Top Banner
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 1 DAFTAR ISI PENGANTAR 1 DASAR HUKUM 2 MAKSUD DAN TUJUAN 2 PENERIMA MANFAAT 3 RUANG LINGKUP DAN BATASAN 3 TUJUAN STUDI PENDAHULUAN 3 MUATAN STUDI PENDAHULUAN 3 KAJIAN DALAM STUDI PENDAHULUAN 5 LATAR BELAKANG 6 KAJIAN KEBUTUHAN 6 DASAR PEMIKIRAN TEKNIS 7 DASAR PEMIKIRAN EKONOMIS 7 DUKUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN 8 KAJIAN KEPATUHAN 8 KAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN 9 KAJIAN PENENTUAN PJPK 9 KAJIAN KESESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN 10 KAJIAN KESESUAIAN TATA RUANG 10 KETERKAITAN ANTAR SEKTOR DAN WILAYAH 11 KAJIAN NILAI MANFAAT UANG 11 KAJIAN MANFAAT KPBU 11 KAJIAN VfM KUALITATIF 14 KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAN SKEMA PEMBIAYAAN 14 KEMAMPUAN PENGGUNA MEMBAYAR 14 KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH PUSAT 15 KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH 16 POTENSI PENDAPATAN 16 DUKUNGAN PEMERINTAH 20 KAJIAN KEBUTUHAN JAMINAN PEMERINTAH 21 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT 21 REKOMENDASI 23 TINDAK LANJUT
26

DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Nov 22, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 1

DAFTAR ISI PENGANTAR

1 DASAR HUKUM

2 MAKSUD DAN TUJUAN

2 PENERIMA MANFAAT

3 RUANG LINGKUP DAN BATASAN

3 TUJUAN STUDI PENDAHULUAN

3 MUATAN STUDI PENDAHULUAN

3 KAJIAN DALAM STUDI PENDAHULUAN

5 LATAR BELAKANG

6 KAJIAN KEBUTUHAN

6 DASAR PEMIKIRAN TEKNIS

7 DASAR PEMIKIRAN EKONOMIS

7 DUKUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

8 KAJIAN KEPATUHAN

8 KAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN

9 KAJIAN PENENTUAN PJPK

9 KAJIAN KESESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN

10 KAJIAN KESESUAIAN TATA RUANG

10 KETERKAITAN ANTAR SEKTOR DAN WILAYAH

11 KAJIAN NILAI MANFAAT UANG

11 KAJIAN MANFAAT KPBU

11 KAJIAN VfM KUALITATIF

14 KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAN SKEMA PEMBIAYAAN

14 KEMAMPUAN PENGGUNA MEMBAYAR

14 KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH PUSAT

15 KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH

16 POTENSI PENDAPATAN

16 DUKUNGAN PEMERINTAH

20 KAJIAN KEBUTUHAN JAMINAN PEMERINTAH

21 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

21 REKOMENDASI

23 TINDAK LANJUT

Page 2: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 1

PENGANTAR Toolkit Penyusunan Studi Pendahuluan Infrastruktur Penyediaan Air Baku ini diinisiasi oleh

Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun BAPPENAS pada tahun 2018.

Penyusunan toolkit ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan pedoman bagi para pemangku

kepentingan terkait dengan suatu Proyek KPBU agar dapat memudahkan bagi para pemangku

kepentingan terkait tersebut dalam menyusun Studi Pendahuluan yang benar, sejalan dan

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada saat ini belum pernah dilakukan pengembangan proyek penyediaan air baku melalui

skema KPBU, sehingga Toolkit Studi Pendahuluan Infrastruktur Penyediaan Air Baku ini akan

sangat membantu bagi semua pihak dalam penyusunannya.

DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan Studi Pendahuluan adalah:

1. Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Pada Pasal 22 ayat (1) dinyatakan bahwa pengadaan Infrastruktur yang akan

dikerjasamakan dengan Badan Usaha harus disertai dengan studi pendahuluan.

Studi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut harus memuat paling

kurang:

rencana bentuk KPBU;

rencana skema pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan

rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses, dan cara

penilaian.

Pada Pasal 24 dinyatakan bahwa berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dan konsultasi

publik, maka Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menetapkan daftar usulan

rencana KPBU.

2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 4 tahun 2015 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan

Infrastruktur.

Pada Pasal 1 point 19 disampaikan bahwa Studi Pendahuluan adalah kajian awal yang

dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik

Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan gambaran mengenai

perlunya penyediaan suatu Infrastruktur tertentu serta manfaatnya, apabila

dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana melalui KPBU.

Pada Pasal 6 diuraikan bahwa Studi Pendahuluan harus telah menetapkan

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang bertindak sebagai PJPK.

Pada Pasal 14 ayat (3), dinyatakan bahwa berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dan

Konsultasi Publik, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah akan memutuskan lanjut

atau tidak lanjut suatu rencana Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme KPBU.

Page 3: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 2

Dalam Lampiran Bab II Point D, Kementerian/Lembaga/Daerah/BUMN/BUMD

menganggarkan dana untuk kegiatan perencanaan dengan mempertimbangkan

sekurang-kurangnya penganggaran untuk kegiatan antara lain penyusunan Studi

Pendahuluan dan pelaksanaan Konsultasi Publik.

Sementara pada Lampiran Bab II Poin H nomor 3, diuraikan bahwa Studi Pendahuluan

merupakan dokumen yang harus dimiliki sebelum suatu rencana proyek diusulkan

sebagai suatu proyek KPBU.

Gambar 1. Posisi Studi Pendahuluan dalam Tahap Perencanaan KPBU

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan penyiapan Toolkit Penyusunan Studi Pendahuluan Infrastruktur Air Baku ini

adalah:

1. Mempermudah para pemangku kepentingan dalam pemahaman dan penyiapan Studi

Pendahuluan untuk suatu Proyek KPBU Infrastruktur Air Baku sesuai dengan Peraturan

Menteri PPN No. 4 Tahun 2015.

2. Memperjelas penyusun Studi Pendahuluan dalam menentukan tingkat kedalaman

kajian yang diperlukan dalam penyusunan Studi Pendahuluan

PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat dari Toolkit Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Infrastruktur Air Baku

ini adalah:

1) Kementerian/lembaga/pemerintah daerah

2) Badan usaha pemrakarsa

3) Calon Badan Usaha Pelaksana/calon investor

Page 4: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 3

4) Calon badan usaha penyiapan

5) Pemangku kepentingan lainnya

RUANG LINGKUP DAN BATASAN Ruang lingkup dan batasan dari Toolkit Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Infrastruktur

Air Baku ini adalah sebagai berikut:

1. Toolkit ini akan fokus pada infrastruktur penyaluran air baku;

2. Format dan isi Studi Pendahuluan akan mengacu pada Permen PPN No. 4 tahun 2015;

3. Toolkit hanya akan memberikan arahan dan panduan terkait hal-hal yang harus dikaji

dalam Studi Pendahuluan serta juga kedalam kajian yang perlu dilakukan.

TUJUAN STUDI PENDAHULUAN Studi Pendahuluan merupakan dokumen yang harus disiapkan ada tahap perencanaan suatu

proyek KPBU. Tujuan dari penyusunan Studi Pendahuluan ini adalah:

1. Menetapkan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)

2. Mengidentifikasi penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan melalui skema

KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Memberikan rekomendasi bagi PJPK untuk memutuskan lanjut atau tidak lanjut rencana

Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme KPBU.

MUATAN STUDI PENDAHULUAN Studi Pendahuluan harus memuat paling kurang:

1. rencana bentuk KPBU;

2. rencana skema pembiayaan KPBU dan sumber dananya; dan

3. rencana penawaran KPBU yang mencakup jadwal, proses, dan cara penilaian.

KAJIAN DALAM STUDI PENDAHULUAN Kajian yang perlu dilakukan dalam penyusunan Studi Pendahuluan meliputi:

1. analisis kebutuhan (need analysis);

2. kriteria kepatuhan (compliance criteria);

3. kriteria faktor penentu Nilai Manfaat Uang (Value for Money) partisipasi badan usaha;

4. analisa potensi pendapatan dan skema pembiayaan proyek; dan

5. rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

Page 5: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 4

Secara lebih detail, isi masing-masing kajian akan diulas pada bab-bab selanjutnya.

Dalam penyusunan laporan Studi Pendahuluan, sistematika pembahasannya adalah sebagai

berikut:

BAB 1 : LATAR BELAKANG

BAB 2 : KAJIAN KEBUTUHAN

BAB 3 : KAJIAN KEPATUHAN

BAB 4 : KAJIAN NILAI MANFAAT UANG

BAB 5 : KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAN SKEMA PEMBIAYAAN

BAB 6 : REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Page 6: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 5

LATAR BELAKANG Bab Latar Belakang ini merupakan bagian pertama dari Studi Pendahuluan yang ditujukan

untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi-kondisi yang menyebabkan perlunya

ada kegiatan proyek penyediaan baku yang dikembangkan dengan skema KPBU.

Panduan pembahasan bagian Latar Belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara umum;

2. Kondisi pembiayaan SPAM secara umum dan kondisi kemampuan penganggaran oleh

Pemerintah;

3. Kondisi ketersediaan air baku secara umum;

4. Kondisi pembiayaan penyediaan air baku dan kondisi kemampuan penganggaran oleh

Pemerintah;

5. Kondisi umum SPAM dan penyediaan air baku di wilayah perencanaan;

6. Potensi dan kendala pengembangan dan pembiayaan penyediaan air baku;

7. Uraian kebutuhan pembiayaan inovatif dan alternatif untuk pengembangan

penyediaan air baku;

8. Kesimpulan diperlukannya penerapan skema KPBU dalam pembiayaan proyek

penyediaan air baku yang direncanakan.

9. Ruang lingkup infrastruktur yang akan dikerjasamakan

Panduan pembahasan diatas dapat dimodifikasi namun benang merah yang perlu diuraikan

adalah perlunya skema KPBU dalam pembiayaan proyek KPBU yang direncanakan.

Page 7: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 6

KAJIAN KEBUTUHAN Tujuan dari Kajian Kebutuhan adalah untuk menguraikan dan memastikan adanya kebutuhan

penyediaan air baku yang berkelanjutan untuk suatu SPAM. Beberapa hal yang perlu

disimpulkan dalam Kajian Kebutuhan adalah:

1. kepastian KPBU memiliki dasar pemikiran teknis dan ekonomi berdasarkan analisis data

sekunder yang tersedia;

Pada bagian ini disampaikan analisis secara teknis mengenai kebutuhan pembangunan

sistem air baku seperti misalnya sudah tidak memadainya kapasitas air baku yang

tersedia, adanya kapasitas SPAM yang belum dimanfaatkan, kondisi/kualitas sumber air

baku yang perlu ditingkatkan, sistem penyediaan air baku yang sudah tidak memadai,

dan sebagainya.

Analisis dasar terhadap alasan ekonomi mengapa perlu pembangunan dan/atau

pengembangan sarana dan prasarana ASDP, seperti misalnya sudah tidak efisiennya

pelayanan yang bisa diberikan, dampak terhadap perekonomian masyarakat, dan

sebagainya

2. kepastian KPBU mempunyai permintaan yang berkelanjutan dan diukur dari

ketidakcukupan pelayanan, baik secara kuantitas maupun kualitas, berdasarkan analisis

data sekunder yang tersedia;

Pada bagian ini dijelaskan mengenai adanya kebutuhan pembangunan sistem air baku

seperti misalnya karena rencana pengembangan cakupan pelayanan air minum,

kebutuhan peningkatan kapasitas SPAM yang ada saat ini, dan sebagainya.

3. kepastian KPBU mendapat dukungan dari pemangku kepentingan yang berkaitan,

salah satunya melalui Konsultasi Publik. Konsultasi Publik yang dilakukan oleh calon PJPK

atau Pemerintah serta notulan Konsultasi Publik dapat menjadi acuan ketertarikan dan

dukungan para pemangku kepentingan terhadap proyek penyediaan air baku yang

direncanakan.

Pada bagian ini dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah ataupun pusat telah mendukung

pembangunan sistem air baku dilihat dari adanya perencanaan, adanya

keputusan/kebijakan yang mendukung, adanya minat dari pihak badan usaha untuk

terlibat, dan sebagainya.

Sistematika pembahasan dan panduan isi dari masing-masing pembahasan diuraikan di bawah

ini.

DASAR PEMIKIRAN TEKNIS Beberapa hal yang yang dapat diuraikan dalam Dasar Pemikiran Teknis ini adalah sebagai

berikut:

1. Menjelaskan kebutuhan air di wilayah perencanaan.

Pada bagian ini dapat diuraikan proyeksi jumlah penduduk dan proyeksi kebutuhan air

minum masyarakat.

Page 8: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 7

2. Menjelaskan kondisi SPAM di wilayah perencanaan

Pada bagian ini perlu dijelaskan kinerja pelayanan SPAM saat ini, seperti misalnya

daerah pelayanan eksisting, cakupan pelayanan eksisting, tingkat kehilangan air,

kendala pengembangan pelayanan, dan sebagainya.

Pada bagian ini juga perlu disimpulkan bagaimana kebutuhan air minum di wilayah

pelayanan dapat dipenuhi melalui penyediaan air baku yang memadai.

3. Menjelaskan kondisi sumber air baku yang akan digunakan

Menguraikan rencana sumber air baku yang akan digunakan, termasuk uraian

mengenai pengelola sumber air baku, lokasi (posisi dan jarak) sumber air baku terhadap

daerah pelayanan, kapasitas/debit andalan sumber air baku (jika ada data sekunder),

rencana kapasitas pengambilan air baku, pemakaian eksisting sumber air baku, dan

sebagainya.

4. Menjelaskan garis besar rencana penyediaan air baku

Menguraikan secara skematis rencana proyek pengambilan air baku, mulai dari air baku

sampai dengan wilayah pelayanan, termasuk rencana peningkatan cakupan

pelayanan dan penambahan sambungan yang akan dicapai dari dampak

penyediaan air baku ini.

DASAR PEMIKIRAN EKONOMIS Tujuan dari kajian pemikiran ekonomis ini untuk melihat nilai ekonomi pengembangan proyek

penyediaan air baku tersebut dilaksanakan.

Beberapa hal yang perlu dikaji (berdasarkan data sekunder) adalah diantaranya:

1. Manfaat ekonomi apa saja yang bisa didapatkan masyarakat dari proyek ini. Seperti

misalnya adalah adanya potensi lapangan kerja, harga air bersih yang lebih murah,

penghematan listrik, pengurangan ekstraksi air tanah oleh masyarakat, dan sebagainya.

2. Manfaat sosial apa saja yang bisa didapatkan masyarakat dari proyek ini. Seperti

misalnya kenyamanan fasilitas umum karena adanya air bersih, sikap hemat dalam

menggunakan air, dan sebagainya.

Kajian dasar pemikiran ekonomis ini dilakukan lebih secara kualitatif daripada kuantitatif dan

dilakukan berdasarkan data-data sekunder atau kajian literatur.

DUKUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN Kajian dukungan pemangku kepentingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek

penyediaan air baku yang direncanakan telah mendapatkan dukungan oleh berbagai pihak

yang diperkirakan akan terlibat atau terdampak dari proyek tersebut.

Beberapa hal yang perlu dikaji atau diuraikan diantaranya meliputi:

1. Uraian tentang pemrakarsa proyek penyediaan air baku tersebut dan mengapa

pemrakarsa ingin melaksanakan proyek pengembangan air baku ini dan dukungan apa

yang dapat diberikan untuk kelancaran proyek ini;

Page 9: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 8

2. Uraian tentang para pemangku kepentingan yang terkait, seperti misalnya pemilik/

pengelola sumber air baku, penyelenggara SPAM yang akan menerima air baku, institusi

yang diarahkan menjadi PJPK dan sebagainya. Hal ini dapat diperoleh dari kegiatan

konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan terkait tersebut. Dalam uraian ini

juga dilengkapi fasilitas yang sudah dan dapat diberikan oleh kementerian/pemerintah

daerah sehubungan dengan pelaksanaan KPBU di sektor penyediaan air baku ini.

Uraian tersebut dapat dibahas secara lebih rinci dalam tabel Kerangka Pengambilan

Keputusan seperti tabel di bawah ini.

Jenis keputusan Penanggungjawab Keterangan

Penunjukan PJPK PUPR

Konfirmasi kesiapan Proyek Panitia Pengadaan

Konfirmasi Market Sounding Panitia Pengadaan

Persiapan Jadwal Pengadaan Panitia Pengadaan

Penyusunan Dokumen Pengadaan dan revisi (jika ada) Panitia Pengadaan

Berita Acara dari Hasil Tender Panitia Pengadaan

Penentuan Pemenang Penawaran PJPK

Menanggapi Keberatan Penawaran PJPK

Surat Penetapan Pemenang (LoA) PJPK

Surat Penetapan Pemenang Lelang sebagai proyek BUP PJPK

3. Uraian tentang tanggapan masyarakat terhadap rencana pengembangan proyek

penyediaan air baku ini berdasarkan hasil konsultasi publik dengan masyarakat.

Page 10: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 9

KAJIAN KEPATUHAN Tujuan dari Kajian Kepatuhan adalah untuk menguraikan dan memastikan bahwa rencana

pengembangan proyek penyaluran air baku ini sesuai dengan peraturan dan juga

perencanaan di sektor SPAM dan air baku.

Beberapa hal yang perlu dipastikan dalam Bab ini adalah:

1. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam

penentuan PJPK;

2. kesesuaian rencana proyek dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional/Daerah dan/atau Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, rencana bisnis BUMN/BUMD;

3. kesesuaian lokasi KPBU dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (apabila diperlukan sesuai

kebutuhan jenis Infrastruktur yang akan dikerjasamakan); dan

4. keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah (apabila diperlukan sesuai

kebutuhan jenis Infrastruktur yang akan dikerjasamakan).

Sistematika pembahasan dan panduan isi dari masing-masing pembahasan diuraikan di bawah

ini.

KAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN Beberapa kajian dan peraturan perundangan yang perlu dikaji meliputi:

1. Peraturan tentang KPBU (Perpres No. 38/2015 dan Permen PPN No. 4/2015)

Untuk memastikan bahwa infrastruktur yang akan dikerjasamakan termasuk dalam

infrastruktur sosial dan ekonomi yang dapat di-KPBU-kan.

2. Peraturan tentang Sumber Daya Air (SDA)

Untuk memastikan bahwa peraturan dan perundangan tentang SDA mendukung

pengembangan penyediaan air baku melalui kerjasama dengan swasta/badan usaha.

Beberapa peraturan mengenai Sumber Daya Air antara lain

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya

Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air

3. Peraturan tentang SPAM

Untuk memastikan bahwa offtaker air baku dari proyek KPBU ini dapat menerima air

baku.

Beberapa peraturan mengenai Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) antara lain:

Page 11: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 10

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air

Minum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27 tahun

2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/Prt/M/2007 Tentang

Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

4. Peraturan tentang lingkungan dan sosial

Untuk mengkaji secara umum dokumen lingkungan yang harus disiapkan untuk proyek

yang sedang direncanakan. Peraturan utama yang diacu adalah UU No. 32/2009, PP

No. 27/2012 dan Permen LH No. 17/2012. Apabila ada, dapat juga dikaji peraturan

terkait lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, seperti misalnya

pemanfaatan sumber air baku di daerah khusus seperti wilayah perkebunan, cagar

alam, hutan lindung, dan sebagainya.

KAJIAN PENENTUAN PJPK Dalam sub-bab ini dilakukan kajian terhadap berbagai peraturan yang mengatur tentang

institusi atau lembaga yang bisa menjadi PJPK dalam proyek penyediaan air baku.

Sejauh ini belum ada peraturan yang mengatur tentang PJPK untuk infrastruktur penyediaan air

baku, sehingga dengan demikian perlu dilakukan kajian peraturan dan kewenangan terhadap

beberapa lembaga yang mungkin saja bisa menjadi PJPK, seperti misalnya BUMN/BUMD di

sektor air minum, Kementerian PUPR, pemilik lahan, dan sebagainya.

Dalam kajian ini diharapkan dengan mengacu pada PP No. 122 tahun 2015 sudah dapat

ditentukan lembaga yang akan menjadi PJPK dalam rencana proyek penyediaan air baku ini.

KAJIAN KESESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN Kajian kesesuai dengan rencana pembangunan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek

penyediaan air baku yang akan dilaksanakan melalui skema KPBU telah sesuai dengan

rencana pembangunan daerah, khususnya rencana pengembangan air bersih.

Beberapa dokumen perencanaan yang perlu dikaji meliputi diantaranya:

1. RPJMN 2015-2019

Untuk memastikan bahwa proyek KPBU yang direncanakan sesuai dengan rencana

pengembangan terkait sektor SDA dan SPAM di RPJMN dan dapat memberikan

kontribusi pada pencapaian target RPJMN.

Page 12: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 11

2. RPJMD Kabupaten/Kota bersangkutan

Untuk memastikan bahwa proyek KPBU yang direncanakan sesuai dengan rencana

pengembangan terkait sektor SDA dan SPAM di RPJMD Kabupaten/Kota tersebut dan

dapat memberikan kontribusi pada pencapaian target atau sasaran RPJMD.

3. Rencana Strategis Ditjen PSDA, Kementerian PUPR

Untuk memastikan bahwa rencana proyek pengembangan penyediaan air baku

menjadi salah satu rencana strategis Ditjen PSDA. Perlu dilihat juga kemungkinan-

kemungkinan pengembangan proyek penyaluran air baku melalui skema kerjasama

dengan swasta/badan usaha.

4. Rencana Strategis SKPD Terkait SDA di Kabupaten/Kota

Untuk memastikan bahwa pengembangan SPAM di rencana wilayah pelayanan

menjadi salah satu program Pemerintah Daerah dan juga, bila ada, rencana Pemda di

sektor SDA yang terkait dengan penyaluran air baku.

Pada bagian sub-bab ini perlu disampaikan kesimpulan apakah rencana pengembangan

penyediaan air baku sudah sesuai dengan rencana pembangunan atau belum, dan bila

belum, rekomendasi atau justifikasi apa yang bisa diberikan.

KAJIAN KESESUAIAN TATA RUANG Kajian kesesuaian tata ruang ini sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa dapat

dilakukan pengembangan atau pembangunan di lokasi pengambilan air baku. Kajian tata

ruang dilakukan secara berjenjang, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN),

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

(RTRWK).

Dalam kajian ini perlu dilihat apakah lokasi pengambilan air baku sesuai dengan

peruntukannya dan dimungkinkan untuk dikeluarkan ijin-ijin terkait seperti Izin Prinsip, Izin Lokasi,

Izin Mendirikan Bangunan, dan sebagainya. Periode waktu pengurusan perijinan juga perlu

disampaikan agar dapat dielaborasikan dengan timeline KPBU.

KETERKAITAN ANTAR SEKTOR DAN WILAYAH Pada sub-bab ini perlu diuraikan kaitan pengembangan penyediaan air baku dengan sektor

infrastruktur lainnya dan juga kaitan antar wilayah jika penyediaan air baku ditujukan untuk

suatu SPAM Regional. Beberapa hal yang perlu dikaji diantaranya meliputi:

1. Rencana pengembangan infrastruktur lain di wilayah perencanaan yang akan

didukung oleh penyediaan air baku (misalkan pengembangan bandara, pelabuhan,

perumahan, dan sebagainya);

2. Kebutuhan penyediaan air baku di masing-masing wilayah pelayanan (untuk SPM

Regional);

3. Dampak terhadap infrastruktur lain atau wilayah apabila proyek pengembangan

penyediaan air baku ini tidak dilaksanakan.

Page 13: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 12

KAJIAN NILAI MANFAAT UANG

Kajian Nilai Manfaat Uang (Value for Money/VfM) dalam Tahap Perencanaan KPBU dilakukan

secara kualitatif. Tujuan dari kajian VfM ini adalah untuk memastikan:

1. sektor swasta memiliki keunggulan dalam pelaksanaan KPBU termasuk dalam

pengelolaan risiko;

2. terjaminnya efektivitas, akuntabilitas dan pemerataan pelayanan publik dalam jangka

panjang;

3. alih pengetahuan dan teknologi; dan

4. terjaminnya persaingan sehat, transparansi, dan efisiensi dalam proses pengadaan.

Kajian VfM adalah membandingkan pengadaan barang/jasa tradisional dengan pengadaan

secara KPBU. Setelah keempat poin tersebut diperinci, kemudian dapat dielaborasikan dalam

membuat VfM kualitatif dan ditambahkan poin kualitatif yang spesifik untuk tiap sektor/proyek

dan lokasi.

Beberapa hal yang perlu dikaji dalam bab ini adalah sebagai berikut.

KAJIAN MANFAAT KPBU Dalam sub-bab ini diuraikan berbagai manfaat pelaksanaan proyek pengembangan

penyediaan air baku melalui skema KPBU. Beberapa hal yang dapat diuraikan misalnya:

1. Alokasi APBN/APBD dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur lainnya

sehingga terjadi pemerataan pembangunan infrastruktur;

2. Sistem penyaluran yang akan diterapkan, yang menunjukkan keunggulan teknis yang

ditawarkan;

3. Rencana alokasi dan pengelolaan risiko;

4. Kelebihan sistem pengadaan KPBU (efektivitas, akuntabilitas, persaingann sehat,

transparansi, efisiensi dan sebagainya);

5. Pengelolaan sistem penyediaan air baku oleh Badan Usaha dengan melibatkan

pegawai PDAM akan memberikan alih pengetahuan

KAJIAN VfM KUALITATIF Analisis nilai untuk uang ("VfM") dilakukan untuk menentukan kesesuaian pengadaan proyek

dengan menggunakan kerjasama dengan Badan Usaha. Jika sebuah proyek akan diajukan

sebagai proyek kerjasama dengan Badan Usaha, maka harus ditunjukkan bahwa kerjasama

akan memberikan VfM yang lebih baik daripada menggunakan metode pengadaan publik

melalui pemerintah.

Page 14: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 13

Nilai Manfaat Uang (VFM) merupakan selisih Net Present Value (NPV) PSC dengan NPV KPBU

(PPP Bid). Jika Nilai VFM adalah positif, maka proyek tersebut memberikan nilai manfaat.

Sebaliknya, jika VFM negatif, maka skema tersebut tidak dipilih.

Analisis VFM membandingkan pendekatan KPBU yang diusulkan dengan pendekatan

tradisional dengan menggunakan dana pemerintah (APBN/APBD). Perbandingan ini

memperhitungkan inovasi, desain, waktu dan biaya proyek untuk menentukan apakah

mentransfer risiko ke mitra swasta akan menghasilkan nilai agregat yang lebih tinggi bagi

pengguna infrastruktur.

Pada studi ini, analisis VFM hanya akan dilaksanakan secara kualitatif. Secara umum,

perbandingan, pokok (driver) perbandingan KPBU dan PSC adalah sebagai berikut.

Keunggulan kerjasama dengan Badan Usaha

Efektivitas, Akuntabilitas Dan Pemerataan Pelayanan publik

Alih Pengetahuan Dan Teknologi

Persaingan Sehat, Transparansi, Dan Efisiensi dalam proses pengadaan

Penyusunan analisis kualitatif ini bisa dilakukan dengan berbagai metode, diantaranya studi

literatur, wawancara dengan pakar dan narasumber, kegiatan FGD, dan metodologi kualitatif

lainnya

Ringkasan berbagai aspek untuk membandingkan dua pendekatan pengadaan dan analisis

perbandingan nilai untuk setiap nilai tersebut secara spesifik untuk masing-masing sektor KPBU

yang dikerjasamakan, dapat dilihat – namun tidak terbatas – pada contoh dibawah ini.

Nilai

dibandingkan

Pengadaan

Publik KPBU Analisis

Kualitas

Pelayanan

√ √√ Perjanjian Kerjasama umumnya mengatur standar

pelayanan minimum yang telah ditentukan sebelumnya,

dimana kegagalan untuk mencapai SPM memiliki

konsekuensi. Oleh karena itu, pendekatan BU mengarah

pada kualitas pelayanan yang lebih baik.

Kepuasan

Pengguna

√ √√√ Karena layanan dan inovasi yang lebih baik, kualitas aset

dan kepuasan pengguna diharapkan juga lebih baik

dalam proyek kerjasama

Inovasi √ √√ Salah satu keunggulan pengadaan melalui kerjasama

badan usaha adalah inovasi. Badan usaha cenderung

lebih leluasa dalam berinovasi dibandingkan dengan

pengadaan publik sehingga diharapkan inovasi yang

diterapkan mampu menghasilkan output yang lebih baik

Fleksibilitas √√ √ Kerjasama dengan badan usaha cenderung lebih tidak

fleksibel jika dibandingkan dengan pengadaan publik.

Hal ini karena badan usaha terikat dengan kontrak jangka

panjang dan perubahnnya cenderung sulit dan lama.

Perubahan layanan akan lebih mudah terjadi pada

Page 15: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 14

Nilai

dibandingkan

Pengadaan

Publik KPBU Analisis

pengadaan publik dengan penganggaran belanja pada

tahun berikutnya.

Ketepatan

Waktu

√ √√ Waktu yang dibutuhkan badan usaha cenderung lebih

singkat dibandingkan pengadaan publik. Hal ini

dimungkinkan dengan adanya keleluasaan dalam

pengunaan dana jika dibandingkan dengan penggunaan

dana oleh pemerintah.

Pemerataan

Pelayanan

publik

√ √√ Ruang fiskal yang diciptakan oleh Kerjasama akan

memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan

pembangunan infrastruktur di tempat/sektor lain.

Total biaya

proyek

√ √√ Perjanjian kerjasama akan mengunci badan usaha dalam

kontrak jangka panjang yang mengatur output dan

pembayaran.

Hal ini tentu akan menekan kenungkinan terjadinya biaya

diluar perkiraan dan dalam jangka waktu panjang akan

menurunkan biaya proyek secara keseluruhan

Dari tabel di atas, kita melihat bahwa pendekatan pengadaan badan usaha berpotensi

memberikan nilai uang untuk para penggerak utama seperti (i) Kualitas Pelayanan, (ii)

Kepuasan Pengguna, (iii) Inovasi, dan (iv) Ketepatan Waktu dan (v) Total biaya proyek. Namun,

pendekatan pengadaan badan usaha tidak diharapkan dapat mendorong nilai di bidang kritis

seperti Fleksibilitas.

Page 16: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 15

KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAN SKEMA PEMBIAYAAN

Kajian potensi pendapatan dan skema pembiayaan ini ditujukan untuk mengetahui:

a. kemampuan pengguna untuk membayar;

b. kemampuan fiskal pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dalam

melaksanakan KPBU;

c. potensi pendapatan lainnya; dan

d. perkiraan bentuk dukungan pemerintah.

Sistematikan pembahasan Bab ini adalah seperti diuraikan di bawah ini.

KEMAMPUAN PENGGUNA MEMBAYAR Dalam Studi Pendahuluan, kemampuan pengguna untuk membayar dikaji melalui analisis data

dan informasi sekunder terkait yang tersedia, namun akan lebih baik apabila bisa dilaksanakan

melalui Survai Kebutuhan Nyata (Real Demand Survey/RDS).

Untuk proyek pengembangan penyediaan air baku, yang dimaksud dengan pengguna adalah

offtaker yang akan menerima air baku untuk kemudian diolah, dalam hal ini adalah

penyelenggara SPAM, dalam hal ini bisa PDAM atau penyelenggara SPAM Regional, dan

lainnya.

Kemampuan pengguna untuk membayar dikaji melalui kajian terhadap rata-rata biaya air

baku yang dikeluarkan oleh penyelenggara SPAM dan juga tarif rata-rata air minum yang

dijual.

Selain itu perlu dikaji juga kinerja keuangan penyelenggara SPAM selama setidaknya 3 (tiga)

tahun terakhir. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kapasitas keuangan offtaker untuk

memenuhi kewajibannya dalam membayar air baku yang disediakan.

KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH PUSAT Dalam sub-bab ini dilakukan kajian terhadap kemampuan fiskal Pemerintah dalam membiayai

sektor sumber daya air, terutama dalam penyediaan air baku. Kajian fiskal terutama dilakukan

pada pembiayaan SDA oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR.

Kajian kemampuan fiskal ini sangat penting karena skema pembiayaan yang bisa diterapkan

dalam KPBU sektor penyediaan air baku adalah skema availability payment (AP).

Perlu disampaikan trend pembiayaan SDA selama setidaknya 3 (tiga) tahun terakhir, dengan

fokus pada pembiayaan penyediaan air baku untuk PDAM dan juga kendala serta potensi

yang ada.

Page 17: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 16

Dalam bagian terakhir sub-bab ini perlu diuraikan kesimpulan dan rekomendasi kemampuan

fiskal tersebut.

Ketentuan mengenai pembayaran ketersediaan layanan mengacu pada Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 190/PMK.08/2015 Tahun 2015 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan

Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH Dalam sub-bab ini dilakukan kajian kemampuan fiskal Pemerintah Daerah yang akan menjadi

offtaker air baku. Kajian ini perlu dilakukan untuk melihat kemungkinan kontribusi pembiayaan

infrastruktur penyediaan air baku yang dapat meringankan nilai AP yang diperlukan.

Dalam kajian ini dillihat adanya potensi Pemerintah Daerah untuk melakukan investasi atau

pembayaran AP.

Ketentuan mengenai pembayaran AP untuk KPBU oleh pemerintah daerah mengacu pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran

Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha

Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah.

Pada sub-bab ini dilakukan kajian terhadap rencana dan realisasi APBD selama setidaknya 3

(tiga) tahun terakhir.

Dalam bagian terakhir sub-bab ini perlu diuraikan kesimpulan dan rekomendasi kemampuan

fiskal tersebut.

Untuk analisis kemampuan fiskal dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang dikeluarkan setiap

tahun oleh Kemenkeu.

Kapasitas Fiskal adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang

dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang

penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja

pegawai.

Sesuai dengan PMK 119/2017, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi didasarkan pada

formula sebagai berikut:

KFDi = [Pendapatan] [Pendapatan Earmarked + Belanja]

KFDi = [PAD + DBH + DAU + Otsus + Dais + TPG/Tamsil] - [DTK + PR TDP + DBH SDA TDP +

DBH CHT TDP + BBH + BBK + BB + BP]

Dimana:

KFD : Kapasitas Fiskal. Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH : Dana Bagi Hasil

DAU : Dana Alokasi Umum

Otsus : Dana Otonomi Khusus

Dais : Dana Keistimewaan DIY

Page 18: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 17

TPG/Tamsil : Tunjangan Penghasilan Guru/Tambahan Penghasilan

DTK : Dana Transfer Khusus

PR TDP : Pajak Rokok yang Telah Ditentukan Penggunaannya

DBHSDA TDP : DBH Sumber Daya Alam yang Telah Ditentukan Penggunaannya

DBHCHT TDP : DBH Cukai Hasil Tembakau yang Telah Ditentukan Penggunaannya

BBH : Belanja Bagi Hasil

BBK : BelanJa Bantuan Keuangan

BB : Belanja Bunga

BP : Belanja Pegawai

Sementara sesuai dengan PMK 119/2017, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah

Kabupaten/Kota didasarkan pada formula sebagai berikut:

KFDi = [Penerimaan Umum APBD] - [Penerimaan yang Telah Ditentukan

Penggunaannya + Belanja]

KFDi = [PAD + BBP + DBH + DAU + Otsus + TPG/Tamsil] - [DTK + PR TDP + DBHDR TDP +

DEB CBT TDP + BBH + BH DOB + DD + ADD + Otsus + EP + EE]

Dimana:

KFD : Kapasitas Fiskal Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

BHP : Bagi Hasil Provinsi

DBH : Dana Bagi Hasil

DAU : Dana Alokasi Umum

Otsus : Dana Otonomi Khusus

TPG/Tamsil : Tunjangan Penghasilan Guru/Tambahan Penghasilan

DTK : Dana Transfer Khusus

PR TDP : Pajak Rokok yang Telah Ditentukan Penggunaannya

DBHDR TDP : Dana Reboisasi yang Telah Ditentukan Penggunaannya

BBH : Belanja Bagi Hasil

BH DOB : Bagi Hasil untuk Daerah Otonom Baru

DD : Dana Desa

ADD : Alokasi Dana Desa

Otsus : Dana Otonomi Khusus

BP : Belanja Pegawai

BB : Belanja Bunga

Page 19: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 18

POTENSI PENDAPATAN Dalam sub-bab ini dilakukan kajian terhadap berbagai potensi pendapatan yang bisa

didapatkan dalam kerjasama penyediaan air baku. Dalam kajian ini perlu diingat bahwa air

baku tidak dapat diperjualbelikan.

DUKUNGAN PEMERINTAH Kajian dukungan pemerintah perlu dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Skema pengembalian investasi di sektor penyediaan air baku ini akan menggunakan skema AP.

Dalam ketentuannya, jika PJPK adalah Pemerintah Pusat, maka pembayaran AP alkan

dilaksanakan oleh pemerintah pusat selaku PJPK, yang berarti proyek tidak dapat mendapat

dukungan viability gap funding/VG, namun bisa mendapatkan jaminan pemerintah dan

dukungan kelayakan lainnya.

Namun jika PJPK adalah Pemerintah Daerah, maka proyek bisa mendapatkan VGF, jaminan

pemerintah dan berbagai dukungan kelayakan lainnya dari pemerintah pusat.

Kajian kebutuhan dukungan pemerintah ini dilakukan baik untuk dukungan finansial maupun

dukungan non-fiskal, seperti misalnya kebutuhan dukungan peraturan, perijinan, dan

sebagainya.

Dukungan dari Pemerintah diberikan dalam rangka membuat projek KPBU Sarana dan

Prasarana ASDP menjadi layak dan atau aman diselenggarakan. Pengertian proyek KPBU yang

layak dan aman mengandung arti: terdapat pihak swasta yang bersedia berinvestasi dan

menyediakan layanan dalam keadaan teknis, finansial, dan ekonomis yang layak; secara

finansial memberikan keuntungan bagi BUP/Swasta; dan membuat kemudahan bagi

masyarakat pengguna infratsruktur yang dikerjasamakan.

Dukungan Pemerintah terhadap penyelenggaraan KPBU Sarana dan Prasarana ASDP dapat

berbentuk:

a. Project Development Funds;

b. VGF (Viability Gap Funds), atau Dukungan Kelayakan;

c. Dukungan Konstruksi dari Pemerintah ;

d. Garansi atau Penjaminan dari Pemerintah;

e. Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment);

f. Dana Tanah;

Sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Page 20: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 19

Sumber: Presentasi “ Kebijakan KPBU dalam Rangka Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah

(APBN/APBD)”, Bastary Panji Indra, Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur, 4

Desember 2018.

Dalam uraian sub bab ini perlu diutarakan alasan keperluan mendapatkan fasilitas dari

pemerintah tersebut, dilengkapi upaya yang sedang dan akan dilakukan PJPK untuk

memperoleh fasilitas tersebut.

a. Project Development Funds (Dana Pengembangan Projek)

Dukungan pemerintah dalam pengembangan projek berbentuk fasilitas penyiapan dan

pelaksanaan transaksi projek KPBU dalam penyediaan infrastruktur. Penyediaan fasilitas

Pemerintah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 265/PMK.08/2015 tentang

Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU dalam

Penyediaan Infrastruktur.

Fasilitas yang dapat disediakan untuk proyek KPBU prioritas ataupun proyek KPBU lainnya

yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri diatas. Jenis

fasilitas yang disediakan meliputi:

1) Fasilitas Penyiapan Proyek, yang meliputi:

penyiapan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan;

Page 21: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 20

penyiapan kajian dan/ atau dokumen pendukunguntuk Kajian Akhir

Prastudi Kelayakan

2) Fasilitas Pendampingan Transaksi, yang meliputi:

pelaksanaan pengadaan Badan Usaha;

pelaksanaan penandatanganan Perjanjian KPBU;

perolehan pembiayaan untuk Proyek KPBU (financial close), sepanjang

merupakan bagian dari tanggung jawab yang dialokasikan kepadaPJPK

berdasarkan Perjanjian KPBU.

b. VGF (Viability Gap Funds) atau Dukungan Kelayakan

Pemberian Dukungan Pemerintah dalam bentuk VGF (Viability Gap Fund) diatur melalui

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 dimana disebutkan bahwa

Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang

bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek Kerja Sama. Proyek yang dapat

diberikan dukungan kelayakan memiliki total biaya investasi paling kurang senilai

Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Walaupun proyek KPBU tidak memerlukan Dukungan Pemerintah dalam bentuk VGF,

sub-bab ini tetap perlu dibahas dengan memberikan klarifikasi mengapa tidak perlu

VGF. Misalnya karena nilai proyek yang kurang dari seratus milyar rupiah dan tidak

mengaplikasikan prinsip “pengguna membayar”.

VGF diberikan dalam bentuk tunai sebagai bagian dari biaya konstruksi dengan porsi

yang tidak mendominasi keseluruhan biaya konstruksi (maksimal 49%).

Dalam sub-bab ini diuraikan pemenuhan kriteria untuk mendapatkan VGF. Beberapa

hal yang perlu dijawab dalam sub-bab ini diantaranya adalah:

Apakah proyek secara ekonomi layak namun secara finansial belum layak?

Apakah proyek didasarkan pada “prinsip pengguna membayar”

Apakah pemilihan investor swasta dilakukan melalui proses tender yang terbuka

dan kompetitif dibawah skema KPBU?

Apakah draft perjanjian kerjasama telah memuat skema peralihan aset dan/

atau manajemen aset dari investor ke PJPK pada akhir masa konsesi?

Apakah dalam studi kelayakan telah menunjukkan:

o Alokasi risiko yang optimal antara investor dan PJPK

o Menyimpulkan bahwa proyek layak secara ekonomis dan akan layak secara

finansial apabila diberikan VGF

Apakah sektor yang akan di-KPBU-kan termasuk dalam sektor yang disebutkan

dalam Perpres No. 38 tahun 2015.

Page 22: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 21

c. Dukungan Konstruksi dari Pemerintah (Government Support- Project Construction

Support )

Dukungan konstruksi dari Kementerian maupun pemerintah daerah ybs menggunakan

dana APBN dan/atau APBD yang dikuasainya dengan mengundang perusahaan

konsultansi dan/atau perusahaan jasa konstruksi untuk mengadakan sebagian sarana

dan atau prasarana ASDP yang akan dihibahkan kepada BUP. Hal ini membuat beban

hutang BUP dapat berkurang dan kegiatan kerjasama menjadi layak secara finansial

dan menarik pihak swasta.

Dukungan konstruksi juga dapat berupa percepatan dan sinkronisasi penyediaan utilitas

yang diperlukan dalam operasionalisasi sarana/prasarana ASDP, dapat dihibahkan

kepada BUP atau tidak dihibahkan namun dilengkapi dengan perjanjian penyediaan

utilitas untuk operasional BUP sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Jaminan Pemerintah

Fasilitas Jaminan Pemerintah adalah jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada

BUP sehubungan dengan penanggulangan risiko BUP atas gagal bayar atau kegagalan

PJPK dalam memenuhi kewajibannya, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Dalam Pelaksanaannya penjaminan oleh pemerintah ini dilaksanakan oleh PT

Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) yang dibentuk Kementerian Keuangan untuk

melaksanakan penjaminan atas proyek KPBU.

e. Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment)

Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) adalah pembayaran secara

berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha

Pelaksana (BUP) atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan

/ atau kriteria sebagaiana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.

Dengan fasilitas ini, sepanjang BUP memenuhi kewajibannya memberikan layanan

Infratsruktur KPBU kepada pengguna akhir sesuai ketentuan dalam Perjanjian KPBU maka

PJPK akan memberikan pembayaran sesuai isi perjanjian. Dengan demikian BUP akan

mendapatkan jaminan aluran kas yang berkelanjutan dalam besaran yang tidak

bergantung pada pembayaran pengguna akhir atas infrastruktur yang dibangun dan

dioperasionalkannya.

Ketentuan lebih rinci tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan ini diatur dalam:

Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.09/2015 tentang Pembayaran

Ketersediaan Layanan pada Proyek KPBU dalam Rangka Penyediaan

Infrastruktur;

Peraturan Menteri Keuangan nomor 260/PMK.09/2016 tentang Cara

Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek KPBU dalam Rangka

Penyediaan Infrastruktur

Page 23: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 22

f. Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur

Pemerintah dengan pertimbangannya dapat menyediakan tanah untuk penyediaan

infrastruktur. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 148 tahun 2015 tentang

Perubahan Keempat atas Perpres No.71 tahun 2012 tentang Penyelenggaran

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. PJPK perlu membuat

dokumen rencana pengadaan tanah kemudian menyerahkan kepada Gubernur untuk

pelaksanaannya sesuai ketentuan dalam peratran tersebut.

Penguasaan tanah sebagai aset oleh PJPK menjadi keperluan mengingat infrastruktur

yang akan dibangun dengan dana swasta perlu berada di atas tanah yang dikuasai

pemerintah (PJPK), sehingga diakhir periode kerjasama dapat dikembalikan kepada

PJPK (Pemerintah/Pemerintah Daerah).

Kajian Kebutuhan Jaminan Pemerintah Jaminan Pemerintah juga dapat diberikan kepada proyek infrastruktur dengan tujuan untuk

mengurangi risiko yang dibebankan kepada Badan Usaha.Jaminan Pemerintah ini diberikan

oleh Menteri Keuangan dan/atau Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sesuai dengan

peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Penyediaan fasilitas Jaminan Pemerintah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.

265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek

KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur.

Fasilitas dapat disediakan untuk proyek KPBU prioritas ataupun proyek KPBU lainnya yang

memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri diatas. Jenis fasilitas yang

disediakan meliputi:

a. Fasilitas Penyiapan Proyek, yang meliputi:

penyiapan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan;

penyiapan kajian dan/ atau dokumen pendukunguntuk Kajian Akhir Prastudi

Kelayakan

b. Fasilitas Pendampingan Transaksi, yang meliputi:

pelaksanaan pengadaan Badan Usaha;

pelaksanaan penandatanganan Perjanjian KPBU;

perolehan pembiayaan untuk Proyek KPBU (financial close), sepanjang merupakan

bagian dari tanggung jawab yang dialokasikan kepadaPJPK berdasarkan Perjanjian

KPBU.

Page 24: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 23

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Dalam bab ini diuraikan rekomendasi dan tindaklanjut terhadap rencana proyek

pengembangan penyediaa air baku agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan,

kebutuhan, kepatuhan dan sebagainya.

Sistematika pembahasan Bab Rekomendasi dan Tindak Lanjut ini adalah sebagai berikut.

REKOMENDASI Dalam sub-bab ini disampaikan berbagai rekomendasi berdasarkan hasil-hasil kajian yang telah

dilakukan di bab-bab sebelumnya. Beberapa rekomendasi yang diberikan mencakup

diantaranya:

1. Institusi atau lembaga yang akan menjadi PJPK dalam proyek;

2. Indikasi atau ketetapan lokasi;

3. Indikasi nilai CAPEX dan OPEX

4. Rencana bentuk atau modalitas KPBU yang akan diterapkan;

5. Rekomendasi dari hasil VfM;

6. Dukungan pemerintah yang diperlukan;

7. Rekomendasi pemilihan badan usaha

8. Dan sebagainya.

Untuk pemilihan badan usaha, contoh rekomedasi kriteria utama adalah, namun tidak terbatas,

seperti berikut ini:

A. Komposisi

Badan usaha harus terdiri dari satu atau lebih Anggota yang secara bersama-sama

wajib memenuhi kualifikasi dan tanggung jawab seperti ditetapkan berikut ini:

a. Paling tidak satu (1) Anggota harus memenuhi Kriteria Pengalaman Operasi sesuai

kriteria Teknis.

b. Anggota harus secara agregat, memenuhi Kriteria Finansial sebagaimana yang

ditetapkan;

c. Tidak boleh terdiri dari orang pribadi.

d. Pihak yang ikut serta dalam Proses Pra-Kualifikasi tidak boleh tercatat sebagai

Peserta lebih dari satu kali.

B. Kriteria Keuangan

Page 25: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 24

a. Memiliki kemampuan keuangan/pendanaan yang dibuktikan dengan Salinan

laporan keuangan dari peserta atau Anggota Utama yang sudah diaudit, selama

tiga (3) tahun anggaran terakhir, yang disusun berdasarkan standard akuntansi

IAS/IAI, IFRS, US GAAP dan memperlihatkan sbb:

Total Asset, secara agregat lebih dari 3 kali total Capex selama dua (2) tahun

anggaran terakhir; dan

Kekayaan Bersih, secara agregat lebih dari 1 kali total Capex selama dua (2)

tahun anggaran terakhir.

b. Surat Refensi dari Bank untuk peserta atau masing-masing Anggota yang

menyatakan bahwa kondisi usaha peserta atau Anggota Utama bersangkutan

tergolong sehat dan menurut pendapat Bank, peserta atau Anggota Utama

tersebut mampu membiayai pelaksanaan Proyek.

c. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.

C. Kriteria Teknis

a. Memiliki pengalaman dan/atau memiliki akses/jejaring kompetensi pada bidang

usaha bersangkutan; dibuktikan dengan Peserta/salah satu Anggota Konsorsium

berhasil melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan setidaknya

untuk satu (1) proyek serupa; >>>> Jika induk perusahaan sudah berpengalaman

b. Untuk mengukur bahwa persyaratan tentang keberhasilan, maka yang

dimaksud operasi dan pemeliharaan yang “berhasil” adalah Proyek-proyek yang

sudah selesai dan beroperasi setidaknya selama tiga (3) tahun, dimana selama

periode tersebut Peserta atau salah satu anggota konsorsium mengoperasikan

dan memelihara proyek selama paling sedikit tiga (3) tahun;

D. Kriteria Lainnya

Kriteria lain yang dipertimbangkan

a. Masing-masing Anggota tidak terlibat dalam Perselisihan Material Lainnya

yang belum terselesaikan.

b. Pemegang saham) tidak sedang mengalami:

i. Skorsing atau blacklist oleh instansi Pemerintah karena suatu alasan apa

pun;

ii. Kinerja tidak memuaskan di masa lalu, termasuk pelanggaran kontrak,

penyelesaian tidak tepat waktu, sejarah klaim yang buruk atau cacat

mutu;

Page 26: DAFTAR ISI - Toolkit KPBU

Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 25

iii. Memiliki utang jatuh tempo yang jauh melebihi pendapatan atau

kewajibannya kepada pihak otoritas kepabeanan di Indonesia atau

pihak otoritas berwenang lainnya di negara dimana perusahaannya

terdaftar;

iv. Memiliki catatan kasus perdata atau pidana yang masih ditangguhkan

atau belum selesai terkait penghindaran pajak, bea atau kewajiban

lainnya kepada instansi pemerintah.

c. Kegiatan usaha Peserta (atau pada kasus konsorsium, Anggota Utama) tidak

sedang dalam keadaan dihentikan.

TINDAK LANJUT Dalam sub-bab ini diuraikan rencana tindaklanjut dari rekokmendasi yang disampaikan

sebelumnya, termasuk didalamnya rencana jadwal pemenuhan rekomendasi dan juga

rencana jadwal kegiatan penyiapan dan transaksi KPBU.