This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Dasar Hukum : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 2. UU RI No.31 tahun 1999 3. UU RI No.20 tahun 2001 4. Keputusan KMA R.I No. 032 / KMA / SK / IV / 2006 5. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 6. Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 7. Peraturan SekMA RI Nomor 002 tahun 2012
Dasar Hukum : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 2. UU RI No.31 tahun 1999 3. UU RI No.20 tahun 2001 4. Keputusan KMA R.I No. 032 / KMA / SK / IV / 2006 5. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 6. Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 7. Peraturan SekMA RI Nomor 002 tahun 2012 Keterkaitan : 1. S.O.P Pendaftaran Perkara TIPIKOR 2. S.O.P Persidangan panitera Pengganti 3. S.O.P Penanganan Perkara TIPIKOR
Peringatan :
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai
Kualifikasi Pelaksana : 1. S2-Hukum 2. S1-Hukum Peralatan/Perlengkapan : 1. Berkas Perkara 2. Buku Bantu Penerimaan 3. Formulir penunjukan Hakim dan
Panitera 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Laptop/ printer
No
Aktivitas
Pelaksana Baku Mutu
Ketua Majelis Hakim
Panitera Pengganti
Staf/ Petugas Register
Persayaratan / perlengkapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ketua Majelis Hakim menetapkan hari sidang (maksimal tujuh hari kerja dari penerimaan perkara) dan penahanan (jika terdakwa ditahan)
- Alat tulis Kantor (ATK) - Berkas perkara
30 menit
Ditetapkannya hari sidang (/penahanan
2
Panitera Pengganti membuat Penetapan Hari Sidang dan penahanan (jika terdakwa ditahan)
- Alat tulis kantor - Laptop/ printer
1 jam
Tersedianya penetapan hari sidang/ penahanan
3 Pengirimkan Penetapan Hari Sidang dan Penahanan (jika ditahan) kepada Penuntut Umum, Terdakwa, dan Rutan
- Alat Tulis Kantor - Amplop surat - Buku tanda terima
pengiriman surat
1 jam
Penetapan hari sidang dan penahanan sudah dikirim
4 Proses Persidangan, Penginputan proses kedalam SIPP
- Toga hakim dan PP - Buku Agenda sidang - Alat tulis Kantor
(ATK) - Berita Acara
Persidangan - Berkas perkara
120 hari kerja
Selesainya pemeriksaan di persidangan perkara TIPIKOR
5 Pembuatan Berita Acara - Berita Acara persidangan
Dasar Hukum : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 2. UU RI No.31 tahun 1999 3. UU RI No.20 tahun 2001 4. Keputusan KMA R.I No. 032 / KMA / SK / IV / 2006 5. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 6. Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 7. Peraturan SekMA RI Nomor 002 tahun 2012 Keterkaitan : 1. S.O.P Pendaftaran Perkara TIPIKOR 2. S.O.P Persidangan Panitera Pengganti 3. S.O.P Penanganan Register Perkara TIPIKOR
Peringatan :
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai
Kualifikasi Pelaksana : 1. S2-Hukum 2. S1-Hukum Peralatan/Perlengkapan : 1. Berkas Perkara 2. Buku Bantu Penerimaan 3. Formulir penunjukan Hakim dan
Panitera 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Laptop
No
Aktivitas
Pelaksana
Mutu Baku
Panitera
Panitera Muda
TIPIKOR
Petugas Meja II
Jurusita (JS)/ JS Pengganti
Persayaratan / perlengkapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Menerima pernyataan banding dari calon pembanding (Penuntut Umum dan atau Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa)
- Alat Tulis Kantor (ATK)
5 menit
Diterimanya maksud calon pembanding untuk menyatakan banding
2. Membuat Draf Akta Pernyataan Banding
- Alat tulis Kantor (ATK)
- Laptop/ printer - Aplikasi SIPP
30 menit
Tersedianya draf akta pernyataan banding
3 Koreksi dan paraf draf akta pernyataan banding
- 3 lbr Draf akte pernyataan banding
- Laptop/ printer - Alat tulis kantor
15 menit Draf akta pernyataan banding dibubuhi paraf panmud
4 Menandatangani akta pernyataan banding
- Alat tulis kantor - Akta pernyataan
banding
15 menit Akta pernyataan banding telah ditandatangani
5 Menyerahkan akta pernyataan banding kepada pembanding
- Akta pernyataan Banding
- Buku tanda terima - Alat tulis kantor
5 menit
Pembanding menerima bukti telah menyatakan banding
S.O.P PENERIMAAN MEMORI BANDING/ KONTRA MEMORI BANDING
PERKARA TIPIKOR
Dasar Hukum : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 2. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998 3. UU RI No.31 tahun 1999 4. UU RI No.20 tahun 2001 5. Keputusan KMA R.I No. 032 / KMA / SK / IV / 2006 6. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 7. Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 8. Peraturan SekMA RI Nomor 002 tahun 2012 Keterkaitan : 1. S.O.P Penerimaan Permohonan Banding Perkara TIPIKOR 2. S.O.P Penanganan Permohonan Banding Perkara TIPIKOR 3. S.O.P Pengiriman Berkas Banding Perkara TIPIKOR 4. S.O.P Pendaftaran Permohonan Banding Perkara TIPIKOR Peringatan :
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai
Kualifikasi Pelaksana : 1. S2-Hukum 2. S1-Hukum Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register Permohonan Banding Pencatatan dan Pendataan : 1. Berkas Perkara TIPIKOR
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Petugas Meja II
Panitera Muda
TIPIKOR
Panitera/ Wakil
Panitera
Jurusita/ Jurusita
Pengganti
Persayaratan / perlengkapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Menerima dan memeriksa memori banding/ kontra banding
- Buku agenda penerimaan - Memori banding - Kontra memori banding - Menginput ke aplikasi Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
10 menit
Terdaftarnya memori banding/kontra memori banding
2. Membuat draf akta tanda terima memori banding/kontra memori banding
- Memori banding - Kontra memori banding - Akta tanda terima - Mempelajari berkas - Komputer/Laptop printer - Menginput ke aplikasi SIPP
30 menit
Tersedianya draf akta tanda terima memori banding/kontra memori banding
3 Koreksi dan memberi paraf draf akta tanda terima memori banding/kontra memori banding
- Draf tanda terima - Memori banding - Kontra memori banding - Alat tulis Kantor (ATK)
15 menit
Draf akta tanda terima diberi paraf untuk tanda tangan pimpinan
4 Menandatangani draf akta tanda terima memori banding/kontra memori banding
- Draf surat pengantar - Memori banding - Kontra memori banding - Alat Tulis kantor (ATK)
10 menit
Surat pengantar telah ditandatangani
5 Menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada masing-masing pihak
- Memori banding/kontra memori banding
- Relaas Penyerahan Memori Banding/ Kontra Memori Bnading
- Alat tulis Kantor (ATK) - Menginput ke aplikasi SIPP
3 hari kerja
Terkirimnya surat pengantar dan memori banding/kontra memori banding kepada masing – masing pihak melalui jurusita/jurusitapengganti
Dasar Hukum : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 2. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998 3. Keputusan KMA R.I No. 032 / KMA / SK / IV / 2006 4. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 5. Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 6. Peraturan SekMA RI Nomor 002 tahun 2012
Dasar Hukum : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 2. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998 3. UU RI No.31 tahun 1999 4. UU RI No.20 tahun 2001 5. Keputusan KMA R.I No. 032 / KMA / SK / IV / 2006 6. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 7. Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 8. Peraturan SekMA RI Nomor 002 tahun 2012 Keterkaitan : 1. S.O.P Penerimaan Permohonan Banding Perkara TIPIKOR 2. S.O.P Penanganan Permohonan Banding perkara TIPIKOR 3. S.O.P Pengiriman Berkas Banding Perkara TIPIKOR 4. S.O.P Pendaftaran Permohonan Banding Perkara TIPIKOR 5. S.O.P Penerimaan Memori banding/Kontra Memori Banding Perkara
TIPIKOR Peringatan :
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai
Kualifikasi Pelaksana : 1. S2-Hukum 2. S1-Hukum Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register Permohonan Banding Pencatatan dan Pendataan : 1. Berkas Perkara TIPIKOR
No
Aktivitas
Pelaksana
Baku Mutu
Petugas Meja II
Panitera Muda
TIPIKOR
Panitera/ Wakil
Panitera
Jurusita / Jurusita
Pengganti
Persayaratan / perlengkapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Menerima dan memeriksa permohonan pencabutan banding
- Buku register Penerimaan
- Berkas Perkara banding - Alat Tulis Kantor (ATK) - Surat permohonan
30 menit
Diterimanya permohonan pencabutan banding dari pemohon
2. Memeriksa ketersediaan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru
- Berkas Perkara - Surat permohonan
pencabutan banding - Alat tulis Kantor (ATK)
30 menit
Belum tersedianya putusan perkara TIPIKOR banding yang dimohonkan untuk dicabut
Dasar Hukum : 9. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 10. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998 11. UU RI No.31 tahun 1999 12. UU RI No.20 tahun 2001 13. Keputusan KMA R.I No. 032 / KMA / SK / IV / 2006 14. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 15. Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 16. Peraturan SekMA RI Nomor 002 tahun 2012 Keterkaitan : 6. S.O.P Penerimaan Permohonan Banding Perkara TIPIKOR 7. S.O.P Penanganan Permohonan Banding perkara TIPIKOR 8. S.O.P Pengiriman Berkas Banding Perkara TIPIKOR 9. S.O.P Pendaftaran Permohonan Banding Perkara TIPIKOR 10. S.O.P Penerimaan Memori banding/Kontra Memori Banding Perkara
TIPIKOR Peringatan :
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai
Kualifikasi Pelaksana : 3. S2-Hukum 4. S1-Hukum Peralatan/Perlengkapan : 5. Komputer / Laptop 6. Printer 7. Alat Tulis Kantor (ATK) 8. Buku Register Permohonan Banding Pencatatan dan Pendataan : 1. Berkas Perkara TIPIKOR
No
Aktivitas
Pelaksana
Baku Mutu
Petugas Meja II
Panitera Muda
TIPIKOR
Panitera/ Wakil
Panitera
Jurusita / Jurusita
Pengganti
Persayaratan / perlengkapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Menerima dan memeriksa kelengakapan berkas Induk dan putusan banding
- Berkas induk perkara
- Berkas Putusan Pengadilan Tinggi
30 menit
Diterimanya berkas induk dan putusan banding dari Pengadilan Tinggi yang telah disisposisi Ketua dan Panitera
2. Menunjuk Jurusita/ Jurusita Penggati
- Putusan pengadilan tinggi - Alat Tulis Kantor (ATK)
15 menit Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti
2. Photocopy putusan banding
- Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi
1 jam
Memfotocopy putusan untuk diberitahukan kepada pembanding dan terbanding
3 Membuat relaas pemberitahuan putusan banding
- Berkas Putusan Pengadilan Tinggi
- Alat tulis Kantor (ATK) - Komputer/Laptop - Printer
3 hari kerja
Dibritahukannya putusan Pengaduilan Tinggi kepada pembanding dan terbanding
Dasar Hukum : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 2. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 1998 3. UU RI No.31 tahun 1999 4. UU RI No.20 tahun 2001 5. Keputusan KMA R.I No. 032 / KMA / SK / IV / 2006 6. Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 7. Peraturan SekMA RI Nomor 002 tahun 2012 Keterkaitan : 1. S.O.P Pendaftaran Perkara TIPIKOR 2. S.O.P Persidangan Panitera Pengganti 3. S.O.P Penanganan Register Perkara TIPIKOR
Peringatan :
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai
Kualifikasi Pelaksana : 1. S2-Hukum 2. S1-Hukum Peralatan/Perlengkapan : 1. Berkas Perkara 2. Buku Bantu Penerimaan 3. Formulir penunjukan Hakim dan
Panitera 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Laptop
No
Aktivitas
Pelaksana
Mutu Baku
Panitera
Panitera Muda
TIPIKOR
Petugas Meja II
Jurusita/ Jurusita
Pengganti
Persayaratan / perlengkapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Menerima pernyataan permohonan kasasi dari calon pemohon kasasi (Penuntut Umum dan atau Terdakwa)
- Alat Tulis Kantor (ATK)
5 menit
Diterimanya maksud calon pemohon kasasi untuk menyatakan kasasi
2. Membuat Draf Akta Pernyataan Kasasi
- Alat tulis Kantor (ATK)
- Laptop/ printer - Aplikasi SIPP
30 menit
Tersedianya draf akta pernyataan kasasi
3 Koreksi dan paraf draf akta pernyataan Kasasi
- 3 lbr Draf akte pernyataan banding
- Laptop/ printer - Alat tulis kantor
15 menit
Draf akta pernyataan kasasi dibubuhi paraf panmud TIPIKOR
4 Menandatangani akta pernyataan kasasi
- Alat tulis kantor
15 menit
Akta pernyataan kasasi telah ditandatangani
5 Menyerahkan akta pernyataan kasasi kepada pemohon kasasi
- Akta pernyataan kasasi
- Buku tanda terima - Alat tulis kantor
5 menit
Pemohon kasasi menerima bukti telah menyatakan kasasi
S.O.P PENERIMAAN MEMORI KASASI/ KONTRA MEMORI KASASI PERKARA TIPIKOR
Dasar Hukum : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 2. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998 3. UU RI No.31 tahun 1999 4. UU RI No.20 tahun 2001 5. Keputusan KMA R.I No. 032 / KMA / SK / IV / 2006 6. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 7. Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 8. Peraturan SekMA RI Nomor 002 tahun 2012 Keterkaitan : 1. S.O.P Penerimaan Permohonan Banding Perkara TIPIKOR 2. S.O.P Penanganan Permohonan Banding Perkara TIPIKOR 3. S.O.P Pengiriman Berkas Banding Perkara TIPIKOR 4. S.O.P Pendaftaran Permohonan Banding Perkara TIPIKOR Peringatan :
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai
Kualifikasi Pelaksana : 1. S2-Hukum 2. S1-Hukum Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop/ Printer 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Buku Register Permohonan Banding Pencatatan dan Pendataan : 1. Berkas Perkara TIPIKOR
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Petugas Meja II
Panitera Muda
TIPIKOR
Panitera/ Wakil
Panitera
Jurusita/ Jurusita
Pengganti
Persayaratan / perlengkapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Menerima dan memeriksa memori kasasi/ kontra memori kasasi
- Buku agenda penerimaan - memori kasasi/ kontra
memori kasasi - Menginput ke aplikasi Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
10 menit
Terdaftarnya memori kasasi/kontra memori kasasi
2. Membuat draf akta tanda terima memori kasasi/kontra memori kasasi
- memori kasasi/ kontra memori kasasi
- Akta tanda terima - Mempelajari berkas - Komputer/Laptop printer - Menginput ke aplikasi SIPP
30 menit
Tersedianya draf akta tanda terima memori kasasi/ kontra memori kasasi
3 Koreksi dan memberi paraf draf akta tanda terima memori kasasi/ kontra memori kasasi
- Draf tanda terima - memori kasasi/ kontra
memori kasasi - Alat tulis Kantor (ATK)
15 menit
Draf akta tanda terima diberi paraf untuk tanda tangan pimpinan
4 Menandatangani draf akta tanda terima memori kasasi/ kontra memori kasasi
- Draf surat pengantar - memori kasasi/ kontra memori
kasasi - Alat Tulis kantor (ATK)
10 menit
Surat pengantar telah ditandatangani
5 Menyampaikan memori kasasi/ kontra memori kasasi kepada masing-masing pihak
- memori kasasi/ kontra memori kasasi
- Relaas Penyerahan memori kasasi/ kontra memori kasasi
- Alat tulis Kantor (ATK) - Menginput ke aplikasi SIPP
3 hari kerja
Terkirimnya surat pengantar dan memori kasasi/ kontra memori kasasi kepada masing – masing pihak melalui jurusita/jurusitapengganti
Dasar Hukum : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 2. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998 3. Keputusan KMA R.I No. 032 / KMA / SK / IV / 2006 4. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 5. Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 6. Peraturan SekMA RI Nomor 002 tahun 2012 Keterkaitan : 1. S.O.P Penerimaan Permohonan Banding Perkara TIPIKOR 2. S.O.P Penanganan Permohonan Banding perkara TIPIKOR 3. S.O.P Pencabutan perkara Banding TIPIKOR 4. S.O.P Pendaftaran Permohonan Banding Perkara TIPIKOR 5. S.O.P Penerimaan Memori banding/Kontra Memori Banding Perkara
TIPIKOR
Peringatan : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai
Kualifikasi Pelaksana : 1.S2-Hukum 2.S1-Hukum Peralatan/Perlengkapan : 5. Komputer / Laptop 6. Printer 7. Alat Tulis Kantor (ATK) 8. Buku Register Permohonan Banding Pencatatan dan Pendataan : 1. Berkas Perkara TIPIKOR
No
Aktivitas
Pelaksana Baku Mutu
Petugas Meja II
Panitera
Muda TIPIKOR
Panitera
Ketua
Persayaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Melengkapi berkas perkara Kasasi dengan dokumen dalam bundel A dan B
- Bundel A dan Bundel B
- Berkas Perkara Kasasi
- Check List Perkara Kasasi
2 jam
Tersedianya berkas perkara kasasi secara lengkap
2. Membuat Darf surat pengantar Pengiriman berkas kasasi ke MARI
- Berkas Perkara Kasasi
- Alat tulis Kantor (ATK)
- Laptop/Printer
30 menit
Tersedianya draf surat surat pengantar dankelengkapan Bundel A dan B Kasasi 3 Koreksi dan paraf draf surat
pengantar dan meneliti kelengkapan berkas kasasi ke MARI
- Draf surat pengantar Kasasi
- Alat tulis Kantor (ATK)
- Berkas Perkara Kasasi
20 menit
Tersedianya draf surat pengantar dan Budel Dan B kasasi dengan lengkap
4 Menandatangani surat pengantar dan dafta isi bundel A dan Bundel B Berkas Kasasi
- ATK - Surat Pengantar
Kasasi dan Bundel A dan B Berkas Kasasi
20 menit
Ditandatanganinya surat pengantar
kasasi
6 Surat pengantar diberi nomor surat dan Berkas Perkara kasasi
Dasar Hukum : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 2. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998 3. UU RI No.31 tahun 1999 4. UU RI No.20 tahun 2001 5. Keputusan KMA R.I No. 032 / KMA / SK / IV / 2006 5. Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 6. Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 7. Peraturan SekMA RI Nomor 002 tahun 2012 Keterkaitan : 1. S.O.P Penerimaan Permohonan Kasasi Perkara TIPIKOR 2. S.O.P Penanganan Register Kasasi Perkara TIPIKOR 3. S.O.P Pengiriman Berkas Perkara Kasasi TIPIKOR 4. S.O.P Pendaftaran Permohonan Kasasi Perkara TIPIKOR 5. S.O.P Penerimaan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi Perkara
TIPIKOR
Peringatan : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai
Kualifikasi Pelaksana : 1. S2-Hukum 2. S1-Hukum Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register Kasasi Pencatatan dan Pendataan : 1. Berkas Perkara TIPIKOR
No
Aktivitas
pelaksana Baku Mutu
Petugas Meja II
Panitera Muda
TIPIKOR
Panitera/ Wakil
Panitera
Jurusita/ Jurusita
Pengganti
Persayaratan / perlengkapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Menerima permohonan pencabutan pernyataan kasasi
- - Buku register penerimaan
- Berkas perkara kasasi - Alat Tulis Kantor (ATK) - Surat Permohonan
10 menit
Diterimanya permohonan pencabutan kasasi dari pemohon
2. Memeriksa ketersediaan putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI
- - Berkas perkara - Alat tulis Kantor (ATK) - Surat permohonan
30 menit
Belum tersedianya putusan perkara kasasi yang dimohonkan untuk mencabut
S.O.P PENDAFTARAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) PERKARA TIPIKOR
Dasar Hukum : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 2. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998 3. UU RI No.31 tahun 1999 4. UU RI No.20 tahun 2001 5. Keputusan KMA R.I No. 032 / KMA / SK / IV / 2006 6. Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 7. Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 8. Peraturan SekMA RI Nomor 002 tahun 2012 Keterkaitan : 1. S.O.P Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali Perkara
TIPIKOR 2. S.O.P Penanganan Register Peninjauan Kembali Perkara TIPIKOR 3. S.O.P Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan kembali TIPIKOR Peringatan :
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai
Kualifikasi Pelaksana : 1. S2-Hukum 2. S1-Hukum Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register Peninjauan Kembali Pencatatan dan Pendataan : 1. Berkas Perkara TIPIKOR
No
Aktivitas
Mutu Baku
Petugas Meja II
Panitera Muda
TIPIKOR
Panitera/ Wakil
Panitera
Ketua/ Wakil Ketua
Persayaratan / perlengkapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Menerima permohonan Peninjauan Kembali
- Alat tulis kantor 10 menit
1 hari
Diterimanya berkas perkara
2. Membuat draf akta permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan tanda terima memori PK
- Alat tulis kantor - Memori PK - Laptop/ printer
30 menit
Tersedianya draf akta permohonan
Peninjauan Kembali
3 Koreksi dan paraf draf akta permohonan PK
- Alat tulis kantor 15 menit Draf akta permohonan PK
yang sudah diparaf
4 Menandatangani akta permohonan Peninjauan Kembali
- Alat tulis kantor
10 menit Akta permohonan PK sudah ditandatangani
5 Memberi nomor perkara dan map perkara PK
