Home >Documents >Daftar Isi - djppr. (Govt Debt...  Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo...

Daftar Isi - djppr. (Govt Debt...  Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo...

Date post:04-Apr-2019
Category:
View:220 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Daftar Isi

Bagian 1

Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis

Utang, Landasan Hukum

1. Latar Belakang (1)

2. Latar Belakang (2)

3. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang

4. Jenis-jenis Utang (1)

5. Jenis-jenis Utang (2)

6. Landasan Hukum Pengelolaan Utang

Bagian 2

APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit

7. APBN 2011-2016

8. Cashflow Pembiayaan 2011-2016

9. Defisit dan Pembiayaan APBN 2011-2016

10. Defisit Anggaran di Berbagai Negara 2011-2016

11. Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang

Tahun 2016

12. Realisasi Penerbitan SBN 2016

13. Ringkasan Hasil Penerbitan SBN Tahun 2016

14. Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan,

2011-2016

15. Pinjaman Tunai APBN 2016

16. Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2011 2016

17. Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2016

18. Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2016

(Grafik)

Bagian 3

Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo

Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman)

19. Posisi Utang Pemerintah Pusat 2011-2016

20. Posisi Utang Pemerintah Pusat 2011-2016 (Grafik)

21. Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat per 31

Juli 2016

22. Posisi Surat Berharga Negara 2011 2016

23. Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan

Kreditur (1)

24. Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan

Kreditur (2)

25. Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan

Kreditur (Grafik)

26. Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi

27. Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi

(Grafik)

28. Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan

Beberapa Mata Uang Utama

29. Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Mata

Uang Lainnya

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Daftar Isi

30. Posisi Utang Pemerintah Pusat Beberapa Mata Uang

Utama (Grafik)

31. Posisi Pinjaman Berdasarkan Status & Jumlah Loan

32. Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis

Pinjaman

Bagian 4

Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio

Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan

Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)

33. Perkembangan Rasio Utang Indonesia

terhadap PDB

34. Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai

Negara

35. Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai

Negara Tahun 2006-2016

36. Jatuh Tempo SBN Tradable 31 Juli 2016

37. Program Debt Switch dan Buyback SBN

38. Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap

39. Pemanfaatan Pinjaman

40. Rasio Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap

Cadangan Devisa

41. Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2005

2015

42. Indikator Risiko Utang 2011-2016

Bagian 5

Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi

Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve,

Biaya Pinjaman Luar Negeri)

43. Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat

Tahun Anggaran 2015 dan 2016

44. Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat

Tahun Anggaran 2016 (Grafik)

45. Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Per

Denominasi TA 2015 dan 2016

46. Rasio Pembayaran Bunga Utang

47. Realisasi Pembayaran Bunga Utang

48. Biaya Pinjaman dari Kreditur Multilateral

49. Biaya Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)

50. Kurva Imbal Hasil SUN Rupiah

51. Kurva Imbal Hasil SUN Valas (dlm denominasi USD)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Bagian 6

Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan,

Kepemilikan SBN oleh Investor)

52. Perdagangan Rata-Rata Harian SUN Rupiah di Pasar

Sekunder

53. Perdagangan Rata-Rata Harian SBSN Rupiah di Pasar

Sekunder

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Daftar Isi

54. Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan

(Grafik)

55. Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang

Diperdagangkan

56. Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang

Diperdagangkan (dalam %)

57. Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan oleh

Non Residen (Asing) berdasarkan Tenor

58. Spread terhadap UST- Feb 26

59. Spread terhadap UST- Nov 45

60. Spread terhadap 7Y Euro Midswap

61. Spread terhadap 10Y Euro Midswap

62. Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (1)

63. Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (2)

Bagian 8

Rating, Opini BPK, Kesimpulan

73. Rating Indonesia

74. Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)

75. Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)

76. Performa Sovereign Rating Indonesia (1)

77. Performa Sovereign Rating Indonesia (2)

78. Opini BPK tentang Laporan Keuangan

79. Kesimpulan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Bagian 9

Ekstra Slide

80. Utang Luar Negeri Indonesia

Bagian 7

Penjaminan Pemerintah

64. Kebijakan Pengelolaan Kewajiban Penjaminan

65. Definisi Kewajiban Penjaminan

66. Landasan Hukum Pemberian Penjaminan Pemerintah

67. Batas Maksimal Kewajiban Penjaminan & Jenis

Potensi Default

68. Program Penjaminan Pemerintah 2008 s.d. saat

ini

69. Posisi Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan

Dalam APBN

70. Posisi Pengelolaan Kewajiban Penjaminan

71. Komposisi Kewajiban Penjaminan Pemerintah

72. Maturity Profile Penjaminan Kredit yang Dijamin

Pemerintah

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Bagian 1

Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang,

Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Latar Belakang (1)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN) yang menjadi bagian dari Kebijakan

Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan.

Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah:

Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk:

Penciptaan kesempatan kerja;

Penurunan angka kemiskinan;

Penguatan pertumbuhan ekonomi.

Menciptakan keamanan.

Utang terutama merupakan konsekuensi dari postur APBN (yang mengalami defisit), dimana

Pendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara.

Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain

untuk:

Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan

energi,dan proyek padat karya;

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin,

PKH,Subsidi;

Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak;

Mempertahankan anggaran pendidikan 20%;

Meningkatkan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista);

Melanjutkan reformasi birokrasi.

Latar Belakang (2)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan

negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara:

Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit

APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt

refinancing);

Refinancing dilakukan dengan terms & conditions (biaya dan risiko) utang

baru yang lebih baik.

Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari:

Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing

yang cukup besar;

Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998:

Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing;

BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery

digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.

Pembiayaan defisit APBN

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Tujuan Tujuan Jangka Menengah:

Memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko

yang terkendali; dan

Mendukung terbentuknya pasar SBN yang dalam, aktif dan likuid.

Tujuan Jangka Pendek atau Tahunan:

Memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan membayar kewajiban pokok utang

secara tepat waktu dan efisien.

Kebijakan Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan

sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap;

Melakukan pengembangan instrumen utang dan perluasan basis investor utang agar diperoleh

fleksibilitas dalam memilih sumber utang yang lebih sesuai kebutuhan dengan biaya yang

minimal dan risiko terkendali;

Memanfaatkan fleksibilitas pembiayaan utang untuk menjamin terpenuhinya pembiayaan

APBN dengan biaya dan risiko yang optimal;

Memaksimalkan pemanfaatan pinjaman untuk belanja modal terutama pembangunan

infrastruktur;

Melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka ALM Negara;

Embed Size (px)
Recommended