vii DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .................................................................................... i JUDUL SKRIPSI .......................................................................................... ii HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA HUKUM ..................... iii HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ............................. iv LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ...................................................... v KATA PENGANTAR .................................................................................. vi DAFTAR ISI .............................................................................................. viii DAFTAR TABEL ........................................................................................ xi DAFTAR GAMBAR .................................................................................... xii ABSTRAK ................................................................................................... xiii ABSTRACT .............................................................................................. xiv BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1 1.1 Latar Belakang Masalah...................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah ............................................................... 5 1.3 Ruang Lingkup Masalah ..................................................... 5 1.4 Orisinalitas Penelitian ......................................................... 6 1.5 Tujuan Penelitian ................................................................ 8 1.5.1 Tujuan Umum .......................................................... 8 1.5.2 Tujuan Khusus.......................................................... 8
25
Embed
DAFTAR ISI - sinta.unud.ac.id · fisik suatu bidang tanah untuk memastikan batas-batas bidang tanah melalui proses pengukuran mewajibkan pemohon dalam menentukan batas-batas bidang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................................... i
JUDUL SKRIPSI .......................................................................................... ii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA HUKUM ..................... iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ............................. iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ...................................................... v
KATA PENGANTAR .................................................................................. vi
DAFTAR ISI .............................................................................................. viii
DAFTAR TABEL ........................................................................................ xi
DAFTAR GAMBAR .................................................................................... xii
ABSTRAK ................................................................................................... xiii
ABSTRACT .............................................................................................. xiv
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1
1.1 Latar Belakang Masalah ...................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah ............................................................... 5
1.3 Ruang Lingkup Masalah ..................................................... 5
sporadik.Pengertian sertifikat dirumuskan di dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka :
“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di
dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data
yang ada dalam surat ikut dan buku tanah yang bersangkutan.”
Dalam serangkaian proses pendaftaran tanah, proses yang mengawali
sebelum sertifikat dikeluarkan adalah pengukuran dan pemetaan untuk
memastikan kebenaran fisik atas tanah tersebut. Melalui proses pengukuran guna
memastikan batas-batas bidang tanah. Proses pengukuran ini mewajibkan
pemohon dalam menentukan batas-batas bidang tanah dan diperlukan peran serta
dan kesepakatan dari pihak lain khususnya pemegang hak atas tanah yang
berbatasan dengan tanah yang dimohon (penyanding) yang disebut juga dengan
asas kontradiktur delimitasi.
Proses pendaftaran tanah sporadik meliputi pengumpulan dan penetepan
kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai objek pendaftaran tanah.Menurut
pasal 1 poin 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah
sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau
beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa
atau kelurahan secara individual atau masal. Pendaftaran tanah sporadik yang
akan diproses tersebut belum bersertipikat, tanda batasnya masih batas dari desa,
bukan dari badan yang berwenang yaitu BPN. Pendaftaran tanah sporadik
dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak
atas objek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.
5
Penerapan asas kontradiktur delimitasidalam pendaftaran tanah sporadik di
Kabupaten Badung masih belum bisa terlaksana semua, hal itu terjadi karena
masih ada penetapan batas bidang tanahnya yang tidak disaksikan oleh pihak
pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang akan didaftarkan, ada
juga yang berselisih pendapat antara pihak pemilik tanah yang berbatasan
langsung dengan pemilik tanah yang akan didaftarkan mengenai perbedaan hasil
penetapan batas bidang tanah yang dilakukan oleh perangkat desa dengan hasil
penetapan batas bidang tanah yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan
Kabupaten Badung.
Penerapan asas kontradiktur delimitasisangat penting dalam pendaftaran
tanah sporadik terutama dalam penetapan batas bidang tanah, apabila tidak
terlaksana dapat mengakibatkan terjadinya sengketa tanah terutama terjadinya
sengketa batas tanah dikemudian hari, hal inilah yang mendorong penulis untuk
melakukan penelitian tentang pelaksanaan dari asas kontradiktur delimitasidalam
pendaftaran tanah sporadik khususnya di Kabupaten Badung.
1.2 Rumusan Masalah
Adapun permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini yaitu
sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran
tanah sporadikdi Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ?
6
2. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan
Kabupaten Badung bila belum terlaksananya Asas Kontradiktur
Delimitasi?
