Daftar Isi - gresikkab.go.idgresikkab.go.id/media/SAKIP Bappeda/LAKIP BAPPEDA 2018.pdf · akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA menuju terwujudnya good governance yang

Daftar Isi – Lakip Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2018 | I

Daftar Isi Kata Pengantar……………………………………………………………………………..

Ikhtisari Eksekutif………………………………………………………………………….

Daftar Isi……………………………………………………………………………………..

BAB I – PENDAHULUAN

1. Latar Belakang ............................................................... .................. I-1

2. Dasar Hukum; ................................................................... .................... I-1

3. Maksud dan Tujuan; .......................................................... .................... I-3

4. Struktur Kelembagaan dan Organisasi; ...................... .................. I-3

5. Tugas dan Fungsi Lembaga………………………………………………………. I-6

6. Sumber Daya Manusia…………………………………………………………… I-22

7. Pola Penyusunan Laporan Kinerja dan Hubungan Dengan Dokumen

Perencanaan Kinerja Daerah…………………………………………………… I-23

8. Sistematika……………………………………………………………………….…. I-24

BAB II.PERENCANAAN KINERJA ............................................... ................ II-1

1. Perencana Strategis ............................................................ ................... II-1

2. Tujuan ............................................................................... ................... II-2

3. Sasaran .............................................................................. ................... II-2

4. Program .............................................................................. ................... II-3

5. Rencana Kinerja Tahun 2018 ............................................. ................... II-5

BAB III.AKUNTABILITAS KINERJA ........................................... .............. III-1

1. Capaian Kinerja .................................................................. .................. III-1

2. Ealuasi dan Analisis Capaian Kinerja ................................. .................. III-2

3. Realisasi Anggaran ............................................................ ................ III-14

BAB IV. PENUTUP ..................................................................... ............... IV-1

Lampiran : Perjanjian Kinerja……………………………………………………………….

Ikhtisari Eksekutif – Lakip Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2018 | 1

Ikhtisari Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik

Tahun ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan

berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai

visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021. LAKIP ini juga sebagai alat

kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan

akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA menuju terwujudnya

good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di

dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis

Tahun 2018 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang

ditetapkan. Untuk mencapai visi dan misi BAPPEDA Kabupaten Gresik

menetetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja.

Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program

dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten

Gresik. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih

terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output

kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran

strategis sebagai berikut:

1. Sasaran Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui

peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

strategis Indikator Kinerja:

a. Persentase Dokumen Renja dengan target 75 tercapai 75 (100%)

b. Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik dengan target 75 tercapai

75 (100%)

Ikhtisari Eksekutif – Lakip Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2018 | 2

c. Persentase Keselerasan Program Pembangunan RKPD terhadap

RPJMD dengan target 100 tercapai 100 (100%)

2. Menguatkan keberlanjutan dan kebermanfaatan perencanaan

pembangunan inklusif serta komprehensif:

a. Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD

dengan target 80 tercapai 80 (100%)

b. Persentase Capaian Sasaran Pembangunan RPJMD dengan nilai

minimal 76 dengan target 86 tercapai 86 (100%)

3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui penguatan

penelitian dan pengembangan yang inovatif:

a. Pertumbuhan Inovasi Daerah dengan target 100 tercapai 100 (100%)

Dari rincian capaian indikator sasaran diatas dapat dijelaskan bahwa untuk

sasaran strategis semuanya dapat terealisasi 100 %.

Kata Pengantar – Lakip Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2018 | I

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa

atas disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Gresik Tahun 2018.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 yang

dituangkan dalam laporan ini meliputi 8 (Delapan) program dan 52 (Lima

Puluh Dua) kegiatan.


Kabupaten Gresik senantiasa melakukan tindak lanjut atas saran

perbaikan yang diberikan baik dari pihak internal maupun eksternal.

Perbaikan secara terus-menerus (Continuous improvement) dalam

melaksanakan rencana aksi kinerja pada Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan PengembanganKabupaten Gresik Kabupaten

Gresik telah menjadi komitmen Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik untuk mendukung

terciptanya Instansi sebagai pelayanan publik yang lebih baik.

Gresik, Februari 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDA)

KABUPATEN GRESIK

Drs. HERMANTO TH. SIANTURI Pembina Utama Muda

NIP. 19611207 199003 1 004

Bab I – Lakip Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2018 | 1-1

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem

perencanaan dan penganggaran pembangunan, baik pada aspek proses dan

mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di

tingkat pusat dan daerah. Sehubungan hal tersebut perlu disusun agenda

dan langkah-langkah penyempurnaan yang bertahap dan terfokus

termasuk penyusunan Rencana Aksi Kinerja serta pelaksanaan Monitoring

dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi yang telah disusun.

Pembangunan Satu tahun ke depan di harapkan Bappeda Kabupaten

Gresik sudah beranjak pada tahapan perencanaan berbasis kinerja yang

diawali dengan proses analisa terhadap kegiatan yang dilaksanakan melalui

tahapan-tahapan berupa penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi

Kinerja, Tahapan dan Pengukuran Rencana Aksi Kinerja

Selanjutnya untuk mencapai sasaran perencanaan yang berbasis

kinerja tersebut perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan tahapan tersebut diatas sebagai pedoman dan arahan bagi

para pengambil kebijakan/ keputusan dalam Program dan Kegiatan tahun

berjalan dan acuan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik


Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86

Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016

tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun


2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2018 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeraah Tahun 2018;

11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019;

12. Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2017

Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Nomor 1 Tahun 2016

tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik Tahun 2016 –

2021.

13. Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Gresik

didasarkan pada Permenpan No. 53 tahun 2014 sebagai

pelaporan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai

sasaran program yang wajib dipenuhi.

Tujuan

Tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Daerah adalah sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik

dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun.


1.4 Struktur Kelembagaan dan Organisasi;

Gambaran pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah

melekat pada Tugas Pokok dan Fungsinya, sedangkan Tugas Pokok dan

Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah terkait dengan Susunan

organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik. Berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat

Daerah Kabupaten Gresik dan Keputusan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah (Bappeda) Kabupaten Gresik, adalah terdiri atas :

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat, terdiri dari:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Subbagian Keuangan; dan

c. Subbagian Program dan Pelaporan.

3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari:

a. Subbidang Kesejahteraan Rakyat;

b. Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya; dan

c. Subbidang Pemerintahan.

4. Bidang Perekonomian, Pendanaan dan Investasi terdiri dari:

a. Subbidang Perekonomian;

b. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan

c. Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi.

5. Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup,

terdiri dari:

a. Subbidang Pengembangan Wilayah;

b. Subbidang Infrastruktur; dan

c. Subbidang Lingkungan Hidup.

6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Data, terdiri dari:

a. Subbidang Kelitbangan Utama;

b. Subbidang Kelitbangan Pendukung; dan


c. Subbidang Data Perencanaan dan Kelitbangan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut :


Gambar 1.1

Struktur Organisasi


1.5 Tugas dan Fungsi Lembaga;

Tugas dan Fungsi OPD

Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik

Kepala Badan:

Tugas:

Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan

pengkoordinasian proses penyusunan kebijakan di bidang perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis operasional

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional


c. Pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan

teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah;

e. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan


f. Pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi penelitian, pengembangan

dan inovasi daerah;

g. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyusunan

rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah;

h. Pengkoordinasian penyelenggaraan sinkronisasi, sinergitas dan

harmonisasi perencanaan pembangunan daerah;

i. Penyampaian hasil penelitian dan pengembangan sebagai

rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati dan perangkat

daerah;

j. Pemberian rekomendasi izin penelitian; dan


k. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai

dengan bidang tugasnya.

Sekretariat

Tugas :

memberikan pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, tata usaha,

kearsipan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta

pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

a. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan

BAPPEDA;

b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan

dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan

tugas BAPPEDA;

c. pengelolaan administrasi keuangan BAPPEDA;

d. pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan

dan inventaris kantor BAPPEDA;

e. fasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat

Daerah;

f. fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan

evaluasi rencana pembangunan daerah;

g. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan

program dan kegiatan BAPPEDA; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;

b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;

c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;

d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan

mempersiapkan sarana prasarana kantor;


e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan

dinas lingkup bappeda;

f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;

g. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai

dan pengembangan kompetensi pegawai;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris


Kepala Subbagian Keuangan

Tugas :

a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;

b. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;

c. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;

d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;

e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi

kinerja keuangan;

f. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkup

BAPPEDA;

g. melaksanakan penyelesaian pembayaran gaji dan hak lainnya; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris


Kepala Subbagian Program dan Pelaporan

Tugas :

a. melaksanakan penyusunan rencana strategis BAPPEDA:

b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan BAPPEDA;

c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan

kegiatan;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

BAPPEDA;

e. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program

dan kegiatan BAPPEDA;


f. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan

kegiatan BAPPEDA;

g. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah;

h. melaksanakan inventarisasi pengendalian dan evaluasi rencana

pembangunan daerah;

i. melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana

kerja Perangkat Daerah; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris


Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam mengkoordinasikan

perumusan kebijakan di bidang sosial budaya dan pemerintahan.

Tugas :

a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan Bidang Sosial

Budaya dan Pemerintahan;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Sosial Budaya dan

Pemerintahan;

c. evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Sosial Budaya

dan Pemerintahan;

d. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan

pembangunan lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;

e. penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah

lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;

f. pelaksanaan pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi rencana

pembangunan daerah lingkup Bidang Sosial Budaya dan

Pemerintahan;

g. pelaksanaan pengkoordinasian sinkronisasi, sinergitas dan

harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan lingkup

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;


h. pembinaan teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kerja

Perangkat Daerah lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;

i. pelaksanaan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja

Perangkat Daerah lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;

dan

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan


Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat

Tugas :

a. menyusun perencanaan program dan kegiatan Subbidang

Kesejahteraan Rakyat;

b. melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Kesejahteraan

Rakyat;

c. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang


d. melakukan pengkoordinasian penyusunan perencanaan

pembangunan lingkup subbidang Kesejahteraan Rakyat meliputi

urusan : Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja, Transmigrasi;

e. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan

pembangunan lingkup Subbidang Kesejahteraan Rakyat;

f. menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah

lingkup Subbidang Kesejahteraan Rakyat;

g. melaksanakan koordinasi sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi

antar dokumen perencanaan pembangunan lingkup Subbidang


h. melaksanakan verifikasi rencana strategis dan rencana kerja

Perangkat Daerah lingkup Subbidang Kesejahteraan Rakyat;

i. membina teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kerja

Perangkat Daerah lingkup Subbidang Kesejahteraan Rakyat; dan


j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya

Tugas :


Pendidikan, Mental dan Budaya;

b. melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pendidikan, Mental

dan Budaya;


Pendidikan, Mental dan Budaya;


pembangunan lingkup Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya

meliputi urusan : Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga,

Kebudayaan, Kearsipan, Sosial, Perpustakaan;


pembangunan lingkup Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya;


lingkup Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya;

g. melaksanakan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi antar

dokumen perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Pendidikan,

Mental dan Budaya;


Perangkat Daerah lingkup Subbidang Pendidikan, Mental dan

Budaya;


Perangkat daerah lingkup Subbidang Pendidikan, Mental dan

Budaya; dan


Bidang Sosial Budaya dan pemerintahan sesuai bidang tugasnya.


Kepala Subbidang Pemerintahan

Tugas :


Pemerintahan;

b. melaksanaan program dan kegiatan Subbidang Pemerintahan;


Pemerintahan;


pembangunan lingkup Subbidang Pemerintahan meliputi urusan :

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman,

Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Satpol

PP dan Penanggulangan Bencana), Kecamatan, Inspektorat,

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD;


pembangunan lingkup Subbidang Pemerintahan;


lingkup Subbidang Pemerintahan;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinkronisasi, sinergitas dan


Subbidang Pemerintahan;


Perangkat Daerah lingkup Subbidang Pemerintahan;


Perangkat Daerah lingkup Subbidang Pemerintahan; melaksanakan

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial

Budaya dan Pemerintahan sesuai bidang tugasnya.

j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala

bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.


Bidang Perekonomian, Pendanaan dan Investasi

Tugas :


perumusan kebijakan perencanaan di bidang perekonomian Pendanaan

dan Investasi.

Fungsi :

a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan Bidang

Perekonomian, Pendanaan dan Investasi;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perekonomian, Pendanaan

dan Investasi;

c. evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perekonomian,

Pendanaan dan Investasi;


pembangunan lingkup Bidang Perekonomian, Pendanaan dan

Investasi;


lingkup Bidang Perekonomian, Pendanaan dan Investasi;

f. pelaksanaan pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi rencana

pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian, Pendanaan dan

Investasi;

g. pelaksanaan pengkoordinasian sinkronisasi, sinergitas dan


Bidang Perekonomian, Pendanaan dan Investasi;


Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian, Pendanaan dan

Investasi;


Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian, Pendanaan dan

Investasi; dan




Kepala Subbidang Perekonomian :

Tugas:


Perekonomian;

b. melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Perekonomian;


Perekonomian;


pembangunan lingkup Subbidang Perekonomian meliputi urusan :

Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;


pembangunan lingkup Subbidang Perekonomian;


lingkup Subbidang Perekonomian;

g. melaksanaan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi antar dokumen

perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Perekonomian;


Perangkat Daerah lingkup Subbidang Perekonomian;


perangkat daerah lingkup Subbidang Perekonomian; dan


Bidang Perekonomian, Pendanaan dan Investasi.

Kepala Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tugas :


Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

b. melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat;





pembangunan lingkup Subbidang Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat meliputi urusan : Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah, Perdagangan;


pembangunan lingkup Subbidang Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat;


lingkup Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

g. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi




Perangkat Daerah lingkup Subbidang Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat;


Perangkat Daerah lingkup Subbidang Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat; dan


Bidang Perekonomian, Pendanaan dan Investasi.

Kepala Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi

Tugas :

a. menyusun perencanaan program dan kegiatan Subbidang Pendanaan

Pembangunan dan Investasi;

b. melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pendanaan

Pembangunan dan Investasi;


Pendanaan Pembangunan dan Investasi;


pembangunan lingkup Subbidang Pendanaan Pembangunan dan

Investasi meliputi urusan : Penanaman Modal, Perindustrian dan

Keuangan;



pembangunan lingkup Subbidang Pendanaan Pembangunan dan

Investasi;


lingkup Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi;



Pendanaan Pembangunan dan Investasi;


Perangkat Daerah lingkup Subbidang Pendanaan Pembangunan dan

Investasi;


Perangkat Daerah lingkup Subbidang Pendanaan Pembangunan dan

Investasi; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

k. Kepala Bidang Perekonomian, Pendanaan dan Investasi.

Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Tugas :

Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup,

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam

mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan

wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.

Fungsi :

a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan Bidang

Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Wilayah,

Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;

c. evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengembangan

Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;


pembangunan lingkup Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur

dan Lingkungan Hidup;



lingkup Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan

Lingkungan Hidup;

f. pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi rencana

pembangunan daerah lingkup Bidang Pengembangan Wilayah,


g. pelaksanaan koordinasi, Sinkronisasi, Sinergitas dan harmonisasi

antar dokumen perencanaan pembangunan lingkup Bidang

Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;


Perangkat Daerah lingkup Bidang Pengembangan Wilayah,



Perangkat Daerah lingkup Bidang Pengembangan Wilayah,

Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; dan



Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah

Tugas :


Pengembangan Wilayah;

b. melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pengembangan

Wilayah;




pembangunan lingkup Subbidang Pengembangan Wilayah meliputi

urusan : Pertanahan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Sub Urusan Penataan Ruang;


pembangunan lingkup Subbidang Pengembangan Wilayah;



lingkup Subbidang Pengembangan Wilayah;





Perangkat Daerah lingkup Subbidang Pengembangan Wilayah;


Perangkat Daerah lingkup Subbidang Pengembangan Wilayah; dan


Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.

Kepala Subbidang Infrastruktur

Tugas :


Infrastruktur;

b. melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Infrastruktur;


Infrastruktur;


pembangunan lingkup Subbidang Infrastruktur meliputi urusan :

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (tidak termasuk sub urusan

penataan ruang) dan Perhubungan;


pembangunan lingkup Subbidang Infrastruktur;


lingkup Subbidang Infrastruktur;



Infrastruktur;


Perangkat Daerah lingkup Subbidang Infrastruktur;



Perangkat Daerah lingkup Subbidang Infrastruktur; dan



Kepala Subbidang Lingkungan Hidup

Tugas :


Lingkungan Hidup;

b. melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Lingkungan Hidup;


Lingkungan Hidup;


pembangunan lingkup Subbidang Lingkungan Hidup meliputi urusan

: Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan;


pembangunan lingkup Subbidang Lingkungan Hidup;


lingkup Subbidang Lingkungan Hidup;



Lingkungan Hidup;


Perangkat Daerah lingkup Subbidang Lingkungan Hidup;


Perangkat Daerah lingkup Subbidang Lingkungan Hidup; dan




Bidang Penelitian dan Pengembangan

Tugas :


perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan.

Fungsi :

a. penyusunan program dan kegiatan bidang Penelitian dan

Pengembangan;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penelitian dan

Pengembangan;

c. evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Penelitian dan

Pengembangan;

d. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan

kelitbangan utama, kelitbangan pendukung dan data perencanaan

kelitbangan;

e. pelaksanaan Sinkronisasi, Sinergitas, Harmonisasi data kelitbangan

dan perencanaan kelitbangan;

f. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi data perencanaan dan kelitbangan;

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

kelitbangan serta data perencanaan dan kelitbangan;

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan


Kepala Subbidang Penelitian Utama

Tugas :

a. menyusun perencanaan program dan kegiatan Subbidang Penelitian

utama;

b. melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Penelitian utama;


Penelitian utama;

d. melaksanakan pelayanan administrasi penelitian, pengkajian,

pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan

evaluasi kebijakan sebagai dasar terciptanya inovasi daerah;


e. melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan,

penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan sebagai dasar

terciptanya inovasi daerah;

f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan

Penelitian utama;

g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan

Penelitian utama;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Kepala Subbidang Kelitbangan Pendukung

Tugas :


kelitbangan pendukung;

b. melaksanakan program dan kegiatan Subbidang kelitbangan

pendukung;



d. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya

manusia, penguatan ketatalaksanaan dan kerjasama, serta fasilitasi

inovasi daerah;

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan


f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan


g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala


Kepala Subbidang Data, Perencanaan dan Kelitbangan

Tugas :

a. menyusun perencanaan program dan kegiatan Subbidang Data,

Perencanaan dan Kelitbangan;


b. melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Data, Perencanaan

dan Kelitbangan;

c. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Data,


d. melaksanakan inventarisasi, kompilasi, verifikasi, validasi dan

penyajian data, perencanaan dan kelitbangan;

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan Data,


f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan

Data, Perencanaan dan Kelitbangan; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala


1.6 Sumber Daya Manusia;

Jumlah Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Penhgembagan Kabupaten Gresik berdasarkan Kualifikasi

Pendidikan. Pangkat dan Golongan

NO

URAIAN PENDIDIKAN

JML Pangkat / Golongan Ruang

SD SMP SMA D2 D3

S1 S2 S3

1 Pengatur Muda (II/a)

Pengatur (II/c) 9 9

2 Penata Muda (III/a) 4 4

Penata Muda Tingkat I (III/b)

1 1

Penata (III/c) 10 10

Penata Tingkat I (III/d)

7 7

3 Pembina (IV/a) 5 5

Pembina Tingkat I

(IV/b) 1 1

Pembina Utama Muda

(IV/c) 1 1

JUMLAH 9 22 7 38

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2019


1.7 Pola Penyusunan Laporan Kinerja dan Hubungan dengan Dokumen

Perencanaan Kinerja Daerah;

Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Gresik dilakukan melalui beberapa langkah sebagai

berikut:

1. Tahap Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja,

Sinkronisasi urusan untuk di akselerasi dengan sasaran dan

indikator kinerja sesuai dengan target yang tertuang dalam

Renstra tahun 2016-2021, RKPD Tahun 2018, selanjutnya

disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 sebagai

bentuk Komitmen Kinerja yang dituangkan dalam Penetapan

Kinerja dan Komitmen Kinerja sebagai dasar pengukuran

Capaian Kinerja Tahun 2018.

2. Tahap Pengukuran Capaian Kinerja, perencanaan kinerja yang

tertuang dalam Pernyataan Kinerja berdasarkan Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2018

selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja. Dalam pengukuran

capaian kinerja sesuai dengan target yang direncanakan

selanjutnya membandingkan dengan capaian kinerja tahun

2018.

3. Akuntabilitas Kinerja, dengan didukung data-data kinerja yang

diperoleh dari pelaksanaan teknis kegiatan pada SKPD,

selanjutnya dilakukan analisa yang merupakan isi pokok

dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten

Gresik Tahun 2018 sebagai bahan dalam merumuskan

kebijakan dengan memperhatikan penyebab keberhasilan dan

kegagalan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi, yang diketahui dengan

membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran dengan target indikator

kinerja sasaran dalam Rencana Strategis organisasi. Sehingga dapat


dikatakan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 merupakan laporan capaian kinerja

untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.

1.8 Sistematika;

Sistematika penulisan Laporan Kegiatan Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Gresik Tahun Anggaran 2018 ini disusun berdasarkan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Struktur Kelembagaan dan Organisasi

1.5. Tugas dan Fungsi Lembaga

1.6. Sumber Daya Manusia

1.7. Pola Penyusunan Laporan Kinerja dan Hubungan

dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Daerah

1.8. Sistematika

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencana Strategis

2.2. Tujuan

2.3. Sasaran

2.4. Program

2.5. Rencana Kinerja


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.3. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

Bab II – Lakip Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2018 | 2-1

BAB II

Perencanaan Kinerja

2.1. Perencana Strategis

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bappeda) berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. Kabupaten Gresik

mencetuskan visi untuk merangkul semangat seluruh stakeholder dalam

menghadapi pelbagai permasalahan dan tantangan pembangunan dengan

mengoptimalkan seluruh potensi daerah serta mengedepankan nilai-nilai

luhur demi kesejahteraan masyarakat Gresik sebesar-besarnya yaitu;

“Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan

Berkehidupan yang Berkualitas”

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka

dirumuskan misi pembangunan untuk mengintegrasikan segenap

pemikiran, kekuatan komitmen, dan kemuliaan integritas seluruh

komponen penyelenggara pemerintahan dalam 4 (empat) rencana strategis

pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik periode 2016-2021

sebagaimana berikut;

Misi ke-1

Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan

masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang

berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali

dan Kota Santri;

Misi ke-2

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat

dan pengusaha melalui tata kelola kepemerintahan yang baik;


Misi ke-3

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah

peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi

kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

menekan angka kemiskinan;

Misi ke-4

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan

layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang

berkelanjutan,dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

Bappeda adalah Misi ke-2 yang berhubungan dengan Atribusi Pelayanan

Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.

2.1.1. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi sebagaimana dimaksud maka

dirumuskan tujuan dan sasaran sebagaimana tabel 2.1 dan tabel 2.3.

Tabel 2.1

Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Gresik

NO. TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

TARGET KINERJA

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1

Menghadirkan

keselarasan

pembangunan

daerah melalui

komprehensifitas

perencanaan

dan inovasi

daerah.

Nilai Pangripta B B B A A A

2.1.2. Sasaran

Pada Dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Gresik, Bappeda

mendukung Urusan Perencanaan serta urusan Penelitian dan

Pengembangan dengan sasaran dan indicator sasaran yang selaras dengan

RPJMD sebagaimana tabel berikut :


Tabel 3.2

Program Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Gresik

NO SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA

TAHUN KE-

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.

Mewujudkan

keselarasan

perencanaan

pembangunan

melalui peningkatan

kualitas dokumen

perencanaan

pembangunan daerah

Persentase

Dokumen

Renja Kualitas

Baik

65% 70% 75% 80% 90% 100%

Persentase

Dokumen

Renstra

Kualitas Baik

65% 70% 75% 80% 90% 100%

Persentase

Keselerasan

Program

Pembangunan

RKPD terhadap

RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.

Menguatkan

keberlanjutan dan

kebermanfaatan

perencanaan

pembangunan

inklusif serta

komprehensif.

Persentase

Usulan

Musrenbang

yang

diakomodasi

dalam RKPD

75% 78% 80% 83% 86% 90%

Persentase

Capaian

Sasaran

Pembangunan

RPJMD dengan

nilai minimal

76

78 82 86 90 94 98

3.

Meningkatkan

kualitas perencanaan

pembangunan

melalui penguatan

penelitian dan

pengembangan yang

inovatif.

Pertumbuhan

Inovasi Daerah 33% 66% 100% 133% 166% 200%

2.1.3. Program

Program Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

Pengembangan Daerah disajikan sebagaimana tabel 3.3.


Tabel 3.3

Program Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik

NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET KINERJA

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan

tupoksi perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Program Peningkatan Sarana

Dan Prasarana Aparatur

Persentase fasilitasi terhadap sarana

prasarana aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase Pelaksanaan Musrenbang

Forum SKPD sesuai Petunjuk Teknis 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Capaian Program

Pembangunan RPJMD 70% 75% 80% 85% 90% 95%


Pembangunan Ekonomi

Persentase Keselarasan Perencanaan

Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Pembangunan Sosial Budaya

Persentase keselarasan Perencanaan

Pembangunan Lingkup Bidang Sosial

Budaya dan Pemerintahan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

6

Program perencanaan

pengembangan

Wilayah, Infrastruktur dan

Lingkungan Hidup

Persentase Keselarasan Perencanaan

Pembangunan Lingkup Bidang

Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan

Lingkungan Hidup

100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Program Penelitian dan

Pengembangan

Persentase Kajian Penelitian dan

Pengembangan yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Program Pengembangan Data

dan Informasi

Persentase Ketersediaan Data Perencanaan

Pembangunan 100% 100% 100% 100% 100% 100%


2.2. Rencana Kinerja Tahun 2018

Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Gresik selaras dengan Perda RPJMD Kabupaten

Gresik. Adapun Komitmen Kinerja Tahun 2018 Bappeda disajikan sebagai

berikut :

2.2.1. Komitmen Kinerja Tahun 2018

Komitmen Kinerja Bappeda memperhatikan Peraturan Daerah Nomor

9 Tahun 2016 Tentang RPJMD KAbupaten Gresik Tahun 2016-2021,

Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021 Serta Rencana Kerja Tahun

2017 sebagaimana pada table berikut :

Tabel 3.4

Komitmen Kinerja Tujuan

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Gresik

NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN 2018

-

Menghadirkan keselarasan

pembangunan daerah melalui

komprehensifitas perencanaan

dan inovasi daerah.

Nilai Pangripta B

Tabel 3.5

Komitmen Kinerja Sasaran


Kabupaten Gresik

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN 2018

1

Mewujudkan keselarasan

perencanaan pembangunan

melalui peningkatan kualitas

dokumen perencanaan

pembangunan daerah

Persentase Dokumen Renja

Kualitas Baik 75%

Persentase Dokumen Renstra

Kualitas Baik 75%

Persentase Keselerasan Program

Pembangunan RKPD terhadap

RPJMD

100%

2

Menguatkan keberlanjutan

dan kebermanfaatan


inklusif serta komprehensif.

Persentase Usulan Musrenbang

yang diakomodasi dalam RKPD 80%

Persentase Capaian Sasaran

Pembangunan RPJMD dengan 86%


NO SASARAN INDIKATOR SASARAN 2018

nilai minimal 76

3

Meningkatkan kualitas


melalui penguatan penelitian

dan pengembangan yang

inovatif.

Pertumbuhan Inovasi Daerah 100%

Tabel 3.6

Komitmen Kinerja Program


Kabupaten Gresik

NO PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM 2018

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase fasilitasi terhadap

pelaksanaan tupoksi perangkat

daerah

100%

2 Program Peningkatan Sarana

Dan Prasarana Aparatur


sarana prasarana aparatur 100%


Pembangunan Daerah

Persentase Pelaksanaan

Musrenbang Forum SKPD

sesuai Petunjuk Teknis

100%

Persentase Capaian Program

Pembangunan RPJMD 80%


Pembangunan Ekonomi

Persentase Keselarasan

Perencanaan Pembangunan

Lingkup Bidang Ekonomi

100%


Pembangunan Sosial Budaya

Persentase keselarasan


Lingkup Bidang Sosial Budaya

dan Pemerintahan

100%

6

Program perencanaan

pengembangan

Wilayah, Infrastruktur dan

Lingkungan Hidup

Persentase Keselarasan


Lingkup Bidang

Pengembangan Wilayah,

Infrastruktur dan Lingkungan

Hidup

100%

7 Program Penelitian dan

Pengembangan

Persentase Kajian Penelitian

dan Pengembangan yang

ditindaklanjuti

100%

8 Program Pengembangan Data

dan Informasi

Persentase Ketersediaan Data

Perencanaan Pembangunan 100%


Tabel 3.7

Komitmen Kinerja Kegiatan


Kabupaten Gresik

No Rek Program/Kegiatan Indikator Target Anggaran 2018

01

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.212.602.350,00

02 penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Jumlah Ketersediaan

kebutuhan cetak dan

penggandaan

10 Jenis 36.976.000,00

03

penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan

Jumlah jenis surat kabar

6 Jenis surat kabar

7.800.000,00

05 penyediaan makanan dan

minuman

Persentase

terfasilitasinya

kebutuhan makanan

dan minuman dalam 1

Tahun

100% 595.720.000,00

06 rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi


terlaksananya

koordinasi dan

konsultansi

100% 364.797.350,00

07 penyediaan jasa administrasi kantor

Jumlah tenaga

administrasi keuangan, Administrasi Barang

Milik Daerah dan

Administrasi Kantor

13 Orang 177.024.000,00

08 penyediaan jasa

operasional kantor

Jumlah tenaga

kebersihan dan

rekening telepon

1 Orang dan

3 rekening 30.285.000,00

02

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

535.601.650,00

03

pengadaan

peralatan/perlengkapan

kantor/rumah tangga

Tersedianya kebutuhan

Peralatan dan

Perlengkapan kantor

99 Jenis 225.601.650,00

06

pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan

jabatan/dinas/operasional

Jumlah Kendaraan

dinas yang perlu

pemeliharaan

7 Mobil dan

11 Sepeda

motor

160.000.000,00

07 pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan

kantor/rumah tangga

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

perlu pemeliharaan

123 Peralatan

150.000.000,00

15

PROGRAM

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

1.854.702.800,00

02 penyusunan rancangan rencana kerja

pembangunan daerah

Jumlah Dokumen

RKPD Tahun 2019,

145 Buku

RKPD 2019

292.085.000,00 Jumlah RKPD Perubahan Tahun

2018,

dan 145 Buku RKPD

Perubahan

Tahun 2018

Jumlah Juknis

Musrenbang Desa, 360 Juknis,


Jumlah Rancangan

Awal RKPD 2020

5 Eks

Ranwal

RKPD 2020

03

penyelenggaraan

musyawarah perencanaan dan pembangunan rencana

kerja pembangunana

daerah

Jumlah 4 Tahapan

Musrenbang RKPD 2018 yang

dilaksanakan

4 Tahapan Musrenbang

186.531.200,00

04

koordinasi penyusunan

laporan keterangan

pertanggung jawaban

Jumlah Buku Laporan

Keterangan

Pertanggung Jawaban

Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017

4 Jenis

Laporan 332.108.000,00

05

monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan

daerah

Jumlah Buku

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Laporan

Semester I

dan II

166.146.800,00

07

monitoring evaluasi dan

pelaporan kinerja

penyelenggaraan dana

anggaran pendapatan dan belanja negara

Jumlah Buku Laporan

Evaluasi

Penyelenggaraan Dana APBN

Laporan Evaluasi

Penyelenggar

aan Dana

APBN

Triwulan I,II,III dan IV

dan

Semester I

dan II

141.412.800,00

12

fasilitasi dan koordinasi

penyusunan integrated development plan dan

singkronisasi perencanaan

strategi terhadap

perencanaan operasional

Jumlah Lingkup

Perencanaan Strategis

Terintegrasi Jumlah Buku Pedoman

Umum integrated

Development Plan

41 Urusan dan 17 Goals

75 Buku

261.224.000,00

13

penyusunan grand design dan daskboard gresik

inclusive decision support

system (gidss)

Jumlah Lingkup Perencanaan Strategis

Jumlah Buku Pedoman

GIDSS

9 Tujuan

Pembangunan dan 33

Sasaran

RPJMD

75 Buku

287.000.000,00

14

fasilitasi dan advokasi

regulasi penunjang,

penyusunan, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah

Jumlah Cakupan

Planning Clinic per Tahun

144 Faslitasi

dan Advokasi

188.195.000,00

16

PROGRAM

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN EKONOMI

1.423.383.300,00

01 singkronisasi dan integrasi

pembangunan ekonomi

Jumlah Peserta Forum

Koordinasi penyelarasan program

Pembangunan

Nasional, Provinsi

maupun Kabupaten

lingkup bidang

Ekonomi

50 Peserta 77.451.000,00


03

monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan

pembangunan bidang

ekonomi

Jumlah Dokumen

Laporan monitoring

evaluasi pelaksanaan

pembangunan lingkup bidang Ekonomi

1 Dokumen 52.936.000,00

07

penyusunan dan fasilitasi

rencana aksi daerah

pangan dan gizi

Jumlah Fasilitasi

koordinasi mendukung

pencapaian indicator

Rencana Aksi Daerah

Pangan dan Gizi sesuai

target Nasional maupun Provinsi.

2 Buku 54.007.000,00

13

koordinasi pelaksanaan

kerjasama perencanaan

pembangunan berbasis

corporate social

responsibility

Jumlah Dokumen

Laporan Koordinasi

Peran Serta Perusahaan

dalam mendukung

pembangunan daerah melaui CSR

1 Dokumen 216.302.500,00

14 analisa perencanaan

keuangan dan investasi

Jumlah Kajian Analisa

Kemampuan

Kemandirian Keuangan

Daerah dan

Pengaruhnya terhadap

Pertumbuhan Ekonomi dalam menunjang

Penguatan Otonomi

Daerah

1 Dokumen

Kajian

Analisa

180.061.000,00

15 analisa perencanaan

pemberdayaan ekonomi

Jumlah Kajian Analisa

Perencanaan

Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi

dari Sektor Pariwisata,

Usaha Kecil serta

bidang usaha lainnya

1 Dokumen 255.817.300,00

16 koordinasi dan fasilitasi agropolitan dan

minapolitan

Jumlah fasilitasi

koordinasi perencanaan pengembangan

kawasan minapolitan

dan kawasan

agropolitan

1 Buku / 50

peserta 109.044.500,00

17 analisa indikator ekonomi

dan sosial

Tersedianya Data dan

Dokumen Ekonomi

Makro, Sosial Daerah Kabupaten Gresik

1 Dokumen

Data Perencanaan

477.764.000,00

17

PROGRAM

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN SOSIAL

BUDAYA

1.134.874.500,00

01 fasilitasi program unggulan penanggulangan

kemiskinan

Jumlah Program

Unggulan Penanggulanagn

Kemiskinan Yang

Difasilitasi

5 Program 56.326.500,00

07

fasilitasi integrasi data


nomor induk kependudukan

Jumlah OPD yang

difasilitasi dalam

pemanfaatan SIM

Integrasi Data Pembangunan Berbasis

6 OPD 96.335.000,00


NIK

08

laporan program

penanggulangan

kemiskinan daerah

Jumlah Buku Laporan

Program

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

(LP2KD) Kabupaten Gresik

30 buku 117.800.000,00

09 pengendalian program

pengentasan kemiskinan

Jumlah Buku laporan

Pengendalian Program

Bantuan

Kemiskinan

78 Buku 149.020.000,00

10 forum data sustainable development goals

1- Jumlah indikator

data penunjang perencanaan


penanggulangan

kemiskinan yang

valid, reliable, relevan,

objective dan up to date dan

berkesinambungan

2- Jumlah Peserta yang

mengikuti Deseminasi

Data

MDG's dan Pelatihan Data SDG's

17 goals 58 orang

268.000.000,00

12 lokakarya revolusi mental

Jumlah Peserta Yang

Mengikuti Sosialisasi

Revolusi Mental

118 Orang 63.939.000,00

14

penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan

pemerintahan

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan

Pemerintahan

37 Buku 78.820.000,00

15

fasilitasi perencanaan

penganggaran responsif gender dan anak

Jumlah SKPD Yang

Menyusun Dokumen

Analisis Responsisif

Gender Perencanaan dan Pengangguran

Yang Responsif Gender

dan Anak

56 SKPD 108.500.000,00

16

koordinasi pelaksanaan

rencana aksi daerah

pencegahan dan

pemberantasan korupsi (rad ppk)

Jumlah Laporan RAD

PPK Kabupaten Gresik

10 Buku

Laporan 55.500.000,00

17

koordinasi dan sinkronisasi


bidang kesejahteraan

rakyat

Jumlah Peserta Yang

Mengikuti Rapat KIS

Perencanaan

Pembangunan Bidang

Kesejahteraan Rakyat

127 Orang 140.634.000,00

21

PROGRAM

PERENCANAAN

PENGEMBANGAN

WILAYAH,

3.093.104.500,00


INFRASTRUKTUR DAN

LINGKUNGAN HIDUP

01

fasilitasi operasional tim

perencana pengembangan

wilayah

Jumlah dokumen

Perencanaan

2 Tim

Perencana 253.200.000,00

02

studi perencanaan

pembangunan

pembangunan pengembangan wilayah

- Jumlah dokumen

Studi Perencanaan

Pengembangan Wilayah

4 Dokumen 681.756.000,00

03 perencanaan umum tata

ruang wilayah

- Jumlah dokumen

Perencanaan 4 Dokumen 657.600.000,00

04

fasilitasi operasional tim


infrastruktur

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Pembangunan Lingkup

Kegiatan Fasilitasi Operasional Tim

Perencanaan

Pembangunan

Pengembangan

Wilayah, Infrastruktur

dan Lingkungan Hidup ( Tim Koordinasi DAK

Infrastruktur, Komisi

Irigasi, Pokja Sanitasi

dan Air Minum)

3 Tim

Perencanaan 195.687.000,00

05

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan

pengembangan wilayah,

infrastruktur dan

lingkungan hidup

Jumlah Dokumen

Laporan Hasil Koordinasi, Integrasi

dan Singkronisasi

Perencanaan

pembangunan

Pengembangan

Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

8 Buku 137.057.000,00

06

studi perencanaan

pembangunan lingkungan

hidup

Jumlah Dokumen Studi

Perencanaan

Pembangunan

Lingkungan Hidup

4 Dokumen 610.398.500,00

07

studi perencanaan

pembangunan infrastruktur



Infrastruktur

6 Dokumen 557.406.000,00

15 PROGRAM PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN 1.415.719.500,00

01 operasional,monitoring dan

evaluasi kegiatan penelitian

Persentase ijin

penelitian yang

diselesaikan

100% 72.731.000,00

02 kajian strategis daerah

Jumlah hasil kajian strategis daerah untuk

pendukung kebijakan

dan perencanaan

pemerintah daerah

3 Kajian 308.159.000,00

04 penguatan sistem inovasi daerah

-Jumlah Inovasi yang

dihasilkan di Kabupaten Gresik

-Jumlah Peserta

Lokakarya SIDa

-2 Inovasi -80 Orang

128.214.000,00


05 fasilitasi kegiatan dewan

riset daerah

Jumlah Penelaahan Isu

Strategis Daerah

3 Jenis

Laporan Isu

Strategis

236.851.500,00

06 pengembangan sistem informasi perencanaan

pembangunan partisipatif

Jumlah Aplikasi


partisipatif(RKPD

online/e-planning) yang

dikembangkan

1 Aplikasi 99.600.000,00

08

operasional dan updating

data sistim informasi


Data Hasil Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan, jumlah

operator E planning yang dilatih

4 jenis

laporan, 330

orang op.desa, 26

orang

op.kelurahan

, 57 orang

op.SKPD, 25 orang

op.volunter

(Musrenbang

2019 dan

Musrenbang

2020)

471.664.000,00

09

sistem informasi managemen pengendalian

dan evaluasi perencanaan

pembangunan daerah

Tersusunya Aplikasi E-

Monev

1

Pengembang

an Aplikasi

98.500.000,00

16

PROGRAM

PENGEMBANGAN DATA

DAN INFORMASI

373.368.900,00

01

penyusunan dan pengumpulan data

informasi kebutuhan

penyusunan dokumen


Buku Data/Informasi

Pembangunan Daerah

Kabupaten Gresik

(SIPD)

2 X 55 buku

semester I &

II

83.817.000,00

02

penyusunan dokumentasi

hasil pelaksanaan

pembangunan

Buku Informasi Hasil

Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

100 Buku

Hasil Pelaksanaan

Pembanguna

n, 150 Buku

saku

Kabupaten

Gresik

106.331.900,00

04 penyusunan profil daerah Dokumen Profil Daerah

Kab. Gresik

130 buku

dan 50 CD 183.220.000,00

Bab III – Lakip Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2018 | 3-1

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Format Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Gresik

tahun 2018, diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja

sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan,

yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator

kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2018.

Pengukuran Capaian Kinerja BappedaKabupaten Gresik Tahun 2018

diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik

dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun

anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja

sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten

Gresik Tahun 2016-2021. Guna mempermudah interpretasi atas

pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala nilai peringkat

kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :


Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1. Capaian Kinerja > 100% A

2. Capaian Kinerja = 100% B

3. 80% < Capaian Kinerja < 100% C

4. 50% < capaian kinerja < 80% D

5. Capaian kinerja <50% E

Adapun tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

berdasarkan hasil pengukuran diatas dapatt diilustrasikan dalam tabel

sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2017 - 2018

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

2017

CAPAIAN

2018

CAPAIAN

T R T R

1

Mewujudkan

keselarasan


melalui

peningkatan

kualitas dokumen

perencanaan

pembangunan daerah

Presentase

Dokumen Renja

Kualitas Baik

70

%

83

% 119% 75% 93% 124%

Persentase Dokumen Renstra

Kualitas Baik

70%

88%

79,55% 75% 88% 117,33%

Persentase

Keselerasan

Program

Pembangunan

RKPD terhadap RPJMD

100

%

100

% 100%

100

%

100

% 100%

2

Menguatkan

keberlanjutan dan

kebermanfaatan

perencanaan

pembangunan inklusif serta

komprehensif

Persentase Usulan

Musrenbang yang

diakomodasi

dalam RKPD

78

%

85

% 109% 80%

100

%

125%

Persentase

Capaian Sasaran Pembangunan

RPJMD dengan

nilai minimal 76%

82%

96%

117% 86 80% 93%


3

Meningkatkan

kualitas

perencanaan

pembangunan berlandaskan

inovasi melalui

penguatan

penelitian dan

pengembangan

didukung kevalidan data

dan sinergitas

stakeholder

pembangunan.

Pertumbuhan

Inovasi Daerah 66%

(4 in

ovasi)

75%

(7 in

ovasi)

113,6%

100

%

>100%

(14 I

noveasi)

100%

T : Target

R : Realisasi

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 menggunakan

metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil

pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian

kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai

mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2018 Tahun 2016 -

2021 melalui 3 (tiga) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator

kinerjautama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappeda


Sedangkan capaian indikator tujuan dapat di tunjukkan dengan

perolehan nilai pangripta dalam penilaiian Penghargaan Pembangunan

Daerah. Nilai pangripta secara substansial merupakan penilaian terhadap

kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berarti bahwa

perencanaan yang dilaksanakan dapat aplikatif sesuai dengan kaidah

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek kualitas dokumen

RKPD ini juga dinilai keterkaitan antara dokumen perencanaan lain seperti

RKP Nasional dan RPJMD Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan serta


dokumen lain yang relevan. Selain itu, konsistensi antar bab dalam

dokumen serta kelengkapan, kedalaman dan keterukuran perencanaan

dalam dokumen juga perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas

dokumen RKPD. Berdasarkan penilaian terhadap kualitas, keselarasan,

konsitensi, kelengkapan, kedalaman dan keterukuran perencanaan maka

nilai Pangripta Kabupaten Gresik memiliki predikat B dengan interpretasi

baik. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Bappeda

Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis ke-1

Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui

peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja dan Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Stategis ke-1

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Target

2018

Realisasi CAPAIAN

2018 2016 2017 2018

+ 1

Mewujudkan

keselarasan

perencanaan

pembangunan

melalui

peningkatan kualitas

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah

Presentase

Dokumen Renja

Kualitas Baik

75% 71% 83% 93% 124%

Persentase

Dokumen

Renstra Kualitas

Baik

75% 72% 88% 88% 117,33%

Persentase Keselerasan

Program

Pembangunan

RKPD terhadap

RPJMD

100% 100% 100% 100% 100%

Pengukuran terhadap Persentase Dokumen Rencana Kerja

Berkualitas Baik dilaksanakan terhadap 48 Dokumen Rencana Kerja Tahun

Perencanaan 2018 yang dilaksanakan selama Bulan Januari-Juni Tahun

Anggaran 2018 dengan capaian dari 48 perangkat daerah, 43 Perangkat

daerah (93%) telah mampu menyusun renja dengan kualitas yang baik.

Adapun kriteria terhadap kualitas dokumen Renja meliputi:

a. Ketepatan waktu penyusunan rancangan awal Renja;

b. Ketepatan waktu penyusunan rancangan akhir Renja;


c. Ketepatan waktu Penetapan Renja;

d. Kualitas rumusan output atau keluaran kegiatan;

e. Keselarasan program pembangunan;

f. Keselarasan terhadap prioritas pembangunan dalam rancangan

awal RKPD dan RPJMD Kabupaten Gresik;

g. Kesesuaian format dan tata naskah dinas sesuai Permendagri 86

Tahun 2016.

Hasil evaluasi menjadi dasar perencanaan untuk kegiatan Tahun

2018 bagi masing OPD. Evaluasi juga mencakup Indikator yang terukur

(seluruh bidang urusan), keselarasan dengan dokumen lain. Sementara

fokus Pengendalian Pelaksanaan antara lain : 1). Menggambarkan

konsistensi antar dokumen; 2). Realisasi target kinerja dan anggaran

(output); 3). Sistematika laporan triwulanan dan tahunan; Pengintegrasian

perencanaan dan penganggaran; 4). Pengelolaan permasalahan

pembangunan. Sedangkan Evaluasi Hasil Pelaksanaan harus mampu

menjawab antara lain : 1). Realisasi outcome program prioritas & penelitian

lapangan; 2). Apakah sasaran akhir periode masih bisa tercapai atau

tidak?; 3). Apakah strategi dan kebijakan yang telah dilaksanakan sudah

tepat atau belum?; 4). Apakah strategi dan kebijakan ke depan masih

relevan utk mencapai sasaran?; 5). Apakah program-program dan kegiatan

yang sudah dilaksanakan sudah tepat atau tidak untuk menjawab

permasalahan, isu, dan seterusnya.

Pengukuran terhadap Persentase Dokumen Rencana Strategis

Berkualitas Baik dilaksanakan terhadap 48 Dokumen Rencana Strategis

Tahun Perencanaan 2017-2021 yang dengan capaian dari 48 perangkat

daerah, 43 Perangkat daerah telah mampu menyusun resntra dengan

kualitas yang baik. Adapun kriteria terhadap kualitas dokumen Renstra

meliputi:

a. Ketepatan waktu penyusunan rancangan awal Renstra;

b. Ketepatan waktu penyusunan rancangan akhir Renstra;

c. Ketepatan waktu Penetapan Renstra;

d. Kualitas rumusan output atau keluaran kegiatan;

e. Keselarasan program pembangunan;


f. Keselarasan terhadap prioritas pembangunan dalam RPJMD

Kabupaten Gresik;

g. Kesesuaian format dan tata naskah dinas sesuai Permendagri 86

Tahun 2016

Adapun pengukuran terhadap Persentase Keselerasan Program

Pembangunan RKPD terhadap RPJMD dilaksanakan terhadap program

pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Berdasarkan

penilaian terhadap keselarasan dan capaian kinerja program.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewajiban Pemerintah Pusat

melakukan pembinaan atas penyelenggaran pemerintahan daerah provinsi

dalam bentuk fasilitasi meliputi pemberian pedoman dan standar

pelaksanaan urusan pemerintahan (Pasal 374). Sementara amanah untuk

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system rencana

pembangunan nasional, dan setiap tahun menyusun RKPD yang

merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka

ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan

pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman

pada RKP dan program strategis masional (Pasal 260 ayat (1) dan Pasal

263 ayat (4).

Sebagaimana tujuan Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

RKPD 2018 antara lain : 1). Mensinergikan perencanaan pembangunan

tahunan antar Pusat & Daerah serta Antardaerah; 2). Konsistensi

Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Tahun 2018; 3). Keselarasan

penyusunan RENJA Pemerintah Daerah dengan RENSTRA Pemerintah

Daerah & RKPD Tahun 2018; 4). Pedoman Perubahan RKPD & Perubahan

RENJA Pemerintah Daerah; 5). Meningkatkan pengendalian & evaluasi hasil

RKPD & RENJA Pemerintah Daerah Tahun 2018; 6). Tercapainya prioritas

dan sasaran pembangunan daerah kabupaten/kota, provinsi dalam rangka


mendukung prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan

dalam RKP Tahun 2018.


Menguatkan keberlanjutan dan kebermanfaatan perencanaan

pembangunan inklusif serta komprehensif

Tabel 3.4

Pengukuran Capaian Kinerja dan Perbandingan Realisasi Kinerja


No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Target

2018

Realisasi CAPAIAN

2018 2016 201

7

2018

1

Menguatkan

keberlanjutan

dan kebermanfaatan

perencanaan

pembangunan

inklusif serta

komprehensif

Persentase

Usulan

Musrenbang

yang diakomodasi

dalam RKPD

80% 85,33% 85% 100% 125%

Persentase

Capaian Sasaran

Pembangunan

RPJMD dengan

nilai minimal 76

86% 96,1% 98% 80% 93%

Pengukuran Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam

RKPD dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau

yang lebih dikenal dengan Musrenbang dilakukan setiap tahun sebelum

memasuki tahun anggaran baru. Musrenbang Kabupaten Gresik diawali

dengan musrenbang pada tingkat desa dan selanjutnya tingkat kecamatan.

Pada tahap ini setiap kecamatan akan melaksanakan musyawarah

Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan, yang akan menampung

aspirasi masyarakat yang diusulkan dan diakomodir melalui program dan

kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Desa yang bersangkutan.

Usulan ini disusun dan disampaikan secara berjenjang/ bertingkat mulai

dari level RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Data usulan dari

semua Desa/Kelaurahan yang telah terkumpul, akan digodok dan

dimusyawarahkan, hasil musyawarah kecamatan ini dituangkan dalam

satu dokumen berupa daftar usulan kegiatan Kecamatan yang akan


diusulkan pada musaywarah perencanaan pembangunan (musrenbang)

tingkat Kabupaten Gresik.

Pada tahap Musrenbang Kabupaten Gresik, semua aspirasi yang

masuk melalui musrenbang Kecamatan akan ditampung bersamaan

dengan usulan kegiatan dari setiap Perangkat Daerah (PD). Forum ini

merupakan pembahasan usulan–usulan yang masuk, juga merupakan

sarana dan fasilitas untuk melakukan koordinasi antara Kecamatan dengan

PD yang bersangkutan khususnya untuk melakukan singkronisasi

terhadap usulan-usulan kegiatan setiap kecamatan yang akan diakomodir

dalam program dan usulan kegiatan PD terkait.

Rencana Kerja SKPD (Renja-SKDP) merupakan gabungan rencana

kerja antara program kerja SKPD terkait, Usulan Kecamatan dan Usulan

hasil reses DPRD. Renja yang telah masuk dari semua SKPD akan

diverifikasi sebelum dituangkan dalam rancangan Dokumen Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD). Verifikasi yang dilakukan antara lain :

1. Kesesuaian usulan kegiatan SKPD dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJMD).

2. Kesesuaian jenis dan pengkodean kegiatan

3. Kesesuaian jenis dan pengkodeaan mata anggaran maupun plafond

pagu indikatif yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaanya, berdasarkan 2.654 usulan bottom up yang

direkapitulasi melalui e-planning baik dari tataran musrenbang

Desa/kelurahan, Musrenbang Kecamatan, forum OPD, hingga Musrenbang

Kabupaten teralh diakomodasi dalam RKPD Kabupaten Tahun Perencanaan

2017 mencapai 2.256 rencana kerja atau mencapai 85%.

Pengukuran terhadap Persentase Capaian sasaran pembangunan

RPJMD dengan nilai minimal 76% Dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun

2016-2021. Penilaian capaian indikator kinerja RPJMD tersebut didasarkan

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Diketahui bahwa Realisasi indikator sasaran Persentase Capaian Sasaran

Pembangunan RPJMD dengan nilai minimal 76 sampai dengan Triwulan III

adalah 97,50% (39 Indikator) dari total 40 Indikator Sasaran sebagaimana

tabel berikut:

Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No Indikator Target 2018 Realisasi

2018 Capaian Nilai

1 Persentase Penurunan Angka Kriminalitas

10-20% 49% >100% ST

2 Persentase Penanganan Bencana 100% 100% 100% ST

3 Persentase Pemuda

Pelopor/Berprestasi 94% 94,79% 100% ST

4 Persentase Cagar Budaya yang

dilaestarikan 100% 100% 100% ST

5 Nilai Survey Kepuasan

Masyarakat 80-84 90,16 >100% ST

6 Indeks e-Government 2.95-3.05 2,68 91% ST

7 Nilai Pangripta B B 100% ST

8 Opini BPK WTP WTP 100% ST

9 Predikat Akuntabilitas Kinerja

Pemerintahan Daerah BB A 100% ST

10 Indeks Profesionalitas ASN 77% 90,57% >100% ST

11 Pertumbuhan Realisasi Investasi 35,45 T 48,34 T >100% ST

12 Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan

6,0-7,0% 12,93% >100% ST

13 Nilai Tukar Nelayan 112 126,9 >100% ST

14 Rasio Kemandirian Fiskal 57% 67,14% 100% ST

15 Persentase Kemantapan

Infrastruktur Jalan 83,31% 73,62% 88,37% T

16 Persentase Akses Air

Bersih/Minum 85,95% 61,57% 90,69% ST

17 Kesesuaian pemanfaatan ruang

dengan RTRW 100% 95% 95% ST

18 Angka Kecelakan Angkutan

Umum 0,13% 0,13% 100% ST

19 Indeks Kualitas Air Sungai 55.75-60 60,90% >100% ST

20 Indeks Kualitas Udara 79-83 79-83 72,59% S

21 Indeks Tutupan Lahan 9,75% 9,75% 100% ST

22 Tingkat Pengangguran Terbuka 5.35-5.05% 4,2% >100% ST

23 Pertumbuhan Usaha Mikro 230 usaha mikro 0,14% 100% ST

24 Pertunbuhan Koperasi Sehat 320 Koperasi Sehat 9,37% >100% ST

25 Pertumbuhan Nilai Ekspor

Barang/Komoditi (US $) 13,40% 13,9% >100% ST

26 Pertumbuhan Industri Mikro

Kecil dan Menengah 0.83% (72.01) 0,84% 100% ST

27 Persentase penanganan terhadap

jumlah PMKS, eks Penyandang 4,7-5,2% 6,22% 119,62% ST


No Indikator Target 2018 Realisasi

2018 Capaian Nilai

Penyakit Sosial, penyandang

disabilitas

28 Luas Penurunan kawasan

permukiman kumuh 15 ha 68,67ha >100% ST

29 Persentase Rumah Layak Huni 85,86% 85,86% >100% ST

30 Indeks Desa Membangun 0,625 0,635 100% ST

31 Rasio Ketersediaan Pangan Utama

194 Kg/Kpt/Thn 180,41

Kg/Kpt/Thn 93% ST

32 Nilai Tukar Petani 109,12 106,62 97,71% ST

33 APM SD dan Sederajat 99,02% 94,58% 96% ST

34 APM SMP sederajat; 86,83% 66,94% 77% ST

35 Angka Harapan lama sekolah 9,4 9,3 99% ST

36 Angka Usia Harapan Hidup 72,4 72,36 100% ST

37 Angka laju pertumbuhan

penduduk 0.6-1.4 1,7 82,35% ST

38 Indeks Pemberdayaan Gender

(IDG) 63.00-63.50 63,35 100% ST

39

Persentase penyelesaian

penanganan aduan terhadap

P2TP2A

100% 100% 100% ST

40 Nilai Kabupaten Layak Anak 700-775 754,2 108% ST


Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berlandaskan

inovasi melalui penguatan penelitian dan pengembangan didukung

kevalidan data dan sinergitas stakeholder pembangunan.

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja dan Perbandingan Realisasi Kinerja


No Sasaran Strategis Indikator

Kinerja Utama

Target

2018

Realisasi CAPAIAN

2017 2018

3

Meningkatkan

kualitas

perencanaan

pembangunan

melalui penguatan

penelitian dan pengembangan yang

inovatif.

Pertumbuhan

Inovasi Daerah 100%

75%

(7 inovasi)

14

Inovasi 100%

Pada Tahun 2018, Pertumbuhan Inovasi Daerah telah melahirkan

20 inovasi yang diakui oleh kementeraian PAN RB dimana salah satunya

menjadi juara 1 Innovative Government Award. Pada tahun 2017 inovasi

yang telah diakui Kemenpan dan pelaksana lomba inovasi lainnya adalah

Perpustakaan Mini Kota Wali (Pusmentali), Regu Tanam Padi Jajar Legowo


(Rutan Pajale), Jadi Sayang (Jamban dan IPAL Sehat Masyarakat Senang,

Kakekku Datang (Kartu Keluarga ku Data Ulang) dan Sekolah Perempuan

(Sekoper), Unit Reaksi Cepat (URC) serta 1 Inovasi tekhnologi Provinsi Jatim

Komposter Mandiri.

Pada Tahun 2018 Kabupaten Gresik kembali mendaftarkan 14

inovasi dalam innovative Goverment Award sebagai berikut :

1. Aku Kuat (Ajari Keluarga untuk Kemandirian Tangguh

Bencana;

2. Tape Manis ( Taman Tekhnologi Pertanian Mitra Petani dalam

Inovasi)

3. Si Uppit (Penerbitan SIUP dan TDP Dapat Ditunggu

4. O-Distro (Optimalisasi Digital Storage)

5. Jamu Penak Mas (Jam Untuk Pendidik Anak dan Masyarakat)

6. Saber TPA ( Sampah diolah menjadi Berkah dan Pembelajaran

di tempat pemrosesan Akhir Sampah)

7. Peltumas (Pelayanan Tuntas Masyarakat)

8. SiBling ( Sistem Informasi Laboratorium Lingkungan)

9. Dr.Kepo (Apliakasi untuk mengetahui diagnosa kependuduan

tiap warga dalam satu KK)

10. Laperde (Aplikasi Android bagi petugas register Desa untuk

melaporkan warganya yang belum melakukan perekaman e-

KTP dan yang belum memiliki Akta Kelahiran)

11. KLIK (kontak layanan Pengaduan dan Informasi Publik

12. Batas Petir (Obat Tuntas Penderita TB MDR)

13. E-Planning (Pengendalian Strategik kompatibilitas program dan

kegiatan perangkat daerah agar sesuai dengan arah kebijakan

umum dan strategi daerah serta kebermanfaatan pembangunan

untuk kesejahteraan masyarakat

14. Si-Akas (Sistem informasi analis kebutuhan ASN


B. Capaian Keuangan Organisasi

Tabel 3.7

Rekapitulasi Capaian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik

KODE PROGRAM/KEGIATAN BELANJA

CAPAIAN HASIL/KELUARAN

KET. ANGGARAN REALISASI RENCANA REALISASI SATUAN

4.02.4.02.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1,212,602,350.00 1,007,468,917.00 83,08%

4.02.4.02.01.01.02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

36,976,000.00 36,945,625.00 99,91%

Jumlah Ketersediaan kebutuhan cetak dan penggandaan

10 10 Jenis

4.02.4.02.01.01.03.

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN

DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

7,800,000.00 6,990,000.00 89,6%

Jumlah jenis surat kabar 6 6 Jenis surat

kabar

4.02.4.02.01.01.05. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

595,720,000.00 415,687,750.00 69,78%

Persentase terfasilitasinya kebutuhan makanan dan minuman dalam 1 Tahun

100 100 %

4.02.4.02.01.01.06. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

364,797,350.00 360,138,034.00 98,72%


terlaksananya koordinasi dan konsultansi

100 100 %

4.02.4.02.01.01.07.

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

177,024,000.00 157,824,000.00 89,15%





Jumlah tenaga administrasi keuangan, Administrasi

Barang Milik Daerah dan Administrasi Kantor

13 13 Orang

4.02.4.02.01.01.08. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

30,285,000.00 29,883,508.00 98,67%

Jumlah tenaga kebersihan dan rekening telepon

1 dan 3 1 dan 3 Orang dan rekening

4.02.4.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

535,601,650.00 515,243,300.00 96,20%

4.02.4.02.01.02.03.

PENGADAAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

225,601,650.00 220,110,800.00 97,56%

Tersedianya kebutuhan

Peralatan dan Perlengkapan kantor

99 91 Jenis

4.02.4.02.01.02.06.

PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

160,000,000.00 150,354,500.00 93,97%

Jumlah Kendaraan dinas yang perlu pemeliharaan

7 dan 11 7 dan 11 Mobil dan Sepeda motor

4.02.4.02.01.02.07.

PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

150,000,000.00 144,778,000.00 96,51%

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perlu pemeliharaan

123 123 Peralatan

4.02.4.02.01.15.

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1,854,702,800.00 1,676,151,042.00 90,37%

4.02.4.02.01.15.02.

PENYUSUNAN RANCANGAN

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

292,085,000.00 253,090,700.00 86,64%





Jumlah Dokumen RKPD

Tahun 2019, Jumlah RKPD Perubahan Tahun 2018,Jumlah Juknis Musrenbang Desa, Jumlah

Rancangan Awal RKPD 2020

145 dan

145,360, 5 145 dan

145,360, 5

Buku RKPD 2019 dan

Buku RKPD Perubahan Tahun 2018, Juknis, Eks

Ranwal RKPD 2020

4.02.4.02.01.15.03.

PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH

PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNANA DAERAH

186,531,200.00 186,531,200.00 100%

Jumlah 4 Tahapan Musrenbang RKPD 2018 yang dilaksanakan

4 4 Tahapan Musrenbang

4.02.4.02.01.15.04.

KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

332,108,000.00 332,107,384.00 99,99%

Jumlah Buku Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Akhir Tahun

Anggaran 2017

4 4 Jenis Laporan

4.02.4.02.01.15.05.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

DAERAH

166,146,800.00 157,065,594.00 94,53%

Jumlah Buku Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Semester I dan

II

Semester I dan

II Laporan

4.02.4.02.01.15.07.

MONITORING EVALUASI DAN

PELAPORAN KINERJA PENYELENGGARAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

141,412,800.00 119,719,931.00

84,65%

Jumlah Buku Laporan Triwulan I,II,III Triwulan I,II,III Laporan





Evaluasi Penyelenggaraan Dana APBN

dan IV dan Semester I dan

II

dan IV dan Semester I dan

II

Evaluasi Penyelenggaraa

n Dana APBN

4.02.4.02.01.15.12.

FASILITASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN DAN

SINGKRONISASI PERENCANAAN STRATEGI TERHADAP PERENCANAAN OPERASIONAL

261,224,000.00 250,582,000.00 95,92%

Jumlah Lingkup Perencanaan Strategis Terintegrasi Jumlah Buku Pedoman Umum

integrated Development Plan

41 dan 17, 75 41 dan 17, 75 Urusan dan Goals, Buku

4.02.4.02.01.15.13.

PENYUSUNAN GRAND DESIGN DAN DASKBOARD

GRESIK INCLUSIVE DECISION SUPPORT SYSTEM (GIDSS)

287,000,000.00 271,382,958.00 94,55%

Jumlah Lingkup Perencanaan Strategis Jumlah Buku Pedoman GIDSS

9 dan 33, 75 9 dan 33, 75

Tujuan Pembangunan dan Sasaran RPJMD, Buku

4.02.4.02.01.15.14.

FASILITASI DAN ADVOKASI REGULASI PENUNJANG, PENYUSUNAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

188,195,000.00 105,671,275.00 56,15%

Jumlah Cakupan Planning

Clinic per Tahun 144 144

Faslitasi dan

Advokasi

4.02.4.02.01.16.

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

1,423,383,300.00 1,273,141,394.00 89,44%

4.02.4.02.01.16.01.

SINGKRONISASI DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN EKONOMI

77,451,000.00 71,850,103.00 92,76%

Jumlah Peserta Forum Koordinasi penyelarasan program Pembangunan

50 50 Peserta





Nasional, Provinsi maupun Kabupaten lingkup bidang

Ekonomi

4.02.4.02.01.16.03.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG

EKONOMI

52,936,000.00 37,703,400.00 71,22%

Jumlah Dokumen Laporan monitoring evaluasi

pelaksanaan pembangunan lingkup bidang Ekonomi

1 1 Dokumen

4.02.4.02.01.16.07.

PENYUSUNAN DAN

FASILITASI RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

54,007,000.00 38,395,000.00 71,09%

Jumlah Fasilitasi koordinasi

mendukung pencapaian indicator Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sesuai target Nasional

maupun Provinsi.

2 2 Buku

4.02.4.02.01.16.13.

KOORDINASI PELAKSANAAN KERJASAMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

216,302,500.00 177,886,368.00 82,23%

Jumlah Dokumen Laporan

Koordinasi Peran Serta Perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah melaui CSR

1 1 Dokumen

4.02.4.02.01.16.14.

ANALISA PERENCANAAN

KEUANGAN DAN INVESTASI 180,061,000.00 167,336,200.00 92,93%

Jumlah Kajian Analisa Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah dan Pengaruhnya terhadap

Pertumbuhan Ekonomi dalam menunjang Penguatan Otonomi Daerah

1 1 Dokumen Kajian Analisa





4.02.4.02.01.16.15.

ANALISA PERENCANAAN PEMBERDAYAAN EKONOMI

255,817,300.00 218,887,800.00 85,56%

Jumlah Kajian Analisa Perencanaan Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi dari Sektor Pariwisata, Usaha Kecil

serta bidang usaha lainnya

1 1 Dokumen

4.02.4.02.01.16.16.

KOORDINASI DAN FASILITASI AGROPOLITAN DAN

MINAPOLITAN

109,044,500.00 92,568,098.00 84,90%

Jumlah fasilitasi koordinasi perencanaan pengembangan

kawasan minapolitan dan kawasan agropolitan

1 / 50 1 / 50 Buku/ peserta

4.02.4.02.01.16.17 ANALISA INDIKATOR

EKONOMI DAN SOSIAL 477,764,000.00 468,514,425.00 98,06%

Tersedianya Data dan Dokumen Ekonomi Makro, Sosial Daerah Kabupaten

Gresik

1 1 Dokumen Data Perencanaan

4.02.4.02.01.17.

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL

BUDAYA

1,134,874,500.00 960,231,109.00 84,61%

4.02.4.02.01.17.01.

FASILITASI PROGRAM UNGGULAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

56,326,500.00 47,992,920.00 85,20%

Jumlah Program Unggulan Penanggulanagn Kemiskinan

Yang Difasilitasi

5 5 Program

4.02.4.02.01.17.07.

FASILITASI INTEGRASI DATA PEMBANGUNAN BERBASIS

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

96,335,000.00

87,206,200.00

90,52%

Jumlah OPD yang difasilitasi

dalam pemanfaatan SIM Integrasi Data Pembangunan

6 6 OPD





Berbasis NIK

4.02.4.02.01.17.08.

LAPORAN PROGRAM

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

117,800,000.00 114,793,352.00 97,44%

Jumlah Buku Laporan

Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Gresik

30 20 buku

4.02.4.02.01.17.09.

PENGENDALIAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

149,020,000.00 135,118,358.00 90,67%

Jumlah Buku laporan Pengendalian Program

Bantuan Kemiskinan

78 78 Buku

4.02.4.02.01.17.10. FORUM DATA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

268,000,000.00 253,234,175.00 94,50%

1- Jumlah indikator data penunjang perencanaan pembangunan berbasis

penanggulangan kemiskinan yang valid, reliable, relevan, objective dan up to date dan berkesinambungan 2- Jumlah

Peserta yang mengikuti Deseminasi Data MDG's dan Pelatihan Data SDG's

17 dan 58 17 dan 58 Goals dan orang

4.02.4.02.01.17.12 LOKAKARYA REVOLUSI MENTAL

63,939,000.00 58,423,075.00 91,38%

Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi Revolusi

Mental

118 118 Orang

4.02.4.02.01.17.14.

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN

78,820,000.00 3,011,000.00 3,82%

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan

37 0 Buku





Pemerintahan

4.02.4.02.01.17.15.

FASILITASI PERENCANAAN

PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DAN ANAK

108,500,000.00 96,773,200.00 89,20%

Jumlah SKPD Yang Menyusun

Dokumen Analisis Responsisif Gender Perencanaan dan Pengangguran Yang Responsif Gender dan Anak

56 56 SKPD

4.02.4.02.01.17.16.

KOORDINASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN

PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD PPK)

55,500,000.00 44,720,914.00 80,58%

Jumlah Laporan RAD PPK

Kabupaten Gresik 10 10 Buku Laporan

4.02.4.02.01.17.17.

KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

140,634,000.00 118,957,915.00 84,60%

Jumlah Peserta Yang

Mengikuti Rapat KIS Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat

127 127 Orang

4.02.4.02.01.21.

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP

3,093,104,500.00 2,461,179,016.00 79,56%

4.02.4.02.01.21.01.

FASILITASI OPERASIONAL TIM PERENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH

253,200,000.00 223,362,588.00 88,21%

Jumlah dokumen Perencanaan

2 2 Tim Perencana

4.02.4.02.01.21.02.

STUDI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN WILAYAH

681,756,000.00 554,892,125.00 81,40%





Jumlah dokumen Studi Perencanaan Pengembangan

Wilayah

4 3 Dokumen

4.02.4.02.01.21.03 PERENCANAAN UMUM TATA RUANG WILAYAH

657,600,000.00 422,654,870.00 64,27%

Jumlah dokumen Perencanaan

4 3 Dokumen

4.02.4.02.01.21.04.

FASILITASI OPERASIONAL

TIM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

195,687,000.00 171,831,089.00 87,80%

Jumlah Dokumen

Perencanaan Pembangunan Lingkup Kegiatan Fasilitasi Operasional Tim Perencanaan

Pembangunan Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup ( Tim Koordinasi DAK Infrastruktur,

Komisi Irigasi, Pokja Sanitasi dan Air Minum)

3 3 Tim Perencanaan

4.02.4.02.01.21.05.

KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR DAN

LINGKUNGAN HIDUP

137,057,000.00 116,877,701.00 85,27%

Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi, Integrasi dan

Singkronisasi Perencanaan pembangunan Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

8 8 Buku

4.02.4.02.01.21.06 STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP

610,398,500.00 567,928,443.00 93,04%

Jumlah Dokumen Studi Perencanaan Pembangunan

4 4 Dokumen





Lingkungan Hidup

4.02.4.02.01.21.07

STUDI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

557,406,000.00 403,632,200.00 72,41%


Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

4 2 Dokumen

Fungsi : Pelayanan Umum

Sub Fungsi : Penelitian dan Pengembangan

4.05.4.02.01.15 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1,415,719,500.00 1,223,631,995.00 86,43%

4.05.4.02.01.15.01.

OPERASIONAL,MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENELITIAN

72,731,000.00 65,676,158.00 90,30%

Persentase ijin penelitian yang diselesaikan

100 100 %

4.05.4.02.01.15.02 KAJIAN STRATEGIS DAERAH 308,159,000.00 226,019,550.00 73,34%

Jumlah hasil kajian strategis

daerah untuk pendukung kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah

3 2 Kajian

4.05.4.02.01.15.04 PENGUATAN SISTEM INOVASI

DAERAH 128,214,000.00 112,259,621.00 87,55

Jumlah Inovasi yang dihasilkan di Kabupaten

Gresik -Jumlah Peserta Lokakarya SIDa

2 - 80 2 -80 Inovasi - Orang

4.05.4.02.01.15.05. FASILITASI KEGIATAN

DEWAN RISET DAERAH 236,851,500.00 222,168,004.00 93,80%

Jumlah Penelaahan Isu Strategis Daerah

3 3 Jenis Laporan Isu Strategis

4.05.4.02.01.15.06.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

99,600,000.00 97,613,238.00 98,00%





Jumlah Aplikasi perencanaan pembangunan

partisipatif(RKPD online/e-planning) yang dikembangkan

1 1 Aplikasi

4.05.4.02.01.15.08.

OPERASIONAL DAN UPDATING DATA SISTIM

INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

471,664,000.00 403,384,124.00 85,52%

Data Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan, jumlah operator E planning

yang dilatih

4, 330, 26, 57, 25

(Musrenbang 2019 dan

Musrenbang 2020)

4, 330, 26, 57, 25

(Musrenbang 2019 dan

Musrenbang 2020)

jenis laporan,

orang op.desa, orang op.kelurahan, orang

op.SKPD, orang op.volunter

4.05.4.02.01.15.09.

SISTEM INFORMASI MANAGEMEN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

98,500,000.00 96,511,300.00 97,98%

Tersusunya Aplikasi E-Monev 1 1 Pengembangan Aplikasi

4.05.4.02.01.16.

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

373,368,900.00 360,446,512.00 96,53%

4.05.4.02.01.16.01

PENYUSUNAN DAN

PENGUMPULAN DATA INFORMASI KEBUTUHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

83,817,000.00 82,585,262.00 98,53%

Buku Data/Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten Gresik (SIPD)

2 X 55 2 X 55 buku semester I & II

4.05.4.02.01.16.02 PENYUSUNAN DOKUMENTASI HASIL PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN

106,331,900.00 105,696,250.00 99,40%





Buku Informasi Hasil

Pelaksanaan Pembangunan Daerah

100, 150 100, 150

Buku Hasil Pelaksanaan

Pembangunan, Buku saku Kabupaten Gresik

4.05.4.02.01.16.04 PENYUSUNAN PROFIL DAERAH

183,220,000.00 172,165,000.00 93,96%

Dokumen Profil Daerah Kab.

Gresik 130 dan 50 130 dan 50 buku dan CD

Bab IV – Lakip Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2018 | 4-1

BAB IV

PENUTUP

Laporan Lakip Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini merupakan laporan

capaian kinerja (performance results) selama tahun 2018. Dengan kata lain

Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh

atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari

tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga

mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program,

kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan

maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa

mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang

direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 3 (tiga) sasaran

strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Gresik selama tahun 2018 yang diukur dengan 6 (enam)

Indikator menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dalam

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Kabupaten Gresik 2017-2021 sebagaimana yang telah

ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang

diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum

kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat

dari pencapaian target dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang

dilakukan pengukuran kinerja.

Demikian Dokumen Lakip Bappeda Kabupaten Gresik Tahun

2018 ini dibuat, dengan harapan dapat menjadi informasi yang bermanfaat

baik dalam penilaian kinerja Bappeda Kabupaten Gresik maupun untuk

pertimbangan perumusan kebijakan dan program yang lebih terarah dan

terpadu pada tahun anggaran yang akan datang.

Daftar Isi - gresikkab.go.idgresikkab.go.id/media/SAKIP Bappeda/LAKIP BAPPEDA 2018.pdf · akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA menuju terwujudnya good governance yang

Documents