- Alat tulis kantor - Stempel nomor perkara - Map perkara
15 menit Berkas perkara PK sudah diberi map
dan nomor perkara PK
6 Mencatat berkas perkara PK dalam register PK
- Alat tulis kantor - Buku register PK
30 menit Register PK berisi data perkara PK
7 Penunjukkan majelis hakim perkara PK
- Alat tulis kantor - Laptop/ printer - Buku penunjukkan
S.O.P. PENANGANAN PERKARA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)
TIPIKOR
Dasar Hukum : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 2. UU RI No.31 tahun 1999 3. UU RI No.20 tahun 2001 4. Keputusan KMA R.I No. 032 / KMA / SK / IV / 2006 5. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 6. Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 7. Peraturan SekMA RI Nomor 002 tahun 2012
S.O.P PENGIRIMAN BERKAS PENINJAUAN KEMBALI PERKARA TIPIKOR
Dasar Hukum : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 2. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998 3. Keputusan KMA R.I No. 032 / KMA / SK / IV / 2006 4. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 5. Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 6. Peraturan SekMA RI Nomor 002 tahun 2012 Keterkaitan : 1. S.O.P Penerimaan Permohonan PK Perkara TIPIKOR 2. S.O.P Penanganan Permohonan PK perkara TIPIKOR 3. S.O.P Pencabutan perkara PK TIPIKOR 4. S.O.P Pendaftaran Permohonan PK Perkara TIPIKOR 5. S.O.P Penerimaan Memori banding/Kontra Memori PK Perkara
TIPIKOR
Peringatan : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai
Kualifikasi Pelaksana : 1.S2-Hukum 2.S1-Hukum Peralatan/Perlengkapan : 9. Komputer / Laptop 10. Printer 11. Alat Tulis Kantor (ATK) 12. Buku Register Permohonan PK Pencatatan dan Pendataan : 1. Berkas Perkara TIPIKOR
No
Aktivitas
Pelaksana Baku Mutu
Petugas Meja II
Panitera
Muda TIPIKOR
Panitera
Ketua
Persayaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Melengkapi berkas perkara PK dengan dokumen dalam bundel A dan B
- Bundel A dan Bundel B
- Berkas Perkara PK - Check List Perkara
PK
2 jam Tersedianya berkas perkara PK secara lengkap
2. Membuat Darf surat pengantar Pengiriman berkas PK ke MARI
- Berkas Perkara PK - Alat tulis Kantor
(ATK) - Laptop/Printer
30 menit
Tersedianya draf surat surat pengantar dankelengkapan Bundel A dan B PK
3 Koreksi dan paraf draf surat pengantar dan meneliti kelengkapan berkas PK ke MARI
- Draf surat pengantar PK
- Alat tulis Kantor (ATK)
- Berkas Perkara Kasasi
20 menit Tersedianya draf surat pengantar dan Budel Dan B PK dengan lengkap
4 Menandatangani surat pengantar dan dafta isi bundel A dan Bundel B Berkas PK
- ATK - Surat Pengantar PK
dan Bundel A dan B Berkas Kasasi
20 menit
Ditandatanganinya surat pengantar PK
6 Surat pengantar diberi nomor surat dan Berkas Perkara PK
Dasar Hukum : 1. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2010 2. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998 3. Keputusan KMA R.I No. 032 / KMA / SK / IV / 2006 4. Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 5. Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 6. Peraturan SekMA RI Nomor 002 tahun 2012 Keterkaitan :
Dasar Hukum : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 3. Keputusan KMA R.I No. 032 / KMA / SK / IV / 2006 4. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 5. Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 6. Peraturan SekMA RI Nomor 002 tahun 2012 Keterkaitan :
Dasar Hukum : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 3. Keputusan KMA R.I No. 032 / KMA / SK / IV / 2006 4. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 5. Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 6. Peraturan SekMA RI Nomor 002 tahun 2012 Keterkaitan :
Dasar Hukum : 7. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 9. Keputusan KMA R.I No. 032 / KMA / SK / IV / 2006 10. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 11. Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 12. Peraturan SekMA RI Nomor 002 tahun 2012 Keterkaitan :
Dasar Hukum : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 3. Keputusan KMA R.I No. 032 / KMA / SK / IV / 2006 4. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 5. Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 6. Peraturan SekMA RI Nomor 002 tahun 2012 Keterkaitan :
Dasar Hukum : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 3. Keputusan KMA R.I No. 032 / KMA / SK / IV / 2006 4. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 5. Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 6. Peraturan SekMA RI Nomor 002 tahun 2012 Keterkaitan :
Dasar Hukum : 7. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 9. Keputusan KMA R.I No. 032 / KMA / SK / IV / 2006 10. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 11. Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 12. Peraturan SekMA RI Nomor 002 tahun 2012 Keterkaitan :
S.O.P LAPORAN BULANAN CATUR WULAN KEPANITERAAN TIPIKOR
Dasar Hukum : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 3. Keputusan KMA R.I No. 032 / KMA / SK / IV / 2006 4. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 5. Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 6. Peraturan SekMA RI Nomor 002 tahun 2012 Keterkaitan :
Dasar Hukum : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 3. Keputusan KMA R.I No. 032 / KMA / SK / IV / 2006 4. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 5. Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 6. Peraturan SekMA RI Nomor 002 tahun 2012
Dasar Hukum : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 3. Keputusan KMA R.I No. 032 / KMA / SK / IV / 2006 4. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 5. Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 6. Peraturan SekMA RI Nomor 002 tahun 2012 Keterkaitan :
Tanggal Revisi I 20 Oktober 2016 Revisi ke 01 Tanggal Efektif 24 Oktober 2016
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru
SOP PENDAFTARAN PRAPERADILAN TIPIKOR
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I
Nomor 3 Tahun 1998 6. Peraturan Sekma No.002 tahun 2012
Keterkaitan :
1. SOP Penerimaan Perkara Tipikor
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Hukum 2. SLTA
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register Perkara Tipikor
Pencatatan dan Pendataan:
1. Berkas Perkara Tipikor
No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku
Petugas Meja II
Panmud Tipikor (Meja I)
Panitera Ketua/Wakil keltua
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Menerima permohonan praperadilan
- Penerimaan Berkas Permohonan
1 Hari
Diterima nya berkas
perkara yang telah
lengkap
2 Mencatat dalam buku register, memberi nomor dan sampul
Mengingat Pasal 152 ayat (1) KUHAP ( UU No. 8 Tahun 1981); UU No 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman ;
M E N E T A P K A N:
1. Menentukan hari sidang pada hari ……………tanggal………..
2. Memerintahkan penuntut umum pada kejaksaan Negeri ………… ……. Untuk menghadirkan
terdakwa………berikut saksi-saksinya dengan membawa serta barang bukti;
Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : …………… 20..
Hakim Ketua Sidang
(……………………………………
…).
NIP…………………………………
….
W4.U1/PM-Form/01/TPK-02/X/2016 – Rev 01
P E N E T A P A N
Nomor :……../Pen.Pid.Sus-TPK/……../PN.Pbr
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”
Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
Membaca berkas perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor :….. /Pid.Sus-TPK/………/PN.Pbr atas
nama terdakwa :
Nama Lengkap : …………………………………
Tempat Lahir : …………………………………
Umur/Tanggal Lahir : …………………………………
Jenis Kelamin : …………………………………
Kebangsaan : …………………………………
Tempat Tinggal : ………………………………..
Agama : Islam/Kristen/Budha/Hindu
Pekerjaan : …………………………………
Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:
1. Penyidik : sejak tanggal ……………………s/d tanggal ………………….…………………
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal……………s/d tanggal………………………
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal …………..…s/d tanggal…… …………………
4. Penuntut Umum : Sejak tanggal:…………………………..s/d tanggal ……………………….
Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :
……………….. Pasal ………………… UU No. 31 Tahun 1999 sebagai mana diubah dengan UU No. 20
Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat ( 1) Ke- 1 KUHP .
Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengeluarkan surat
perintah penahanan ini terhadap terdakwa tersebut di atas ;
Mengingat Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU Nomor : 8 Tahun 1981) ;
M E N E T A P K A N
Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa : …………….., dalam Rumah
Tahanan Negara/Kota/Rumah ) di Pekanbaru, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal…………….s/d……………….;
Memerintahkan agar kepada terdakwa atau keluarganya selekas mungkin diberikan sehelai
tembusan dari penahanan ini.
Ditetapkan di : Pekanbaru. Pada tanggal :………………………….
Hakim Ketua Sidang
(……………………………………….) Tembusan : 1. Terdakwa. 2. Keluarga terdakwa. 3. Ka. Rutan di Pekanbaru
W4.U1/PM-Form/02/TPK-02/X/2016 – Rev 01
P E N E T A P A N
Nomor :…….. /Pen.Pid.Sus-TPK/……../PN.Pbr
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”
Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
Membaca berkas perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor :….. /Pid.Sus-TPK/………/PN.Pbr atas
nama terdakwa :
Nama Lengkap : …………………………………
Tempat Lahir : …………………………………
Umur/Tanggal Lahir : …………………………………
Jenis Kelamin : …………………………………
Kebangsaan : …………………………………
Tempat Tinggal : ………………………………..
Agama : Islam/Kristen/Budha/Hindu
Pekerjaan : …………………………………
Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:
1. Penyidik : sejak tanggal ……………………s/d tanggal ………………….………………… 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal……………s/d tanggal……………………… 3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal …………..…s/d tanggal…… ………………… 4. Penuntut Umum : Sejak tanggal:…………………………..s/d tanggal ………………………. 5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Sejak tanggal…….s/d tanggal………………..
Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai;
Menimbang: a) Bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai;
b)Bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu
penanhanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh ) hari;
Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : ……………….. Pasal ………………… UU No. 31 Tahun 1999 sebagai mana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat ( 1) Ke- 1 KUHP .
Mengingat Pasal 26 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU Nomor : 8 Tahun 1981) ;
M E N E T A P K A N
Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa : …………….., dalam Rumah
Tahanan Negara/Kota/Rumah ) di Pekanbaru, paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak
tanggal…………….s/d……………….;
Memerintahkan agar sehelai tembusan dari penahanan ini disampaikan kepada terdakwa.
Ditetapkan di : Pekanbaru. Pada tanggal :………………………….
Ketua/Wakil Ketua
(……………………………………….) Tembusan : 1. Terdakwa. 2. Keluarga terdakwa. 3. Ka. Rutan di Pekanbaru
W4.U1/PM-Form/03/TPK-02/X/2016 – Rev 01
Nomor : W4.U1/............/HK.07/....../2015 ............................... 20........
--------- Persidangan umum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang
mengadili perkara Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, berlangsung
digedung yang ditentukan untuk itu di ......................................., pada hari : ............ tanggal ...............,
Pukul ............ Wib, dalam perkara atas nama Terdakwa :
____________________________________
Susunan Persidangan sebagai berikut :
1. --------------------------------------------------------------------- Hakim Ketua Majelis ; 2. --------------------------------------------------------------------- Hakim Anggota I ; 3. --------------------------------------------------------------------- Hakim Anggota II ; 4. --------------------------------------------------------------------- Panitera Pengganti ; 5. --------------------------------------------------------------------- Jaksa Penuntut Umum ;
--------- Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, lalu
Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa masuk ke
dalam ruangan persidangan, Terdakwa masuk ke ruangan persidangan dalam keadaan bebas dan dijaga
dengan baik dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;
-------- Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menerangkan bernama :
Nama Lengkap : ...............................;
Tempat Lahir : ...............................;
Umur/Tanggal Lahir : ....... tahun / ....... - ....... - .............;
Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan*);
Kebangsaan : ...............................;
Tempat Tinggal : ...............................;
Agama : ...............................;
Pekerjaan : ...............................;
Pendidikan : ...............................;
Tahanan Terdakwa ;
1. Penyidik, sejak............................................. ; 2. Penuntut Umum, sejak...................................; 3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak................ ; 4. dst
--------- Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan
bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini ;
--------- Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk
didampingi oleh Penasehat Hukum ;
--------- Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menerangkan bahwa ia akan didampingi oleh
--------- Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan
akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut pada persidangan yang
akan datang, untuk itu mohon sidang diundurkan ;
--------- Sehubungan dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim setelah
bermusyawarah menetapkan sidang berikutnya pada hari : ................, tanggal ......................, Pukul
............ Wib, pada tempat yang sama dan diperintahkan kepada Penuntut Umum agar dapat
menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan diatas
dengan acara pembacaan Eksepsi / Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
-------- Setelah Hakim Ketua Majelis mengatakan sidang dalam perkara ini dinyatakan ditutup ; -------- Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;
Panitera Pengganti ; Hakim Ketua ;
____________ __________________
W4.U1/PM-Form/07/TPK-02/X/2016 – Rev 01
P U T U S A N
No. ....../Pid.Sus.TPK/20....../PN.Pbr.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili
perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
Nama Lengkap : ..........................................................
Tempat Lahir : ...........................................................
Umur / Tgl Lahir : ..........................................................
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : ............................................................
A g a m a : ............................................................
Pada hari ini : ................................ tanggal
.......................................................................................... 20..... Saya Jurusita/ Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Pekanbaru
N a m a : ...........................................
NIP : ..........................................
telah memberitahukan kepada:
N a m a : ...........................................
Pekerjaan : Jaksa Penuntut Umum
...........................................
Selanjutnya disebut sebagai Jaksa Penuntut Umum/ Terbanding;
Bahwa Terdakwa:
Nama lengkap : ...........................................................; Tempat Lahir : ...........................................................; Umur / tanggal lahir : ....... tahun / .......................................; Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan*) Kebangsaan : ...........................................................; A l a m a t : ...........................................................; A g a m a : Islam/ Kristen/ Hindu/ Budha*) Pekerjaan : ...........................................................; Pendidikan : ................................
Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa/ Pembanding;
Melalui Penasihat Hukum Terdakwa :
Nama : .........................................................
Nama : .................................. Pekerjaan : Advokat Tempat tinggal : .................................. selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pembanding;
telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal .................................. atas pernyataan Banding tanggal
...................20..... terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Pekanbaru tanggal ............................... nomor: .......... / Pid.Sus-TPK/ 20...../ PN.Pbr.
Demikian Relaas Penyerahan Memori Banding ini dibuat dan ditandatangani oleh Saya Jurusita/
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dan Jaksa Penutut Umum/ Terbanding.
RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING
Nomor : ....... /Akta.Pid.Sus-TPK/20....../PN.Pbr
Pada hari ini ............................ tanggal ................................................................... 2016 Saya,
........................., Jurusita/ Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru atas Perintah Ketua
Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah memberitahukan dan menyerahkan kepada:
Nama : ............................................................... NIP : ............................................................... Pekerjaan : Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan .........................
Perkara terdakwa:
Nama lengkap : ...........................................................;
Tempat Lahir : ...........................................................;
Umur / tanggal lahir
: ....... tahun / .......................................;
Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan*)
Kebangsaan : ...........................................................;
A l a m a t : ...........................................................;
TANDA TERIMA MEMORI KASASI Nomor : ........../Akta.Pid.Sus-TPK/20....../PN. Pbr
Pada hari ini : .............................. Tanggal .............................., telah datang menghadap saya, .............................. Panitera/Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,
seorang :
Nama lengkap : ..................................................
Tempat Lahir : ..................................................
Umur / tanggal
lahir
: ............ Tahun / ..............................................
Jenis Kelamin : ..................................................
Kebangsaan : ..................................................
A l a m a t : ..................................................
A g a m a : ..................................................
Pada Kejaksaan ....................................
Pada perkara terdakwa:
Nama lengkap : .................................................... Tempat lahir : .................................................... Umur / tanggal lahir : ..........Tahun / ............................. Jenis kelamin : .................................................... Kebangsaan : .................................................... Tempat tinggal : .................................................... Agama : .................................................... Pekerjaan : .................................................... Pendidikan : .................................................... Selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi/ Terdakwa;
Bahwa Termohon Kasasi/ Terdakwa melalui Penasihat Hukum:
Nama : ....................................................
Nama lengkap : ......................................................... Tempat lahir : ......................................................... Umur / tanggal lahir : ....... tahun / ......................................................... Jenis kelamin : ......................................................... Kebangsaan : ......................................................... Tempat tinggal : ......................................................... Agama : ......................................................... Pekerjaan : ......................................................... Pendidikan : ......................................................... Selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi/ Terdakwa;
bahwa sebelum berkas perkara yang diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal ......................................................... nomor: ......../ PID.SUS-
TPK/ 20...../ PT. PBR dikirim ke Mahkamah Agung RI, maka kepada Saudara diberi kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan ini.
Yang menerangkan bahwa ia mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Nomor : K/Pid.Sus/20 , tertanggal __________________________________Jo. Nomor : /Pid.Sus-TPK/20 /PT.PBR Jo.
Nomor : /Pid.Sus/TPK/20 /PN.Pbr atas nama terdakwa __________________________________________;
Dengan mengemukakan keberatan-keberatan Peninjauan Kembali yang akan diajukan dalam Memori / Permohonan Peninjauan
Kembali ;
Demikian akta ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pemohon Peninjauan
Kembali tersebut.
Pemohon Peninjauan Kembali,
__________________________________________
PANITERA,
__________________________________________
W4.U1/PM-Form/01/TPK-12/X/2016 – Rev 01
P E N E T A P A N
Nomor : /PK/Pid.Sus-TPK/ 20 /PN.Pbr
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru :
Membaca :
1. Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor : /PK/Akta.Pid.Sus-TPK/20 /PN.Pbr, tanggal ______________, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali A.n. ____________________ ;;
2. Memori Permohonan Peninjauan kembali tertanggal ________________, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada tanggal ________________, yang terdaftar dalam register Nomor : /PK/Pid.Sus-TPK/20 /PN.Pbr ;
3. Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : K/Pid.Sus/20 tertanggal ____________ ; 4. Berkas perkara berikut Putusannya Nomor : /Pid.Sus-TPK/20 /PN.Pbr tertanggal _________ Jo. Nomor : /Pid.Sus-
TPK/20 /PT.PBR tertanggal ______________ Jo. Nomor : K/Pid.Sus/20 tertanggal ______________ atas nama :
Nama Lengkap : ______________
Tempat Lahir : ______________
Umur atau Tanggal Lahir : ______________
Jenis Kelamin : ______________
Kebangsaan : ______________
Tempat Tinggal : ______________
Agama : ______________
Pekerjaan : ______________
Pendidikan : ______________
Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA
Pekanbaru ;
Memperhatikan Undang-undang RI No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana KorupsiJo. Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim serta
Keterbukaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
M E N E T A P K A N
Menunjuk : Sdr ........................................................................................... Hakim Ketua ;
Sdr ........................................................................................... Hakim Anggota ;
Sdr ........................................................................................... Hakim Anggota ;
Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal : ______________
KETUA PENGADILAN NEGERI TINDAK PIDANA KORUPSI
pada PENGADILAN NEGERI KELAS IA PEKANBARU
_____________________________
W4.U1/PM-Form/02/TPK-12/X/2016 – Rev 01
SURAT PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI
Nomor : /PK/Pid.Sus-TPK/20 /PN.Pbr
Kami, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru ;
Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : /PK/Pid.Sus-TPK/20 /PN.Pbr tanggal ____________, yang
diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ________________ dalam perkara Terpidana_____________________________
:
Membaca pula Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tertanggal _________
Nomor : /PK/Pid.Sus-TPK/20 /PN.Pbr, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
Terpidana tersebut diatas ;
Bahwa untuk membantu/mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut perlu
ditunjuk Panitera Pengganti yang namanya disebut dibawah ini ;
Memperhatikan Undang-undang RI No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
----------- Persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa perkara
pidana Permohonan Peninjauan Kembali, bersidang didalam ruang persidangan Pengadilan Tipikor Jalan
Teratai No. 85 Pekanbaru, dilangsungkan pada hari : ............., tanggal ............... 20....., Jam ...... WIB,
dalam perkara atas nama Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali : ----------------------
...........................
Susunan Persidangan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------
1. ............................................................... Hakim Ketua ; 2. ............................................................... Hakim Anggota I ; 3. ............................................................... Hakim Anggota II ; 4. ............................................................... Panitera Pengganti ; 5. ............................................................... Jaksa Penuntut Umum ;
----------- Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, lalu
Pemohon Peninjauan Kembali dan Penuntut Umum (Termohon PK) dipanggil masuk kedalam ruang
persidangan ternyata : ------------------------------------------------------------------------------------
Pemohon PK : Hadir bersama kuasanya;
Termohon PK : Hadir dipersidangan;
----------- Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memeriksa identitas Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali
dalam perkara ini sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------
Nama lengkap : .........................
Tempat Lahir : ..........................
Tanggal Lahir : ..........................
Jenis Kelamin : ..........................
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : ...........................
Agama : ...........................
Pekerjaan : ...........................
----------- Dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana) didampingi oleh Penasihat Hukum /
kuasanya ........................ adalah Para Advokat dari Kantor ............................ yang beralamat dan
berkantor di ..............................; ------------------------------------------------------------------------
----------- Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali
menyerahkan Surat Kuasa tanggal ........................... No. ........../SK-AR/.........../20...... yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor :
............../SK/TPK/20......../PN.Pbr tanggal ................... kepada Hakim Ketua Majelis, setelah Majelis
Hakim memeriksa surat kuasa tersebut lalu diperlihatkan kepada Termohon Peninjauan Kembali
(Penuntut Umum) dan selanjutnya dimasukkan kedalam berkas perkara ; ------------------
----------- Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memerintahkan Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali untuk
membacakan permohonan dan memorinya dalam perkara ini. Atas perintah Hakim Ketua Majelis
tersebut, Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali membacakan Permohonan dan Memori Peninjauan
Kembali tertanggal ......................... yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru
tanggal ..................... sebagai berikut :----------------------------------------------------------------
----------- Memori Peninjauan Kembali dari ............... Peninjauan Kembali,-------------------
----------- Setelah pembacaan tersebut selesai, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa
Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perobahan ;
----------- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Termohon Peninjauan Kembali menyatakan
akan mengajukan Tanggapan / Jawaban terhadap Permohonan Peninjauan Kembali tersebut pada
sidang berikutnya, untuk itu mohon sidang diundurkan ; -----------------------------------------
----------- Sehubungan dengan permohonan Termohon Peninjauan Kembali tersebut, lalu Majelis Hakim
bermusyawarah, setelah musyawarah Hakim Ketua Majelis memberitahukan dan menetapkan sidang
berikutnya pada hari : ................., tanggal ....................................., Jam .................... WIB, pada tempat
yang sama dengan acara Tanggapan/Jawaban Termohon terhadap Memori Peninjauan Kembali dari
Pemohon Peninjauan Kembali dan memerintahkan agar kedua belah pihak hadir pada hari dan tanggal
yang telah ditetapkan diatas ; ---------------------------------------------------------------------------
----------- Setelah itu Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang dalam perkara ini ditutup ;
----------- Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim,
Panitera Pengganti serta ditandatangani pula oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Kuasa Pemohon
Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali ; ---------------------------------------
Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
__________________ ____________________
___________________
Panitera Pengganti,
___________________
Termohon Peninjauan Kembali
_______________________
Pemohon Peninjauan Kembali Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali
_____________________ _________________
W4.U1/PM-Form/03/TPK-13/X/2016 – Rev 01
BERITA ACARA PENDAPAT
Nomor ..../Pid.Sus–TPK/PK/......./PN.Pbr
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang
memeriksa perkara permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor
:.............................., tanggal .........................., memberikan pendapat sebagai berikut atas permohonan :
Nama : .........................................
Tempat Lahir : .........................................
Umur/Tanggal Lahir : .........................................
Jenis Kelamin : .........................................
Kebangsaan : .........................................
Tempat Tinggal : .........................................
Bahwa Pemohon Peninjauan kembali melalui Kuasanyanya telah mengajukan Permohonan
Peninjauan Kembali dengan alasan sebagai berikut :
a. ......................................................................................................................................................................
b. ......................................................................................................................................................................
Nomor :........./Pen.Pid.Sus-TPK/........./PN.Pbr “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. Membaca Surat permohonan dari penyidik.......................... Nomor :........../........./......../, tanggal ..............
Tentang Permohonan persetujuan Penggeledahan badan/pakaian/rumah gedung*) dalam tindak pidana korupsi atas perkara tersangka:
Nama Lengkap : ..............................................................................
Tempat Lahir : ...................................................................................
Umur/ tanggal lahir : ...............................................................................
Jenis kelamin : ..............................................................................
Kebangsaan / kewarganegaraan : ................................................................................
Tempat tinggal : .................................................................................
A g a m a : ..................................................................................
Menimbang bahwa cukup alasan untuk memberikan ijin/Persetujuan tersebut; Mengingat Pasal 32 jo Pasal 34 ayat (2) KUHAP (Undang – Undang No. 8. Tahun 1981) Undang-Undang
48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; M E N E T A P K A N
Memberi Persetujuan/izin atas tindakan Penggeledahan badan/pakaian/rumah/gedung*) di wilayah Pekanbaru Pekanbaru yang telah dilakukan oleh Penyidik di jl......,Kel.........Kec..........Kota Pekanbaru yang terjadi pada hari .................tanggal..................terhadap tersangka................................................dan berhasil menemukan barang bukti berupa:.............................................................
Nomor : ......................./Pen.Pid.Sus-TPK/............/PN. Pbr “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. Membaca Surat permohonan dari Penyidik.................... Nomor :...........................................
tanggal ....................... Tentang Permohonan Ijin Penggeledahan rumah/gedung/ dalam perkara tersangka:
Nama Lengkap : ....................................................................
Tempat Lahir : ....................................................................
Umur/ tanggal lahir : .....................................................................
Jenis kelamin : .......................................................................
Kebangsaan / kewarganegaraan : ........................................................................
Tempat tinggal : ...........................................................................
A g a m a : ............................................................................
Menimbang bahwa berdasarkan surat/laporan tersebut ternyata tidak cukup alasan untuk
memberikan ijin tersebut; Mengingat Pasal 32 jo pasal 33 KUHAP ( Undang – Undang No. 8. Tahun 1981) Undang-
Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
M E N E T A P K A N
Menolak Permintaan/izin kepada Penyidik tersebut untuk melakukan tindakan Penggeledahan rumah/gedung......di wilayah Pekanbaru di jl......Kel.......Kec........... Kota Pekanbaru.
Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : .......................
P E N E T A P A N Nomor :........./Pen.Pid.Sus-TPK/........./PN.Pbr
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. Membaca Surat permohonan dari penyidik.......................... Nomor :........../........./......../, tanggal ..............
Tentang Permintaan persetujuan Penetapan Penyitaan barang bukti dengan tindak pidana korupsi dalam perkara tersangka:
Nama Lengkap : ..............................................................................
Tempat Lahir : ...................................................................................
Umur/ tanggal lahir : ...............................................................................
Jenis kelamin : ..............................................................................
Kebangsaan / kewarganegaraan : ................................................................................
Tempat tinggal : .................................................................................
A g a m a : ..................................................................................
Menimbang bahwa cukup alasan untuk memberikan persetujuan tersebut; Mengingat Pasal 38 ayat (2) KUHAP (Undang – Undang No. 8. Tahun 1981) Undang-Undang 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; M E N E T A P K A N
Memberi Persetujuan/izin kepada Penyidik tersebut untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap barang /benda berupa:
1................................................................................................................................. 2................................................................................................................................ Memerintahkan Kepada penyidik agar melampirkan surat penetapanPersetujuan sita ini dalam berkas
Perkara yang bersangkutan ( SE.MA.RI.NO.11 Tahun 1983).
Nomor : ............../Pen.Pid.Sus-TPK/20......../PN.Pbr.
DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Membaca Surat dari ...........................................selaku ............................................ , tanggal ......................
2016, Nomor : .................................................................., yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal ........................................................., berisi permintaan untuk
memperpanjang waktu penahanan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai terhadap Tersangka :
N a m a :
Tempat lahir :
Umur/tanggal lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal :
Agama :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Telah ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :
Surat Perintah Penahanan dari ............................. selaku ...................... tanggal ........................ 2016
Nomor : .................................., sejak tanggal ............... 2016 s/d tanggal ............... 2016 ;
Menimbang, bahwa waktu penahanan berdasarkan penahanan dari ..................................................... selaku
......................................................, tanggal .............................................. 2016 Nomor : ..........................................,
akan habis / tidak berlaku lagi tanggal ......................................... 2016 ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat perkara tersebut terdapat cukup bukti alasan untuk mengabulkan
permohonan tersebut;
Mengingat Pasal 25 ayat (2) a KUHAP ( U.U. No. 8 Tahun 1981 )
M E N E T A P K A N :
Mengabulkan permintaan dari ............................................................ selaku ................................... untuk
memperpanjang waktu penahanan atas nama tersangka : ................................................, dalam Rumah Tahanan
Negara ..............................., untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal ........................... sampai
dengan tanggal .................................................. 2016 ;
Memerintahkan agar kepada tersangka dan keluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari
Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal ................20..... Nomor :
........................, yang diberikan oleh ............................................................................................. untuk menahan
tersangka itu akan habis / tidak berlaku lagi tanggal ................ 20..........., sedangkan permeriksaan perkara tersebut
AKTA PENERIMAAN PERMOHONAN PRA PERADILAN TIPIKOR Nomor : ……/Akta/Pid.Prap.TPK/2016/ PN Pbr.
Pada hari ini : ……………… tanggal ………………….2016. jam Wib. yang bertanda tangan dibawah ini : N a m a : J a b a t a n : PANITERA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
pada PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
Telah menerima 4 (empat) rangkap Permohonan Pra Peradilan Tipikor dari Pemohon : Nama lengkap :
Tempat lahir : Umur/Tgl.Lahir : Jenis Kelamin : Kebangsaan : Alamat : A g a m a : P e k e r j a a n :
Dalam hal ini, menghadap sendiri atau diwakili oleh kuasanya : ……………………….. advokat berkantor di Jalan ………………………………berdasarkan Surat Kuasa Khusus………………………….. sebagai PEMOHON PRAPERADILAN ; MELAWAN : ……………………………………………………………………………………………. sebagai TERMOHON PRAPERADILAN Demikian Akta Penerimaan Permohonan Pra Peradilan Tipikor ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Panitera TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta kuasa Pemohon Praperadilan Tipikor; Kuasa hukum Pemohon PANITERA Praperadilan Tipikor ……………………………………….. …………………………………………….. NIP.
P E N E T A P A N Nomor : ……../Pen.Pid.Prap.TPK/2016/PN Pbr
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Membaca Surat Permohonan
Pra Peradilan TIPIKOR dari Pemohon, tertanggal ………………………………. 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal …………………………….. 2016 dibawah Reg.No………./Pid.Prap.TPK/2016/PN Pbr an.Pemohon :
Nama lengkap : Tempat lahir : Umur/Tgl.Lahir : Jenis Kelamin : Kebangsaan : Alamat : A g a m a : P e k e r j a a n
Dalam hal ini, diwakili oleh kuasanya ………………………………………………sebagai PEMOHON PRAPERADILAN TIPIKOR ; MELAWAN : …………………………………………………………………………………………………… sebagai TERMOHON PRAPERADILAN Menimbang bahwa perkara tersebut telah diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru.
Mengingat Pasal 152 ayat (1) KUHAP ( U. U. No.8 Tahun 1981 )
M E N E T A P K A N Menunjuk :
Sdr. ………………………….. sebagai Hakim Tunggal.
Untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan dari Pemohon …………………………………… Reg.
No: ……../Pid.Prap.TPK/2016/PN Pbr
Ditetapkan di : PEKANBARU Pada Tanggal : 2016 KETUA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana Praperadilan TIPIKOR Nomor : …………/Pid.Prap.TPK/2016/PN.Pbr.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi peradilan ;
Memperhatikan ketentuan – ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;
M E N U N J U K :
Sdr : ___________________________________
- Panitera Pengganti untuk mendampingi Hakim dipersidangan tersebut diatas :
- Kepada Panitera Pengganti yang telah ditunjuk tersebut diatas, segera melaporkan
penundaan perkara kepada Panitera Muda Pidana dan meminutasi perkaranya
dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari untuk perkara pidana
Demikianlah surat penunjukan ini diberikan kepada panitera Pengganti yang
bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab ;