DAFTAR ISI BAB I VISI DAN MISI 1. 2. BAB III STRATEGI ... · VISI DAN MISI I. VISI Visi Kementerian Keuangan adalah Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan

DAFTAR ISI

Pengantar

BAB I VISI DAN MISI

1. Visi ............................................................................................................................. 1

2. Misi ............................................................................................................................ 1

BAB II PELAKSANAAN TUGAS T.A. 2010, POTENSI, DAN PERMASALAHAN

1. Pelaksanaan Tugas T.A. 2010 ................................................................................. 2

2. Potensi dan Permasalahan ..................................................................................... 9

BAB III STRATEGI STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Sasaran Strategis ...................................................................................................... 17

2. Arah Kebijakan ........................................................................................................ 18

LAMPIRAN:

1. Matriks Kegiatan Prioritas

2. Matriks Kegiatan Non Prioritas

3. Matriks Usulan Kebijakan Baru

1

BAB I

VISI DAN MISI

I. VISI

Visi Kementerian Keuangan adalah Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara

yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis,

dan Berkeadilan.

Dari visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Keuangan

dan Kekayaan Negara adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang

mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara dan mengelola kekayaan

negara. Dipercaya adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan

keuangan dan kekayaan negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan negara,

belanja negara, dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN.

Akuntabel adalah pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang mengacu pada praktek

terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas, dan

keterbukaan.

II. MISI

a. Misi Fiskal adalah Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati

(Prudent), dan Bertanggungjawab.

b. Misi Kekayaan Negara adalah Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal

sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan

bertanggungjawab.

c. Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah Mewujudkan industri pasar modal dan

lembaga keuangan non bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional

yang tangguh dan berdaya saing global.

d. Misi Penguatan Kelembagaan adalah :

i) Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai

dengan Tuntutan Masyarakat.

ii) Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas

Tinggi dan bertanggung jawab.

iii) Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan

Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya.

2

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS T.A. 2010, POTENSI, DAN PERMASALAHAN

I. Pelaksanaan Tugas T.A. 2010

a. Pelaksanaan Tugas Penerimaan Negara

Penerimaan Pajak

Target Penerimaan Pajak pada Tahun 2010:

Tabel Target Penerimaan Pajak Tahun 2010

Jenis Pajak Target APBN

(dalam jutaan rupiah)

PPh Non Migas 303.170.849

PPN dan PPnBM 269.537.049

PBB 26.506.421

BPHTB 7.392.899

Pajak Lainnya 3.851.023

JUMLAH 610.458.241

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada Tahun 2010:

Tabel Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2010

Jenis Pajak Target APBN

(dalam miliaran rupiah)

Bea Masuk 16.569,86

PE / Bea Keluar 7.633,64

Cukai 57.289,64

JUMLAH 81.492,67

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan bulan Maret 2010 di bidang Penerimaan

Negara Bukan Pajak yaitu: (i) Pembahasan target PNBP K/L untuk Pagu Sementara dalam

rangka RAPBN Tahun 2011, (ii) Laporan hasil monitoring dan evaluasi penerimaan migas, (iii)

3

Data penerimaan SDA Migas s.d. triwulan IV tahun 2009 per KKKS dalam rangka perhitungan

DBH SDA Migas, (iv) Perkiraan penerimaan migas, subsidi listrik, dan BBM RAPBN-P 2010, (v)

Rekonsiliasi dan monitoring Penerimaan Laba BUMN bagian Pemerintah, (vi) Sosialisasi PP

No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran

PNBP yang Terutang (untuk tahap I, telah dilaksanakan di Banjarmasin), (vii) Draft final RPP

tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP (telah disampaikan ke

Menteri Hukum dan HAM).

b. Pelaksanaan Tugas Belanja Negara

Sampai dengan bulan Maret 2010 kegiatan yang telah dilaksanakan di bidang Belanja

Negara adalah: (i) Penyusunan exercise I-Account RAPBN-P 2010; (ii) Penyusunan Buku NK

dan RAPBN-P 2010 beserta RUU APBN-P 2010; (iii) Penyusunan Buku Laporan APBN dan

Indikator Ekonomi; (iv) Penyusunan Laporan Perkembangan APBN dan Indikator Ekonomi

Makro; (v) Sedang disusun RPMK mengenai tata cara realokasi anggaran BA BUN ke sektoral

dan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi BA BUN; (vi) Penyusunan Laporan Keuangan

BSBL 2009; (vii) melakukan pembinaan dan monitoring atas temuan Itjen dan BPK tahun

2009 dan 2010; (viii) melakukan monitoring dan evaluasi atas Perguruan Tinggi yang

mendapatkan alokasi dari Subsidi dan Belanja Lain-lain; (ix) Penyusunan PMK tentang Revisi

DIPA; (x) tools analisis / Bussiness Intellegence dan migrasi database ke data center.

c. Pelaksanaan Tugas Perbendaharaan Negara

Fungsi Pelaksanaan Anggaran

Persentase ketepatan penyerapan DIPA adalah akurasi pelaksanaan belanja K/L

(satker) yang ada pada dokumen pelaksanaan anggaran.

Target tingkat penyerapan DIPA Kementerian Negara/Lembaga untuk triwulan I adalah

sebesar 11,12%.

Surat Pengesahan dokumen pelaksanaan anggarannya dapat disusun tepat waktu

apabila satker juga dapat menyusun Konsep DIPA-nya secara tepat waktu.

Batas waktu penyelesaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran yang diajukan oleh

satker adalah selama 5 hari kerja.

Satker diharapkan menerapkan rencana penarikan dana sebagaimana tercantum pada

halaman III DIPA, serta melaksanakan updating rencana penarikan secara berkala

setiap triwulan.

Fungsi Pengelolaan Kas

Penerimaan negara dari pengelolaan surplus kas pemerintah yang diperoleh dengan

melakukan Penempatan di Bank Sentral dan Penempatan di Bank Umum

4

Atas penempatan diatas, negara memperoleh remunerasi yang besarnya sesuai dengan

kesepakatan. Diharapkan, remunerasi akan dapat menutupi cost of fund yang

ditanggung pemerintah dalam pembiayaan defisit APBN.

Penerimaan kas (arus kas masuk) berasal dari pendapatan negara dan hibah,

pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi

penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 5% (akurasi

≥ 95%).

Pengeluaran kas (arus kas keluar) yang berasal dari belanja negara dan pembiayaan.

Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi

pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu ≤ dari 5%

(akurasi ≥ 95%).

Untuk membiayai pengeluaran negara diperlukan ketepatan jumlah dalam hal

ketersediaan dana yang ada di Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara

Pusat (RPK BUN-P) dan Rekening Kas Umum Negara (R-KUN).

Dalam rangka menjamin ketersediaan dana dalam Rekening Pengeluaran Kuasa

Bendahara Umum Negara Pusat (RPK BUN P), Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN) diwajibkan mengajukan permintaan kebutuhan dana ke Kantor Pusat

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Agar data pengiriman permintaan kebutuhan

dana KPPN dapat diterima dengan cepat dan akurat, maka KPPN dalam mengirimkan

permintaan kebutuhan dana wajib menggunakan aplikasi e-kirana.

Bank/Pos Persepsi wajib mematuhi kontrak yang terkait dengan jam buka loket dan

ketepatan pelimpahan penerimaan negara serta penyampaian laporan ke KPPN.

Bank Operasional I (BO I) wajib mematuhi kontrak terkait menihilkan saldo RPK BUN-P

dan Rekening BO I pada akhir hari kerja, kepatuhan BO I untuk menyelesaikan transaksi

SP2D yang diterbitkan, dan ketepatan penyetoran imbalan jasa layanan perbankan BO

I.

Fungsi Manajemen Investasi

Pengembalian bunga dan kewajiban non pokok lainnya dari penerusan pinjaman harus

disetorkan kembali pada APBN tahun berjalan. Jumlah dana yang disetor harus dapat

dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada APBN tahun berjalan.

Pengembalian bunga dan kewajiban non pokok lainnya dari penerusan pinjaman

mempunyai kontribusi dalam APBN sebagai PNBP.

Pengembalian pokok pinjaman dari penerusan pinjaman harus disetorkan kembali ke

APBN tahun berjalan. Jumlah dana yang disetor harus dapat dipenuhi sesuai dengan

target yang telah ditetapkan pada APBN tahun berjalan. Pengembalian pokok

5

penerusan pinjaman, mempunyai kontribusi dalam APBN sebagai penerimaan defisit

APBN.

Penyaluran dana dari APBN di bidang investasi pemerintah dan pembiayaan lainnya

secara optimal akan menopang pengelolaan investasi pemerintah secara

berkelanjutan.

Penyaluran dana untuk investasi berupa penyaluran dana dari Direktorat Jenderal

Perbendaharaan ke Pusat Investasi Pemerintah.

Penyaluran pembiayaan lainnya berupa penyaluran dana penerusan pinjaman berupa

penyaluran penerusan pinjaman dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan ke Pengguna

Dana selaku debitur atas penerusan pinjaman.

Penyaluran subsidi dan belanja lainnya adalah pembayaran subsidi kepada Bank

Pelaksana yang berkomitmen dalam pelaksanaan kredit program.

Fungsi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU

Persentase Satker BLU yang kinerja keuangannya meningkat.

Instansi/satker pemerintah yang telah ditetapkan sebagai satker Badan Layanan Umum

diharapkan kinerja keuangannya akan meningkat. Kinerja keuangan yang meningkat

adalah pendapatan operasional (tanpa menaikkan tarif) dan aset satker meningkat

dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketepatan dalam penetapan satker BLU yang memenuhi persyaratan substantif, teknis,

dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa pertimbangan/draft

Keputusan Menteri Keuangan agar keputusan penetapan atau surat penolakan

terhadap usulan penetapan BLU dapat diberikan oleh Menteri Keuangan paling lambat

3 (tiga) bulan sejak diterima dari menteri/pimpinan lembaga secara lengkap.

Satker BLU wajib menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan sesuai

ketentuan.

Fungsi Sistem perbendaharaan

Kebutuhan stakeholder akan sistem perbendaharaan mencakup prosedur, tatacara

dan program aplikasi komputer yang bisa menjabarkan proses pengelolaan

perbendaharaan secara mudah dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan di bidang

perbendaharaan.

Kebutuhan proses bisnis dan aplikasi sistem perbendaharaan dapat diperoleh

berdasarkan survey/penyebaran kuesioner terhadap stakeholder, untuk mendapatkan

masukan/usulan.

Peraturan di bidang Perbendaharaan adalah segala peraturan berupa rumusan

norma/pedoman/petunjuk/tata cara yang mengatur ketentuan pelaksanaan suatu

6

jenis pekerjaan tertentu yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh stakeholder

dalam rangka pengelolaan/permasalahan tertentu

Harmonisasi adalah proses pengkajian terhadap draft peraturan yang telah diusulkan

oleh unit teknis sebelum ditetapkan. Harmonisasi meliputi sinkronisasi dan

standardisasi peraturan.

Rekomendasi adalah rumusan kesimpulan langkah-langkah yang harus ditindaklanjuti

sehubungan dengan penyelesaian permasalahan/ kendala dalam penerapan sistem

perbendaharaan.

Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti berupa permasalahan-permasalahan di bidang

sistem perbendaharaan yang memerlukan penyelesaian. Permasalahan tersebut dapat

berasal dari temuan selama melaksanakan monev maupun permintaan tanggapan atas

permasalahan dari KPPN/Kanwil maupun satker K/L.

Sistem Database yang terintegrasi pada KPPN apabila masing-masing Seksi pada KPPN

(Seksi Vera, Seksi Bendum, dan Seksi Perbendaharaan) tidak memiliki server sendiri-

sendiri/independen, tetapi dalam satu KPPN terdapat satu server yang terintegrasi

yang digunakan oleh semua seksi di KPPN.

Sistem Database yang terintegrasi pada Kanwil apabila masing-masing Bidang pada

Kanwil (Bidang PA, Bidang PP, dan Bidang Aklap) tidak memiliki server sendiri-

sendiri/independen, tetapi dalam satu Kanwil terdapat satu server yang terintegrasi

yang digunakan oleh semua Bidang di Kanwil.

Sistem Database yang terintegrasi pada Kantor Pusat apabila masing-masing Direktorat

pada Kantor Pusat (Dit. PA, Dit. PKN, dan Dit. APK) tidak memiliki server sendiri-

sendiri/independen, tetapi dalam level Kantor Pusat terdapat satu server yang

terintegrasi yang digunakan oleh semua Direktorat.

Untuk mendukung ektivitas kerja, seluruh perangkat komputer diharapkan telah

terhubung dengan jaringan internet/intranet.

Jumlah penetapan dan rekomendasi tahapan implementasi dari rancangan

pengembangan proses bisnis perbendaharaan adalah banyaknya rancangan

pengembangan proses bisnis perbendaharaan yang ditetapkan dan direkomendasikan

tahapan implementasinya untuk menjadi proses bisnis sistem perbendaharaan yang

baru. Rancangan proses bisnis mencakup 7 modul yaitu : Management of Spending

Authority (MoSA), Commitment Management, Cash Management, General Ledger and

Chart of Account, Payment Management, Processing of Government Receipt dan

Reporting serta mencakup rancangan pengembangan proses bisnis di Satuan Kerja.

Rancangan aplikasi SPAN dan pendukungnya adalah rancangan atas aplikasi SPAN,

MPN dan Aplikasi Satker. Dalam penyusunan rancangan ketiga aplikasi tersebut

melalui tahapan: 1) Pembuatan DFD, 2) Pembuatan Flowchart, 3) Pembuatan Design

7

System, 4) Database dan 5) Job Specification. Direncanakan penyusunan ketiga aplikasi

tersebut akan dilakukan secara paralel.

Fungsi Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah bentuk pertanggungjawaban

Pemerintah atas pelaksanaan anggaran yang terdiri dari LRA, Neraca, LAK, dan Catatan

atas Laporan Keuangan.

Rancangan Undang-Undang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBN merupakan

bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dari Pemerintah kepada DPR.

Jumlah LK-KL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang baik.

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK KL) dan Laporan Keuangan

Bendaharan Umum Negara (LK BUN) merupakan unsur pembentuk Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP). Opini BPK atas masing-masing LK KL dan LK BUN akan

berkontribusi terhadap opini BPK atas LKPP. Dengan mengetahui perkembangan opini

BPK atas LK KL, maka dapat diketahui peningkatan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara.

Rekonsiliasi realisasi APBN dilakukan antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan

dengan Kementerian Negara/Lembaga dan Pengguna Anggaran BUN setiap 3 bulan

sekali untuk memastikan data realisasi APBN di Kementerian Negara/Lembaga dan

Pengguna Anggaran BUN andal. Sebagai bentuk pelayanan, Direktorat Jenderal

Perbendaharaan harus memastikan Kementerian Negara/Lembaga dan Pengguna

Anggaran BUN telah melakukan rekonsiliasi tepat waktu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP, BPK memberikan rekomendasi yang harus

ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Tindak lanjut temuan tersebut dikategorikan menjadi

3, yaitu: (1) kategori I: ditindaklanjuti pada tahun anggaran yang bersangkutan, (2)

kategori II: ditindaklanjuti paling lambat 1 tahun anggaran mendatang, dan (3) kategori

III: ditindaklanjuti paling lambat 2 tahun anggaran mendatang.

Kementerian Negara/Lembaga dan Pengguna Anggaran BUN wajib menyampaikan

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga secara tepat waktu yang sesuai

ketentuan yaitu paling lambat akhir Februari.

d. Pelaksanaan Tugas Pembiayaan APBN

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan bulan Maret 2010 di bidang Pembiayaan

APBN yaitu: (i) Pembiayaan melalui utang ditargetkan sebesar Rp63 triliun (31,59%) dengan

realisasi sebesar Rp72,72 triliun (36,46%); (ii) Jumlah publikasi SUN melebihi target dari 110

set menjadi 120 set; (iii) Realisasi pembayaran utang sebesar Rp. 65.901.467.683.588,- telah

dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran, sehingga tidak ada

8

pembayaran denda; (iv) Telah tersusunnya 13 peraturan dan keputusan yang mendukung

pengelolaan utang; (v) Telah tersusunnya Draft Strategi Pengelolaan Utang Tahun 2010-

2014; (vi) Realisasi effective cost baik untuk rupiah maupun valas mengalami penurunan,

yaitu: IDR sebesar 8,95% dari target sebesar 10,35%, realisasi effective cost USD sebesar 6%

dari target sebesar 7,39% dan realisasi effective cost JPY sebesar 3,43% dari target 3,9%; (vii)

Realisasi sementara outstanding Q1 Rp1.603,7 triliun dari target Rp1.648,0 triliun, realisasi

bunga utang Q1 Rp22,5 triliun dari target Rp28,2 triliun; (viii) Telah diverifikasi 1.326

dokumen tagihan secara tepat waktu; dan (ix) Partisipasi investor dalam setiap penerbitan

SBN rata-rata sebesar 218,57% dari target 152.50%.

e. Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Kekayaan Negara

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan bulan Maret 2010 di bidang Pengelolaan

Kekayaan Negara yaitu: (i) Dalam rangka pembentukan 10 KPKNL Teladan yang telah

dilakukan yaitu pelaksanaan evaluasi pembentukan KPKNL Teladan 2009 sebagai bahan

perbaikan dan penyempurnaan pembentukan KPKNL Teladan 2010; (ii) Capaian kinerja

untuk indikator nilai kekayaan negara yang diutilisasi untuk lingkup BMN I sebesar

Rp454.224.058.488,-; (iii) Capaian kinerja untuk indikator penyelesaian inventarisasi dan

penilaian terhadap barang milik negara serta koreksi neraca sebesar

Rp386.609.692.047.817,- dan nilai kekayaan negara yang diutilisasi sebesar

Rp392.009.384.228,-; (iv) Realisasi penerimaan pembiayaan dari asset recovery sebesar

Rp257,64 milyar dari target sebesar Rp150 milyar; (v) Realisasi Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) dari biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar Rp10.087.593.684,-

dari target sebesar Rp6.770.500.000,- dan realisasi Piutang Negara Dapat Diselesaikan

(PNDS) sebesar Rp121.244.852.036,- dari target sebesar Rp77.000.000.000,-; (vi)

Penerimaan Negara Bukan pajak dari bea lelang yang diperoleh sebesar Rp.7.145.757.693,-

melalui 2.786 kali pelaksanaan lelang; (vii) Terdapat 4 (empat) peraturan yang ditetapkan

dan dalam proses penyelesaian harmonisasinya; dan (viii) updating penyempurnaan aplikasi

SIMPLE pada 20 KPKNL dari 70 KPKNL.

f. Pelaksanaan Tugas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank

Kinerja pasar modal dan lembaga keuangan pada triwulan I tahun 2010 terus

mengalami kenaikan sejalan dengan membaiknya ekonomi Indonesia. Hal ini antara lain

ditunjukkan dengan beberapa indikator antara lain: (i) Per tanggal 31 Maret 2010, IHSG di

Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup pada posisi 2.777,30 atau meningkat sebesar 9,59% dari

posisi penutupan pada tanggal 30 Desember 2009 sebesar 2.534,35. Posisi ini masih berada

di atas target pertumbuhan indeks harga saham tahun 2010 yaitu 5%. IHSG diperkirakan

masih akan terus meningkat dengan didukung tren pemulihan ekonomi global; (ii) Terdapat

4 perusahaan yang efektif melakukan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO)

9

pada bulan Januari – Maret 2010. Posisi ini mencapai 16% dari target IPO tahun 2010 yaitu

25 IPO; (iii) Perolehan premi bruto industri asuransi pada Februari 2010 sebesar

Rp26.267.127,53 juta atau meningkat sebesar 12% dibandingkan Perolehan premi bruto

industri asuransi pada awal tahun 2010 sebesar Rp23.449.198 juta; dan (iv) Aset industri

pembiayaan pada akhir Februari 2010 sebesar Rp183,3 triliun atau meningkat sebesar 5%

persen dibandingkan aset industri pembiayaan pada awal tahun 2010 sebesar Rp174,4

triliun.

Berkaitan dengan pembentukan OJK, pada saat ini masih dilakukan penyusunan RUU

OJK dan RUU sektoral yaitu RUU Pasar Modal, RUU Usaha Perasuransian, RUU Dana Pensiun,

serta menyusun perangkat-perangkat OJK nantinya yaitu organisasi, SDM, penganggaran,

humas, infratruktur teknologi informasi, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan

terkait. Pembahasan dengan Tim Panitia Antar Departemen tengah dilakukan dan

diharapkan semester I tahun 2010 draft RUU OJK dapat disampaikan ke DPR, untuk segera

dilakukan pembahasan. Sesuai dengan pasal 34 UU Bank Indonesia bahwa paling lambat

akhir tahun 2010 RUU OJK dapat diundangkan. Apabila OJK terbentuk pada akhir tahun

2010, maka pada tahun 2011 merupakan masa transisi peralihan organisasi Bapepam-LK ke

organisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

II. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi dan Permasalahan Pelaksanaan Penerimaan Negara

Penerimaan Pajak

Potensi di bidang Penerimaan Pajak, dari hasil pelaksanaan program mapping,

profiling, dan benchmarking menunjukkan masih terdapat potensi untuk meningkatkan

penerimaan pajak secara signifikan, berupa potensi untuk mengoptimalkan tax coverage

ratio, dimana masih banyaknya potensi Wajib Pajak yang belum terdaftar, serta potensi

untuk meningkatkan tax compliance Wajib Pajak yang sudah terdaftar. Meningkatnya

kepercayaan masyarakat kepada DJP, melalui antusiasme masyarakat dalam mengikuti

program sunset policy, juga merupakan potensi penerimaan pajak.

Permasalahan yang dihadapi di bidang penerimaan pajak adalah adanya potential loss

penerimaan perpajakan dalam jangka pendek. Masalah lainnya adalah adanya pembatasan

oleh Undang-Undang Perpajakan dalam pemberian insentif/fasilitas perpajakan. Apabila

Undang-Undang APBN dijadikan dasar pemberian fasilitas perpajakan, permasalahan yang

timbul adalah umur Undang-Undang APBN tersebut yang hanya satu tahun dan sering

menimbulkan kontroversi. Selain itu permasalahan lain adalah perlunya peningkatan kualitas

dan kuantitas SDM, sarana dan sistem TI yang belum memadai, database pajak masih

terbatas karena sumber data eksternal belum dapat dioptimalkan, penegakan hukum yang

masih lemah, serta koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas yang menyangkut

administrasi dan peraturan.

10

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Potensi di bidang Penerimaan Kepabeanan dan Cukai yaitu: (i) Adanya peraturan

perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan Cukai; (ii) Keberadaan institusi DJBC

berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan penataan organisasi yang dinamis; (iii)

Adanya praktik-praktik terbaik dalam kepabeanan internasional yang dapat dijadikan acuan;

(iv) Adanya dukungan SDM DJBC dan komitmen yang kuat untuk melakukan reformasi; (v)

Adanya dukungan anggaran berbasis kinerja dan dukungan sarana-prasarana; dan (vi)

Berkembangnya partisipasi dan sikap kritis masyarakat usaha dalam rangka meningkatkan

produktivitas, efektivitas dan efisiensi kinerja pelayanan dan pengawasan DJBC.

Permasalahan yang dihadapi di bidang Penerimaan Kepabeanan dan Cukai adalah

peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan pengawasan yang

efektif, meliputi hal-hal sebagai berikut: (i) Perlunya transformasi organisasi disesuaikan

dengan kebutuhan; (ii) Perlunya pengembangan sistem pelayanan dan pengawasan dengan

penerapan manajemen risiko; (iii) Perlunya pengembangan motivasi dan peningkatan

pengetahuan, keterampilan dan perilaku SDM; (iv) Perlunya harmonisasi kebijakan instansi

lain (government agencies) dan lingkungan dunia usaha (stakeholders) dengan peraturan-

peraturan kepabeanan dan cukai; (v) Perlunya setiap kebijakan perdagangan dan tarif

mempertimbangkan risiko tidak tercapainya penerimaan negara; (vi) Perlunya integrasi

teknologi informasi untuk pemenuhan kebutuhan organisasi; dan (vii) Perlunya optimalisasi

pemanfaatan sarana dan prasarana.

Terkait dengan penerimaan bea masuk terdapat faktor eksternal dan internal yang

mendistorsi penerimaan, yaitu: (i) Krisis ekonomi dunia mengakibatkan penurunan nilai

devisa dari transaksi perdagangan internasional baik ekspor maupun impor; (ii) Konsekuensi

dari komitmen Kerjasama Perdagangan Internasional melalui skema Free Trade Area (FTA)

dan IJ EPA; (iii) Kebijakan tarif umum BM (MFN) yang cenderung menurunkan tarif rata-rata

BM; (iv) Pemberian berbagai fasilitas pembebasan dan keringanan BM; (v) Kebijakan non

tarif yang berorientasi pada pengendalian barang impor dan penggunaan produksi dalam

negeri; (vi) Keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana operasional; dan (vii) Tingkat

kolektibilitas tagihan terutang masih rendah karena pemberian jangka waktu pelunasan yang

relatif cukup lama.

Sedangkan untuk penerimaan cukai, terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi

pencapaian penerimaan, yaitu: (i) Fatwa haram rokok dari MUI; (ii) RUU penyiaran

(Pembatasan iklan rokok); (iii) RUU pengendalian dampak tembakau; (iv) Peraturan daerah

tentang larangan merokok di tempat umum; (v) Peraturan daerah tentang larangan

peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA); (vi) Upaya dari Organisasi

Kemasyarakatan yang anti rokok dan MMEA; (vii) Penurunan daya beli masyarakat; dan (viii)

Pabrik ilegal dan peredaran BKC ilegal.

11

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Potensi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu PNBP mempunyai potensi

yang masih dapat dikembangkan. Disamping itu faktor lain yang mempengaruhi PNBP

seperti masih terdapat potensi PNBP yang belum terealisir, yang antara lain disebabkan oleh

(i) masih tingginya kegiatan illegal logging, illegal fishing; (ii) masih adanya potensi jenis

PNBP yang belum memiliki landasan hukum sehingga tidak dapat dipungut; (iii) belum

tergalinya potensi pertambangan panas bumi secara optimal; (iv) belum optimalnya PNBP

yang berasal dari pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

Permasalahan di bidang PNBP antara lain juga disebabkan karena faktor eksternal,

seperti (i) adanya kecenderungan penurunan produksi minyak bumi dan gas bumi (migas);

(ii) masih tingginya risiko tidak tercapainya penerimaan atas laba BUMN terutama karena

faktor kinerja BUMN dan makro ekonomi; (iii) adanya peningkatan cost recovery yang belum

diimbangi dengan peningkatan lifting yang memadai, dan adanya perubahan asumsi makro

yang digunakan seperti ICP, lifting dan kurs.

b. Potensi dan Permasalahan Belanja Negara

Dalam proses penyusunan Nota Keuangan dan APBN dari sejak tahap persiapan

hingga penetapan menghadapi tantangan yaitu: Banyak Stakeholder yang terlibat didalam

proses penyusunan dan perumusan baik stakeholder yang berasal dari kalangan Pemerintah

sendiri maupun stakeholder di luar Pemerintah seperti DPR dan DPD. Kepentingan yang

berbeda, pemahaman yang kadang-kadang tidak sama, membuat penyusunan dan

perumusan RUU tentang APBN pada tahun-tahun sebelumnya banyak menemui kendala dan

hambatan dalam hal kelancaran koordinasi.

Seiring dengan pelaksanaan reformasi Keuangan Negara yang dimulai sejak berlakunya

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perencanaan belanja negara juga

mengalami penyempurnaan-penyempurnaan. Penyempurnaan ini dilakukan sebagai upaya

meningkatkan kinerja belanja negara agar menjadi lebih efektif dan efisien. Namun dalam

perkembangannya, penyempurnaan perencanaan belanja negara tersebut menghadapi

beberapa tantangan, antara lain:

i. Terbatasnya ruang gerak fiskal yang disebabkan oleh komposisi dan struktur belanja

negara yang belum sepenuhnya sehat (sound);

ii. Belum optimalnya sistem penyusunan perencanaan dan penganggaran pada

kementerian/lembaga;

iii. Belum optimalnya koordinasi perencanaan pemerintah pusat (kementerian/lembaga)

dengan daerah dalam hal perencanaan belanja negara untuk kegiatan

dekonsentrasi/tugas pembantuan; dan

12

iv. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja negara dalam

rangka penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;

Permasalahan yang sering muncul dalam penyusunan LK BSBL adalah terlambatnya

penyampaian Laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang akan berpengaruh

pada ketepatan penyusunan LK BSBL secara keseluruhan.

Permasalahan yang berkaitan dengan struktur program dan kegiatan dalam proses

perencanaan dan penganggaran antara lain sebagai berikut :

i. Belum digunakannya resource envelope sebagai landasan penyusunan KPJM;

ii. Program dan kegiatan beserta indikatornya belum sepenuhnya dapat digunakan

sebagai alat ukur efektivitas pencapaian kinerja, efisiensi belanja dan akuntabilitasnya;

iii. Masih terdapat pola pikir money follow programme yang berarti semakin banyak

program semakin banyak alokasi anggaran yang didapat, dengan tidak memperdulikan

apakah program yang dilaksanakan sesuai fungsi atau tidak;

iv. Dalam perkembangannya, ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2004

dipandang belum sepenuhnya dapat mengakomodir berbagai hal menyangkut

mekanisme penganggaran dalam rangka penyusunan dan penetapan APBN, sehingga

banyak ditemui kendala yang berdampak pada kurang optimalnya Anggaran dalam

menjalankan fungsinya sebagai alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi.

Disamping itu, terdapat berbagai perubahan di bidang penganggaran yang bersifat

dinamis yang membutuhkan landasan hukum sekurang-kurangnya setingkat Peraturan

Pemerintah.

c. Potensi dan Permasalahan Perbendaharaan Negara

Potensi di bidang Perbendaharaan Negara, yaitu: (i) Adanya penerapan prinsip

“meminimumkan biaya” dan “memaksimalkan manfaat” dalam pengelolaan kas dapat

menjamin ketersediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara; (ii) Terbentuknya KPPN

Percontohan dapat mempercepat daya serap APBN, meningkatkan perekonomian sektor riil,

dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada birokrasi; (iii) Terselesaikannya pinjaman

kepada BUMN/BUMD/Pemda yang bersumber dari RDI/RPD/SLA, melalui program

restrukturisasi dapat meringankan beban pembayaran kewajiban BUMN/BUMD/Pemda

serta meminimalkan berkurangnya penerimaan negara; (iv) Tersedianya cukup banyak satker

yang memenuhi kriteria secara substantif dan teknis untuk dapat menerapkan PK BLU; (v)

Terselesaikannya pembenahan pengelolaan PNBP di satker-satker pemerintah melalui BLU,

PNBP-nya menjadi on budget dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat; (vi) Terlaksananya SPAN dapat meningkatkan pelayanan keuangan

publik, memperkuat instrumen kontrol fiskal, efisiensi penyerapan belanja pemerintah dan

mewujudkan transparansi dalam manajemen keuangan pemerintah; dan (vii) Tercapainya

LKPP dengan tingkat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan meningkatkan

13

akuntabilitas pemerintah dan rating pemerintah di mata dunia internasional, yang

selanjutnya diharapkan akan menciptakan daya tarik investasi.

Permasalahan di bidang Perbendaharaan Negara, yaitu: (i) kurangnya pelaksanaan

perencanaan kas (cash forecasting) yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga serta

belum lengkapnya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan kas, khususnya yang

mengatur kelebihan dan kekurangan kas; (ii) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

masih mendapatkan opini Disclaimer dari BPK, hal ini disebabkan belum seluruh Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK KL) sebagai unsur utama dalam penyusunan

LKPP, memiliki kualitas yang baik; (iii) adanya beberapa satker BLU yang lebih mementingkan

sisi fleksibilitas pengelolaan keuangan, dan kurangnya SDM yang memahami secara utuh

konsep PK BLU. Selain daripada itu masih terdapat satker yang belum memenuhi

persyaratan substantif dan teknis; (iv) penerusan pinjaman yang dananya bersumber dari

SLA, RDI, dan RPD masih dijumpai masalah kesulitan BUMN/BUMD/Pemda untuk melunasi

kewajibannya.

d. Potensi dan Permasalahan Pembiayaan APBN

Potensi di bidang Pembiayaan APBN, yaitu: (i) Tersedianya komitmen pinjaman dari

Lembaga Keuangan Multilateral dan dari negara-negara asing secara Bilateral; (ii) Industri

pasar keuangan relatif masih memiliki potensi untuk berkembang sehingga dapat

berinvestasi pada SUN dengan porsi yang lebih besar; (iii) Tersedianya fasilitas Surat

Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk mendukung pengembangan industri keuangan

syariah; (iv) Meningkatnya sovereign credit rating Indonesia yang berdampak pada

menurunnya biaya utang Indonesia; dan (v) Penyelesaian pembayaran kewajiban utang

secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran akan meningkatkan kredibilitas

Pemerintah bagi kreditor, investor, agen pembayar dan pihak ketiga lainnya.

Permasalahan di bidang Pembiayaan APBN, yaitu: (i) Belum optimalnya efisiensi dan

efektivitas pemanfaatan pinjaman luar negeri yang berdampak pada meningkatnya beban

commitment fee karena keterlambatan pemenuhan persyaratan pencairan pinjaman oleh

pelaksana pinjaman (executing agency) dan keterlambatan dalam implementasi proyek.

Rendahnya penyerapan dana pinjaman tersebut akan berpotensi menambah biaya utang

secara keseluruhan; (ii) Tingginya porsi kepemilikan SUN oleh investor asing dapat

meningkatkan kerentanan pasar SUN terhadap potensi risiko ‘sudden reversal’ yang dapat

menggangu harga SUN di pasar sekunder dan juga indikator perekonomian lainnya; (iii)

Belum optimalnya penyediaan underlying assets SBSN untuk dapat mendukung penerbitan

SBSN secara tepat waktu; (iv) Pembiayaan utang dalam APBN merupakan residual yang

berpotensi melebihi kemampuan berutang secara wajar sehingga dapat menyebabkan

peningkatan risiko dan biaya utang; dan (v) Belum terintegrasinya data base untuk

menatausahakan pinjaman luar negeri dan surat berharga negara, penatausahaan hasil

14

penerbitan, pertukaran dan pembelian kembali SBN, penatausahaan data kepemilikan dan

transaksi perdagangan SBN di pasar sekunder, serta data base underlying asset dengan

aplikasi SBN;

e. Potensi dan Permasalahan Pengelolaan Kekayaan Negara

Potensi di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, yaitu: (i) Hasil inventarisasi dan

penilaian BMN dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam mengusulkan aset yang akan

dijadikan sebagai Surat Berharga Sukuk Negara (SBSN); (ii) pengelolaan BMN berupa aset

idle yang perlu dioptimalkan; (iii) Peningkatan jumlah aset K/L yang berasal dari alokasi

belanja barang dan belanja modal; (iv) Meningkatnya program restrukturisasi dan revitalisasi

BUMN; (v) Kebijakan terkait program pendirian, restrukturisasi/ revitalisasi, privatisasi,

penambahan/pengurangan PMN, pembubaran atau penggabungan BUMN dalam rangka

kepentingan Menteri Keuangan selaku pemegang saham; (vi) Penanganan aset yang berasal

dari eks BPPN, eks BDL, dan aset Negara yang dikelola PT. PPA; (vii)Kekayaan Negara Lain-

Lain yang berasal dari aset rampasan, sitaan kepabeanan, gratifikasi, Barang Muatan Kapal

Tenggelam (BMKT), aset bekas milik asing/cina (ABMAC), dan KKKS; (viii) Penilaian atas BMD,

BUMD, kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMD, kekayaaan negara yang dipisahkan

pada BUMN; (Pengelolaan Perusahaan Negara/Lembaga di Bawah Pembinaan Departemen

Keuangan; (ix) Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan; (x) Pelaksanaan Fungsi Sistem

Akuntansi Investasi Pemerintah (SAIP); (xi) Meningkatnya potensi lelang sukarela; (xii)

Meningkatnya potensi piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah; (xiii) Potensi

piutang negara yang berasal dari BUMN perbankan yang dananya disalurkan melalui pola

channeling dan risk sharing; dan (xiv) Inventarisasi piutang pemerintah pada

Kementerian/Lembaga.

Permasalahan yang dihadapi di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, yaitu: (i) Belum

optimalnya pengamanan sebagaian Barang Milik Negara (BMN), baik secara administratif,

hukum dan fisik; (ii) Pelayanan kekayaan negara yang belum seluruhnya sesuai dengan

standar waktu yang telah ditentukan; (iii) Tingkat akurasi dan ketepatan waktu penyampaian

sebagian pelaporan BMN dari Kementerian/Lembaga yang tidak tepat; (iv) Belum optimalnya

pemanfaatan seluruh Barang Milik Negara (BMN) sesuai prinsip the highest and the best use;

(v) Penguasaan sebagaian kekayaan negara oleh pihak yang tidak berhak; (vi) Belum semua

kementerian dan lembaga memahami dan menerapkan SIMAK BMN; (vii) Potensi

gugatan/tuntutan dari pihak ketiga atas aset yang berada dalam penguasaan DJKN yang

berakibat lepasnya aset; (viii) Adanya potensi gugatan/tuntutan dari pihak ketiga atas aset

yang berada di dalam penguasaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan K/L; (ix) Perlu

mengubah mindset pengelolaan Barang Milik Negara di level Kementerian/Lembaga

mengenai asset planning; (x) Belum optimal koordinasi antara Kementerian/Lembaga terkait

penertiban barang milik negara; (xi) Masih tingginya permasalahan penyelesaian illegal

15

logging; (xii) Potensi gugatan atas pelayanan yang diberikan di bidang pengurusan piutang

negara dan pelayanan lelang; (xiii) Belum optimalnya pengurusan piutang negara; (xiv) Masih

terdapat piutang negara yang tidak didukung dengan barang jaminan yang potensial untuk

dijual dan sebagain besar piutang negara non perbankan tidak didukung dengan barang

jaminan; (xv) Pemanfaatan sebagian BMN yang masih belum akuntabel dan transparan; (xvi)

Belum sempurnanya sistem pengelolaan BMN yang reliable, bisa dipertanggungjawabkan

dengan baik, transparan dan akuntabel; dan (xvii) Peraturan perundang-undangan di bidang

Pengelolaan Kekayaan Negara yang belum lengkap dan sempurna.

f. Potensi dan Permasalahan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank

Potensi di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank, yaitu: (i) Rasio antara

nilai PDB Rp5.613.441,7 milyar (data sementara PDB berdasarkan harga berlaku tahun 2009

yang bersumber dari website BPS) dengan nilai kapitalisasi pasar Rp 2.071,23 triliun (data

per Februari 2010 yang bersumber pada Biro RISTI-Bapepam-LK) yang masih relatif kecil

yaitu 36,90% tahun 2009 menunjukkan bahwa peran pasar modal masih belum optimal.

Namun kondisi ini merupakan sebuah sinyal bahwa potensi pasar modal sebagai pergerak

perekonomian Indonesia masih perlu ditingkatkan; (ii) Potensi pengembangan industri

perasuransian yang masih sangat terbuka, mengingat tingkat penetrasi asuransi yaitu

perbandingan premi asuransi dengan GDP yang masih sangat rendah yaitu 1.55 persen; (iii)

Rasio industri dana pensiun yang masih relatif kecil bila dibandingkan dengan GDP, yaitu

masih pada kisaran 4,33 persen, disamping itu tingkat kepesertaan baru mencapai 4,9

persen. Dengan demikian industri dana pensiun masih memiliki peluang yang sangat besar

untuk bertumbuh dan berkontribusi dalam ekonomi nasional; (iv) semakin meningkatnya

pengetahuan dan kepercayaan investor mengenai produk pasar modal dan terdapatnya

perbedaan kebutuhan investasi memberikan peluang baru bagi pengembangan produk-

produk investasi baru; (v) sebagai negara muslim terbesar Indonesia memiliki potensi yang

besar dalam mengembangkan produk-produk pasar modal dan lembaga keuangan non bank

berbasis syariah termasuk pembiayaan syariah; (vi) basis pemodal domestik yang masih

relatif kecil yaitu dari jumlah penduduk Indonesia memberikan peluang bagi pengembangan

perluasan basis dan kualitas pemodal domestik sehingga dapat berperan sebagai katalisator

pengembangan pasar modal Indonesia; dan (vii) peningkatan pendapatan dan mulai

tumbuhnya kesadaran berivestasi memberikan peluang bagi perluasan investor pasar modal

dan nasabah lembaga jasa keuangan non bank.

Permasalahan yang dihadapi di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank,

yaitu: (i) Perkembangan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang semakin

pesat menbawa konsekuensi meningkatnya tantangan yang dihadapi oleh regulator dalam

menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk itu, dalam rangka menjawab tantangan tersebut,

maka kapasitas organisasi regulator perlu ditingkatkan baik dari aspek pembenahan

16

organisasi, sistem dan prosedur serta sumber daya manusia; (ii) Tingkat kualitas kepatuhan

pelaku industri pasar modal dan lembaga keuangan yang masih harus ditingkatkan; (iii)

Masih belum optimalnya pemenuhan standard internasional dalam produk regulasi baik

untuk industri pasar modal maupun untuk lembaga keuangan non bank; (iv) Kerangka

hukum industri pembiayaan masih diatur melalui Perpres, bukan Undang-Undang; (v) Masih

belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan terhadap

pelaku pasar modal dan industri lembaga keuangan non bank; (vi) Masih terbatasnya

alternatif investasi dan skema jasa keuangan non bank yang tersedia di industri pasar modal

dan jasa keuangan non bank; (vii) Kompleksitas industri pasar modal dan lembaga keuangan

yang semakin meningkat sementara sumber daya pengawasan dan penegakan hukum masih

terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas; dan (viii) Daya saing industri pasar modal

dan lembaga keuangan non bank yang masih perlu ditingkatkan.

17

BAB III

SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

I. SASARAN STRATEGIS

a. Pendapatan Negara yang Optimal

Optimalisasi penerimaan pajak dan non pajak sesuai target APBN dan APBN/P.

b. Pelaksanaan Belanja yang Optimal

Pelaksanaan belanja negara yang optimal adalah kemampuan satuan kerja pada

Kementerian Negara/Lembaga dalam mengelola belanja dalam pelaksanaan kegiatan

yang ada pada dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan anggaran.

c. Pembiayaan yang Aman bagi Kesinambungan Fiskal

Pembiayaan sesuai Pasal 1 UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah setiap

penerimaan negara yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran

berikutnya. Pembiayaan merupakan bagian untuk menjaga proses kesinambungan fiskal.

Pembiayaan dilakukan untuk menutup defisit APBN agar proses pembangunan dapat

terus berlanjut.

d. Utilisasi Kekayaan Negara yang Optimal

Pendayagunaan barang milik negara/kekayaan negara yang tidak dipergunakan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja ,dalam bentuk

penetapan status penggunaan, sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun

serah guna/bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

e. Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel

Akuntabilitas keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan yang

lengkap oleh Pemerintah Pusat. Bentuk dari peningkatan dapat diidentifikasi dari

ketepatan penyusunan pertanggungjawaban anggaran dan opini yang baik dari pemeriksa

atas unsur-unsur pembentuk laporan keuangan.

f. Industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank yang Stabil, Tahan Uji dan Likuid

Industri Pasar Modal dan jasa keuangan non bank yang stabil, tahan uji, dan likuid adalah

industri pasar modal dan jasa keuangan non bank yang mampu menjaga kestabilan

pertumbuhan industrinya terhadap fluktuatif perkembangan ekonomi serta mampu

menghasilkan keuntungan/manfaat tertentu dengan biaya minimal dan lancar dalam

melakukan proses bisnis.

18

g. Pembentukan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi

Sistem rekrutmen yang kredibel dan pengembangan SDM tertata dan berkelanjutan

diharapkan menghasilkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi dalam

mengelola Keuangan Negara

h. Pengembangan Organisasi yang Handal dan Modern

Pengembangan organisasi yang handal dan modern adalah pembentukan/penataan

organisasi baik tingkat pusat, instansi vertikal maupun unit pelaksana teknis yang efektif,

efisien, responsif, transparan, dan akuntabel, right sizing, independen, one stop service,

build in control, dan check and balances, sesuai dengan perkembangan kebutuhan

pelaksanaan tugas, tuntutan masyarakat, dan kemajuan teknologi.

i. Pembangunan Sistem TIK yang Terintegrasi

Untuk menunjang kinerja Kemeneterian Keuangan, dibutuhkan sistem informasi dan

perangkat dukungan teknologi yang memadai. Sistem informasi yang dimaksud adalah

sistem informasi yang terintegrasi sehingga memudahkan sharing dan retrieve data serta

memperlancar proses kerja kemkeu . Sistem informasi dan perangkat pendukung

teknologi lainnya haruslah sistem dan perangkat standar dan user friendly.

II. ARAH KEBIJAKAN

a. Arah Kebijakan Pelaksanaan Penerimaan Negara

Arah kebijakan di bidang pendapatan negara yang merupakan salah satu arah

kebijakan dan startegi APBN yaitu: (i) optimalisasi pendapatan negara, (ii) peningkatan

kualitas pelayanan kepada masyarakat, (iii) mewujudkan keadilan dan perlindungan

masyarakat, serta (iv) perbaikan citra baik terkait dengan layanan publik dalam rangka

peningkatan pendapatan. Pencapaian keempat target tersebut secara sinergis menjadi

landasan kuat bagi keseimbangan baru kapasitas fiskal Pemerintah yang sekaligus

menunjukkan signifikansi peningkatan dari keseimbangan awal.

Adapun Strategi di bidang perpajakan yang akan ditempuh melalui: (i) peningkatan

kualitas pelayanan perpajakan; (ii) peningkatkan efektifitas penyuluhan; (iii) peningkatan

efektifitas kehumasan; (iv) peningkatan efektifitas pengawasan WP non-filer; (v) peningkatan

kepatuhan WP melalui pembetulan SPT; (vi) optimalisasi pelaksanaan ekstensifikasi

termasuk memperbaiki basis perpajakan; (vii) optimalisasi pelaksanaan penagihan; (viii)

peningkatan kegiatan intelijen perpajakan; (ix) peningkatan efektifitas pemeriksaan; (x)

peningkatan efektifitas penyidikan; (xi) pelaksanaan reformasi kebijakan; dan (xii)

pelaksanaan reformasi proses bisnis; (xiii) pelaksanaan reformasi organisasi; (xiv)

pelaksanaan modernisasi teknologi komunikasi dan informasi; (xv) optimalisasi pengelolaan

anggaran; (xvi) pengembangan sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan kompetensi;

dan (xvii) peningkatan pembinaan dan pengawasan SDM (xviii) memberikan insentif pada

kegiatan usaha, daerah tertentu, serta komoditi strategis dalam rangka meningkatkan

19

investasi dan ekspor, dan mempertahankan dan meningkatkan daya saing usaha di dalam

negeri; (xix) meningkatkan Law Enforcement perpajakan.

Strategi di bidang kepabeanan dan cukai yang akan ditempuh melalui: (i) membentuk

organisasi DJBC yang modern; (ii) membentuk Authorized Economic Operator (AEO); (iii)

mewujudkan sistem pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang efektif; (iv)

mewujudkan sistem pembinaan dan latihan SDM yang didasarkan pada kompetensi; (v)

mengimplementasikan National Single Window (NSW) secara bertahap; (vi) membentuk

mekanisme harmonisasi kebijakan perdagangan, kepabeanan dan cukai dalam rangka

meningkatkan efektivitas harmonisasi tarif dalam rangka kerjasama regional dan

internasional; (vii) membentuk sistem teknologi informasi kepabeanan dan cukai yang

terintegrasi; (viii) membentuk manajemen pengadaan, operasi dan perawatan sarana dan

prasarana yang optimal; (ix) penyesuaian tarif cukai rokok sejalan dengan roadmap industri

rokok.

Arah kebijakan di bidang PNBP yaitu optimalisasi PNBP serta peningkatan kualitas

pelayanan kepada masyarakat. Strategi yang akan ditempuh melalui (i) penyesuaian tarif

PNBP yang dilakukan oleh K/L serta peningkatan pengawasan pemungutannya, (ii) menggali

lebih banyak potensi PNBP, (iii) memperkuat peraturan-peraturan dan regulasi dan (iv)

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Arah Kebijakan Belanja Negara

Arah kebijakan Belanja Negara adalah untuk mendukung langkah simulasi

perekonomian dari sisi fiskal yang mendorong pro growth, pro job dan pro poor.

Strategi di bidang Belanja Negara akan ditempuh melalui: (i) penetapan kebijakan

belanja yang ekonomis, efektif dan efisien dengan memperhatikan aspek kemampuan dalam

menghimpun pendapatan. Pada aspek administrasi, upaya efisiensi belanja Negara juga

dilakukan melalui penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance based

budgeting) dan penerapan alokasi belanja negara dalam kerangka pengeluaran jangka

menengah (medium term expenditure framework) serta (ii) perencanaan dan alokasi

anggaran yang tepat sasaran dan adil berdasarkan prioritas program pembangunan

pemerintah yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah (RKP).

c. Arah Kebijakan Perbendaharaan Negara

Arah kebijakan di bidang Perbendaharaan Negara adalah: (i) Efisiensi dan akurasi

pelaksanaan belanja Negara; (ii) Optimalisasi pengelolaan kas; (iii) Optimalisasi tingkat

pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya; (iv) Peningkatan pelayanan

masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU; (v) Peningkatan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara; dan (vi) Penerapan sistem perbendaharaan

yang handal, terintegrasi dan modern.

20

Dalam rangka pencapaian arah kebijakan pertama yaitu efisiensi dan akurasi

pelaksanaan belanja negara, strategi yang akan dilaksanakan yaitu: (i) penyempurnaan

dokumen pelaksanaan anggaran sejalan dengan penyempurnaan sistem penganggaran, yaitu

penerapan Performance Based Budgeting dan MTEF; (ii) penyelesaian dokumen pelaksanaan

anggaran secara tepat waktu dan (iii) peningkatan akurasi perencanaan pencairan dana

dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Termasuk dalam usaha-usaha efisiensi dan akurasi

belanja negara, secara bertahap akan diterapkan Electronic Transaction, dengan melibatkan

sektor perbankan dan institusi terkait lainnya, baik di bidang pengeluaran negara maupun

penerimaan negara.

Selanjutnya dalam rangka mencapai arah kebijakan kedua yaitu optimalisasi

pengelolaan kas, strategi yang akan dilaksanakan yaitu: (i) penerapan Treasury Single

Account secara penuh, baik di bidang penerimaan, pengeluaran serta terkait dengan

pengelolaan rekening Bendahara; (ii) penyempurnaan sistem dan prosedur serta

pengorganisasian pengelolaan kas, sehingga memenuhi kaidah-kaidah International Best

Practices; (iii) peningkatan kualitas perencanaan kas; dan (iv) penguatan kompetensi

pengelolaan kas, baik terkait dengan infrastruktur maupun SDM.

Guna mencapai arah kebijakan ketiga yaitu optimalisasi tingkat pengembalian dana di

bidang investasi dan pembiayaan lainnya, strategi yang akan dilaksanakan adalah mulai

tahun 2009 pemerintah telah mengambil kebijakan untuk tidak lagi memberikan pinjaman

kepada BUMN/BUMD/Pemda dari dana RDI dan RPD. Selanjutnya untuk perjanjian

penerusan pinjaman (SLA) yang ditandatangani sejak Tahun 2009, pengembalian hutang

pokok, bunga dan kewajiban lainnya tidak lagi disetorkan ke RDI tetapi langsung disetorkan

ke Rekening Kas Umum Negara. Dengan disetorkannya kewajiban debitur untuk SLA yang

ditandatangani sejak Tahun 2009, maka kontribusi RDI/RPD kepada APBN semakin mengecil

dan akan berakhir pada Tahun 2011. Untuk pelaksanaannya maka semua perjanjian yang

bersumber dari pinjaman luar negeri / RDI/RPD akan diamandemen dari penyetoran

kewajiban hutang pokok, bunga dan kewajiban lainnya kepada RDI/RPD menjadi kepada

rekening Kas Umum Negara.

Terkait dengan arah kebijakan keempat yaitu peningkatan pelayanan masyarakat

melalui penyempurnaan pengelolaan BLU, strategi yang akan dilaksanakan yaitu: (i)

penyempurnaan regulasi terkait dengan pengelolaan BLU; (ii) peningkatan penilaian kinerja

satker BLU; (iii) penguatan kompetensi SDM; dan (iv) studi banding.

Guna mencapai peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

negara yang menjadi arah kebijakan kelima, strategi yang akan dilaksanakan yaitu: (i)

penyempurnaan standar basis akuntansi dari cash toward acrual basis menjadi berbasis

akrual secara penuh; dan (ii) peningkatan pembinaan Sistem Akuntansi Instansi yang

berkelanjutan.

21

Dengan pelaksanaan strategi diatas, kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(LKPP) akan semakin baik, sehingga diharapkan akan tercapai peningkatan opini BPK dari

Disclaimer menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat (LKPP).

Strategi-strategi dalam rangka pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, tidak akan

berjalan dengan baik tanpa didukung oleh modernisasi dan penyempurnaan sistem

perbendaharaan negara. Oleh karena itu sebagaimana disebutkan di atas, penerapan sistem

perbendaharaan yang andal dan modern juga merupakan salah satu sasaran strategis di

bidang penyelengaraan Perbendaharaan Negara. Sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB I,

strategi utama dalam rangka penyempurnaan sistem perbendaharaan negara adalah melalui

Proyek SPAN. Proyek SPAN akan meliputi tiga kegiatan utama yaitu: (1) penyempurnaan

proses bisnis; (2) pengembangan teknologi informasi dan (3) tata kelola perubahan dan

komunikasi. Disamping itu terdapat beberapa kegiatan pendukung terkait dengan

implementasi Proyek SPAN yaitu pengembangan Service Desk dan penyusunan ICT Strategy

Kementerian Keuangan, bekerja sama dengan DJA dan Pusintek.

d. Arah Kebijakan Pembiayaan APBN

Arah kebijakan di bidang Pembiayaan APBN adalah: (i) mengamankan kebutuhan

pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali

sehingga kesinambungan fiskal dapat terpelihara; dan (ii) mendukung upaya untuk

menciptakan pasar Surat Berharga Negara yang dalam, aktif dan likuid.

Strategi di bidang Pembiayaan APBN akan ditempuh melalui: (i) Mengoptimalkan

potensi pendanaan utang dari sumber domestik melalui penerbitan SBN Rupiah maupun

penarikan pinjaman dalam negeri; (ii) Melakukan pengembangan instrumen utang agar

diperoleh fleksibilitas dalam memilih berbagai instrumen yang lebih cost-efficient dan risiko

minimal; (iii) Pengadaan pinjaman luar negeri dilakukan sepanjang untuk memenuhi

kebutuhan prioritas, memberikan terms & conditions yang wajar (favourable) bagi

Pemerintah, dan tanpa agenda politik dari kreditor; (iv) Mempertahankan kebijakan

pengurangan pinjaman luar negeri dalam periode jangka menengah; (v) Meningkatkan

koordinasi dengan otoritas moneter, otoritas pasar modal, dan pelaku pasar dalam rangka

mendorong upaya pengembangan pasar termasuk pembangunan/pengadaan berbagai

infrastruktur pasar sekunder SBN; (vi) Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter

dalam pelaksanaan Asset-Liability Management (ALM); (vii) Meningkatkan koordinasi dan

komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan

pinjaman dan sovereign credit rating; dan (viii) Menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan

untuk transaksi hedging dalam rangka memastikan biaya utang dan pengelolaan risiko

portofolio utang.

22

e. Arah Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Negara

Arah kebijakan Kementerian Keuangan di bidang pengelolaan kekayaan negara yaitu:

(i) Meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan kekayaan negara dan penilaian

kekayaan negara untuk menentukan nilai ekonomi (exixting value) serta nilai potensi

(potential value) kekayaan negara; dan (ii) Pengamanan kekayaan negara yang meliputi

administratif, hukum dan fisik sehingga keberadaan aset dalam keadaan utuh, tidak rusak,

tidak hilang dan dapat dipergunakan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui sertifikasi

nasional atas tanh dan bangunan milik negara.

Strategi di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara akan ditempuh melalui: (i) Menyusun

dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan

negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang; (ii)

Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dengan akurat dan akuntabel;

(iii) Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib

hukum; (iv) Mengintegrasikan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dengan

penganggaran; (v) Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara,

penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang; (vi) Mengoptimalkan pengelolaan

kekayaan negara termasuk aset idle dan pengurusan piutang negara; (vii) Meningkatkan

penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); (viii) Meningkatkan kesadaran (awareness) dan

kemitraan dengan stakeholder dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan

piutang negara, dan lelang; (ix) Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan

pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang;

f. Arah Kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank

Arah Kebijakan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank adalah: (i)

Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan

profesional; (ii) Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber

pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif; (iii) Terwujudnya pasar modal dan

lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang kondusif dan atraktif serta sarana

pengelolaan risiko yang handal; (iv) Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga

keuangan non bank yang stabil, tahan uji, dan likuid; (v) Tersedianya kerangka regulasi yang

menjamin adanya kepastian hukum, adil dan transparan; dan (vi) Tersedianya infrastruktur

pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan

berstandar internasional.

Dalam rangka mewujudkan regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang

amanah dan profesional ditetapkan strategi-strategi sebagai berikut: (i) Independensi

Lembaga Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank; (ii) Mengembangkan

dan menerapkan performance based budgeting, riks management, menyempurnakan bisnis

23

proses dan menerapkan reward dan punishment berdasarkan kinerja; dan (iii)

Meningkatkan kapasitas dan integritas regulator.

Dalam rangka mewujudkan pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai

sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif ditetapkan strategi-strategi

sebagai berikut: (i) Mengurangi hambatan bagi Dunia Usaha untuk Mengakses Sumber

Pendanaan; (ii) Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Lembaga Pembiayaan dan

Penjaminan; dan (iii) Menyempurnakan Peran Profesi, Lembaga Penunjang dan Penjamin

Emisi dalam Penawaran Umum.

Dalam rangka mewujudkan pasar modal sebagai sarana investasi yang kondusif dan

atraktif serta sarana pengelolaan risiko yang handal ditetapkan strategi-strategi sebagai

berikut: (i) Meningkatkan Penyebaran dan Kualitas keterbukaan informasi; (ii) Mendorong

diversifikasi instrumen pasar modal dan skema jasa keuangan non bank; (iii)

Mengembangkan Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Syariah;

(iv) Meningkatkan Kemudahan Bertransaksi; (v) Mengembangkan Skema Perlindungan

Investor dan Nasabah; dan (vi) Mengembangkan Pasar Sekunder Surat Utang dan Sukuk

serta Pengawasannya.

Dalam rangka mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank

yang stabil, tahan uji, dan likuid ditetapkan strategi-strategi sebagai berikut: (i)

Meningkatkan Kualitas pelaku industri; (ii) Meningkatkan Basis investor domestik dan Dana

Jangka Panjang; (iii) Meningkatkan kemampuan Industri dalam Mengelola Risiko; (iv)

Mendorong Peningkatan Kualitas Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan (v) Meningkatkan

Kapasitas Pengawasan Terhadap Pelaku Industri.

Dalam rangka penyediaan kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum,

adil dan transparan ditetapkan strategi-strategi sebagai berikut: (i) Meningkatkan Kualitas

Penegakan Hukum; (ii) Melakukan Harmonisasi Regulasi Antar Industri dan Pemenuhan

Standar internasional; (iii) Menyusun Regulasi Berdasarkan Kebutuhan dan Pengembangan

Industri; dan (iv) Meningkatkan Kualitas Transparansi Informasi Keuangan Pelaku Industri

pasar Modal dan LKNB.