1.3 Ruang Lingkup Masalah
Mengingat begitu luasnya permasalahan yang dapat diangkat, maka
dipandang perlu adanya pembatasan mengenai ruang lingkup masalah yang akan
dibahas nanti. Adapun permasalahan pertama dibatasi hanya pada pengaturan dan
pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi di Kantor Pertanahan Kabupaten
Badung. Kedua dibatasi pada upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten
Badung apabila asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah sporadik
belum terlaksana.
1.4 Orisinalitas Masalah
Dalam rangka menumbuhkan semangat anti plagiat didalam dunia
pendidikan di Indonesia dari penelitian yang telah dibuat dengan menampilkan
beberapa judul penelitian terdahulu sebagai pendamping. Adapun dalam
penelitian kali ini, peneliti akan menampilkan 2 (dua) Skripsi terdahulu yang
pembahasannya berkaitan dengan pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam
pendaftaran tanah sporadik khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.
Judul Skripsi Penulis Rumusan Masalah
1. Pelaksanaan
pendaftaran tanah
untuk pertama kali
Muhammad Fauzi
Rijal (Mahasiswa
Universitas Sebelas
1. Bagaimana pelaksanaan
pendaftaran tanah
pertama kali secara
7
secara sporadik pada
tanah yang belum
Bersertifikat di
kantor pertanahan
Kabupaten
banjarnegara
Maret Surakarta),
Tahun 2007.
sporadik pada tanah
yang belum bersertifikat
di Kantor Pertanahan
Kabupaten
Banjarnegara ?
2. Bagaimana kaitan asas
aman dan sistem negatif
dalam pelaksanaan
pendaftaran tanah untuk
pertama kali secara
sporadik di Kantor
Pertanahan Kabupaten
Banjarnegara?
3. Bagaimana kekuatan
pembuktian sertifikat
Hak Atas Tanah produk
Kantor Pertanahan
Kabupaten
Banjarnegara ?
1. Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah
Pertama Kali secara
Sistimatik melalui
Lan Management
and Policy
Development
Program (LMPDP)
di Kecamatan Sambi
Kabupaten Boyolali.
Yusri (Mahasiswa
Universitas Sebelas
Maret Surakarta),
Tahun 2008.
1. Bagaimanakah
kelengkapan berkas
yang dilakukan dalam
kegiatan LMPDP di
Kecamatan Sambi
Kabupaten Boyolali
Propinsi Jawa Tengah
dengan berkas yang
dibutuhkan sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku ?
2. Bagaimanakah jangka
waktu dan biaya yang
dibutuhkan dalam
pelaksanaan LMPDP di
bandingkan dengan
permohonan biasa di
kantor pertanahan
8
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku ?
3. Kendala-kendala apa
saja yang dihadapi
dalam pelaksanaan
ajudikasi melalui
LMPDP tersebut dan
bagaimana upaya
penyelesaiannya ?
1.5 Tujuan Penelitian
Agar penelitian ini memiliki suatu maksud yang jelas, maka harus
memiliki tujuan sehingga dapat memenuhi target yang dikehendaki. Adapun
tujuannya digolongkan menjadi dua bagian, yaitu :
a. Tujuan Umum
Adapun tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang
pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah sporadik di
kantor pertanahan Kabupaten Badung.
b. Tujuan Khusus
Disamping tujuan umum terdapat juga tujuan khusus. Adapun tujuan
khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
9
1) Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan asas kontradiktur
delimitasi dalam pendaftaran tanah sporadik di Kantor Pertanahan
Kabupaten Badung.
2) Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan Kantor
Pertanahan Kabupaten Badung apabila asas kontradiktur delimitasi dalam
pendaftaran tanah sporadik belum terlaksana.
1.6 Manfaat Penelitian
Agar penelitian ini memiliki suatu maksud yang jelas, maka harus
memiliki manfaat sehingga dapat memenuhi target yang dikehendaki. Adapun
manfaatnya digolongkan menjadi dua bagian, yaitu :
a. Manfaat Teoritis
Seluruh hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian atau
penulisan selanjutnya bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Udayana dan
sebagai bahan referensi pada perpustakaan.Selain itu juga dapat memberikan
gambaran yang jelas mengenai bagaimana pelaksanaan asas kontradiktur
delimitasi dalam pendaftaran tanah sporadik yang dikaitkan dengan teori-teori
Hukum Agraria di Indonesia.
b. Manfaat Praktis
Disamping manfaat teoritis terdapat juga manfaat praktis. Adapun manfaat
praktis yang diperoleh dari penulis penelitian ini adalah :
10
1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum khususnya dalam
Ilmu Hukum Agraria.
2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai
proses pendaftaran tanah sehingga apabila melakukan hubungan kerja
dengan perusahaan, masyarakat paham apa yang menjadi hak dan
kewajibannya.
3) Dapat mengetahui pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam
pendaftaran tanah sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.
4) Dapat mengetahui upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten
Badung apabila asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah
sporadik belum terlaksana.
1.7 Landasan Teori
Pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu fakta tersebut merupakan
suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh
sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana.Suatu teori merupakan
hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.Oleh
karena itu dalam menjawab permasalahan yang terkait dengan bagaimana
pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah sporadik di
Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.
1.7.1 Teori Negara Hukum
11
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”.
Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk
menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak
dipertanggungjawabkan.Dalam suatu Negara haruslah mematuhi segala peraturan
yang berlaku baik itu dari pemerintah itu sendiri ataupun masyarakatnya yang
mana dapat menggambarkan Teori Negara Hukum.Untuk menciptakan suatu
keadaan yang aman dan harmonis maka perlu adanya tertib hukum.
Teori Negara hukum secara essensial bermakna bahwa hukum
adalahkewajiban bagi setiap penyelenggara Negara atau Pemerintahan untuk
tunduk pada hukum (subject to the law), tidak ada kekuasaan diatas hukum (above
the law),semuanya ada dibawah hukum (under the rule of law), dengan
kedudukan initidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (arbitrary
power) ataupenyalahgunaan kekuasaan (misuse of power).
Kusnardi dan Harmaily memberikan pengertian negara hukum yaitu,
Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada
warganya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup
untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu
diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara
yang baik. Demikian pula peraturanhukum yang sebenarnya hanya ada jika
peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar
warga negaranya.”2
Penggunaan teori negara hukum dalam pembahasan ini adalah bahwa
negara baik melalui aparatur pemerintahannya, harus selalu menjalankan segala
2Kusnardi, Moh dan Ibrahim, Harmaily, 1998, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,
Liberty, Yogyakarta, h. 154.
12
sesuatunya berdasarkan hukum yang berlaku termasuk dalam pelaksanaan asas
kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah sporadik.
1.7.2 Teori Kepastian Hukum
Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah
pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan
menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma
adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.Undang-Undang yang berisi
aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku
dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun
dalam hubungannya dengan masyarakat.Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi
masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.Adanya
aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.3
Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama
adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa
yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi
individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang
bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau
dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa
pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam
3Peter Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
(selanjutnya disingkat Peter Mahmud I), h. 158.
13
putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya
untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.4
Pasal 19 UUPA yang berbunyisebagai berikut:
1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dilakukanpendaftaran
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurutketentuan-ketentuan
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
a. Pengukuran, penetapan, dan pembukuan tanah;
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan tanah hak-haktersebut;
c. Pemberian surat surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai
alatpembuktian hak
Pendaftaran tanah akan tercipta kepastian mengenai kedudukan hukum
dari subjek dan objek hukumnya, yaitu aparat BPN dan para memegang hak atas
tanah, objeknya adalah tanah yang dimiliki atau yang dikuasai pemegang hak atas
tanah. Mencegah timbulnya perbuatan sewenang-wenang karena perbuatan para
pihak yang terlibat dalam kegiatan pendaftaran tanah
Menurut Budiman Adi Purwanto Kepastian Hukum sebagai tujuan
pendaftaran tanah adalah meliputi kepastian objek, kepastian hak dan kepastian
subyek.5 Kepastian hukum pemilikan tanah selalu diawali dengan kepastian
hukum letak batas bidang tanah dan letak batas menjadi penting, sehingga pemilik
tanah selalu memberikan tanda batas berupa pagar, patok, atau sebagainya hal
tersebut dilakukan guna memberikan tanda pembatas atas tanah yang
bersebelahan disampingnya dan itu hanya berlakusecara fisik dilapangan saja dan
4ibid.
5 Muhtar Wahid, 2008, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Republika,
Jakarta, h. 126.
14
tidak menutup kemungkinan batas-batasbidang tanah tersebut hilang atau rusak,
hal ini dapat menimbulkan sengketabatas antara pemilik tanah yang bersebelahan.
Kepastian hukum subjek hakatas tanah atau pemegang hak atas tanah mempunyai
kewenangan untuk berbuat atasmiliknya, sepanjang tidak bertentangan dengan
undang-undang ataumelanggar hak atau kepentingan orang lain
Teori kepastian hukum dalam skripsi ini digunakan sebagai pisau analisa
terhadap permasalahan pertama dan kedua yaitu pelasanaan asas kontradiktur
delimitasi dalam pendaftaran tanah sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten
Badung hambatan dan upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten
Badung bila belum terlaksananya Asas Kontradiktur Delimitasi.Kepastian hukum
disini dimaksudkan adanya kesepakatan bersama dan berlakunya sanksi terhadap
bidang-bidang tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi dalam satuan
bidang berbatas yang memiliki batas sementara dalam kepastian obyek.
1.8 Metode Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa
dan konstruksi yang dilakukan secara metodelogis, sistematis, dan
konsisten.Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris
yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada kenyataan yang
terjadi dalam masyarakat, melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke
lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan
15
penulisan skripsi ini. Bahder Johan Nasution mengatakan bahwa penelitian
empiris berarti ingin mengetahui sejauh mana hukum itu bekerja didalam
masyarakat.6
b. Jenis Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan
perundang-undangan (The Statute Approach), pendekatan konsep (The Concept
Approach), dan pendekatan fakta.Pendekatan peraturan perundang-undangan
yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi7 yang dalam
penelitian ini pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.
Pendekatan konsep adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelusuri konsep-
konsep hukum yang dipakai untuk mengkaji pengaturan tentang asas kontradiktur
delimitasi.Pendekatan fakta yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan
penelitian langsung ke lapangan yang berguna untuk mendapatkan data yang
akurat.
c. Sifat Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini sifat penelitian yangdipergunakanadalah
penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis,
faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-
sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.8Penelitian ini bertujuan untuk
6Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju,
Bandung, h.3 7Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, h. 97. 8Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h.10.
16
menentukan penyebaran suatu permasalahan dan untuk menentukan ada tidaknya
hubungan praktek dan kenyataan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan
dengan permasalahan dalam skripsi ini.
d. Sumber Data
Dalam penulisan skripsi ini sumber data adalah berupa data primer dan
data sekunder, yakni :
1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.9 Data
primer dalam penulisan skripsi ini bersumber dari penelitian di lapangan yang
diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, khususnya pada pejabat
yang berwenang dalam pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi terhadap
pendaftaran tanah sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.
2) Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang
diperoleh dari data-data yang sudah dalam bentuk bahan-bahan hukum.10
Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder.
a. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-
undangan, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara
Republik Indonesia 1960-104), Peraturan Kepala Badan Pertanahan
9Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali
Pers, Jakarta, h.30 10Ibid, h. 31.
17
Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah
dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer.11
Terdiri dari buku-buku literatur ilmu hukum dan
yang terkait, pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan
yang dibahas.
e. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi
ini adalah :
1) Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan melakukan interview
atau wawancara dengan pejabat instansi terkait yaitu di Kantor Pertanahan
Kabupaten Badung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk
memperoleh jawaban yang sesuai dengan permasalahan.
2) Untuk memeperoleh data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian
kepustakaan, yaitu dengan membaca, mengklasifikasi dan mencatat bahan-
bahan bacaan dengan sistem kartu kemudian dikualifikasikan menurut
relevansinya dengan permasalahan yang dibahas, serta menggunakan
pengumpulan data secara jelas dan tegas dengan menggunakan
11Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Grafindo Persada, Jakarta, h.114.
18
pengambilan sampel yang menggunakan teknik Random Sampling.
Penentuan populasi dan sampel penelitian yaitu untuk generalisasi dalam
pengumpulan data penelitian ini.
f. Teknik Analisis
Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, maka selanjutnya data
akan diolah dan dianalisis secara kualitatif yang dalam hal ini data yang
dikumpulkan berwujud uraian kasus-kasus asas kontradiktur delimitasiyang akan
diuraikan dalam bentuk narasi. Kemudian data akan disajikan secara deskriptif
dengan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan.