh

pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;

2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangku tan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada dalam 7 huruf m;

3. kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan;

e. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang

39

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 40: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. ROV PBllBRlll"rAH FRAIQH USULAW PBRUB&BAN ..,._GAB DIM '

diusulkan dari Partai Politik a tau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik a tau pimpinan gabungan Partai Politik;

f. pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon W alikota dan Calon W akil W alikota;

g. naskah visi dan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.

h. Surat pernyataan tel ah memiliki pengalaman di bidang pemerintahan atau organisasi kemasyarakatan yang terkait tugas-tugas pemerintahan.

(3) Ketentuan lebih Ian jut mengenai tata car a pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

F-NASDEM F-HANURA SETUJU

Dengan Usulan Pemerintah USULAN TAMBAHAN DIM F-PDIP

F-PG F-GERINDRA

F-PD F-PAN F-PKB F-PKS F-PPP

F-NASDEM Menambah pengaturan mengenai: I

Pasal 45A ( 1) Pengajuan pengunduran diri dari PNS,

TNI, Polri, BUMN, BUMD, Aninmta DPR,

40

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 41: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. RUU PBllBlURT.All PRAKSI V8ULAR PERQ.UIAB.·. ~~ DIM . • ·•. ..

DPD, a tau DPRD menghilangkan hak dan melepaskan kewajiban yang bersangkutan sebagai PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD, Anggota DPR, DPD, atau DPRD sejak ditetapkan sebagai cal on peserta pemilihan.

(2) Instansi yang berwenang wajib menerbitkan keputusan pemberhentian sebagai PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD, Anggota DPR, DPD, atau DPRD paling lam bat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan pengunduran diri diajukan.

(3) Apabila sampai dengan 60 (enam puluh) hari sejak permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pad a angka 2 instansi yang berwenang tidak menerbitkan keputusan pemberhentian, pencalonan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(4) Dalam hal cal on dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2, partai politik atau gabungan parati politik dan calon perseorangan tidak dapat mengajukan calon pene:e:anti.

F-HANURA USULAN TAMBAHAN DIM F-PDIP

F-PG F-GERINDRA

F-PD F-PAN F-PKB F-PKS F-PPP

F-NASDEM Perlu di tam bah pengaturan kewajiban penyelenggara pemilihan untuk mempu blikasikan seluruh dokumen pendaftaran pasangan cal on dan syarat calon, termasuk ijazah dan daftar riwayat

41

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 42: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. R.Ull~AH ntAKSI USULAN PBRUBAJLUJ ~--DIM ., /

c

hid up.

F-HANURA USULAN TAMBAHAN DIM F-PDIP

F-PG F-GERINDRA

F-PD F-PAN F-PKB F-PKS F-PPP

F-NASDEM Pasal ...... (1) Partai Politik yang ingin mengajukan

calon Gubernur, Bupati dan Walikota dan/ atau wakil Gubernur, Bupati dan Walikota wajib melaksanakan pemilihan pendahuluan secara internal yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan.

(2) Tahapan pemilihan pendahuluan yang dilaksankan oleh Pengurus Partai Politik meliputi tahapan sebagai berikut: a. Membuka kesempatan bagi seluruh

kader partai untuk mengikuti konvensi pemilihan calon calon Gubernur, Bu pa ti dan Walikota dan/atau wakil Gubernur, Bupati dan W alikota.

b. Melakukan Seleksi Admnistrasi yang dilaksanakan oleh pengurus Partai politik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Ko ta, dengan mengacu pad a ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini.

c. Melakukan test kemampuan, dan menguji integritas cal on cal on Gubernur, Bupati dan Walikota dan/atau wakil Gubernur, Bu pa ti

42

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 43: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. RUU PEMBIURTAH .FPKSI USULA.N PERtJBAUll Klfl'DWfG.o DIM

dan W alikota yang akan diusulkan oleh Partai Politik.

d. Pemaparan visi - misi dan program kerja calon Gubernur, Bupati dan Walikota dan/atau wakil Gubernur, Bupati dan Walikota.

F-HANURA USULAN TAMBAHAN DIM F-PDIP

F-PG F-GERINDRA

F-PD F-PAN F-PKB F-PKS F-PPP

F-NASDEM Pasal ..... Partai Politik yang mengajukan cal on Gubernur, Bupati dan Walikota serta Wakil Gubernur, Buprti dan Walikota adalah Partai Politik yang yang mempunyai kursi di DPRD.

F-HANURA USULAN TAMBAHAN DIM F-PDIP

F-PG F-GERINDRA

F-PD F-PAN F-PKB F-PKS F-PPP

F-NASDEM Perlu pengaturan ten tang perpanjangan masa pendaftaran apabila sampai dengan batas akhir masa pendaftaran tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar atau hanya ada satu Pasangan Calon.

F-HANURA USULAN TAMBAHAN DIM F-PDIP

F-PG

43

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 44: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

l'RAKSI

F-GERINDRA F-PD

F-PAN F-PKB F-PKS Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54 ( 1) Dalam hal pasangan calon berhalangan

tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang calon dari pasangan calon berhalangan tetap dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak calon berhalangan tetap menjadi pasangan calon.

(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi calon pengganti dan pemenuhan syarat pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengusulan.

(3) Dalam hal calon menjadi pasangan calon pengganti berdasarkan hasil penelitian administrasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 1 (satu) hari KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota menetapkannya sebagai pasangan calon.

(4) Dalam hal terdapat calon dari pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali

Perlunya dirubah ketentuan Pasal 54, karena ketentuan ini sangat naif dan mustahil secara empirik. Fakta permasalahan pasangan calon berhalangan tetap selama sejarah penyelenggaraan pemilu belum pernah terjadi. Fakta yang sering terjadi berhalangan tetap adalah calon dari pasangan calon bukan pasangan calon. Beberapa praktek atas ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 54 bahwa pasangan calon dimaknai sebagai dua orang calon yang berada dalam sepasang calon (kolektif), tidak dimaknai sebagai perorangan. Ketentuan ini perlu penegasan bahwa calon yang berhalangan tetap bukan pasangan calon karena memicu polemik dan prakteknya menciderai hak konstitusional warga negara yang tidak berhalangan tetap namun calon yang berpasangan tetap dengan yang bersangkutan berhalangan tetap. Contoh kasus Pilkada Tahun 2015 di Lampung.

44

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 45: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. ROV PBllBRJRTAH nwmi USULAK PSR1JBADlf ~ DIM

penganjuan kembali pasangan cal on dukungan partai politik atau gabungan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(5) Dalam hal cal on dari pasangan cal on berhalangan tetap pada saat dimulainya Kam pan ye sampai hari pemungutan suara dan terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan pa sang an cal on yang berhalangan tetap tidak dapat diganti.

(6) Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan cal on kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (em pat belas) hari.

F-PPP F-NASDEM F-HANURA

USULAN TAMBAHAN DIM F-PDIP F-PG

F-GERINDRA F-PD

F-PAN F-PKB F-PKS F-PPP

F-NASDEM Pasal 64 (1) Pasangan cal on wajib menyampaikan

visi dan misi, serta program kerja yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi a tau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/ Kota secara lisan maupun tertulis kepada masvarakat.

45

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 46: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. RW PBIDRDITAB PRAKSI USULARPElllJBfaBUI ~ DIM ·'.·

(2) Pasangan Cal on berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyampaian materi Kam pan ye dilakukan dengan car a yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

F-HANURA 10. 9. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 F-PDIP

disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal F-PG 54A sehingga berbunyi sebagai berikut: F-GERINDRA

F-PD Pasal 54A F-PAN

(1) Pemilihan 1 (satu) pasangan cal on F-PKB dilaksanakan dalam hal memenuhi F-PKS kondisi: F-PPP a. setelah dilakukan penundaan dan F-NASDEM

sampai dengan berakhimya masa F-HANURA SETUJU perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan cal on Dengan Usulan Pemerintah yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan cal on terse but dinyatakan memenuhi syarat;

b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan cal on yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan cal on yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhimya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan has ii penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanva terdapat 1

46

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 47: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

RUU PEllERJRTAH

(satu) pasangan calon; c. sejak penetapan pasangan calon

sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti a tau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;

d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau

e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan 1 (satu) pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU.

USULAN TAMBAHAN DIM F-PDIP F-PG Merubah Pasal 59 mengenai Penyusunan Memastikan jumlah DPT sejak awal.

Daftar Pemilih, yaitu; Tidak perlu ada lagi penyusunan Daftar Pemilih Tambahan dan Menghindari penyimpangan dalam penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Khusus. Cukup DPT. sekali saia melakukan penvusunan Daftar

47

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 48: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. RUUPl9IBRIRT4B PRAK8I USULA.R PBRUBARAll· QTBRAlfQAN DIM .. ·.·

Pemilih Tetap. F-GERINDRA

F-PD F-PAN F-PKB F-PKS F-PPP

F-NASDEM F-HANURA

USULAN TAMBAHAN DIM F-PDIP F-PG Merubah Pasal 65 ten tang Metode Pasangan cal on a tau partai politik dan a tau

Kampanye, yaitu; gabungan partai politik pengusung Pasangan (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui: Cal on dapat memiliki kesempatan untuk

a. pertemuan terbatas; memaksimalkan sosialisasi terhadap b. pertemuan tatap muka dan dialog; pencalonannya a tau Pasangan Cal on yang c. de bat publik/debat terbuka an tar diusung agar masyarakat dapat memiliki

pasangan calon; preferensi yang cukup dalam menentukan d. penyebaran bahan Kampanye kepada pilihan.

um um; e. pemasangan alat peraga; f. iklan media massa cetak dan media

massa elektronik; dan/ atau g. kegiatan lain yang tidak melanggar

larangan Kam pan ye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf, d, huruf e dan huruf g didanai oleh pasangan calon atau partai politik dan atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode Kam pan ye diatur dengan Peraturan KPU.

F-GERINDRA F-PD

F-PAN F-PKB F-PKS

48

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 49: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. RUU PIDIBRDITAll . nwau VSQLAN.PERUBAllQ KETERA.N'GAN DIM

F-PPP F-NASDEM F-HANURA

USULAN TAMBAHAN DIM F-PDIP F-PG

F-GERINDRA F-PD

F-PAN F-PKB F-PKS F-PPP Ketentuan Pasal 56 diubah dengan Perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan

menambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 2a, partisipasi pemilih, maka anggota TNI dan Polri sehingga berbunyi sebagai berikut: yang memiliki KTP di daerah yang

Pasal 56 menyelenggarakan Pilkada dapat menggunakan (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari hak pilih. Isu ini memang dapat mengundang

pemungutan suara sudah berumur 17 pedebatan namun dapat menjadi pemicu (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah diskursus ten tang hak pilih TNI dan Polri. kawin mempunyai hak pilih. Sebagai rujukan di beberapa Pilkades, anggota

(2) Warga Negara Indnesia sebagaiamana TNI dan Polri punya hak pilih. dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.

(2a) Se lain warga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat { 1), anggota TNI dan Polri mempunyai hak pilih.

(3) Jika pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih salah sau tern pat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/ atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/lurah.

F-NASDEM F-HANURA

11. 10. Ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat (3), F-PDIP dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 71 F-PG berbunyi sebagai berikut: F-GERINDRA

F-PD Pasal 71 F-PAN Pasal 71 avat (2): Penggantian pejabat menjelang pelaksanaan

49

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 50: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. RUU PBllERIHTAB FUKSI IJSULB~ ~--DIM c

(1) Pejabat negara, pejabat aparatur sipil (2) Gubernur atau Wakil Gubernur dilarang pilkada, memang fenomena yang sering terjadi di negara, dan Kepala Desa atau sebutan melakukan penggantian pejabat 6 berbagai daerah. Baik dilakukan oleh Gubernur lain/Lurah dilarang membuat (enam) bulan sebelum tanggal maupun Bupati dan walikota. Untuk itu perlu keputusan dan/atau tindakan yang penetapan pasangan cal on sampai keterlibatan pemerintah untuk memastikan menguntungkan atau merugikan salah dengan akhir masa jabatan kecuali bahwa penggantian yang dilakukan oleh kepala satu calon selama masa Kampanye. mendapatkan persetujuan tertulis dari daerah terse but atas sepengetahuan pejabat

(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati Menteri. pemerintah di atasnya. atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan Penambahan ayat (2a) Alasan penambahan ayat (2a): penggantian pejabat 6 (enam) bulan Penambahan pasal ini untuk menyelaraskan sebelum tanggal penetapan pasangan (2a) Bupati atau wakil Bupati dan Walikota dengan penggantian pasal 71 ayat (2). calon sampai dengan akhir masa a tau Wakil Walikota dilarang jabatan kecuali mendapat persetujuan melakukan penggantian pejabat 6 Sebagai bentuk keterlibatan pemerintah dalam tertulis dari Menteri. (enam) bulan sebelum tanggal rangka melakukan penggantian, maka FPAN

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati pen eta pan pa sang an cal on sampai mengusulkan agar, apabila penggantian pejabat atau Wakil Bupati, dan Walikota atau dengan akhir masa jabatan kecuali tersebut dilakukan oleh Gubernur, maka harus Wakil Walikota dilarang menggunakan mendapatkan persetujuan tertulis dari atas

. . tertulis dari Menteri . Sedangkan iz1n

program dan kegiatan Pemerintahan Gubernur. penggantian yang dilakukan oleh Bupati atau Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 Walikota harus seizin tertulis Gubernur. (enam) bulan sebelum tanggal F-PKB penetapan pasangan cal on sampai F-PKS dengan penetapan pasangan cal on F-PPP terpilih. F-NASDEM

(4) Dalam hal Gubernur a tau Wakil F-HANURA SETUJU Gubernur, Bupati a tau Wakil Bu pa ti, Dengan Usulan Pemerintah dan Walikota a tau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai cal on oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

12. 11. Ketentuan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) F-PDIP ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal F-PG 73 berbunyi sebagai berikut: F-GERINDRA

F-PD Pasal 73 Ketentuan Pasal 73 ayat (2) dan 3 Perlu diatur Pasal 73 (1) Setiap orang dilarang menjanjikan sanksi administrasi dan pidana atas pelanggaran

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang dan/atau memberikan uang a tau politik uang. Penerapan sanksi administrasi menjanjikan dan/atau memberikan materi lainnya untuk mempengaruhi dilakukan oleh KPU Provinsi a tau uang atau materi lainnya untuk Pemilih. Ka bu paten I Ko ta setelah melalui pemeriksaan

so

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 51: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

mempengaruhi Pemilih. (2) Calon yang terbukti melakukan

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2a) Dalam hal Calon yang ditetapkan se bagai pasangan calon terpilih terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon terpilih oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.

· ..

(2) Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota merekomendasikan sebagai pelanggaran administrasi.

(3) Calon yang terbukti menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya atau turut serta menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota merekomendasikan sebagai pelanggaran administrasi.

(4) Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang­undangan ini.

(5) Calon yang terbukti menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya atau turut serta menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini.

(6) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menggugurkan sanksi pidana.

oleh Bawaslu Provinsi a tau Pan was Kabupaten/Kota. = Sedangkan penerapan sanksi pidana dilakukan setelah melalui proses penegakan hukum oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Sanksi administrasi dapat diterapkan tanpa menunggu adanya putusan pidana.

lnstitusi Gakkumlu diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan; 2. Proses peradilan cepat/ seketika; 3. Putusan pengadilan tingkat I menjadi dasar pemberlakuan sanksi administratif oleh KPU Provinsi, Kabupaten/Kota) 4. Sanksi pidana mengacu kepada KUHP; 5. Tata beracara setelah pengadilan tingkat I mengikuti KUHAP; 6. KPU menyediakan anggaran untuk proses peradilan cepat/ seketika)

Ketentuan ini hanya menjangkau calon dan tim kampanye, namun pada prakteknya justru sering dilakukan oleh setiap orang diluar calon dan/atau tim kampanye

Ketentuan Pasal 73 tentang "money politics" harus diproses dengan menggunakan KUHAP atau UU KPK

Usulan norma baru pada ketetntuan Pasal 73 ditambahkan ayat (4) yang materi muatannya terkait dengan pembatasan iklan dan dana kampanye

Yang terkait dengan upaya mempengaruhi pemilih diselesaikan melalui peradilan pemilu

Pertanyaan kalrifikasi terkait dengan permasalahan proses putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

51

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 52: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. Rtn1 PlRIDJRdl'fAlf, . ·. .. PRBBI l18'cJL.AB PER~ ~ · .. .

.

DIM '"'.'"';., •.

(banding dan kasasi) memerlukan jangka waktu yang lama. Di sisi lain proses untuk mengetahui adanya larangan untuk memberikan janji, uang, a tau materi lainnya dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) memiliki jangka waktu yang terbatas.

Tepat apabila "politik uang " dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimanan definisi money politics menurut Yusrilhhza Mahendra adalah "mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi". Menurut Kamus Besar Bahasa

F-PAN F-PKB F-PKS F-PPP

F-NASDEM Perlu diatur sanksi administrasi dan pidana atas pelanggaran politik uang.DPenerapan sanksi administrasi dilakukan oleh KPU Provinsi a tau Kabupaten/Kota setelah melalui pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi a tau Panwas Kabupaten/Kota. Sedangkan penerapan sanksi pidana dilakukan setelah melalui proses penegakan hukum oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Sanksi administrasi dapat diterapkan tanpa menunggu adanya putusan pidana.

F-HANURA SETUJU

Dengan Usulan Pemerintah USULAN TAMBAHAN DIM F-PDIP

F-PG F-GERINDRA

F-PD F-PAN F-PKB F-PKS F-PPP

52

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 53: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

USULAN TAMBAHAN DIM

F-NASDEM

F-HANURA F-PDIP F-PG

Pasal 74 (1) Dana Kampanye pasangan calon yang

diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari: a. Sumbangan Pasangan Calon; b. Sumbangan Partai Politik dan/atau

gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon; dan/atauC

c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan, kelompok dan/ atau badan hukum swasta.

(2) Dana Kampanye pasangan calon perseorangan dapat diperoleh dari: D a. Sumbangan Pasangan Calon;

dan/atauD b. sumbangan pihak lain yang tidak

mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan, sumbangan partai politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.

Menambah norma pada Pasal 74 Ayat (1) mengenai Dana Kampanye, yaitu;

(1) Dana Kampanye Calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:

a. Sum.bangan Pasangan Calon; b. Sumbangan Partai Politik dan / atau

gabungan Partai Politik yang mengusulkan Calan; dan / atau

c. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan / atau badan

~ ... ·c.;

Pasangan Calon harus ikut bertanggungjawab dalam pendanaan kampanye.

Hal ini juga menghilangkan kesan bahwa sumbangan pasangan calon kepada dana kampanye dianggap sebagai "mahar politik" yang bermakna negatif, padahal sumbangan pasangan calon tersebut memang dibutuhkan untuk menggerakkan mesin partai politik dalam proses pencalonan tersebut.

Dengan adanya sumbangan pasangan calon untuk dana kampanye tersebut membuat proses

53

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 54: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. RUU PEllBRBftAH FR¥SI USULAHPERUIWIY IOft'BRAlJQd DIM '

hukum swasta. pencalonan yang dilakukan oleh partai politik dan a tau gabungan partai politik menjadi transoaran.

F-GERINDRA F-PD

F-PAN F-PKB F-PKS F-PPP

F-NASDEM F-HANURA

13. 12. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal F-PDIP 85 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat F-PG (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 85 F-GERINDRA berbunyi sebagai berikut: F-PD Norma baru pada ketentuan Pasal 85 ayat 1 Penambahan norma baru dengan huruf "c" untuk

' yaitu huruf "c" sehingga menjadi c. menjaga konsistensi rumusan pada pasal 85 ayat

Pasal 85 memberi suara dengan memilih setuju atau 2B yang mencantumkan frasa "setuju atau tidak (1) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat tidak setuju pada surat suara. setuju"

dilakukan dengan cara: a. memberi tanda satu kali pada surat F-PAN

suara; atau F-PKB b. memberi suara melalui peralatan F-PKS

Pemilihan suara secara elektronik. F-PPP (2) Pemberian tanda satu kali sebagaimana F-NASDEM

dimaksud pad a ayat (1) huruf a F-HANURA SETUJU dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam Dengan Usulan Pemerintah penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan.

(2a)Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.

(2b)Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan

54

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 55: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. RUU PBMERilftAH ,4'RAHSI USULAN PERIJBAllAX a'l'BRUGAN DIM '

berdasarkan hasil penelitian pasangan cal on terse but dinyatakan memenuhi syarat, pemberian suara untuk Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa setuju atau tidak setuju.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata car a pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan KPU.

14. 13. Ketentuan Pasal 107 di tarn bah 1 F-PDIP (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga F PG Pasal 107 berbunyi sebagai berikut: F-GERINDRA

F-PD Ketentuan Pasal 107 ayat (3) selanjutnya Untuk memenuhi asas Qualified Majority Voting, Pasal 107 berbunyi: maka angka 50 O/o (lima puluh persen) perlu

(1) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil ditambahkan frasa "plus satu", sekaligus Bupati serta pasangan Calon Walikota Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) merepresentasi kualitas dan makna demokrasi. dan Cal on Wakil Walikota yang pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil memperoleh suara terbanyak Bupati serta pasangan Calon Walikota dan ditetapkan sebagai pasangan Cal on Cal on Wakil Walikota peserta Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih memperoleh suara 50% (lima puluh persen) serta pasangan Cal on Walikota dan "plus satu" atau lebih dari jumlah suara Calon Wakil Walikota terpilih. sah ditetapkan sebagai pasangan Cal on

(2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan Bupati dan Cal on Wakil Bu pa ti terpilih suara yang sama untuk Pemilihan serta pasangan Calon W alikota dan Calon Bupati dan Wakil Bu pa ti serta Wakil Walikota teroilih. Pemilihan W alikota dan W akil W alikota, F-PAN (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Peroleh jumlah suara yang diusulkan sebesar pasangan cal on yang memperoleh pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil 50% dinaikkan menjadi 70%, agar calon dukungan Pemilih yang lebih merata Bupati serta pasangan Calon Walikota pemimpin tersebut memiliki legitimasi kuat di penyebarannya di seluruh kecamatan di dan Cal on Wakil Walikota peserta mata rakyat. kabupaten/kota terse but ditetapkan Pemilihan memperoleh suara 70% sebagai pa sang an Cal on Bupati dan (Tujuh puluh persen) atau lebih dari Selain itu, juga mencegah terjadinya kecurangan Cal on Wakil Bupati serta pa sang an jumlah suara sah ditetapkan sebagai manipulasi suara. Cal on Walikota dan Cal on Wakil pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Walikota terpilih. Bupati terpilih serta pasangan Cal on

(3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Walikota dan Cal on Wakil Walikota pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil terpilih. Bupati serta pasangan Calon Walikota F-PKB dan Cal on Wakil Walikota peserta F-PKS Pemilihan memperoleh suara 50% (lima F-PPP Mohan penjelasan untuk avat (3) dalam hal

55

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 56: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. RUU PBllERDft'AB FRAKBI USULAB PERIJllAllAll DTBIWIGAll DIM

puluh persen) atau lebih dari jumlah hanya satu pasang calon namun perolehanya suara sah ditetapkan sebagai pasangan kurang dari 50% bagaimana konsekuensinya? Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Apakah perlu putaran kedua? terpilih serta pasangan Calon W alikota F-NASDEM dan Calon Wakil Walikota terpilih. F-HANURA SETUJU

Dengan Usulan Pemerintah 15. 14. Ketentuan Pasal 109 di tam bah 1 F-PDIP

(satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga F-PG Pasal 109 berbunyi sebagai berikut: F-GERINDRA

F-PD Pasal 109 F-PAN

( 1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon F-PKB Wakil Gubernur yang memperoleh F-PKS suara terbanyak ditetapkan sebagai F-PPP Mo hon penjelasan untuk ayat (3) dalam hal pasangan Calon Gubernur dan Calon hanya satu pasang calon namun perolehannya Wakil Gubernur terpilih. kurang dari 50% bagaimana konsekuensinya?

(2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan Apakah perlu putaran kedua? suara yang sama untuk Pemilihan F-NASDEM Usulan Perubahan: Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan cal on yang memperoleh (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) dukungan Pemilih yang lebih merata pasangan Cal on Gubernur dan Cal on penyebarannya di seluruh Wakil Gubernur peserta Pemilihan kabupaten/kota di provinsi terse but memperoleh suara lebih ban yak ditetapkan sebagai pasangan Cal on daripada kotak kosong dari jumlah Gubernur dan Calon Wakil Gubernur suara sah ditetapkan sebagai pasangan terpilih. Cal on Gubernur dan Cal on Wakil

(3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Gubernur teroilih. pasangan Calon Gubernur dan Calon F-HANURA SE TU JU Wakil Gubernur peserta Pemilihan Dengan Usulan Pemerintah memperoleh suara 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur teroilih.

16. 15. Di antara Pasal 133 dan Pasal 134 F-PDIP disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal F-PG 133A sehingga berbunyi sebagai F-GERINDRA berikut: F-PD Substansi yang berupa sanksi administratif Sesuai dengan asal kata "demokrasi" yang berarti

atau sanksi keoerdataan rakyat berkuasa atau aovemment by the people,

56

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 57: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. RlJU PBldt8JrrAH . PJ.UDX lJSULAR PER~ DTBIMIIG.MI DIM :·>: .··

Pasal 133A atas pelanggaran norma terse but maka per an pemerintahan daerah dalam Pemerintahan Daerah wajib dirumuskan menjadi satu bagian meningkatkan partisipasi pemilih menjadi mengembangkan kehidupan demokrasi (pasal) dengan norm a yang memberikan pen ting. Namun demikian frasa "wajib" berupa meningkatkan partisipasi sanksi administratif atau mengandung makna sanksionistik. masyarakat dalam menggunakan hak pilih. sanksi keperdataan. Berdasarkan ma kn a tersebut pertanyaan klarifikasinya

adalah: sanksi apa yang dikenakan kepada pemerintah Apabila tidak ada rumusan tersendiri pada daerah apabila kewajiban pada pasal 133 A tidak dapat ketentuan pidana a tau pasal yang dilaksanakan. menjelaskan sanksi , maka kata wajib perlu dihilangkan dan diganti dengan frasa "bertanggung jawab", sehingga ketentuan Pasal 133A menjadi:

Pemerintahan Daerah bertanggungjawab mengembangkan kehidupan demokrasi berupa meningkatkan partisipasi masvarakat dalam menP-P-11nakan hak nilih.

F-PAN F-PKB F-PKS F-PPP

F-NASDEM F-HANURA SETUJU

Dengan Usulan Pemerintah 17. 16. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga F-PDIP

berbunyi sebagai berikut: F-PG F-GERINDRA

Pasal 153 F-PD Pasal 153 Bahwa rumusan Pasal 153 tidak memberikan Sengketa tata usaha negara Pemilihan Sengketa tata usaha negara adalah kepastian hukum mengenai keputusan KPU merupakan sengketa yang timbul dalam sengketa yang timbul antara Pasangan Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang bidang tata usaha negara Pemilihan antara Cal on Gubernur dan Wakil Gubernur, dapat dijadikan obyek sengketa Cal on Gubernur dan Cal on Wakil Cal on Bupati dan Wakil Bu pa ti, serta Berdasarkan pengalaman Penyelenggaraan Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Pasangan Cal on Walikota dan Wakil Pilkada 2015 ban yak peserta Pilkada yang Bu pa ti, serta Cal on W alikota dan Cal on Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau menjadikan Keputusan KPU lainnya sebagai Wakil Walikota dengan KPU Provinsi KPU Kabupaten/ Kota sebagai akibat obyek sengketa dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Selain itu, perlu diatur secara tegas ten tang akibat dikeluarkannya Keputusan KPU dan/atau KPU Kabupaten/Kota terkait pasangan calon yang berhak untuk mengajukan Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. keikutsertaan sebae:ai neserta Pemilihan sene:keta tersebut

57

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 58: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. RW PBJIBRIRTAR l'RAKSI. USULAR PBRUBAllAN ·~GAN DIM

F-PAN F-PKB F-PKS F-PPP

F-NASDEM F-HANURA Sengketa tata usaha negara Pemilihan SETUJU

merupakan sengketa yang timbul dalam Dengan Usulan Pemerintah, bidang tata usaha negara Pemilihan bagi dengan Penambahan Kalimat, pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan dengan catatan: sebagai contoh terdapat Calon Wakil Bupati, serta Calon beberapa pasangan calon yang telah ditolak Walikota dan Calon Wakil Walikota pendaftarannya tetapi mengajukan sengketa TUN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Pemilihan, yang seharusnya hanya Syarat setelah diterima pendaftarannya diperuntukkan bagi Pasangan Calon yang dan dilakukan verifikasi, di KPU dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) setelah Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota diterima pendaftarannya dan dilakukan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan verifikasi. Hal ini menunjukkan belum adanya KPU Provinsi dan/atau KPU kesamaan persepsi dari pihak-pihak yang terkait Kabupaten/ Kota dengan pelaksanaan Pilkada baik penyelenggara

mauoun oeserta oemilihan. 18. 17.Ketentuan Pasal 157 ayat (8) diubah F-PDIP

sehingga Pasal 157 berbunyi sebagai F-PG berikut: F-GERINDRA

F-PD Ketentuan Pasal 157 ayat (1) selanjutnya Setelah kata "badan peradilan khusus" ditambah Pasal 157 berbunyi: frasa "diatur dengan peraturan

(1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan perundang-undangan". diperiksa dan diadili oleh bad an Perkara perselisihan hasil Pemilihan peradilan khusus. diperiksa dan diadilioleh badan peradilan Pembentukan bad an peradilan khusus harus

(2) Badan peradilan khusus sebagaimana khusus, yang diatur dengan peraturan berdasarkan perintah Undang-Undang. dimaksud pad a ayat (1) dibentuk perundang-undangan sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional. F-PAN

(3) Perkara perselisihan penetapan F-PKB perolehan suara hasil Pemilihan F-PKS (1) diperiksa dan diadili oleh Mahkamah ihapus, digantikan dengan ayat (3): Konstitusi sampai dibentuknya badan Perkara perselisihan penetapan peradilan khusus. perolehan suara hasil Pemilihan

58

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 59: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

RUU PBMERIRTAH

(4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU (2)

diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Kabupaten/Kota kepada Mahkamah adan peradilan khusus sebagaimana Konstitusi. dimaksud pada ayat ( 1) dibentuk

(5) Peserta Pemilihan mengajukan sebelum pelaksanaan Pemilihan permohonan kepada Mahkamah serentak nasional.

Konstitusi sebagaimana dimaksud 1----------1--=D-=s:..::t.:..: .. ..:..:":.:..' -----------------+-----------------------_, pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga 1----=F_-.::..P.::..P.::..P __ +-------------------+-----------------------1 kali dua puluh empat) jam sejak 1---=F_-.::..N:.:..A:...:S:...:D:...:E=M=---+-------------------+----------------------1 diumumkan penetapan perolehan F-HANURA SETUJU suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat bukti dan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.

(7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

(8) Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

(9) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.

(10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan Usulan Pemerintah

dengan catatan Pasal 157 Ayat 8 Bahwa Fraksi Partai HANURA setuju agar pasal 157 ayat (8) dapat direvisi agar dengan demikian dapat memberi kewenangan yang lebih luas kepada MK dalam menyelesaikan suatu Putusan sengketa Pilkada pada batas waktu 45 hari sejak diterimanya permohonan perkara perselisihan hasil Pilkada. Hal ini bertujuan agar perkara sengketa hasil pilkada tidak berlarut-larut dan akan menjadi efisien.

59

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 60: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

USULAN TAMBAHAN DIM F-PDIP F-PG

F-GERINDRA F-PD

F-PAN Pasal 158 Pasal 158 (1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil permohonan

Gubernur dapat mengajukan perhitungan. permohonan pembatalan penetapan hasil

tentang persyaratan pengajuan pembatalan penetapan hasil

penghitungan suara dengan ketentuan: Fraksi PAN menegaskan kembali bahwa pasal ini a. Provinsi dengan jumlah penduduk harus benar-benar diperhatikan secara serius.

sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;.

b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;

c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan

d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan

60

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 61: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

USULAR PBRmlAB'.A.N.

suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah

penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/ Ko ta;

c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari penetapan hasil

61

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 62: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. RUU ·PEMBRJBTAB FRAK8l usu:t.d'nRVBAIWI ~ DIM . ·. .

penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu ju ta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling ban yak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari pen eta pan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota."

F-PKB F-PKS F-PPP

F-NASDEM F-HANURA

19. 18. Ketentuan Pasal 160A diubah sehingga F-PDIP berbunyi sebagai berikut: F-PG

F-GERINDRA Pasal 160A F-PD

(1) Dalam hal DPRD Provinsi tidak F-PAN menyampaikan pengesahan F-PKB pengangkatan pasangan cal on F-PKS Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, F-PPP dalam waktu 7 (tujuh) hari semenjak F-NASDEM KPU Provinsi menyampaikan penetapan F-HANURA SETUJU pasangan cal on Gubernur dan Wakil Dengan Usulan Pemerintah Gubernur terpilih kepada DPRD Provinsi, Presiden melalui Menteri dapat melakukan pengesahan pengangkatan pasangan cal on Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berdasarkan usulan KPU Provinsi melalui KPU.

(2) Dalam hal DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan pengesahan pengangkatan pasangan cal on Bu pa ti dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dalam waktu 7 (tuiuh) hari semeniak

62

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 63: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

20.

RUU·PBMERDITAH

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih kepada DPRD Kabupaten/Kota, Menteri melalui Gubernur dapat melakukan pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan cal on W alikota dan W akil W alikota terpilih berdasarkan usulan KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi.

(3) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri, Menteri dapat melakukan pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon W alikota dan W akil W alikota terpilih berdasarkan usulan KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi.

(4) Pengesahan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya usulan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih se bagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

FRAK.81

19. Ketentuan Pasal 162 ayat (3) diubah 1--~-F--P~D_IP~~-1-~~~~~~~~~~~~~~~~~-+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------1 sehingga Pasal 162 berbunyi sebagai 1--~---=F~-~P~G::.._~~1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---j berikut: F-GERINDRA

Pasal 162 (1) Gubernur dan Wakil Gubernur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat ( 1) memegang jabatan selama 5

F-PD Kata "dalam" diganti "pada", sehingga ketentuan Pasal 162 angka (1) menjadi: Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 161 ayat (1} memegang iabatan selama 5 (limal

Ketentuan Pasal 162 ayat 3 memerlukan penjelasan pada bagian penjelasan pasal, yang berbunyi "yang dimaksud dengan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri adalah yang berkaitan dene:an oengisian iabatan vane: kosong

63

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 64: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. RUU PBllERIBTAB ~· ~ PER1JB.MrAN B.BT9lWl'GAN DIM ... ,

(lima) tahun terhitung sejak tanggal tahun terhitung sejak tanggal pelantikan atau terjadi pejabat yang berhalangan pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih dan sesudahnya dapat dipilih kembali Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kembali dalam jabatan yang sama hanya dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 wewenang untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (satu) kali masa jabatan. Lebih tepat menggunakan frasa "pada" yang

(2) Bupati dan Wakil Bu pa ti serta menyatakan "tempat keberadaan."dan mengganti Walikota dan Wakil Walikota frasa dalam, yang merujuk tempat dan tujuan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Konsisten dengan seluruh pasal, maka kata ayat (3) memegang jabatan selama 5 "dalam" diganti dengan kata "pada", disetiap (lima) tahun terhitung sejak tanggal frasa yang menuniuk kepada ayat atau pasal. pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih F-PAN kembali dalam jabatan yang sama hanya F-PKB untuk 1 (satu) kali masa jabatan. F-PKS

(3) Gubernur, Bupati, a tau Walikota F-PPP dilarang melakukan penggantian pejabat F-NASDEM U sulan ayat baru dalam Pasal 162 dengan di lingkungan Pemerintah Daerah substansi: Provinsi a tau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan sejak tanggal pelantikan, kecuali Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota mendapat persetujuan tertulis dari yang pernah menjabat Kepala Daerah dan Menteri. Wakil Kepala Daerah 2 (dua) kali masa

jabatan dapat mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi, Kabupaten, atau Kota di daerah lain setelah melewati 5 (lima) tahun sejak tidak lagi menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

F-HANURA SETUJU Dengan Usulan Pemerintah

21. 20. Ketentuan Pasal 164 ditambah 1 (satu) F-PDIP ayat sehingga Pasal 164 berbunyi F-PG sebagai berikut: F-GERINDRA

F-PD Untuk melaksanakan pelantikan secara Pasal 164 serentak, maka ketentuan Pasal 164,

(1) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota normanya dirumuskan menjadi pelantikan dan Wakil Walikota dilantik oleh secara serentak di selenggarakan oleh Gubernur di ibu kota Provinsi yang penyelenggara pemilu seperti pelantikan bersangkutan. anggota DPR dan diatur dengan peraturan

(2) Dalam hal Gubernur berhalangan, KPU

64

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 65: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. RUU PBllERDITAB FRAKSI USULa.~·· BBTBRABGAR DIM

pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota F-PAN dilakukan oleh Wakil Gubemur. F-PKB

(3) Dalam hal Gubemur dan/atau Wakil F-PKS Gubernur tidak dapat melaksanakan F-PPP sebagaimana dimaksud pada ketentuan F-NASDEM ayat (1) dan ayat (2), Menteri F-HANURA SETUJU mengambil alih kewenangan Gubernur Dengan Usulan Pemerintah sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Pelantikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) dapat dilaksanakan di ibu kota negara.

22. 21. Di antara Pasal 164 dan Pasal 165 F-PDIP disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal F-PG 164A dan Pasal 164B sehingga F-GERINDRA berbunyi sebagai berikut: F-PD Ketentuan Pasal 164 B di hapus Sudah dimuat dalam usulan norma pasal 164A

yaitu Untuk melaksanakan pelantikan secara Pasal 164A serentak, maka ketentuan Pasal 164, normanya

(1) Pelantikan sebagaimana dimaksud dirumuskan menjadi pelantikan secara serentak dalam Pasal 163 dan Pasal 164 di selenggarakan oleh penyelenggara pemilu dilaksanakan secara serentak. seperti pelantikan anggota DPR dan diatur

(2) Pelantikan secara serentak dengan peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir masa jabatan F-PAN Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati F-PKB dan Wakil Bupati, serta Walikota dan F-PKS Wakil Walikota periode sebelumnya F-PPP Mo hon Penjelasan karena ketentuan ini akan yang paling akhir. berpotensi menciptakan kondisi pemerintahan

yang tidak terkendali apabila incumbent yang ma ju kembali dalam pemilihan, namun tidak

Pasal 164B terpilih kembali maka ia masih masa jabatan Presiden sebagai pemegang tanggung jawab selama kurang lebih 9 bulan (perhitungan akhir atas penyelenggaraan urusan pemungutan Februari 2017, masa akhir jabatan pemerintahan dapat melantik Bupati dan terakhir bulan Noveber 2017). Terdapat jangka Wakil Bu pa ti serta Walikota dan Wakil waktu yang cukup lama dimana seorang yang Walikota secara serentak. sudah tidak terpilih dapat mengambil kebijakan

yang strategis yang mungkin sengaja mengambil keuntungan. Atau sebaliknya karena sudah tidak teroilih lagi maka, motivasi melaksanakan tugas

65

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 66: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. RtJU PBllEldHTAH ' bUSI USIJUllf PE:RUBAllAN DTBRAllGAN DIM

pemerintahan dan pelayanan menjadi tidak maksimal. Apalagi ketentuan ten tang kopensasi masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 202 UU Nomor 8 Tahun 2015 dalam daft revisi ini sudah dihapus. Apakah hal ini juga tidak berpengaruh pad a desain Pilkada serentak secara nasional?

F-NASDEM F-HANURA SETUJU

Dene:an Usulan Pemerintah 23. 22. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga F-PDIP

berbunyi sebagai berikut: F-PG F-GERINDRA

Pasal 165 F-PD Ketentuan mengenai tata cara dan waktu F-PAN pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, F-PKB Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota F-PKS dan Wakil Walikota diatur dengan F-PPP Peraturan Presiden. F-NASDEM

F-HANURA SETUJU Dene:an Usulan Pemerintah

24. 23. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 166 F-PDIP disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat F-PG Menambah redaksi Pasal 166 Ayat (3), Daerah memiliki acuan yang sama dalam (la) sehingga Pasal 166 berbunyi yaitu; menentukan anggaran pemilihan. sebagai berikut:

Ketentuan mengenai dukungan pendanaan Pasal 166 kegiatan Pemilihan yang bersumber dari

(1) Pendanaan kegiatan Pemilihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan diatur oleh Peraturan Menteri dengan dan Belanja Daerah, dan dapat memperhatikan standarisasi dalam didukung oleh Anggaran Pendapatan 1'embiayaannua sesuai kondisi daerah. dan Belanja Negara sesuai dengan F-GERINDRA ketentuan peraturan perundang- F-PD Merubah Ketentuan Pasal 166 ayat

' Pendanaan pemilihan baik yang berasal APBN

undangan. sehingga berbunyi: maupun APBD harus mengurangi sejumlah ( la)Pendanaan kegiatan pengamanan Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan kejahatan politik anggaran, karena itu FPD

Pemilihan dibebankan pada Anggaran pad a Anggaran Pendapatan dan Belanja memandang perlunya Politik anggaran dan peran Pendapatan dan Belanja Negara. Daerah sebesar 60%, dan Anggaran APBN terdefinisi secara jelas dan rezim pemilihan

(2) Ketentuan mengenai dukungan Pendapatan dan Belania Nee:ara sebesar keoala daerah terdefinisi secara ielas untuk

66

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 67: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (la) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

F-PAN F-PKB F-PKS

40%, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.

(la)Pendanaan kegiatan pengamanan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Ketentuan mengenai pendanaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

memastikan dukungan APBD tidak bermasalah dikemudian hari, dengan memastikan jenis alokasi APBD, hibah atau definisi pembiyaan menurut perundang-undangan. Hal ini untuk memastikan penggunaan intsrumen fiskal adalah hak pusat dan daerah. Perlu pasal tambahan yang menyatakan porsi pembagian APBD dan APBN secara jelas dengan mempertimbangkan kekuatan APBD masing­masing daerah, 60% untuk APBN dan 40% untuk APBD secara jelas. Untuk memberikan kepastian pendanaan dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemilihan tidak tertunda, maka daerah yang tidak memiliki alokasi anggaran dalam APBD yang tidak cukup, perlu pembiyaan pasti dari APBN. Menghapus frasa "dapat" untuk memberikan kepastian anggaran pada pasal 166 ayat 1. Skema alokasi anggaran dari APBN ke penyelenggara (KPU dan dialokasikan langsung ke KPUD).

- Pendanaan oleh APBD memang menimbulkan masalah di mana membebani daerah-daerah tertentu. Akan tetapi, jika dibebankan ke APBN maka perlu pertimbangan kemampuan keuangan negara.

- Jika dibebankan ke APBN, persoalannya adalah apakah akan diberikan secara merata atau dilihat kepada kondisi tiap daerah (hanya daerah yang membutuhan dana saja).

- Pendanaan kegiatan pengamanan Pemilihan tidak masalah untuk dimasukka menggunakan

67

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 68: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

F-PPP

F-NASDEM F-HANURA

dan ayat (la) diatur dengan Peraturan Pemerintah paling lambat 3 bulan sejak undang-undang ini disahkan.

(3) dihapus

23. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 166 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la) sehingga Pasal 166 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166 ( 1) Pendanaan kegiatan Pemilihan

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(la) Pendanaan kegiatan pengamanan Pemilihan dan anggaran sosialisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Ketentuan mengenai dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (la) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

..

dana APBN sepanjang disetujui oleh Menkeu.

- Ayat 2 dan 3 tidak masalah tergantung kepada kebijakan yang dipilih (terkait ayat 1).

Problem anggaran menjadi masalah yang selalu mengganggu kelancaran, maka perlu menegaskan dukungan APBN dalam pembiayaan Pilkada. Sebagai pilihan dukungan itu utamanya untuk pengamanan dan sosialisasi. Khusus sosialisasi 1m penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

SETUJU Dengan Usulan Pemerintah dengan catatan.

Psl 166: Fraksi Partai HANURA menyetujui agar disisipkan satu ayat diantara ayat (1) dan ayat (2) vaitu ayat (la} yang mengatur tentang anggaran

68

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 69: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. RUV PBBERIHTAH ftWUll USVLAR PERUBAJIAlr DTBRAKGAN DIM

kegiatan pendanaan Pemilihan lebih baik dibebankan didalam APBN, sehingga anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dapat dialokasikan untuk dana penyelenggaraan Pilkada.

25. 24. Ketentuan Pasal 174 tetap, dengan F-PDIP perubahan Penjelasan Pasal 174 ayat F-PG (2) sehingga Penjelasan Pas al 174 F-GERINDRA berbunyi sebagaimana tercantum F-PD dalam penjelasan Pasal demi Pasal F-PAN Undang-Undang ini. F-PKB

F-PKS F-PPP

F-NASDEM F-HANURA SETUJU

Dene:an Usulan Pemerintah 26. 25. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal F-PDIP

176 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni F-PG ayat (2a) sehingga Pasal 176 berbunyi F-GERINDRA sebagai berikut: F-PD Pasal 1 76 ayat (3) menjadi: Ketentuan Pasal 176 ayat 2a, sepanjang frasa

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengingat sisa jabatan kurang dari 18 bulan Pasal 176 pengusulan dan pengangkatan calon Wakil relatif masih lama, maka pertanyaan

(1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon klarifikasinya adalah: Mengapa tidak dilakukan Bu pa ti, dan Wakil Walikota Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pengisian wakil Gubernur, wakil Bu pa ti, dan berhalangan tetap, berhenti, a tau pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan wakil W alikota. Ketentuan Pasal 176 ayat 2a, diberhentikan,

.. peng1sian Wakil Peraturan Pemerintah. tidak begitu jelas maksudnya, perlu

Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil penjelasan lebih lanjut Walikota dilakukan melalui Apabila hanya terdapat satu ketentuan lebih mekanisme pemilihan masing-masing lanjut yang akan diatur dan bukan merupakan oleh DPRD Provinsi dan DPRD gabungan dari beberapa klausul yang Kabupaten/Kota berdasarkan usulan ketentuannya akan diatur lebih lanjut, maka dari Partai Politik a tau gabungan kata "dalam" diganti kata "dengan" peraturan Partai Politik pengusung. pemerintah.

(la) Partai Politik a tau gabungan Partai F-PAN (la) Partai Politik atau gabunmgan Partai Mengusulkan pengganti Wakil Gubernur, Wakil Politik pengusung mengusulkan 2 Politik pengusung mengusulkan 1 Bupati, dan Wakil Wali Kota adalah hak partai (dua) orang cal on Wakil Gubernur, (satu) orang calon W akil Gubernur, politik atau gabungan partai politik yang telah Wakil Bu pa ti, dan Wakil Walikota Wakil Bupati, dan Wakil Walikota mengusungnya dalam Pilkada. Untuk itu, demi kepada Dewan Perwakilan Rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat menghindari konflik, parti pengusung diberikan Daerah. Daerah untuk ditetankan sebae:ai wewenang nenuh untuk mengusulkan calon yang

69

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 70: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. RUU .PEllERDITAH PRAICSI USUWI··~ ~Ga DIM ·. ..

(2) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan kemudian ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Bupati, dan Wakil Walikota berasal Wakil Walikota. Daerah. dari cal on perseorangan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bu pa ti, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota. F-PKB

(2a) Dalam hal sisa masa jabatan kurang F-PKS dari 18 (delapan belas) bulan, tidak F-PPP dilakukan pengisian Wakil Gubernur, F-NASDEM Wakil Bupati, dan Wakil Walikota. F-HANURA SETUJU

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Dengan Usulan Pemerintah car a pengusulan dan pengangkatan cal on Wakil Gubernur, cal on Wakil Bupati, dan cal on Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

27. 26. Di antara Pasal 187 dan Pasal 188 F-PDIP disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal F-PG 187A dan Pasal 187B sehingga F-GERINDRA berbunyi sebagai berikut: F-PD

F-PAN Pasal 187A

Pasal 187A ayat (1) Dihapus Alasan Pasal 187A ayat (1) Dihapus

(1) Setiap orang yang dengan sengaja Pasal 187 A ayat (2) Dihapus Pasal ini patut untuk ditolak sebab: menjanjikan a tau memberikan uang a tau materi lainnya sebagai imbalan Pertama, apabila setiap orang dengan sengaja kepada Warga Negara Indonesia baik menjanjikan a tau memberikan imbalan baik secara langsung ataupun tidak

langsung tidak langsung untuk langsung untuk mempengaruhi Pemilih

maupun

agar tidak menggunakan hak pilih, mempengaruhi pemilih diberikan sanksi pidana,

menggunakan hak pilih dengan cara ten tu sama artinya dengan menghambat

tertentu sehingga suara menjadi tidak partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan sah, memilih calon tertentu, atau tidak calon pemimpin daerahnya. memilih cal on tertentu dipidana dengan pidana penjara paling singkat Dalam contoh yang lebih riil, apabila ada 24 (dua puluh empat) bulan dan paling seseorang yang kagum dan percaya kepada salah

70

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 71: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. RUU PEMBRIRTAB PltAKSI USULAR ft:R'UJWl.U' .. D'bRU'GAN DIM ·. .· :·

lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan satu cal on kemudian menggelar doa bersama denda paling sedikit demi keterpilihan calon yang dimaksud, lantas Rp.500.000.000,00 (lima ratus ju ta dikenakan sanksi pidana tentu bukan hal yang rupiah) dan paling ban yak Rp

masuk akal. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada Kedua, apabila pasal ini disetujui justru

pemilih yang dengan sengaja menerima membuka peluang untuk dijadikan alat

pemberian a tau janji sebagaimana kriminalisasi terhadap seseorang.

dimaksud pada ayat ( 1).

Pasal 187B Alasan Pasal 187A ayat (2) Dihapus

Anggota Partai Politik a tau anggota Apabila orang (pemilih) yang menerima

gabungan Partai Politik yang dengan pemberikan juga dikenakan sanksi pidana ini sengaja melanggar ketentuan larangan lebih tidak masuk akal. Sebab, pemilih dalam hal menerima imbalan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 7 dipidana dengan pidana ini sesungguhnya adalah pihak yang pas if. penjara paling singkat 24 (dua puluh Pilihan bahwa ia menerima pemberian a tau empat) bulan dan paling lama 60 (enam menolak adalah efek lanjutan dari keberadaan puluh) bulan dan denda paling sedikit orang yang menawarkan. Rp25. 000.000. 000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling ban yak Sederhananya, seseorang tidak mungkin Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar menerima pemberian apabila tidak ada pihak rupiah). vane: memberi.

F-PKB F-PKS F-PPP

F-NASDEM F-HANURA SETUJU

Dene:an Usulan Pemerintah 28. 27. Di antara Pasal 190 dan Pasal 191 F-PDIP

disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal F-PG 190A dan Pas al 190B sehingga F-GERINDRA berbunyi sebagai berikut: F-PD

F-PAN Pasal 190A F-PKB

Setiap orang, Penyelenggara Pemilihan, F-PKS a tau perusahaan yang dengan sengaja F-PPP mencetak surat suara melebihi ketentuan F-NASDEM

71

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 72: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. RUU PEMERIRTAH l'RAKSI USULAR~ ~GU DIM

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 F-HANURA SETUJU ayat (1) dipidana dengan pidana penjara Dengan Usulan Pemerintah paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp 1. 000. 000. 000, 00 (satu mi liar rupiah) dan paling ban yak Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh puluh miliar rupiah).

Pasal 190B Setiap Orang dan/atau lembaga yang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu milvar rupiah\.

29. 28. Di an tara Pasal 198 dan Pasal 199 F-PDIP disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal F-PG 198A sehingga berbunyi sebagai F-GERINDRA berikut: F-PD Ketentuan Pasal 198A perlu ada penjelasan pada

bagian penjelasan pasal ten tang pengertian Pasal 198A tindak kekerasan a tau menghalang-halangi

Setiap orang yang dengan sengaja untuk mempertegas dan memperjelas agar tidak melakukan tindak kekerasan a tau terjadi tindakan sewenang-wenang serta memberi menghalang-halangi Penyelenggara kepastian hukum. Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling F-PAN singkat 12 (dua belas) bulan dan paling F-PKB lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan F-PKS denda paling sedikit Rp12.000.000,00 F-PPP (dua belas juta rupiah) dan paling banyak F-NASDEM Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam ju ta F-HANURA SETUJU rupiah). Dengan Usulan Pemerintah

30. 29. Ketentuan Pasal 201 ayat (4), ayat (5), F-PDIP ayat (6), ayat (7), dan ayat (10) diubah F-PG

72

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 73: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

RW PBJtlERlllTAB

serta di antara ayat (7) dan ayat (8) ~F~-~G~E~RI~N~D~RA~-l------------------+------------------1 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat l-_ _E_F.:.!-P~D~ _ ___jf-_________________ +----------------------j (7a), sehingga Pasal 201 berbunyi ~-£.F.:.!-P~A~N~--+------------------+-------------------1 se bagai beriku t: F -PKB

Pasal 201 (1) Pemungutan suara serentak dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta W alikota dan W akil W alikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.

(2) Pemungutan suara serentak dalam

F-PKS F-PPP

F-NASDEM Usulan Ayat (8)

Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sampai dengan pelantikan Gubernur.

Usulan ayat (9)

Pemilihan Gubernur dan Wakil Penjabat Bupati/Walikota sebagaimana Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dimaksud pada ayat (9) dilarang melakukan serta Walikota dan Wakil Walikota yang penggantian pejabat di lingkungan masa jabatannya berakhir pada bulan Pemerintah Daerah Provinsi sampai dengan Juli sampai dengan bulan Desember 1-------+~ oe~la~n~t'=i~k~a~nG~~ub~e~rn~u~r·:__ ________ -t---------------------tahun 2016 dan yang masa jabatannya F-HANURA berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017.

(3) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta W alikota dan W akil W alikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.

(4) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September

73

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 74: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. DIM

RUU PEDRDITAH

tahun 2020. (5) Pemungutan suara serentak Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2017 dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2022.

(6) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 dilaksanakan pada bulan September tahun 2023.

(7) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan September tahun 2027.

(7a) Dalam hal hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon dan mayoritas Pemilih tidak setuju terhadap pasangan calon terse but, pemilihannya akan dilaksanakan pada pemilihan serentak berikutnya.

(8) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari iabatan pimpinan tinggi pratama

SETUJU Dengan Usulan Pemerintah

74

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 75: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. aw PBllERIBTAB ~I USULAll~ KBTBR.U'GAB DIM '

sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (7a) diatur dengan Peraturan KPU.

31. 30. Di antara Pasal 201 dan Pasal 202 F-PDIP disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal F-PG 201A sehingga berbunyi sebagai F-GERINDRA berikut: F-PD

Pasal 201A F-PAN (1) Dalam hal terdapat sengketa tata usaha F-PKB

negara Pemilihan Calon Gubemur dan F-PKS Calon Wakil Gubemur, Calon Bupati F-PPP dan Calon Wakil Bupati, serta Calon F-NASDEM Walikota dan Cal on Wakil Walikota F-HANURA SETUJU

I

yang belum memperoleh kekuatan Dengan Usulan Pemerintah hukum tetap, waktu pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pas al 201 tetap dilaksanakan dan hanya ditunda untuk Pemilihan yang bersengketa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan KPU.

32. 31. Di antara Pasal 205A dan Pasal 206 F-PDIP disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal F-PG 205B sehingga berbunyi sebagai F-GERINDRA berikut: F-PD Perlu diatur jangka waktu penetapan peraturan

Pasal 205B turunan seperti Pemeraturan Pemerintah, Pad a saat Undang-Undang 1n1 mulai Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri dan berlaku, semua Peraturan Perun dang- ketentuan pembentukan badan peradilan khusus undangan yang merupakan peraturan setelah uu ini ditetapkan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Ten tang Perubahan Atas F-PAN

75

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Page 76: DAFTARINVENTARISASIMASALAH RUU PERUBAHAN KEDUA …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200807... · 2020. 8. 7. · Menimbang: a.bahwa dalam rangka Sementara angka 35 berbunyi:

No. Rtro PBlllBRIRTAH J'RAKSI USULAN~ Id:fBRAlfGAif • DIM ·. .·

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 F-PKB Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah F-PKS Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun F-PPP 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, F-NASDEM dan Walikota Menjadi Undang-Undang F-HANURA SETUJU (Lembaran Negara Republik Indonesia Dengan Usulan Pemerintah Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

33. 32. F-PDIP Pasal II F-PG

Undang-Undang ini mulai berlaku pada F-GERINDRA tanggal diundangkan. F-PD

F-PAN Agar setiap orang mengetahuinya, F-PKB memerintahkan pengundangan Undang- F-PKS Undang ini dengan penempatannya dalam F-PPP Lembaran Negara Republik Indonesia. F-NASDEM

F-HANURA SETUJU Disahkan di Jakarta Dengan Usulan Pemerintah pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKOWIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... MENTE RI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

76

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM