DAFTAR ISI - Kabupaten Banyuwangi 2016.pdf · 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir kali dirubah dengan

RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016 i

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ............................................................... 2 1.3 Hubungan antar Dokumen ................................................................ 4 1.4 Sistematika Dokumen RKPD ............................................................. 6 1.5 Maksud dan Tujuan .......................................................................... 8

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ..................................................... 9 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .......................................................... 98 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ............................................... 99

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ......................................... 99

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah .................................................................. 101

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ....................................................... 126

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 ................................................................. 135

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan 2016 ................................................................. 145

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi .............. 150 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ............. 150 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................. 155

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ................................... 156 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ........................................... 157 3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................... 162

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .................................................. 166

4.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional ........................................... 169 4.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur ......................... 175 4.1.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyuwangi ................... 178

4.2 Prioritas dan Pembangunan ............................................................... 192 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah ............................. .214 BAB VI PENUTUP 6.1 Penutup.............................................................................................. .215

RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)

tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah, dan

memuat tentang: 1) rancangan kerangka ekonomi daerah; 2) program

prioritas pembangunan daerah; dan 3) rencana kerja, pendanaan dan

prakiraan maju. RKPD Kabupaten Banyuwangi merupakan dokumen

perencanaan yang akan dijadikan pedoman penyusunan APBD

Kabupaten Banyuwangi.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 didasari oleh hasil kinerja

pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, permasalahan

pembangunan yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan dengan

memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan

pembangunan Provinsi Jawa Timur, selanjutnya ditetapkan prioritas

pembangunan sebagai milestone pembangunan pada tahun 2016. Proses

penyusunan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016 juga menggunakan

pendekatan teknokratis, politik, top-down, dan bottom-up agar rencana

kerja yang tersusun dapat menjawab harapan seluruh pemangku

kepentingan.

Dalam rangka peningkatan konsistensi capaian pembangunan dan

rencana pembangunan, RKPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Banyuwangi tahun 2005-2025, disebabkan RPJMD Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2010-2015 telah habis masa berlakunya. Hal ini

didasarkan pada Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2005-2025. Hal ini

mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1854/SJ

tanggal 14 April 2015 Perihal Skala Prioritas RKPD Tahun 2016.


RKPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 merupakan salah satu

sub sistem dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga

RKPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 disusun untuk menjabarkan

amanat arah pembangunan yang mengacu pada dokumen strategis

provinsi dan nasional, juga memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Timur

dan RKP Nasional. Keselarasan dengan Renstra dan Renja SKPD

menjadi prioritas agar RKPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 dapat

dijadikan acuan penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan


mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 –2025;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;


11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan

ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

dan Pemerintah Kabupaten/;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Uang Negara/Daerah ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi

Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta kedudukan Keuangan

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi ;

18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;

19. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2006 ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;


Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir kali

dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal;


Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;


Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil

Pemerintah di Wilayah Provinsi ;


Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2016 ;

26. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi ;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025;

1.3 Hubungan antar Dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) memiliki hubungan

yang saling terikat dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional

maupun Provinsi Jawa Timur. Dokumen perencanaan pembangunan

nasional terdiri dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional yang dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional, selanjutnya dijabarkan menjadi Rencana Kerja

Pembangunan Nasional. Kemudian, pada tingkat Provinsi dari dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang dijabarkan


RPJM NAS/PROV&RTR

NAS

RKP NAS/PROV RPJP NAS/PROV&RTR NAS

RPJPD RAPBD APBD

RT/RW

KABUPATEN

RENSTRA

SKPD RENJA SKPD RKA SKPD RINCIAN

APBD

UU No.25/04

SPPN UU No.17/03 KN

acuan memperhatikan diacu

P

P

P

P

P acuan

J

PUSAT/PROV

KET: P=PEDOMAN, J=DIJABARKAN

RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Dijelaskan

seperti gambar di bawah ini:

Gambar 1. 1

Keterkaitan RKPD Kabupaten Banyuwangi dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya

Dokumen perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi

tersebut diacu oleh dokumen perencanaan Kabupaten Banyuwangi.

Penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten Banyuwangi dijabarkan

dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang

dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Akan

tetapi pada tahun 2016 dikarenakan masa berlaku RPJMD Kabupaten

Banyuwangi tahun 2010-2015 telah habis masa berlakunya maka RKPD

Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 akan mengacu pada RPJP

Kabupaten Banyuwangi tahun 2005-2025.


Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Banyuwangi akan diuraikan lebih terfokus setiap SKPD pada dokumen

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD).

Dokumen RENJA SKPD nantinya dapat dijadikan acuan untuk

penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 menjadi acuan pemerintah daerah

dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan

Plafon Anggaran. Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan

sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun

Anggaran 2016. RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 juga menjadi

acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam

penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016. Penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan upaya

pemerintah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang

sinergis antara perencanaan pembangunan Kabupaten Banyuwangi

dengan Provinsi Jawa Timur dan yang terakhir adalah dengan

perencanaan pembangunan nasional.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD


Banyuwangi tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini, berisi penjelasan latar belakang, dasar hukum

penyusunan, hubungan RKPD dengan dokumen-dokumen

perencanaan lainnya, sistematika dokumen RKPD, serta

maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2016.


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

Bab ini, berisi gambaran umum tentang kondisi daerah,

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai

tahun 2015 dan realisasi RPJMD, serta identifikasi

permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini, menjelaskan arah kebijakan ekonomi daerah dan

arah kebijakan keuangan daerah, yang meliputi arah

kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan

pembiayaan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini, menjelaskan tentang hubungan visi, misi, tujuan,

dan sasaran pembangunan berdasarkan dokumen RPJMD,

serta prioritas pembangunan daerah tahun 2016.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DAERAH

Bab ini, berisi rincian rencana program dan kegiatan prioritas

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016, yang disajikan per

urusan untuk setiap SKPD.

BAB VI PENUTUP

Bab ini, berisi tentang hal-hal pokok yang terdapat pada

keseluruhan dokumen RKPD sebagai pedoman semua pihak

untuk memahami serta memfungsikan RKPD sesuai dengan

ketentuan perundangan yang berlaku.


1.5 Maksud dan Tujuan


Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 disusun sebagai pedoman

perencanaan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan

(stakeholders) yaitu pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat

untuk jangka (1) tahun.

1. Maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2016

a. Mewujudkan sinergitas, sinkronisisi dan integrasi pelaksanaan

pembangunan daerah.

b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya dan

anggaran dalam pembangunan daerah.

c. Memberikan arah dan menyatukan tujuan kegiatan bagi

seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten

Banyuwangi dan SKPD dalam pelaksanaan pembangunan.

2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Banyuwangi tahun 2016

a. Sebagai acuan bagi Daerah dalam menyusun Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai

pedoman dalam proses penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2016.

b. Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah

(SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam

penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2016.


BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografis, Luas Wilayah, dan Batas Wilayah

Kabupaten Banyuwangi adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur,

Indonesia. Kabupaten ini terletak di ujung paling timur Pulau Jawa,

berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dibagian utara, Selat Bali

dibagian timur, Samudra Hindia dibagian selatan serta Kabupaten Jember

dan Kabupaten Bondowoso dibagian barat. Gambaran lebih jelas

mengenai batas-batas administratif Kabupaten Banyuwangi bisa dilihat

melalui gambar berikut ini. Secara geografis Kabupaten Banyuwangi

terletak di ujung timur Pulau Jawa dengan titik koordinat diantara 7o43’

- 8o46’ Lintang Selatan dan 113o53’ - 114o38’ Bujur Timur.

Kabupaten Banyuwangi terbagi atas dataran tinggi yang berupa

daerah pegunungan yang merupakan daerah penghasil berbagai produksi

perkebunan, daratan yang merupakan daerah penghasil tanaman

pertanian, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara

ke selatan sepanjang 175,8 km yang merupakan daerah penghasil

berbagai biota laut. Kondisi geografis tersebut menunjukkan bahwa

Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi yang besar sebagai produsen

bahan makanan yang berasal dari hasil pertanian, perkebunan, dan

perikanan.

Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi terbagi

atas 24 Kecamatan, 189 Desa dan 28 Kelurahan, dengan rincian

sebagai berikut:


Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014

No. Kecamatan Jumlah

Desa Kelurahan

1. Pesanggaran 5 -

2. Siliragung 5 -

3. Bangorejo 7 -

4. Purwoharjo 8 -

5. Tegaldlimo 9 -

6. Muncar 10 -

7. Cluring 9 -

8. Gambiran 6 -

9. Tegalsari 6 -

10. Glenmore 7 -

11. Kalibaru 6 -

12. Genteng 5 -

13. Srono 10 -

14. Rogojampi 18 -

15. Kabat 16 -

16. Singojuruh 11 -

17. Sempu 7 -

18. Songgon 9 -

19. Glagah 8 2

20. Licin 8 -

21. Banyuwangi - 18

22. Giri 2 4

23. Kalipuro 5 4

24. Wongsorejo 12 -

JUMLAH 189 28

Sumber : Lakip Kabupaten Banyuwangi 2014

2.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014

mencapai 1.654.175 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki – laki

830.061 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 824.112 jiwa. Rincian

mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi bisa dilihat melalui

tabel jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur berikut ini.


Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014

No Kelompok Umur / Tahun Laki - Laki Perempuan Jumlah

1 0 - 4 48.461 44.335 92.796

2 5 - 9 58.684 54.757 113.441

3 10 - 14 66.639 62.049 128.688

4 15 - 19 64.150 59.670 123.820

5 20 – 24 62.783 60.686 123.469

6 25 - 29 63.302 71.720 135.022

7 30 - 34 70.747 68.707 139.454

8 35 - 39 67.881 68.362 136.243

9 40 - 44 68.144 69.381 137.525

10 45 - 49 62.635 64.177 126.812

11 50 - 54 51.704 52.293 103.997

12 55 - 59 42.586 40.744 83.330

13 60 - 64 34.933 31.801 66.734

14 65 - 69 24.977 26.883 51.860

15 70 - 74 20.465 20.965 41.430

16 > 75 21.970 27.584 49.554

JUMLAH 830.061 824.114 1.654.175


Penduduk Kabupaten Banyuwangi sebagian besar bermata

pencaharian sebagai wirausaha yang mendominasi keseluruhan jumlah

penduduk yaitu mencapai 534.733 jiwa atau 32,33 %. Secara terperinci

jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan mata pencaharian,

diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014

No Mata Pencaharian Jumlah Prosentase

1. Belum / Tidak Bekerja 267.503 16,17

2. Pelajar / Mahasiswa 3.888 0,24

3. Pertanian / Peternakan / Perikanan 313.595 18,96

4. Perdagangan 31.997 1,93


No Mata Pencaharian Jumlah Prosentase

5. Industri 1.879 0,11

6. Jasa Kemasyarakatan 257.877 15,59

7. Konstruksi 1.110 0,07

8. Pemerintah 46.058 2,78

9. Swasta 97.779 5,91

10. Wiraswasta 534.733 32,33

11. Lainnya 97.756 5,91

JUMLAH 1.654.175 100,00


Menurut kelompok tingkat pendidikan masih didominasi oleh

kelompok pendidikan tingkat SD/Sederajat yaitu sebesar 756.268 atau

45,72 % dari jumlah penduduk. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014jumlah penduduk berdasarkan tingkat

pendidikan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2014, secara rinci dapat

diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat PendidikanKabupaten Banyuwangi Tahun 2014

No Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase

1. Belum / Tidak Sekolah 308.885 18,67

2. SD / Sederajat 756.268 45,72

3. SLTP / Sederajat 290.415 17,56

4. SLTA / Sederajat 231.407 13,99

5. Diploma 15.199 0,92

6. Strata I 50.081 3,03

7. Strata II 1.720 0,10

8. Strata III 200 0,01

Jumlah 1.654.175 100,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi 2014

2.1.3 Topografi

Wilayah Kabupaten Banyuwangi bagian Barat, Utara, dan Selatan

pada umumnya merupakan daerah pegunungan dengan tingkat

kemiringan rata-rata 40o dan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila

dibanding dengan daerah lainnya. Di sisi lain, daerah daratan yang datar

di Kabupaten Banyuwangi sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan


kurang dari 15o dengan rata-rata curah hujan cukup memadai dan bisa

meningkatkan kesuburan tanah. Secara umum, Kabupaten Banyuwangi

terletak pada ketinggian 0 sampai dengan > 3.000 meter di atas

permukaan laut. Tingkat kemiringan rata - rata pada wilayah bagian barat

dan utara 400, dengan rata - rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding

dengan bagian wilayah lainnya. Daratan yang datar sebagaian besar

mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 150, dengan rata-rata curah

hujan cukup memadai untuk ketersediaan budidaya pertanian.

Ketinggian tanah di Kabupaten Banyuwangi mencapai 0 – 2.500

meter dari permukaan laut dan berdasarkan klasifikasi Wilayah Tanah

Usaha (WTU) ketinggian tersebut dibedakan atas :

a. Ketinggian 0 – 25 meter di atas permukaanlaut meliputi luas

wilayah 41.926 Ha. (12,04%)dari luas tanah. Ketinggian ini

didapatkan padaKecamatan Banyuwangi, Bangorejo, Giri, Kalipuro,

Kabat, Muncar, Pesanggaran, Purwoharjo,Rogojampi, Srono,

Tegaldlimo dan Wongsorejo.

b. Ketinggian 100 -500 meter di atas permukaanlaut meliputi luas

wilayah 158.939 Ha.(45,65%) dari luas daerah. Ketinggian

inididapat pada hampir semua kecamatan kecualiKecamatan

Banyuwangi, Muncar, Purwoharjoyang tingginya di bawah 100

meter di atas permukaanlaut.

c. Ketinggian 500 – 1.000 meter di atas permukaanlaut meliputi luas

wilayah 36.527 Ha.(10,49%) dari luas daerah. Ketinggian ini

meliputiKecamatan Genteng, Sempu, Giri, Kalipuro,Glagah,

Glenmore, Kabat, Songgon danWongsorejo.

d. Ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaanlaut meliputi

Kecamatan Giri, Kalipuro,Glagah, Glenmore, Kabat, Songgon dan

Wongsorejo.

e. Daerah Kecamatan pantai meliputi KecamatanWongsorejo, Giri,

Kalipuro, Banyuwangi, Kabat,Rogojampi, Muncar, Tegaldlimo,

Purwoharjo danPesanggaran.


2.1.4 Geologi

Kabupaten Banyuwangi memiliki kondisi geologi yang bervariasi di

setiap wilayah, hal ini juga memiliki peran yang sangat besar bagi

terbentuknya suatu bentukan lahan di wilayah tersebut. Jenis Tanah di

Kabupaten Banyuwangi berdasarkan struktur geologi terdapat berbagai

susunan/struktur geologi seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5

Struktur Geologi di Kabupaten Banyuwangi

Struktur Geologi Luas (Ha)

Aluvium 134.525,00

Hasil G Api kwarter muda 170.310,50

Hasil G. Api kwarter 59.283,00

Andesit 47.417,75

Miosen falses semen 89.177,25

Miosen falsen batu gamping 77.536,50

Sumber : SLHD Kabupaten Banyuwangi

Adapun keadaan jenis tanah di Kabupaten Banyuwangi dapat terlihat

pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6

Jenis Tanah Kabupaten Banyuwangi

Jenis tanah Luas

Ha %

Regosol 138.490,87 23,96

Lithosol 39.031,88 6,75

Lathosol 14.109,30 2,44

Padsolik 384.684,75 60,3

Gambut 37.433,70 6,55


2.1.5 Hidrologi

Banyuwangi merupakan dataran rendah yang terbentang luas

dari selatan hingga utara di mana di dalamnya terdapat banyak sungai

yang selalu mengalir di sepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi

tercatat 35 DAS, sehingga di samping dapat mengairi hamparan sawah


yang sangat luas juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan

tanah.

2.1.6 Klimatologi

Kabupaten Banyuwangi terletak di selatan equator yang dikelilingi

oleh Laut Jawa, Selat Bali dan Samudera Indonesiadengan iklim tropis

yang terbagi menjadi 2 musim yaitumusim penghujan dan musim

kemarau.

a. Rata-rata curah hujan selama tahun 2013 mencapai 155.7 mm. Curah

hujan terendah terjadi pada Bulan Oktober 2013 sebesar 0.8 mm,

sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Januari sebesar

527.5 mm.

b. Presentase rata-rata penyinaran matahari terendah pada Bulan

Januari sebesar 45% dan tertinggi pada Bulan Oktobersebesar 99%

c. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2013 diperkirakan mendekati

81.5%. Kelembaban terendah terjadi pada Bulan Oktoberdengan rata-

rata kelembaban udara sebesar 75%. Sebaliknya kelembaban

tertinggi terjadi pada Bulan Januari dan bulan Juni dengan besaran

86%.

d. Rata-rata suhu udara terendah terjadi pada Bulan April sebesar

24,8ºC. Sedang tertinggi pada Bulan Oktobersebesar 28,2ºC.

2.1.7 Penggunaan Lahan

Dengan luasan wilayah 5.782,50 km2, Kabupaten Banyuwangi

menjadi kabupaten terluas di Jawa Timur. Wilayah Kabupaten

Banyuwangi sebagian besar masih merupakan daerah kawasan hutan,

karena besaran wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak kalau

dibandingkan kawasan - kawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai

183.396,34 ha atau sekitar 31,72 persen; daerah persawahan sekitar

66.152 ha atau 11,44 persen dan perkebunan dengan luas sekitar

82.143,63 ha atau 14,21 persen; sedangkan yang dimanfaatkan sebagai

daerah permukiman mencapai luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04

persen. Sisanya telah dipergunakan oleh penduduk Kabupaten


Banyuwangi dengan berbagai manfaat yang ada, seperti jalan, ladang dan

lain-lainnya.

Gambar 2.2 Luas Kabupaten Banyuwangi Menurut Penggunaannya

2.1.8 Potensi pengembangan wilayah

2.1.8.1 Pertanian

Secara umum struktur ekonomi di Kabupaten Banyuwangi

terbentuk dan didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 2012 peranan

sektor pertanian terhadap seluruh kegiatan ekonomi di Kabupaten

Banyuwangi angkanya mencapai 46,24 persen, atau hampir separuh dari

kegiatan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi bergerak di sektor pertanian.

Sektor pertanian memiliki konstribusi yang cukup besar berkecimpung

dalam bidang pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan,

holtikultura, pertanian tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-

hasilnya, kehutanan serta kelautan dan perikanan.

Saat ini pertanian di Kabupaten Banyuwangimempunyai dua peran

sekaligus tantangan yaitu: mendukung pemenuhan pangan bagi

pendudukBanyuwangi juga memberikan lapangan kerjabagi rumah

tangga tani di Kabupaten Banyuwangi. Sebagai sektor yang menjadi

tumpuan bagi ketahanan pangan dan mata pencaharian sebagianrakyat,

Hutan (31,72 %) Sawah (11,43 %)

Lain-lain (17,59 %) Ladang (2,80 %)

Perkebunan (14,21 %) Permukiman (22,04 %)

Tambak (0,31 %)


maka pembangunan pertanian merupakangenerator bagi pembangunan di

Kabupaten Banyuwangi. Karenanya, Kabupaten Banyuwangi

mempunyaisumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk

peningkatan peran sektor pertaniandalam pembangunan daerah, karena

didukungoleh budaya dan adat istiadat yang kondusif terhadap perubahan

ini akan cukup optimis menujukebangkitan dan kejayaan sektor pertanian

yangakhirnya akan membawa peningkatan taraf hidup pelaku utamanya

yaitu petani.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satukabupaten di Jawa

Timur yangmempunyai luasdaerah terbesar, dengan keragaman janis

lahandan iklim, mempunyai potensi sumber daya lahanyang cukup besar

sehingga dengan adanya ketersediaanluas daerah yang begitu besar

tersebut,kesempatan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian akan

mempunyai peluang besar.

Berdasarkan data statistik, potensi lahan pertanian di Kabupaten

Banyuwangi berada dalam peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang

dan Kabupaten Jember. Tidaklah mengherankan kalau Kabupaten

Banyuwangi menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa

Timur.Adapun luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,50 km²

dimana luas area persawahan adalah sebesar 66.152 Ha atau 11,44 %.

Potensi pertanian secara umum dapat ditinjau dari potensi sumber daya

produksi dan potensi pasar. Potensi produksi pangan terutama dapat di

lihat dari cukup besarnya jumlah lahan sawah produktif yang subur.

Berikut secara rinci hasil produksi pertanian sub sektor tanaman bahan

makanan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 :

Tabel 2.7 Luas Panen, Produktivitas Dan Produksi Tanaman Pangan

Tahun 2013 Kabupaten Banyuwangi

Jenis tanaman Luas

Tanaman (Ha)

Produktifitas (Kw/Ha)

Produksi (Ton)

Padi Sawah 121.377 65.30 729.573

Padi ladang 1.064 58.82 6.258


Jenis tanaman Luas

Tanaman (Ha)

Produktifitas (Kw/Ha)

Produksi (Ton)

Jagung 22.032 64.05 141.125

Kedelai 27.257 19.16 52.225

Kacang tanah 1.353 15.85 21.45

Ubi kayu 1.841 193.46 35.617

Ubi jalar 1.063 237.14 25.208

Kacang hijau 3.439 12.91 44.38

Sumber : -Lakip Kabupaten Banyuwangi 201

Berdasarkan pemanfaatan lahan yang digunakanoleh para petani,

mulai dari kawasan selatanke arah utara yang melebar ke arah barat

merupakandaerah potensi tanaman bahan makanan.Utamanya tanaman

padi banyak di tanam di kawasanini, bahkan sebagian besar dari

kawasantersebut pola tanam padi dalam satu tahunnya bisadilakukan

hingga tiga kali. Lahan pertanian setiaptahun di duga mengalami

pengurangan lahansebagai akibat digunakan untuk kepentingan

lain.Misalnya digunakan sebagai daerah pemukimanmaupun

pemanfaatan yang lain.

Berdasarkan hasil analisis isu strategis pembangunan ekonomi

yang dilakukan Bappeda Kabupaten Banyuwangi, kondisi pertanian di

Kabupaten Banyuwangi mengalami pertumbuhan yang melambat, dari 5,3

persen tahun 2010 menjadi 3,66 menjadi 4,31 persen pada tahun 2014

dengan rata-rata pertumbuhan 4,69 persen. Hal ini terjadi antara lain

karena adanya alih fungsi lahan pertanian ke non lahan pertanian.

Menurut data BPN tahun 2011, Sejak tahun 2007 hingga tahun 2011

berkurang seluas 214.291,18 Ha.

Berkurangnya potensi pertanian di kabupaten banyuwangi juga

disebabkan karena belum optimalnya infrastruktur pertanian dan

infrastruktur di pedesaan, dimana masih terdapat kerusakan jaringan

irigasi (jitut/Jides). Berdasarkan hasil survey BPS tahun 2011, penyusutan

hasil panen di Kabupaten Banyuwangi mencapai 10,82%. Selain itu

penurunan potensi pertanian karena adanya dampak perubahan iklim


sehingga menyebabkan gagal panen akibat banjir dan kekeringan dan

munculnya hama dan penyakit tanaman.

2.1.8.2 Perkebunan

Kabupaten Banyuwangi memiliki luas sebesar sekitar 5.782,50 km²

yang sebagian wilayah dari Kabupaten Banyuwangi adalah wilayah

perkebunan, luas kawasan perkebunan mencapai sekitar 82.143,63 Ha

atau 14,21 %. Selain tanaman bahan makanan yang berpotensi tinggi di

Kabupaten Banyuwangi, tanaman perkebunan juga mempunyai potensi

yang tidak kalah pentingnya bila dibandingkan dengan tanaman bahan

makanan. Dua jenis tanaman perkebunan yang mempunyai konstribusi

terhadap kehidupan penduduk di Kabupaten Banyuwangi cukup besar

yaitu tanaman kelapa dan kopi.

Tabel 2.8 Luas Panen, Produktivitas Dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2013 Di Kabupaten Banyuwangi

Jenis Tanaman Luas Panen (Ha)

Produktivitas (Kw/Ha)

Produksi (Ton)

Kelapa (Buah) 18.254 14 255.556

Kelapa (Deres) 1.743 60 194.580

Kopi 4.367 9 4,11

Tembakau Rajang

1.621 9 1,44

Cengkeh 500 2 108

Kakao 334 7 223


2.1.8.3 Peternakan dan Perikanan

Dalam bidang peternakan, produksi peternakan di Jawa Timur

belum mendukung pencapaian target swasembada daging pada tahun

2014 dimana target swasembada daging dalam skala nasional adalah

sebesar 2.821.515 ton. Sedangkan dalam kenyataanya produksi daging di

Jawa Timur pada tahun 2014 hanya sebesar 372.643 ton, untuk target

tahun 2015 adalah sebesar 381.959 ton. Belum tercapainya dukungan

Jawa Timur dalam mendukung swasembada daging skala nasional ini

disebabkan karena terjadinya penurunan populasi ternak sapi potong, sapi

perah serta kerbau sebesar 24,1%.


Kekayaan Banyuwangi lainnya yang berkelanjutan dan tidak kalah

potensialnya adalah peternakan. Data dari Dinas Peternakan Banyuwangi

menunjukkan begitu besarnya potensi Kabupaten Banyuwangi yang

hampir tiap tahun menjadi tuan rumah penyelenggara kontes ternak

regional ini. Sapi potong yang dimiliki Banyuwangi sebanyak 144.464

ekor, potensi sapi potong ini bila dipadukan dengan kerbau telah

mencukupi daging warga Banyuwangi dan sekitarnya. Sementara

kambing dengan jumlah 67.149 ekor, dan domba sebanyak 47.222 ekor.

Ini masih belum lagi sumbangsih susu sapi perah yang dikelola langsung

oleh rakyat (bukan industri besar) yang setiap tahunnya memenuhi

kebutuhankonsumsi masyarakat Banyuwangi sebanyak 2.567.385 liter.

Lebih jelasnya potensi peternakan di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat

dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.9 Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013

Jenis Ternak Jumlah

Sapi Potong 144.464

Sapi Perah 1.475

Kerbau 4.611

Kuda 773

Kambing 67.149

Domba 47.222

Babi 530


Fenomena potensi peternakan Banyuwangi ini masih diperkaya lagi

dengan dinamika produksi kulit, dimana sapi, kerbau, kambing dan domba

di Banyuwangi telah memberikan sumbangsih kulit.Dalam bidang

perikanan, Isu strategis potensi perikanan di wilayah Jawa Timur yang

terdapat di wilayah Jawa Timur adalah adanya keterbatasan bahan baku

ikan untuk industri. Ketersediaan ikan di wilayah jawa timur adalah

728.024,10 ton, sedangkan konsumsinya mencapai 1.351.162,69 ton. Hal


ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi iptek kelautan yang tepat

guna, selain itu adanya keterbatasan sarana dan prasarana tangkap yang

dimiliki oleh nelayan, dimana kemampuan laut hanya memiliki jangkauan

yang terbatas, sehingga nelayan tidak dapat memperoleh hasil tangkapan

yang banyak. Oleh sebab itu diperlukan restrukturisasi alat tangkap, yang

terdiri dari restrukturisasi kapal serta peralatannya.

Potensi perikanan laut di Kabupaten Banyuwangi masih memiliki

peluang yang teramat besar untuk dioptimalkan. Peluang ini terlihat dari

peningkatan hasil tangkapan dari beberapa tahun terakhir. Pada tahun

2009 laut Banyuwangi telah berkontribusi sebesar Rp. 51.364.762 kg atau

setara dengan Rp. 164,3 M, tahun 2010 sebesar 29.264.334 kg atau

setara Rp. 147,3 M, tahun 2011 sebesar 30.649.457 atau setara dengan

Rp. 264 M dan untuk tahun 2012 sebesar 44.469.348 atau Rp. 406 M.

Untuk potensi produksi ikan laut lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di

bawah ini.

Tabel 2.10 Produksi Dan Nilai Produksi Ikan Laut Menurut Jenisnya

Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013

Jenis Ikan Produksi Nilai Produksi (Rp)

Layang 14.493.320 107.975.231.000

Bawal 6.775 116.030.006.7750

Kembung 734.765 5.216.831.500

Selar 372.845 1.603.233.500

Tembang 406.013 1.664.653.300

Udang barong 20.301 2.521.384.200

Udang lainnya 621.964 8.268.706.100

Teri 580.378 2.292.491.125

Tongkol 6.338.808 50.058.897.850

Lemuru 6.054.319 22.400.980.300

Cakalang 1.032.521 10.015.453.700

Tuna 142.491 4.410.080.975

Tenggiri 203.665 6.344.149.175


Jenis Ikan Produksi Nilai Produksi (Rp)

Layur 1.756.220 30.294.795.00

Julung-julung 3.975 47.700.000

Kuwe/Putihan 328.294 5.482.509.800

Cucut 444.604 6.669.060.000

Pari 313.712 2.183.018.100

Kakap Putih 434.254 10.986.626.200

Bambangan 267.934 7.381.581.700

Kerapu 769.564 22.953.985.475

Belanak 770.666 6.049.724.175

Manyang 958.913 4.698.671.250

Cumi-Cumi 2.142.591 45.101.530.025

Kepiting 220.294 6.179.232.675

Kerang 2.490.054 10.892.446.000

Rajungan 303.821 4.845.951.330


Tabel 2.11 Produksi Dan Nilai Produksi Budidaya Ikan Air Laut

Menurut Jenisnya Tahun 2012 Di Kabupaten Banyuwangi

Jenis Ikan Produksi (ton) Nilai produksi (Rp)

Lobster 9.84 2.460.000

Rumput Laut 9.417,55 9.752.320


2.1.8.4 Kehutanan

Banyuwangi memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Hutan

merupakan sumber kehidupan yang perlu dilestarikan. Upaya-upaya agar

hutan tetap optimal fungsinya, dapat dilakukan dengan merehabilitasi

hutan dan lahan kritis dengan berbagai kegiatan seperti bantuan bibit

tanaman penghijauan khususnya ditanam pada lahan kritis yang terdapat

di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kontribusi sektor kehutanan


1,01 1,01 1,03 1,05 1,08

1,4

0,04 0,04 0,04 0,04 0,05

1

1,06 1,06

1,63 1,52 1,59

1,42

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Kerusakan Kawasan Hutan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

terhadap PDRB terealisasi 1,42% setelah turun di tahun sebelumnya.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis menunjukkan peningkatan menjadi 1,4

di tahun 2014.

Grafik 2.1 Realisasi Indikator Urusan

Kehutanan Tahun 2009-2014

Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014

Dalam perkembangannya, rehabilitasi hutan dan lahan kritis di

Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Sebaliknya, kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Banyuwangi masih

belum berkurang. Hal ini ditunjukkan dengan persentase kerusakan hutan

sebesar 0,04 dari tahun 2009-2012. Kemudian bertambah menjadi 0,05 di

tahun 2013 dan 1% ditahun 2014.

2.1.8.5 Kawasan Strategis Cepat Tumbuh

Banyuwangi merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur, dimana

wilayah ini memiliki potensi yang sangat bagus dalam bidang


kepariwisataan. Pariwisata menjadi salah satu faktor penunjang

pembangunan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi, oleh sebab itu

pemerintah Kabupaten Banyuwangi banyak membuat program

pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di sektor kepariwisataan.

Salah satu program pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di

wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah adanya pemetaan wilayah

pengembangan pariwisata (WPP) I danwilayah pengembangan pariwisata

(WPP) II. Adanya pembentukan WPP bertujuan untuk membantu

pemerintah untuk menentukan kawasan strategis, sehingga

pembangunan di wilayah WPP dapat lebih di prioritaskan.Wilayah

Pengembangan Pariwisata (WPP) I biasa disebut dengan Diamond

Triangle, dimana wilayah ini merupakan wilayah dengan jenis wisata

dominan kawasan hutan dan pemandangan alam, sehingga sesuai untuk

kegiatan wisata “adventure” dan menikmati pemandangan alam.

Gambar 2.3 Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP)

Sumber: Lakip Kabupaten Banyuwangi 2014


Kawasan Diamond Triangle terdiri dari Kawasan Kawah Ijen,

Kawasan Plengkung dan Kawasan Sukamade. Kawasan WPP 1 yakni

Kawah Ijen berada di Kecamatan Licin 45 Km dari Kabupaten

Banyuwangi, Kawah Ijen merupakan kawah danau terbesar di Pulau

Jawa. Di dalam kawasan Kawah Ijen, terdapat kawah belerang yang

terdapat di dalam sulfutara di kedalaman kira-kira 200 m dan

mengandung kira-kira 36 juta kubik air asam beruap. Ijen dan kawasan

ekowisata hinterland terdiri dari Desa Wisata Kemiren, Perkebunan

Kaliklatak, Perkebunan Selogiri dan Perkebunan Kalibendo.

Bagian WPP 2 merupakan Kawasan Plengkung. Plengkung

merupakan wilayah dengan objek wisata yang sebagian besar terdapat

disekitar perairan pantai dan mempunyai aksesbilitas rendah. Pantai

Plengkung terletak di pantai selatan Banyuwangi dan berada di wilayah

Kecamatan Tegaldimo. Jarak dari Banyuwangi hingga ke Pantai

Plengkung sekitar 86 Km. Plengkung terkenal dengan pantai terbaiknya

untuk surfing dan biasa dikenal dengan G-Land, terutama pada bulan Mei

hingga Oktober adalah bulan terbaik untuk surfing. Plengkung ecowisata

hinterland terdiri dari G-Land, Alas Purwo atau Goa Istana, Padang

Savana Sadengan serta Pantai Mangrove Bedhul.

Wilayah pengembangan pariwisata (WPP) III , merupakan wilayah

dengan objek wisata yang sebagian besar memiliki keunikan sumber daya

alam. Wilayah pantai sukamade merupakan wilayah WPP III, dimana

pantai ini berada di wilayah Kecamatan Pesanggaran berjarak sekitar 97

Km ke arah barat daya Banyuwangi. Sukamade merupakan hutan lindung

alami Jawa Timur. Penyu betina biasanya bertelur hingga ratusan butir

yang kemudian diletakan dipinggir pasir pantai. Penyu betina biasanya

mulai mendarat di pantai pada pukul 10.30 WIB dan kembali kelaut pada

pukul 24.00 WIB, ketika bulan November hingga Maret adalah musim

penyu bertelur. Sukamade ecowisata hinterland terdiri dari Pantai

Rejegwesi, Teluk Hijau, Pantai Pancer, Pulau Merah dan Taman Nasional

Meru Betiri.


Kabupaten Banyuwangi juga memiliki rencana kawasan strategis

yang tersebar di beberapa daerah di Banyuwangi. Perencanaan kawasan

strategis tersebut meliputi pengembangan kawasan agropolitan

terintegrasi dengan pengembangan agrowisata ijen, pengembangan

kawasan cagar alam hutan lindung taman nasional, Pengembangan

kawasan wilayah pengembangan mineral logam (emas) gunung

tumpangpitu-Pesanggaran. Pengembangan kawasan agropolitan di

Kecamatan Bangorejo dan Wilayah Kecamatan sekitarnya,

pengembangan kawasan wisata The Triangle Diamond (segi tiga berlian)

Kawah Ijen, Plengkung dan Merubetiri, Pengembangan Kawasan

minapolitan-muncar (industri pengolahan perikanan), Pengembangan

Kawasan bandara Blimbingsari- Rogojampi, Pengembangan Kawasan

Pelabuhan Peti Kemas Tanjungwangi- Ketapang, Pengembangan

Kawasan Industrial Estate di Kec. Wongsorejo. Seluruh kawasan strategis

tersebut dapat dilihat melalui gambar yang tersaji berikut ini.

Gambar 2.4 Rencana Kawasan Strategis

Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Bappeda Kabupaten Banyuwangi 2014


2.1.8.6 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah dengan potensi

bencana yang cukup tinggi. Kawasan rawan bencana merupakan

kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi

dipaparkan bahwa potensi bencana gunung berapi menjadi yang paling

diwaspadai. Berikut ini adalah penggambaran mengenai peta mitigasi

bencana di Kabupaten Banyuwangi.

Gambar 2.5 Peta Bencana Gunung Api

Sumber: Bappeda Kabupaten Banyuwangi

Gunung api merupakan salah satu bencana terbesar yang rawan

terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Gunung api yang terdapat di Kabupaten

Banyuwangi adalah gunung ijen. Gunung ini masih aktif dan memiliki

sebaran lahar yang cukup luas. Menurut data dari Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2013,


bencana alam yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2013

adalah banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, dan gempa bumi. Bencana

alam tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga

menimbulkan kerusakan lahan dan korban jiwa. Kerusakan lahan

ditimbulkan akibat bencana kebakaran hutan dengan luas lahan yang

terbakar sebesar 148,72 ha sedangkan korban jiwa sebanyak 1 korban

jiwa meninggal disebabkan oleh bencana banjir yang terjadi di daerah

Lingkungan Ujung, Kelurahan Kepatihan. Total kerugian material yang

dialami Kabupaten Banyuwangi akibat bencana alam selama Tahun 2013

adalah Rp.811.517.528,00 dan bencana yang menimbulkan kerugian

terbesar adalah bencana banjir. Detail dari prosentase kerugian akibat

kejadian bencana alam di Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2013

dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

Grafik 2.2

Persentase Kerugian akibat Bencana Alam

Sumber: SLHD Kabupaten Jawa Timur

2.1.9 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan

pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah

raga.

2.1.9.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014

mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan yaitu sebesar


6,94 persen. Dengan tumbuhnya perekonomian yang semakin bergairah

dan berkesinambungan akanmenjadi daya tarik bagi investor untuk

menanamkan sahamnya, khususnya di sektor Pertanian, Perdagangan,

Hotel dan Restoran, demikian juga pada sektor Industri Pengolahan, Bank

dan Lembaga Keuangan, Jasa – jasa, Pengangkutan dan Komunikasi,

Pertambangan dan Penggalian, Bangunan dan Listrik, Gas dan Air Minum

juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi dari

tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagaimana gambar berikut ini.

Grafik 2.3

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi


Perkembangan perekonomian di Kabupaten Banyuwangi juga

dapat ditunjukkan olehperkembangan Produk Domestik Regional Bruto

Angka Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB).Secara rinci dapat dilihat pada

tabel berikut:


Tabel 2.12 PDRB ADHB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2014

Tahun ADHB (Triliyun)

2010 23.56

2011 27.06

2012 33.00

2013 35.46

2014 40.48


Berdasarkan PDRB di atas, maka diperkirakan stabilitas ekonomi

diKabupaten Banyuwangi dalam tahun 2014 tetap dijaga dan mulai

menunjukkan kondisipeningkatan. Pertumbuhan yang meningkat pada

tahun 2013 diharapkan menumbuhkan sektor modern seperti jasa dan

manufaktur namun tetap harus dipastikan pertumbuhan juga terjadi di

sektor – sektor menengah ke bawah, sehingga ekonomi kerakyatan dapat

terwujud. Peningkatan PDRB di Kabupaten Banyuwangi disebabkan

peningkatan konsumsimasyarakat, belanja pemerintah, investasi, dan

perdagangan antar daerah.Meskipun berbagai kemajuan pembangunan

daerah telah dicapai pada tahun2014.

2.1.9.2 Inflasi

Kondisi perekonomian yang baik, idealnya adalah apabila angka

pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding dengan perkembangan harga

atau besaran PDRB ADHK berada di atas PDRB ADHB. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa secara makro potensi ekonomi di Kabupaten

Banyuwangi masih dalam tahap berkembang sebagaimana yang terjadi

pada hampir seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur, bahkan di tingkat

nasional.

Sementara itu, tingkat pendapatan masyarakat dapat ditunjukan

oleh PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kemajuan perekonomian

pada suatu daerah. Tingkat pendapatan perkapita dibandingkan dengan

laju inflasiakan menunjukkan seberapa besar kekuatan daya beli

masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini bisa dikatakan jika

pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan

masyarakat maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat


inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berikut ini adalah gambaran inflasi di Kabupaten Banyuwangi.

Grafik 2.4

Inflasi tahun 2014-2015 Kabupaten Banyuwangi

Sumber: BPS RI Tahun 2015

Berdasarkan angka inflasi Kabupaten Banyuwangi masih tergolong

baik dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya. Berikut ini adalah

perbandingan tingkatan inflasi antara Kabupaten Banyuwangi dengan

daerah lainnya yang tersaji dalam grafik berikut ini.

Grafik 2.5

Inflasi tahun 2014 Kabupaten Banyuwangi dengan Daerah Lainnya

1,24

0,05 0,03 0,01 0,43

0,12 0,41

(0,06)

0,41 0,12

1,92

2,64

0,08 (1,02)

(1,50)

(0,50)

0,50

1,50

2,50

3,50 Ja

nu

ari

Feb

ruar

i

Mar

et

Ap

ril

Me

i

Jun

i

Juli

Agu

stu

s

Sep

tem

be

r

Okt

ob

er

No

vem

be

r

De

sem

be

r

Jan

. 20

15

Feb

. 20

15

Inflasi Januari 2014 – Februari 2015

6,6 6,8 7,4 7,5 7,5 7,9 8,0 8,1


2.1.9.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah variabel yang

mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk sebagai

akibat dari perluasan akses layanan dasar di bidang pendidikan dan

kesehatan. Hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan Pemerintah

Kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. IPM

tersusun dari 3 (tiga) jenis indeks utama yaitu Angka Harapan Hidup,

indeks pendidikan dan indeks paritas daya beli. Dari berbagai indikator

makro ekonomi dan sosial yang kerap digunakan sebagai alat ukur dalam

menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah,

implementasinya terkadang bisa menimbulkan penafsiran yang beragam.

Hal ini bisa terjadi karena secara komprehensif keberhasilan

pembangunan itu tidaklah cukup untuk bisa diukur dengan menggunakan

berbagai indikator makro ekonomi dan sosial saja. Dengan demikian untuk

menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah haruslah

menggunakan indikator yang secara resmi sudah digunakan oleh badan

dunia, yaitu The United Nations Development Programme (UNDP).

Program pembangunan yang meliputi bidang pendidikan,

kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat merupakan program

utama yang masuk ke dalam misi pembangunan Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi. Disebutkan bahwa kesejahteraan masyarakat yang ditandai

meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, terciptanya lapangan kerja

dan kesempatan berusaha, terpenuhinya kebutuhan pokok minimal dan

kebutuhan dasar lainnya secara layak, serta meningkatnya pendapatan

dan daya beli masyarakat harus bisa diwujudkan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung secara komposit

berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari indeks pendidikan, kesehatan

dan daya beli. Trend dari angka IPM Kabupaten Banyuwangi pada tahun

2009-2013 seperti pada gambar berikut.


Gambar 2.6 Perkembangan Angka IPM Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi

Jawa Timur Tahun 2009-2013

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Trend angka IPM Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2009 hingga

2013 menunjukkan peningkatan. Dalam pengertian ini bahwa

pembangunan manusia yang di lakukan pemerintah Kabupaten

Banyuwangi secara berkelanjutan membuahkan hasil, demikian pula trend

angka IPM Provinsi Jawa Timur. Apabila dibandingkan, maka

pembangunan manusia di Kabupaten Banyuwangi relatif tertinggal

dengan indek pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. Walaupun

pembangunan manusia di Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2012

masih relatif tertinggal apabila di komparasi dengan pembangunan

kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur, tetapi Nilai indikator shortfall

Reduction IPM dari Tahun 2010 hingga 2012 menunjukkan angka sebesar

1,80. Angka ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang

dilakukan di Kabupaten Banyuwangi relatif cepat, walaupun kalah cepat

dibandingkan pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur.


2.1.9.4 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita Kabupaten Banyuwangi mengalami

peningkatan disetiap tahunnya. Dari gambar dibawah dijelaskan secara

runtut bahwa di tahun 2010 pendapatan perkapita Kabupaten Banyuwangi

sebesar 14,97 juta kemudian meningkat 17,12 juta ditahun 2011. Trend ini

kembali membaik pada saat di tahun 2012 pendapatan perkapita

Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan hingga ke angka 19,87

juta. Ditahun 2013 pendapatan perkapita Kabupaten Banyuwangi

meningkat di angka 22,52 juta/tahun. Pendapatan perkapita di Tahun

2014 menunjukkan hasil signifikan yaitu sebesar 25,50 Juta/tahun.

Gambar 2.7

Pendapatan perkapita Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2014 (juta/tahun)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Peningkatan pendapatan perkapita ini menjadi trend positif dari

perkembangan perekonomian kabupaten. Hal ini juga menjadi faktor

pendorong kemajuan yang pesat dari Kabupaten Banyuwangi

kedepannya.


2.1.9.5 Kemiskinan

Kemiskinan untuk beberapa daerah dan lingkup pemerintah

menjadi sebuah momok yang memiliki pandangan negatif dalam

pencapaian pembangunan daerah. Kemiskinan menjadi beban sekaligus

tanggung jawab yang harus diemban oleh segenap pemerintah daerah di

Indonesia beserta semua aspek yang mempengaruhinya. Kabupaten

Banyuwangi memiliki trend penurunan tingkat kemiskinan yang baik

disetiap tahunnya. Penjabarannya lebih lengkap akan tersaji melaui tabel

berikut ini.

Tabel 2.13 Indikator Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi

Kemiskinan 2010 2011 2012 2013

Garis Kemiskinan (GK),

(Rupiah/kapita) 220.031 240.315 257.857 276.648

Jumlah Penduduk

dibawah GK (jiwa ) 175.100 164.000 156.600 151.600

Prosentase Penduduk

Miskin 11,25 10,47 9,94 9,57


Dari data diatas, terlihat bahwa ditahun 2010 tingkat kemiskinan

yang ada di Kabupaten Banyuwangi sejumlah 11,25% penduduk.

mengalami penurunan positif menjadi 10,48% penduduk ditahun 2011.

Kemudian di tahun 2012 angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi

berhenti di angka 9,94% penduduk. dan kembali turun diangka 9,57%

ditahun 2013. Hal ini merupakan hal yang positif mengingat aspek

penentu angka kemiskinan sangatlah kompleks diantaranya adalah

prosentase penduduk diatas garis kemiskinan, persentase rumah tangga

yang menggunakan listrik, persentase rumah tangga (RT) yang

menggunakan air bersih dan pengeluaran konsumsi rumah tangga per

kapita.


2.1.10 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan pelayanan yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka melayani masyarakat

umum. Pelayanan tersebut terbagi menjadi urusan wajib dan urusan

pilihan. Aspek pelayanan umum juga menjadi tanggung jawab pemerintah

Kabupaten Banyuwangi. Dalam aspek pelayanan umum, secara lebih

detail akan dijabarkan dalam fokus layanan urusan wajib dan layanan

urusan pilihan. Namun, pada dasarnya pelayanan umum merupakan

bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjabarannya mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut.

2.1.10.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Fokus layanan urusan wajib diantaranya terbagi dalam urusan sebagai

berikut.

2.1.10.1.1 Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pendidikan merupakan salah satu urusan

wajib yang diprioritaskan dalam pembangunan daerah. Peningkatan

urusan pendidikan sebagai upaya untuk mencapai salah satu misi

Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2011-2015

yakni “Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang

pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya”. Salah satu sasaran

dalam bidang pendidikan adalah menurunnya buta aksara dimana

indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukurkeberhasilan

pencapaian sasaran tersebut diantaranya Angka Melek Huruf, Rata-rata

lama sekolah dan Angka Partisipasi Murni, Angka partisipasi kasar dan

angka putus sekolah. Pada tahun 2014, terjadi trend kinerja yang positif

dilihat dari realisasi capaian kinerja setiap tahun yang membaik. Terbukti

dengan data realisasi angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar dan

angka putus sekolah di tahun 2014 untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs,

SMA/SMK/MA yang mengalami peningkatan.


Tabel 2.14 RealisasiIndikator Urusan Pendidikan Tahun 2010-2014

No Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1 APM (%)

- SD/MI 97,08 98,47 98,10 98,41 98,87

- SMP/MTs 72,84 80,45 84,32 88,64 88,67

- SMA/SMK/MA 40,41 44,89 57,02 60,81 61,13

2 APK (%)

- SD/MI 108,46 106,68 102,91 104,93 109,02

- SMP/MTs 93,78 97,27 101,44 103,25 100,67

- SMA/SMK/MA 56,29 59,25 76,68 76,71 76,75

3 Angka Putus Sekolah (%)

- SD/MI 0,06 0,04 0,04 0,04 0,03

- SMP/MTs 0,61 0,48 0,44 0,42 0,35

- SMA/SMK/MA 1,49 1,01 0,94 0,83 0,75

4 Angka Melek Huruf (%) 97,87 99,83 99,86

97,23

100


Angka Partisipasi Kasar di Tahun 2014 menunjukkan peningkatan

realisasi disetiap tahunnya. 109,02% adalah angka yang dicapai ditahun

2014 yang sebelumnya 104,9% ditahun 2013 untuk angka partisipasi

kasar. Angka partisipasi kasar paling tinggi terdapat di APK level SD/MI.

Semakin meningkat level pendidikan ke SMA/MA/SMK nilai realisasi APK

semakin mengecil. Angka Putus sekolah dilevel SD sampai dengan

SMA/MA/SMK mengalami kenaikan yang berarti angka realisasi turun dari

setiap tahunnya. Angka melek huruf juga mengalami peningkatan yang

signifikan yaitu tercapai 100% ditahun 2014. Dari indikator sasaran bidang

pendidikan tersebut, dominan indikator sasaran sesuai harapan dilihat dari

pencapaianya.


2.1.10.1.2 Kesehatan

Penyelenggeraan urusan kesehatan merupakan salah satu dari

sembilan misi Kabupaten Banyuwangi yakni “Meningkatkan kualitas

pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya

dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan

lokal”. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja

sektor kesehatan adalah angka kematian bayi. Secara umum, trend

capaian angka kematian bayi sangat fluktuatif. Penurunan angka kematian

bayi terjadi di tahun 2011 dan bertambah di tahun 2012 dan di tahun 2013

mengalami penurunan positif kembali diangka 8,2% dan kembali turun di

angka 6,09% di Tahun 2014. Dengan adanya penurunan yang bersifat

baik ini indikator angka kematian bayi perlu terus untuk ditekan dan masih

perlu adanya usaha yang keras untuk memastikan angka kematian bayi

benar-benar mengalami perbaikan dengan mengupayakan sosialisasi dan

pelayanan kesehatan bayi yang lebih harus ditingkatkan.

Grafik 2.8 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014 Disamping angka kematian bayi, indikator lain yang digunakan untuk

mengukur kinerja sektor kesehatan adalah angka kematian ibu per

100000 kelahiran hidup. Setelah mengalami penurunan di tahun 2012,

angka kematian ibu melahirkan per 1000 kelahiran hidup mengalami trend

yang semakin meningkat tajam di tahun 2013. Capaian bisa diakibatkan

karena masih minimnya insan-insan tenaga kesehatan (bidan) yang

4

7,26,7

9,38,2

6,09

0

2

4

6

8

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014


memberikan pelayanan kepada masyarakat saat proses melahirkan,

disamping kesadaran masyarakat untuk menggunakan tenaga-tenaga

kesehatan yang sudah ada sangatlah kurang. Tetapi di tahun 2014 angka

kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup bisa ditekan diangka

93,08%.

Grafik2.9

Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup


Kemudian, indikator lain yang digunakan dalam mengukur kinerja

urusan kesehatan adalah Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.

Capaian indikator ini tergolong lebih baik jika dibandingkan dengan tahun

2012. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2012,

capaian ini terbilang lebih baik karena ditahun 2013 realisasi melebihi

target yang telah ditentukan yaitu 81% terealisasi sebesar 82,1% atau

lebih dari 100% pencapaian target. Seperti halnya dengan pencapaian

ditahun 2014 dengan realisasi yang melebihi target sebesar 86,1%

dengan target 80%.

97

59,5

82,7

65,6

142,1

93,08

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2009 2010 2011 2012 2013 2014


Grafik 2.10 Cakupan Komplikasi Kebidanan

yang ditangani


Ditinjau dari sisi jangkauan kesehatan, secara umum indikatornya

mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari cakupan puskesmas,

dimana pada tahun 2012, realisasi cakupan puskesmas sebesar 187,5

persen, dan pada tahun 2013 realisasi cakupan puskesmas bertahan di

angka yang sama. Ditahun 2014 realisasi cakupan puskesmas telah

melampaui target yaitu 187,5%. Sayangnya Rasio puskesmas, poliklinik,

pustu per 30.000 penduduk mengalami penurunan, dimana pada tahun

2012 mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan

tahun sebelumnya,Kemudian di tahun 2013 realisasinya juga bertahan di

angka yang sama seperti tahun 2012 tetapi ditahun 2014 realisasinya

adalah 135,75 dengan target 142,18%. Untuk cakupan puskesmas

capaian dan realisasinya pada tahun 2013 sama dengan tahun 2012.

Sedangkan untuk rasio rumah sakit per 10.000 penduduk pada tahun

2014 capaiannya sebesar 97persen, dengan rasio 1:12,6 %. Penjabaran

dari pencapaian indikator diatas tersaji dalam tabel berikut ini.

Target

Realisasi0

20

40

60

80

100

20112012

20132014

80 8181

8059,6

76 82,1 86,1


Tabel 2.15 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Urusan Kesehatan

Tahun 2013 dan 2014

Indikator Sasaran

2013 Rasio Tahun 2014 Rasio Target Realisasi Target Realisasi

Cakupan puskesmas (%) 100 187,5 188 100 187,5 188

Cakupan pembantu puskesmas (%)

48,39 48,39 100 48,39 48,39 100

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk (%)

142,18 316,24 222

316,24 135,75 95

Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk (%)

01:14,6 01:12,1 96

01:14,6 01:12,6 97


2.1.10.1.3 Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum merupakan salah satu

kegiatan wajib Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang memiliki

kontribusi sangat menentukan dalam pencapaian visi dan misi daerah,

khususnya dalam upaya meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana

publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Penyelenggaraan

urusan Pekerjaan Umum mengemban beberapa sasaran yaitu: (1)

meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana

yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata ; (2) Meningkatnya

sarana dan prasarana penunjang pertanian; (3) Meningkatnya kuantitas

dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan

pusat-pusat kegiatan ekonomi. Pencapaian beberapa indikator bidang

urusan pekerjaan umum tersajikan melalui tabel berikut ini.


Tabel 2.16 Realisasi Indikator Pekerjaan Umum

Tahun 2010-2014

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)

87,32 90 89,7 95 94

Rasio Jaringan Irigasi dan luas daerah irigasi (%)

80 85 85 75 85

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (%)

80 85 87 79 78,96

Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)

80 80,7 45,96 50 85


Pada tahun 2013, Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik

mempunyai realisasi yang baik karena mencapai 95% meski mengalami

penurunan yang tidak terlalu signifikan ditahun 2014 sejumlah 94%. Rasio

jaringan irigasi dan luas daerah irigasi menurun realisasinya dari tahun

2012 sebesar 85% menjadi 75% ditahun 2013 dan meningkat kembali

ditahun 2014 sebesar 85%.

2.1.10.1.4 Perumahan

Keberhasilan dalam urusan perumahan, dapat diukur dengan

beberapa indikator antara lain Rumah tangga pengguna air bersih, Rumah

tangga pengguna listrik, Rumah tangga ber-Sanitasi, Lingkungan

pemukiman kumuh, dan Rumah layak huni. Secara umum, capaian

indikator tersebut lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya, kecuali untuk indikator Rumah tangga ber-Sanitasi dan

Rumah layak huni. Rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2014

mencapai 77.000 rumah tangga, dimana capaian ini melebihi capaian

yang ditargetkan. Begitu pula dengan Rumah tangga pengguna listrik

yang pada tahun 2014 penggunanya mencapai 344.525. meningkatkanya

capaian indikator ini mengindikasikan bahwa akses masyarakat terhadap

sarana dan prasarana air bersih, khususnya dalam urusan perumahan.


Grafik 2.11 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih, Listrik dan Rumah

Tangga Bersanitasi


Penurunan capaian indikator Rumah tangga bersanitasi pada tahun

2014 yang terealisasi sebesar 397.455 rumah tangga dengan target

410.798 rumah tangga yang disebabkan karena masih adanya

masyarakat yang kurang perduli terhadap kesehatan dan kebersihan

lingkungan, yang diindikasikan dengan masih banyaknya masyarakat

yang melakukan mandi, cuci dan kakus di sungai. Oleh karena itu, perlu

dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian

pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan serta membangun

fasilitas MCK.

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

29565 30626 31620 38756 36169

77.000

289827307792 317062 326537

343818 344.525

435815 448890 462356

230618 234450

397.455

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Rumah Tangga Pengguna Listrik

Rumah Tangga Bersanitasi


Grafik2.12 Data Rumah Layak Huni


Begitu pula dengan rumah layak huni, mengalami penurunan pada

tahun 2012 yang terealisasi sebesar 397.424 rumah.Capaian kinerja

indikator sasaran sebesar 30,67 persen dari target yang telah ditetapkan.

Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya rumah penduduk khususnya di

daerah pedesaan yang belum layak huni karena rendahnya tingkat

pendapatan masyarakat. Sehingga solusi yang dilakukan dengan

menggalakkan program pembangunan sarana dan prasarana permukiman

serta memberikan bantuan lainnya yang dapat mengentaskan kemiskinan.

Kemudian di tahun 2013 indikator rumah layak huni mengalami perbaikan

dengan peningkatan hingga 576.765 rumah, membaik setelah terjadi

penurunan yang signifikan di tahun 2012 lalu. Kondisi peningkatan yang

sangat signifikan terjadi ditahun 2014 yang menembus di angka 1.432.522

rumah. Hal ini membuktikan pendapatan masyarakat mulai dalam tahap

perbaikan yang relatif meningkat.

713720

870739

1062301

397424

576765

1.432.522

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

2009 2010 2011 2012 2013 2014


Grafik 2.13

Data Jumlah Lingkungan Pemukiman Kumuh

Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2013 Sedangkan untuk lingkungan pemukiman kumuh pada setiap tahun

jumlahnya semakin menurun. Dibuktikan dengan data jumlah lingkungan

kumuh di tahun 2012 yaitu 37.150 rumah, turun ke angka 35.950 rumah di

tahun 2013. Tahun 2014 juga mengalami penurunan di angka 35.018.

Penurunan ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan

pembangunan sarana dan prasarana permukiman pada lingkungan

kumuh sehingga kualitas permukiman menjadi lebih baik sehingga jumlah

lingkungan permukiman kumuh semakin berkurang.

2.1.10.1.5 Penataan Ruang

Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur tingkat

keberhasilan pencapaian sasaran atau kinerja urusan penataan ruang

adalah Rasio Ruang Terbuka Hijau Per satuan Luas Wilayah mempunyai

Hak Pengelolaan Lingkungan (HPL) / Hak Guna Bangunan (HGB).

40250

39200

38250

37150

35950

35.018

32000

33000

34000

35000

36000

37000

38000

39000

40000

41000

2009 2010 2011 2012 2013 2014


Tabel 2.17 Realisasi Indikator Urusan Penataan Ruang

Tahun 2009-2014

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rasio Ruang Terbuka Hijau per

Satuan Luas Wilayah ber

HPL/HGB

40% 40% 38% 32% 45,5% 60%


Secara umum, Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah

berHPL/HGB mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2012

target yang ditetapkan sebesar 40% tidak tercapai, hanya terealisasi

sebesar 32%. Hal ini disebabkan antara lain karena meningkatnya alih

fungsi lahan pertanianmenjadi lahan non pertanian, kurangnya kepedulian

terhadap pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Solusinya, diperlukan penambahan kawasan ruang terbuka hijau,

reboisasi, pengendalian ijin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana

tata ruang dan penindakan tegas bagi pelanggaran ijin tata bangunan dan

lingkungan. Tetapi pada tahun 2013 rasio ruang terbuka hijau persatuan

luas wilayah ber HPL/HGB meningkat realisasinya menjadi 45,5% dengan

rasio capaian hingga 101%. Dan meningkat kembali sebesar 60% ditahun

2014. Hal ini membuktikan bahwa RTH di Kabupaten Banyuwangi

semakin kearah yang lebih baik.

2.1.10.1.6 Perencanaan Pembangunan

Salah satu sasaran strategis dalam indikator kinerja utama

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam urusan perencanaan

pembangunan, beberapa indikator yang digunakan antara lain adalah

Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD yang telah ditetapkan

dengan PERDA, Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah

ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, Tersedianya Dokumen

Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA, dan

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD.


Tabel 2.18 Realisasi Indikator Urusan Perencanaan PembangunanTahun 2010-2014

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA


Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA


Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD



Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dokumen perencanaan

daerah mulai dari perencanaan jangka panjang, perencanaan daerah

mulai dari perencanaan jangka menengah, dan perencanaan daerah

mulai dari perencanaan tahunan telah tersedia di Kabupaten Banyuwangi.

Hal ini berarti, capaian indikator dokumen perencanaan daerah pada

tahun 2010-2014 sebesar 100 persen. Selain itu, perencanaan dokumen

menengah (RPJMD) daerah juga telah dijabarkan dalam dokumen

tahunan (RKPD) pada setiap tahun. Hal ini dilakukan untuk sinkronisasi

antara kebijakan perencanaan tahunan daerah dengan kebijakan

perencanaan daerah jangka menengah.

2.1.10.1.7 Perhubungan

Dalam penyelenggaraan urusan perhubungan, beberapa indikator

yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran

meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi antara lain meliputi

Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek, Jumlah uji kir

angkutan umum, Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis, dan

Angkutan darat.


Tabel 2.19 Realisasi Indikator Urusan PerhubunganTahun 2009-2013

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)

1.537.539 1.255.914 1.568.720 1.568.444 11.824.369

Rasio ijin trayek (%) 0,00032 0,00032 0,00032 0,00034 0,00029

Jumlah uji kir angkutan umum (angkutan)

1.366 1.378 1.420 10.032 10,617

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis (pelabuhan)

2/-/8 2/1/8 2/1/8 2/1/8 2/1/8

Angkutan darat (%) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,243


Dari tabel tersebut,secara umum tiap indikator mengalami perubahan

yang fluktuatif dari tahun 2010-2014. Jumlah arus penumpang angkutan

umum menurun dari 1.568.720 menjadi 1.568.444 orang di tahun 2013.

Tetapi secara drastis mengalami peningkatan ditahun 2014 sebesar

11.824.369. Rasio ijin trayek mengalami peningkatan 0,00002% dari

realisasi tahun sebelumnya tetapi Kemudian rasio ijin trayek terlihat

menurun kembali ditahun 2014 dengan penurunan sebesar 0,00005%.

Jumlah uji kir angkutan umum meningkat hingga 10.032 angkutan di 2013

dan kembali meningkat menjadi 10,617 ditahun 2014. Jumlah pelabuhan

laut, udara, terminal bis pelabuhan masih bertahan dengan pencapaian

yang sama. Kemudian persentase angkutan darat yang ada masih

konsisten di angka yang sama yaitu 0,001 ditahun 2010 sampai dengan

2013 kemudian meningkat menjadi 0,243 ditahun 2014.

2.1.10.1.8 Lingkungan Hidup

Salah satu sasaran strategis Kabupaten Banyuwangi dalam urusan

lingkungan hidup adalah pengendalian lingkungan, rehabilitasi lahan dan

hutan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat

keberhasilannya antara lain meliputi Persentase penanganan sampah,

Persentase Luas pemukiman yang tertata, Cakupan pengawasan

terhadap pelaksanaan amdal, Tempat pembuangan sampah (TPS) per


0

10

20

30

40

50

60

70

80

2009 2010 2011 2012 2013 2014

28 3037,5

66,574,18 78,97

20

28 30

38

51

78,97

Persentase PenangananSampah

satuan penduduk, Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit

stabil. Secara umum, capaian indikator urusan lingkungan hidup

mengalami peningkatan mulai dari tahun 2010-2014. Penanganan

sampah pada tahun 2012, mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Hal ini ditunjukkan dengan capaiannya sebesar 66,5 persen kemudian

meningkat lagi ditahun 2013 mencapai 74,18% dan meningkat kembali di

tahun 2014 sebesar 78,97%. Hal ini mengindikasikan bahwa sampah

yang ada di Kabupaten Banyuwangi telah ditangani dengan baik dan

mengindikasikan kondisi lingkungan yang semakin bersih. Peningkatan

persentase penanganan sampah juga didukung dengan adanya Tempat

Pembuangan Sampah per satuan penduduk yang semakin baik.

Grafik2.14

Persentase Penanganan Sampah dan TPS Per Satuan Penduduk


Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk pada tahun

2012, terealisasi sebesar 38,00% dan meningkat di tahun 2013 menjadi

51%, dan kembali bertambah ditahun 2014 sebesar 78,98%.Prosentase

luas permukiman yang tertata pada tahun 2012, terealisasi sebesar 33,75

% kemudian meningkat menjadi 57,59 di tahun 2013 dan ditahun 2014

meningkat sebesar 58%, tetapi pencapaian tersebut masih mengalami

kendala yaitu masih adanya masyarakat yang kurang perduli terhadap

penataan dan keindahan lingkungan permukiman.


Grafik 2.15 Persentase Pemukiman yang Merata, Cakupan Pengawasan terhadap

AMDAL dan Sumber Mata Air dalam Debit Stabil


Indikator berikutnya adalah cakupan pengawasan terhadap

pelaksanaan AMDAL dan sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi

debit stabil pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 masing-masing

mencapai 100 persen, tetapi khusus indikator sumber air/mata air dalam

kondisi baik debit stabil mengalami penurunan menjadi 83% ditahun 2013

dan kembali meningkat ditahun 2014 sebesar 84%.

2.1.10.1.9 Pertanahan

Beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran

urusan pertanahan antara lain adalah Lahan bersertifikat, Penyelesaian

kasus tanah Negara, dan Penyelesaian izin lokasi

Tabel 2.20 Realisasi Indikator Urusan Pertanahan

Tahun 2010-2014

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014

Lahan bersertifikat 12% 12% 33,78% 33,95% 45%

Penyelesaian kasus tanah Negara

100% 100% 100% 100% 100%

Penyelesaian izin lokasi

97,0% 93% 81,18% 98,87% 101%


20 20

33,75

57,59 5868 67

100 100 100

8070,37

100

83 84

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014

Persentase Luas Permukiman yang Tertata

Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal (%)

Sumber air/mata air dalam kondisi baik debit stabil (%)


Dari ketiga indikator tersebut diketahui bahwa secara umum capaian

kinerja urusan pertanahan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2013 capaian kinerja dari indikator lahan bersertifikat dan

penyelesaian kasus tanah negara telah mencapai dan melebihi target

yang telah ditentukan, kemudian meningkat kembali ditahun 2014 sebesar

45%. Kemudian, capaian dari penyelesaian izin lokasi tiap tahun

mengalami fluktuasi dan capaiannya mengalami peningkatan, yaitu

sebesar 81,18% pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 98,87% di

tahun 2013 dan 101% ditahun 2014.

2.1.10.1.10 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran strategis pertama Kabupaten Banyuwangi adalah

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih. Sasaran ini

merupakan penjabaran dari misi pertama dalam RPJMD Tahun 2010-

2015 yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good

and Clean Governance). Beberapa indikator yang digunakan dalam

mengukur capaian sasaran tersebut utamanya dalam urusan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain adalah Kepemilikan KTP,

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk, Ketersediaan database

kependudukan skala provinsi, dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.

Capaian indikator urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara

umum mengalami peningkatan di tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari

persentase kepemilikan KTP yang mencapai 90,46 persen pada tahun

2013, meningkat menjadi 94% ditahun 2014. Hal ini mengindikasikan

bahwa hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Banyuwangi telah

banyak yang memilki identitas penduduk dan telah terdata oleh Dinas

Kependudukan wilayah setempat.


Tabel 2.21 Realisasi Indikator Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2010-2014

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014

Kepemilikan KTP (%)

70,15 77,43 92,79 90,46 94

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)

2,51 2,42 7,35 3,22 0,34

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Ada

Siak 2010

Ada

Siak 2010

Ada

Siak 2010 Ada ada

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah


Disamping indikator yang telah dijelaskan, ketersediaan data

kependudukan skala provinsi dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

juga telah tersedia di Kabupaten Banyuwangi mulai dari tahun 2010-2014.

Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan dalam penyusunan database

dalam bidang kependudukan Kabupaten Banyuwangi dapat

dipertahankan dengan baik.

2.1.10.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Salah satu sasaran strategis Kabupaten Banyuwangi adalah

Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada

pengarusutamaan gender. Beberapa indikator kinerja yang digunakan

dalam mencapai sasaran tersebut diantaranya persentase partisipasi

perempuan di lembaga pemerintah, partisipasi perempuan di lembaga

swasta, rasio KDRT dan persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur.


Tabel 2.22 Realisasi Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak Tahun 2009-2014

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

15 14,95 3,99 39,89 1,55 1,6

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

86,00 85,05 47,50 47,63 98,44 98,39

Rasio KDRT 0,005 0,005 0,11 0,010 0,003 0,0022

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

0,45 0,49 0,51 0,53 0 0


Secara umum, sasaran indikator Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak di Kabupaten Banyuwangi masih dapat dipertahankan

meskipun tiap tahun capaiannya berbeda dan cenderung fluktuatif.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2013

menurun ke angka 1,55% dari 39,89% di tahun 2012. Namun pada tahun

2014 mengalami peningkatan kembali hingga mencapai 1,6%, meskipun

realisasi capaian pada tahun 2014 tersebut tidak terlalu signifikan apabila

dibandingkan penurunan yang terjadi pada tahun 2013. Sedangkan

partisipasi perempuan di lembaga swasta sejak tahun 2009 hingga tahun

2011 selalu mengalami penurunan yang drastis, yakni 86% di tahun 2009

menurun menjadi 47,5% di tahun 2011. Namun kondisi partisipasi

perempuan di lembaga swasta mengalami perbaikan kembali di tahun

2012, meskipun memang peningkatan partisipasinya tidak terlalu

signifikan, yakni sebesar 47,63% di tahun 2012. Kondisi ini juga semakin

membaik di tahun 2013 yang mengalami peningkatan yang sangat drastis

yakni hingga mencapai 98,44%. Namun sangat di sayangkan, bahwa

partisipasi perempuan di lembaga swasta kembali mengalami penurunan

di tahun 2014, meskipun persentase penurunan tidak terlalu signifikan,

yakni sebasar 98,39% di tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa

partisipasi perempuan di Kabupaten Banyuwangi lebih banyak di lembaga


swasta dibandingkan di lembaga pemerintah. Meskipun demikian,

partisipasi perempuan di dunia kerja harus tetap di tingkatkan, terutama di

lembaga pemerintah.

Apabila melihat indikator rasio KDRT yang terjadi di Kabupaten

Banyuwangi kembali mengalami perbaikan kondisi sejak tahun 2012

hingga 2014. Hal ini dapat ditunjukkan dari tahun 2011 rasio KDRT yang

mencapai angka 0,11 menurun menjadi 0,0022 di tahun 2014. Kondisi ini

juga berbanding lurus dengan kondisi tenaga kerja di bawah umur yang

juga selalu menunjukkan perbaikan pada tiap tahunnya. Meskipun pada

tahun 2009-2012 selalu mengalami peningkatan persentase jumlah

tenaga kerja di bawah umur, namun komitmen dan kerja keras Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi untuk memberantas tuntas tenaga kerja di bawah

umur berhasil di tahun 2013-2014, yakni sudah tidak terdapat lagi tenaga

kerja di bawah umur.

2.1.10.1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Sasaran yang ingin dicapai dalam urusan keluarga berencana dan

keluarga sejahtera adalah Meningkatnya peserta KB aktif dan

meningkatnya keluarga sejahtera. Guna mengetahui tingkat keberhasilan

sasaran meningkatnya peserta KB aktif dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator,

yakni rata-rata jumlah anak per keluarga, Rasio akseptor KB, Cakupan

peserta KB aktif. Sedangkan sasaran meningkatnya keluarga sejahtera

dapat diukur dengan indikator keluarga pra-sejahtera dan keluarga

sejahtera I.

Tabel 2.23 Realisasi Indikator Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera Tahun 2009-2014

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)

2 2 2 2 2 2

Rasio akseptor KB (%)

0,74 0,74 0,73 0,75 0,76 0,76

Cakupan peserta KB 73,6 74,01 73,3 75,2 76,3 75,5


Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

aktif (%)

Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

N/A N/A 40,6 39,7 38,4 33,5


Secara umum, indikator sasaran atas sasaran Meningkatnya peserta

KB aktif bermakna Baik Sekali dibandingkan dengan target yang telah

ditentukan ataupun capaian pada tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan

dengan rata-rata capaian kinerja capaian rasio akseptor KB dan cakupan

peserta KB aktif yang masing-masing mencapai 0,76 persen dan 75,5

persen di tahun 2014. Sehingga hal ini juga memberikan dampak positif

atas keberhasilan kebijakan pemerintah yang mencanangkan slegon 2

anak cukup. Sebab hingga tahun 2009-2014, rata-rata jumlah anak per

keluarga di Kabupaten Banyuwangi hanya memiliki 2 anak. Capaian

sasaran dalam indikator Meningkatnya peserta KB aktif dipengaruhi oleh

kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terutama Pasangan Usia

Subur (PUS) dalam rangka mengatur dan mengendalikan jumlah anak

dan jarak kelahiran, adanya pembinaan yang teratur dari segenap

komponen seperti PLKB, PPKBD, Sub. PPKBD, Tokoh Masyarakat,

Tokoh Agama, Perangkat Desa dan lintas sektor terkait dalam membina

dan memotivasi masyarakat untuk mengikuti KB guna meningkatkan

kualitas hidup keluarga dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya,

adanya dukungan dan kerjasama segenap jajaran Pemkab. Banyuwangi

beserta segenap komponen (swasta, perbankan, koperasi, LSM,

lembaga/organisasi keagamaan dan lintas sektor lainnya.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam

meningkatkan jumlah peserta KB ternyata juga memberi dampak positif

terhadap meningkatnya keluarga sejahtera di Kabupaten Banyuwangi. Hal

ini ditunjukkan dari tahun 2011-2014, persentase keluarga pra sejahtera

dan keluarga sejahtera I selalu mengalami penurunan, dimana pada tahun

2014 hanya mencapai 33,5%. Artinya bahwa selama tahun 2009-2014

kondisi keluarga sejahtera di Kabupaten Banyuwangi selalu menunjukkan


kondisi yang baik, dengan semakin berkurangnya persentase keluarga pra

sejahtera dan keluarga sejahtera I.

2.1.10.1.13 Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Banyuwangi

mengemban sasaran meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial

masyarakat. Indikator yang digunakan dalam mencapai sasaran yang

diemban tersebut, antara lain (1) sarana sosial seperti panti asuhan, panti

jompo dan panti rehabilitasi, (2) PMKS yang memperoleh bantuan sosial;

serta (3) penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Tabel 2.24 Realisasi Indikator Urusan Sosial

Tahun 2010-2014

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

60 65 46 50 51

PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)

0,011 0,0092 0,139 0,37 0,69

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)

0,011 0,0092 0,139 0,37 1,16


Secara umum diketahui bahwa semua indikator urusan sosial masih

dapat dipertahankan sebagai indikator pencapaian urusan sosial.

Realisasi ditahun 2014 terlihat mengalami peningkatan dan kemajuan dari

tahun sebelumnya. Di tahun 2013 sarana sosial seperti panti asuhan,

panti jompo dan panti rehabilitasi berjumlah 50 meningkat menjadi 51

sarana sosial di tahun 2014. Kemudian PMKS yang memperoleh bantuan

ditahun 2013 sebesar 0,37% meningkat menjadi 0,69% ditahun 2014.

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial juga mengalami

peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 0,37% di tahun 2013


meningkat menjadi 1,16 di tahun 2014. Keberhasilan capaian pada setiap

indikator urusan sosial tersebut menunjukkan bahwa komitmen

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan kebijakannya

sudah menunjukkan pro poor serta memberikan perhatian lebih pada

masyarakat yang memiliki kapasitas rendah.

2.1.10.1.14 Ketenagakerjaan

Sasaran dalam penyelengaaraan urusan ketenagakerjaan adalah

Menurunnya tingkat pengangguran. Sasaran tersebut dapat diukur

dengan 3 (tiga) indikator, diantaranya (1)angka partisipasi angkatan kerja;

(2)tingkat partisipasi angkatan kerja, dan (3) tingkat pengangguran

terbuka. Ketiga indikator tersebut telah memenuhi target pada tahun 2014,

sehingga jika realisasi yang diperoleh dibandingkan dengan target yang

telah diperkirakan maka capaiannya lebih dari 100 persen.

Tabel 2.25

Realisasi Indikator Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2009-2014

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)

71,33 61,18 76,5 76,08 70,8 72,02

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

71,33

68,34

68,34 76,08 70,8 72,02

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

4,05 3,92 3,95 3,71 9,22 4,59


Selain pemenuhan capaian dari target yang telah ditetapkan,

perkembangan indikator angka partisipasi angkatan kerja dan tingkat

partisipasi angkatan kerja tahun 2009-2014mengalami kondisi yang

fluktuatif, namun cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut dapat

dilihat dari capaian angka partisipasi angkatan kerja dan tingkat partisipasi

angkatan kerja di tahun 2014 hanya mencapai 72,02%. Capaian di tahun

2014 tersebut belum mampu mengembalikan kondisi seperti di tahun


2012, yang mampu mencapai hingga 76,08%. Hal ini disebabkan karena

lonjakan yang sangat signifikan pada tingkat pengangguran terbuka yang

terjadi pada tahun 2013, yakni mencapai 9,22%. Namun atas upaya yang

dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menurunkan tingkat

pengangguran terbuka di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014 hingga

mencap 4,59%. Hal ini tentunya juga mempengaruhi capaian angka

partisipasi angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja di

Kabupaten Banyuwangi yang juga mengalami peningkatan hingga

mencapai 72,02%, meskipun peningkatan capaian di tahun 2014 ini tidak

terlalu signifikan dari tahun 2013.

2.1.10.1.15 Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Sasaran dalam penyelenggaraan urusan Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah adalah Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi

dan UMKM. Dalam mengukur capaian kinerja urusan Koperasi Usaha

Kecil Dan Menengah dibutuhkan beberapa indikator diantaranya

Persentase koperasi aktif (melaksanakan RAT), Jumlah UKM non

BPR/LKM UKM, Jumlah BPR/LKM, serta Usaha Mikro dan Kecil.

Tabel 2.26 Realisasi Indikator Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Tahun 2009-2014

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Persentase koperasi aktif (melaksanakan RAT) (%)

79 79 79,68 82,60 81 81,2

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

20.700 20.800 20.946 21.420 23.000 25.000

Jumlah BPR/LKM

1.300 1.500 1.844 1.938 2.250 2.250

Usaha Mikro dan Kecil

13 24 29 36 45 52



Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa keempat indikator kinerja

untuk sasaran Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi dan

UMKM dapat tercapai melebihi target yang ditentukan yaitu masing-

masing diatas 100%, meskipun terdapat satuindikator sasaran yang

capaian kinerjanya mengalami penurunan pada tahun 2013dan meningkat

tidak signifikan di tahun 2014 yaitu persentase koperasi aktif.

Realisasi capaian indikator persentasse koperasi aktif pada tahun

2014 yakni 81,2%, dimana capaian ini belum mampu mengembalikan

kondisi seperti pada tahun 2012 yakni 82,60%. Sedangakan realisasi

capaian indikator jumlah UKM non BPR/LKM UKM dan Jumlah BPR/LKM

pada setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan hingga mencapai

25.000 di tahun 2014. Begitu juga dengan realisasi capaian indikator

usaha mikro dan kecil di Kabupaten Banyuwangi pada setiap tahunnya

juga mengalami peningkatan, yakni mencapai 52 unit di tahun 2014.

Berdasarkan capaian keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa

masyarakat Kabupaten Banyuwangi mulai aktif untuk menggerakkan dan

mengembangkan usahanya di tingkan kecil dan menengah.

2.1.10.1.16 Penanaman Modal

Sasaran yang ingin dicapai dalam urusan penanaman modal adalah

Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN. Keberhasilan

indikator ini dapat dilihat dari Jumlah investor berskala nasional

(PMDN/PMA), Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA),

Rasio daya serap tenaga kerja, Peningkatan/penurunan Nilai Realisasi

PMDN (miliar rupiah).

Tabel 2.27 RealisasiIndikator Urusan Penanaman Modal

Tahun 2009-2014

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA (investor)

N/A 1 1 5 4

Jumlah nilai investasi berskala

748,28 80,88 62,338 65,5 2,345


Indikator 2010 2011 2012 2013 2014

nasional PMDN/PMA (Miliar Rp)

Rasio daya serap tenaga kerja (orang)

236 238 240 235 248

Peningkatan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar rupiah)

- 1 1 5 51


Jumlah investor berskala nasional yang ada di Kabupaten

Banyuwangi pada tahun 2014mengalami penurunan bila dibandingkan

dengan capaian pada tahun 2013, yakni berjumlah 4 investor pada tahun

2014, dari tahun sebelumnya terdapat 5 investor. Meskipun penurunan

jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA tersebut tidak terlalu

signifikan namun sangat berdampak besar pada penurunan nilai investasi

berskala nasional PMDN/PMA yakni di tahun 2013 yang mencapai Rp.

65,5 Miliar mengalami penurunan yang sangat drastis hingga mencapai

Rp. 2,345 Miliar di tahun 2014. Sedangkan capaian indikator rasio daya

serap tenaga kerja dan nilai realisasi PMDN sejak tahun 2009-2014

mengalami peningkatan, yakni mencapai 248 orang dan Rp 51 miliar di

tahun 2014.

2.1.10.1.17 Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi

mengemban sasaran meningkatnya upaya pelestarian dan

pengembangan budaya lokal. Adapun indikator yang digunakan untuk

mengukur keberhasilan urusan kebudayaan diantaranya: (1)

penyelenggaraan festival seni dan budaya; (2) sarana penyelenggaraan

seni dan budaya; dan (3) Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang

dilestarikan.


Tabel 2.28 Realisasi Indikator Urusan Kebudayaan

Tahun 2009-2014

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

3x 3x 4x 5x 6x 8x

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

8 8 9 9 9 9

Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

18 20 23 25 23 25


Secara garis besar penyelenggaraan urusan kebudayaan mempunyai

capaian indikator yang meningkat dari tahun 2009-2014. Pada tahun

2014, semua indikator dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal

ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian dan pengembangan budaya

lokal di Kabupaten Banyuwangi betul-betul baik.

Pada capaian indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya

terealisasi 8 kali di tahun 2014. Hal ini dikarenakan even-even festival seni

dan budaya di Banyuwangi dilaksanakan tidak hanya sebagai bentuk

apresiasi terhadap seni budaya yang terus berkembangan di Banyuwangi,

namun juga dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari bersejarah

seperti HUT Kemerdekaan dan Hari Jadi Banyuwangi yang secara rutin

dilaksanakan setiap tahun.

Capaian indikator sarana penyelenggaraan seni dan budaya dari

target yang ditentukan sebesar 9 unit sarana dapat terealisasi 9 unit

sarana di tahun 2014 sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% untuk

tahun 2014. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2011-2013 yang

juga sebesar 100%. Sedangkan capaian indikator benda, situs dan

kawasan cagar budaya yang dilestarikan dilihat dari realisasi capaian

setiap tahunnya juga cenderung mengalami peningkatan, meskipun pada

tahun 2013 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2014 capaian

benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestirakan dapat

ditingkatkan kembali hingga menjadi 25 unit.


2.1.10.1.18 Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten

Banyuwangi memilki sasaran meningkatnya kesadaran dan penegakan

hukum. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini dapat dilihat dari dua indikator,

yakni (1) kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP; serta (2)

kegiatan pembinaan politik daerah.

Tabel 2.29 RealisasiIndikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2009-

2014

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP (%)

N/A 20 40 90 85 100

Kegiatan pembinaan politik daerah (%)

N/A 20 40 95 85 100


Capaian indikator pada urusan kesatuan bangsa dan politik pada

tahun 2009-2014 cenderung mengalami peningkatan, meskipun sempat

mengalami penurunan di tahun 2013, namun mengalami peningkatan

kembali di tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kegiatan

pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP yang semula hanya

mampumencapai 20%di tahun 2010 namun di tahun 2014 telah mampu

melakukan 100% pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP, meskipun

pada tahun 2013 (85%) mengalami penurunan dibandingkan capaian

pada tahun 2012(90%). Begitu pula dengan capaian indikator kegiatan

pembinaan politik daerah yang telah dilakukan hingga di tahun 2014 telah

berhasil mencapai 100% dari yang semula hanya 20% kegiatan

pembinaan politik daerah yang dilakukan di tahun 2010. Meskipun pada

tahun 2013 (85%) mengalami penurunan dibandingkan capaian pada

tahun 2012 (95%).


2.1.10.1.19 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,

Dan Persandian

Guna mewujudkan sasaran urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,

Dan Persandian yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

dan bersih, dibutuhkan 7 (tujuh) indikator yang harus dicapai, diantaranya:

(1) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk; (2) Jumlah

Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk; (3) Rasio Pos Siskamling per

jumlah desa/kelurahan; (4) Pertumbuhan ekonomi; (5) Kemiskinan;(6)

Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah; dan

(7) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.

Tabel 2.30 Realisasi Indikator Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,

Dan Persandian Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2009-2014

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

1:0,84 1:0,81 1:0,088

1:1,09

01:0,3

01:0,3

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

44,4 39,2 42,9 51,24

66,86

67,06

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

651 651 85 85

86

86

Pertumbuhan ekonomi

5,39 6.26 7.14 7.29 6,76 6,94

Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah

ada ada ada ada ada Ada


Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (%)

75 76 76 77,29

79,81

79,85


Dari tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran

yang ditetapkan, secara umum capaian kinerja sasarannya mengalami

perubahan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Apabila

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013, maka capaian kinerja

tahun 2014 mengalami peningkatan. Adapun capaian indikator rasio

jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk di tahun 2014

mengalami capaian yang sama pada tahun 2013 yakni 01:0,3, namun

mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian di tahun 2012

yakni 1:1,09. Sedangkan capaian indikator jumlah linmas per jumlah

10.000 penduduk mengalami peningkatan di tahun 2014 yakni mencapai

67,05% dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 66,86%. Sedangkan

capaian indikator rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan di tahun

2013-2014 mengalami kondisi yang stabil yakni mencapai 86, capaian

rasio tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan capaian rasio pada

tahun 2011-2012, yakni 85. Selain itu, Kabupaten Banyuwangi juga masih

tetap konsisten dalam meningkatkan kinerjanya dalam sistem informasi

pelayanan perijinan dan administrasi Pemerintah sejak tahun 2009 hingga

tahun 2014. Sehingga hal ini berpengaruh pula pada capaian indeks

kepuasan layanan masyarakat yang selalu mengalami peningkatan pula

dari tahun 2009-2014, hingga mencapai 79,85%.

2.1.10.1.20 Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan di Kabupaten

Banyuwangi dapat diukur dari tiga indikator, antara lain: (1)produksi beras;

(2) produksi gabah; dan (3) ketersediaan pangan utama. Ketiga indikator

tersebut bertujuan untuk mencapai sasaran meningkatnya daya saing

daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian.


Tabel 2.31Realisasi Indikator Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2009-2014

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Produksi Beras (Ton)

475.234 484.479 442.276 504.873 536.206 491.694,11

Produksi Gabah (Ton)

754.339 833.913 702.205 792.640 760.827 772.109

Ketersediaan Pangan Utama

286,16 297,15 271,08 317,51 305,63 333,59


Produksi pangan beras, gabah, dan ketersediaan pangan utama di

Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2009-2014 cenderung menunjukkan

kondisi yang baik. Meskipun pada tahun 2014, capaian produksi beras

mengalami penurunan dibandingkatn tahun 2013, yakni dari 536.206 ton

menjadi 491.694,11 Ton. Begitu pula produksi gabah yang sempat

mengalami penurunan pada tahun 2013 dibandingkan capaian di tahun

2012, yakni dari 792.640 ton menjadi 760.827 ton, namun capai tersebut

kembali menurun meningkat di tahun 2014, yakni 772.109 ton.Begitu juga

capaian yang terjadi pada indikator ketersediaan pangan utama di tahun

2013 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian 2012, yakni

dari 317,51 ton menjadi 305,63 ton, namun di tahun 2014 mengalami

peningkatan capaian yakni 333,59 ton. Kondisi yang demikian didasarkan

pada persoalan berikut ini.

1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang cenderung

meningkat, sehingga menyebabkan penurunan produksi pertanian

secara sistematis dan bersifat permanen;

2. Terjadi alih fungsi komoditi tanaman pangan ke hortikultura, sehingga

menyebabkan menurunnya produksi tanaman pangan.

3. Terjadinya serangan organisme pengganggu tanamanyang semakin

meningkat dan bersifat sporadis, sehinggamempengaruhi produksi dan

kualitas tanaman;

4. Semakin menurunnya tingkat kesuburan tanah dan produktivitas lahan

karena pengggunaan pupuk an-organik yang berlebihan dalam jangka

waktu lama, sehingga produktivitas tanaman sulit ditingkatkan secara

signifikan.


5. Menurunnya kualitas intensifikasi pertanian terutama dalam pemakaian

pupuk berimbang dan penggunaan benih unggul bersertifikat.

2.1.10.1.21 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

memiliki sasaran meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam

masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan. Indikator yang

digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini diantaranya; (1)rata-rata

jumlah kelompok binaan PKK; (2)jumlah LSM; (3) LPM Berprestasi; (4)

PKK aktif; (5)posyandu aktif; dan (6)swadaya masyarakat terhadap

Program Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 2.32 Realisasi Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Dan DesaTahun 2009-2014

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

70 70 217 80 80 90

Jumlah LSM 217 217 217 88 155 22

LPM Berprestasi 15 20 35 12 37 19

PKK aktif 100 100 242 100 100 100

Posyandu aktif 100 100 100 100 100 100

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

60 65 102 75 75 94,12


Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa indikator sasaran dalam

penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengalami

peningkatan kuantitas pada tahun 2014, kecuali jumlah LSM dan LPM

berprestasi. Hal ini tidak berarti capaian kinerja yang dihasilkan juga

mengalami peningkatan.

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK mengalami peningkatan yaitu

capaian rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di tahun 2014 sebesar 90

kelompok. Jumlah LSM mengalami penurunan yang sangat drastis di

tahun 2014 dibandingkan di tahun 2013 yakni sebanyak dari 155 LSM

menjadi 22 LSM.Begitu pula dengan LPM berprestasi juga mengalami


penurunan di tahun 2014 bila dibandingkan dengan capaian di tahun

2013, yakni dari 37 LPM berprestasi menjadi 19 LPM

berprestasi.Sedangkan capaian indikator PKK aktif mengalami stagnasi

dari tahun 2012-2014, yakni sebanyak 100 PKK. Begitu juga dengan

Posyandu aktif berjumlah 100 posyandu dari tahun 2009-2014.

Sedangkan capaian indikator swadaya masyarakat terhadap program

pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan di tahun 2014 yakni

94,12 di bandingkan tahun 2013 yang mencapai 75.

2.1.10.1.22 Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Banyuwangi dapat

diukur dengan indikator ketersediaan Buku "Banyuwangi Dalam Angka"

dan Buku "PDRB Kabupaten". Indikator ini memilki sasaran Terwujudnya

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih. Indikator Kabupaten

Banyuwangi Dalam Angka telah tersedia pada setiap tahun, sampai

dengan tahun 2014. Begitu pula dengan buku PDRB Kabupaten, dimana

pada tahun 2014juga telah tersedia.

Tabel 2.33 Realisasi Indikator Urusan Statistik

Tahun 2009-2014

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Buku "Kabupaten Dalam Angka"

ada ada ada ada ada ada

Buku "PDRB kabupaten"

- - ada ada ada ada


2.1.10.1.23 Kearsipan

Indikator capaian kinerja yang digunakan untuk mengukur

penyelenggaraan urusan kearsipan yaitu (1) pengelolaan arsip secara

baku; (2) Peningkatan SDM pengelola kearsipan; dan (3)tersimpannya

arsip inaktif dan statis.


Tabel 2.34 Realisasi Indikator Urusan Kearsipan

Tahun 2009-2014

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pengelolaan arsip secara baku (%)

30 30 13,6 40 0 0

Peningkatan SDM pengelola kearsipan (%)

40 40 50 80 100 100

Tersimpannya arsip inaktif dan statis (%)

30 30 30 35 50 60


Indikator urusan kearsipan secara umum tiap tahun angkanya

mengalami peningkatan, begitu pula realisasi yang dilaksanakan sudah

sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengelolaan arsip secara

baku atau SKPD yang mengetrapkan pengelolaan arsip secara baik dan

benar pada tahun 2012 mencapai 40% dengan capaian kinerja sebesar

100%. Peningkatan SDM pengelola arsip pada tahun 2014 terealisasi

sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga

kinerjanya mencapai 100%. Sementara indikator tersimpannya arsip

inaktif dan statis tahun 2014 mengalami peningkatan hingga 10% dari

tahun 2013, sehingga capaian di tahun 2014 menjadi 60%.

2.1.10.1.24 Komunikasi Dan Informatika

Penyelengaraan urusan komunikasi dan informatika bertujuan untuk

mencapai sasaran meningkatnya sarana informasi Kabupaten

Banyuwangi. Keberhasilan pencapaian urusan ini dapat dilihat dari 5

(lima) indikator, diantaranya: (1) jumlah jaringan komunikasi; (2) jumlah

surat kabar nasional/lokal; (3)jumlah penyiaran radio/TV lokal; (4)jumlah

penyiaran TV lokal; dan (5)web site milik pemerintah daerah. Secara

umum, kelima indikator tersebut mengalami peningkatan pada tahun

2014, kecuali untuk indikator jumlah jaringan komunikasi, jumlah surat

kabar nasional/lokal dan web site milik pemerintah daerah yang secara

kuantitas atau jumlah masih tetap dengan tahun sebelumnya.


Tabel 2.35 RealisasiIndikator Urusan Komunikasi Dan InformatikaTahun

2009-2014

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah jaringan komunikasi (jaringan)

11 11 12 13 13 13

Jumlah surat kabar nasional/lokal (jenis)

15 15 15 18 18 18

Jumlah penyiaran radio/TV lokal (penyiaran/ tayang)

37/1 40/1 44/1 49/2 51/2 54/2

Jumlah penyiaran TV lokal (tayang)

1 1 1 1 1 2

Web site milik pemerintah daerah (website)

1 1 1 1 1 1


Jumlah jaringan komunikasi mulai mengalami peningkatan pada

setiap tahunnya sejak tahun 2010-2012 masing-masing 1 unit, namun

pada tahun 2013-2014 tidak ada penambahan jumlah jaringan

komunikasi, sehingga pada tahun 2014 Kabupaten Banyuwangi tetap

memiliki 13 jaringan komunikasi. Sedangkan jumlah surat kabar

nasional/lokal mengalami penambahan pada tahun 2012 sebanyak 3 jenis

dari tahun sebelumnya, sehingga pada tahun 2012 Kabupaten

Banyuwangi memiliki 18 jenis surat kabar nasional/local, jumlah tersebut

tetap sama hingga di tahun 2014.Sedangkan jumlah penyiaran radio/TV

lokal di Kabupaten Banyuwangi selalu mengalami peningkatan sejak

tahun 2009 hingga tahun 2014, yakni 37 penyiaran radio dan 1 tayangan

TV lokal di tahun 2009, meningkat menjadi 54 penyiaran radio dan 2

tayangan TV lokal. Sehingga capaian indikator jumlah penyiaran TV lokal

di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014 sebanyak 2 tayangan. Selain

itu, dalam meningkatkan akses komunikasi dan informasi, Kabupaten

Banyuwangi juga telah membuat web site milik pemerintah daerah,

dimana sejak tahun 2009 hingga tahun 2014 Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi tetap mengelola dengan baik web site tersebut yang hanya

berjumlah 1 web site.


2.1.10.1.25 Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor

Perpustakaan dan Arsip. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan

perpustakaan yaitu “Meningkatnya kesadaran masyarakat akan

pentingnya pendidikan”. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk

mengukur tercapainya sasaran ini diantaranya: (1) jumlah perpustakaan;

(2)jumlah pengunjung perpustakaan pertahun; dan (3) koleksi buku yang

tersedia di perpustakaan daerah.

Tabel 2.36 RealisasiIndikator Urusan Perpustakaan

Tahun 2009-2014

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah perpustakaan

1 1 1 1 2 2

Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun

40.029 47.648 32.909 288.000 61.970 82.375

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

47.648 48.861 56.575 56.112 38.870

55.084


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan

urusan perpustakaan menunjukkan kinerja yang kurang baik. Hal ini dapat

dilihat pada capaian indikator jumlah perpustakaan, meskipun secara

kuantitas di tahun 2013 mengalami peningkatan, dimana Kabupaten

Banyuwangi pada tahun 2013-2014 memiliki dua unit perpustakaan.

Namun peningkatan jumlah perpustakaan tersebut tidak mempengaruhi

jumlah pengunjung perpustakaan pertahun dan jumlah koleksi buku yang

tersedia di perpustakaan daerah. Apabila ditinjau dari jumlah pengunjung

perpustakaan pertahun meskipun pada tahun 2014 telah mengalami

peningkatan dari tahun sebelumnya yakni mencapai 82.375 pengunjung,

namun jumlah tersebut tidak sebanding dengan capain pada tahun 2012

yang mencapai 288.000 pengunjung dengan hanya memiliki 1

perpustakaan. Seharusnya dengan memiliki 2 perpustakaan, seharusnya


capaian jumlah pengunjung perpustakaan per tahun harus melebihi atau

mencapai dua kali lipat dari capaian 2012. Hal ini menunjukkan bahwa

strategi promosi yang dilakukan oleh perpustakaan daerah masih sangat

minim, sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu meningkatkan

kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang baik di perpustakaan dan

lebih aktif lagi melakukan promosi terhadap keberadaan perpustakaan.

Sedangkan ditinjau dari koleksi buku yang tersedia di perpustakaan

daerah meskipun pada tahun 2014 telah mengalami peningkatan daripada

tahun sebelumnya, yakni sebanyak 55.084 koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah, namun jumlah tersebut juga tidak sebanding

dengan jumlah koleksi buku di tahun 2011 yang mencapai 56.575 koleksi

buku dengan hanya memiliki 1 perpustakaan.Hal ini menunjukkan bahwa

sistem pengelolaan perpustakaan dalam hal pengadaan dan perawatan

koleksi buku perlu ditingkatkan kembali. Sehingga koleksi buku yang ada

dapat tetap terawat dan ter-update. Apabila buku-buku koleksi tersebut

dapat terawat dengan baik dan ter-update hal ini juga dapat meningkatkan

pula jumlah pengunjung perpustakaan per tahun.

2.1.10.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Fokus layanan pada urusan pilihan Kabupaten Banyuwangi, terdiri

dari delapan urusan antara lain urusan pertanian, kehutanan, energi dan

sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan,

perindustrian, dan ketransmigrasian.

2.1.10.2.1 Pertanian

Urusan Pertanian menjadi urusan pertama yang akan dipaparkan,

dimana urusan ini mengemban sasaran meningkatnya daya saing daerah

dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian.Indikator yang digunakan

untuk mengukur kinerja dalam urusan pertanian diantaranya:(1)

produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar; (2)

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB; (3) Kontribusi

sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB; (4) Kontribusi


Produksi kelompok petani terhadap PDRB; dan (5) Cakupan bina

kelompok petani.

Tabel 2.37

RealisasiIndikator Urusan Pertanian Tahun 2009-2014

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (%)

62,51 67,94 65,22 65,30 65,87 65,06

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)

49,18 49,23 46,59 46,19 45,52 49,37

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)

8,99 8,99 8,19 7,73 7,85 9,15

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)

- 3,52 3,8 3,98 4,18 4,2

Cakupan bina kelompok petani (%)

25,75 25,95 26,6 26,96 26,99 27,15


Secara umum, indikator sasaran dalam urusan pertanian telah

mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.Pada indikator produktifitas

padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar mengalami

penurunan di tahun 2014 yakni 65,06% bila dibandingkan tahun 2013

yakni 65,87%. Meskipun penurunan tersebut tidak terlalu signifikan, dan

tahun-tahun sebelumnya juga selalu mengalami peningkatan. Sedangkan

capaian indikator kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

mengalami peningkatan kembali di tahun 2014, setelah mengalami

penurunan di tahun 2013, dimana pada tahun 2014 mencapai 49,37% dari

45,52% di tahun 2013. Begitu juga dengan capaian indikator kontribusi

sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB kembali mengalami

peningkatan di tahun 2014, setelah mengalami penurunan di tahun 2012,

dan peningkatan yang kurang signifikan di tahun 2013, dimana pada

tahun 2014 mencapai 9,15% dari 7,73% di tahun 2012 dan 7,85% di tahun

2013.


Disisi lain peningkatan tren pada setiap tahunnya terjadi pada capaian

indikator kontribusi produk kelompok petani terhadap PDRB dan indikator

cakupan bina kelompok petani. Pada capaian indikator kontribusi produksi

kelompok petani terhadap PDRB di tahun 2014 mencapai 4,2% dari

4,18% di tahun 2013. Sedangkan capaian indikator cakupan bina

kelompok petani di tahun 2014 mencapai 27,15% dari 26,99% di tahun

2013.

2.1.10.2.2 Kehutanan

Hutan merupakan sumber kehidupan, yang perlu dilestarikan. Untuk

itu, guna mengetahui optimalisasi kinerja Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi dalam urusan kehutanan, dapat diketahui melalui pencapaian

indikator berikut, yakni: (1) rehabilitasi hutan dan lahan kritis; (2)

kerusakan kawasan hutan; dan (3) kontribusi sektor kehutanan terhadap

PDRB.

Tabel 2.38 Realisasi Indikator Urusan Kehutanan

Tahun 2009-2014

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)

1,01 1,01 1,03 1,05 1,08 1,6

Kerusakan Kawasan Hutan (%)

0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)

1,06 1,06 1,63 1,52 1,59 1,53


Dalam perkembangannya, rehabilitasi hutan dan lahan kritis di

Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini

sebagai bentuk upaya agar hutan tetap optimal fungsinya, yang dilakukan

dengan berbagai kegiatan seperti bantuan bibit tanaman penghijauan,

khususnya ditanam pada lahan kritis yang terdapat di seluruh wilayah

Kabupaten Banyuwangi. Atas segala upaya yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan upaya


rehabilitasi hutan dan lahan kritas, sehingga pada setiap tahunnya

mengalami peningkatan, hingga di tahun 2014 menjadi 1,6%.

Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang dilakukan

Pemerintah Banyuwangi pada setiap tahunnya tersebut juga disebabkan

kerusakan kawasan hutan di kabupaten Banyuwangi mengalami

peningkatan di tahun 2013 yakni 0,05%, namun berhasil diturunkan pada

tahun 2014 yakni 0,04%, meskipun capaian pada tahun 2014 tersebut

masih dalam kondisi yang sama pada tahun 2009-2012.Sedangkan

capaian indikator kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB mengalami

kondisi yang fluktuatif, dimana pada tahuan 2009-2011 selalu mengalami

peningkatan dari 1,06% (tahun 2009) menjadi 1,635 (ditahun 2012),

kemudian mengalami penurunan menjadi 1,52% (tahun 2012), dan

mengalami peningkatan kembali di tahun 2013 menjadi 1,59% dan

mengalami penurunan kembali di tahun 2014 menjadi 1,53%.

2.1.10.2.3 Energi dan Sumber Daya Mineral

Penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral bersinergi

dengan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman

modal/investasi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Banyuwangi tahun 2011-2015. Untuk mencapai sasaran ini salah satunya

digunakan indikator kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB.

Tabel 2.39 Realisasi Indikator Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Tahun 2009-2014

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

4,08 4,04 4,42 4,37 4,33 4,04


Indikator kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB setiap tahun

mengalami fluktuasi. Namun secara garis besar dari tahun 2009-2014

kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB di Kabupaten

Banyuwangi menunjukkan kinerja yang stabil atau stagnan. Sebab

capaian indikator kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB pada


tahun 2014 sama dengan capaian pada tahun 2010, yakni 4,04%. Hal

inimenandakan bahwa terjadi kemunduran kinerja Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi dalam Penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya

mineral. Meskipun pada tahun 2012-2013 menjadi sebuah prestasi bagi

Pemerintah Banyuwangi dalam penyelenggaraan urusan energi dan

sumber daya mineral yang telah melebihi target yang telah ditentukan

pada tahun 2013, sehingga sektor pertambangan di Kabupaten

Banyuwangi masih dapat diperhitungkan kontribusinya terhadap PDRB

Kabupaten Banyuwangi.

2.1.10.2.4 Pariwisata

Penyelenggaran urusan pariwisata memiliki sasaran meningkatnya

pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung,

Sukamade dan lainnya. Keberhasilan penyelenggaraan urusan ini diukur

dari beberapa indikator, diantaranya:(1) kunjungan wisata Domestik;

(2)kunjungan wisata Mancanegara; dan (3) kontribusi sektor pariwisata

terhadap PDRB.

Tabel 2.40 RealisasiIndikator Urusan Pariwisata

Tahun 2009-2014

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kunjungan wisata Domestik (orang)

398.210 649.681 401.968 1.312.092 1.554.500 1.955.308

Kunjungan wisata Mancanegara (orang)

11.392 16.890 42.938 50.783 60.706 78,483

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)

4,39 3,71 0.11 4,27 4,07 4,07


Secara umum capaian indikator dalam penyelenggaraan urusan

pariwisatapada tahun 2009-2014 menunjukkan tren yang positif.

Peningkatan kunjungan wisata domestik yang sangat pesat mulai terjadi


pada tahun 2012, dimana capaiannya lebih dari 3 kali lipat dibandingkan

dengan tahun 2011, yakni mencapai 1.312.092 orang di tahun 2012.

Jumlah tersebut kemudian semakin meningkat hingga di tahun 2014

mencapai 1.955.308 orang kunjungan wisata domestik. Sama halnya

dengan kunjungan wisata domestik, kunjungan wisata mancanegara juga

mengalami peningkatan pada setiap tahun, dengan peningkatan tertinggi

pada tahun 2011, yakni mencapai 42.938 orang, dan terus meningkat

sampai tahun 2014 hingga mencapai 78.483 orang kunjungan wisata

mancanegara. Sedangkan capaian indikator kontribusi sektor pariwisata

terhadap PDRB, sempat mengalami penurunan pada tahun 2010-2011,

yakni dari 4,39% di tahun 2009 menjadi 0,11% di tahun 2011. Namun

berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

guna meningkatkan kembali kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB.

Upaya tersebut berbuah hasil yang baik, dimana pada tahun 2012 berhasil

ditingkatkan sebesar 4,16%dibandingkan dengan tahun 2011, yakni

4,27% di tahun 2012. Namun sangat disayangkan capaian tersebut

kembali menurun di tahun 2013, sehingga capaian indikator kontribusi

sektor pariwisata terhadap PDRB hanya mencapai 4,07% begitu juga

dengan capaian 2014 masih tetap sama dengan tahun 2013.

2.1.10.2.5 Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan memiliki sasaran

Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirianekonomi berbasis

pertanian. Untuk mengukur capaian dari urusan kelautan dan perikanan

tersebut digunakan beberapa indikator diantaranya: (1) produksi

perikanan; (2) konsumsi ikan; (3) cakupan bina kelompok nelayan; (4)

jumlah nelayan yang dapat bantuan pemda; dan (5) produksi perikanan

kelompok nelayan.


Tabel 2.41 RealisasiIndikator Urusan Kelautan dan Perikanan

Tahun 2009-2014

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Produksi perikanan (ton) 44.847 57.877 41.773 66.340 72.418

84.829

Konsumsi ikan (%)

38 29 29,45 29.6 29,97 30,1

Cakupan bina kelompok nelayan (kel)

21 25 32 54 72 85

Jumlah nelayan yang dapat bantuan Pemda (nelayan)

8 - 13 8 18 18

Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)

240 201,6

135,1

148,6 337,9 338,23


Capaian atau realisasi indikator kelautan dan perikanan secara umum

mengalami peningkatan. Begitu pula dengan capaian kinerja dari masing-

masing indikatornya yang telah mencapai bahkan melebihi target yang

telah ditentukan. Pada tahun 2013 produksi perikanan Kabupaten

Banyuwangi mencapai 72.418 ton meningkat di tahun 2014 sampai

84.829 ton. Capaian indikator konsumsi ikan mengalami peningkatan dari

29,97% ditahun 2013 menjadi 30,1% ditahun 2014. Capaian indikator

cakupan bina kelompok di tahun 2014 juga meningkat menjadi 85

kelompok. Begitu juga dengan capaian indikator jumlah nelayan yang

dapat bantuan pemda meningkat menjadi 18 nelayan di tahun 2013-2014.

Selain itu, capaian indikator produksi perikanan kelompok nelayan juga

mengalami peningkatan menjadi 338,23 ton di tahun 2014 dari 337,9 ton

di tahun 2013.


2.1.10.2.6 Perdagangan

Capaian penyelenggaran urusan perdagangan dapat diukur dengan

beberapa indikator diantaranya: (1)kontribusi sektor Perdagangan

terhadap PDRB; (2) Ekspor Bersih Perdagangan; dan (3) Cakupan bina

kelompok pedagang/usaha informal. Indikator tersebut tidak lain

merupakan ukuran untuk mengetahui capaian sasaran dalam

Meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian.

Tabel 2.42 RealisasiIndikator Urusan Perdagangan

Tahun 2009-2014

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

23,78 23,79 23,80 27,43 27,41 23,83

Ekspor Bersih Perdagangan

11.497.875

13.840.650

15.501.529

18.197.011

70.134.127

36.30

2.775

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

- - 24 27 30 33


Kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Banyuwangi pada setiap

tahun 2013-2014 mengalami penurunan bila dibandingkakan dengan

capai tahun 2012, yakni 27,43% di tahun 2012, menurun menjadi 27,41%

di tahun 2013, dan kembali menurun menjadi 23,83% di tahun 2014.

Begitu pula dengan capaian indikator ekspor bersih perdagangan yang

juga mengalami penurunan di tahun 2014 yakni 36.302.775 bila

dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 70.134.127. Sedangkan

capaian indikator cakupan bina kelompok pedagang/usaha informas

selalu mengalami peningkatan dari tahun 2011-2014, dimana pada tahun

2014 telah mencapai 33 kelompok.

2.1.10.2.7 Perindustrian

Penyelenggaraan, pembangunan dan peningkatan sektor industri di

Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2009-2013 cenderung


menunjukkan kinerja yang fluktuatif. Hal ini disebabkan situasi

perekonomian yang kurang mendukung dan minim terwujudnya iklim

usaha yang kondusif. Perkembangan kinerja sektor industri dapat dilihat

dari indikator berikut: (1) kontribusi sektor industri terhadap PDRB; (2)

kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB; (3) pertumbuhan

industri; dan (4) cakupan bina kelompok pengrajin.

Tabel 2.43 Realisasi Indikator Urusan Perindustrian

Tahun 2009-2014

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

5,66 5,65 5,67 6,16 6,01 5,7

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

- 5 5,5 9,65 8,36 10,75

Pertumbuhan Industri

4,83 4,83 4,87 6,52 4,83 4,03

Cakupan bina kelompok pengrajin

- - 11 16 25 35


Capaian indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB di tahun

2014 mengalami penurunan dibandingkan pada capaiannya di tahun 2013

dan 2012, yakni dari 6,16% di tahun 2012, menurun menjdai 6,01% di

tahun 2013 dan kembali menurun mencapai 5,7% di tahun

2014.Sedangkan capaian indikator kontribusi industri rumah tangga

terhadap PDRB sektor Industri di tahun 2014 mengalami peningkatan bila

dibandingkan tahun 2013, yakni sebesar 10,75% (tahun 2014) dari 8,36%

(tahun 2013). Capaian fluktuatif juga ditunjukkan pada indikator

pertumbuhan industri di Kabupaten Banyuwangi, dimana pada tahun 2012

mengalami peningkatan 6,52% dari 4,87% di tahun 2011, yang kemudian

mengalami penurunan di tahun 2013 mencapai 4,83% dan kembali

mengalami penurunan di tahun 2014 hingga mencapai 4,03%. Sedangkan

cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2011-2014 selalu

mengalami peningkatan, yakni mencapai 35 cakupan bina kelompok

pengrajin di tahun 2014.


2.1.10.2.8 Ketransmigrasian

Penyelenggaraan urusan ketransmigrasian di Kabupaten Banyuwangi

bertujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran melalui program

transmigrasi. Program transmigrasi yang dijalankan berupa transmigran

swakarsa (trans. umum, TSM,& TU).

Tabel 2.44 Realisasi Indikator Urusan Ketransmigrasian

Tahun 2009-2014

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Transmigran swakarsa (trans. umum, TSM, & TU)

12,85 15,57 60,19 14,72 64,17 63,01


Capaian indikator transmigrasi swakarsa (transmigrasi umum, TSM

dan TU) di tahun 2014 sebesar 63,01%. Capaian pada tahun 2014 ini

mengalami penurunan karena di tahun 2013 yang telah mencapai

64,17%. Meskipundemikian Capaian ini termasuk katagori baik karena

dalam mencapai tujuan penyelenggaraan urusan ketransmigrasian untuk

mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Banyuwangi

2.1.11 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah

dalam mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan

tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya, baik yang

berdekatan, domestik ataupun internasional. Daya saing daerah

merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah

sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah. Aspek daya

saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, iklim berinvestasi,

sumber daya manusia, dan fasilitas wilayah atau infrastruktur.


Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor

kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan

tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang

tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk mengetahui

aspek daya saing daerah terdiri dari:

2.1.11.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun

2013 Kabupaten Banyuwangi pertumbuhan ekonomi mengalami

peningkatan yang sangat signifikan, yakni sebesar 7,31 persen (%).

Pertumbuhan perekonomian yang signifikan akan meningkatkan daya

tarik bagi investor untuk menanamkan saham, khususnya pada sektor

Pertanian, Perdagangan, Hotel dan Restoran, demikian juga terhadap

sektor lain mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Banyuwangi

dapat ditunjukkan oleh peningkatan Produk Domestik Regional Bruto

Angka Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Secara rinci dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.45 PDRB ADHK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2014

No Sektor Realisasi Kondisi

2011 2012 2013 2014

1 Pertanian 5.454.518,03 5.753.427,69 5.993.530,88 6.251.830,08

2 Pertambangan dan Penggalian

519.887,44 553.901,78 581.649,10 609.536,41

3 Industri Pengolahan

743.513,90 801.168,34 854.372,23 907.576,11

4 Listrik, Gas dan Air Minum

52.874,42 55.601,42 58.693,70 62.391,98

5 Bangunan 104.147,86 114.476,09 124.582,07 134.688,06

6 Perdagangan, Restoran dan Hotel

3.077.801,19 3.412.285,67 3.798.288,97 4.239.592,29

7 Pengangkutan dan Komunikasi

518.769,74 555.670,22 591.509,45 630.782,70

8 Bank dan Lembaga Keuangan

692.882,73 738.631,90 798.105,45 856.579,00

9 Jasa-Jasa 629.794,66 670.423,21 710.976,05 754.828,88

Total 11.794.189,97 12.655.586,32 13.511.707,90 14.449.205,51

Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2014


Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sumbangan dari

berbagai sektor pada PDRB menunjukkan stabilitas ekonomi di

Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013 mengalami peningkatan.

Peningkatan PDRB ini disebabkan oleh peningkatan konsumsi

masyarakat, belanja pemerintah, investasi, dan perdagangan antar

daerah. Sektor penopang dominan dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Banyuwangi di tahun 2014 adalah sektor pertanian sebesar 45% dan

sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 31%, sedangkan sektor

lainnya: sektor pertambangan dan penggalian 5%, industri pengolahan

5%, bangunan 1%, pengangkutan dan komunikasi 3%, bank dan lembaga

keuangan 4% dan jasa-jasa 6%.

Pada sektor pertanian terjadi peningkatan dari tahun 2012 menuju

ke tahun 2013 sebesar 4,16%. Sektor pertanian menyumbang pada

PDRB sebesar 5.992.818,88. Kemudian, sektor pertambangan dan

penggalian mengalami peningkatan dari tahun 2012 menuju ke tahun

2013 sebesar 5 %. Sektor pertambangan dan penggalian menyumbang

pada PDRB sebesar 581.649,09.

Pada sektor industri pengolahan mengalami peningkatan dari tahun

2012 ke tahun 2013 sebesar 5,4 %. Sektor industri pengolahan

menyumbang pada PDRB sebesar 826.837,36. Kemudian, sektor listrik,

gas, dan air minum mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun

2013 sebesar 5,5 %. Sektor listrik, gas, dan air minum menyumbang pada

PDRB sebesar 58.683,70. Selain itu, sektor bangunan mengalami

peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 8,1 %. Sektor industri

pengolahan menyumbang pada PDRB sebesar 123.782,07.

Pada sektor perdagangan, restoran dan hotel mengalami

peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 9,5 %. Sektor

perdagangan, restoran dan hotel menyumbang pada PDRB sebesar

3.737.288,97. Kemudian, sektor pengangkutan dan komunikasi

mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 6,1 %.

Sektor pengangkutan dan komunikasi menyumbang pada PDRB sebesar

589.679,46. Selain itu, sektor bank dan lembaga keuangan mengalami


peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 6,8 %. Sektor bank

dan lembaga keuangan menyumbang pada PDRB sebesar 789.105,46.

Kemudian, sektor jasa-jasa mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke

tahun 2013 sebesar 6,6 %. Sektor industri pengolahan menyumbang pada

PDRB sebesar 714.806,05.

Peningkatan terjadi pada pertumbuhan perekonomian di Kabupaten

Banyuwangi dari tahun ke tahun seperti dijelaskan pada gambar di bawah

ini:

Grafik 2.16

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2014


Tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 7,02 %.

Kemudian pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 7,21 %.

Pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang drastis menjadi 7,31 %.

2.1.11.2 Iklim Investasi

Iklim investasi di dukung oleh berbagai macam pajak dan retribusi

daerah.

a. Kemudahan Perijinan

Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-

menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor,

salah satunya adalah kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan


adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan

investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang

lama.

Tabel 2.46 Proses Perijinan Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2011 – 2014

Uraian Tahun

2011 2012 2013 2014

Lama proses perijinan (%)

86,84 91,67 90,00 93,5

Penyelesaian ijin lokasi (%)

93 95 98,87 98,15


Pada dasarnya proses perijinan di Kabupaten Banyuwangi

secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

dalam memberikan perhatian terhadap proses perijinan sudah

semakin menunjukkan kinerja yang baik. Apabila ditinjau dari capaian

indikator lama proses perijinan pada tahun 2011-2014, telah

menunjukkan peningkatan capain, meskipun pada tahun 2013 sempat

mengalami penurunana dibandingkan tahun 2012, namun di tahun

2014 sudah kembali menunjukkan peningkatan kinerjanya dalam

memberikan pelayanan perijinan, yakni mencapai 93,5% di tahun

2014 meningkat dari 90% ditahun 2013, yang sempat mengalami

penurunan dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 91,67%.

Begitu juga dengan capaian indikator penyelesaian ijin lokasi

yang secara umum juga menunjukan kinerja yang baik, meskipun

pada tahun 2014 sempat mengalami penurunan dibandingkan tahun

sebelumnya, yakni 98,15% dari 98,87 di tahun sebelumnya. Meskipun

demikian, capaian di tahun 2014 tersebut telah mampu mencapai

target RPJMD yakni 97,40%.

Berikut grafik yang menggambarkan perkembangan

kemudahan perijinan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011-

2014:


Lama Proses Perijinan

Penyelesaian Ijin Lokasi

20112012

20132014

85,7588,7

91,75 93,5

94,994,2

96,23 97,74

Lama Proses Perijinan Penyelesaian Ijin Lokasi

Grafik 2.17 Perkembangan Proses Perijinan

Kabupaten BanyuwangiTahun 2011-2014


b. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi

Daerah)

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur

dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang

mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang

dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada

Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan

perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah

(sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku).

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dandiberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi

atau badan (dalam hal ini perusahaan).

Tabel 2.47 Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi


Tahun 2011 – 2014

Uraian Tahun

2011 2012 2013 2014

Jenis Pajak Daerah 11 11 11 11

Jenis Retribusi Daerah 36 36 26 30


Jenis pajak daerah pada tahun 2011-2014 tidak mengalami

peningkatan. Artinya, pengenaan pajak daerah yang ditetapkan oleh

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih belum mengalami

perkembangan hingga di tahun 2014, yakni sebanyak 11 jenis pajak

daerah. Sedangkan jenis retribusi daerah yang ditetapkan oleh

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan kondisi yang

fluktuatif selama tahun 2011-2014 ini. Dimana pada tahun 2011-2012

jenis retribusi daerah berjumlah 36 jenis, dan mengalami penurunan di

tahun 2013 menjadi 26 jenis dan kembali meningkat di tahun 2014

menjadi 30 jenis.

Grafik 2.18 Perkembangan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten BanyuwangiTahun 2011-2014


2.1.11.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah modal dan kekayaan yang penting

dari setiap kegiatan manusia agar kemampuan yang dimiliki dapat

dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik. Sumber daya manusia

menyangkut dimensi jumlah karakteristik (kualitas) dan persebaran

penduduk. Maka, pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan

0

10

20

30

40

Pajak Retribusi

2011

2012

2013

2014


sebagai upaya untuk pengembangan aktivitas dalam bidang pendidikan

dan latihan, kesehatan, gizi, penurunan fertilitas, peningkatan kemampuan

penelitian dan pengembangan teknologi. Peningkatan untuk kualitas

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci keberhasilan pembangunan

nasional dan daerah.

Pengembangan kualitas sumberdaya manusia dapat meningkatkan

daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indokator dari

kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatana daya saing

daerah dapat dianalisis dengan melihat kualitas tenaga kerja dan tingkat

ketergantungan penduduk untuk melihat beban ketergantungan

penduduk.

2.1.11.3.1 Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya

manusia (SDM). Kualitas sumber daya manusian (SDM) berhubungan

dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan

kerja di dalam negeri maupun luar negeri. Kualitas sumber daya manusia

di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya

semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu

wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga

kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk

yang telah menyelesaikan S1, S2, dan S3.

Tabel 2.48 Rasio Penduduk Berijazah Universitas Per 10.000 Penduduk

Kabupaten BanyuwangiTahun 2011 – 2014

Uraian Satuan Tahun

2011 2012 2013 2014

Jumlah penduduk lulusan S1/S2/S3

Jiwa (ribu)

N/A 25.229 36.835 52.001

Jumlah Penduduk

Jiwa (ribu)

N/A 1.577.823 1.627.130 1.654.175

Sumber:Lakip Banyuwangi 2014


Apabila di amatai dari jumlah penduduk lulusan S1/S2/S3 di

Kabupaten banyuwangi pada tahun 2012-2014 selalu mengalami

peningkatan, yakni 25.229 jiwa di tahun 2012, meningkat menjadi 36.835

di tahun 2013, dan kembali meningkat menjadi 52.001 di tahun 2014.

Peneingkatan jumlah penduduk lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten

Banyuwangi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten

Banyuwangi mulai memiliki minat untuk meneruskan penidikan ke jenjang

perguruan tinggi. Meskipun apabila dibandingkan dengan jumlah

penduduk pada tahun 2014, kontribusi penduduk lulusan S1/S2/S3 hanya

sebesar 0,03% saja. Kontribusi tersebut masih sangat rendah, apabila

dibandingkan dengan lulusan SMP dan SMA.

2.1.11.3.2 Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) digunakan untuk

mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk

berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk

muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk

yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada

orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk

berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah

melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk

usia kerja yang dianggap sudah produktif. Dengan konsep ini maka dapat

digambarkan jumlah penduduk yang memiliki ketergantungan pada

penduduk usia produktif. Konsep ini juga memberikan gambaran

ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (dependency ratio) digunakan sebagai

indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu

negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang

berkembang. Rasio ketergantungan menjelaskan bahwa semakin

tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya

beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai

hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan


persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin

rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai

penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.49

Rasio Ketergantungan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2014

Uraian Satuan Tahun

2011 2012 2013 2014

Jumlah penduduk < 15 thn dan >64 tahun

Jiwa (ribu)

N/A 439.454 473.953 477.769

Jumlah Penduduk Usia 15-64tahun

Jiwa (ribu)

N/A 1.012.467 1.153.177 1.176.406

Rasio ketergantungan

% N/A 0,434 0,411 0,406

Sumber:LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2014

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Rasio ketergantungan di

Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2012-2014 telah menunjukkan

perkembangan yang baik, dimana pada setiap tahunnya telah mengalami

penurunan, yakni dari 0,434 di tahun 2012 menurun menjadi 0,411 di

tahun 2013 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2014 pada

capaian 0,406. Hal ini menunjukkan, bahwa beban yang di tangguang

oleh penduduk produktif atas penduduk yang tidak produktif semakin

berkurang. Meskipun memang pada setiap tahunnya penduduk dengan

usia tidak produktif (<15 tahun dan >64 tahun) selalu mengalami

peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak sebanding dengan

peningkatan jumlah penduduk yang memiliki usia produktif. Pada tahun

2014, capaian jumlah penduduk tidak produktif hanya 477.769 jiwa,

sedangkan capaian jumlah penduduk produktif sebesar 1.176.406 jiwa,

sehingga rasio ketergantungan pada tahun 2014 hanya sebesar 0,406.

Degan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin rendahnya

persentase rasio ketergantungan pada tahun 2014 menunjukkan semakin

renadahnya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk

membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.


2.1.11.4 Infrastruktur

Analisis kinerja infrastruktur dilakukan terhadap beberapa indikator

meliputi rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang

yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui

dermaga/bandara/terminal pertahun, ketaatan terhadap RTRW, luas

wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas

wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan

cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas,

dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel,

persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio

ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan

listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

Infrastruktur yang tersedia dapat menunjang daya saing daerah untuk

mendukung aktivitas ekonomi pada berbagai sektor di daerah dan antar-

wilayah.

2.1.11.4.1 AksesibilitasDaerah

Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah dapat dihitung

dengan beberapa indikator sebagai berikut:

a. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2011-

2013 selalu mengalami peningkatan, yakni 10.880.597 penumpang di

tahun 2011, meningkat menjadi 13.810.777 penumpang di tahun

2012, kembali mengalami peningkatan di tahun 2013 menjadi

14.646.430 penumpang. Namun pada tahun 2014 mengalami

penurunan menjadi 11.824.369 penumpang. Penurunan jumlah arus

penumpang angkuta umum di tahun 2014 ini dikarenakan animo

masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dalam aktivitasnya

semakin berkurang, masyarakat lebih memilih menggunakan

kendaraan pribadi. Sehingga di butuhkan upaya perbaikan kendaraan


dan promosi terhadap angkutan umum agar masyarakat kembali

menggunakan angkutan umum semaga moda transportasi utama.

Tabel 2.50 Jumlah Arus PenumpangTerangkut Angkutan Umum (dalam 1

Tahun) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2014

Uraian Tahun

2011 2012 2013 2014

Jumlah arus penumpang Angkutan Umum

10.880.597 13.810.777 14.646.430 11.824.369


b. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus Per Tahun

Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus pada tahun 2011-

2014 masih tetap sama, yakni 2 Pelabuhan Laut, 1 bandara dan 8

terminal bus. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum ada

penambahan kuantitaspelabuhan laut/udara dan terminal bus. Fohus

Pemerintah Kabupaten banyuwangi saat ini adalah lebih pada

perawatan sarana dan prasarana pelabuhan laut/udara/terminal bus

dengan mengoptimalkan pemanfaatannya untuk memfasilitasi

masyarakat uang menggunakan moda transportasi umum.

Tabel 2.51 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2014

Uraian Tahun

2011 2012 2013 2014

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

2/1/8 2/1/8 2/1/8 2 /1/ 8


2.1.11.4.2 Penataan Wilayah

a. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi

tataruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek

administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang


direncanakan sesuai dengan RTRW. Selama dua tahun terakhir,

persentase ketaatan terhadap RTRW di Kabuapeten Banyuwangi

dalam kondisi baik. Ketaatan ini salah satunya ditunjukkan dengan

rasio bangunan ber-IMB pada tahun 2011-2014 mengalami

peningkatan yang signifikan. Selain itu, kondisi tersebut menunjukkan

adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kondisi ketaatan

terhadap RTRW dapat diaktegorikan dalam kondisi yang baik dari

tahun 2011-2014.

Tabel 2.52

Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2014

Uraian Satuan Tahun

2011 2012 2013 2014

Ketaatan terhadap RTRW

Kondisi Baik Baik Baik Baik


b. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah

produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan

RTRW. Luas wilayah produktif di Kabupaten Banyuwangi tahun 2014

mengalami penurunan dibandingakn pencapaian pada tahun 2013,

yakni 50,70% di tahun 2014 mengalami penurunan dari 52,45 di tahun

2013.

Tabel 2.53 Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten BanyuwangiTahun

2011 – 2014

Uraian Satuan Tahun

2011 2012 2013 2014

Luas wilayah produktif

% 57,65 83,85 52,45 50,70


Apabila ditinjau dari tabel diatas, menunjukkan bahwa

penurunan luas wilayah produktif yang sangat signifikan terjadi pada

tahun 2013, yakni dari 83,85% di tahun 2012 menjadi 52,45% di tahun


2013. Hal ini mengindikasikan bahwa pada setiap tahunnya luas

wilayah produktif di Kabupaten Banyuwangi semakin mengalami

penyempitan dan terjadi alih fungsi lahan.

c. Luas Wilayah Industri

Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan

Industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan

RTRW. Luas wilayah industri selalu menunukkan perluasan wilayah

dari tahun 2011-2014, yakni dari 2,2% di tahun 2011 meningkat

menjadi 2,50% di tahun 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa

keberadaaan industri di Kabupaten Banyuwangi semakin berkembang

hingga tahun 2014 ini.Meskipun pada tahun 2013 sempat mengalami

penurunan luas wilayah industri menjadi 2,35%. Namun penurunan

tersebut kembali mengalami peningkatan yang sangat drastis di tahun

2014.

Tabel 2.54 Persentase Luas Wilayah Industri Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2011 – 2014

Uraian Satuan Tahun

2011 2012 2013 2014

Luas wilayah industri % 2,2 2,39 2,35 2,50


d. Luas Wilayah Perkotaan

Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas

wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai

dengan RTRW.Luas wilayah perkotaan, pada tiap tahunnya sejak

tahun 2011-2014 selalu mengalami peningkatan, yakni dari 9,6 di

tahun 2011 meningkat menjadi 9,9% di tahun 2014. Peningkatan yang

terjadi selama jangka waktu 4 tahun tersebut sebesar 0,3%.

Tabel 2.55 Persentase Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2011 – 2014

Uraian Satuan Tahun

2011 2012 2013 2014

Luas wilayah perkotaan

% 9,6 9,65 9,85 9,9



2.1.11.4.3 Ketersediaan Air Bersih

Air Bersih(clean Water) adalahair yang digunakan untuk keperluan

sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat

diminum setelah dimasak. Air Minum(drinking water) merupakan air yang

melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang

memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002).

Tabel 2.56 Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Kabupaten BanyuwangiTahun 2011 – 2014

Uraian Tahun

2011 2012 2013 2014

Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

31.620 38.756 36.169 77.000


Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2011

sampai tahun 2014 jumlah rumah tangga pengguna air bersih selalu

meningkat, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2013. Hal ini

dapat dilihat pada perkembangannya di tahun 2011, peningkatan rumah

tangga pengguna air bersih mengalami peningkatan sebesar 3,25%

dibandingkan dengan tahun 2010, yakni mencapai 31.620 RT. Pada tahun

2012, peningkatannya lebih besar dibandingkan dengan tahun 2011, yaitu

22,57% sehingga capaiannya sebesar 38.756 rumah tangga. Namun pada

tahun 2013terjadi penurun rumah tangga pengguna air bersih sebesar

6,6%, sehingga di tahun 2013 hanya terdapat 36.169 RT yang

menggunakan air bersih. Meskipun demikian, peningkatan jumlah rumah

tangga pengguna air bersih sangat signifikan terjadi di tahun 2014, yakni

mencapai 77.000 RT. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat

untuk hidup sehat semakin meningkat dengan menggunakan air bersih

dalam kehidupan sehari-harinya.


2.1.11.4.4 Fasilitas Listrik dan Telepon

a. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan

perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Indikator

yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah

tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten

Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.57 Jumlah Rumah Tangga yang Berlistrik Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2011 – 2014

Uraian Tahun

2011 2012 2013 2014

PersentaseRumah Tangga Berlistrik

49,85 71 85,55 86,19


Apabila mengacu pada capaian persentase rumah tangga

berlistrik seperti pada tabel di atas menunjukkan peningkatan pada

setiap tahunnya selama tahun 2011-2014. Pada tahun 2012

persentase rumah tangga yang berlistrik mengalami peningkatan yang

sangat drastis dibandingkan tahun-tahun berikutnya, yakni mencapai

71% di tahun 2012 dari yang sebelumnya hanya 49,85% di tahun

2011. Selain itu pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan

terhadap jumlah rumah tangga berlistrik sebesar 85,55% dan di tahun

2014 mencapai 86,19%.

Peningkatan pencapaian persentase rumah tangga berlistrik di

Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011-2014 menunjukkan bahwa

kesejahteraan masyarakat Banyuwangi semakin meningkat. Namun

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih memiliki tugas wajib yaitu

meningkatkan ketersediaan listrik di seluruh masyarakat Kabupaten

Banyuwangi. Pencapaian sebesar 86,19% harus tetap dijadikan

motivasi untuk mencapai 100% seluruh masyarakat mendapatkan

listrik. Hal inilah yang nantinya menjadi sebuah modal para

masyarakat untuk lebih dapat meningkatkan kesejahteraannya.


2.1.11.4.5 Ketersediaan Restoran (persentase jumlah restoran menurut

jenis dan kelas)

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat

daya tarik investasi suatu daerah.Banyaknya restoran dan rumah makan

menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-

peluang yang ditimbulkannya.Restoran adalah tempat menyantap

makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak

termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Pada tahun 2012, jenis,

kelas, dan jumlah restoran mengalami penurunan, akan tetapi capaian ini

sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2012.

Tabel 2.58 Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran Kabupaten BanyuwangiTahun

2011 – 2014

Uraian Tahun

2011 2012 2013 2014

Jenis, kelas, dan jumlah restoran

62 59 90


Namun pada tahun 2013 jenis, kelas dan jumlah restoran

mengalami peningkatan menjadi 90. Dapat lebih dijelaskan pada gambar

di bawah ini:

Grafik 2.19 Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran Kabupaten BanyuwangiTahun

2011 – 2013


Tahun 2011

Tahun 2013

0

20

40

60

80

100

Jenis, kelas, danjumlah restoran

Tahun2011

Tahun2012


Walaupun pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 7,8 %

kemudian tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 90 jenis, kelas dan

jumlah restoran. Peningkatan tersebut menunjukan tingkat daya tarik

investasi pada Kabupaten Banyuwangi. Banyaknya restoran dan rumah

makan menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan

peluang-peluang yang ditimbulkannya.

2.1.11.4.6 Ketersediaan Penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang

penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam

menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah.Semakin

berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik

kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah

kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh

ketersediaan penginapan/hotel. Namun pada tahun 2012, jumlah

penginapan dan hotel di Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan,

namun capaian ini masih sesuai dengan target yang ditetapkan pada

tahun 2012.

Tabel 2.59

Jumlah Hotel dan Penginapan Tahun 2011 – 2014 Kabupaten Banyuwangi

Uraian Tahun

2011 2012 2013 2014

Jumlah Hotel dan Penginapan

65 62 70


Namun pada tahun 2013 jumlah hotel dan penginapan mengalami

peningkatan menjadi 70. Dan peningkatan yang terjadi pada tahun 2013

jika di bandingkan tahun sebelumnya yaitu 20,8 %. Peningkatan tersebut

dapat digambarkan sebagai berikut:


Grafik 2.20 Jumlah Hotel dan Penginapan Tahun 2011 – 2013

Kabupaten Banyuwangi


Peningkatan pada ketersediaan penginapan/hotel dapat

meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan

melayani jumlah kunjungan dari luar daerah.Semakin berkembangnya

investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke

daerah tersebut.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai

Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

daerah tahun lalu yang meliputi seluruh program dan kegiatan yang

dikelompokkan menurut kategori urusan wajib dan urusan pilihan

pemerintah daerah tertuang dalam lampiran dokumen ini.

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

58

60

62

64

66

68

70


2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas

dan sasaran pembangunan daerah

Berikut ini akan dipaparkan mengenai tabel prioritas tingkat

nasional dan provinsi pada tahun 2015. Dalam tabel tersebut akan

dipaparkan mengenai keterkaitan antara prioritas sasaran yang dilakukan

pemerintah ditingkat nasional dan provinsi yang menjadi acuan dari

pemerintah kabupaten Banyuwangi dalam menentukan prioritas

pembangunan ditahun 2016.


TABEL 2.60

PRIORITAS TINGKAT NASIONAL DAN PROVINSI PADA TAHUN 2015

TINGKAT NASIONAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN BANYUWANGI

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

- Pengendalian Jumlah Penduduk

- Reformasi Pembangunan Kesehatan

- Reformasi Pembangunan Pendidikan

- Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

2. Ekonomi

- Transformasi sektor industri dalam arti luas

- Peningkatan daya saing tenaga kerja

- Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi

- Peningkatan efisiensi sistem logistik dan distribusi

- Reformasi keuangan negara 3. Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi

- Peningkatan Kapasitas Iptek 4. Sarana dan Prasarana

- Peningkatan Ketahanan air - Peningkatan konektifitas

nasional - Peningkatan ketersediaan

infrastruktur pelayanan dasar 5. Politik

- Konsolidasi demokrasi 6. Pertahanan dan Keamanan

- Percepatan pembangunan MEF dengan pemberdayaan industri pertahanan

- Peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri

7. Hukum dan Aparatur

- Reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik

- Pencegahan dan pemberantasan korupsi

8. Wilayah dan Tata Ruang

- Pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan

- Pengelolaan resiko bencana - Sinergi pembangunan

pedesaan 9. Sumberdaya Alam dan

Lingkungan

- Perkuatan ketahanan Pangan - Peningkatan ketahanan

energi

1. Kemandirian Ekonomi

- Pengurangan ketergantungan terhadap impor bahan baku dan bahan penolong serta barang jadi

- Penguatan daya saing daerah baik sumber daya manusia maupun produk daerah.

- Peningkatan perdagangan luar negeri (export) dan surplus neraca perdagangan dalam negeri.

2. Pembangunan industri Hulu-Hilir

- Pengembangan industri dasar dengan upaya penguatan struktur industri

- Pengembangan hilirisasi industri

- Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik sebagai pengganti/substitusi impor

3. Pembangunan agrobisnis dan agroindustri serta UMKM - Peningkatan produktivitas

pertanian guna meningkatkan NTP

- Pengembangan agroindustri di arahkan pada sentra-sentra produksi dimana berfungsi untuk pengembangan UMKM berbasis hasil pertanian

4. Pembangunan Infrastruktur

- Regulasi pendukung penguatan kemandirian ekonomi agar dapat berpihak pada kekuatan ekonomi domestik

- Pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendorong pertumuhan ekonomi (kelancaran arus barang dan jasa) dan peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat serta

1. Pendidikan

- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak

2. Kesehatan - Peningkatan akses dan

kualitas kesehatan 3. Pertanian

- Revitalisasi sektor pertanian

- Pengembangan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian

4. Pariwisata

- Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal

- Pelestarian dan pengembangan budaya lokal

5. UMKM

- Meningkatkan daya saing koperasi, usaha mikro kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster

- Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan daerah



- Percepatan pembangunan kelautan

- Peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup

pengurangan disparitas antar wilayah

- Meningkatkan porsi kredit kepada UMKM melalui Bank Umum, Bank UMKM (penambahan penyertaan modal dan BPRKabupaten/Kota.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan

Pemerintah Daerah

Berikut ini akan dijelaskan mengenai permasalahan pembangunan

yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi

tiap SKPD. tabel dibawah ini meliputi penjelasan mengenai kriteria,

urusan, faktor keberhasilan dan permasalahan. Kriteria merupakan

indikator kinerja dari setiap urusan, urusan terbagi menjadi urusan wajib

dan urusan pilihan, faktor keberhasilan adalah faktor penentu yang

mempengaruhi keberhasilan pencapaian target indikator kinerja,

kemudian permasalahan adalah kendala yang dihadapi dalam upaya

mencapai target kinerja. Penjelasan lebih lengkap akan dijabarkan melalui

tabel identifikasi permasalahan pemerintah daerah berikut ini.


TABEL 2.61IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO. KRITERIA/ASPEK URUSAN PERMASALAHAN

(1) (2) (3) (5)

A URUSAN WAJIB

1 APM (%)

APK (%)

APS (%)

Angka Kelulusan

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Rasio guru/murid per kelas rata-rata

Angka Melek Huruf (%)

Angka rata-rata lama sekolah

Pendidikan Anak Usia Dini

Angka Melanjutkan

PENDIDIKAN

1. kurangnya kesadaran masyarakat buta huruf akan pentingnya baca, tulis dan hitung.

2. kurang terdeteksinya anak berkebutuhan khusus usia sekolah;

3. jumlah masyarakat buta aksara relatif masih tinggi;

4. rendahnya partisipasi wali murid dan guru tentang pentingnya pendidikan

5. masih rendahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan

6. kurangnya kesadaran orang tua dalam hal pentingnya melanjutkan sekolah ke jenjang SMP

7. anggapan masyarakat bahwa usia 16-18 tahun sudah siap untuk bekerja dan tidak melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi

8. Masih terdapatnya penduduk dengan umur yang tidak proporsi memasuki jenjang pendidikan yang sesuai

9. Rendahnya kesadaran orang tua dan minimnya sosialisasi pentingnya pendidikan sejak dini dan mensekolahkan anaknya diumur 7-12 tahun di tingkat SD/MI/Paket A;

10. masih adanya anak kebutuhan khusus yang tidak bersekolah



(1) (2) (3) (5)

11. Rendahnya kesadaran orang tua untuk segera mensekolahkan/melanjutkan jenjang sekolah anak ketika sudah siap usia 13-15 ke tingkat SMP/MTs/Paket B;

12. masih adanya anak kebutuhan khusus yang tidak bersekolah

13. Tingginya anggapan dari masyarakat bahwa usia sekitar 16-18 tahun sudah siap untuk bekerja dan tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA/ Paket C

2 Rasio posyandu per satuan balita

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk

Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk

Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk

Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk

Jumlah Rumah Sakit

Jumlah Puskemas, Pustu, Pusling

Jumlah Tenaga Medis

Keperawatan (perawat dan bidan)

Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi)

Tenaga kesehatan

Sanitarian

Ahli gizi

Rasio tenaga medis per 1000 penduduk

Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk

KESEHATAN 1. Masih sering terjadinya keterlambatan

dalam pengenalan resiko kematian dan

komplikasi pada bayi sejak dini,

2. minimnya peningkatan SDM teknis, masih

terbatasnya pelatihan kader penanganan

pertama gawat darurat.

3. Keterlambatan mendeteksi, rujukan dan

penanganan rujukan,

4. kurang optimalnya kompetensi dan

kepatuhan tugas dalam layanan ibu hamil

sesuai standar.

5. dari realisasi yang ada, masih terdapat

sekitar 0,20% total penduduk yang perlu

dicapai angka usia harapan hidupnya.

6. terbatasnya jumlah tim motivator gizi,

7. masih belum dapatnya dipastikan telah

diberikannya makanan tambahan balita

yang baik dan sesuai kesehatan.



(1) (2) (3) (5)

Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan kunjungan bayi

Cakupan puskesmas

Cakupan pembantu puskesmas

BOR (Bed Occupancy rate )

AVLOS ( Average Length of Stay)

BTO (Bed Turn Over)

TOI ( Turn Over Interval)

Angka Kematian > 48 jam (GDR)

Angka Kematian < 48 jam (NDR)

3 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Rasio Jaringan Irigasi

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Persentase rumah tinggal bersanitasi

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per

PEKERJAAN UMUM 1. Perlunya pemerataan pembangunan saluran

irigasi yang banyak mengalami kerusakan

2. Lemahnya inventarisasi data terkait dengan

urusan pekerjaan umum, baik mengenai ruas

jalan kondisi rusak, ruas jalan yang bersaluran

drainase, rumah tinggal bersanitasi dan layak

huni



(1) (2) (3) (5)

satuan penduduk

Rasio rumah layak huni

Rasio permukiman layak huni

Panjang jalan dilalui Roda 4

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Lingkungan Pemukiman

Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill

Pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan muara sungai

3. Terbatasnya kuantitas dan kapasitas SDM

teknis,

4. Banyak saluran irigasi yang masih

menggunakan sistem irigasi non teknis

5. Minimnya alokasi anggaran yang

diperuntukkan pembangunan jalan menuju

obyek wisata serta perbaikan ruas jalan yang

panjang dan luas

6. Kurang memadainya peralatan pembangunan

jalan serta terbatasnya pembebasan lahan

untuk pelebaran jalan

4 Rumah tangga pengguna air bersih

Rumah tangga pengguna listrik

Rumah tangga ber-Sanitasi

Rumah layak huni

PERUMAHAN RAKYAT 1. Minimnya sarana dan prasarana lingkungan

permukiman

2. Minimnya penyediaan utilitas lingkungan

permukiman

5 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

PENATAAN RUANG 1. Terbatasnya luas wilayah yang bisa

dibebaskan lahannya untuk RTH.



(1) (2) (3) (5)

2. Target dalam RPJMD terlalu tinggi padahal

arahan dari SPM bahwa setiap tahun

kabupaten harus memenuhi 25% dari 30%

luasan wilayah yang nantinya terbagi

selama 5 tahun periode RPJMD

6 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA


PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. Data yang dimiliki oleh beberapa SKPD untuk

kepentingan penyusunan RPJMD cenderung

sulit untuk diperoleh.

2. SKPD belum merujuk secara terperinci

dokumen RPJMD untuk menyusun renstra

skpd

3. Inventarisasi data dari SKPD yang

menunjukkan data paling update cenderung

sulit untuk didapatkan

4. SKPD belum merujuk secara terperinci

dokumen RPJMD untuk menyusun renja

SKPD Terdapat ketidakseimbangan antara

beban kerja dengan jumlah personel

5. Rendahnya kompetensi dari Sumber Daya

Manusia (Aparatur) dalam melaksanakan

tugas dan tanggungjawabnya, termasuk

kompetensi dalam menentukan target

pembangunan

6. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada

di setiap SKPD untuk menunjang proses

perencanaan baik untuk tingkat kabupaten

maupun masing-masing SKPD



(1) (2) (3) (5)

7. Prosesntase program yang tertuang dalam

RKPD belum bisa diukur apakan sudah

merepresentasikan dari RPJMD

7 Jumlah arus penumpang angkutan umum

Rasio ijin trayek

Jumlah uji kir angkutan umum

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Angkutan darat

Kepemilikan KIR angkutan umum

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Pemasangan Rambu-rambu

PERHUBUNGAN 1. Kurangnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk tertib berlalu lintas

2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus uji laik jalan kendaraan (KIR)

3. Masih kurang memadainya rambu-rambu lalu lintas yang ada

4. Menurunnya minat masyarakat terhadap penggunakan jasa angkutan umum, sehingga mengakibatkan terjadinya lonjakan penggunaan kendaraan pribadi yang semakin tinggi yang tidak sebanding dengan jumlah jalan yang tersedia

8 Persentase penanganan sampah

Persentase Luas pemukiman yang tertata

Pencemaran status mutu air

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Penegakan hukum lingkungan

Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil

LINGKUNGAN HIDUP 1. Masih kurang pedulinya masyarakat terhadap

lingkungan hidup, terlihat banyaknya

masyarakat yang berada di sekitar sungai

yang membuang sampah dan material di

sungai, begitu juga dengan lingkungan yang

masih banyak terlihat kurang terawat dan

tertata dengan baik

2. Kapasitas lahan pembuangan sampah yang

sudah ada tidak mampu menampung seluruh

sampah industri dan rumah tangga yang

semakin tinggi serta sedikitnya armada angkut

sampah

3. Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang

belum peduli dalam pengelolaan lingkungan



(1) (2) (3) (5)

terutama yang menghasilkan limbah sehingga

keadaan lingkungan masih banyak yang

tercemar dan banyak pengaduan masyarakat

adanya pencemaran lingkungan

4. Masih terdapat perusahaan yang belum

terjangkau pengawasan AMDAL dan tidak

membuat laporan pelaksanaan AMDAL setiap

6 (enam) bulan sekali.

5. Terbatasnya jumlah personil mengenai

kegiatan survey perencanaan dan

pengawasan terhadap kegiatan gerakan air

bersih

6. Upaya pengelolaan lingkungan hidup semakin

berat dan komplek, berbagai upaya yang telah

dilakukan masih terasa belum sepenuhnya

menunjukkan keberhasilan yang signifikan.

7. Terjadinya erosi di daerah sekitar sumber

mata air, sehingga besar debit airnya

berkurang.

8. Pengendalian dan pengawasan terhadap

aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan

masih lemah.

9 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

Rasio bayi berakte kelahiran

Rasio pasangan berakte nikah

Kepemilikan KTP (%)

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Permasalahan dalam hal kelancaran

pelayanan masyarakat yang disebabkan oleh

banyaknya pengajuan pelayanan se

Kabupaten Banyuwangi sedangkan tenaga

yang tersedia sangat terbatas



(1) (2) (3) (5)

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi


2. Rendahnya pemahaman atau kesadaran

masyarakat tentang pentingnya pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil

3. Rendahnya pemahaman atau kesadaran

masyarakat tentang pentingnya mempunyai

KTP

4. Sarana dan prasarana pendukung yang

kurang memadai dalam penyelenggaraan

pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan

sipil

10 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah


Rasio KDRT


Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif)

Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif)

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

1. Belum optimalnya upaya perlindungan

perempuan dan anak dari berbagai bentuk

berbasis gender, eksploitasi dan diskriminasi

2. Masih tingginya budaya patriarki dan

ketimpangan gender serta kurangnya

pemahaman masyarakat tentang undang-

undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT

dan undang-undang nomor 23 tahun 2002

tentang perlindungan anak

3. Keterlibatan peran organisasi perempuan

dalam pengambilan kebijakan belum optimal

sehingga peran organisasi perempuan dalam

pembanguna belum terlaksana secara

maksimal

11 Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rasio akseptor KB

Cakupan peserta KB aktif

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1. Tenaga profesional pengelola KB berkurang

akibat otonomi daerah dimana sebagian

dimutasi ke instansi lain;



(1) (2) (3) (5)

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

2. a) Belum optimalnya institusi-institusi

masyarakat dalam melaksanakan program

KB; b) Keterbatasan SDM baik kuantitas

maupun kualitas terutama PKB/PLKB; c)

Keterbatasan SDM baik kuantitas maupun

kualitas terutama PKB/PLKB

3. tingkat kesadaran untuk mengatur dan

mengendalikan jumlah kelahiran masih

kurang

4. a) Tenaga profesional pengelola KB

berkurang akibat otonomi daerah dimana

sebagian dimutasi ke instansi lain; b) Belum

optimalnya institusi-institusi masyarakat

dalam melaksanakan program KB; c)


kualitas terutama PKB/PLKB; d)


kualitas terutama PKB/PLKB

12 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

SOSIAL 1. Kinerja Tenaga TKSK dan PSM Tingkat lanjut

masih belum optimal mengantisipasi

permasalahan sosial di wilayahnya

2. Program dan kegiatan masih belum bisa

mengcover seluruh masalah-masalah sosial

yang terjadi sehingga terdapat kecenderungan

terjadi peningkatan jumlah Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)



(1) (2) (3) (5)

3. Belum terintegrasinya penanggulangan

kemiskinan

4. Belum optimalnya penanggulangan bencana

alam dan bencana sosial

5. Belum optimalnya pendayagunaan dan

pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS), termasuk kurangnya

pemahaman masyarakat dalam hal

penanganan PSKS tersebut

13 Angka partisipasi angkatan kerja

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

Tingkat partisipasi angkatan kerja

Pencari kerja yang ditempatkan

Tingkat pengangguran terbuka (%)

Keselamatan dan perlindungan

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

KETENAGAKERJAAN 1. Para Pencari Kerja masih banyak yang

menunggu lowongan kerja pada sektor

informal, artinya ketertarikan pada sektor

wirausaha masih menjadi minim.

2. Masih terdapat perusahaan yang belum

memenuhi hak-hak para pekerja

3. Kurangnya animo perusahaan dalam

memberikan informasi bursa tenaga kerja

perusahaannya.

4. Perluasan lapangan kerja yang belum

sebanding dengan pertumbuhan angkatan

kerja

5. Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja

belum sesuai dengan kebutuhan pasar

6. Tidak tersedianya ketrampilan yang diperlukan

oleh penyedia lapangan kerja

7. Kurang optimalnya koordinasi antara Dinas

Sosial Tenaga Kerja dengan pengusaha terkait



(1) (2) (3) (5)

dengan jaminan keselamatan kerja

14 Persentase koperasi aktif (melaksanakan RAT)


Jumlah BPR/LKM


KOPERASI DAN UKM 1. Jaringan pasar industri kecil dan kemitraan

dalam usaha pemasaran masih terbatas;

2. Akses modal bagi UMKM masih terbatas

3. Belum bisa mengakses ke perbankan/KUR

15 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Rasio daya serap tenaga kerja

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

PENANAMAN MODAL 1. Sarana prasarana penyelenggaraan

pelatihan kerja belum sesuai dengan

perkembangan kebutuhan pasar kerja;

2. Sistem informasi ketenagakerjaan belum

memadai

16 Penyelenggaraan festival seni dan budaya


Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

KEBUDAYAAN 1. kurangnya koordinasi antara dinas dengan

sanggar-sanggar seni budaya

2. Pengelolaan kekayaan budaya yang berupa

fisik (sarana) belum optimal

17 Jumlah klub olahraga

Jumlah gedung olahraga

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1. baru tersusunnya SOP klub olahraga

2. belum adanya UPTD pemuda dan olahraga

di tingkat kecamatan

3. kurang koordinasi dengan KONI;

4. minimnya pelatih yang berprestasi;

5. terbatasnya penganggaran, dana teralokasi

untuk pengembangan kapasitas bidang

olah raga;

6. pengelolaannya belum diserahkan ke

Dispora;

7. jumlah gedung olah raga tidak mengalami

peningkatan secara realisasi dari jumlah



(1) (2) (3) (5)

klub olahraga yang semakin meningkat

membutuhkan daya tampung yang semakin

besar

18 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kegiatan pembinaan politik daerah

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1. Minimnya kualitas SDM sebagian

Ormas/Lsm;

2. Kurangnya kesadaran orkesmas/LSM

dalam partisipasi pembangunan di daerah

3. Kurangnya dukungan partai politik dalam

pembinaan politik masyarakat;

4. Pengetahuan dan partisipasi politik

masyarakat yang cenderung meningkat

seringkali tidak diimbangi dengan wawasan

kebangsaan yang sesuai dengan nilai dan

norma yang berlaku;

5. Tidak tepatnya penyampaian laporan

administrasi keuangan atas hibah/bantuan

keuangan dari pemerintah oleh partai

politik;

19 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

Penegakan PERDA

Cakupan patroli petugas Satpol PP

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT

DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1. kurangnya SDM yang memonitoring

restaurant

2. kurang sadarnya pelaku usaha untuk

mengurus TDUP

3. kurangnya SDM yang memonitoring hotel

4. Volume dan beban tugas yang cukup besar

serta terbatasnya tenaga yang berkualifikasi

dalam pegawai Satpol PP

5. Masih banyaknya permasalahan



(1) (2) (3) (5)

(ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

Sistim Informasi Manajemen Pemda

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

penyalahgunaan peraturan perundang-

undangan yang tidak mampu di tindak oleh

Linmas

6. Terjadi pengalihfungsian pos siskamling

menjadi bernuansa politik

7. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat

dalam menggunakan sistem informasi

8. Terbatasnya anggaran terkait dengan

pelaksaan tugas patrol oleh petugas Satpol PP

9. Tingkat ketertiban masyarakat masih

cenderung rendah

10. Belum tersedianya data penunjang patrol

sebagai data dasar daerah rawan pelanggaran

K3, sebab pelanggaran K3 oleh masyarakat

awam masih sering dijumpai

11. Terbatasnya sumber daya SKPD dalam

menangani sistem informasi yang diinginkan

oleh Pemda

20 Ketersediaan pangan

KETAHANAN PANGAN

1. SDMaparatur penyuluh terbatas (penyuluh PNS dan penyuluh THL dari pusat);

2. resi gudang yang kurang optimal, 3. SDMaparatur yang masih terbatas, 4. belum adanya tenaga ahli/ penyuluh

21 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)


Jumlah LSM

LPM Berprestasi

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Belum teridentifikasinya keseluruhan

kelompok binaan LPM;

2. minimnya koordinasi antara SKPD dengan

Kader pemberdayaan masyarakat yang ada



(1) (2) (3) (5)

PKK aktif

Posyandu aktif


Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

di masing-masing desa

3. minimnya anggaran untuk pembinaan dan

pelatihan kelompok binaan PKK

4. belum terselenggaranya gelar pameran dan

lomba karya kreatif dan inovatif bagi LPM di

tingkat Kabupaten secara kontinyu

5. terbatasnya SDM untuk memonitoring

pelaksanaan program-program

pemberdayaan yang sudah digulirkan

22 Pengelolaan arsip secara baku

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Tersimpannya arsip inaktip dan statis

KEARSIPAN 1. Belum optimalnya pemanfaat tekhnologi dalam

pengelolaan arsip

2. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan

yang memadai

3. Kurangnya tenaga/staf yang mampu mengolah

arsip

4. Belum adanya pejabat Arsiparis

23 Jumlah jaringan komunikasi

Jumlah surat kabar nasional/lokal

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Jumlah penyiaran TV lokal

Web site milik pemerintah daerah

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. jangkauan yang tidak menyeluruh sampai

pelosok Banyuwangi

2. kurangnya operator / SDM untuk

mengupdate data

24 Lahan bersertifikat



PERTANAHAN 1. rendahnya kesadaran dan pengetahuan

prosedur dari masyarakat dalam mengurus

hak atas tanah

2. masih tingginya okupasi masyarakat

terhadap tanah negara



(1) (2) (3) (5)

3. minimnya tenaga ahli hukum perdata dalam

mengatasi urusan pertanahan dan

mempercepat penyelesaian masalah,

4. minimnya pemahaman mengenai tata ruang

kota dan hal terkait permohonan izin bagi

para pemohon

25 Jumlah perpustakaan



PERPUSTAKAAN 1. kurangnya koordinasi dalam rencana

pembentukan perpustakaan baru

2. kondisi perpustakaan yang kurang

memadai

3. kurangnya koleksi buku yang diminati

4. banyak buku yang hilang dan rusak

B URUSAN PILIHAN

1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

Cakupan bina kelompok petani

PERTANIAN 1. Penurunan tingkat kesuburan tanah yang

kekurangan bahan organik

2. Masih terjadi sistem tebas dan ijon pada

lumbung

3. Menurunnya kualitas intensifikasi pertanian

4. Kurang optimalnya peran

penyuluh/pendamping pertanian

5. Belum optimalnya pemanfaatan akses pasar

dan permodalan

6. Belum optimalnya penerapan teknologi

pertanian

5. Belum imbangnya tambahan biaya usaha tani

dengan harga yang diterima petani, sehingga



(1) (2) (3) (5)

menyebabkan NilaiTukarPetani (NTP) masih

rendahdibandingkan nilai tukar non agraris

6. Terbatasnya modal, rendahnya penguasaan

teknologi dan informasi pasar, lemahnya

kelembagaan petani menyebabkan daya saing

rendah

7. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non

pertanian, sempitnya luas areal kepemilikan

petani dan menurunnya kesuburan tanah

8. Terjadinya anomali iklim, tanpa penguasaan

untuk menanggulanginya mengakibatkan

peningkatan serangan Organisme

Pengganggu Tanaman (OPT)\

9. Komoditas perkebunan didominasi tanaman

tua kurang produktif

10. Kurang sinergisnya program/kegiatan

pembangunan pertanian dengan kegiatan

pembangunan lainnya

2 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis



KEHUTANAN 1. Masih terjadi alih fungsi lahan pada hutan

rakyat

2. Kesadaran masyarakat terhadap upaya

konservasi hutan dan lahan masih rendah,

sehingga mengancam kelestarian hutan dan

menimbulkan bencana

3. Kurangnya ketersediaan benih bermutu

4. kelembagaan kelompok tani kehutanan belum

sepenuhnya berjalan sesuai fungsinya



(1) (2) (3) (5)

5. Pengelolaan sumberdaya alam yang masih

kurang peduli terhadap dampak lingkungan

6. Kurang optimalnya usaha konservasi

sumberdaya alam

7. Lamanya masa panen tanaman kehutanan

3 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

ENERGI SUMBER DAYA

MINERAL

1. Dari pengawasan kegiatan usaha

pertambangan diperoleh hasil bahwa selain

banyak usaha pertambangan yang tanpa ijin,

juga sangat berpotensi merusak lingkungan.

2. Masih tingginya tingkat konsumsi terhadap

energi yang tidak terbarukan

3. Penggunaan energi tak terbarukan masih

belum efisien

4. Belum optimalnya penggunaan energi

terbarukan

5. Maraknya pertambangan tanpa izin ( PETI )

6. Belum optimalnya pengelolaan air bawah

tanah ( ABT )

4 Kunjungan wisata Domestik

Kunjungan wisata Mancanegara

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

PARIWISATA 1. Belum maksimalnya akses menuju obyek

wisata dan sarana/prasarana obyek wisata

2. Sulitnya transportasi munuju lokasi obyek

wisata

3. Kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar

obyek wisata dan pengelola obyek wisata

9. Belum terdapat data yang valid atas jumlah

wisatawan di lokasi wisata



(1) (2) (3) (5)

5 Produksi perikanan

Konsumsi ikan

Cakupan bina kelompok nelayan

Jumlah nelayan yg dapat bantuan pemda pd thn n

Produksi perikanan kelompok nelayan

KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Terbatasnya ketersediaan pengairan dan

pemasaran untuk perikanan budidaya

2. Terbatasnya anggaran untuk fasilitasi

perikanan air payau

3. Sebagain besar nelayan masih enggan untuk

beralih dari overshiping ke fishing ground,

padahal menurunnya SDI di Selat Bali

sebagai akibat overfishing, pencemaran air

laut, cara penangkapan yang

tidakramahlingkungan.

4. Kurangnya pengawasan, pengendalian dan

penegakan hukum bagi para pelanggar aturan

5. Belum optimalnya kegiatan pendampingan

pada kelompok nelayan perikanan tangkap

dan budidaya

6 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB



PERDAGANGAN 1. Masih dijumpai pelaku usaha yang berlaku

curang

2. Kurang optimalnya SDM eksportir

3. Akses modal bagi bina kelompok

pedagang/usaha informal masih terbatas

7 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

Pertumbuhan Industri.


PERINDUSTRIAN 1. Terbatasnya jaringan pasar industri kecil dan

kemitraan dalam usaha pemasaran

2. Akses modal bagi UMKM masih terbatas

3. Masih banyak IKM yang visible tapi belum

bankable sehingga masih kesulitan dalam

mengakses kredit dari perbankan/KUR



(1) (2) (3) (5)

4. Masih terbatasnya opsi industri, sebab kualitas

dan daya saing produk IKM yang masih

rendah dibandingkan dengan produk-produk

sejenis dari daerah lain.

5. Masih kurangnya penguasaan IT dan

manajemen usaha bagi pelaku IKM

6. Masih kurangnya kapasitas dan kapabilitas

SDM pengrajin dalam kelompok binaan

pengrajin

8 Transmigran swakarsa (trans. umum, TSM, & TU)

KETRANSMIGRASIAN 1. Besarnya peminat/animo transmigran namun

tidak diimbangi dengan sarana dan

prasaranan yang memadai

2. Lokasi transmigrasi ada yang masih relatif jauh

dari ibukota kabupaten


Setelah berbagai permasalahan pembangunan diidentifikasi

hasilnya sebagaimana yang telah tersaji dalam tabel diatas, maka

dilakukanlah pemilihan permasalahan paling prioritas dengan terlebih

dahulu menambahkan informasi dari permasalahan yang muncul dari hasil

identifikasi kebijakan nasional/provinsi, dan dinamika lingkungan eksternal

lainnya sebagaimana penyajian dalamtabel berikut ini.


TABEL 2.62 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DARI KEBIJAKAN NASIONAL/PROVINSI DAN

LINGKUNGAN EKSTERNAL LAINNYA

ISU PENTING DAN MASALAH MENDESAK


1. Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung

peningkatan kemajuan ekonomi sangat terbatas

dan harus dapat ditingkatkan. Keterbatasan

ketersediaan infrastruktur selama ini merupakan

hambatan utama untuk memanfaatkan peluang

dalam peningkatan investasi serta menyebabkan

mahalnya biaya logistik.

2. Penguatan struktur ekonomi, berupa penguatan

sektor primer, sekunder dan tersier secara

terpadu, dengan sektor sekunder menjadi

penggerak utama perubahan tersebut. Kemajuan

sektor industri pengolahan masih berjalan

lambat. Padahal agar perekonomian bergerak

lebih maju sektor industri pengolahan harus

menjadi motor penggerak.

3. Beberapa peraturan perundang-undangan yang

ada, pusat dan daerah, telah menjadi kendala

untuk mendorong perekonomian ke arah yang

lebih maju karena saling tumpang tindih dan

terjadi kontradiksi antara yang satu dengan yang

lain. Peraturan perundangan tersebut perlu

direformasi.

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

a. Infrastruktur Ekonomi

- Publik Work: Jalan Provinsi dan

JLS, Jaringan irigasi, serta

modal transportasi untuk

percepatan konektifitas intra

Jawa Timur dan Jatim Eksternal

- Public utilities: kelangsungan

pasokan energi listrik dan gas,

jaringan telekomunikasi untuk

menunjang Jawa Timur sebagai

supercoridor

b. Infrastruktur Sosial

- Infrastruktur pendidikan

difokuskan pada sarana dan

prasarana sekolah dan

perpustakaan

- Infrastruktur kesehatan

difokuskan pada peningkatan

sarana dan prasarana rumah

sakit dan revitalisasi puskesmas

- Perumahan, air minum dan

sanitasi

-

1. Menurunkan angka pengangguran

terbuka

2. Meningkatkan pencapaian indikator

Rumah tangga bersanitasi dan rumah

layak huni

3. Optimalisasi perbaikan jalan menuju

kawasan pariwisata

4. Optimalisasi pelayanan jasa angkutan

umum

5. Optimalisasi pelayanan kesehatan

dengan pengadaan puskesmas

keliling, sosialisasi UCI, Jaminan

persalinan, peningkatan koordinasi

antar rumah sakit dalam rangka untuk

mengurangi GDR dan optimalisasi

jaminan kesehatan masyarakat miskin

6. Mengoptimalkan angka partisipasi

sekolah tingkat SMA/SMK/MA dan

penurunan angka putus sekolah

SMA/MA/SMK

7. Optimalisasi kinerja pencapaian

indikator pengangguran terbuka

8. Optimalisasi sektor kepustakaan


ISU PENTING DAN MASALAH MENDESAK


4. Penerapan dan penguasaan teknologi juga masih

sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan ongkos

untuk menghasilkan suatu produk menjadi mahal

dan kualitas barang serta produk inovatif yang

dihasilkan sangat terbatas, sehingga daya saing

usaha tidak seperti yang diharapkan.

5. Kemampuan untuk membiayai pembangunan

terbatas. Hal ini terkait dengan upaya untuk

menggali sumber-sumber penerimaan masih

belum optimal. Disamping itu anggaran yang

digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif

seperti subsidi BBM masih sangat besar.

Menggali sumber-sumber penerimaan dan

mengefektifkan pengeluaran pembangunan

menjadi tantangan yang harus dihadapi.

c. Infrastruktur Administrasi/institusi

2. Daya Saing

a. Daya saing Regional/Provinsi

- Stabilitas makro ekonomi

- Perencanaan pemerintahan dan

institusi

- Tata kelola keuangan, fasilitasi

dunia usaha ketenagakerjaan

(produktifitas dan fleksibilitas

pasar tenaga kerja)

b. Daya Saing Sektor (Teknis)

- Standarisasi produk barang di

sektor primer/pertanian standar

produksi

- Standarisasi produk barang di

sektor sekunder/industri

IKM/UMKM

- Standarisasi Produk Jasa

pendidikan, kesehatan

- Standarisasi SDM tenaga

terampil

9. Optimalisasi pertumbuhan industri

dengan adanya pembinaan dan

pelatihan

10. meningkatkan produktifitas pertanian


BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat secara bertahap pada

tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan ketahanan ekonomi

yang kuat terhadap berbagai gejolak permasalahan perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi meng-gambarkan dinamika perekonomian di suatu

wilayah dalam jangka waktu tertentu. Perwujudan kesejateraan sosial itu

sendiri memungkinkan pencapaiannya melalui pembangunan ekonomi

secara berkelanjutan dan berkeadilan yang dilandaskan oleh pengetahuan

yang memadai, tata kelola yang baik, kepastian hukum, penegakan

hukum, stabilitas politik dan kerukunan sosial yang memungkinkan

berlangsungnya peradaban saling asah, asih dan asuh.

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan

Daerah merupakan bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) yang memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun

lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator

pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan

pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian

daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan

daerah.

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan

Daerah merupakan suatu bagian yang penting dalam menyusun Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dapat melihat kondisi perekomian

dan kemampuan keuangan pemerintah dalam menjalankan program-

program yang dirancang. Secara umum kondisi pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Banyuwangi cukup baik, secara berturut-turut pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2010 sampai dengan 2014

adalah 6,26%, 7,14%, 7,29%, 6,76%, dan pada tahun 2014 terakhir

mencapai 6,94%. Kondisi tersebut cukup mengalami fluktuatif dari tahun

ke tahunnya, namun angka yang berhasil ditembus oleh Kabupaten

Banyuwangi ini dapat dikatagorikan baik, bahkan pada kondisi 5 tahun

tersebut Kabupaten Banyuwangi sering mengalami keberhasilan dan


pencapaian angka pertumbuhan ekonomi melebihi pertumbuhan ekonomi

Provinsi maupun secara Nasional. Kemudian pada tahun 2014 terakhir

lalu Kabupaten Banyuwangi mengalami inflasi pada titik 6,6% harga-harga

dan gerak transaksi ekonomi relative stabil. Indikator yang tak kalah

pentingnya lagi bahkan menjadi salah satu indikator utama dalam

ekonomi daerah adalah perhitungan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan

PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan

peningkatan pendapatan masyarakat. Sektor-sektor yang dimaksud dalam

PDRB adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri

pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan

restoran; angkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan; dan jasa-jasa. Indikator lain yang tidak kalah penting yaitu

tingkat pengangguran, kemiskinan, investasi, inflasi dan lain-lain.

Perkembangan ekonomi Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2011-2015

cenderung meningkat sesuai dengan kontribusi setiap sektor pada PDRB.

Berikut ini merupakan perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten

Banyuwangi yang akan disajikan pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

Capaian/Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2014-2015

Indikator Realisasi Proyeksi

2012 2013 2014 2015

Pertumbuhan Ekonomi (%)

7,30 6,76 6,94 6,23

PDRB ADHB (Juta Rupiah)

31.182.705,01 35.468.869,23 40.427.439,86 44.526.426,78

PDRB ADHK (Juta Rupiah)

12.655.586,32 13.511.707,90 14.449.205,51 15.349.618,87

PDRB per Kapita (Juta Rupiah)

19,80 22,52 25,57 28,05

Angka Kemiskinan (%) 11,25 10,48 9,93 9,57


Melihat tabel 3.1 tersebut dapat terpantau bahwa indikator PRDB

pada pendapatan perkapita mencapai angka sebesar Rp 25,5 juta per

orang per tahun dengan PDRB ADHB Rp 40,4 trilyun rupiah pada tahun

2014. Secara umum dapat dilihat bahwa kondisi perekonomian Kabupaten

Banyuwangi relatif stabil dari tahun ke tahunnya yang tergambar dari

persentase pertumbuhan pada sektor-sektor ekonomi makro yang tidak

signifikan, dan hanya mengalami kenaikan tidak mencapai 2%.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang


Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan

untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi

Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk

perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan

dilaksanakan pada tahun rencana.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ini tentu saja tidak dapat terlepas

dari arah kebijakan Pusat/Nasional maupun Provinsi. Arah kebijakan

pembangunan ekonomi nasional adalah meningkatkan kesejahteraan

rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan

berkeadilan, serta didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Dilihat

dari sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 tumbuh 4,6%, pada

tahun 2010 tumbuh sebesar 6,25, pada tahun 2011 6,2%, pada tahun

2012 sebesar 6,3%, pada tahun 2013 tumbuh sebesar 5,8%.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2014-2015 adalah 5,1% dan sehingga pada

tahun 2016 sekurang-kurangnya pertumbuhan ekonomi mencapai 7,1%

Penurunan inflasi juga diharapkan berpengaruh pada menurunnya

tingkat suku bunga sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi di sektor

riil, baik kegiatan investasi maupun produksi. Pada tahun 2010, laju inflasi

nasional sebesar 5,1%, pada tahun 2011 sebesar 5,4%, pada tahun 2012

turun menjadi 4,3%, pada tahun 2013 menjadi 8,4% dan pada tahun 2014

sebesar 8,4%. Dengan adanya strategi dan arah kebijakan nasional,


dalam periode 2015-2019 laju inflasi akan dapat dikendalikan rata-rata

sekitar 3,5%-5,0%.

Perekonomian global terlihat membaik sejak kuartal ke-3 tahun

2012. Sumber-sumber pemulihan ekonomi dunia di tahun 2012 adalah

adanya peningkatan aktivitas perekonomian di Negara-negara

berkembang dan pulihnya perekonomian Amerika Serikat yang pada

tahun 2012 pertumbuhannya mencapai 2,3 persen. Kondisi keuangan

global terlihat mulai stabil, sementara itu arus modal masuk ke negara-

negara berkembang terlihat tetap kuat. Oleh sebab itu, pada tahun 2013

perekonomian dunia diperkirakan lebih baik dibandingkan dengan tahun

2012. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2013

sebesar 3,5 persen dan pada tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh

sebesar 4,1 persen.

Tabel 3.2

Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Dunia Tahun 2012-2014

Isu Strategis 2012 2013 2014 2015

Pertumbuhan Ekonomi Dunia 3.2 3.5 4.1 3.0

a. Amerika serikat 2.3 2.0 3.0 3.2

b. Kawasan Eropa -0.4 -0.2 1.0 1.1

c. Jepang -1.4 -1.5 0.8 1.2

d. Negara-negara Berkembang 5.1 5.5 4.4 4.8

e. China 7.8 8.2 8.5 7.1

f. India 4,5 5,9 6,4 6.4


Isu Strategis 2012 2013 2014

Volume Perdagangan Dunia

(Barang dan Jasa) 2.8 3.8 5.5

Impor

a. Negara maju 1.2 2.2 4.1

b. Negara berkembang 6.1 6.5 7.8

Ekspor

a. Negara maju 2.1 2.8 4.5

b. Negara berkembang 3.6 5.5 6.9

Sumber : Pedoman Perencanaan pembangunan BAPPENAS dan outlook

Bank Dunia 2015.

Pertumbuhan ekonomi negara berkembang (emerging and

developing economies) diperkirakan akan menguat di tahun 2013 dan

2014. Salah satu penyebabnya adalah adanya kebijakan pemerintah di

negara berkembang yang cukup efektif sebagai stimulan dalam

mempertahankan aktivitas ekonominya di tengah kondisi perekomian

global yang kurang kondusif. Namun demikian, risiko yang akan dihadapi

oleh negara-negara berkembang cukup besar. Kebergantungan negara

berkembang kepada permintaan eksternal dan ekspor komoditas cukup

tinggi, padahal harga komoditas di tahun 2013 dan 2014 diperkirakan

akan menurun; walaupun jika harganya naik, kenaikannya akan dalam

rentang yang sangat terbatas. Sementara itu, penerapan lebih lanjut untuk

kebijakan bersifat longgar di beberapa negara berkembang akan semakin

terbatas, bahkan keterbatasan sisi penawaran dan ketidakpastian

kebijakan (policy uncertainty) akan menjadi salah satu penghambat

pertumbuhan ekonomi di negara berkembang untuk tumbuh lebih tinggi.

Guna menghindari proses pemulihan global yang berisiko, maka

negara-negara maju perlu konsisten dalam penerapan kebijakannya,

terutama yang terkait pada: (i) konsolidasi fiskal yang berkelanjutan serta

(ii) reformasi sektor keuangan. Sementara negara berkembang juga perlu

lebih menyeimbangkan sumber pertumbuhannya antara konsumsi

domestik dengan orientasi ekspor.


Berdasarkan paparan kondisi global tersebut yang mempengaruhi

Indonesia yaitu guncangan ekonomi yang terjadi di pasar keuangan

global. Ketidakpastian pasar keuangan global meningkat sejalan dengan

sentimen negatif terhadap rencana pengurangan stimulus moneter alias

tapering off di AS. Sementara kondisi ekonomi global yang menurun

akhirnya mengakibatkan terjadinya guncangan.

Kondisi Indonesia yang mengalami guncangan dari berbagai faktor

tersebut tidak membuat Indonesia kehilangan sebuah peluang dan kondisi

yang menguntungkan. Indikator makro ekonomi menunjukkan

pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I tahun 2015 yang hanya 4,7%.

Kinerja ekspor tercatat menurun, yang pada mei mencapai 4,11 %. Kinerja

impor yang secara bersamaan turun 8,5 % menunjukkan kinerja

perdagangan nasional yang menurun. Meskipun lebih rendah dari tahun

sebelumnya, namun angka tersebut merupakan sebuah prestasi.

Pasalnya, tekanan pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) meningkat,

dibarengi dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang mencapai diatas

13.000 Rupiah. Kinerja inflasi pun berada di atas sasaran inflasi yang

ditetapkan Bank Indonesia ketika awal tahun 2013 yang lalu yaitu di 4,5%

±1%. Realisasi inflasi tercatat di angka 8,38% (yoy) sampai akhir 2013

dan mencapai 8,36 % pada tahun 2014.

Kondisi menunjukkan stabilitas ekonomi kembali terkendali. NPI

Triwulan IV 2013 membaik ditopang penurunan defisit transaksi berjalan.

Inflasi bulanan menurun dan berada dalam pola normal.Tahun 2014, NPI

diperkirakan membaik seiring penurunan defisit transaksi berjalan. Inflasi

pada 2014 dan 2015 diperkirakan juga terkendali dalam kisaran 4,5±1%

dan 4,0±1%. Pertumbuhan ekonomi pada 2014, diperkirakan mendekati

batas bawah kisaran 5,8-6,2% sejalan proses konsolidasi ekonomi

domestik menuju ke kondisi yang lebih seimbang.

Mulai Januari 2014 pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan

IHK tahun dasar 2012=100. Ada beberapa perubahan mendasar dalam

menghitung IHK baru (2012=100) dibandingkan IHK lama (2007=100),

khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram

timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada survey biaya hidup (SBH)

2012 yang dilaksanakan oleh BPS, yang merupakan salah satu bahan


dasar utama dalam menghitung IHK. Hasil SBH 2012 sekaligus

mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat dibandingkan

dengan hasil SBH sebelumnya.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari) 2014 sebesar 1,07 persen

dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Januari 2014 terhadap Januari 2013)

sebesar 8,22 persen. Sedangkan tingkat inflasi pada periode yang sama

tahun kalender 2012 dan 2013 masing-masing 0,76 persen dan 1,03

persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun untuk Januari 2012 terhadap

Januari 2011 dan Januari 2013 terhadap Januari 2012 masing-masing

3,65 persen dan 4,57 persen.

Tabel 3.3 Inflasi Bulanan, Tahun kalender, Tahun ke Tahun,

Tahun 2012-2014

No Inflasi 2012 2013 2014 2015*

1 Januari 0.78 1.03 1.07 0.42

2 (Januari) tahun kalender 0.78 1.03 1.07 0.42

3 Januari terhadap Januari (tahun

ke tahun) (tahun n) (tahun n-1) 3.65 4.57 8.22

7.15

Sumber: data diolah BPS Mei 2015

Selain perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik

dengan persiapan pemilu 2014, pertumbuhan Indonesia akan membaik

juga dengan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Pelaksanaan MEA 2015 memberikan konsekuensi bagi Indonesia

terhadap tingkat persaingan yang semakin terbuka dan tajam, terutama

dalam perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN. Tujuan

pelaksanaan MEA 2015 adalah untuk menjadikan ASEAN sebagai

kawasan dengan arus barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus

modal yang lebih bebas, mempunyai daya saing tinggi, dengan tingkat

pembangunan ekonomi yang merata, serta terintegrasi dalam ekonomi

global. Oleh sebab itu, tantangan terbesar bagi Indonesia dalam

menghadapi pembentukan MEA 2015 adalah meningkatkan pemahaman

publik di kalangan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat baik tingkat

pusat maupun daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008


tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dimaksud dengan

Analisis Ekonomi Daerah adalah untuk menilai sejauh mana realisasi

pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan

sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang

diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah.

Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan

dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun

lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk

mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini

untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan

perumusan kerangka ekonomi daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) seperti yang telah

dipaparkan diatas maka harus terjadi sinergitas dan sinkronisasi antara

pusat, provinsi dan kota/kabupaten. Oleh sebab itu perlu diperhatikan

asumsi ekonomi makro yang tertuang dalam arahan secara Nasional,

yaitu:

Tabel 3.4

Asumsi Perekonomian Makro 2015

No Sektor Persentase

1 Pertumbuhan Ekonomi 5,7 %

2 Inflasi 5,0%

3 Suku Bunga SPN 3 Bulan 5,5%

4 Nilai Tukar Rp 12.200,00/US$

5 Harga Minyak ICP US$105/barel

6 Lifting Minyak 849.750 barel/hari

7 Lifting Gas 1.240 ribu barel setara minyak per

hari

Tabel 3.4 menunjukkan prakiraan kondisi ekonomi makro Indonesia

yang merupakan hasil analisis dari BPS Pusat. Kondisi perekonomian

makro tersebut digunakan sebagai asumsi dasar dalam menentukan arah

kebijakan Fiskal 2014. Pada Arah Kebijakan fiskal dalam APBN 2014

secara Nasional tersebut adalah memperkuat pertumbuhan ekonomi yang

inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan melalui Pelaksanaan Kebijakan


Fiskal yang sehat dan efektif. Arah kebijakan fiskal tersebut ditempuh

melalui beberapa strategi untuk menjaga kesinambungan fiskal:

1. Mengendalikan Defisit Anggaran:

a. Optimalisasi pendapatan Negara dengan meningkatkan iklim

investasi dan menjaga konservasi lingkungan;

b. Meningkatkan kualitas belanja melalui (i) meningkatkan belanja

modal untuk pembangunan Infrastruktur, (ii) pengendalian

subsidi dan (iii) efisiensi belanja barang (operasional dan

perjalanan dinas).

2. Mengendalikan Keseimbangan Primer:

a. Optimalisasi pendapatan Negara;

b. Memperbaiki struktur belanja melalui pembatasan belanja terkait,

belanja mandatori, dan efisiensi subsidi untuk kualitas belanja.

3. Menurunkan Rasio Utang terhadap PDB:

a. Pengendalian pembiayaan yang baru bersumber dari pinjaman

b. Negative not flow

c. Mengarahkan agar pemanfaatan pinjaman harus untuk kegiatan

produktif yang meningkatkan nilai tambah atau meningkatkan

kapasitas perekonomian

Sehubungan dengan kondisi Nasional tersebut maka tema yang

diusung oleh Provinsi Jawa Timur dalam RKPD 2016 adalah “Percepatan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Daya Saing

Menghadapi MEA Akhir 2015” dengan arah kebijakan Pembangunan

Ekonomi Jawa Timur 2016 terdapat beberapa poin yaitu (1) Pengendalian

inflasi di daerah, melalui (a) peningkatan kualitas sarana dan prasarana

khususnya yang terkait dengan konektivitas antar daerah, (b) dukungan

dari daerah untuk pembangunan prasarana yang dibiayai nasional, dan

yang terakhir adalah (c) penyederhanaan perijinan usaha untuk menekan

biaya perijinan, (2) penguatan kapasitas produksi pangan, pada poin ini

diarahkan melalui (a) penguatan tenaga penyuluh pertanian, (b)

peningkatan produktivitas petani melalui pelatihan petani, pendampingan,

bantuan sarana produksi dan pengolahan, (c) insentif untuk menjaga alih

bahan produktif ke lahan non pertanian, dan yang terakhir adalah (d)

pembangunan sarana dan prasarana pengairan, kemudian arahan


kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Timur tahun 2016 selanjutnya

adalah (3) pengembangan kawasan wisata berbasis alam, agro dan

budaya, dan yang terakhir adalah (4) pengembangan industri berbasis

SDA seperti agro industri dan industri perikanan untuk mengantisipasi

perlambatan sektor industri pengolahan lainnya.

Adapun pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sejak tahun

2010-2014 secara berturut-turut adalah 6,68%, 6,86%, 7,27%, 6,5%,

5,86%. Dari data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2010 sampai tahun

2012 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus mengalami perbaikan,

namun dari tahun 2012 ke 2013 sampai pada tahun 2014 Provinsi Jawa

Timur terus mengalami penurunan pertumbuhan perekonomian yang

cukup signifikan. Penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi

Jawa Timur ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya (1) nilai

tukar rupiah yang masih melemah dibandingkan dengan dollar, (2)

Permintaan eksport Jawa Timur yang turun, salah satunya adalah pada

sektor pertanian yang mengalami penurunan hasil pertanian dari kuartal

ke kuartal yang terus menurun akibat siklus panen padahal sektor

pertanian memberikan sumbangsih sebesar 13% dari pertumbuhan

ekonomi Jawa Timur. Pada tahun 2014 yang berkontribusi besar dalam

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur adalah sektor industri pengolahan, hal

ini berbeda dengan tahun 2013 dimana sektor perdagangan dan

perhotelan merupakan sektor yang berkontribusi besar. dan pada tahun

2015 ini diprediksi pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat, dengan

tahun 2014, jika kurs rupiah semakin melemah dan kondisi politik belum

membaik.

Dari paparan tersebut dapat dilihat perbandingan pertumbuhan

ekonomi baik secara Nasional, Provinsi Jawa Timur, maupun Kabupaten

Banyuwangi pada gambar 3.1 berikut ini:


Gambar 3.1

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi

Dari grafik yang tergambar pada gambar 3.1 tersebut terlihat bahwa

kondisi perekonomian Kabupaten Banyuwangi relatif stabil dan lebih baik

bahkan melampaui kondisi nasional maupun provinsi. Apa yang telah

dipaparkan pada subbab sebelumnya bahwa kondisi pertumbuhan PDRB

Kabupaten Banyuwangi pada indikator pendapatan perkapita yang terus

membaik juga dapat dilihat pada gambar 3.2 dan tabel 3.5 berikut ini:

Gambar 3.2

Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita (dalam juta Rp) Kabupaten

Banyuwangi

2010 2011 2012 2013 2014

14.97 17,12 19,87 22,52 25,50


Tabel 3.5

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

ADHB

(trilyun) 23,56 27,06 33,00 35,46 40,48

Dari gambar 3.1, 3.2 dan tabel 3.5 tersebut dapat disimpulkan

bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Banyuwangi mampu melampaui

Provinsi Jawa Timur dan Nasional serta Pendapatan Perkapita terus

meningkat dengan PDRB ADHB yang terus membaik. Ini merupakan hal

baik dan mampu menjadi peluang bagi Kabupaten Banyuwangi dalam

menentukan arah kebijakan ekonomi ke depannya.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun

2015

Kabupaten Banyuwangi memiliki 2,3,4 prioritas, dan 20 konsepsi

dasar pembangunan daerah yang terangkum pada gambar 3.3 berikut ini.

Gambar 3.3 2,3,4 Prioritas dan 20 Konsepsi Dasar Pembangunan Kabupaten

Banyuwangi


Skala prioritas dan konsep pembangunan yang telah ditetapkan

tersebut merupakan acuan bagi Kabupaten Banyuwangi dalam

menjalankan roda kepemerintahan ke depannya. Oleh sebab itu untuk

dapat menjalankan hal tersebut, perlu menjadi perhatian bersama untuk

mampu melihat kondisi perekonomian Kabupaten Banyuwangi yang akan

menunjang dan menentukan keberhasilan skala prioritas dan konsepsi

pembangunan tersebut. Adapun perkembangan ekonomi makro

Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2016

Indikator Realisasi Proyeksi

2013 2014 2015 2016*

Pertumbuhan Ekonomi (%)

6.76 6.94 6-6,23 6,23-6,45

PDRB ADHB (Trilyun Rupiah)

35,47 40,43 44,53 49,66

PDRB ADHK (Trilyun Rupiah)

13,51 14,45 15,35 16,34

PDRB per Kapita (Juta Rupiah)

22,52 25,57 28,05 31,16

TPT (%) 3.31-4.31 2.98-4.16 2.65-4.01 2,32-3,86

Inflasi (%) 6,4 6.6 5,5-6,5 5-6

Penduduk di atas Garis Kemiskinan (%)

84.1 85.50 86.88 88.26

Sumber : Dokumen Evaluasi RMJMD Tahun 2010-2015 Kabupaten Banyuwangi

Dilihat dari apa yang telah tertuang pada tabel 3.6 tersebut kondisi

Kabupaten Banyuwangi dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi yang

relative stabil dan mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga

mampu untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dipergunakan

untuk menentukan atau menilai apakah suatu Negara atau wilayah

mengalami keberhasilan dalam pembangunannya ataukah tidak. Jika

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tergolong tinggi maka dapat


dikatakan bahwa pembangunan wilayah tersebut berada dalam kondisi

yang baik, jika pada tataran nasional dalam menentukan pertumbuhan

ekonomi dikenal indikator-indikator PDB (Produk domestik Bruto) dan PNB

(Produk Nasional Bruto) sementara pada wilayah daerah dalam melihat

pertumbuhan ekonomi dikenal istilah PDRB (Produk Domestik Regional

Bruto). PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah barang dan

jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang timbul akibat aktivitas

ekonomi. Dengan diketahuinya peranan dan pertumbuhan sektor-sektor

ekonomi yang terdapat pada distribusi presentase sumbangan sektor

ekonomi tertentu terhadap nilai PDRB total dan laju pertumbuhan ekonomi

masing-masing sektor, maka dapat direncanakan kearah mana prioritas

pembangunan ekonomi tersebut dilaksanakan. PDRB ini sendiri dibagi

menjadi 2 jenis yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan juga

PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Untuk PDRB atas dasar harga

berlaku (ADHB) dipergunakan untuk melihat pergeseran dan struktur

ekonomi serta menunjukkan bahwa pendapatan yang memungkinkan

dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah serta menggambarkan nilai

tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap

tahun, kemudian untuk PDRB per kapita atas dasar harga berlaku

menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Sedangkan ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi

dari tahun ke tahun, untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi

secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Data PDRB

ADHK lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa

yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah tersebut. PDRB per kapita

Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata

ekonomi per kapita. Dengan demikian PDRB secara agregatif

menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan

pendapatan/balas jasa terhadap faktor produksi yang ikut berpartisipasi

dalam proses produksi di daerah tersebut.

Penjelasan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa data yang

telah tergambar dalam tabel 3.7 tersebut menunjukkan Kabupaten

Banyuwangi mengalami pertumbuhan yang baik, baik dari struktur

ekonominya dan pergeseran ekonomi yang terjadi maupun dalam


pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahunnya dan laju pertumbuhan

ekonomi secara keseluruhan ataupun per sektor.

Pertumbuhan ekonomi juga tidak dapat terlepas dari tingkat inflasi

yang terjadi, seperti yang tergambar pada tabel 3.7 bahwa setiap

tahunnya inflasi terus saja mengalami peningkatan, namun Kabupaten

Banyuwangi jika dibandingkaan dengan beberapa kota lain di Jawa Timur

menduduki posisi yang relatif stabil sehingga harga-hargapun stabil serta

gerak transaksi ekonomi relatif stabil. Hal tersebut dapat tergambarkan

oleh gambar 3.4 dan gambar 3.5 berikut ini.

Gambar 3.4

Perbandingan Inflasi Kabupaten Banyuwangi dengan beberapa Kota

di Jawa Timur

6,6 6,8 7,4 7,5 7,5 7,9 8,0 8,1

Inflasi Tahun 2014


Gambar 3.5 Perkembangan Laju Inflasi Setiap Bulan Pada Tahun 2014

1,24

0,05 0,03 0,01 0,43

0,12 0,41

(0,06)

0,41 0,12

1,92

2,64

0,08

(1,02)

(1,50)

(0,50)

0,50

1,50

2,50

3,50

Jan

uar

i

Feb

ruar

i

Mar

et

Ap

ril

Me

i

Jun

i

Juli

Agu

stu

s

Sep

tem

be

r

Okt

ob

er

No

vem

be

r

De

sem

be

r

Jan

. 20

15

Feb

. 201

5

Inflasi Januari 2014 – Februari 2015

Indikator yang tidak kalah pentingnya dalam mengukur

pertumbuhan ekonomi adalah aktivitas perbankan. Aktivitas perbankan

tersebut dapat menunjukkan sebagian dari aktivitas perekonomian yang

mempengaruhi laju pertumbuhan. Adapun gambaran kegiatan

perekonomian Kabupaten Banyuwangi dalam bidang perbankan adalah

sebagai berikut:

Gambar 3.6 Kinerja Perbankan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008-2014

Melihat grafik pada gambar 3.6 dapat dilihat bahwa Kabupaten

Banyuwangi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 terus mengalami

1.80 2.02

2.23

2.61

3.44

4.29

4.910

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total Kredit (Trilyun Rp.)


peningkatan. Dan peningkatan secara signifikan terjadi pada tahun 2011-

2014. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perbankan di Kabupaten

Banyuwangi terus mengalami perbaikan dan kemajuan. Adapun

gambaran penggunaan kredit pada Kabupaten Banyuwangi adalah

sebagai berikut:

Gambar 3.7 Penggunaan Kredit Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2014

Grafik pada gambar 3.7 tersebut menunjukkan bahwa penggunaan

kredit produktif menempati posisis sampai 68,8 persen. Angka tersebut

menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Banyuwangi memiliki

kesadaran yang tinggi dalam penggunaan kredit untuk hal-hal yang

bersifat produktif sehingga mampu memacu peningkatan perekonomian

Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan untuk NPL (Non Performing Loan)

atau kredit bermasalah yang merupakan salah satu indikator kunci untuk

menilai kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank adalah sebagai

lembaga intermediary atau penghubung antara pihak yang memiliki

kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank Indonesia

(BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio

kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%. Sedangkan Kabupaten

Banyuwangi dari tahun ke tahun mengalami perbaikan dan berada

dikisaran 2%. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki


kredit macet yang sangat rendah dibawah toleransi besaran persentase

yang telah ditetapkan oleh BI. Rendahnya tingkat kredit macet juga

mampu menunjang perbaikan perekonomian Kabupaten Banyuwangi.

Adapun gambaran tersebut tercermin dari tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.7

NPL Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008-2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

NPL %

(Gross)

4,1 5,8 4,1 2,8 2,2 2,0 2,1

Melihat gambaran kondisi perekonomian pada tahun 2014 tersebut,

maka diperkirakan pada tahun 2015 kondisi perekonomian Kabupaten

Banyuwangi akan terus membaik dan meningkat. Hal tersebut juga

ditunjang dari kegiatan-kegiatan perekonomian di Kabupaten Banyuwangi

mengalami perbaikan di berbagai sektor. Keadaan tersebut ditunjang

dengan adanya pembangunan Bandar udara di Kabupaten Banyuwangi

yang tentu saja memudahkan para investor dalam melakukan berbagai

macam kegiatan perekonomian, ditambah lagi dengan semakin

meningkatnya pemberantasan buta aksara serta pendirian berbagai pusat

pendidikan diantaranya Politeknik Negeri Banyuwangi yang tentu saja

akan memperbaiki kualitas SDM di Kabupaten Banyuwangi ini, kemudian

terdapatnya berbagai macam event kepariwisataan yang dapat

memperkenalkan Banyuwangi pada khalayak ramai, seperti Festival

Banyuwangi 2015 yang memberikan sumbangsih terbesar pada

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi yaitu pada bidang

pariwisata. Adapun rincian berbagai sektor usaha yang menunjang

kemajuan perekonomian Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi dari berbagai

Lapangan Usaha Tahun 2010-2014

NO LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2013 2014

1 PERTANIAN 5.30 5.18 5.48 4.17 4.31

2 PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN 7.00 7.15 6.54 5.01 4.79

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 5.24 6.50 7.75 6.64 6.23

4 LISTRIK, GAS, dan AIR BERSIH 2.58 5.32 5.16 5.56 6.30


NO LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2013 2014

5 BANGUNAN 7.94 11.24 9.92 8.83 8.11

6 PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 8.91 10.79 10.87 11.31 11.62

7 PENGANGKUTAN dan KOMUNIKASI 5.02 7.20 7.11 6.45 6.64

8 KEU, SEWA dan JASA PERUSAHAAN 4.28 6.91 6.60 8.05 7.33

9 JASA-JASA 5.78 6.36 6.45 6.05 6.17

PERTUMB EKONOMI KAB 6.22 7.07 7.30 6.76 6.94

Dari tabel 3.8 tersebut terlihat bahwa lapangan usaha yang

berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi

adalah pada lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran. Hal itu

mampu terjadi dikarenakan Kabupaten Banyuwangi memiliki strategi

peningkatan kepariwisataan yang matang dan menginginkan Kabupaten

Banyuwangi mampu mengembangkan kepariwisataannya dengan tetap

mempertahankan kearifan lokal.

Pada tahun 2013 kondisi perekonomian secara global cenderung

membaik, demikian pula dengan kondisi Indonesia bahwa berbagai

kondisi sangat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sangat

signifikan. Bahkan kondisi tersebut akan diperkiraan terus mengalami

perbaikan hingga tahun 2015 mendatang. Kondisi tersebut tidak

melepaskan Kabupaten dari tantangan. Tantangan yang dihadapi oleh

Kabupaten Banyuwangi adalah bersumber dari kondisi Provinsi Jawa

Timur yang mengalami penurunan kontribusi terhadap perkembangan

perekonoian secara Nasional, sehingga untuk tahun 2015 Pemerintah

Provinsi Jawa Timur memfokuskan pada “Penguatan Kemandirian

Ekonomi Jawa Timur Melalui Pembangunan Industri Hulu-Hilir, Agrobisnis

dan Agroindustri, UMKM serta Infrastruktur” agar mampu untuk

meningkatkan kontribusi secara Nasional. Kebijakan tersebut tentunya

akan berdampak pada kondisi Kabupaten Banyuwangi. Melihat kondisi

Nasional, dan Provinsi, Kabupaten Banyuwangi memiliki beberapa

tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2016, yaitu:

1. Pertumbuhan pertanian yang melambat yaitu hanya mencapai 3,53%

pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan sebesar 3,66% pada

tahun 2016, padahal kegiatan perekonomian hampir 50% bersumber

dari pertanian;


2. Pertumbuhan Perdagangan Hotel dan Restoran merupakan

lokomotif perekonomian diperkirakan tumbuh mencapai 10,78%

pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan sebesar 10,91% pada

tahun 2016. Sektor ini merupakan sektor prioritas dengan kontribusi

terhadap struktur ekonomi Banyuwangi sebesar 35,17 % pada tahun

2016 meningkat dari tahun 2015 sebesar 33,8%;

3. Optimalisasi pengembangan bidang-bidang potensial seperti

perikanan, peternakan;

4. Peningkatan kewaspadaan terhadap Kawasan Rawan Bencana

khususnya kawasan Raung dan Ijen, serta kawan rawan bencana

lainnya.

Sedangkan Peluang yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi

yaitu :

1. Kondisi geografis yang cukup strategis, dan terdapatnya pelabuhan

Ketapang yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau

Bali;

2. Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Banyuwangi didominasi

oleh Pertanian didukung dengan kondisi topografi yang memiliki

curah hujan cukup tinggi;

3. kawasan strategis cepat tumbuh di sektor kepariwisataan;

4. Pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi;

5. Pendapatan perkapita yang meningkat;

6. Kemiskinan mengalami penurunan.

Melihat tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Kabupaten

Banyuwangi, maka arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2016 yaitu:

1. Mengurangi konsumsi barang import untuk sebesar-besarnya

memanfaatkan produk lokal untuk menggerakkan produksi

Banyuwangi, menggerakkan transaksi perekonomian secara

maksimal, dan memperbanyak kegiatan perdagangan keluar

daerah dengan fokus penguatan kualitas produk, peningkatan

jejaring pemasaran, introduksi teknologi, dan peningkatan akses

finansial melalui kemitraan strategis dengan stakeholder;


2. Mendorong percepatan perekonomian dalam bidang

kepariwisataan, dan membuka kesempatan bagi investor,

Pengembangan dan peningkatan daya saing terhadap UKM dan

koperasi;

3. Mempertahankan stabilitas pertumbuhan perekonomian dengan

menjaga inflasi dan kenaikan harga komoditas, peningkatan dan

pemerataan pendapatan perkapita dan penurunan angka

kemiskinan;

4. Meningkatkan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan

menengah berbasis kelompok dan kluster;

5. Penguatan infrastruktur sebagai nstimulus perekonomian, serta

mengoptimalkan Bandara Blimbingsari sebagai sarana percepatan

pertumbuhan ekonomi;

Melemahnya perekonomian global dan nasional yang berimbas di

Kabupaten Banyuwangi juga telah diantisipasi dengan berbagai langkah

yang telah dirumuskan oleh pemerintah daerah melalui tujuh kebijakan

utama sebagai affirmative action, yang terdiri atas:

(1) meningkatkan belanja infrastruktur untuk memperkuat konektivitas

antar wilayah (antar kecamatan, antar desa), untuk mendukung sektor

perekonomian, pendidikan, dan kesehatan;

(2) meningkatkan efisiensi belanja daerah, antara lain fokus penguatan

belanja publik yang lebih tepat sasaran dan pengendalian belanja

operasional satuan kerja perangkat daerah yang kurang prioritas;

(3) mendukung pemantapan reformasi birokrasi dalam rangka

peningkatan pelayanan publik, melalui peningkatan kesejahteraan

aparatur, dan antisipasi Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara;

(4) mendukung pengurangan kesenjangan antarkelompok pendapatan

dan antarwilayah, antara lain melalui peningkatan pemerataan

pembangunan daerah ke seluruh pelosok wilayah kabupaten;

(5) mendukung efektivitas dan keberlanjutan program nasional sistem

jaminan sosial nasional (SJSN) yang mencakup jaminan kesehatan


nasional dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta perbaikan

pelayanan kesehatan;

(6) mendukung penguatan pelaksanaan desentralisasi desa melalui

peningkatan pemenuhan secara bertahap alokasi dana desa sesuai

amanat Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

(7) penyediaan dukungan bagi pelaksanaan program antisipasi

ketidakpastian perekonomian, antara lain upaya penurunan jumlah

kemiskinan dan pengangguran melalui program-program

pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut ditetapkan untuk

dapat menjawab tantangan internal serta memperhatikan tantangan

eksternal yang masih akan dihadapi pada tahun 2016.

Dalam rangka itu, Pemerintah masih dihadapkan pada beberapa

tantangan dalam mewujudkan dalam rangka mendukung pencapaian

sasaran-sasaran pembangunan nasional. Beberapa tantangan tersebut

diantaranya adalah:

(1) masih terbatasnya ruang fiskal dalam rangka mendukung

pembiayaan program-program prioritas pembangunan daerah;

(2) perlunya penguatan kualitas belanja untuk mewujudkan APBD yang

sehat dan produktif;

(3) perlunya penguatan pola penyerapan anggaran. Selain itu,

tantangan lainnya adalah mendorong penerapan creative financing,

serta upaya untuk meningkatkan BUMD dalam proses pembangunan

daerah. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan kebijakan belanja

daerah diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut

sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran-sasaran

pembangunan tahun 2016 yang telah ditetapkan.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015

dan Tahun 2016

Pada tahun 2015 kondisi perekonomian secara global cenderung

tidak stabil, kondisi gejolak perpolitikan yang cukup memanas, demikian

pula dengan kondisi Indonesia bahwa berbagai kondisi kurang

mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan,


terutama pada kondisi nilai tukar rupiah yang terus saja melemah, dan

kondisi inflasi yang cukup tinggi, sehingga hargapun relatif tidak stabil.

Bahkan kondisi tersebut akan diperkiraan terus terus memburuk hingga

tahun 2016 mendatang jika pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan

yang bersifat intensif terhadap perbaikan perekonomian Indonesia.

Prakiraan kondisi ekonomi makro Indonesia pada tahun 2016 adalah:

Tabel 3.9

Kondisi Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2016

Indikator 2015 2016

RPJMN APBN-P RPJMN RKP

Pertumbuhan

ekonomi (%, yoy) 5,8 5,7 6,6 6,6

Inflasi (%, yoy) 5,0 5,0 4,0 4,0

Tingkat bunga SPN 3

bulan (%) 6,2 6,2 6,0 5,0

Nilai tukar (Rp/US$) 12.200 12.500 12.150 12.600

Harga Minyak Mentah

(US$/barel) 70,0 60 85,0 65

Lifting Minyak (ribu

barel per hari) 849,0 825 880,0 830

Lifting Gas

(MBOEPD) 1.177 1.221 1.150,0 1.150

Sumber: Rancangan awal RKP 2016

Dengan kondisi perekonomian tersebut kemudian secara Nasional

mengungkapkan bahwa tema yang akan diusung dalam RKP 2016

adalah: “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan

Fondasi Pembangunan yang Berkualitas” Adapun dari hal tersebut

harapan pemerintah terhadap daerah adalah diharapkan: (a) setiap

Pemerintah Daerah mencermati kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

K/L di wilayahnya masing-masing; (b) mempersiapkan dukungan kegiatan


dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan daerah; dan (c)

menyelaraskan kegiatan tersebut dalam RKPD.

Kondisi tersebut tidak melepaskan Kabupaten dari tantangan.

Tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Banyuwangi adalah bersumber

dari kondisi Provinsi Jawa Timur yang mengalami penurunan kontribusi

terhadap perkembangan perekonoian secara Nasional, sehingga untuk

tahun 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur memfokuskan pada

“Penguatan Kemandirian Ekonomi Jawa Timur Melalui Pembangunan

Industri Hulu-Hilir, Agrobisnis dan Agroindustri, UMKM serta Infrastruktur”

agar mampu untuk meningkatkan kontribusi secara Nasional. Kemudian

pada tahun 2016 ini Provinsi Jawa Timur mengusung tema “Percepatan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi

MEA AKHIR 2015” adapun unsur dari tema tersebut adalah:

A. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

1. Infrastruktur Ekonomi, ruang lingkup meliputi antara lain:

Public work: Jalan Provinsi dan JLS, Jaringan irigasi, serta

moda transportasi untuk percepatan konektivitas intra Jawa

Timur dan Jatim-Eksternal

Public utilities: kelangsungan pasokan energi listrik dan gas,

jaringan telekomunikasi untuk menunjang Jawa Timur

sebagai supercoridor.

2. Infrastruktur Sosial, ruang lingkup meliputi antara lain:

Infrastruktur pendidikan difokuskan sarana dan prasarana

sekolah dan perpustakaan

Infrastruktur Kesehatan difokuskan pada peningkatan sarana

dan prasarana rumah sakit dan revitalisasi puskesmas

Perumahan, Air Minum, Sanitasi

3. Infrastruktur Administrasi/Institusi, ruang lingkup meliputi:

Penegakan Hukum, Keamanan dan Ketertiban

Kontrol Admistrasi/Sistem Pengendalian Internal

Koordnasi, Integrasi, Sinergi dan Sinkronisasi

Kebudayaan

B. Daya Saing

1. Daya Saing Regional/Provinsi, ruang lingkup meliputi:


Stabilitas makro ekonomi

Perencanaan Pemerintahan dan Institusi

Tata Kelola Keuangan, Fasilitasi Dunia Usaha/Bisnis

(efisiensi) ketenagakerjaan (produktivitas dan fleksibilitas

pasar tenaga kerja)

Kualas Hidup dan pembangunan Infrastruktur

2. Daya Saing Sektor (teknis), ruang lingkup meliputi:

Standarisasi Produk barang di sektor Primer/Pertanian

(standar proses dan standar produksi)

Sandarisasi produk barang di sektor Sekunder/industri

(khususnya produk IKM/UMKM)

Standariasi produk Jasa (Sevices) pendidikan,kesehatan,dll

Standarisasi SDM tenaga terampil

Kebijakan tersebut tentunya akan berdampak pada kondisi

Kabupaten Banyuwangi. Melihat kondisi Nasional, dan Provinsi serta

berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada BAB II dokumen RKPD

2016 ini Kabupaten Banyuwangi memiliki beberapa tantangan yang akan

dihadapi, yaitu:

1. Pertumbuhan pertanian yang melambat yaitu hanya mencapai

3,49%, padahal kegiatan perekonomian hampir 50% bersumber dari

pertanian

2. Optimalisasi pengembangan bidang-bidang potensial seperti

perikanan, peternakan)

3. Kawasan Rawan Bencana

4. Laju pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi yang melemah

Sedangkan Peluang yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi

yaitu :

1. Kondisi geografis yang cukup strategis, dan terdapatnya pelabuhan

Ketapang yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau

Bali

2. Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Banyuwangi didominasi

oleh Pertanian didukung dengan kondisi topografi yang memiliki

curah hujan cukup tinggi

3. kawasan strategis cepat tumbuh di sektor kepariwisataan


4. Pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi

5. Pendapatan perkapita yang meningkat

6. Kemiskinan mengalami penurunan

7. Laju inflasi yang mampu ditekan

8. Kegiatan Perbankan yang membaik

9. Optimalisasi pemanfaatan Bandar Udara Blimbing Banyuwangi

Melihat tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Kabupaten

Banyuwangi, maka Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi pada

tahun 2016, Bupati Banyuwangi mengarahkan pada penguatan langkah,

melakukan akselerasi dan lebih fokus lagi untuk Mewujudkan

“Pembangunan Daerah Berkelanjutan bagi Peningkatan

Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Berkelanjutan berarti bahwa

pada tahun 2016 tetap menjalankan fondasi 9 fokus prioritas RPJMD

2010-2015 yang dijabarkan dalam 20 konsepsi dasar pembangunan

daerah, yang disinkronisasi dengan agenda prioritas Nawa Cita Presiden

R.I tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019

yaitu:

1. Mengurangi kegiatan import dengan memanfaatkan kondisi

pertanian yang menunjang untuk pemanfaatan maksimal, dan

memperbanyak kegiatan eksport dengan memanfaatkan kawasan

Kabupaten Banyuwangi yang strategis

2. Mendorong percepatan perekonomian dalam bidang

kepariwisataan, dan membuka kesempatan bagi investor,

Pengembangan dan peningkatan daya saing terhadap UKM dan

koperasi

3. Mempertahankan stabilitas pertumbuhan perekonomian dengan

menjaga pertumbuhan PDRB, peningkatan pendapatan perkapita

dan menurunnya angka kemiskinan

4. Meningkatkan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan

menengah berbasis kelompok dan kluster

5. Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan daerah

6. Pembangunan kawasan perindustrian untuk meningkatkan

penghasilan daerah


7. Mengoptimalkan Bandara Blimbingsari sebagai sarana percepatan

pertumbuhan ekonomi

8. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meminta saham sebagai

pemilik SDA

9. Membuat suatu trobosan untuk dapat meningkatkan kesadaran

masyarakat berinvestasi

10. Membuat suatu trobosan untuk dapat meningkatkan kesadaran

masyarakat menggunakan jasa perbankan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat tentang pendapatan

daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penentuan kemampuan

keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk

memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga

kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat

diketahui.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sumber-sumber keuangan daerah secara proporsional diwujudkan

dengan pengaturan, pembagian, penggalian sumber-sumber potensi baru

untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD), serta perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan

pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah

pusat dan pemerintah daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka otonomi daerah, maka pengalokasian anggaran dan

pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah sangat bergantung kepada

kreativitas dan kemauan dalam mengelola anggaran daerah agar


mencapai hasil maksimal yang direncanakan termasuk menghasilkan

peningkatan kesejahateraan masyarakat secara lebih merata.

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit)

dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator

makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi,

pendapatan perkapita, penurunan jumlah pengangguran dan pengentasan

kemiskinan. Indikator umum lainnya yang juga digunakan adalah indek

pembangunan manusia (Human Development Index) yang digunakan oleh

United Nation Development Program (UNDP) sebagai indikator komposit

bidang ekonomi dan sosial. pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama

yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan

untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi,

maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi berujung

pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah

kemiskinan.

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan

mengalami kenaikan per tahun dengan asumsi perubahan pengelolaan

pajak dan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta memperhatikan proyeksi

pertumbuhan ekonomi daerah. Diharapkan dapat dikembangankan

(disesuaikan) pajak dan retribusi daerah yang baru sebagai sumber

pendapatan daerah tanpa mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang

memberatkan investasi. Lonjakan penerimaan PAD terjadi pada tahun

2014 dimana Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak daerah. Pada sisi

Dana Perimbangan diproyeksikan mengalami kenaikan seiring dengan

membaiknya perekonomian nasional yang memberi pengaruh postif

terhadap APBN sehingga pada gilirannya memberikan tambahan porsi

dana perimbangan. Semakin diperketatnya pembentukan daerah baru

melalui pemekaran menjadi point penting atas tambahan dana

perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Untuk Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diharapkan mengalami

peningkatan seiring dengan membaiknya ekonomi nasional walaupun ada

beberapa jenis pajak yang dilimpahkan kepada daerah. Komponen Lain-

Lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan rata-rata mengalami


kenaikan per tahun dimana komponen utama yang diprediksi naik adalah

Dana Penyesuaian khususnya tunjangan serifikasi guru PNSD serta Bagi

Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Provinsi. Dana Penyesuaian lainnya yang

digunakan untuk biasanya dialokasikan untuk infrastruktur serta Bantuan

Keuangan dari Provinsi sehingga sulit untuk diproyeksikan.Hasil analisis

kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek

perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi

sumber-sumber pendapatan daerah dituangkan kedalam tabel Realisasi

dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut:


Tabel 3.10

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2013 s.d tahun 2016

NO Uraian

Jumlah

Realisasi Tahun

2013*

Realisasi Tahun

2014*

Tahun Berjalan

2015**

Proyeksi /Target pada

Tahun Rencana 2016**

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Pendapatan 1,755,902,983,807.00 1,874,238,884,243.74 12,740,876,900,057.60 39,596,176,777,521.90

1.1 Pendapatan Asli Daerah 161,975,808,883.00 283,488,703,181.03 324,746,937,632.74 514,734,908,757.01

1.1.1 Pajak daerah 54,618,572,808.00 94,194,550,730.62 96,913,770,757.95 145,337,130,324.00

1.1.2 Retribusi daerah 24,170,155,500.00 67,276,765,522.00 139,158,753,026.80 442,567,805,594.46

1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan 17,212,736,000.00 15,562,622,841.37 17,677,682,531.07 17,271,955,837.60

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah 65,974,344,575.00 106,454,764,087.04 70,996,731,316.92 87,318,987,746.49

1.2 Dana Perimbangan 1,299,958,159,483.00 1,303,387,209,097.19 1,521,954,259,959.07 1,609,928,057,417.86

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi

hasil bukan pajak 68,465,228,483.00 850,750,097.19 60,113,722,900.87 37,880,548,430.05

1.2.2 Dana alokasi umum 1,154,495,171,000.00 1,254,496,229,000.00 1,395,975,753,978.10 1,533,611,695,992.24


NO Uraian

Jumlah

Realisasi Tahun

2013*

Realisasi Tahun

2014*

Tahun Berjalan

2015**


Tahun Rencana 2016**

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.2.3 Dana alokasi khusus 76,997,760,000.00 48,040,230,000.00 65,864,783,080.10 54,433,487,148.68

1.3 Lain-lain pendapatan daerah

yang sah 293,969,015,441.00 287,362,971,965.52 10,894,175,702,465.80 141,756,659,695,265.00

1.3.1 Hibah 1,132,540,000.00 146,734,510,718.00 146,734,510,718.00 12,723,087,329,975.20

1.3.2 Dana darurat

1.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi

dan dari pemerintah daerah

lainnya

82,306,549,441.00 924,902,515.12 7,382,213,523,721.56 223,196,125,680,345.00

1.3.4 Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus 209,618,226,000.00 3,026,897,462.40 474,934,644,094.18 519,286,034,779.00

1.3.5

Bantuan Keuangan dari

provinsi pemerintah daerah

lainnya**)

911,700,000.00 856,236,970.00 2,890,293,023,932.03 9,640,203,203,006.77

1.3.5 Pendapatan lainnya 135,820,424,300.00

JUMLAH PENDAPATAN

DAERAH (1.1 +1.2+1.3) 1,755,902,983,807.00 1,874,238,884,243.74 12,740,876,900,057.60 39,596,176,777,521.90

Keterangan: * Data bersumber dari LAKIP 2014 dan Evaluasi RPJMD tahun 2010-2015


3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Mengacu kepada proyeksi indikator makro ekonomi dan

dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi

kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun

2010–2015 diarahkan kepada (1) Mengoptimalkan peningkatan

penerimaan daerah yang bersumber dari sumber-sumber Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan; (2) Meningkatkan efisiensi

pengelolaan APBD dari sisi belanja; (3) Meningkatkan sumber penerimaan

daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional; (4)

Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam

pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut di atas, maka

kebijakan umum keuangan / anggaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi

2010-2015 diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu : fungsi alokasi,

fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

a. Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan

yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena

bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar dan

penyediaan infrastruktur;

b. Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan,

keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain

meliputi penanganan masalah kemiskinan pengembangan wilayah

tertinggal dan lainnya;

c. Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan

pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

Sesuai dengan arahan Bupati Kabupaten Banyuwangi bahwa tahun

2016 diarahkan pada kebijakan sesuai dengan arahan tahun 2010-2015,

sehingga untuk kebijakan keuangan daerah tahun anggaran 2016 tidak

mengalami perubahan, seperti apa yang telah tertuang dalam RPJMD

2010-2015.


3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang


Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah sub-bab ini memuat penjelasan tentang

analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan

realisasi tahun-tahun sebelumnya, yang mencakup Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi:

Pendapatan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah,

sedangkan Dana perimbangan, terdiri dari: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana

Bagi Hasil Buka Pajak (Sumber daya Alam), Dana Alokasi Umum, dan

Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian. Lain-lain Pendapatan yang

sah, meliputi: dana hibah, dana darurat, bagi hasil pajak dari provinsi dan

pemerintah daerah lainnya.

Berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta

pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang,

selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos

Pendapatan Daerah dalam APBD. Arah kebijakan pendapatan daerah

meliputi:

a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada

tahun anggaran berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi

sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan

dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang

ditargetkan.

b. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah.

c. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015

pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi


pendapatan daerah melalui upaya efektif dan efisien serta mendapat

dukungan dari masyarakat. Arah pengelolaan pendapatan, yaitu :

a. Kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan

pendapatan daerah;

b. Mendayagunakan dana melalui pola deposito;

c. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih

pada Kas Umum Daerah;

d. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber

pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan

pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ke

ketiga;

e. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi bidang

pendapatan atau organisasi penghasil.

Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan

daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi

masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus

bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi

sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan

dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten

Banyuwangi lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah

saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-

sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan

mata rantainya.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun


tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sub-bab ini berisikan

uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah,

minimal yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja (Belanja

Langsung maupun Belanja Tidak Langsung dalam APBD. Kebijakan

belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib


dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran

pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang

dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih

antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib

dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu

indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan

belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa,

serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan

ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. Berdasarkan hasil

analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi

serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah

kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan

dan pengeluaran pembiayaan.

Dalam menentukan belanja daerah terdapat tiga elemen penting,

yaitu masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRD, dengan peran

fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat, sehingga

anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada

Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan

pelayanan kepada masyarakat.

Rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja

(berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan

efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi belanja

daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi masing-masing SKPD.

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk

kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan

pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap

mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan

program-program strategis daerah.


Tabel 3.11

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2013 s.d Tahun 2016

NO Uraian

Jumlah

Realisasi Tahun

2013*

Realisasi Tahun

2014*

Tahun Berjalan

2015*


Tahun Rencana

2016**

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Belanja Daerah 2,120,217,064,997.46 4,006,338,551,032.18 3,683,450,663,221.49 5,680,970,867,253.77

2.1 Belanja Tidak Langsung 1,431,386,713,399.00 1,612,027,734,671.84 1,750,997,047,571.47 1,954,980,741,199.67

Hasil Pajak Daerah 54,618,572,808.00 64,176,653,951.00 96,913,770,757.95 127,582,806,000.64

Hasil Retribusi Daerah 24,170,155,500.00 65,163,101,135.75 139,158,753,026.80 438,511,358,097.91

2.1.1 Belanja pegawai 1,002,428,016,291.00 1,147,862,041,953.09 1,159,936,888,232.40 1,276,784,727,095.51

Belanja Pegawai Non Gaji 175,084,984,400.00 173,362,365,200.00 170,000,936,287.40 167,797,930,282.24

2.1.2 Belanja bunga

2.1.4 Belanja hibah 90,755,984,400.00 72,860,137,523.00 112,008,581,908.16 113,389,518,862.35

2.1.5 Belanja bantuan sosial 10,428,000,000.00 10,026,215,000.00 7,222,342,955.43 6,389,515,195.63

2.1.6 Belanja bagi hasil kepada

Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah

Desa*

1,000,000,000.00 3,168,000,000.00 3,332,099,806.08 8,330,360,369.81

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan

Desa*

67,901,000,000.00 70,409,219,909.00 57,423,674,597.25 55,177,191,625.94


NO Uraian

Jumlah

Realisasi Tahun

2013*

Realisasi Tahun

2014*

Tahun Berjalan

2015*


Tahun Rencana

2016**

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2.1.8 Belanja tidak terduga 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00

B JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,413,478,043,331.64 3,074,589,567,154.18 2,455,966,507,038.19 3,021,832,362,808.07

2.2 Belanja Langsung 706,739,021,665.82 931,748,983,878.00 1,227,484,156,183.30 1,659,233,612,755.90

2.2.1 Belanja pegawai 36,283,015,150.00 1,147,862,041,953.09 58,057,080,615.36 662,556,381,196.93

2.2.2 Belanja barang dan jasa 259,187,273,347.82 436,431,864,175.36 449,176,159,509.40 661,316,877,565.79

2.2.3 Belanja modal 411,268,733,168.00 558,546,677,147.73 721,249,110,730.13 988,549,727,243.97

C JUMLAH BELANJA LANGSUNG 706,739,021,665.82 2,142,840,583,276.18 1,228,482,350,854.89 2,362,884,074,982.79

D TOTAL JUMLAH BELANJA 2,120,217,064,997.46 4,006,338,551,032.18 3,683,450,663,221.49 4,680,970,867,253.77

Keterangan: * Data bersumber dari LAKIP 2014 dan Evaluasi RPJMD tahun 2010-2015


3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah



tentaang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sub-bab ini berisikan uraian

mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran

pembiayaan daerah.Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan

dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan

anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman

daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang

daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan

dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang

jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain

sesuai dengan akad pinjaman.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus

diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos

penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan

terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang

akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti

penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.


2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud

dengan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

anggaran berikutnya. Penerimaan Daerah merupakan uang yang masuk

ke kas daerah dan pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas

daerah.


Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah pada dasarnya merupakan

bagian dari Kebijakan Umum APBD. Karena itu, kebijakan yang disepakati

dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap

pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan Umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi,

efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;

2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil

adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk

Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan

anggaran tahun berjalan;

3. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah

memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan

anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau

memperluas kemitraan.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang

dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan

belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja

daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi

dengan penerimaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih

besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang

surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Karena itu,

pembiayaan daerah terdiri penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, penerimaan daerah berasal dari

sumber, antara lain, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

(SiLPA); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali

pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan sumber

pengeluaran daerah, antara lain, Pembentukan dana cadangan;


Penanaman modal (investasi) pemerintah daerah; Pembayaran pokok

utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2016

adalah untuk Optimalisasi penggunaan dana daerah untuk program dan

kegiatan serta target atau sasaran yang belum terpenuhi guna

menghindari dana yang menganggur dalam bentuk SILPA yang

merupakan satu-satunya sumber penerimaan pembiayaan.

Sementara untuk pengeluaran pembiayaan Kabupaten Banyuwangi pada

tahun 2016 tidak terjadi pengeluaran pembiayaan karena pada tahun

2016 Kabupaten Banyuwangi akan terfokus pada pembuatan RPJMD.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan

pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan

pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir,

proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana

dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah

disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut:


Tabel 3.12

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2013 s.d Tahun 2016

NO Jenis Penerimaan dan Pengeluaran

Pembiayaan Daerah

Jumlah

Realisasi 2013* Realisasi 2014* Tahun 2015* Proyeksi/ 2016**

3.1 Penerimaan Pembiayaan 137,499,038,549.82 227,693,037,693.66 185,630,552,623.36 247,995,345,612.67

3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya (SILPA) 136,999,038,549.82 227,680,687,693.66 185,130,552,623.36 247,657,895,612.67

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan -

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan

-

3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah -

3.15 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 500,000,000.00 12,350,000.00 500,000,000.00 337,450,000.00

3.1.6 Penerimaan piutang daerah 0,00 0,00 0,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 137,499,038,549.82 227,693,037,693.66 185,630,552,623.36 247,995,345,612.67

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 9,150,000,000.00 12,900,000,000.00 18,186,885,542.17 26,658,785,469.02

3.2.1 Pembentukan dana cadangan - -

3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 5,000,000,000.00 7,050,000,000.00 9,940,500,000.00 14,573,104,350.00

3.2.3 Pembayaran pokok utang 4,150,000,000.00 5,850,000,000.00 8,246,385,542.17 12,085,681,119.02

3.2.4 Pengeluaran Pihak Ketiga - -

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 9,150,000,000.00 12,900,000,000.00 18,186,885,542.17 26,658,785,469.02


BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Permasalahan pembangunan merupakan sebuah hal yang sering di

alami oleh Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Permasalahan-

permasalahan yang muncul baik di lingkup pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah harus dapat di tangani dengan baik. Penanganan

permasalahan-permasalahan tersebut sangat dibutuhkan upaya yang

seefektif dan seefisien mungkin. Penanganan yang lebih baik dan

antisipatif menjadi upaya bersama yang dilakukan seluruh level

Pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Munculnya permasalahan

pembangunan bukan saja berawal dari kelemahan internal birokrasi

Pemerintah, tetapi juga bisa berawal dari dinamika yang terjadi di

masyarakat.

Begitu juga halnya yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, dengan

berbagai permasalahan yang terjadi pada masa lalu, lambat laun dapat

terselesaikan dan menunjukkan perkembangan yang positif. Hal tersebut

dapat dilihat dengan beberapa pencapaian Kabupaten Banyuwangi pada

tahun 2014-2015 dimana berbagai bidang pembangunan mengalami

peningkatan yang positif. Di bidang perekonomian misalnya terjadi

peningkatan yang positif antara lain pada akhir 2010, pencapaian Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 23,29 Trilyun Rupiah. Pada

tahun 2013 meningkat menjadi 35,46 Trilyun Rupiah, dan berdasarkan rilis

terbaru BPS pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi sebesar 40,48

Trilyun Rupiah. Selanjutnya, Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi hingga

tahun 2010 berada dalam kisaran 6 persen, lalu pada tahun 2011

meningkat mencapai 7,14 persen dan pada tahun 2012 kembali

meningkat pada posisi 7,29 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun

2013 mencapai 6,76 % dan pada tahun 2014 dapat mencapai 6,9 %.

Pencapaian tersebut sangat baik dimana mampu melampaui

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 7,27 persen. Pada tahun

2013, seiring dengan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi global

dan nasional, Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi menurun menjadi


sebesar 6,76 persen, namun angka ini masih berada diatas pertumbuhan

ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 5,86 persen dan nasional sebesar

5,02 persen. Pertumbuhan perekonomian yang menurun pada tahun 2013

tidak berdampak terhadap pencapaian pendapatan per kapita Kabupaten

Banyuwangi pada tahun 2014. Pendapatan per kapita penduduk

Banyuwangi tahun 2014 sebesar 25,50 juta meningkat dari tahun 2013

yang hanya sebesar 22,52 juta per tahun. Pendapatan perkapita ini

meningkat kembali menjadi 25,5 juta pertahun pada 2014. Peningkatan

perekonomian dan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten

Banyuwangi secara tidak langsung berpengaruh terhadap meningkatnya

Indeks Pembangunan Manusia. Pada tahun 2012 IPM Kabupaten

Banyuwangi sebesar 70,53 meningkat menjadi sebesar 71,02 pada tahun

2013. Umur Harapan Hidup tahun 2012 sebesar dari 68,12 tahun

meningkat pada tahun 2013 menjadi 68,66 tahun.

Pencapaian yang menggembirakan dari bidang perekonomian juga

berlanjut pada bidang pelayanan publik. Dimana sesuai dengan hasil

survey kepuasan masyarakat pada tahun 2014 dari Lingkaran Survey

Indonesia menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap penyediaan

fasilitas kesehatan sebesar 82,8 persen, layanan pendidikan dan sekolah

81,3 persen, transportasi 65,8 persen. Pencapaian yang positif tersebut

yang ditunjukkan oleh hasil survey menunjukkan bahwa adanya

pencapaian yang positif Pemerintah Daerah dalam upaya menyediakan

fasilitas dan pelayanan publik. Sedangkan dari bidang pariwisata terjadi

peningkatan dan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Pada

tahun 2012 pertumbuhan sektor pariwisata 10,87 persen, capaian tersebut

meningkat pada tahun 2013 menjadi 11,31 persen. Pertumbuhan sektor

pariwisata tersebut diakibatkan oleh meningkatnya jumlah kunjungan

wisatawan. Kunjungan wisatawan domestik meningkat dari 870 ribu tahun

2013 menjadi 1,04 juta orang tahun 2014. Wisatawan mancanegara

meningkat dari 66 ribu orang menjadi 83 ribu orang tahun 2014.

Peningkatan jumlah wisatawan tersebut tidak terlepas dari prioritas

pembangunan Kabupaten Banyuwangi di bidang pariwisata. Upaya konkrit

yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah memperbaiki

dan membangun jalan mencapai 300 km setiap tahunnya. Pembangunan


dan perbaikan jalan tersebut memiliki tujuan utama peningkatan

aksesibilitas wisatawan menuju wilayah-wilayah pariwisata. Dengan

berkembangnya sektor pariwisata dan menggeliatnya perekonomian di

daerah ternyata memberikan pengaruh positif terhadap penurunan angka

kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi. Dalam kurun waktu empat tahun

terakhir, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil menurunkan angka

kemiskinan dari 20 persen menjadi 9,57 persen tahun 2013. Pencapaian-

pencapaian tersebut merupakan sebuah jawaban konkrit dari upaya

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyelesaikan permasalahan

yang ada di daerah. Upaya-upaya konkrit telah berhasil dilaksanakan.

Upaya-upaya yang bersifat sistematis dan berkelanjutan tersebut tentu

saja harus mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat agar mampu

mendukung dan berpartisipasi akfit dalam setiap upaya pembangunan di

daerah.

Pemerintah Daerah selaku subyek pelaksana jalannya pemerintahan

daerah selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan

pembangunan. Setiap permasalahan yang terdapat di daerah tentunya

juga memiliki implikasi tersendiri terhadap kesejahteraan masyarakat baik

secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, dengan

banyaknya permasalahan yang ada, pemerintah daerah harus memiliki

prioritas pembangunan guna mengatasi segala permasalahan yang ada di

daerah. Prioritas ini bertujuan untuk dapat mengetahui permasalahan

mana yang lebih besar implikasinya terhadap pembangunan suatu

daerah. Selain itu, prioritas juga berfungsi untuk memaksimalkan

pendanaan yang terbatas di daerah. Suatu prioritas pembangunan daerah

merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus

berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat

keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah.

Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih

lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan

program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana dan

kemungkinan perubahannya.

Perlu dipahami bersama bahwa Prioritas Pembangunan Daerah

adalah sebuah tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah


tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones)

menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program

pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan

jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan

yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program

prioritas. Prioritas pembangunan daerah menjadi sebuah upaya

pemerintah daerah untuk dapat mencapai target-target capaian yang telah

dirumuskan. Prioritas tentu saja memberikan makna lebih bahwa program-

program tersebut di utamakan karena memiliki dampak yang signifikan.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-

program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading

indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun

rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu

dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat

internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu

secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan

sasaran pembangunan beserta program prioritas. Tidak semua program

prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut

keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas

pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi

diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga

kesinambungannya (performance maintenance). Tujuannya adalah

memperjelas kesinambungan prioritas yang dijalankan pusat dengan

prioritas daerah. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa perencanaan

pembangunan daerah idealnya memang dapat berkelanjutan dan

bersinergi dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Begitu juga

hubungan antara program prioritas di Pusat, Provinsi maupun Pemerintah

Daerah. Guna mengetahui korelasi antara agenda prioritas pemerintah

pusat, provinsi dan daerah akan dijelaskan sebagai berikut:

4.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan

pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini,

maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:


Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 misi

Pembangunan yaitu:

1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan

mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis

berlandaskan negara hukum

3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati

diri sebagai negara maritim

4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju,

dan sejahtera.

5) Mewujudkan Bangsa yang berdaya saing

6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,

maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju

Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang

ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan

Sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas tersebut

disebut dengan istilah NAWA CITA. Adapun kesembilan agenda

prioritas tersebut antara lain:

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa

dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara

2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem

dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan

terpercaya.


5) Meningkatkan kualits hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik.

8) Melakukan revolusi karakter bangsa.

9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai

serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-

tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka

arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan

Berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan

berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan

Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah

menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan

pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri

manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan

iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal,

meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk

manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha

mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta

meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja

yang berkualitas.

Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam

(SDA) yang Berkelanjutan. Arah kebijakan peningkatan pengelolaan

dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas

produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal

pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi

pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya


hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber

daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan

ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan

pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi

kelautan yang terintegrasi antar sektor dan antar wilayah, dan

meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman

hayati Indonesia yang sangat kaya.

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan

dan Pemerataan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk

memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan

pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan

dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur

kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk

mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem

transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara

terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-

Swasta.

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana

Alam dan Penanganan Perubahan Iklim. Arah kebijakan

peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan

perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas

lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko

bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat

terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi

perubahan iklim.

Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh. Landasan

pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas

pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih,

transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan

hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi,

semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya

kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional,


dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi

Indonesia dalam forum Internasional

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejah-

teraan Rakyat Yang Berkeadilan. Sumberdaya manusia yang

berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang

berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan

perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya

kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan

Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan,

terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya

pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas

pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan,

serta berkembangnya jaminan kesehatan.

Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum

pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan

meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di

Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;

menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi

seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah

tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan

dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang

Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan

otonomi daerah.

Penyusunan RKP Nasional tahun 2016 haruslah berpedoman kepada

dokumen RPJMN tahun 2015-2019. Di dalam dokumen RPJMN

tahun 2015-2019 telah memberikan gambaran perencanaan

pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun ke depan. Fokus

pembangunan di dalam RKP Nasional tahun 2016 yang mengacu

pada RPJMN tahun 2015-2019 menghasilkan tema sebagai berikut:

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Meletakkan

Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas


Berdasarkan tema RKP Nasional tahun 2016 tersebut menunjukkan

bahwa Pemerintah Pusat pada tahun 2016 berupaya

memprioritaskan pembangunanya sebagai berikut:

1. Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan

kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat

berpenghasilan renda dan jaminan sosial, serta pembentukan

mental/karakter bangsa,budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan

cinta tanah air serta semangat bela negara.

2. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan

melalui reformasi agraria, untuk pengendalian pemanfaatan lahan

pertanian, pendistribusian bibit dan pupuk, peningkatan biaya

operasi dan pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan

produktivitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak

dan lebih sejahtera.

3. Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok

masyarakat, antar wilayah, antar desa dan pinggiran serta antar

kawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapainya pemerataan

pembangunan antar wilayah yang simbang, yang dapat

mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing

wilayah.

4. Terpeliharanya dan terbangunnya jaringan infrastruktur

perhubungan baik dibidang maritim, energi, pariwisata, maupun

stabilitas dan kedaulatan pangan. Hal tersebut baertujuan agar

tersedia jaringan infrastruktur perhubungan dengan berbagai

moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat,

murah dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan

efektifitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa

yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan

angka inflasi.

5. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara

lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi

regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai dengan bidang

tugas dan fungsi masing-masing.


4.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Penyusunan tema RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2016 mengacu

pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur. Tentunya, selain

mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa TImur, penyusunan

tema RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2016 mengacu RKP Nasional

tahun 2016. Oleh karena itu, untuk mendukung sinergitas

pembangunan pusat dan daerah, Provinsi Jawa Timur merumuskan

tema RKPD tahun 2016 sebagai berikut:

Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Meningkatkan

Daya Saing Menghadapi MEA Akhir 2015

Tema RKPD tahun 2016 tersebut mempertegas sinergitas

pembangunan nasional dengan pembangunan di provinsi Jawa Timur

berfokus pada bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang

dimaksud Provinsi Jawa Timur dapat diperjelas dengan penjelasan

unsur tema sebagai berikut:

Percepatan Pembangunan Infrastruktur

1) Infrastruktur ekonomi, antara lain meliputi: public work (jalan

provinsi dan JLS, jaringan irigasi, dan moda transportasi);

Public utilities (kelangsungan pasokan energy listrik dan gas,

jaringan telekomunikasi untuk menunjang Jawa Timur

sebagai supercoridor.

2) Infrastruktur social, antara lain meliputi: Infrastruktur

pendidikan, infrastrukutr kesehatan, serta perumahan, air

minum dan sanitasi.

3) Infrastruktur administrasi/institusi, antara lain meliputi:

penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, sistem

pengendalian internal, koordinasi, integrasi, sinergi dan

sinkronisasi.

Daya saing

1) Daya saing regional/provinsi, antara lain meliputi: stabilitas

makro ekonomi; perencanaan Pemerintahan dan institusi;

tata kelola keuangan, fasilitasi dunia usaha,


ketenagakerjaan; kualitas hidup dan pembangunan

infrastruktur

2) Daya saing sector, antara lain meliputi: standarisasi produk

di sector primer/pertanian; standarisasi produk di sector

sekunder/industri; standarisasi produk jasa; standarisasi

SDM tenaga terampil.

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD tahun 2016 Provinsi Jawa Timur

dan mengacu pada tema RKP Nasional tahun 2016, Pemerintah

Provinsi Jawa Timur memfokuskan pembangunan pada tahun 2016 di

bidang infrastruktur. Fokus pembangunan infrastruktur tentu saja

harus diperhatikan dan dipersiapkan dimulai dari perencanaan, studi

kelayakan hingga evaluasi pembangunan. Berikut ini terdapat

beberapa prioritas pembangunan tahun 2016 Provinsi Jawa Timur,

antara lain:

MISI I : Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

1) Pengentasan kemiskinan melalui Jalan Lain Menuju Mandiri

dan Sejahtera (JALIN MATRA)

2) Perluasan kesempatan belajar di SMK

3) Pengembangan SMK Mini dan BLK (balai latihan kerja) Plus

4) Pemberian bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi dari

keluarga tidak mampu

5) Penguatan dan pengembangan taman posyandu

6) Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi

MISI II : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri,

dan berdaya saing, berbasis agrobisnis dan agroindustri

1) Meningkatkan dan mengembangkan koperasi wanita

2) Penggunaan combine harvester guna meningkatkan efisiensi

pasca panen

3) Restocking laut dan pembangunan rumah ikan di Banyuwangi,

Situbondo, Kabupaten dan Kota Probolinggo

4) Swasembada daging dengan optimalisasi inseminasi buatan


5) Penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang

6) Kebijakan non tarief Barrier

7) Peningkatan Percepatan Pembangunan JLS

7) Pembangunan jalan lingkar, fly over, pembangunan jembatan

dan pembangunan jalan akses di beberapa lokasi strategis di

Jawa Timur

8) Pembangunan elevated railways (gubeng-juanda)

9) Percepatan pembangunan rel KA double track

10) Optimalisasi angkutan penyeberangan

11) Pembangunan pelabuhan khususnya di Probolinggo

12) Pengoperasian Bandara Bawean Kabupaten Gresik

13) Peningkatan sarana prasarana Bandara di Jawa Timur

14) Pengendalian banjir dan pembangunan cekdam/gullyplug

15) Pembangunan waduk lapangan dengan teknologi

geomembrane

16) Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar perumahan dan

kawasan permukiman

17) Pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni

18) Pembangunan rusunawa

19) Perencanaan tata ruang guna percepatan kawasan strategis

provinsi (KSP) kepentingan ekonomi

Misi III : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan

penataan ruang

1) Pengendalian mutasi lahan melalui percepatan penetapan

Perda LP2B

2) Penghijauan jalan di sepanjang jalan provinsi

Misi IV : meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik

1) Optimalisasi dan efektifitas sistem pelayanan publik

2) Peningkatan kapasitas aparatur desa

3) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan


Misi V : Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial

1) Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang

Pilkada serentak

2) Fasilitasi FKDM, FKUB dan FPK

4.1.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyuwangi

Dengan berbagai pencapaian dan potensi yang dimiliki, Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 tetap berupaya mencapai

target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Selain menjaga

pencapaian dan meningkatkan pencapaian, Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi juga di tuntut mampu berkorelasi dan berkesinambungan

dengan pembangunan di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Upaya yang dilakukan Kabupaten Banyuwangi untuk dapat menjaga

kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan dapat terwujud jika

adanya komitmen bersama dalam menyusun prioritas pembangunan

daerah. Berikut ini dapat dijelaskan beberapa arahan Bupati

Banyuwangi yang terangkum di dalam prioritas pembangunan di tahun

2016:

1) 20 Konsepsi Dasar Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki 20 konsepsi dasar

pembangunan, dimana ke duapuluh konsepsi tersebut

berpedoman pada 2 (dua) prioritas wajib meliputi pendidikan

dan kesehatan; 3 (tiga) prioritas unggulan meliputi Pertanian,

pariwisata dan UMKM; dan 4 (empat) prioritas penunjang

meliputi infrastruktur, Perlindungan sosial, lingkungan hidup dan

Birokrasi. Untuk lebih jelasnya berikut 20 konsepsi dasar

pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi:


2) Mewujudkan Smart City dan mempersiapkan Banyuwangi

inteligent transport system

Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas yang membantu

masyarakatnya dengan mengelola sumber daya yang ada

dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada

masyarakat atau mengantisipasi kejadian yang tak

terduga.Smart City dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan

sumber informasi dan menggunakan teknologi yang canggih

untuk mempermudah kehidupan.Tidak hanya berupaya

meuwujudkan Smart City, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

juga mempersiapkan Banyuwangi intelligent transport system

guna mendukung arus perpindahan barang maupun manusia

yang tersistem dan terintegrasi.

3) Peningkatan pariwisata berbasis ecotourism

Semakin bervariasinya obyek-obyek wisata di Jawa Timur

menuntut pengaplikasian bentuk pariwisata yang lebih concern

terhadap lingkungan. Ecotourism merupakan alternatif strategi

yang mengutamakan kepariwisataan berbasis alam. Dengan

besarnya potensi alam di Kabupaten Banyuwangi tentu upaya


peningkatan pariwisata berbasis ecotourism sangat bermanfaat

dan mampu mengoptimalkan potensi alam yang tersedia.

Berdasarkan analisis Prioritas di atas memunculkan tema tahunan

Kabupaten Banyuwangi guna menjadi sebuah arahan pembangunan

selama setahun kedepan. Dengan segala potensi dan prioritas yang

tersedia di Kabupaten Banyuwangi menghasilkan tema tahun 2016

yaitu :

“Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan bagi

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”

Tema yang dihasilkan tersebut memiliki gambaran bahwa dengan

segala pencapaian dan pembangunan yang telah dilaksanakan,

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menginginkan adanya upaya

menjaga pencapaian dan tentunya melanjutkan pembangunan-

pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pembangunan

daerah yang berkelanjutan menjadi kata kunci utama dalam

menyusun prioritas program dan kegiatan Kabupaten Banyuwangi

kedepan. Berkelanjutan disini berarti bahwa pada tahun transisi 2016

tetap menjalankan fondasi 9 fokus prioritas RPJMD 2010-2015 yang

dijabarkan dalam 20 konsepsi dasar pembangunan daerah, yang

disinkronisasi dengan agenda prioritas Nawa Cita Presiden R.I tahun

2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019.

Jika dikaitkan dengan prioritas pembangunan Pusat dan Pemerintah

Provinsi, maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di arahkan pada

tahun 2016 fokus pada pembangunan daerah berkelanjutan. Guna

pencapaian tema tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

memaksimalkan pembangunan infrstruktur sebagai alat untuk

mencapai tujuan yaitu Peningkatan kesejahteraan rakyat yang

berkeadilan. Berdasarkan hasil pencapaian selama ini serta prioritas

yang akan dilaksanakan kedepan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

pada tahun 2016 terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur

jalan dan jembatan. Dengan tersedianya infrastruktur jalan dan


jembatan yang berkualitas maka arus wisatawan yang berkunjung

serta arus investasi akan lebih besar. Selain itu, guna memaksimalkan

kondisi geografis serta alam yang mendukung, Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi berupaya mempercepat pembangunan Waduk Bajulmati

dan Embung Singolatri yang nantinya dapat berfungsi untuk pertanian,

pengembangan perikanan maupun pariwisata.


Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyuwangi

Tujuan Sasaran Indikator sasaran

Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat

1 Menurunnya angka buta aksara; Angka melek huruf (AMH)

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

2 Meningkatnya angka partisipasi pendidikan; Angka partisipasi kasar SD/MI

Angka partisipasi kasar SLTP

Angka partisipasi kasar SLTA

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar

Angka partisipasi sekolah SLTP/MTS

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SLTP/MTS

Angka partisipasi sekolah SLTP/MTS

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA

Jumlah gedung olahraga

Indeks Pembangunan Manusia


Rasio guru/murid pendidikan dasar

Rasio guru/murid per kelas rara-rata pendidikan dasar

Rasio guru/murid SLTP/MTS

Rasio guru/murid per kelas rata- rata SLTP/MTS

Rasio guru/murid SMA/SMK/MA

Rasio guru/murid per kelas rata- rata SMA/SMK/MA

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

Sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik

Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik



Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI

Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs

Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/MA

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

3 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APK)

Jumlah perpustakaan



4 Meningkatnya usia harapan hidup; Jumlah rumah sakit

Jumlah puskesmas, pustu, pusling


Rasio rumah sakit per 10.000 penduduk

Indeks Pembangunan Manusia

Angka usia harapan hidup

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan puskesmas




BTO (Bed Turn Over)






5 Menurunnya angka kematian bayi; Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran)

6 Menurunnya angka kematian ibu melahirkan;

Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

7 Menurunnya anak balita di bawah garis merah; Persentase balita gizi buruk

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

8 Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita; Rasio posyandu per satuan balita

9 Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan; Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

10 Meningkatnya peserta KB aktif; Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rasio akseptor KB


Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

11 Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat;

Cakupan puskesmas


12 Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional



Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk

Jumlah Tenaga Medis

Keperawatan (perawat dan bidan)


Tenaga kesehatan

Sanitarian

Ahli gizi


Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk


13 Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos-siaga serta Poskestren

Posyandu aktif



1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan merata dalam upaya mewujudkan kemadirian ekonomi masyarakat

1 Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian.. Produktifitas padi atau bahan pangan utama

lokal lainnya per hektar

Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB

Nilai tukar petani

Gabah

Beras (Ton)

Kesediaan pangan utama


Produksi daging (Ton/Th)

Produksi telor (Ton/Th)

Produksi susu (ton/Th)

Mortalitas ternak

Kejadian penyakit

Jumlah Puskewan

Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB


Produksi perikanan

Konsumsi ikan

2. Meningkatkan pembangunan ekonomi terintegrasi

2 Meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Ekspor bersih perdagangan

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri

Pertumbuhan industri

3 Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Kerusakan kawasan hutan


4 Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA)





Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)

Penyelesaian ijin lokasi

Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah

5 Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya

Kunjungan wisata domistik

Kunjungan wisata mancanegara

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

6 Meningkatnya profesionalisme pengelolaan Koperasi dan UMKM Prosentase koperasi aktif (melaksanakan RAT)


Jumlah BPR / LKM




7 Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi Jenis dan jumlah bank dan cabang

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Ekspor bersih perdagangan

8 Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisi kegiatan ekonomi di daerah Pajak daerah (milyar RP)

Retribusi Daerah (milyar RP)

Macam pajak daerah

Macam retribusi daerah

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

Perda ekonomi kerakyatan

1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik

1 Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Angkutan darat



Rasio ijin trayek



Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum


Jumlah jaringan komunikasi


Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Jumlah penyiaran TV lokal

Jumlah surat kabar nasional / lokal

2. Menurunkan kesenjangan antar wilayah khususnya dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana fisik

2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata;

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

3 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian

Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill

Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan lain keperluan

Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS)

Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi

Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis


Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi



Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Persentase penanganan sampah

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

5 Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang memadai

Rumah tangga pengguna air bersih

Prosentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih





Lingkungan pemukiman kumuh

Rumah layak huni

Prosentase rumah tinggal bersanitasi


Rasio permukiman layak huni

6 Tersusun dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi secara terpadu dan komprehensif

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

Ketaatan terhadap RTRW

Luas wilayah produktif

Luas wilayah industri

Luas wilayah kebanjiran

Luas wilayah kekeringan

Luas wilayah perkotaan

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

7 Meningkatnya jumlah jalan poros desa

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

1. Meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

1 Menurunnya tingkat pengangguran;

Angka partisipasi angkatan kerja

Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun



Tingkat pengganguran terbuka


Perselisian buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah

2 Menurunnya angka kemiskinan; Indeks ketimpangan williomson (Indeks Ketimpangan Regional)

Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th)

Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I

3 Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah


Rasio KDRT





Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif)

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

4 Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat;

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

5 Meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)


Jumlah LSM

LPM Berprestasi

PKK aktif


Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat


Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal

Tempat pembuangan sampah (PTS) per satuan penduduk


Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil

6 Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya local Jumlah group kesenian

Jumlah gedung

Penyelenggaraan festival seni dan budaya


Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Meningkatkan tata kelola pemerintahan

1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan




yang baik dan bersih melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan

bersih Meningkatnya ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah

Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2 Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah daerah yang ditandai oleh meningkatnya etos kerja dan budaya kerja pegawai;


3 Menguatnya kapasitas kelembagaan melalui regulasi yang komprehensif dan berkeadilan

Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda

Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda / Perkada

Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada

Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD

Buku "Kabupaten dalam Angka"

Buku "PDRB Kabupaten"

4 Meningkatnya kesadaran dan penegakan hokum

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kegiatan pembinaan politik daerah

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

Angka kriminalitas

Jumlah demo

Penegakan PERDA


4.2 Prioritas dan Pembangunan

Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2016

merupakan periode pertama pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun

2016-2020. Akan tetapi dikarenakan dinamika yang terjadi saat ini, RKPD

tahun 2016 untuk sementara mengacu pada RPJMD Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2010–2015 dan RPJMD transisi. RKPD tahun 2016

merupakan keberlanjutan dari fokus tahun sebelumnya. Prioritas

pembangunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 akan diarahkan pada

pencapaian seluruh target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Prioritas pembangunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 akan

mengarah pada “Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan

bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan” sehingga

segala capaian pembangunan Kabupaten Banyuwangi dalam berbagai

bidang akan terus dilanjutkan untuk mewujudkan kemandirian Kabupaten

Banyuwangi. Pembangunan Berkelanjutan menjadi kata kunci utama

dalam menghasilkan prioritas pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.

Prioritas pembangunan berkelanjutan tentunya menjadi salah satu upaya

guna menjaga serta dapat meningkatkan pencapaian-pencapaian besar

selama ini.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016

sebagai berikut :

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Yang Bermoral dan

Berakhlak

2. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan

3. Revitalisasi Sektor Pertanian

4. Pengembangan Industri Olahan dan Kreatif Berbasis Pertanian

5. Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal

6. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal

7. Meningkatkan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Berbasis Kelompok dan Kluster

8. Penguatan Regulasi Ekonomi Kerakyatan Daerah

9. Pengembangan Infrastruktur dan Tata Ruang


10. Peningkatan Akses Transportasi dan Informasi

11. Pengembangan Jejaring kekuatan ekonomi

12. Peningkatan Investasi

13. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

14. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat

15. Pengarusutamaan Jender dan Perlindungan Anak

16. Peningkatan Kesadaran Hukum

17. Pengembangan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

18. Pengendalian Lingkungan, Rehabilitasi Lahan dan Hutan

19. Peningkatan Kapasitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik

20. Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan efektif

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah

dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas terkait, sebagaimana

tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Penjelasan Program Pembangunan Daerah

No Prioritas

pembangunan Program/

Pembangunan

Kinerja SKPD

Indikator Target

1 Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Yang Bermoral dan Berakhlak

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini

57,77 Dinas Pendidikan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

APM (%)SD/MI 99,03 Dinas Pendidikan

APM (%) SMP/MTs 74,57 Dinas Pendidikan

APK (%) SD/MI 108,96 Dinas Pendidikan

APK (%) SMP/MTs 100 Dinas Pendidikan

APS (%) SD/MI 0,02 Dinas Pendidikan

APS (%) SMP/MTs 0,35 Dinas Pendidikan


No Prioritas


Pembangunan

Kinerja SKPD

Indikator Target

Angka Kelulusan SD/MI


Angka Kelulusan SMP/MTs


Program Pendidikan Menengah Atas

APM (%)SMA/SMK/MA


APK (%)SMA/SMK/MA


APS (%)SMA/SMK/MA


Angka Kelulusan SMA/SMK/MA


Angka Melanjutkan SD/MI


Angka Melanjutkan SMP/MTs


Program Pendidikan Non Formal

Angka Melek Huruf (%)


Program Pendidikan Madrasah Diniyyah

Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Rasio guru/murid per kelas rata-rata: Dinas Pendidikan

SD/MI 23,3

SMP/MTs 37,75

SMA/SMK/MA 38,18



Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Jumlah perpustakaan

3 Dinas Pendidikan

Jumlah pengunjung perpustakaan

pertahun


Koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah

77500 Dinas Pendidikan

Program Pelayanan Manajemen Pendidikan

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah:

Dinas Pendidikan

SD/MI 97,2

SMP/MTs 97,2


No Prioritas


Pembangunan

Kinerja SKPD

Indikator Target

SMA/SMK/MA 71,29 Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Dinas Pendidikan

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Dinas Pendidikan

Program Upaya Pencegahan Penyalahagunaan Narkoba

Dinas Pendidikan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Dinas Pendidikan

Program peningkatan pendidkan keagamaan dan moral dalam kurikulum pendidikan

Dinas Pendidikan

Program bantuan untuk guru ngaji

Dinas Pendidikan

2 Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Rasio posyandu per satuan balita

1,94 RS


142,18


01:14,6


7,89

Rasio tenaga kefarmasian per

100.000 penduduk

1,55

Rasio tenaga ahli gizi per 100.000

penduduk

2,8

Jumlah Rumah Sakit

11


No Prioritas


Pembangunan

Kinerja SKPD

Indikator Target

Jumlah Puskemas, Pustu, Pusling

216

Jumlah Tenaga Medis

280

Keperawatan (perawat dan

bidan)

1280 UPT Puskesmas

Kefarmasian (apoteker dan ahli

farmasi)

45

Tenaga kesehatan 90

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


17,4

Rasio tenaga keperawatan per

100.000 penduduk

44,73


5,59

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Ahli gizi 45

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat

perawatan

100

Program Penyehatan Lingkungan

Sanitarian 45

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular termasuk HIV/AIDS

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit

DBD

100%

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Cakupan komplikasi

kebidanan yang ditangani

80

Cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan

97,2

Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization

(UCI)

100

Cakupan puskesmas

100


No Prioritas


Pembangunan

Kinerja SKPD

Indikator Target


48,39


70%


7 hari

BTO (Bed Turn Over)

40 kali


2 hari


24


50

Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Cakupan kunjungan bayi

90

Program Peningkatan Kesehatan Lansia

Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan

Program Pengembangan dan Peningkatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan pasien masyarakat

miskin

15

3 Revitalisasi Sektor Pertanian

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan

872,23 Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan

502,122

301,28%

Program Peningkatan Hasil Pemasaran Pertanian/Perkebunan minapolitan, agropolitan

Kantor Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan

Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Produksi perikanan 70,388 Dinas Kelautan dan Perikanan


No Prioritas


Pembangunan

Kinerja SKPD

Indikator Target

Konsumsi ikan 30,5

Produksi perikanan kelompok nelayan

388,8

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Program Pengembangan Minapolitan

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan


57

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Perikanan


13

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, minapolitan agropolitan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertamabangan

Progam Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya

per hektar

69,03

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

49,1

Kontribusi sektor perkebunan

(tanaman keras) terhadap PDRB

9,17


No Prioritas


Pembangunan

Kinerja SKPD

Indikator Target

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

4,36


26,95 Dinas Koperasi dan UMKM

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Peliharaan (Anjing, Kucing)

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Lapangan

Program Peningkatan Peran Penerapan Teknologi Peternakan

4 Pengembangan Industri Olahan dan Kreatif Berbasis Pertanian

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

Dinas Koperasi dan UMKM

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Kontribusi sektor Industri terhadap

PDRB

5,71

Kontribusi industri rumah tangga

terhadap PDRB sektor Industri

7,5


45 Sentra

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program Penataan Struktur Industri

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Pertumbuhan Industri.

4,88

5 Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kunjungan wisata Domestik

1,046,318 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kunjungan wisata Mancanegara

27,202

Kontribusi sektor pariwisata terhadap

PDRB

3,7


No Prioritas


Pembangunan

Kinerja SKPD

Indikator Target

Pengembangan Destinasi Pariwisata

6 Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal

Program pengembangan Wawasan Budaya Lokal

Kegiatan pembinaan

terhadap LSM, Ormas dan OKP

Program pelestarian Budaya Lokal dalam menunjang pariwisata

Penyelenggaraan festival seni dan

budaya


Benda, Situs dan Kawasan Cagar

Budaya yang dilestarikan

7 Meningkatkan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Kelompok dan Kluster

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Persentase koperasi aktif

(melaksanakan RAT)

81,10% Dinas Koperasi dan UMKM

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM


61

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM


27

8 Penguatan Regulasi Ekonomi Kerakyatan Daerah

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

Program penyusunan regulasi ekonomi kerakyatan

Sekretariat DPRD

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

9 Pengembangan Infrastruktur dan Tata Ruang

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan


0,0008 Dinas pekerjaan umum, Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang


No Prioritas


Pembangunan

Kinerja SKPD

Indikator Target

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40

KM/Jam )

98,5

Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong


26,6

Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground

sill

40

Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong

Drainase dalam kondisi baik/

pembuangan aliran air tidak tersumbat

100

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jalan Penghubung dari ibukota

kecamatan ke kawasan

pemukiman penduduk (mimal

dilalui roda 4)

98

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya


85%

Luas irigasi Kabupaten dalam

kondisi baik

100

Pembangunan infrastruktur

pengaman pantai dan muara sungai

90

Program Penyediaan dan Penglolaan Air Baku

Sumber air/mata air dalam kondisi

baik/kondisi debit stabil

85

Program Pengendalian Banjir

Cakupan penghijauan

wilayah rawan longsor dan

Sumber Mata Air

89

Program Pembangunan infrastruktur Pedesaan

Cakupan sarana prasarana

perkantoran pemerintahan desa

yang baik

99%

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud/Brojong


No Prioritas


Pembangunan

Kinerja SKPD

Indikator Target

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program Pengembangan, Pengelolaan, Konsearvasi Sungai, Danau, Sumberdaya Air Lainnya

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


91

Cakupan pengawasan

terhadap pelaksanaan

amdal.

76,47

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

Lahan bersertifikat 16% Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah


91,40%

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Penyelesaian kasus tanah

Negara

100%

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karaya dan Tata Ruang

Program Pengelolaan Area Pemakaman

Rasio tempat pemakaman umum

per satuan penduduk

40

Program pengembangan perumahan


60


35,5


290,124


423,121

Rumah layak huni 1585016


54,972


No Prioritas


Pembangunan

Kinerja SKPD

Indikator Target

Persentase Luas pemukiman yang

tertata

60

Program lingkungan sehat perumahan

Persentase rumah tinggal bersanitasi

85,9

Program pemberdayaan komunitas perumahan

Rasio tempat ibadah per satuan

penduduk

85%

Program perbaikan perumahan akibat bencana/sosial

Program Perencanaan Tata Ruang

Badan Perencanaan dan Pemba-ngunan Daerah

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Rasio Ruang Terbuka Hijau per

Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

60

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Rasio tempat pembuangan

sampah (TPS) per satuan penduduk

45

Persentase penanganan

sampah

60

Tempat pembuangan

sampah (TPS) per satuan penduduk

70%

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program Pemanfaatan Ruang

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Badan Perencanaan dan Pemba-ngunan Daerah

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Program Pembangunan Wilayah Perbatasan

10 Peningkatan Akses Transportasi dan Informasi

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

BKD

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Termin

al Bis

02/01/2008 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Angkutan darat 0,001


No Prioritas


Pembangunan

Kinerja SKPD

Indikator Target

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Jumlah arus penumpang

angkutan umum

1,654,120

Rasio ijin trayek 0,00034


1


40,34%

Lama pengujian kelayakan

angkutan umum (KIR)

20 menit

Biaya pengujian kelayakan

angkutan umum

37,5

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas


0,047 Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, dan Tata Ruang

Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Proporsi panjang jaringan jalan

dalam kondisi baik

98

Program peningkatan pelayanan angkutan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Sempadan jalan yang dipakai

pedagang kaki lima atau bangunan

rumah liar

20

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

Program Pengembangan Data/Informasi

Buku "kabupaten dalam angka"

ada

Buku "PDRB kabupaten"

ada

11 Pengembangan Jejaring kekuatan ekonomi

Program Pengembangan Kemitraan

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor


22,144,934


No Prioritas


Pembangunan

Kinerja SKPD

Indikator Target

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri

Kontribusi sektor Perdagangan

terhadap PDRB

23,84

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Cakupan bina kelompok

pedagang/usaha informal

36 kelompok

Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional

Program Kerjasama Pembangunan

Program Pengembangan Wilayah Strategis

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Badan Pember

Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat

12 Peningkatan Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi

Jumlah investor berskala nasional

(PMDN/PMA)

1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah nilai investasi berskala

nasional (PMDN/PMA)

50

Sistem informasi Pelayanan

Perijinan dan adiministrasi pemerintah

ada

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

1

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana

13 Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja


71,9 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Peningkatan Kesempatan Kerja


71,9


20,4

Tingkat pengangguran

terbuka (%)

2,74


No Prioritas


Pembangunan

Kinerja SKPD

Indikator Target


241

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Angka sengketa pengusaha-pekerja

per tahun

1,72


83,63

Perselisihan buruh dan pengusaha

terhadap kebijakan pemerintah daerah

26,67

Program Transmigrasi Lokal dan Regional

Transmigran swakarsa (trans. umum, TSM, &

TU)

21,15

Program Perumahan Keluarga Miskin (Gakin)

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata ruang

14 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

PMKS yg memperoleh

bantuan sosial

0,57% Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Penanganan penyandang

masalah kesejahteraan

sosial

0,57%

Program Pembinaan Anak Terlantar

Program Pembinaan para Penyandang Kemampuan Khusus (diffable) dan Eks-trauma

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Rata-rata jumlah kelompok binaan

lembaga pemberdayaan

masyarakat (LPM)

100 Badan Pember-dayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Rata-rata jumlah kelompok binaan

PKK

100


No Prioritas


Pembangunan

Kinerja SKPD

Indikator Target

Jumlah LSM 217

LPM Berprestasi 70

PKK aktif 100

Posyandu aktif 100

Swadaya Masyarakat

terhadap Program pemberdayaan

masyarakat

90

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan

masyarakat

90

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

dayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

15 Pengarusutamaan Jender dan Perlindungan Anak

Program Keluarga Berencana

Rata-rata jumlah anak per keluarga

2 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri


74

Program pelayanan kontrasepsi

Rasio akseptor KB 0,74

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program Promosi Kesehatan Bayi, Ibu dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR


No Prioritas


Pembangunan

Kinerja SKPD

Indikator Target

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu PADU

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender dan Anak

Persentase partisipasi

perempuan di lembaga

pemerintah

16 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Partisipasi perempuan di

lembaga swasta

86,5

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Rasio KDRT 0,008

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

Partisipasi angkatan kerja

perempuan (Legislatif)

16,17

Partisipasi angkatan kerja

perempuan (Eksekutif)

38,42

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender

Penyelesaian pengaduan

perlindungan perempuan dan

anak dari tindakan kekerasan

93,45

Program Pengembangan dan Perlindungan Anak

Persentase jumlah tenaga kerja

dibawah umur

0,59

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

16 Pengembangan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program perlindungan dan jaminan sosial

Keluarga Pra Sejahtera dan

Keluarga Sejahtera I

41 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sarana sosial seperti panti

asuhan, panti jompo dan panti

rehabilitasi

100

Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut


No Prioritas


Pembangunan

Kinerja SKPD

Indikator Target

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Cakupan pelayanan bencana

kebakaran kabupaten

0,0002

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah

Manajemen Kebakaran (WMK)

42%

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal


01:01,0

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000

Penduduk

60

Penegakan PERDA 97%


82

Tingkat penyelesaian

pelanggaran K3 (ketertiban,

ketentraman, keindahan) di

Kabupaten

98%

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

17 Pengendalian Lingkungan, Rehabilitasi Lahan dan Hutan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Kontribusi sektor kehutanan

terhadap PDRB

1,09 Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

1,1


No Prioritas


Pembangunan

Kinerja SKPD

Indikator Target


0,03

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Pengembangan Energi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan


4,04

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan


100

18 Peningkatan Kapasitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sekretariat daerah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Sekretariat daerah

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah

DPRD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks Kepuasan Layanan

Masyarakat

80% Sekretariat daerah

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Sekretariat daerah

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

BKD

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Sekretariat daerah

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Sekretariat daerah


No Prioritas


Pembangunan

Kinerja SKPD

Indikator Target

Program Pendidikan Kedinasan

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan kabupaten/kota

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

19 Peningkatan Kesadaran Hukum

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Rasio Pos Siskamling per

jumlah desa/kelurahan

80 buah

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Kegiatan pembinaan politik

daerah

100

20 Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan efektif

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Pengelolaan arsip secara baku

70% Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

100%

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi


13


12


No Prioritas


Pembangunan

Kinerja SKPD

Indikator Target

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Tersimpannya arsip inaktip dan statis

100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sekretariat daerah

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Jumlah surat kabar nasional/local

18 Sekretariat daerah

Jumlah penyiaran radio/TV local

57/2

Jumlah penyiaran TV local

1


1

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Rasio penduduk berKTP per satuan

penduduk

01:01,0 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Rasio bayi berakte kelahiran

100


0,228

Kepemilikan KTP (%)

99,64

Kepemilikan akta kelahiran per 1000

penduduk

16,31

Ketersediaan database

kependudukan skala provinsi

ada

Penerapan KTP Nasional berbasis

NIK

Sudah Sekretariat daerah

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penyelesaian Masalah Hukum

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya Dokumen

Perencanaan : RPJPD yg telah ditetapkan dgn

PERDA

Tersedia


No Prioritas


Pembangunan

Kinerja SKPD

Indikator Target

Tersedianya Dokumen

Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn

PERDA/PERKADA

Tersedia

Tersedianya Dokumen

Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn

PERKADA

Tersedia


Tersedia

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Sosial Budaya

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program Penyusunan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

Tahun 2016 merupakan yang sangat penting bagi keberlanjutan

pembangunan di Kabupaten Banyuwangi dikarenakan RPJMD Kabupaten

Banyuwangi tahun 2010-2015 telah selesai dilaksanakan sedangkan

RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2020 belum tersusun dikarenakan

adanya perubahan peraturan terkait pelaksanaan pemilu kepada daerah

langsung sehingga RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 akan

mengacu pada RPJMD Transisi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 yang

disusun dengan tujuan untuk tetap menjaga keberlanjutan pembangunan.

Pembangunan daerah pada tahun 2016 dilaksanakan sebagai lanjutan

pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas

permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan

tantangan dan kendala yang akan terjadi serta memperhatikan kapasitas

riil keuangan daerah tahun 2016 dan prioritas dan sasaran pembangunan

dalam Kabupaten Banyuwangi tahun 2016, maka rencana program dan

kegiatan prioritas diarahkan pada upaya mewujudkan tema

“MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN BAGI

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN”.

Berikut ini disajikan secara lebih terperinci rencana program dan

kegiatan prioritas daerah untuk tahun 2016 yang tersaji pada Buku 2

RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016.


BAB VI

PENUTUP


Banyuwangi adalah dokumen perencanaan daerah periode 1 (satu) tahun

yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan;

2. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;

3. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;

4. Prioritas dan sasaran pembangunan;

5. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan

6. Penutup.

Penyusunan RKPD Kabupaten Banyuwangi telah dilalui sesuai

dengan peraturan yang berlaku seperti: tahapan musyawarah

pembangunan daerah (Musrenbang), analisa kondisi daerah, analisa

kemampuan keuangan daerah dan analisa rencana pembangunan terkait

(RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur). RKPD Kabupaten

Banyuwangi 2016 merupakan penjabaran dari RPJMD Transisi

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016. RKPD Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2016 harus dipedomani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun

2016 dan menjadi landasan bagi penyusunan KUA-PPAS untuk

menyusun RAPBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016.

RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 ini, diharapkan mampu

mewujudkan cita-cita pembangunan Kabupaten Banyuwangi, yakni:

“MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG

BERKEADILAN”.

1

LAMPIRAN 1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KABUPATEN BANYUWANGI

URUSAN/ BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

JENIS

TARGET CAPAIAN

KINERJA RPJMD

TAHUN 2015

REALISASI KINERJA

HASIL PROGRAM DAN

KELUARAN KEGIATAN

S/D TAHUN 2013

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)

TARGET PROGRAM/

KEGIATAN RKPD

TAHUN BERJALAN (N-

1/2015)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

RPJMD SAMPAI TAHUN BERJALAN

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB TARGET RKPD

TAHUN 2014

REALISASI RKPD

TAHUN 2014

TINGKAT

REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D TAHUN

2015

TINGKAT CAPAIAN

REALISASI TARGET

S/D TAHUN 2015

URUSAN WAJIB

PENDIDIKAN

APM (%)

SD/MI 99,03 98,41 98,73 98,87 100 99,03 99 99,84 Dinas Pendidikan

SMP/MTs 74,57 88,64 74,22 88,67 119 74,57 89 118,94 Dinas Pendidikan

SMA/SMK/MA 50,33 60,81 46,32 61,13 132 50,33 61 121,53 Dinas Pendidikan

APK (%)


SMP/MTs 100 103,25 100 100,67 101 100 101 100,67 Dinas Pendidikan


APS (%)

SD/MI 0,02 0,04 0,03 0,03 100 0,02 -0,14 -683,33 Dinas Pendidikan

SMP/MTs 0,35 0,42 0,39 0,35 90 0,35 0,23 64,63 Dinas Pendidikan

SMA/SMK/MA 0,27 0,83 0,72 0,75 104 0,27 0,63 233,48 Dinas Pendidikan

Angka Kelulusan

SD/MI 99,75 99,92 99,75 100 100 99,75 100 100,25 Dinas Pendidikan



Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia

sekolah




Rasio guru/murid per kelas rata-rata




Angka Melek Huruf (%) 99,24 97,23 99,9 100 101 99,24 100 100,77 Dinas Pendidikan

Angka rata-rata lama sekolah 7,75 7,25 7,25 7,12 98 7,75 7 91,75 Dinas Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini 57,77 75,65 56,62 57,77 102 57,77 58 99,71 Dinas Pendidikan

Angka Melanjutkan SD/MI

99,69 104,03 99,69 100,19 101 99,69 100 100,49 Dinas Pendidikan SMP/MTs

89,88 98,96 89,51 98,21 110 89,88 98 109,31 Dinas Pendidikan

KESEHATAN

Rasio posyandu per satuan balita 1,94 2,06 1,94 2,08 107 1,94 2 107,46 Dinas Kesehatan

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk 142,18 316,24 142,18 135,75 95 142,18 135 95,01 Dinas Kesehatan


01:15,0 01:12,1 01:14,6 01:12,6 97 01:14,6 1:13 83,46 Dinas Kesehatan Rasio dokter per satuan penduduk

7,89 13,91 7,66 8,48 111 7,89 8 106,62 Dinas Kesehatan


1,55 6,67 7,66 6,33 83 1,55 7 428,61 Dinas Kesehatan Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk

2,8 1,84 2,68 2,72 101 2,8 3 100,79 Dinas Kesehatan

Jumlah Rumah Sakit

11 14 11 13 118 11 13 117,83 Dinas Kesehatan Jumlah Puskemas, Pustu, Pusling

216 204 216 208 96 216 208 96,31 Dinas Kesehatan

Jumlah Tenaga Medis

280 219 270 234 87 280 234 83,57 Dinas Kesehatan Keperawatan (perawat dan bidan)

1280 1477 1270 1.493 118 1280 1493 116,65 Dinas Kesehatan


45 105 43 100 233 45 100 222,92 Dinas Kesehatan

2

URUSAN/ BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM/ KEGIATAN


JENIS

TARGET CAPAIAN

KINERJA RPJMD

TAHUN 2015

REALISASI KINERJA

HASIL PROGRAM DAN

KELUARAN KEGIATAN

S/D TAHUN 2013



TARGET PROGRAM/

KEGIATAN RKPD

TAHUN BERJALAN (N-

1/2015)



SKPD

PENANGGUNG

JAWAB TARGET RKPD

TAHUN 2014

REALISASI RKPD

TAHUN 2014

TINGKAT

REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D TAHUN

2015

TINGKAT CAPAIAN

REALISASI TARGET

S/D TAHUN 2015

Tenaga kesehatan

90 59 80 22 28 90 21 23,56 Dinas Kesehatan

Sanitarian

45 31 37 29 78 45 29 64,51 Dinas Kesehatan Ahli gizi

45 29 43 43 100 45 43 95,76 Dinas Kesehatan


17,4 13,91 16,82 14,8 88 17,4 15 85,02 Dinas Kesehatan Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk

44,73 93,79 44,53 94,46 212 44,73 95 211,81 Dinas Kesehatan


5,59 3,75 4,98 1,39 28 5,59 1 10,56 Dinas Kesehatan Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

80 82,1 80 86,1 108 80 86 107,70 Dinas Kesehatan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan 97,2 89,3 96,7 91,6 95 97,2 92 94,22 Dinas Kesehatan Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization

(UCI) 100 95,4 100 99,5 100 100 100 99,65 Dinas Kesehatan Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100 100 100 100 100 100 101 100,50 Dinas Kesehatan

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

DBD 100% 100 100% 100 100 100% 100 10000,00 Dinas Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin 15 8,51 15 6,96 46 15 6 41,55 Dinas Kesehatan Cakupan kunjungan bayi

90 92,7 90 92,69 103 90 93 102,96 Dinas Kesehatan

Cakupan puskesmas

100 187,5 100 187,5 188 100 188 187,50 Dinas Kesehatan Cakupan pembantu puskesmas

48,39 48,39 48,39 48,39 100 48,39 48 100,00 Dinas Kesehatan


70% 73,04 0,65 56,5 87 70% 56 8051,91 RSUD AVLOS ( Average Length of Stay) hari 7 4,6 8 hari 4,16 4,6 7 hari 4 53,98 RSUD BTO (Bed Turn Over) kali 40 72,76 45 kali 61,83 72,76 40 kali 62 154,45 RSUD TOI ( Turn Over Interval) hari 2 1,66 3 hari 2,56 1,66 2 hari 2 115,70 RSUD Angka Kematian > 48 jam (GDR)

24 43,87 0,3 68,06 22687 24 68 284,69 RSUD


50 71,35 0,5 41,99 8398 50 42 83,73 RSUD

PEKERJAAN UMUM

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

98

95

97

94

97

98

94

95,94 Dinas PU Bina

Marga, Cipta Karya

dan Tata Ruang Rasio Jaringan Irigasi

85% 75 0,8 85 10625 85% 85 9999,08 Dinas PU

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

85%

79

0,8

78,96

99

85%

79

9283,43 Dinas PU Bina

Marga, Cipta Karya

dan Tata Ruang Persentase rumah tinggal bersanitasi

85,9

50

84,8

85

100

85,9

85

99,24

Dinas PU Bina

Marga, Cipta Karya

dan Tata Ruang Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk 40 45 45 44,93 100 40 45 112,05 Dinas Kebersihan

dan Pertamanan Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan

penduduk 45 50,57 45 48,5 108 45 48 107,63 Dinas Kebersihan

dan Pertamanan Rasio rumah layak huni

60

162

50

50

100

60

49

81,89

Dinas PU Bina

Marga, Cipta Karya

dan Tata Ruang Rasio permukiman layak huni

60

162

50

50

100

60

49

81,89

Dinas PU Bina

Marga, Cipta Karya

dan Tata Ruang Panjang jalan dilalui Roda 4

0,0008

0,0005

0,0006

0,0006

100

0,0008

0

47991,67

Dinas PU Bina

Marga, Cipta Karya

dan Tata Ruang Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan

pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

98

96,5

97

98,55

102

98

99


Marga, Cipta Karya

dan Tata Ruang Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40

KM/Jam )

98,5

92

97,5

94,5

97

98,5

95

95,97 Dinas PU Bina

Marga, Cipta Karya

dan Tata Ruang Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran

pembuangan air (minimal 1,5 m)

26,6

26.150

26

25.740

99000

26,6

25740


Marga, Cipta Karya

dan Tata Ruang Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau

bangunan rumah liar

20

22

20

22

110

20

22


Marga, Cipta Karya

dan Tata Ruang Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak

tersumbat 100 84 92 84 91 100 84 84,04 Dinas PU Pengairan

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 100 98 100 100 100 100 100 100,00 Dinas PU Pengairan

3

URUSAN/ BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM/ KEGIATAN


JENIS

TARGET CAPAIAN

KINERJA RPJMD

TAHUN 2015

REALISASI KINERJA

HASIL PROGRAM DAN

KELUARAN KEGIATAN

S/D TAHUN 2013



TARGET PROGRAM/

KEGIATAN RKPD

TAHUN BERJALAN (N-

1/2015)



SKPD

PENANGGUNG

JAWAB TARGET RKPD

TAHUN 2014

REALISASI RKPD

TAHUN 2014

TINGKAT

REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D TAHUN

2015

TINGKAT CAPAIAN

REALISASI TARGET

S/D TAHUN 2015


54,972

114.528

45810

114.528

250

54,972

114528


Marga, Cipta Karya

dan Tata Ruang Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek

dam, ground sill 40 25 35 30 86 40 23 58,71 Dinas PU Pengairan Pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan muara

sungai 90 80 80 80 100 90 80 88,75 Dinas PU Pengairan

PERUMAHAN RAKYAT


35,5

36,169

34,64

77.000

222286

35,5

76465


Marga, Cipta Karya

dan Tata Ruang Rumah tangga pengguna listrik

290,124

343.818

281674

344.525

122

290,124

344525

118750,96

Dinas PU Bina

Marga, Cipta Karya

dan Tata Ruang Rumah tangga ber-Sanitasi

423,121

234.450

410798

397.455

97

423,121

397455

93934,17

Dinas PU Bina

Marga, Cipta Karya

dan Tata Ruang

Rumah layak huni

1585016

576.765

1479522

1.432.522

97

1585016

1432522

90,38

Dinas PU Bina

Marga, Cipta Karya

dan Tata Ruang

PENATAAN RUANG Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber

HPL/HGB

60

45,5

50 60 120

60 60 100,45 Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yg telah

ditetapkan dgn PERDA Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 100 Tersedia Tersedia Tersedia BAPPEDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah

ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 100 Tersedia Tersedia Tersedia BAPPEDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah

ditetapkan dgn PERKADA Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 100 Tersedia Tersedia Tersedia BAPPEDA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 100 Tersedia Tersedia Tersedia BAPPEDA

PERHUBUNGAN

Jumlah arus penumpang angkutan umum

1654120 1.568.444 1568444 11.824.369 754 1,654,120 11824369 714,84 Dishub kominfo Rasio ijin trayek

0,00034 0,00034 0,00034 0,00029 85 0,00034 0 -16619,16 Dishub kominfo


1 10.032 1,404 10.617 7562 1 10618 7935,37 Dishub kominfo Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

02/01/2008 02/01/2008 39449 02/01/2008 100 02/01/2008 39449 100,00 Dishub kominfo

Angkutan darat

0,001 0,001 0,001 0,243 24300 0,001 1 74094,24 Dishub kominfo Kepemilikan KIR angkutan umum

40,34% 67,9 0,3761 86,6 230 40,34% 87 21494,29 Dishub kominfo

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) menit 20 20 20 20 100 20 20 100,00 Dishub kominfo Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

37,5 55.000 37500 55.000 147 37,5 55000 146668,00 Dishub kominfo


0,047 0,075 0,05 9,01 18020 0,047 10 20225,19 Dishub kominfo

LINGKUNGAN HIDUP

Persentase penanganan sampah 60 74,18 52,5 78,97 150 60 79 131,75 Badan Lingkungan

Hidup Persentase Luas pemukiman yang tertata 60 57,59 50 58 116 60 58 97,02 Badan Lingkungan

Hidup Pencemaran status mutu air 91 60 91 73 80 91 73 80,39 Badan Lingkungan

Hidup Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber

Mata Air 89 10 87 72 83 89 72 81,10 Badan Lingkungan

Hidup Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. 76,47 100 75,76 100 132 76,47 100 130,77 Badan Lingkungan

Hidup Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan

penduduk 70% 50,57 60 78,97 1 70% 79 11324,87 Badan Lingkungan

Hidup Penegakan hukum lingkungan 100 100 95 100 105 100 100 100,00 Badan Lingkungan

Hidup Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit

stabil 85 83 84 84 100 85 84 98,84 Badan Lingkungan

Hidup

PERTANAHAN Lahan bersertifikat

16% 33,95 15% 45 300 16% 45 28203,30 Bag.Pemerintahan


100% 100 1 100 100 100% 100 10049,50 Bag.Pemerintahan Penyelesaian izin lokasi 91,40% 98,87 97% 101 104 91,40% 101 11061,27 Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu

KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

01:01,0 01:01,1 0,000706366 01:01,1 100 01:01,0 0 18,98 Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Rasio bayi berakte kelahiran

100 95,98 84,6 96,41 114 100 97 96,59


0,228 0,023 0,206 0,01 5 0,228 -1 -261,63 Kepemilikan KTP (%)

99,64 90,46 97 94 97 99,64 94 94,35

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

16,31 3,22 0,1355 0,34 251 16,31 -5 -27,81 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi ada Ada ada

Ada 100 ada ada Ada siak 2010

4

URUSAN/ BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM/ KEGIATAN


JENIS

TARGET CAPAIAN

KINERJA RPJMD

TAHUN 2015

REALISASI KINERJA

HASIL PROGRAM DAN

KELUARAN KEGIATAN

S/D TAHUN 2013



TARGET PROGRAM/

KEGIATAN RKPD

TAHUN BERJALAN (N-

1/2015)



SKPD

PENANGGUNG

JAWAB TARGET RKPD

TAHUN 2014

REALISASI RKPD

TAHUN 2014

TINGKAT

REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D TAHUN

2015

TINGKAT CAPAIAN

REALISASI TARGET

S/D TAHUN 2015


Sudah Sudah Sudah Sudah 100 Sudah sudah 100,00

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 16 1,55 15,7 1,6 10 16 -11 -67,20 Kantor Keluarga

Berencana dan

Pemberdayaan

Perempuan Partisipasi perempuan di lembaga swasta

86,5 98,44 86 98,39 114 86,5 99 114,04

Rasio KDRT

0,008 0,003 0,008 0,0022 28 0,008 -1 -16828,56 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

0,59 0 0,56 0 0 0,59 #DIV/0! #DIV/0!


16,17 18 16,14 18 112 16,17 18 111,66 Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif)

38,42 40,44 38,4 40,86 106 38,42 41 107,61

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan

anak dari tindakan kekerasan 93,45 92,53 89,3 100 112 93,45 100 107,02 KELUARGA

BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

Rata-rata jumlah anak per keluarga

2 2 2 2 100 2 2 100 Kantor Keluarga

Berencana dan

Pemberdayaan

Perempuan Rasio akseptor KB

0,74 0,76 0,73 0,76 104 0,74 1 104


74 76,3 73,5 75,5 103 74 76 102 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

41 38,4 41,25 33,5 81 41 33 81

SOSIAL Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti

rehabilitasi 100 50 95 51 54 100 51 51,05 Dinas Tenaga Kerja,

Sosial dan

Transmigrasi PMKS yg memperoleh bantuan sosial

0,57% 0,37 0,002 0,69 345 0,57% 1 21650 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

0,57% 0,37 0,002 1,16 580 0,57% 2 31801

KETENAGAKERJAAN


71,9 70,08 71,8 72,02 100 71,9 72 100,13 Lintas SKPD Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

1,72 1,8 1,72 1,69 98 1,72 1 84,41 Dinas Tenaga Kerja,

Sosial dan

Transmigrasi Tingkat partisipasi angkatan kerja

71,9 70,08 71,8 72,02 100 71,9 72 100,13


20,4 72,88 20,3 21 103 20,4 20 97,64 Tingkat pengangguran terbuka (%)

2,74 9,22 3,01 4,59 152 2,74 4 160,02 Lintas SKPD


83,63 79,38 80,4 64,37 80 83,63 65 77,33 Dinas Tenaga Kerja,

Sosial dan

Transmigrasi Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan

pemerintah daerah 26,67 25,5 26,67 26,67 100 26,67 27 100,00

KOPERASI, USAHA

KECIL DAN MENENGAH Persentase koperasi aktif (melaksanakan RAT)

81,10% 81 0,807 81,2 101 81,10% 81 10011,26 Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

27 23.000 25000 25.000 100 27 25000 92592,87

Jumlah BPR/LKM

3 2.250 2600 2.250 87 3 2250 75002,31 Usaha Mikro dan Kecil

61 45 52 52 100 61 52 85,52

PENANAMAN MODAL

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

1 5 1 4 400 1 4 427,50 BAPPEDA Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

50 65,5 50 2.345 4690 50 2346 4691,02


241

235

240 248

103

241

248

102,91

Dinas Tenaga Kerja,

Sosial dan

Transmigrasi Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar

rupiah) 1 5 1 51 5100 1 52 5185,10 BAPPEDA

KEBUDAYAAN Penyelenggaraan festival seni dan budaya kali 10 6 8 8 100 10 8 10,00 Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

10 9 10 9 90 10 9 90,00 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang

dilestarikan 30 23 29 25 86 30 25 83,32 KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK DALAM

NEGERI Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 100 85 100 100 100 100 100 100,05 Bakebangpollinmas

Kegiatan pembinaan politik daerah 100 85 100 100 100 100 100 100,02

OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN


01:01,0 01:00,3 99 01:00,3 0 01:01,0 -780 100 Satuan.Pol PP Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

60 66,86 73,91 67,06 91 60 67 111,96 BakesbangPol

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan buah 80 86 80 86 100 80 86 100 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi

pemerintah ada Ada ada Ada 100 ada ada 100,00 BadanPelayanan

Perizinan Terpadu Penegakan PERDA

97% 95 0,95 95,5 101 97% 95 9842,92 Bag.Pemerintahan


82 240 240 240 100 82 240 292,90 Satuan.Pol PP Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,

ketentraman, keindahan) di Kabupaten 98% 106 0,95 96,47 102 98% 97 9848,95 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

0,0002 0,0012 0,0012 0,29 24167 0,0002 1 456465,52 Bakebangpollinmas

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah

layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 42% 84 0,9 0,87 1 42% -47 -11162,39 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan

desa yang baik 99% 96,5 0,97 1 1 99% -47 -4720,39 Bag.Pemerintahan Sistim Informasi Manajemen Pemda

12 15 11 15 136 12 15 125,00 Dishub kominfo


80% 79,81 0,79 79,85 101 80% 80 9983,25 BAPPEDA

KETAHANAN PANGAN Ketersediaan pangan Gabah

872,23

760.827

860627

772.109

90

872,23

772109

88521,26 Dinas Pertanian

kehutanan dan

perkebunan Beras (Ton) 502,122 536.206,06 502122 491.694,11 98 502,122 491694 97923,23 Kantor Ketahanan

5

URUSAN/ BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM/ KEGIATAN


JENIS

TARGET CAPAIAN

KINERJA RPJMD

TAHUN 2015

REALISASI KINERJA

HASIL PROGRAM DAN

KELUARAN KEGIATAN

S/D TAHUN 2013



TARGET PROGRAM/

KEGIATAN RKPD

TAHUN BERJALAN (N-

1/2015)



SKPD

PENANGGUNG

JAWAB TARGET RKPD

TAHUN 2014

REALISASI RKPD

TAHUN 2014

TINGKAT

REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D TAHUN

2015

TINGKAT CAPAIAN

REALISASI TARGET

S/D TAHUN 2015

Ketersediaan

pangan utama 301,28% 305,63 3,0294 339,59 112 301,28% 340 11272,59 Pangan

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

DESA

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga

pemberdayaan masyarakat (LPM) 100 80 90 75 83 100 75 74,90 Badan

Pemberdayaan

Masyarakat Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

100 85 90 90 100 100 90 90,06 Jumlah LSM

217 155 217 22 10 217 19 8,84

LPM Berprestasi

70 37 60 19 32 70 19 26,95 PKK aktif

100 100 100 100 100 100 100 100,00

Posyandu aktif

100 100 100 100 100 100 100 100,00 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan

masyarakat 90 75 85 94,12 111 90 94 104,69 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

90 52,2 80 100 125 90 100 111,29

STATISTIK Buku "kabupaten dalam angka"

ada Ada ada Ada 100 ada ada 100,00 BAPPEDA Buku "PDRB kabupaten"

ada Ada ada Ada 100 ada ada 100,00

KEARSIPAN Pengelolaan arsip secara baku

70%

0,6 0 0 70% ada 100,00 Kantor Perpustakaan

dan Arsip Peningkatan SDM pengelola kearsipan

100% 100 1 1,25 1 100% -38 -3815,00 Tersimpannya arsip inaktip dan statis

100% 50 0,75 0,6 1 100% -40 -4041,67

KOMUNIKASI DAN

INFORMASI


13 13 13 13 100 13 13 100,00 Dishub kominfo Jumlah surat kabar nasional/local

18 18 18 18 100 18 18 100,00

Jumlah penyiaran radio/TV local

57/2 51/2 54/2 54/2 100 57/2 #VALUE! 100 Jumlah penyiaran TV local

1 1 1 2 200 1 2 225,00


1 1 1 1 100 1 1 100,00 PERPUSTAKAAN

Jumlah perpustakaan

3 2 3 2 67 3 2 75,00 Kantor Perpustakaan

dan Arsip Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun

66,739 61.970 63,561 82,375 130 66,739 -295 -442,16 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

77500 38.870 70000 55.084 79 77500 55084 71,08

URUSAN PILIHAN

PERTANIAN

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya

per hektar 69,03 65,87 67,65 65,06 96 69,03 65 94,25 Dinas Pertanian,

kehutanan dan

perkebunan Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 49,1 45,52 49,37 49,37 100 49,1 49 100,61 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap

PDRB 9,17 7,85 9,15 9,15 100 9,17 9 100,64 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB 4,36 4,18 4,2 4,2 100 4,36 4 96,93 Cakupan bina kelompok petani

26,95 26,99 26,75 27,15 101 26,95 27 100,76

KEHUTANAN Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

1,1 1,08 1,09 1,6 147 1,1 2 161,49 Dinas Pertanian,

kehutanan dan

perkebunan Kerusakan Kawasan Hutan

0,03 0,05 0,04 0,04 100 0,03 0 50,00


1,09 1,59 1,08 1,53 142 1,09 2 140,59 ENERGI DAN SUMBER

DAYA MINERAL Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 4,04 4,33 4,04 4,04 100 4,04 4 99,00 Dinas Perindustrian,

Perdagangan

&Pertambangan

PARIWISATA Kunjungan wisata Domestik

1046318 1.554.500 951.198 1.955.308 206 1,046,318 1955308 186,88 Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kunjungan wisata Mancanegara

27,202 60.706 24.729 78.483 317 27,202 78483 288519,94 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

3,7 4,07 3,71 4,07 110 3,7 4 109,34

KELAUTAN DAN

PERIKANAN

Produksi perikanan

70,388 72.418,38 66.404 84.829 128 70,388 84829 120516,44 Dinas Kelautan dan

Perikanan Konsumsi ikan

30,5 29,97 30,1 30,1 100 30,5 30 98,72 Cakupan bina kelompok nelayan

57 72 51 85 167 57 85 149,48


13 18 11 18 164 13 18 140,60 Produksi perikanan kelompok nelayan

388,8 337,9 267,2 338,23 127 388,8 339 87,07

PERDAGANGAN Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

23,84 27,41 23,83 23,83 100 23,84 24 99,64 Dinas Perdagangan

Perindustrian dan

Pertambangan Ekspor Bersih Perdagangan

22144934 70134127 20.484.056 36.302.775 177 22,144,934 36302775 163,93

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal kelompok 36 30 33 33 100 36 33 100

PERINDUSTRIAN

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

5,71 6,01 5,7 5,7 100 5,71 6 99,13 Dinas Perdagangan

Perindustrian dan

Pertambangan Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor

Industri 7,5 8,36 7 10,75 154 7,5 11 143,79 Pertumbuhan Industri.

4,88 4,83 4,87 4,03 83 4,88 4 76,96

Cakupan bina kelompok pengrajin sentra 45 25 35 35 100 45 35 100 Dinas Koperasi dan

UMKM TRANSMIGRASI Transmigran swakarsa (trans. umum, TSM, & TU)

21,15

64,17

20,2

63,01

312

21,15

63

299,70

Dinas Tenaga Kerja,

Sosial dan

Transmigrasi

DAFTAR ISI - Kabupaten Banyuwangi 2016.pdf · 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir kali dirubah dengan

Documents