TOOLKIT KPBU SEKTOR PASAR UMUM 2016 BUKU V i DAFTAR ISI LATAR BELAKANG .................................................................................................... 1 TUJUAN TOOLKIT KPBU ............................................................................................ 4 PENERIMA MANFAAT ................................................................................................ 4 MENGAPA PERLU KPBU? .......................................................................................... 5 INFRASTRUKTUR APA SAJA YANG BISA DIKERJASAMAKAN? .............................. 5 TEMPLATE PRASTUDI KELAYAKAN ......................................................................... 6 RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................... 7 BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .................................................................................................... 9 1.2. Maksud dan Tujuan ............................................................................................ 9 1.2.1. Maksud .................................................................................................... 9 1.2.2. Tujuan ...................................................................................................... 10 1.3. Sistematika Pembahasan ................................................................................... 10 BAB 2. KAJIAN KEBUTUHAN DAN KEPATUHAN 2.1. Kajian Kebutuhan ................................................................................................ 11 2.1.1. Kondisi Eksisting Pasar Umum ................................................................ 11 2.1.2. Tren Wilayah Perkotaan Saat Ini .............................................................. 11 2.1.3. Inisiatif Pemerintah/Pemerintah Daerah ................................................... 11 2.1.4. Demografi dan Kependudukan ................................................................. 12 2.2. Kajian Kepatuhan ................................................................................................ 12 2.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) ................... 12 2.2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) .............. 12 2.2.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ................ 12 2.2.4. Rencana Strategis Kementerian Perdagangan ........................................ 12 2.2.5. Rencana Strategis Dinas Perdagangan ................................................... 12 2.3. Kesimpulan ......................................................................................................... 13
65
Embed
DAFTAR ISI - kpsrb.bappenas.go.idkpsrb.bappenas.go.id/ppptoolkit/wp-content/uploads/2017/12/BUKU_5... · sehat, aman, nyaman, bahkan terkadang harganya lebih murah daripada membeli
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
TOOLKIT KPBU SEKTOR PASAR UMUM 2016
BUKU V i
DAFTAR ISI
LATAR BELAKANG .................................................................................................... 1
TUJUAN TOOLKIT KPBU ............................................................................................ 4
jaringan prasaranan sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) serta dampak
perubahan kestabilan lahan, land subsidence dan air tanah.
TOOLKIT KPBU SEKTOR PASAR UMUM 2016
BUKU V 42
Tabel 3. Kriteria Jenis Kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga yang Wajib Amdal
No Jenis Kegiatan Keterangan
1 Pembangunan bangunan
gedung dengan luas lahan 5
Ha
Besaran diperhitungkan berdasarkan:
a. Pembebasan lahan.
b. Daya dukung lahan.
c. Tingkat kebutuhan air sehari-hari.
d. Limbah yang dihasilkan.
e. Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (getaran, kebisingan, polusi udara, dan lain-lain).
f. KDB (koefisien dasar bangunan) dan KLB. (koefisien luas bangunan)
g. Jumlah dan jenis pohon yang mungkin hilang.
h. Konflik sosial akibat pembebasan lahan (umumnya berlokasi dekat pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi).
i. Struktur bangunan bertingkat tinggi dan basement menyebabkan masalah dewatering dan gangguan tiang-tiang pancang terhadap akuifer sumber air sekitar.
j. Bangkitan pergerakan (traffic) dan kebutuhan permukiman dari tenaga kerja yang besar.
k. Bangkitan pergerakan dan kebutuhan parkir pengunjung.
l. Produksi sampah, limbah domestik
m. Genangan/banjir lokal.
2 Pembangunan bangunan
gedung dengan luas bangunan
10.000 m2
2. Dalam menyusun dokumen pendukung (AMDAL ataupun UKL-UPL atau SPPL) PJPK dapat
menunjuk konsultan atau tim penyusun. Untuk Tim Penyusun AMDAL diatur oleh Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2010.
TOOLKIT KPBU SEKTOR PASAR UMUM 2016
BUKU V 43
Bab 7. KAJIAN BENTUK KPBU
Pada bab ini akan dibahas alternatif-alternatif skema kerjasama yang dapat diterapkan sampai
dengan penetapan skemanya. Beberapa hal yang dikaji dalam bab ini meliputi:
7.1. Alternatif Skema Kerjasama
Pada sub-bab ini berisikan karakteristik alternatif-alternatif skema KPBU berikut dengan
keuntungan dan kerugian/kelemahan dari masing-masing alternatif tersebut. Hasil kajian ini
akan menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan alternatif skema KPBU terpilih di sub-bab
berikut.
7.2. Penetapan Skema KPBU
Berisikan pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan skema KPBU yang akan diterapkan.
Beberapa pertimbangan dapat meliputi pertimbangan hukum dan peraturan, kelembagaan,
ketersediaan infrastruktur yang ada, waktu untuk ketersediaan infrastruktur, kemampuan (teknis
dan finansial) pemerintah, optimalisasi investasi oleh Badan Usaha pelaksana, kemungkinan
pembiayaan dari sumber lain serta pembagian risikonya dan kepastian adanya pengalihan
keterampilan manajemen dan teknis dari sektor swasta kepada sektor publik.
Setelah didapatkan skema KPBU terpilih, maka dilakukan kajian lebih mendalam terhadap
skema terpilih tersebut.
7.2.1. Lingkup Kerjasama KPBU
Berisikan pembagian tanggung jawab antara PJPK dan Badan Usaha Pelaksana. Dalam
menentukan lingkup kerjasama ini perlu melihat peraturan yang berlaku, termasuk
tupoksi dari lembaga-lembaga terkait.
Dalam lingkup ini juga perlu diuraikan faktor-faktor kritis yang akan menentukan
suksesnya proyek KPBU, seperti misalnya komitmen, proses pengadaan yang efektif,
alokasi dan manajemen risiko, kejelasan spesifikasi keluaran, dan sebagainya.
7.2.2. Jangka Waktu dan Pentahapan KPBU
Penentuan jangka waktu mempertimbangkan tingkat dan jangka waktu pengembalian
investasi yang ditanamkan Badan Usaha. Untuk pembangunan pasar umum seringkali
perlu dilakukan pentahapan dengan memperhatikan kondisi permintaan ataupun
pertimbangan lainnya.
TOOLKIT KPBU SEKTOR PASAR UMUM 2016
BUKU V 44
7.2.3. Keterlibatan Pihak Ketiga
Keterlibatan pihak ketiga perlu diidentifikasi termasuk peran, tanggung jawab,
kompensasi /pembayaran (jika ada), serta kebutuhan perjanjian.
7.2.4. Alur Finansial Operasional
Pada sub-bab ini diuraikan mengenai aliran keuangan yang direncanakan setelah proyek
KPBU diimplementasikan. Perlu dipertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola
proyek dari sisi PJPK dengan mempertimbangkan legalitas badan usaha tersebut dalam
mengelola alur finansial operasional. Badan usaha tersebut bisa saja dalam bentuk
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau bentuk lainnya.
Uraian alur finansial ini adalah mulai dari penyewaan los pasar dan fasilitas
pendukungnya sampai dengan bagaimana membayar kepada SPC.
7.2.5. Penggunaan Aset Daerah
Dalam sub-bab ini akan dikaji aset-aset pemerintah daerah atau BUMN/BUMD apa saja
yang akan digunakan untuk kerjasama ini dan bagaimana sistem pemakaian yang akan
diterapkan.
7.2.6. Status Kepemilikan Aset Dan Pengalihan Aset
Sub-bab ini menguraikan status kepemilikan aset selama jangka waktu perjanjian
kerjasama dan mekanisme pengalihan aset setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.
TOOLKIT KPBU SEKTOR PASAR UMUM 2016
BUKU V 45
Bab 8. KAJIAN RISIKO
Risiko adalah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama kelangsungan suatu
proyek. Risiko tersebut dapat dinilai secara kualitatif ataupun kuantitatif. Proses analisa risiko
terdiri atas identifikasi risiko, alokasi risiko, penilaian risiko, dan mitigasi risiko. Tujuan analisa
risiko adalah agar stakeholder dapat memperoleh manfaat finansial sebesar-besarnya melalui
proses pengelolaan risiko yang meliputi menghilangkan, meminimalkan, mengalihkan, dan
menyerap/menerima risiko tersebut.
8.1. Identifikasi Risiko
Identifikasi risiko dilakukan untuk mengetahui jenis risiko yang mungkin timbul di dalam proyek.
Untuk sektor perkeretaapian, risiko-risiko tersebut biasanya antara lain meliputi:
a. Risiko Lokasi risiko kenaikan biaya pembebasan lahan atau bahkan lahan tidak bisa
dibebaskan, kontaminasi ke lingkungan lokasi, proses pemukiman kembali yang rumit,
keresahan masyarakat, kegagalan implementasi AMDAL, dan sebagainya.
b. Risiko Desain, Konstruksi dan Uji Operasi risiko keterlambatan penyelesaian
konstruksi dan kenaikan biaya, kesalahan desain atau desain yang tidak lengkap,
ketidakjelasan spesifikasi output, risiko uji operasi, dan sebagainya.
c. Risiko Sponsor adanya anggota konsorsium yang tidak dapat memenuhi kewajiban
kontraktualnya, kinerja kontraktor EPC dan OPC yang buruk,
d. Risiko Finansial risiko tidak tercapainya perolehan biaya proyek (financial close),
terjadinya fluktuasi nilai mata uang dan tingkat bunga pinjaman, perubahan tingkat
inflasi yang signifikan, dan sebagainya.
e. Risiko Operasional risiko terjadinya perubahan biaya operasi dan pemeliharaan,
operasional sistem yang tidak optimal, kualitas layanan yang buruk atau layanan tidak
tersedia, dan sebagainya.
f. Risiko Pendapatan risiko kegagalan penetapan harga awal, kegagalan penyesuaian
harga sesuai rencana dalam model finansial, kesalahan perhitungan volume
permintaan, dan sebagainya.
g. Risiko Politik risiko perubahan politik yang signifikan, pemutusan kerjasama akibat
perubahan regulasi, risiko mata uang asing (repatriasi, ekspropriasi, dan konversi).
h. Risiko Kahar risiko kahar politik akibat perang dan sebagainya, risiko bencana alam.
i. Risiko Kepemilikan Aset risiko hilang atau rusaknya aset, buruknya kondisi aset saat
serah terima, dan sebagainya.
TOOLKIT KPBU SEKTOR PASAR UMUM 2016
BUKU V 46
8.2. Prinsip Alokasi Risiko
Dalam sub-bab ini diuraikan mengenai prinsip-prinsip alokasi risiko, dimana dalam pelaksanaan
proyek KPBU, pendistribusian atau alokasi risiko harus dapat dilakukan secara optimal dengan
cara mengalihkan risiko kepada pihak yang memang dapat mengelola risiko-risiko tersebut
secara lebih efisien dan efektif.
Prinsip alokasi risiko lazimnya adalah “Risiko sebaiknya dialokasikan kepada pihak yang relatif
lebih mampu mengelolanya atau dikarenakan memiliki biaya terendah untuk menyerap risiko
tersebut. Jika prinsip ini diterapkan dengan baik, diharapkan dapat menghasilkan premi risiko
yang rendah dan biaya proyek yang lebih rendah sehingga berdampak positif bagi pemangku
kepentingan proyek tersebut.
Dalam transaksi proyek KPBU, penentuan kewajiban PJPK dalam Perjanjian Kerjasama (yang
dilakukan setelah melakukan analisis risiko sebagai bagian dari studi kelayakan proyek) perlu
memenuhi prinsip Alokasi Risiko. Upaya menghasilkan suatu skema alokasi risiko yang optimal
penting demi memaksimalkan nilai manfaat uang (value for money).
8.3. Metode Penilaian Risiko
Dalam menentukan risiko yang paling besar kemungkinannya terjadi serta pengaruhnya yang
paling signifikan terhadap kelangsungan proyek KPBU ini, disusun suatu kriteria penilaian risiko
yang dilihat dari peringkat kemungkinannya untuk terjadi dan peringkat konsekuensi risiko.
Tabel 4. Peringkat Kemungkinan Terjadi Risiko
Peringkat Keterangan
Hampir Pasti Terjadi Ada kemungkinan kuat risiko ini akan terjadi sewaktu-waktu seperti yang telah terjadi di proyek lainnya.
Mungkin Sekali Terjadi Risiko mungkin terjadi sewaktu-waktu karena adanya riwayat kejadian kasual
Mungkin Terjadi Tidak diharapkan, tapi ada sedikit kemungkinan terjadi sewaktu-waktu
Jarang Terjadi Sangat tidak mungkin, tetapi dapat terjadi dalam keadaan luar biasa. Bisa terjadi, tapi mungkin tidak akan pernah terjadi
Hampir Tidak Mungkin Terjadi
Risiko ini secara teoritis dimungkin terjadi, namun belum pernah didapati terjadi di proyek lainnya.
TOOLKIT KPBU SEKTOR PASAR UMUM 2016
BUKU V 47
Tabel 5. Pemeringkatan Dampak Risiko
Peringkat Dampak
Keuangan Keselamatan Penundaan Kinerja Hukum Politik
Tidak Penting
Varian <5% terhadap anggaran
Tidak ada/ hanya cidera pribadi,
Pertolongan Pertama dibutuhkan tetapi tidak ada penundaan hari
< 3 bulan Sesuai tujuan, tetapi ada dampak kecil terhadap unsur-unsur non-inti
Pelanggaran Kecil
Perubahan dan dampak kecil terhadap proyek
Ringan Varian 5%-10% terhadap anggaran
Cidera ringan, perawatan medis dan penundaan beberapa hari
3 – 6 bulan Sesuai tujuan, tetapi ada kerugian sementara dari sisi layanan, atau kinerja unsur-unsur non-inti yang berada dibawah standar
Pelanggaran prosedur/ pedoman internal
Perubahan memberikan dampak yang signifikan terhadap proyek
Sedang Varian 10%-20% terhadap anggaran
Cidera: Kemungkinan rawat inap dan banyak penundaan hari
6 – 12 bulan Kerugian sementara unsur proyek inti, atau standar kinerja unsur inti yang menjadi berada di bawah standar
Pelanggaran kebijakan/ peraturan pemerintah
Ketidakstabilan situasi berdampak pada keuangan dan kinerja.
Besar Varian 20%_30% terhadap anggaran
Cacat sebagian atau penyakit jangka panjang atau beberapa cidera serius
1 – 2 tahun Ketidakmampuan untuk memenuhi unsur inti, dan secara signifikan menjadikan proyek dibatalkan
Pelanggan lisensi atau hukum, pengenaan penalti
Ketidakstabilan berdampak pada keuangan dan kinerja
Serius Varian 30%-50% terhadap anggaran
Kematian atau cacat permanen
>2 tahun Kegagalan total proyek
Intervensi peraturan atau tuntutan, pengenaan penalti
Ketidakstabilan menyebabkan penghentian layanan
Metode penilaian risiko tersebut akan dimasukan dalam matriks peta risiko sebagai berikut:
Tabel 6. Matriks Peta Risiko
Kemungkinan
Konsekuensi
Tidak Penting
Ringan Sedang Besar Serius
Hampir Pasti Menengah Menengah Tinggi Tinggi Tertinggi
Mungkin Sekali
Rendah Menengah Menengah Tinggi Tertinggi
Mungkin Rendah Menengah Menengah Tinggi Tinggi
Jarang Rendah Rendah Menengah Menengah Tinggi
Hampir Tidak Mungkin
Rendah Rendah Rendah Menengah Menengah
TOOLKIT KPBU SEKTOR PASAR UMUM 2016
BUKU V 48
8.4. Mitigasi Risiko
Mitigasi risiko bertujuan untuk memberikan cara mengelola risiko terbaik dengan
mempertimbangkan kemampuan pihak yang mengelola risiko dan juga dampak risiko. Mitigasi
risiko ini berisi rencana-rencana yang harus dilakukan pemerintah dalam kondisi preventif, saat
risiko terjadi, ataupun paska terjadinya risiko. Mitigasi risiko ini dapat berupa penghapusan
risiko, meminimalkan risiko, mengalihkan risiko melalui asuransi atau pihak ketiga lainnya, atau
menerima/menyerap risiko tersebut.
Berikut disampaikan contoh dari matriks risiko proyek KPBU di sektor infrastruktur pasar umum.
TOOLKIT KPBU SEKTOR PASAR UMUM 2016
BUKU V 49
Tabel 7. Contoh Matriks Risiko Proyek KPBU Sektor Pasar Umum Kategori Risiko dan
Persitiwa Risiko Deskripsi PJPK BU Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai Best Practice
Kondisi Spesifik terkait Alokasi Risiko
1. RISIKO LAHAN
Keterlambatan dan kenaikan biaya pembebasan lahan
Keterlambatan dan kenaikan Biaya akibat proses pembebasan lahan yang berkepanjangan
Pemerintah menyediakan lahan proyek sebelum proses pengadaan
Lahan tidak dapat dibebaskan
Kegagalan perolehan lokasi lahan proyek karena proses pembebasan lahan yang sulit
Status hukum lahan dan prosedur yang jelas dalam pembebasan lahan proyek
Kejelasan status hukum dan tata ruang lahan bisa menjadi kendala
Proses permukiman kembali yang rumit
Keterlambatan dan kenaikan biaya karena rumitnya isu proses pemukiman kembali
Kompensasi yang wajar dan komunikasi yang baik dengan pihak yang terkena dampak
Dampak sosial relatif luas bila lahan di perkotaan dan sifatnya masih produktif
Kesulitan pada kondisi lokasi yang tak terduga
Keterlambatan karena ketidakpastian kondisi lokasi
Data historis penggunaan lahan dan penyelidikan tanah
Kerusakan artefak dan barang kuno pada lokasi
Data historis penggunaan lahan dan penyelidikan tanah
Gagal menjaga keselamatan dalam lokasi
Implementasi prosedur keselamatan kerja yang baik
Kontaminasi/polusi ke lingkungan lokasi
Kesesuaian dengan studi Amdal yang baik
2. RISIKO DESAIN, KONSTRUKSI, DAN UJI OPERASI
Risiko design brief Kerugian akibat tidak jelasnya/tidak lengkapnya design brief
Konsultan desain yang
berpengalaman dan baik
Kesalahan desain Menyebabkan ekstra/revisi desain yang diminta operator
Konsultan desain yang berpengalaman dan baik
Biasanya teridentifikasi saat uji operasi teknis
TOOLKIT KPBU SEKTOR PASAR UMUM 2016
BUKU V 50
Kategori Risiko dan Persitiwa Risiko
Deskripsi PJPK BU Bersama Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Terlambatnya penyelesaian konstruksi
Dapat termasuk terlambatnya pengembalian akses lokasi
Kontraktor yang handal dan klausul kontrak yang standar
Kenaikan biaya konstruksi
Kesepakatan faktor eskalasi harga tertentu dalam kontrak
Risiko uji operasi Kesalahan estimasi waktu/ biaya dalam uji operasi teknis
Koordinasi kontraktor dan operator yang baik
3. RISIKO SPONSOR
Kinerja subkontraktor yang buruk
Proses pemilihan sub-kontraktor yang kredibel
Kegagalan/default dari sub-kontraktor
Proses pemilihan sub-kontraktor yang kredibel
Kegagalan/default dari Badan Usaha
Default Badan Usaha yang mengarah ke terminasi/step-in oleh Financier
Konsorsium didukung sponsor yang kredibel dan solid
Kegagalan/default dari sponsor proyek
Default pihak sponsor (atau anggota konsorsium)
Proses PQ untuk memperoleh sponsor yang kredibel
4. RISIKO FINANSIAL
Kegagalan mencapai financial close
Tidak tercapainya financial close karena ketidakpastian kondisi pasar
Koordinasi yang baik dengan potential lenders
Bisa juga karena conditions precedence tidak terpenuhi
Risiko struktur finansial Inefisiensi karena struktur modal proyek yang tidak optimal
Konsorsium didukung sponsor/lender yang kredibel dan solid
Risiko nilai tukar mata uang
fluktuasi (non ekstrim) nilai tukar mata uang
Instrumen lindung nilai
TOOLKIT KPBU SEKTOR PASAR UMUM 2016
BUKU V 51
Kategori Risiko dan Persitiwa Risiko
Deskripsi PJPK BU Bersama Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Risiko tingkat inflasi Kenaikan (non ekstrim) tingkat inflasi terhadap asumsi dalam life-cycle cost
Faktor indeksasi tarif;
Risiko suku bunga Fluktuasi (non ekstrim) tingkat suku bunga
Lindung nilai tingkat suku bunga
Risiko asuransi (1) Cakupan asuransi untuk risiko tertentu tidak lagi tersedia dari penyedia asuransi di pasaran
Konsultansi dengan spesialis/broker asuransi
Khususnya untuk cakupan asuransi risiko terkait keadaan kahar
Risiko asuransi (2) Kenaikan substansial tingkat premi terhadap estimasi awal
Konsultansi dengan spesialis/broker asuransi
5. RISIKO OPERASI
Ketersediaan fasilitas Akibat fasilitas tidak bisa terbangun
Kontraktor yang handal
Buruk atau tidak tersedianya layanan
Akibat fasilitas tidak bisa beroperasi
Operator yang handal; Spesifikasi output yang jelas
Aksi industri Aksi mogok, larangan kerja,dsb
Kebijakan SDM dan hubungan industrial yang baik
Bisa oleh staf operator, subkontraktor atau penyuplai
Kenaikan biaya O&M Akibat kesalahan estimasi biaya O&M atau kenaikan tidak terduga
Operator yang handal;
Faktor eskalasi dalam kontrak
Kesalahan estimasi biaya life cycle
Kesepakatan/kontrak dengan supplier seawal mungkin
Kecelakaan lalu lintas atau isu keselamatan
Asuransi kewajiban pihak ketiga
6. RISIKO PENDAPATAN
Perubahan volume permintaan
Pinjaman lunak di awal operasi
Bila dipicu aksi Pemerintah, jaminan
TOOLKIT KPBU SEKTOR PASAR UMUM 2016
BUKU V 52
Kategori Risiko dan Persitiwa Risiko
Deskripsi PJPK BU Bersama Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
permintaan minimum dapat dipertimbangkan
Kesalahan estimasi pendapatan dari model awal
Survai lalu lintas yang handal Bila dipicu aksi Pemerintah, jaminan pendapatan minimum dapat dipertimbangkan
Pelanggan akhir gagal bayar (tarif tidak terjangkau)
Akibat kemampuan (affordability) dan keinginan (willingness) membayar pelanggan di bawah tingkat kelayakan
Subsidi (khususnya tarif)
Sosialisasi yang baik ke publik
Kegagalan memungut pembayaran tarif
Akibat kegagalan / tidak optimalnya sistem pemungutan tariff
Survai user affordability and willingness yang handal
Kegagalan mengajukan
penyesuaian tarif
Akibat BU tidak mampu memenuhi standar minimal yang disepakati
Kinerja operasi yang baik dan jelas;
Penyesuaian tarif periodic terlambat
Pada indeksasi tarif terhadap tingkat inflasi
Kinerja operasi yang baik dan jelas;
Tingkat penyesuaian tarif lebih rendah dari proyeksi
khususnya setelah indeksasi tarif dan rebasing tariff
Kinerja operasi yang baik dan jelas;
Kesalahan perhitungan estimasi tarif
Survai user affordability and willingness yang handal
7. RISIKO KONEKTIVITAS JARINGAN
Risiko jaringan (1) Ingkar janji otoritas untuk membangun dan memelihara jaringan sesuai rencana
Standar kinerja operasi dan pengawasan yang baik
Risiko jaringan (2) Ingkar janji otoritas untuk membangun fasilitas penghubung
Pemahaman kontrak yang baik oleh sektor publik
TOOLKIT KPBU SEKTOR PASAR UMUM 2016
BUKU V 53
Kategori Risiko dan Persitiwa Risiko
Deskripsi PJPK BU Bersama Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Risiko jaringan (3) Ingkar janji otoritas untuk tidak membangun fasilitas pesaing
Pemahaman kontrak yang baik oleh sektor publik
8. RISIKO INTERFACE
Risiko interface (2) Ketimpangan kualitas pekerjaan dukungan pemerintah dan yang dikerjakan BU.
Pekerjaan perbaikan oleh pihak yang kualitas pekerjaannya lebih rendah
Kontrak konstruksi dari pihak pemerintah maupun BU harus selaras dalam kualitas pekerjaan
Risiko interface(3) Rework yang substantial terkait perbedaan standar / metode layanan yang digunakan
Kesepakatan para pihak sedini mungkin tentang standar /metode yang akan diterapkan
Kontrak konstruksi dari pihak pemerintah maupun BU harus selaras dalam kualitas pekerjaan
9. RISIKO POLITIK
Mata uang asing tidak dapat dikonversi
Mata uang asing tidak tersedianya dan/atau tidak bisa dikonversi dari Rupiah
• Pembiayaan domestik
• Akun pembiayaan luar negeri
• Penjaminan dari bank sentral
Mata uang asing tidak dapat direpatriasi
Mata uang asing tidak bisa ditransfer ke negara asal investor
• Pembiayaan domestik
• Akun pembiayaan luar negeri
• Penjaminan dari bank sentral
Risiko ekspropriasi Bisa juga akibat default PJPK
• Mediasi
• Penjaminan pemerintah
Perubahan regulasi (dan pajak) yang umum
Perubahan regulasi (dan pajak) yang diskriminatif dan spesifik
Provisi kontrak yang jelas termasuk kompensasinya
TOOLKIT KPBU SEKTOR PASAR UMUM 2016
BUKU V 54
Kategori Risiko dan Persitiwa Risiko
Deskripsi PJPK BU Bersama Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Keterlambatan perolehan persetujuan perencanaan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak /tidak wajar dari otoritas terkait
Provisi kontrak yang jelas termasuk kompensasinya
Gagal/terlambatnya perolehan persetujuan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak /tidak wajar dari otoritas terkait
Provisi kontrak yang jelas termasuk kompensasinya
Biasanya terkait isu selain Perencanaan
10. RISIKO KAHAR
Bencana alam Asuransi, bila dimungkinkan
Kahar politis Peristiwa perang, kerusuhan, gangguan keamanan masyarakat
Asuransi, bila dimungkinkan
Cuaca ekstrim Asuransi, bila dimungkinkan
Kahar berkepanjangan Jika di atas 6-12 bulan,dapat mengganggu aspek ekonomis pihak yang terkena dampak
Setiap pihak dapat mengakhiri kontrak KPBU dan memicu prosedur terminasi proyek
Terutama bila asuransi tidak tersedia untuk risiko tertentu
11. RISIKO KEPEMILIKAN ALAT
Risiko nilai aset turun Kebakaran, ledakan, dsb Asuransi
Sumber: KPS di Indonesia, Acuan Alokasi Risiko; PT PII, 2012
TOOLKIT KPBU SEKTOR PASAR UMUM 2016
BUKU V 55
Bab 9. KAJIAN KEBUTUHAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN/ATAU JAMINAN
PEMERINTAH
Bab ini menguraikan kebutuhan Dukungan Pemerintah serta cakupan kebutuhan Jaminan
Pemerintah berdasarkan hasil kajian ekonomi dan komersial serta kajian risiko, proses dan
strategi untuk mendapatkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, serta kajian
kesiapan proyek untuk mendapatkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah.
9.1. Kajian Kemampuan PJPK
Dalam sub-bab ini dikaji kemampuan PJPK dalam membiayai porsi pembiayaan yang menjadi
tanggung jawabnya dan juga kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan subsidi
dan/atau availability payment. Hal ini bisa dikaji dari kapasitas fiskal pemerintah daerah dan
laporan keuangan daerah selama 5 hingga 10 tahun ke belakang.
Selain kemampuan finansial, hal yan gperlu dikaji juga adalah kemampuan sumber daya
manusia untuk dapat menyelenggarakan proyek KPBU dan juga menjalankan fasilitas yang
akan di-KPBU-kan.
9.2. Kajian Kebutuhan Dukungan Pemerintah
Pemberian Dukungan Pemerintah dalam bentuk VGF (Viability Gap Fund) diatur melalui
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 dimana disebutkan bahwa Dukungan
Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial
yang diberikan terhadap Proyek Kerja Sama. Proyek yang dapat diberikan dukungan kelayakan
memiliki total biaya investasi paling kurang senilai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
VGF diberikan dalam bentuk tunai sebagai bagian dari biaya konstruksi dengan porsi yang tidak
mendominasi keseluruhan biaya konstruksi (maksimal 49%).
Dalam sub-bab ini diuraikan pemenuhan kriteria untuk mendapatkan VGF. Beberapa hal yang
perlu dijawab dalam sub-bab ini diantaranya adalah:
a. Apakah proyek secara ekonomi layak namun secara finansial belum layak?
b. Apakah proyek didasarkan pada “prinsip pengguna membayar”
c. Apakah pemilihan investor swasta dilakukan melalui proses tender yang terbuka dan
kompetitif dibawah skema KPBU?
d. Apakah draft perjanjian kerjasama telah memuat skema peralihan aset dan/ atau
manajemen aset dari investor ke PJPK pada akhir masa konsesi?
TOOLKIT KPBU SEKTOR PASAR UMUM 2016
BUKU V 56
e. Apakah dalam studi kelayakan telah menunjukkan:
• Alokasi risiko yang optimal antara investor dan PJPK
• Menyimpulkan bahwa proyek layak secara ekonomis dan akan layak secara
finansial apabila diberikan VGF
f. Apakah sektor yang akan di-KPBU-kan termasuk dalam sektor yang disebutkan dalam
Perpres No. 38 tahun 2015?
9.3. Kajian Kebutuhan Jaminan Pemerintah
Jaminan Pemerintah juga dapat diberikan kepada proyek infrastruktur dengan tujuan untuk
mengurangi risiko yang dibebankan kepada Badan Usaha. Jaminan Pemerintah ini diberikan
oleh Menteri Keuangan dan/atau Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sesuai dengan
peraturanperundang-undangan yang berlaku.
Penyediaan fasilitas Jaminan Pemerintah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.
265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi
Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur.
Fasilitas dapat disediakan untuk proyek KPBU prioritas ataupun proyek KPBU lainnya yang
memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri diatas. Jenis fasilitas yang
disediakan meliputi:
a. Fasilitas Penyiapan Proyek, yang meliputi:
• penyiapan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan;
• penyiapan kajian dan/ atau dokumen pendukung untuk Kajian Akhir Prastudi
Kelayakan
b. Fasilitas Pendampingan Transaksi, yang meliputi:
• pelaksanaan pengadaan Badan Usaha;
• pelaksanaan penandatanganan Perjanjian KPBU;
• perolehan pembiayaan untuk Proyek KPBU (financial close), sepanjang merupakan
bagian dari tanggung jawab yang dialokasikan kepada PJPK berdasarkan Perjanjian
KPBU.
TOOLKIT KPBU SEKTOR PASAR UMUM 2016
BUKU V 57
Bab 10. KAJIAN MENGENAI HAL-HAL YANG PERLU DITINDAKLANJUTI
(OUTSTANDING ISSUES)
Pada bab ini akan diuraikan hal-hal kritis yang perlu ditindaklanjuti dengan isi sub-bab sebagai
berikut:
10.1. Identifikasi Hal-Hal Kritis
Sub-bab ini akan menguraikan hal-hal kritis yang perlu diselesaikan pada tahap penyiapan
proyek KPBU dan juga sebelum dimulainya tahap transaksi KPBU, seperti misalnya
penyelesaian studi Amdal, perizinan, ekspose kepada DPRD, dan sebagainya.
10.2. Rencana Penyelesaian Hal-Hal Kritis
Sub-bab ini menguraikan strategi, rencana, jadwal dan penanggung jawab penyelesaian hal-hal
kritis yang perlu diselesaikan. Hal ini akan dijabarkan dalam bentuk matriks.
TOOLKIT KPBU SEKTOR PASAR UMUM 2016
BUKU V 58
Bab 11. KAJIAN PENGADAAN
Dalam bab ini perlu diuraikan beberapa hal berikut.
11.1. Landasan Hukum Pengadaan KPBU
Menguraikan berbagai landasan hukum yang digunakan dalam melakukan pengadaan Badan
Usaha.
11.2. Pembentukan Panitia Pengadaan
Menguraikan surat keputusan pembentukan Panitia Pengadaan, serta tugas dan tanggung
Panitia Pengadaan.
11.3. Tahapan Dalam Pengadaan KPBU
Menguraikan tahapan pengadaan Badan Usaha, yaitu apakah perlu dilakukan pelelangan satu
tahap atau pelelangan dua tahap, beserta dengan berbagai pertimbangannya.
Pemilihan Badan Usaha Pelaksana dengan Pelelangan Satu Tahap, dilakukan untuk Proyek
KPBU yang memiliki karakteristik:
a. Spesifikasi dari Penyediaan Infrastruktur dapat dirumuskan dengan jelas; dan
b. Tidak memerlukan diskusi optimalisasi teknis dalam rangka mencapai output yang
optimal.
Pemilihan Badan Usaha dengan Pelelangan Dua Tahap dilakukan untuk Proyek KPBU yang
memiliki karakteristik:
a. Spesifikasi dari Penyediaan Infrastruktur belum dapat dirumuskan dengan pasti
karena terdapat variasi inovasi dan teknologi; dan
b. Memerlukan optimalisasi penawaran teknis dalam rangka mencapai output yang
optimal.
11.4. Proses Pengadaan
Menjelaskan proses pengadaan secara umum, sesuai dengan tahapan pengadaan seperti
tertuang pada sebelumnya.
TOOLKIT KPBU SEKTOR PASAR UMUM 2016
BUKU V 59
11.5. Jadwal dan Kontak
Menguraikan perkiraan jadwal proses pengadaan Badan Usaha dan juga menguraikan alamat