DAFTAR ISI - Toolkit KPBUmanage.toolkitkpbu.com/Upload/pdf/Toolkit SP Bandara.pdfstudi pendahuluan (infrastruktur bandara) - i daftar isi pengantar 1 dasar hukum 2 maksud dan tujuan

Studi Pendahuluan (Infrastruktur Bandara) - i

DAFTAR ISI PENGANTAR

1 DASAR HUKUM

2 MAKSUD DAN TUJUAN

2 PENERIMA MANFAAT

3 RUANG LINGKUP DAN BATASAN

3 TUJUAN STUDI PENDAHULUAN

3 MUATAN STUDI PENDAHULUAN

3 KAJIAN DALAM STUDI PENDAHULUAN

6 LATAR BELAKANG

KAJIAN KEBUTUHAN

6 DASAR PEMIKIRAN TEKNIS

7 DASAR PEMIKIRAN EKONOMIS

7 DUKUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

KAJIAN KEPATUHAN

10 KAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN

12 KAJIAN PENENTUAN PJPK

14 KAJIAN KESESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN

15 KAJIAN KESESUAIAN TATA RUANG

15 KETERKAITAN ANTAR SEKTOR DAN WILAYAH

KAJIAN NILAI MANFAAT UANG

16 KAJIAN MANFAAT KPBU

16 KAJIAN VfM KUALITATIF

KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAN SKEMA PEMBIAYAAN

18 KEMAMPUAN PENGGUNA MEMBAYAR

18 KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH PUSAT

18 KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH

20 POTENSI PENDAPATAN

20 DUKUNGAN PEMERINTAH

24 KAJIAN KEBUTUHAN JAMINAN PEMERINTAH

Studi Pendahuluan (Infrastruktur Bandara) - ii

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

25 REKOMENDASI

25 TINDAK LANJUT

Studi Pendahuluan (Infrastruktur Bandara) - 1

PENGANTAR Toolkit Penyusunan Studi Pendahuluan Infrastruktur Bandara ini diinisiasi oleh Direktorat

Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun BAPPENAS pada tahun 2018. Penyusunan

toolkit ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan pedoman bagi para pemangku

kepentingan terkait dengan suatu Proyek KPBU agar dapat memudahkan bagi para pemangku

kepentingan terkait tersebut dalam menyusun Studi Pendahuluan yang benar, sejalan dan

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan Studi Pendahuluan adalah:

1. Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Pada Pasal 22 ayat (1) dinyatakan bahwa pengadaan Infrastruktur yang akan

dikerjasamakan dengan Badan Usaha harus disertai dengan studi pendahuluan.

Studi Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut harus memuat paling

kurang:

rencana bentuk KPBU;

rencana skema pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan

rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses, dan cara

penilaian.

Pada Pasal 24 dinyatakan bahwa berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dan konsultasi

publik, maka Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menetapkan daftar usulan

rencana KPBU.

2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 4 tahun 2015 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan

Infrastruktur.

Pada Pasal 1 point 19 disampaikan bahwa Studi Pendahuluan adalah kajian awal yang

dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi Badan Usaha Milik

Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan gambaran mengenai

perlunya penyediaan suatu Infrastruktur tertentu serta manfaatnya, apabila

dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana melalui KPBU.

Pada Pasal 6 diuraikan bahwa Studi Pendahuluan harus telah menetapkan

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang bertindak sebagai PJPK.

Pada Pasal 14 ayat (3), dinyatakan bahwa berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dan

Konsultasi Publik, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah akan memutuskan lanjut

atau tidak lanjut suatu rencana Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme KPBU.

Dalam Lampiran Bab II Point D, Kementerian/Lembaga/Daerah/BUMN/BUMD

menganggarkan dana untuk kegiatan perencanaan dengan mempertimbangkan


sekurang-kurangnya penganggaran untuk kegiatan antara lain penyusunan Studi

Pendahuluan dan pelaksanaan Konsultasi Publik.

Sementara pada Lampiran Bab II Poin H nomor 3, diuraikan bahwa Studi Pendahuluan

merupakan dokumen yang harus dimiliki sebelum suatu rencana proyek diusulkan

sebagai suatu proyek KPBU.

Gambar 1. Posisi Studi Pendahuluan dalam Tahap Perencanaan KPBU

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan penyiapan Toolkit Penyusunan Studi Pendahuluan Infrastruktur Bandara ini

adalah:

1. Mempermudah para pemangku kepentingan dalam pemahaman dan penyiapan Studi

Pendahuluan untuk suatu Proyek KPBU di sektor infrastruktur Bandara sesuai dengan

Peraturan Menteri PPN No. 4 Tahun 2015.

2. Memperjelas penyusun Studi Pendahuluan dalam menentukan tingkat kedalaman

kajian yang diperlukan dalam penyusunan Studi Pendahuluan

PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat dari Toolkit Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Pengembangan

Bandara ini adalah:

1) Kementerian/lembaga/pemerintah daerah

2) Badan usaha pemrakarsa

3) Calon Badan Usaha Pelaksana/calon investor

4) Calon badan usaha penyiapan

5) Pemangku kepentingan lainnya


RUANG LINGKUP DAN BATASAN Ruang lingkup dan batasan dari Toolkit Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Infrastruktur

Bandara ini adalah sebagai berikut:

1. Batasan toolkit infrastruktur kebandaraan ini meliputi seluruh aspek pembangunan dan

pengelolaan bandar udara umum, yaitu bandar udara yang digunakan untuk melayani

kepentingan umum;

2. Format dan isi Studi Pendahuluan akan mengacu pada Permen PPN No. 4 tahun 2015;

3. Toolkit hanya akan memberikan arahan dan panduan terkait hal-hal yang harus dikaji

dalam Studi Pendahuluan serta juga kedalam kajian yang perlu dilakukan.

TUJUAN STUDI PENDAHULUAN Studi Pendahuluan merupakan dokumen yang harus disiapkan ada tahap perencanaan suatu

proyek KPBU. Tujuan dari penyusunan Studi Pendahuluan ini adalah:

1. Menetapkan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)

2. Mengidentifikasi penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan melalui skema

KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Memberikan rekomendasi bagi PJPK untuk memutuskan lanjut atau tidak lanjut rencana

Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme KPBU.

MUATAN STUDI PENDAHULUAN Studi Pendahuluan harus memuat paling kurang:

1. rencana bentuk KPBU;

2. rencana skema pembiayaan KPBU dan sumber dananya; dan

3. rencana penawaran KPBU yang mencakup jadwal, proses, dan cara penilaian.

KAJIAN DALAM STUDI PENDAHULUAN Kajian yang perlu dilakukan dalam penyusunan Studi Pendahuluan meliputi:

1. analisis kebutuhan (need analysis);

2. kriteria kepatuhan (compliance criteria);

3. kriteria faktor penentu Nilai Manfaat Uang (Value for Money) partisipasi badan usaha;

4. analisa potensi pendapatan dan skema pembiayaan proyek; dan

5. rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

Secara lebih detail, isi masing-masing kajian akan diulas pada bab-bab selanjutnya.


Dalam penyusunan laporan Studi Pendahuluan, sistematika pembahasannya adalah sebagai

berikut:

BAB 1 : LATAR BELAKANG

BAB 2 : KAJIAN KEBUTUHAN

BAB 3 : KAJIAN KEPATUHAN

BAB 4 : KAJIAN NILAI MANFAAT UANG

BAB 5 : KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAN SKEMA PEMBIAYAAN

BAB 6 : REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT


LATAR BELAKANG Bab Latar Belakang ini merupakan bagian pertama dari Studi Pendahuluan yang ditujukan

untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi-kondisi yang menyebabkan perlunya

ada pengembangan atau pengelolaan Bandara melalui skema KPBU.

Panduan pembahasan bagian Latar Belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Sistem layanan infrastruktur bandar udara secara umum;

2. Tipe Bandar Udara sesuai dengan jenis dan kapasitas layanannya

3. Kegiatan pengusahaan bandar udara yang akan dilaksanakan melalui KPBU, dapat

terdiri atas bagian atau keseluruhan dari rincian berikut ini:

a. pelayanan jasa kebandarudaraan; dan

b. pelayanan jasa terkait bandar udara.

4. Kondisi pembiayaan infrastruktur bandar udara, dan layanan bandar udara secara

umum, maupun objek kerja sama berupa layanan pengusahaan bandar udara yang

akan dikembangterapkan melalui KPBU yang dimaksud, dilengkapi dengan kondisi

kemampuan penganggaran oleh Pemerintah (dan / atau Pemerintah Daerah), atau

pihak yang menawarkan kerja sama;

5. Kondisi umum penerbangan dan layanan bandar udara di wilayah perencanaan, bila

objek kerja sama merupakan bagian dari layanan pengusahaan bandara, maka

dijelaskan kondisi yang ada serta alasan peningkatan atau penambahan yang

diperlukan.

6. Potensi dan kendala pengembangan dan pembiayaan Bandar Udara dan/atau bagian

dari pengusahaan bandara;

7. Uraian kebutuhan pembiayaan inovatif dan alternatif untuk pengembangan Bandar

Udara;

8. Kesimpulan diperlukannya penerapan skema KPBU dalam pembiayaan proyek

kerjasama yang direncanakan.

9. Ruang lingkup infrastruktur yang akan dikerjasamakan

Panduan pembahasan diatas dapat dimodifikasi namun benang merah yang perlu diuraikan

adalah perlunya skema KPBU dalam pembiayaan proyek KPBU yang direncanakan.


KAJIAN KEBUTUHAN Tujuan dari Kajian Kebutuhan adalah untuk menguraikan dan memastikan adanya kebutuhan

pengembangan dan/atau pengelolaan Bandara secara berkelanjutan. Beberapa hal yang

perlu disimpulkan dalam Kajian Kebutuhan adalah:

1. kepastian KPBU memiliki dasar pemikiran teknis dan ekonomi berdasarkan analisis data

sekunder yang tersedia;

Pada bagian ini disampaikan analisis secara teknis mengenai kebutuhan pembangunan

dan/atau pengembangan bandara seperti misalnya sudah tidak memadainya

kapasitas bandara untuk menampung penumpang, kondisi/kualitas bandara yang

perlu ditingkatkan, fasilitas pendukung bandara yang sudah tidak memadai, dan

sebagainya.

Analisis dasar terhadap alasan ekonomi mengapa perlu pembangunan dan/atau

pengembangan bandara, seperti misalnya sudah tidak efisiennya pelayanan yang bisa

diberikan.

2. kepastian KPBU mempunyai permintaan yang berkelanjutan dan diukur dari

ketidakcukupan pelayanan, baik secara kuantitas maupun kualitas, berdasarkan analisis

data sekunder yang tersedia;

Pada bagian ini dijelaskan mengenai adanya kebutuhan pembangunan dan/atau

pengembangan bandara seperti misalnya karena perkembangan jumlah penumpang

dari tahun ke tahun, kapasitas dan kualitas bandara yang ada saat ini, semakin

tingginya kebutuhan peningkatan layanan kebandaraan, dan sebagainya.

3. kepastian KPBU mendapat dukungan dari pemangku kepentingan yang berkaitan,

salah satunya melalui Konsultasi Publik.

Pada bagian ini dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah ataupun pusat telah mendukung

pembangunan/pengembangan bandara dilihat dari adanya perencanaan, adanya

keputusan/kebijakan yang mendukung, adanya minat dari pihak badan usaha untuk

terlibat, dan sebagainya.

Sistematika pembahasan dan panduan isi dari masing-masing pembahasan diuraikan di bawah

ini.

DASAR PEMIKIRAN TEKNIS Beberapa hal yang yang dapat diuraikan dalam Dasar Pemikiran Teknis ini adalah sebagai

berikut:

Gambaran Umum Perkembangan Angkutan Udara Menceritakan kondisi layanan angkutan udara yang ada saat ini secara keseluruhan.

Gambaran umum ini juga meliputi dampak yang dihasilkan oleh perkembangan ekonomi

global, pertumbuhan permintaan layanan angkutan udara, dampak perubahan peraturan dan

hal-hal lain yang secara langsung/tidak langsung mempengaruhi layanan angkutan udara.


Gambaran Umum Bandara Eksisting Objek KPBU Bandar udara dapat berupa pembangunan bandar udara yang sama sekali baru

(greenfield), atau pengembangan bandar udara yang ada (pada sisi parasarana dan sarana

udara dan pada sisi darat, atau salah satunya saja (brownfield), sesuai kebutuhan dan

keadaan setempat. Pada kasus brownfield, pada bagian ini dapat diuraikan lokasi, batas

wilayah, status kepemilikan lahan/aset, pengelola bandara, klasifikasi bandara, peran bandara

bagi wilayah, aksesibilitas yang ada, fasilitas yang ada saat ini baik itu fasilitas utama maupun

fasilitas penunjang, volume lalu lintas udara secara historikal dan informasi lain yang berkaitan.

Kajian kondisi eksisting untuk greenfield, perlu disampaikan indikator yang menunjukkan

ambang batas diperlukan pembangunan bandar udara, baik juga diperhatikan perubahan

pada pola perjalanan akibat tersedia bandar udara baru. Dengan kata lain, perlu dicermati

bahwa pembangunan bandar udara yang bariu berpotensi mengurangi jumlah penumpang

dari bandar udara yang ada akibat perubahan pola perjalanan penumpang/pengiriman

barang/kargo.

1. Kondisi Pelayanan Bandara

Pada kasus brownfield, bagian ini perlu dijelaskan kinerja pelayanan Bandara saat ini,

seperti misalnya jumlah penumpang, maskapai penerbangan yang beroperasi, rute-rute

penerbangan, fasilitas yang tersedia (fasilitas sisi udara, fasilitas sisi darat, fasilitas navigasi

penerbangan, fasilitas alat bantu pendaratan, fasilitas komunikasi penerbangan, serta

fasilitas penunjang dan utilitas).

Pada bagian ini juga perlu disimpulkan bagaimana kebutuhan layanan pengusahaan

bandara (secara utuh maupun hanya bagian dari layanan pengusahaan bandara) dapat

dipenuhi melalui konsep layanan pengusahaan bandara yang memadai.

Pada kasus greenfield, dapat disampaikan indikator yang berkorelasi positif dengan

keberadaan bandara (dari setiap klasifikasi bandara) untuk memberikan kesimpulan kelas

bandara yang dibutuhkan di wilayah tersebut.

2. Kebutuhan Pengembangan Pelayanan Bandara

Berdasarkan kondisi pelayanan diatas, diuraikan dan disimpulkan secara umum kebutuhan

pengembangan pelayanan Bandara (sebagian atau penambahan fasilitas, maupun

bandara baru sesuai kebutuhan, peran dan fungsi bandara di wilayah tersebut.

3. Garis Besar Rencana Pengembangan Bandara

Menguraikan secara skematis rencana proyek pengembangan bandara berdasarkan

kebutuhan yang diuraikan sebelumnya dalam rangka mencapai target atau sasaran yang

dituju.

DASAR PEMIKIRAN EKONOMIS Tujuan dari kajian pemikiran ekonomis ini untuk melihat nilai ekonomi proyek pengembangan

bandara tersebut jika dilaksanakan.

Beberapa hal yang perlu dikaji (berdasarkan data sekunder) adalah diantaranya:


1. Manfaat ekonomi apa saja yang bisa didapatkan masyarakat dari proyek ini. Seperti

misalnya adalah adanya potensi lapangan kerja, penghematan waktu tempuh

penumpang, peningkatan produktivitas, peningkatan nilai properti, dan sebagainya.

2. Manfaat sosial apa saja yang bisa didapatkan masyarakat dari proyek ini. Seperti

misalnya kenyamanan penumpang, peningkatan kredibilitas daerah, aktivitas calon

penumpang saat waktu tunggu, dan sebagainya.

Kajian dasar pemikiran ekonomis ini dilakukan lebih secara kualitatif daripada kuantitatif dan

dilakukan berdasarkan data-data sekunder atau kajian literatur.

DUKUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN Kajian dukungan pemangku kepentingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek

pengembangan Bandara yang direncanakan telah mendapatkan dukungan oleh berbagai

pihak yang diperkirakan akan terlibat atau terdampak dari proyek tersebut. Beberapa hal yang

perlu dikaji atau diuraikan diantaranya meliputi:

1. Pemrakarsa proyek pengembangan bandara bisa dari swasta (unsolicited), atau

pemerintah / pemerintah daerah (Solicited). Pada bagian ini diutarakan pemrakarsa

proyek pengembangan bandara tersebut, berikut alasan pemrakarsa ingin

melaksanakan proyek pengembangan bandara ini dan dukungan apa yang dapat

diberikan untuk kelancaran proyek ini;

2. Uraian tentang para pemangku kepentingan yang terkait, seperti misalnya pengelola

bandara saat ini, institusi yang diarahkan menjadi PJPK dan sebagainya. Hal ini dapat

diperoleh dari kegiatan konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan terkait

tersebut.

Pemangku Kepentingan Bandar Udara adalah semua pihak yang terkait dengan

keberadaan dan pengoperasian bandar udara, berdasarkan perannya dapat ditelusuri

sebagai berikut:

a. Regulator/Penetapan Standar : 1) Kementerian Perhubungan; 2) Pemerintah

Daerah; 3)Asosiasi yang ikut menentukan standar terkait kebandarudaraan dan

pengoperasiannya; 4) Bappenas; 5) Kemenkeu; 6) LKPP; dan lain-lain;

b. Pengembang Bandara: 1) Kementerian Perhubungan; 2) Pemerintah Daerah; 3)

Penyelenggara Bandar Udara: a)Unit Pengelola bandar udara (UPBU),

penyelenggara yang bukan badan usaha, dan b) Badan Usaha bandar Udara

(BUBU);

c. Pengelola bandar Udara : 1)Unit Pengelola bandar udara (bukan badan usaha),

dan 2) Badan Usaha bandar Udara (seperti Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2,

maupun Badan Usaha Bandar Udara yang baru, tidak sepenuhnya atau tidak ada

saham BUMN di dalamnya, sebagaimana Bandar Udara di Labuan Bajo - Nusa

Tenggara Timur);

d. LPPNPI atau AIRNAV Indonesia, lembaga terkait navigasi penerbangan;

e. Lembaga pemerintah di dalam penyelenggaraan bandara: 1) Bea Cukai; 2)

Keimigrasian; dan 3) Karantina (hewan dan tanaman);


f. Pengguna/Penerima Manfaat Jasa di Bandara: 1) Para pengusaha yang

melaksanakan usaha di Bandara; 2) pekerja dan asosiasi pekerja; 3) perusahaan

penerbangan dan asosiasi perusahaan penerbangan; 4) Jasa Ekspedisi dan

perusahaan kargo;

g. Pihak terkena dampak: 1) para tetangga di dalam pengaruh bandara; 2)

penggiat dan asosiasi /LSM peduli lingkungan di sekitar Bandara.

h. Lembaga Keuangan yang terkait dengan bandara;

i. Dan lain-lain.

Sehubungan dengan penentuan PJPK, perlu ditelusuri lebih dalam pada kewenangan

pihak-pihak pengembang bandar Udara sebagaimana diatur dalam Perpres No.

38/2015, Permen PPN No. 4/2015 serta Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2012

tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara. Dalam

memberikan persetujuan pembangunan dan pengembangan bandara, tentu di

samping Pengembang Bandar Udara, perlu didengar regulator dan pihak terkena

dampak.

3. Uraian tentang tanggapan masyarakat terhadap rencana pengembangan bandara

berdasarkan hasil konsultasi publik dengan masyarakat.


KAJIAN KEPATUHAN Tujuan dari Kajian Kepatuhan adalah untuk menguraikan dan memastikan bahwa rencana

proyek pengembangan Bandara ini sesuai dengan peraturan dan juga perencanaan di sektor

pengembangan wilayah.

Beberapa hal yang perlu dipastikan dalam Bab ini adalah:

1. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam

penentuan PJPK;

2. kesesuaian rencana proyek dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional/Daerah dan/atau Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, rencana bisnis BUMN/BUMD;

3. kesesuaian lokasi KPBU dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (apabila diperlukan sesuai

kebutuhan pengembangan bandara yang akan dikerjasamakan); dan

4. keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah (apabila diperlukan sesuai

kebutuhan pengembangan bandara yang akan dikerjasamakan).

Sistematika pembahasan dan panduan isi dari masing-masing pembahasan diuraikan di bawah

ini.

KAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN Beberapa kajian dan peraturan perundangan yang perlu dikaji meliputi:

1. Peraturan tentang KPBU (Perpres No. 38/2015 dan Permen PPN No. 4/2015)

Untuk memastikan bahwa infrastruktur yang akan dikerjasamakan termasuk dalam

infrastruktur sosial dan ekonomi yang dapat di-KPBU-kan.

2. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 58 tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasidi

Lingkungan Kementerian Perhubungan.

3. Peraturan tentang bandar udara dan angkutan udara

Untuk memastikan bahwa peraturan dan perundangan tentang angkutan udara

mendukung proyek pengembangan bandara melalui kerjasama dengan swasta/badan

usaha.

Kajian terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan penerbangan yang harus

dipenuhi dalam proyek KPBU, antara lain:

1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dengan poin-poin

sebagai berikut:

Pengklasifikasian bandar udara berdasarkan pemanfaatan yaitu sebagai

bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Penggunaan bandar udara terdiri atas bandar udara internasional dan bandar

udara domestik.


Berdasarkan hierarki bandar udara terdiri atas bandar udara pengumpul (hub)

dan bandar udara pengumpan (spoke).

Bandar udara pengumpul terdiri atas bandar udara pengumpul dengan skala

pelayanan primer, sekunder, dan tersier.

Bandar udara pengumpan merupakan bandar udara tujuan atau penunjang

dari bandar udara pengumpul dan merupakan salah satu prasarana penunjang

pelayanan kegiatan lokal.

Klasifikasi bandar udara terdiri atas beberapa kelas bandar udara yang

ditetapkan berdasarkan kapasitas pelayanan dan kegiatan operasional bandar

udara.

Memperhatikan Rencana induk nasional bandar udara yang merupakan

pedoman dalam penetapan lokasi, penyusunan rencana induk, pembangunan,

pengoperasian, dan pengembangan bandar udara.

2) Peraturan Pemerintah nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan

Penerbangan;

4) Peraturan Pemerintah no 40 tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian

Lingkungan Hidup Bandar Udara

5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2013 Tentang Tatanan

Kebandarudaraan Nasional.

6) Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2015 Tentang Konsesi dan Bentuk

Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang

Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perhubungan No. 166 Tahun 2015. Poin-poin penting yang perlu dikaji berdasarkan

peraturan menteri ini adalah

Mekanisme identifikasi dan penetapan kegiatan pengusahaan di pelabuhan

berdasarkan kerjasama dengan badan usaha pelabuhan.

Mekanisme kerjasama pengusahaan di pelabuhan atas prakarsa badan usaha

pelabuhan (untuk unsolicited project)

Bentuk kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha pelabuhan di

bidang kepelabuhanan

Tatacara pemberian konsesi atau bentuk kerjasama lainnya

Pemutusan atau pengakhiran perjanjian konsesi dan bentuk kerjasama lainnya.

7) Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan

Kebandarudaraan Nasional;

8) Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 48 Tahun 2002 Tentang

Penyelenggaraan Bandar Udara; dan


9) Peraturan Menteri Perhubungan No.187 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Perhubungan No. 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan

di Bandar Udara;

Berdasarkan PM No.187 Tahun 2015 yang salah satu isi peraturannya yaitu

melengkapi peraturan sebelumnya (PM No. 56 Tahun 2015), dijelaskan bahwa

“Badan Hukum Indonesia dapat menyelenggarakan salah satu atau beberapa

bagian dari Jasa Kebandarudaraan dibawah Badan Usaha Bandar Udara dan/atau

Unit Penyelenggara Bandar Udara setelah memperoleh izin pelayanan jasa

kebandarudaraan dari Menteri”. Izin pelayanan jasa kebandarudaraan ini tidak

akan menghilangkan hak penyelenggaraan bandar udara umum oleh BUBU atau

UPBU. Untuk bandar udara yang sudah dikomersialkan, pengusahaan pelayanan

jasa kebandarudaraan antara BUBU dengan pemegang izin jasa kebandarudaraan

dilakukan berdasarkan perjanjian. Sementara untuk bandar udara yang belum

komersialkan dilakukan dalam bentuk perjanjian konsesi dan Kerjasama Penyediaan

Infrastruktur (KSPI) atas Barang Milik Negara / Daerah.

Dengan demikian, untuk saat ini Badan Hukum Indonesia (tidak diwajibkan menjadi

BUBU) dapat melakukan jasa kebandarudaraan dengan syarat fundamental, yaitu

telah memperoleh izin pelayanan jasa kebandarudaraan dari Menteri Perhubungan

dan melakukan perjanjian kerjasama dengan BUBU di bandar udara tersebut (untuk

bandar udara komersial), atau melakukan perjanjian konsesi dan Kerjasama

Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Negara/Daerah untuk bandar udara yang

belum dikomersialkan.

4. Peraturan tentang lingkungan dan sosial

Untuk mengkaji secara umum dokumen lingkungan yang harus disiapkan untuk proyek

yang sedang direncanakan. Peraturan utama yang diacu adalah UU No. 32/2009, PP

No. 27/2012 dan Permen LH No. 17/2012. Apabila ada, dapat juga dikaji peraturan

terkait lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

KAJIAN PENENTUAN PJPK Dalam sub-bab ini dilakukan kajian terhadap berbagai peraturan yang mengatur tentang

institusi atau lembaga yang bisa menjadi PJPK dalam proyek pengembangan bandara.

Sejauh ini belum ada peraturan yang mengatur secara khusus PJPK untuk pengembangan

Bandara melalui skema KPBU, namun demikian dapat dikaji lebih mendalam dalam Perpres NO.

38/2015 dan Permen PPN No. 4/2015 serta Undang-undang tentang Penerbangan (UU No. 1

tahun 2009) terkait penyelenggaraan kebandarudaraan seperti misalnya kajian mengenai

Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) ataupun Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) dan

lainnya.

Sedangkan berdasar pada Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2012 tentang Pembangunan

dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara, diatur sebagai berikut:

Pasal 27

Pembangunan dan pengembangan Bandar Udara yang dapat didanai oleh pendanaan dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:


a. Bandar Udara di daerah yang berada di wilayah terisolasi dan perbatasan Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

b. Bandar Udara di daerah rawan bencana; dan

c. Bandar Udara yang belum diusahakan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara

Bandar Udara Pemerintah.

Implikasi Pasal 27 :

Pendanaan APBN pada infrastruktur akan didaftar menjadi aset negara, dalam hal ini

mengindikasikan Kementerian Perhubungan dapat menjadi PJPK untuk infrastruktur : 1)

bandar udara di daerah terisolasi dan di perbatasan (greenfield); 2) Bandar udara di

daerah bencana (greenfield); 3) bandar udara yang belum diusahakan yang

diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah (brownfield);

Pasal 28

(1) Untuk menunjang perkembangan daerah pembangunan dan pengembangan Bandar

Udara dapat didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah secara proporsional dan berdasarkan perjanjian

kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam pembangunan dan pengembangan Bandar Udara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

hanya dapat digunakan untuk fasilitas sisi udara.

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Bandar Udara yang diselenggarakan oleh

Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara yang berada

diwilayahnya berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur

tentang:

a. status aset;

b. biaya yang timbul setelah pembangunan; dan

c. pendapatan dari aset yang dibangun.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerjasama pengembangan Bandar Udara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Implikasi Pasal 28 dan Pasal 29:

Pendanaan APBN dan APBD untuk pembangunan dan pengembangan bandara

yang menunjang perkembangan daerah mengindikasikan Pemerintah daerah yang

bersangkutan dan Kementerian Perhubungan dapat menjadi PJPK bersama pada

bandara tersebut, dimana diperlukan penetapan koordinator PJPK dalam proses

penyelenggaraan KPBU.


Pemerintah Daerah pada prinsipnya dapat menjadi PJPK pada Bandara di

wilayahnya yang masih diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara bandar Udara,

atau Badan Usaha Bandar Usaha dengan memenuhi ketentuan pada ayat (2) dan

memperhatikkan Peraturan Menteri yang terkait.

Pasal 30

(1) Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara dapat melakukan

kerjasama dengan badan hukum Indonesia untuk pembangunan dan/atau

pengembangan Bandar Udara.

(2) Kerjasama pembangunan dan/atau pengembangan Bandar Udara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang akan mengubah status sebagai Pemrakarsa harus

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama pembangunan dan/atau pengembangan

Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Implikasi Pasal 30 :

Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) dan Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)

dapat menjadi PJPK ketika melakukan pembangunan dan/atau pengembangan

bandar udara, dengan memperhatikan Peraturan Menteri yang terkait;

Terbuka peluang pengembangan KPBU unsolicited ketika calon mitra UPBU dan atau

BUBU yang mengambil inisiatif untuk menawarkan kerja sama /KPBU.

Dengan demikian, dalam lembaga yang dapat menjadi PJPK dalam KPBU Bandar Udara

adalah Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah dan Unit Penyelenggara Bandar Udara,

dan Badan Usaha Bandar Udara, sesuai dengan yurisdiksinya sebagaimana tersebut di atas.

KAJIAN KESESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN Kajian kesesuai dengan rencana pembangunan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek

pengembangan bandara yang akan dilaksanakan melalui skema KPBU telah sesuai dengan

rencana pembangunan daerah, khususnya rencana pengembangan angkutan udara.

Beberapa dokumen perencanaan yang perlu dikaji meliputi diantaranya:

1. RPJMN 2015-2019

Untuk memastikan bahwa proyek KPBU yang direncanakan sesuai dengan rencana

pengembangan terkait sektor angkutan, khususnya angkutan udara, di RPJMN dan

dapat memberikan kontribusi pada pencapaian target RPJMN.

2. RPJMD Kabupaten/Kota bersangkutan

Untuk memastikan bahwa proyek KPBU yang direncanakan sesuai dengan rencana

pengembangan terkait sektor angkutan udara di RPJMD Kabupaten/Kota tersebut dan

dapat memberikan kontribusi pada pencapaian target atau sasaran RPJMD.

3. Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan


Untuk memastikan bahwa rencana proyek pengembangan bandara tersebut menjadi

salah satu rencana strategis Ditjen Perhubungan Udara. Perlu dikaji juga kemungkinan-

kemungkinan pengembangan bandara melalui skema kerjasama dengan swasta/

badan usaha.

4. Rencana Strategis SKPD Terkait Angkutan Udara di Kabupaten/Kota

Untuk memastikan bahwa pengembangan bandara menjadi salah satu program

Pemerintah Daerah dan juga, bila ada, rencana Pemda di sektor angkutan udara.

Pada bagian sub-bab ini perlu disampaikan kesimpulan apakah rencana pengembangan

bandara sudah sesuai dengan rencana pembangunan atau belum, dan bila belum,

rekomendasi atau justifikasi apa yang bisa diberikan.

KAJIAN KESESUAIAN TATA RUANG Kajian kesesuaian tata ruang ini sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa dapat

dilakukan pengembangan atau pembangunan bandara di lokasi perencanaan. Kajian tata

ruang dilakukan secara berjenjang, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN),

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

(RTRWK).

Dalam kajian ini perlu dilihat apakah lokasi pengembangan bandara sesuai dengan

peruntukannya dan dimungkinkan untuk dikeluarkan ijin-ijin terkait seperti Izin Prinsip, Izin Lokasi,

Izin Mendirikan Bangunan, dan sebagainya.

Selain itu juga perlu dilakukan analisis terhadap perkiraan lamanya permohonan perijinan

untnuk dapat disesuaikan dengan rencana kerja atau timeline perencanaan, penyiapan dan

pelaksanaan KPBU.

KETERKAITAN ANTAR SEKTOR DAN WILAYAH Pada sub-bab ini perlu diuraikan kaitan pengembangan bandara dengan sektor infrastruktur

lainnya dan juga kaitan antar wilayah di sekitarnya. Beberapa hal yang perlu dikaji diantaranya

meliputi:

1. Rencana pengembangan infrastruktur lain di wilayah perencanaan yang akan

didukung/mendukung pengembangan Bandara (misalkan pengembangan pelabuhan,

jalan tol, penyediaan air minum perpipaan, kawasan wisata dan sebagainya);

2. Dampak terhadap infrastruktur lain atau wilayah apabila proyek pengembangan

bandara ini tidak dilaksanakan.


KAJIAN NILAI MANFAAT UANG

Kajian Nilai Manfaat Uang (Value for Money/VfM) dalam Tahap Perencanaan KPBU dilakukan

secara kualitatif. Tujuan dari kajian VfM ini adalah untuk memastikan:

1. sektor swasta memiliki keunggulan dalam pelaksanaan KPBU termasuk dalam

pengelolaan risiko;

2. terjaminnya efektivitas, akuntabilitas dan pemerataan pelayanan publik dalam jangka

panjang;

3. alih pengetahuan dan teknologi; dan

4. terjaminnya persaingan sehat, transparansi, dan efisiensi dalam proses pengadaan.

Kajian VfM adalah membandingkan pengadaan barang/jasa tradisional dengan pengadaan

secara KPBU. Setelah keempat poin tersebut diperinci, kemudian dapat dielaborasikan dalam

membuat VfM kualitatif dan ditambahkan poin kualitatif yang spesifik untuk tiap sektor/proyek

dan lokasi.

Beberapa hal yang perlu dikaji dalam bab ini adalah sebagai berikut

KAJIAN MANFAAT KPBU Dalam sub-bab ini diuraikan berbagai manfaat pelaksanaan proyek pengembangan bandara

melalui skema KPBU. Beberapa hal yang dapat diuraikan misalnya:

1. Alokasi APBN/APBD dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur lainnya

sehingga terjadi pemerataan pembangunan infrastruktur;

2. Sistem pelayanan bandara yang akan diterapkan, yang menunjukkan keunggulan

teknis yang ditawarkan;

3. Rencana alokasi dan pengelolaan risiko;

4. Kelebihan sistem pengadaan KPBU (efektivitas, akuntabilitas, persaingann sehat,

transparansi, efisiensi dan sebagainya);

5. Pengelolaan bandara oleh Badan Usaha dengan melibatkan UPBU/BUBU akan

memberikan alih pengetahuan.

KAJIAN VfM KUALITATIF Analisis nilai untuk uang ("VfM") dilakukan untuk menentukan kesesuaian pengadaan proyek

dengan menggunakan kerjasama dengan Badan Usaha. Jika sebuah proyek akan diajukan

sebagai proyek kerjasama dengan Badan Usaha, maka harus ditunjukkan bahwa kerjasama

akan memberikan VfM yang lebih baik daripada menggunakan metode pengadaan publik

melalui pemerintah.


Nilai Manfaat Uang (VFM) merupakan selisih Net Present Value (NPV) PSC dengan NPV KPBU

(PPP Bid). Jika Nilai VFM adalah positif, maka proyek tersebut memberikan nilai manfaat.

Sebaliknya, jika VFM negatif, maka skema tersebut tidak dipilih.

Analisis VFM membandingkan pendekatan KPBU yang diusulkan dengan pendekatan

tradisional dengan menggunakan dana pemerintah (APBN/APBD). Perbandingan ini

memperhitungkan inovasi, desain, waktu dan biaya proyek untuk menentukan apakah

mentransfer risiko ke mitra swasta akan menghasilkan nilai agregat yang lebih tinggi bagi

pengguna infrastruktur.

Pada studi ini, analisis VFM hanya akan dilaksanakan secara kualitatif. Secara umum,

perbandingan, pokok (driver) perbandingan KPBU dan PSC adalah sebagai berikut.

Keunggulan kerjasama dengan Badan Usaha

Efektivitas, Akuntabilitas Dan Pemerataan Pelayanan publik

Alih Pengetahuan Dan Teknologi

Persaingan Sehat, Transparansi, Dan Efisiensi dalam proses pengadaan

Penyusunan analisis kualitatif ini bisa dilakukan dengan berbagai metode, diantaranya studi

literatur, wawancara dengan pakar dan narasumber, kegiatan FGD, dan metodologi kualitatif

lainnya

Ringkasan berbagai aspek untuk membandingkan dua pendekatan pengadaan dan analisis

perbandingan nilai untuk setiap nilai tersebut secara spesifik untuk masing-masing sektor KPBU

yang dikerjasamakan, dapat dilihat – namun tidak terbatas – pada contoh dibawah ini.

Nilai

dibandingkan

Pengadaan

Publik KPBU Analisis

Kualitas

Pelayanan

√ √√ Perjanjian Kerjasama umumnya mengatur standar

pelayanan minimum yang telah ditentukan sebelumnya,

dimana kegagalan untuk mencapai SPM memiliki

konsekuensi. Oleh karena itu, pendekatan BU mengarah

pada kualitas pelayanan yang lebih baik.

Kepuasan

Pengguna

√ √√√ Karena layanan dan inovasi yang lebih baik, kualitas aset

dan kepuasan pengguna diharapkan juga lebih baik

dalam proyek kerjasama

Inovasi √ √√ Salah satu keunggulan pengadaan melalui kerjasama

badan usaha adalah inovasi. Badan usaha cenderung

lebih leluasa dalam berinovasi dibandingkan dengan

pengadaan publik sehingga diharapkan inovasi yang

diterapkan mampu menghasilkan output yang lebih baik

Fleksibilitas √√ √ Kerjasama dengan badan usaha cenderung lebih tidak

fleksibel jika dibandingkan dengan pengadaan publik.

Hal ini karena badan usaha terikat dengan kontrak jangka

panjang dan perubahnnya cenderung sulit dan lama.

Perubahan layanan akan lebih mudah terjadi pada


Nilai

dibandingkan

Pengadaan

Publik KPBU Analisis

pengadaan publik dengan penganggaran belanja pada

tahun berikutnya.

Ketepatan

Waktu

√ √√ Waktu yang dibutuhkan badan usaha cenderung lebih

singkat dibandingkan pengadaan publik. Hal ini

dimungkinkan dengan adanya keleluasaan dalam

pengunaan dana jika dibandingkan dengan penggunaan

dana oleh pemerintah.

Pemerataan

Pelayanan

publik

√ √√ Ruang fiskal yang diciptakan oleh Kerjasama akan

memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan

pembangunan infrastruktur di tempat/sektor lain.

Total biaya

proyek

√ √√ Perjanjian kerjasama akan mengunci badan usaha dalam

kontrak jangka panjang yang mengatur output dan

pembayaran.

Hal ini tentu akan menekan kenungkinan terjadinya biaya

diluar perkiraan dan dalam jangka waktu panjang akan

menurunkan biaya proyek secara keseluruhan

Dari tabel di atas, kita melihat bahwa pendekatan pengadaan badan usaha berpotensi

memberikan nilai uang untuk para penggerak utama seperti (i) Kualitas Pelayanan, (ii)

Kepuasan Pengguna, (iii) Inovasi, dan (iv) Ketepatan Waktu dan (v) Total biaya proyek. Namun,

pendekatan pengadaan badan usaha tidak diharapkan dapat mendorong nilai di bidang kritis

seperti Fleksibilitas.


KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAN SKEMA PEMBIAYAAN

Kajian potensi pendapatan dan skema pembiayaan ini ditujukan untuk mengetahui:

a. potensi pendapatan

b. kemampuan fiskal pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dalam

melaksanakan KPBU; dan

c. perkiraan bentuk dukungan pemerintah.

Sistematikan pembahasan Bab ini adalah seperti diuraikan di bawah ini.

KEMAMPUAN PENGGUNA MEMBAYAR Dalam Studi Pendahuluan, kemampuan pengguna untuk membayar dikaji melalui analisis data

dan informasi sekunder terkait yang tersedia, namun akan lebih baik apabila bisa dilaksanakan

melalui Survai Kebutuhan Nyata (Real Demand Survey/RDS).

Untuk proyek pengembangan bandara, kajian dilakukan terhadap berbagai tarif yang berlaku

saat penyusunan Studi Pendahuluan. Survey perlu dilakukan ke pengelola bandara yang akan

dikembangkan untuk mengetahui data nyata. Tarif yang berlaku ini meliputi diantaranya tarif

sewa parkir pesawat, tarif sewa ruang komersial, tarif parkir kendaraan, tarif kargo, sewa

property dan berbagai potensi pendapatan lainnya.

KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH PUSAT Dalam sub-bab ini dilakukan kajian terhadap kemampuan fiskal Pemerintah dalam membiayai

pengembangan bandara. Kajian fiskal terutama dilakukan pada pembiayaan angkutan udara

oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.

Kajian kemampuan fiskal ini sangat penting terutama jika pengembalian investasi yang

digunakan adalah availability payment (AP). Analisa ini penting dalam mengontrol kapasitas

fiskal dan kemampuan Pemerintah dalam membayar AP.

Perlu disampaikan trend pembiayaan Direktorat Bandara ( dan/atau Badan Usaha Bandara

dan/atau Unit Penyelenggara Badan Usaha selama setidaknya 3 (tiga) tahun terakhir, dengan

fokus pada pembiayaan Bandar Udara dan juga kendala serta potensi yang ada.

Dalam bagian terakhir sub-bab ini perlu diuraikan kesimpulan dan rekomendasi kemampuan

fiskal tersebut.

KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH Dalam sub-bab ini dilakukan kajian terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Daerah dalam

membiayai pengembangan bandara. Kajian fiskal terutama dilakukan dengan melihat


historikal porsi pembiayaan di sektor angkutan udara oleh Pemerintah Daerah melalui Unit

Penyelenggara Bandar Udara atau badan lainnya.

Dalam kajian ini dillihat adanya potensi Pemerintah Daerah untuk melakukan investasi atau

pembayaran AP.

Ketentuan mengenai pembayaran AP untuk KPBU oleh pemerintah daerah mengacu pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran

Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha

Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah.

Pada sub-bab ini dilakukan kajian terhadap rencana dan realisasi APBD selama setidaknya 3

(tiga) tahun terakhir.

Untuk analisis kemampuan fiskal dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang dikeluarkan setiap

tahun oleh Kemenkeu.

Kapasitas Fiskal adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang

dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang

penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja

pegawai.

Sesuai dengan PMK 119/2017, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi didasarkan pada

formula sebagai berikut:

KFDi = [Pendapatan] [Pendapatan Earmarked + Belanja]

KFDi = [PAD + DBH + DAU + Otsus + Dais + TPG/Tamsil] - [DTK + PR TDP + DBH SDA TDP +

DBH CHT TDP + BBH + BBK + BB + BP]

Dimana:

KFD : Kapasitas Fiskal. Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH : Dana Bagi Hasil

DAU : Dana Alokasi Umum

Otsus : Dana Otonomi Khusus

Dais : Dana Keistimewaan DIY

TPG/Tamsil : Tunjangan Penghasilan Guru/Tambahan Penghasilan

DTK : Dana Transfer Khusus

PR TDP : Pajak Rokok yang Telah Ditentukan Penggunaannya

DBHSDA TDP : DBH Sumber Daya Alam yang Telah Ditentukan Penggunaannya

DBHCHT TDP : DBH Cukai Hasil Tembakau yang Telah Ditentukan Penggunaannya

BBH : Belanja Bagi Hasil

BBK : BelanJa Bantuan Keuangan

BB : Belanja Bunga

BP : Belanja Pegawai


Sementara sesuai dengan PMK 119/2017, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah

Kabupaten/Kota didasarkan pada formula sebagai berikut:

KFDi = [Penerimaan Umum APBD] - [Penerimaan yang Telah Ditentukan

Penggunaannya + Belanja]

KFDi = [PAD + BBP + DBH + DAU + Otsus + TPG/Tamsil] - [DTK + PR TDP + DBHDR TDP +

DEB CBT TDP + BBH + BH DOB + DD + ADD + Otsus + EP + EE]

Dimana:

KFD : Kapasitas Fiskal Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

BHP : Bagi Hasil Provinsi

DBH : Dana Bagi Hasil

DAU : Dana Alokasi Umum


TPG/Tamsil : Tunjangan Penghasilan Guru/Tambahan Penghasilan

DTK : Dana Transfer Khusus

PR TDP : Pajak Rokok yang Telah Ditentukan Penggunaannya

DBHDR TDP : Dana Reboisasi yang Telah Ditentukan Penggunaannya

BBH : Belanja Bagi Hasil

BH DOB : Bagi Hasil untuk Daerah Otonom Baru

DD : Dana Desa

ADD : Alokasi Dana Desa


BP : Belanja Pegawai

BB : Belanja Bunga

Dalam bagian terakhir sub-bab ini perlu diuraikan kesimpulan dan rekomendasi kemampuan

fiskal pemerintah daerah tersebut.

POTENSI PENDAPATAN Dalam sub-bab ini dilakukan kajian terhadap berbagai potensi pendapatan yang bisa

didapatkan dalam kerjasama pengembangan bandara. Berbagai sewa fasilitas bendara

dapat diuraikan dalam sub-bab ini.


DUKUNGAN PEMERINTAH Kajian dukungan pemerintah perlu dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Skema pengembalian investasi pada proyek pengembangan bandara perlu dikaji untuk

mengetahui apakah proyek ini memerlukan dukungan pemerintah dalam bentuk viability gap

funding/VGF, jaminan pemerintah dan/atau dukungan non-fiskal lainnya..

Kajian kebutuhan dukungan pemerintah ini dilakukan baik untuk dukungan finansial maupun

dukungan non-fiskal, seperti misalnya kebutuhan dukungan peraturan, perijinan, dan

sebagainya.

Dukungan dari Pemerintah diberikan dalam rangka membuat projek KPBU Sarana dan

Prasarana ASDP menjadi layak dan atau aman diselenggarakan. Pengertian proyek KPBU yang

layak dan aman mengandung arti: terdapat pihak swasta yang bersedia berinvestasi dan

menyediakan layanan dalam keadaan teknis, finansial, dan ekonomis yang layak; secara

finansial memberikan keuntungan bagi BUP/Swasta; dan membuat kemudahan bagi

masyarakat pengguna infratsruktur yang dikerjasamakan.

Dukungan Pemerintah terhadap penyelenggaraan KPBU Sarana dan Prasarana ASDP dapat

berbentuk:

a. Project Development Funds;

b. VGF (Viability Gap Funds), atau Dukungan Kelayakan;

c. Dukungan Konstruksi dari Pemerintah ;

d. Garansi atau Penjaminan dari Pemerintah;

e. Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment);

f. Dana Tanah;

Sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.


Sumber: Presentasi “ Kebijakan KPBU dalam Rangka Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah

(APBN/APBD)”, Bastary Panji Indra, Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur, 4

Desember 2018.

Dalam uraian sub bab ini perlu diutarakan alasan keperluan mendapatkan fasilitas dari

pemerintah tersebut, dilengkapi upaya yang sedang dan akan dilakukan PJPK untuk

memperoleh fasilitas tersebut.

a. Project Development Funds (Dana Pengembangan Projek)

Dukungan pemerintah dalam pengembangan projek berbentuk fasilitas penyiapan dan

pelaksanaan transaksi projek KPBU dalam penyediaan infrastruktur. Penyediaan fasilitas

Pemerintah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 265/PMK.08/2015 tentang

Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU dalam

Penyediaan Infrastruktur.

Fasilitas yang dapat disediakan untuk proyek KPBU prioritas ataupun proyek KPBU lainnya

yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri diatas. Jenis

fasilitas yang disediakan meliputi:

1) Fasilitas Penyiapan Proyek, yang meliputi:

penyiapan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan;


penyiapan kajian dan/ atau dokumen pendukunguntuk Kajian Akhir

Prastudi Kelayakan

2) Fasilitas Pendampingan Transaksi, yang meliputi:

pelaksanaan pengadaan Badan Usaha;

pelaksanaan penandatanganan Perjanjian KPBU;

perolehan pembiayaan untuk Proyek KPBU (financial close), sepanjang

merupakan bagian dari tanggung jawab yang dialokasikan kepadaPJPK

berdasarkan Perjanjian KPBU.

b. VGF (Viability Gap Funds) atau Dukungan Kelayakan

Pemberian Dukungan Pemerintah dalam bentuk VGF (Viability Gap Fund) diatur melalui

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 dimana disebutkan bahwa

Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang

bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek Kerja Sama. Proyek yang dapat

diberikan dukungan kelayakan memiliki total biaya investasi paling kurang senilai

Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Walaupun proyek KPBU tidak memerlukan Dukungan Pemerintah dalam bentuk VGF,

sub-bab ini tetap perlu dibahas dengan memberikan klarifikasi mengapa tidak perlu

VGF. Misalnya karena nilai proyek yang kurang dari seratus milyar rupiah dan tidak

mengaplikasikan prinsip “pengguna membayar”.

VGF diberikan dalam bentuk tunai sebagai bagian dari biaya konstruksi dengan porsi

yang tidak mendominasi keseluruhan biaya konstruksi (maksimal 49%).

Dalam sub-bab ini diuraikan pemenuhan kriteria untuk mendapatkan VGF. Beberapa

hal yang perlu dijawab dalam sub-bab ini diantaranya adalah:

Apakah proyek secara ekonomi layak namun secara finansial belum layak?

Apakah proyek didasarkan pada “prinsip pengguna membayar”

Apakah pemilihan investor swasta dilakukan melalui proses tender yang terbuka

dan kompetitif dibawah skema KPBU?

Apakah draft perjanjian kerjasama telah memuat skema peralihan aset dan/

atau manajemen aset dari investor ke PJPK pada akhir masa konsesi?

Apakah dalam studi kelayakan telah menunjukkan:

o Alokasi risiko yang optimal antara investor dan PJPK

o Menyimpulkan bahwa proyek layak secara ekonomis dan akan layak secara

finansial apabila diberikan VGF

Apakah sektor yang akan di-KPBU-kan termasuk dalam sektor yang disebutkan

dalam Perpres No. 38 tahun 2015.


c. Dukungan Konstruksi dari Pemerintah (Government Support- Project Construction

Support )

Dukungan konstruksi dari Kementerian maupun pemerintah daerah ybs menggunakan

dana APBN dan/atau APBD yang dikuasainya dengan mengundang perusahaan

konsultansi dan/atau perusahaan jasa konstruksi untuk mengadakan sebagian sarana

dan atau prasarana ASDP yang akan dihibahkan kepada BUP. Hal ini membuat beban

hutang BUP dapat berkurang dan kegiatan kerjasama menjadi layak secara finansial

dan menarik pihak swasta.

Dukungan konstruksi juga dapat berupa percepatan dan sinkronisasi penyediaan utilitas

yang diperlukan dalam operasionalisasi sarana/prasarana ASDP, dapat dihibahkan

kepada BUP atau tidak dihibahkan namun dilengkapi dengan perjanjian penyediaan

utilitas untuk operasional BUP sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Jaminan Pemerintah

Fasilitas Jaminan Pemerintah adalah jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada

BUP sehubungan dengan penanggulangan risiko BUP atas gagal bayar atau kegagalan

PJPK dalam memenuhi kewajibannya, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Dalam Pelaksanaannya penjaminan oleh pemerintah ini dilaksanakan oleh PT

Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) yang dibentuk Kementerian Keuangan untuk

melaksanakan penjaminan atas proyek KPBU.

e. Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment)

Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) adalah pembayaran secara

berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha

Pelaksana (BUP) atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan

/ atau kriteria sebagaiana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.

Dengan fasilitas ini, sepanjang BUP memenuhi kewajibannya memberikan layanan

Infratsruktur KPBU kepada pengguna akhir sesuai ketentuan dalam Perjanjian KPBU maka

PJPK akan memberikan pembayaran sesuai isi perjanjian. Dengan demikian BUP akan

mendapatkan jaminan aluran kas yang berkelanjutan dalam besaran yang tidak

bergantung pada pembayaran pengguna akhir atas infrastruktur yang dibangun dan

dioperasionalkannya.

Ketentuan lebih rinci tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan ini diatur dalam:

Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.09/2015 tentang Pembayaran

Ketersediaan Layanan pada Proyek KPBU dalam Rangka Penyediaan

Infrastruktur;

Peraturan Menteri Keuangan nomor 260/PMK.09/2016 tentang Cara

Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek KPBU dalam Rangka

Penyediaan Infrastruktur


f. Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur

Pemerintah dengan pertimbangannya dapat menyediakan tanah untuk penyediaan

infrastruktur. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 148 tahun 2015 tentang

Perubahan Keempat atas Perpres No.71 tahun 2012 tentang Penyelenggaran

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. PJPK perlu membuat

dokumen rencana pengadaan tanah kemudian menyerahkan kepada Gubernur untuk

pelaksanaannya sesuai ketentuan dalam peratran tersebut.

Penguasaan tanah sebagai aset oleh PJPK menjadi keperluan mengingat infrastruktur

yang akan dibangun dengan dana swasta perlu berada di atas tanah yang dikuasai

pemerintah (PJPK), sehingga diakhir periode kerjasama dapat dikembalikan kepada

PJPK (Pemerintah/Pemerintah Daerah).

Kajian Kebutuhan Jaminan Pemerintah Jaminan Pemerintah juga dapat diberikan kepada proyek infrastruktur dengan tujuan untuk

mengurangi risiko yang dibebankan kepada Badan Usaha.Jaminan Pemerintah ini diberikan

oleh Menteri Keuangan dan/atau Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sesuai dengan

peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Penyediaan fasilitas Jaminan Pemerintah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.

265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek

KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur.

Fasilitas dapat disediakan untuk proyek KPBU prioritas ataupun proyek KPBU lainnya yang

memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri diatas. Jenis fasilitas yang

disediakan meliputi:

a. Fasilitas Penyiapan Proyek, yang meliputi:

penyiapan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan;

penyiapan kajian dan/ atau dokumen pendukunguntuk Kajian Akhir Prastudi

Kelayakan

b. Fasilitas Pendampingan Transaksi, yang meliputi:

pelaksanaan pengadaan Badan Usaha;

pelaksanaan penandatanganan Perjanjian KPBU;

perolehan pembiayaan untuk Proyek KPBU (financial close), sepanjang merupakan

bagian dari tanggung jawab yang dialokasikan kepadaPJPK berdasarkan Perjanjian

KPBU.


REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Dalam bab ini diuraikan rekomendasi dan tindaklanjut terhadap rencana proyek

pengembangan bandara agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan, kebutuhan,

kepatuhan dan sebagainya.

Sistematika pembahasan Bab Rekomendasi dan Tindak Lanjut ini adalah sebagai berikut.

REKOMENDASI Dalam sub-bab ini disampaikan berbagai rekomendasi berdasarkan hasil-hasil kajian yang telah

dilakukan di bab-bab sebelumnya. Beberapa rekomendasi yang diberikan mencakup

diantaranya:

1. Institusi atau lembaga yang akan menjadi PJPK dalam proyek;

2. Indikasi atau ketetapan lokasi;

3. Indikasi nilai CAPEX dan OPEX

4. Rencana bentuk atau modalitas KPBU yang akan diterapkan;

5. Rekomendasi dari hasil VfM;

6. Dukungan pemerintah yang diperlukan;

7. Rekomendasi pemilihan badan usaha

8. Dan sebagainya.

Untuk pemilihan badan usaha, contoh rekomedasi kriteria utama adalah, namun tidak terbatas,

seperti berikut ini:

A. Komposisi

Badan usaha harus terdiri dari satu atau lebih Anggota yang secara bersama-sama

wajib memenuhi kualifikasi dan tanggung jawab seperti ditetapkan berikut ini:

a. Paling tidak satu (1) Anggota harus memenuhi Kriteria Pengalaman Operasi sesuai

kriteria Teknis.

b. Anggota harus secara agregat, memenuhi Kriteria Finansial sebagaimana yang

ditetapkan;

c. Tidak boleh terdiri dari orang pribadi.

d. Pihak yang ikut serta dalam Proses Pra-Kualifikasi tidak boleh tercatat sebagai

Peserta lebih dari satu kali.


B. Kriteria Keuangan

a. Memiliki kemampuan keuangan/pendanaan yang dibuktikan dengan Salinan

laporan keuangan dari peserta atau Anggota Utama yang sudah diaudit, selama

tiga (3) tahun anggaran terakhir, yang disusun berdasarkan standard akuntansi

IAS/IAI, IFRS, US GAAP dan memperlihatkan sbb:

Total Asset, secara agregat lebih dari 3 kali total Capex selama dua (2) tahun

anggaran terakhir; dan

Kekayaan Bersih, secara agregat lebih dari 1 kali total Capex selama dua (2)

tahun anggaran terakhir.

b. Surat Refensi dari Bank untuk peserta atau masing-masing Anggota yang

menyatakan bahwa kondisi usaha peserta atau Anggota Utama bersangkutan

tergolong sehat dan menurut pendapat Bank, peserta atau Anggota Utama

tersebut mampu membiayai pelaksanaan Proyek.

c. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.

C. Kriteria Teknis

a. Memiliki pengalaman dan/atau memiliki akses/jejaring kompetensi pada bidang

usaha bersangkutan; dibuktikan dengan Peserta/salah satu Anggota Konsorsium

berhasil melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan setidaknya

untuk satu (1) proyek serupa; >>>> Jika induk perusahaan sudah berpengalaman

b. Untuk mengukur bahwa persyaratan tentang keberhasilan, maka yang

dimaksud operasi dan pemeliharaan yang “berhasil” adalah Proyek-proyek yang

sudah selesai dan beroperasi setidaknya selama tiga (3) tahun, dimana selama

periode tersebut Peserta atau salah satu anggota konsorsium mengoperasikan

dan memelihara proyek selama paling sedikit tiga (3) tahun;

D. Kriteria Lainnya

Kriteria lain yang dipertimbangkan

a. Masing-masing Anggota tidak terlibat dalam Perselisihan Material Lainnya

yang belum terselesaikan.

b. Pemegang saham) tidak sedang mengalami:

i. Skorsing atau blacklist oleh instansi Pemerintah karena suatu alasan apa

pun;


ii. Kinerja tidak memuaskan di masa lalu, termasuk pelanggaran kontrak,

penyelesaian tidak tepat waktu, sejarah klaim yang buruk atau cacat

mutu;

iii. Memiliki utang jatuh tempo yang jauh melebihi pendapatan atau

kewajibannya kepada pihak otoritas kepabeanan di Indonesia atau

pihak otoritas berwenang lainnya di negara dimana perusahaannya

terdaftar;

iv. Memiliki catatan kasus perdata atau pidana yang masih ditangguhkan

atau belum selesai terkait penghindaran pajak, bea atau kewajiban

lainnya kepada instansi pemerintah.

c. Kegiatan usaha Peserta (atau pada kasus konsorsium, Anggota Utama) tidak

sedang dalam keadaan dihentikan.

TINDAK LANJUT Dalam sub-bab ini diuraikan rencana tindaklanjut dari rekomendasi yang disampaikan

sebelumnya, termasuk didalamnya rencana jadwal pemenuhan rekomendasi dan juga

rencana jadwal kegiatan penyiapan dan transaksi KPBU.

DAFTAR ISI - Toolkit KPBUmanage.toolkitkpbu.com/Upload/pdf/Toolkit SP Bandara.pdfstudi pendahuluan (infrastruktur bandara) - i daftar isi pengantar 1 dasar hukum 2 maksud dan tujuan

Documents