Dalam rangka menyediakan infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non

bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional ditetapkan strategi-

strategi sebagai berikut: (i) Meningkatkan Daya Saing dan Efisiensi Lembaga Bursa Efek dan

Anggota Bursa; dan (ii) Mengembangkan Sistem Informasi yang Handal.

Kementerian Keuangan

2012 2013 2014 2012 2013 2014

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

I PROGRAM 31,62 31,06 34,19 35,95

Pengelolaan Anggaran Negara Terwujudnya pengelolaan anggaran negara 100% 100% 100% 100%

yang tepat waktu, transparan danakuntabel

Kegiatan

1 Penyusunan Rancangan APBN Tersusunnya draft NK, RAPBN, & RUU APBN 100% 100% 100% 100% 4,80 4,87 5,11 5,73

(APBN-P) dengan besaran yang akurat dantepat waktu

2 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pengalokasian belanja pemerintah pusat 100% 100% 100% 100% 6,53 6,64 7,51 7,80

Pusat (ABPP) yang tepat waktu dan efisien

3 Penyusunan dan penyampaian laporan 1 Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan 100% 100% 100% 100% 3,27 3,32 3,58 3,72

keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Belanja Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan

Lain-lain (BSBL) tepat waktu2 Tercapainya target penerimaan SDA 100% 100% 100% 100%

Migas dan Laba BUMN dalam APBN atauAPBN-P

4 Pengelolaan PNBP dan subsidi 1 Tersusunnya target dan pagu penggunaan 100% 100% 100% 100% 8,28061 7,39 7,98 8,30

PNBP untuk APBN dan atau APBN-P2 Terlaksananya pembayaran subsidi 100% 100% 100% 100%

energi yang tepat waktu dan jumlah

5 Pengembangan Sistem Penganggaran Tersedianya norma penganggaran 100% 100% 100% 100% 8,74 8,84 10,01 10,40berbasis kinerja dan penerapan MTEFyang kredibel dan tepat waktu

II PROGRAM 464,39 596,20 365,64 306,10

Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Persentase realisasi penerimaan pajak 100% 100% 100% 100%

Pajak terhadap target penerimaan pajak

Persentase realisasi waktu pelayanan 100% 100% 100% 100%

terhadap janji waktu pelayanan

(Quick-Win)

Kegiatan

1 Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, 1 Persentase penyelesaian usulan 100% 100% 100% 100% 4,76 2,31 2,49 2,72

BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai pembuatan / Revisi peraturan

perundangan terhadap peraturan

perundangan yang harus dibuat / direvisi

2 PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal 100% - - -

sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema

Pembiayaan Infrastruktur ke & di

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU

3

RENCANA KERJA 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN

Kegiatan Prioritas

No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)

RENCANA

2011

PRAKIRAAN MAJU

1

2012 2013 2014 2012 2013 2014

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11


3


RENCANA

2011

PRAKIRAAN MAJU

2 Perumusan kebijakan di bidang PPh dan 1 Persentase penyelesaian usulan 100% 100% 100% 100% 2,37 2,53 2,73 2,98

perjanjian kerjasama internasional pembuatan / Revisi peraturan

perundangan terhadap peraturan

perundangan yang harus dibuat / direvisi

2 PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal 100% - - -

sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema

Pembiayaan Infrastruktur ke & di

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

3 Peningkatan efektivitas pemeriksaan, dan Persentase jumlah Refund Discrepancy 4% 4% 3% 3% 3,04 3,25 3,51 3,83

optimalisasi pelaksanaan penagihan dan Penerimaan Pajak dari Pemeriksaan

dan Penagihan terhadap Realisasi

Penerimaan Pajak

4 Peningkatan kualitas pelayanan serta Indeks kepuasan masyarakat atas 73% 74% 75% 76% 58,47 65,20 73,66 84,01

efektivitas penyuluhan dan kehumasan pelayanan dan penyuluhan

5 Perencanaan, pengembangan, dan evaluasi Persentase penyelesaian pembangunan 100% 100% 100% 100% 168,23 132,80 182,46 174,99

di bidang teknologi, komunikasi dan dan pengembangan sistem informasi

informasi terhadap target

6 Pelaksanaan reformasi proses bisnis 1 Persentase penyelesaian proses bisnis/ 100% 100% 100% 100% 189,71 362,48 69,59 2,02

RM SOP terhadap proses bisnis/SOP yang 63,15 88,27 18,46 2,02

PHLN harus dibuat 126,56 274,21 51,13 0,00

2 Persentase penyelesaian proses bisnis/ 100% 100% 100% 100%

SOP terhadap proses bisnis/SOP yang

harus disempurnakan

7 Pengelolaan data dan dokumen perpajakan Persentase penyelesaian pemindaian 73% 75% 77% 79% 37,81 27,64 31,20 35,56

berkas SPT

III PROGRAM 783,79 744,61 789,67 844,69

PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN 1 Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai 100% 100% 100% 100%

PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN 2 Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win 81% 82% 83% 85%

CUKAI ke pihak eksternal

3 Persentase jumlah kasus tindak pidana di 50% 55% 60% 60%

bidang kepabeanan dan cukai yang

diserahkan ke Kejaksaan

Kegiatan

1 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang 1 Frekuensi pemutahiran pada Data Base Harga I 12X 12X 12X 12X 2,13 1,33 1,46 1,70

Kepabeanan 2 Persentase rumusan peraturan yang menjadi 76% 77% 79% 80%

keputusan di bidang teknis kepabeanan

3 Presentase ketepatan waktu 77% 78% 79% 80%

penyelesaian penetapan nilai pabean

dan klasifikasi barang

2

2012 2013 2014 2012 2013 2014

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11


3


RENCANA

2011

PRAKIRAAN MAJU

4 Persentase penyelesaian PMK tentang 25% 45% 70% 100%

Authorized Economic Operator (AEO) dan

dukungan terkait dengan Sistem Logistik

Nasional

2 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis 1 Persentase realisasi dari janji pelayanan 85% 85% 90% 90% 1,00 14,62 0,76 0,97

Fasilitas Kepabeanan yang tepat waktu

2 Persentase penyelesaian rancangan 75% 100% 100% 100%

peraturan di bidang fasilitas kepabeanan

3 Persentase penyelesaian rancangan PMK 100% - - -dan aturan pelaksanaan lainnya terkait

sistem pelayanan kepabeanan yang

mendukung Sistem Logistik Nasional

(Customs Advance Trade Systems)

4 Persentase penyelesaian peraturan 100% - - -

terkait sistem pelayanan kepabeanan

dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK)

5 Persentase penyelesaian rancangan PMK 25% 45% 70% 100%

untuk pengembangan sistem elektronik

terkait dengan perijinan investasi di

bidang kepabeanan dan perpajakan

6 Persentase penyelesaian rancangan PMK 100% - - -

untuk memadukan Kawasan Pelayanan

Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa

dan Sumatra)

3 Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan 1 Persentase tindak pidana di bidang 50% 55% 60% 60% 58,47 125,04 143,92 150,13

atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke

Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kejaksaaan

Kepabeanan dan Cukai 2 Persentase pengguna jasa kepabeanan dan cukai

yang

10% 9%

diblokir kegiatannya dibandingkan dengan perijinan

3 Persentase penegahan Barang Larangan 70% 70% 75% 80%

dan Pembatasan4 Persentase pemanfaatan sarana 65% 70% 75% 80%

pengawasan Gamma Ray

4 Perumusan Kebijakan dan Peningkatan 1 Jumlah penerimaan bea dan cukai 100% 100% 100% 100% 4,53 3,40 3,58 3,72

Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai 2 Persentase penyelesaian rancangan dan 75% 75% 75% 80%

legalisasi peraturan pelaksanaan UU

Kepabeanan dan UU Cukai

3 Persentase penyelesaian tagihan 55% 57% 58% 60%

4 Persentase peraturan pelaksanaan di 80% 80% 85% 90%

bidang kepabeanan dan cukai yang

selaras dengan UU Kepabeanan dan UU

Cukai.

3

2012 2013 2014 2012 2013 2014

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11


3


RENCANA

2011

PRAKIRAAN MAJU

5 Perumusan Kebijakan dan Pengembangan 1 Persentase sistem aplikasi dan 100% 100% 100% 100% 271,46 129,89 138,05 147,95

Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai infrastruktur TI yang sesuai dengan proses

bisnis DJBC

2 Persentase downtime sistem informasi 1% 1% 1% 1%

3 Rata-rata persentase penyelesaian 70% 70% 70% 75%

pengembangan aplikasi sesuai rencana

4 Persentase penerapan aplikasi Sistem 100% 100% 100% 100%

Komputer Pelayanan (SKP) kepabeanan

yang terintegrasi dengan portal INSW

6 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan 1 Pencapaian target penerimaan bea dan 100% 100% 100% 100% 446,20 470,34 501,90 540,22

Kepabeanan dan Cukai di Daerah cukai

2 Indeks kepuasan pelayanan bea dan cukai 61% 62% 63% 65%

3 Persentase temuan pelanggaran 82% 85% 87% 90%

kepabeanan dan cukai

IV PROGRAM 70,22 79,45 98,81 114,76

PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA 1 Persentase ketepatan penyerapan DIPA 90% 91% 91% 92%

(Prioritas Bidang)

2 Jumlah Penerimaan Remunerasi atas 3500 mIliar 4000 miliar 4500 miliar 5000 miliar

Penyimpanan, Penempatan dan Investasi Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah

Jangka Pendek ( Prioritas Bidang )

3 Persentase Ketepatan Penyediaan Dana 92,50% 95% 97,50% 97,50%

untuk Pengeluaraan Negara (Prioritas

Bidang)

4 Jumlah Pendapatan Bunga dari Piutang 1779 1554 1339 1165

dan Penerusan Pinjaman secara Optimal miliar/Rp miliar/Rp miliar/Rp miliar/Rp

(Prioritas Bidang)

5 Jumlah LKKL dan LK-BUN yang andal WTP (50) WTP (60) WTP (70) WTP (79)

dengan opini audit yang baik (Prioritas WDP (28) WDP (23) WDP (13) WDP (4)

Bidang)

Kegiatan

1 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan 1 Persentase ketepatan penyerapan DIPA 90% 91% 91% 92% 12,86 15,00 17,71 21,22

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan (Prioritas Bidang)

Anggaran 2 Indeks Kepuasaan Stakeholder terhadap 3,4 3,4 3,5 3,5

Layanan Perbendaharaan

3 Jumlah Satker yang Dokumen 100% 100% 100% 100%

Pelaksanaan Anggaran Diselesaikan

Tepat Waktu

4 Jumlah Satker yang Revisi Dokumen 85% 90% 90% 90%

Pelaksanaan Anggaran Diselesaikan

Tepat Waktu

5 Tingkat Pemahaman Stakeholder 87% 87% 87% 87%

terhadap Tugas Bidang Perbendaharaan

6 Persentase Satker yang Menerapkan 40% 40% 35% 35%

Penarikan Dana sesuai Rencana

4

2012 2013 2014 2012 2013 2014

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11


3


RENCANA

2011

PRAKIRAAN MAJU

2 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 1 Jumlah Penerimaan Remunerasi atas 3500 mIliar 4000 miliar 4500 miliar 5000 miliar 14,47 16,90 23,01 27,48

Penyimpanan, Penempatan dan Investasi Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah

Jangka Pendek ( Prioritas Bidang )

2 Indeks kepuasaan stakeholder terhadap 3,2 3,2 3,3 3,4

layanan perbendaharaan

3 Persentase Tingkat Akurasi Perencanaan 87,50% 90% 90,25% 95%

Penerimaan Kas

4 Persentase Tingkat Akurasi Perencanaan 87,50% 90% 90,25% 95%

Pengeluaraan Kas

5 Persentase Ketepatan Penyediaan Dana 92,50% 95% 97,50% 97,50%

untuk Pengeluaraan Negara (Prioritas

Bidang)



7 Persentase Jumlah KPPN yang 92,5% 95,0% 97,5% 97,5%

Menyampaikan Kebutuhan Dana Melalui

E-Kirana

8 Persentase Kepatuhan Bank Persepsi/Pos

Persepsi dalam Melaksanakan Kontrak

85% 87,5% 90% 92,5%

9 Persentase Kepatuhan Bank Operasional I 92,5% 95% 97,5% 97,5%

dalam Melaksanakan Kontrak

3 Manajemen Investasi dan Penerusan 1 Jumlah Pendapatan Bunga dari Piutang 1779 1554 1339 1165 18,54 20,02 22,45 24,48

Pinjaman dan Penerusan Pinjaman secara Optimal miliar/Rp miliar/Rp miliar/Rp miliar/Rp

(Prioritas Bidang)

2 Pemenuhan Target Penerimaan 5336 4723 4539 6412

Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri miliar/Rp miliar/Rp miliar/Rp miliar/Rp

dari Rekening Dana Investasi

3 Persentase Penyaluran Dana di Bidang 100% 100% 100% 100%

Investasi dan Pembiayaan Lainnya,

Subsidi dan Belanja Lainnya yang

Disetujui

4 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban 1 Penyelesaian LKPP (unaudited) secara 3 (skala 3 (skala 3 (skala 3 (skala 24,35 27,53 35,64 41,58

Pelaksanaan Anggaran Tepat Waktu waktu) waktu) waktu) waktu)

2 Penyelesaian RUU Pelaksanaan 3 (skala 3 (skala 3 (skala 3 (skala

Pertanggungjawaban APBN waktu) waktu) waktu) waktu)

3 Jumlah LKKL dan LK-BUN yang andal WTP (50) WTP (60) WTP (70) WTP (79)

dengan opini audit yang baik (Prioritas WDP (28) WDP (23) WDP (13) WDP (4)

Bidang)

4 Indeks Kepuasaan Stakeholder terhadap 3,4 3,5 3,5 3,6

Layanan Perbendaharaan

5 Persentase Rekonsiliasi Realisasi APBN 85% 90% 95% 100%

yang Handal dan Tepat Waktu



7 Persentase Monitoring dan Evaluasi 100% 100% 100% 100%

Rekomendasi BPK atas LKPP yang

ditindaklanjuti

5

2012 2013 2014 2012 2013 2014

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11


3


RENCANA

2011

PRAKIRAAN MAJU

8 Persentase K/L dan Pengguna Anggaran 100% 100% 100% 100%

BUN yang Menyampaikan LKKL dan LKBUN

sesuai ketentuan

V Program: 72,46 66,35 80,65 102,41

Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian 1 Jumlah Penerimaan Negara dan

Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Penerimaan Kembali (recovery) yang

Lelang berasal dari Pengeluaran PembiayaanAPBN- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang 47 M 44,65 M 42,418 M 40,29 MNegara- Bea Lelang 47,57 M 51,37 M 55,99 M 61,04- Pembiayaan APBN 372 M 200 M 175 M 135 M

2 Jumlah penyelesaian piutang negara danpelayanan lelang - Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan 731,5 M 694,925 M 660,179 M 627,17 M(PNDS)- Pokok Lelang 3,4 T 3,67 T 4 T 4,35 T

3 Persentase penyelesaian permohonan 100% 100% 100% 100%pengelolaan kekayaan Negara, termasuk pemanfaatan asset idle

4 Persentase penyelesaian pengelolaan dan 70% 80% 90% 100%penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan

Kegiatan:

1 Perumusan kebijakan, standardisasi, 1 Persentase formulasi/pembaruan 90% 95% 100% 100% 11,86 9,54 12,70 16,68 bimbingan teknis, evaluasi, dan peraturan perundangan di bidangpengelolaan Barang Milik Negara. pengelolaan Barang Milik Negara.

2 Persentase penyelesaian permohonan 75% 80% 85% 82,50%pengelolaan kekayaan negara, termasukpemanfaatan aset idle.

2 Perumusan kebijakan, standardisasi, 1 Persentase formulasi/ pembaruan 75% 85% 90% 100% 6,08 6,48 8,52 14,45

bimbingan teknis, evaluasi, dan peraturan perundangan di bidangpengelolaan barang milik negara dan pengelolaan BMN dan KNDkekayaan negara yang dipisahkan 2 Persentase penyelesaian pengelolaan 70% 80% 90% 100%

dan penatausahaan Kekayaan NegaraDipisahkan.

3 Perumusan kebijakan, standardisasi, 1 Jumlah penyelesaian berkas Kekayaan 975 435 390 400 54,52 50,33 59,42 71,29 bimbingan teknis, evaluasi dan pengnelolaan Negara Lain-lain.kekayaan negara lain-lain 2 Jumlah Penerimaan Kembali (recovery) 372 M 200 M 175 M 135 M

yang berasal dari PengeluaranPembiayaan APBN.*)

VI PROGRAM 67,98 73,46 68,98 98,99

PENINGKATAN PENGELOLAAN 1 Rasio realisasi dari janji pelayanan 100% 100% 100% 100%

PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA pengalokasian dana transfer ke daerah

PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN ke pihak eksternal

DAERAH 2 Realisasi janji pelayanan evaluasi 15 hari 15 hari 15 hari 12 hari

Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal

3 Persentase ketepatan jumlah 100% 100% 100% 100%

penyaluran dana transfer ke daerah

6

2012 2013 2014 2012 2013 2014

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11


3


RENCANA

2011

PRAKIRAAN MAJU

4 Ketepatan waktu penyelesaian 4 hari 4 hari 4 hari 3 hari

dokumen pelaksanaan penyaluran dana

transfer ke daerah

5 Indeks kepuasan Pemda terhadap 3 3 3 3

norma, standar, dan pengelolaan

belanja transfer ke daerah

ke pihak eksternal

6 Persentase kepatuhan dan penegakan 80% 80% 80% 85%

ketentuan/peraturan

7 Persentase penyelesaian kasus KKN yang 100% 100% 100% 100%

terjadi di lingkungan Ditjen PK sesuai

dengan kewenangannya

KEGIATAN

1 Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, 1 Rasio realisasi dari janji pelayanan 100% 100% 100% 100% 10,03 17,45 19,86 22,72dan pengelolaan transfer ke daerah pengalokasian dana transfer ke daerah ke

pihak eksternal2 Persentase ketepatan jumlah penyaluran 100% 100% 100% 100%

dana transfer ke daerah3 Ketepatan waktu penyelesaian dokumen 4 hr 4 hr 3 hr 3 hr

pelaksanaan penyaluran dana transfer kedaerah

4 Indeks kepuasan Pemda terhadap norma, 3 3 3 3standar, dan pengelolaan belanjatransfer ke daerah ke pihak eskternal

5 Persentase kepatuhan dan penegakan 80% 80% 85% 85%ketentuan/ peraturan

6 Persentase jumlah kebijakan dana 100% 100% 100% 100%transfer ke daerah sesuai rencana

7 Indeks kepuasan Pemda terhadap norma 3 3 3 3dan standar transfer ke daerah

2 Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, 1 Persentase jumlah kebijakan Pajak 80% 80% 85% 85% 10,29 12,22 1,51 19,59dan monitoring dan evaluasi di bidang PDRD Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat

diimplementasikan2 Jumlah konsep kebijakan Pajak Daerah 100% 100% 100% 100%

dan Retribusi Daerah sesuai denganrencana

3 Realisasi janji pelayanan evaluasi 14 hr 14 hr 13 hr 12 hrPerda/raperda PDRD ke pihak eksternaldalam bentuk rekomendasi MenteriKeuangan

4 Persentase tingkat penyelesaian evaluasi 100% 100% 100% 100%Perda tentang PDRD terhadap rencanaevaluasi

Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, 1 Persentase penyaluran dana hibah ke 100% 100% 100% 100% 30,60 29,64 30,49 33,84dan monitoring dan evaluasi di bidang daerah sesuai rencanapembiayaan dan kapasitas daerah 2 Persentase jumlah kebijakan 100% 100% 100% 100%

pem-biayaan dan kapasitas daerah yangdapat diimplementasikan

3 Persentase jumlah konsep kebijakan 100% 100% 100% 100%pembiayaan dan kapasitas daerah sesuairencana

3

7

2012 2013 2014 2012 2013 2014

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11


3


RENCANA

2011

PRAKIRAAN MAJU

4 Persentase kepatuhan dan penegakan 80% 85% 85% 85%ketentuan/peraturan di bidang hibah kedaerah

5 Jumlah aparat pengelola keuangan daerah 1.050 orang 1.100 orang 1.150 orang 1.200 orangyang mengikuti KKD/KKD/KKD Khusus pertahun

4 Perumusan kebijakan, pemantauan dan 1 Persentase jumlah kebijakan evaluasi 100% 100% 100% 100% 17,07 14,14 17,11 22,84evaluasi di bidang pendanaan daerah dan pendanaan dan informasi keuanganekonomi daerah, penyusunan laporan daerah sesuai rencanakeuangan transfer ke daerah, serta 2 Persentase penyelesaian laporan hasil 100% 100% 100% 100%pengembangan sistem informasi keuangan evaluasi pendanaan desentralisasi,daerah dekonsentrasi dan tugas pembantuan

serta perekonomian daerah sesuairencana

3 Persentase tersedianya layanan 80% 85% 85% 90%informasi yang terkini pada website danmofisda sesuai yang disampaikan olehpenyaji data

4 Tersedianya hasil pemantauan 100% 100% 100% 100%penyampaian Perda APBD

5 Persentase penyelesaian laporan 100% 100% 100% 100%keuangan transfer ke daerah yang tepatwaktu

6 Tersedianya Sistem Informasi Manajemen 50% 65% 75% 100%

Transfer ke Daerah (SIMTRADA)

VII PROGRAM 38,25 33,36 35,35 37,13

PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG 1 Pemenuhan target pembiayaan melalui 100% 100% 100% 100%

utang;

2 Terpenuhinya struktur portofolio utang 100% 100% 100% 100%

sesuai dengan strategi yang ditetapkan;

3 Ketersediaan informasi dalam rangka 100% 100% 100% 100%

transparansi pengelolaan utang;

4 Peningkatan partisipasi investor dalam 145% 145% 145% 175%

penerbitan SBN;

5 Pembayaran utang secara tepat waktu, 100% 100% 100% 100%

tepat jumlah, dan tepat sasaran;

KEGIATAN

1 PENGELOLAAN PINJAMAN 1 Persentase pemenuhan target 100% 100% 100% 100% 10,58 9,37 9,57 9,18

pembiayaan melalui pinjaman program;

2 Persentase penyelesaian perjanjian 100% 100% 100% 100%

pinjaman dan hibah;

3 Persentase ketersediaan informasi dalam 100% 100% 100% 100%

rangka transparansi pengelolaan

pinjaman.

2 PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA 1 Persentase pemenuhan target 100% 100% 100% 100% 9,58 8,67 9,06 9,47

pembiayaan melalui SUN;

2 Persentase terpenuhinya struktur 100% 100% 100% 100%

portofolio SUN sesuai dengan strategi

yang ditetapkan;

8

2012 2013 2014 2012 2013 2014

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11


3


RENCANA

2011

PRAKIRAAN MAJU


rangka transparansi pengelolaan SUN

4 Persentase peningkatan partisipasi 155% 165% 170% 175%

investor dalam penerbitan SUN;

3 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN SYARIAH 1 Pemenuhan target pembiayaan melalui 100% 100% 100% 100% 7,80 6,40 6,79 7,27

SBSN;

2 Persentase pemenuhan struktur 100% 100% 100% 100%

portofolio SBSN sesuai dengan strategi

yang ditetapkan;


rangka transparansi pengelolaan SBSN

4 Persentase peningkatan partisipasi 155% 165% 170% 175%

investor dalam penerbitan SBSN.

4 PENGELOLAAN STRATEGI DAN PORTOFOLIO 1 Jumlah dokumen strategi pengelolaan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 3,67 3,37 3,99 4,77

UTANG utang

2 Persentase pencapaian target effective 100% 100% 100% 100%

cost yang kredibel

3 Persentase pemenuhan struktur 100% 100% 100% 100%

portofolio utang sesuai dengan strategi

yang ditetapkan;


rangka transparansi pengelolaan utang

5 PELAKSANAAN EVALUASI, AKUNTANSI, DAN 1 Pembayaran utang secara tepat waktu, 100% 100% 100% 100% 6,63 5,54 5,94 6,45

SETELMEN tepat jumlah, dan tepat sasaran;


rangka transparansi pengelolaan utang

VIII PROGRAM 48,40 50,25 57,05 65,19

PENGATURAN, PEMBINAAN DAN 1 Persentase pertumbuhan nilai transaksi 2,5% 2,5% 2,5% 3%

PENGAWASAN PASAR MODAL DAN saham harian

LEMBAGA KEUANGAN NON BANK 2 Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh lembaga10% 10% 10% 10%

pembiayaan dan penjaminan3 Persentase pertumbuhan dana yang 6% 7% 8% 10%

dikelola oleh industri perasuransian4 Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri dana5% 10% 12,5% 15%

pensiun5 Persentase pertumbuhan unit penyertaan 36% 36% 36% 36%

Reksa Dana6 Indeks Kepuasan Stakeholders Bapepam-LK 77% 78% 80% 82

KEGIATAN

1 Perumusan Peraturan, Penetapan Sanksi 1 Persentase jumlah regulasi di bidang 90% 90% 90% 90% 5,00 5,14 5,82 6,68 dan Pemberian Bantuan Hukum pasar modal dan LKNB yang memenuhi

asas peraturan perundang-undanganyang baik.

2 Persentase jumlah sanksi administrasi 97% 97% 97% 97%atas pelanggaran peraturanperundang-undangan di bidang PasarModal dan Jasa Keuangan yang obyektif.

9

2012 2013 2014 2012 2013 2014

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11


3


RENCANA

2011

PRAKIRAAN MAJU

3 Persentase jumlah perkara/litigasi yang 50% 50% 50% 50%diselesaikan dengan baik.

2 Riset Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 1 Persentase penyelesaian jumlah laporan 100% 100% 100% 100% 4,30 5,68 6,39 7,00 Non Bank serta Pengembangan Teknologi hasil riset yang tepat dan akurat di bidangInformasi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

sesuai rencana.2 Persentase jumlah sistem yang 60% 70% 70% 80%

terimplementasi sesuai dengan rencana.

3 Pemeriksaan dan penyidikan di bidang 1 Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan 80% 80% 85% 90% 6,00 6,45 7,40 8,58 Pasar Modal yang dapat diterima oleh Ketua atau

Komite Penetapan Sanksi dan Keberatan(KPSK).

2 Penyelesaian perilaku pelaku PasarModal yang menyimpang:

a Persentase penyelesaian pelanggaran 90% 95% 95% 98%terhadap kewajiban pelaporan, baikberkala maupun insidentil sesuai targetwaktu (keterlambatan penyampaianpelaporan)

b Penyelesaian pelanggaran terhadap 70% 80% 80% 90%peraturan perundang-undangan di bidangPasar Modal yang memerlukan SuratPerintah Pemeriksaan sesuai targetwaktu.

c Penyelesaian pelanggaran terhadap 50% 60% 60% 70%ketentuan pidana di bidang Pasar Modalyang memerlukan Surat PerintahPenyidikan sesuai target waktu

4 Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan 1 Capaian pelaksanaan pemeriksaan dalam 4,10 3,87 4,37 4,99 Bidang Pengelolaan Investasi satu tahun:

a Persentase pemeriksaan kepatuhan 100% 100% 100% 100%terhadap Manajer Investasi sesuairencana

b Persentase pemeriksaan kepatuhan 100% 100% 100% 100%terhadap Agen Penjual Efek Reksa Danasesuai rencana

2 Persentase layanan yang memenuhitarget SOP:

a Layanan Pendaftaran Reksa Dana yang 100% 100% 100% 100%memenuhi target SOP

b Layanan Perizinan Wakil Agen Penjual 90% 90% 90% 90%Efek Reksa Dana yang memenuhi targetSOP

5 Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan 1 Persentase lama proses perijinan yang 5,20 5,30 5,96 6,78 Bidang Transaksi dan Lembaga Efek sesuai dengan target SOP.

a Proses perijinan Wakil Perantara 100% 100% 100% 100%Pedagang Efek.

b Proses perijinan Wakil Penjamin Emisi 100% 100% 100% 100%Efek

2 Persentase jumlah pemeriksaan Lembaga 100% 100% 100% 100%Efek yang dilaksanakan dbandingkandengan yang direncanakan.

3 Persentase tingkat penyelesaian 67% 67% 67% 70%penelaahan hasil pengawasan transaksiefek yang dindikasikan tidak wajar

10

2012 2013 2014 2012 2013 2014

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11


3


RENCANA

2011

PRAKIRAAN MAJU

6 Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan 1 Persentase jumlah Laporan Keuangan 100% 100% 100% 100% 2,80 2,69 3,04 3,47 Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa Tahunan, Laporan Keuangan Tengah

Tahunan, dan Laporan Tahunan yangditelaah sesuai dengan rencana

2 Persentase jumlah pemrosesan 100% 100% 100% 100%Penyataan Pendaftaran sesuai SOP

7 Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan 1 Persentase jumlah Laporan Keuangan 100% 100% 100% 100% 2,90 2,76 3,11 3,55 Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil Tahunan, Laporan Keuangan Tengah

Tahunan dan Laporan Tahunan yangditelaah sesuai dengan rencana

2 Persentase jumlah pemrosesan 100% 100% 100% 100%Pernyataan Pendaftaran sesuai SOP

8 Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan 1 Persentase jumlah kebijakan di bidang 100% 100% 100% 100% 4,70 4,37 4,99 5,77 di bidang Lembaga Pembiayaan dan pembiayaan dan penjaminan yangPenjaminan dihasilkan

2 Persentase jumlah peraturan di bidang 100% 100% 100% 100%pembiayaan dan penjaminan yangdihasilkan

3 Persentase perizinan perusahaan 100% 100% 100% 100%pembiayaan danpenjaminan sesuai SOP

9 Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan 1 Persentase jumlah rumusan peraturan di 100% 100% 100% 100% 7,20 7,35 8,32 9,54 bidang Perasuransian bidang perasuransian sesuai rencana

2 Persentase layanan pemberian izin usaha 100% 100% 100% 100%asuransi dan reasuransi yang memenuhitarget SOP

3 Persentase jumlah laporan keuangan 100% 100% 100% 100%perusahaan asuransi dan reasuransi yangtelah dianalisis sesuai dengan targetwaktu

10 Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan 1 Persentase pengesahan pembentukan 100% 100% 100% 100% 6,20 6,65 7,64 8,82 Bidang Dana Pensiun dana pensiun yang sesuai dengan SOP

2 Persentase jumlah laporan hasil analisis 100% 100% 100% 100%sesuai rencana

3 Persentase jumlah pemeriksaan langsung 100% 100% 100% 100%sesuai rencana

IX PROGRAM 59,72 54,69 57,34 60,53

PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL 1 Persentase penggunaan anggaran risiko 94% 95% 95% 95%

fiskal2 Tingkat akurasi kebijakan fiskal 90% 90% 91% 94%

a. Rata-rata persentase deviasi asumsi makro 11% 10% 9% 5%

b. Persentase deviasi target defisit APBN 10% 10% 9% 9%

c. Persentase deviasi proyeksi pendapatan 10% 9% 8% 4%

negara

3 Persentase efektivitas kebijakan 70% 75% 75% 80%

pendapatan negara

KEGIATAN

1 Perumusan Kebijakan APBN 1 Persentase deviasi target defisit APBN 10% 10% 9% 8% 10,47 12,76 13,33 14,05

2 Persentase deviasi proyeksi penerimaan 10% 4,5% 4,5% 4,0%

perpajakan

11

2012 2013 2014 2012 2013 2014

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11


3


RENCANA

2011

PRAKIRAAN MAJU

2 Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Jumlah risiko fiskal teridentifikasi yang 4 4 4 5 15,33 12,43 13,05 13,77

Keuangan terukur

3 Perumusan Kebijakan Ekonomi Persentase rata rata deviasi proyeksi 11% 10% 9% 5% 18,44 16,80 17,63 18,63

asumsi makro

4 Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Persentase efektifitas kebijakan 70% 75% 80% 85% 15,48 12,70 13,33 14,07

Cukai dan PNBP pendapatan negara

X PROGRAM 73,71 92,23 99,65 108,69

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR 1 Jumlah peserta edukasi publik tentang 7883 8321 8457 11,587

KEMENTERIAN KEUANGAN Keuangan Negara

2 Jumlah kerjasama pendidikan dan 75 Mitra 82 Mitra 90 Mitra 145 Mitra

pelatihan skala nasional, regional dan

internasional

3 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja 3,28% 3,48% 3,72% 3,92%

KEGIATAN

1 Pengembangan SDM melalui 1 Jumlah peserta edukasi publik tentang 5.050 5.150 5.200 5.260 73,71 92,23 99,65 108,69

penyelenggaraan pendidikan Program Keuangan Negara

Diploma Keuangan Negara 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan 20 20 20 20

pelatihan skala nasional, regional dan

internasional

TOTAL 1.710,55 1.821,65 1.687,32 1.774,44

12

KEGIATAN NON PRIORITAS

2012 2013 2014 2012 2013 2014I DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN 1. Rasio realisasi dari janji layanan 100% 100% 100% 100%

TUGAS TEKNIS LAINNYA quick win ke pihak eksternal: 6.165,50 6.374,15 7.153,42 8.034,42

a. Penyelesaian PMK/KMK b. Tercapainya implementasi pengadaan barang/jasa

secara elektronik (e-procurement) di lingkunganKementerian Keuangan dan lembaga pemerintah non kementerian/ sekretariat lembaga tinggi negara/komisinegara/komisi pemerintah

c. Penyelesaian ijin akuntan publik dan penilai publik 2. Tingkat kompetensi karyawan 82,50% 82,50% 82,50% 85,00%

untuk jabatan tematik (JPM 70%) (JPM 70%) (JPM 70%) (JPM 70%)3. Persentase penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100%4. Service Level Agrement (SLA) Index 93% 93% 93% 94%

1 KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA 1. Kualitas Laporan Keuangan Departemen Keuangan (Opini Wajar Dengan Wajar Tanpa Wajar Tanpa Wajar Tanpa 5.260,42 5.512,66 6.237,07 7.123,13 KERJA, PEMBINAAN DAN dari BPK) Pengecualian/ Pengecualian/ Pengecualian/ Pengecualian/PENGELOLAAN ANGGARAN WDP (LKKL 2009) WTP (LKKL 2013) WTP (LKKL 2013) WTP (LKKL 2013)

2. Persentase realisasi belanja terhadap pagu 100% 100% 100% 100% (Realisasi Tahun (Realisasi Tahun (Realisasi Tahun (Realisasi Tahun

2010) 2011) 2012) 2013)

2 PEMBINAAN DAN PENATAAN 1. Persentase penyelesaian penataan/ modernisasi organisasi 100% 100% 100% 100% 6,57 9,27 11,45 14,28 ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN di lingkungan Kementerian KeuanganJABATAN FUNGSIONAL 2. Persentase penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100%

3. Persentase perancangan dan pengembangan jabatan 100% 100% 100% 100%fungsional yang tepat

4. Persentase jumlah laporan monitoring dan evaluasi 100% 100% 100% 100%5. Jumlah bimbingan, arahan dan diseminasi di bidang 100% 100% 100% 100%

organisasi, ketatalaksanaan dan jabatan fungsional

3 PEMBINAAN DAN KOORDINASI 1. Penyelesaian Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan 9,43 14,06 15,56 17,37 PERUMUSAN PERATURAN Menteri Keuangan:PERUNDANG-UNDANGAN a. Bersifat Administratif 4 hari kerja 4 hari kerja 4 hari kerja 4 hari kerja

b. Bersifat Kebijakan 6 hari kerja 6 hari kerja 6 hari kerja 4 hari kerja2. Penyelesaian legal opinian 100% 100% 100% 100%3. Jumlah Peraturan Perundang-undangan di bidang Keuangan 80% 80% 80% 100%

dan Kekayaan Negara yang terdokumentasi

4 PEMBINAAN DAN KOORDINASI 1. Persentase penyelesaian penanganan perkara hukum 100% 100% 100% 100% 3,27 3,66 4,21 4,83 PEMBERIAN BANTUAN HUKUM 2. Waktu rata-rata penyelesaian konsep jawaban perkara 30 hari kerja 30 hari kerja 30 hari kerja 30 hari kerja

perdata di pengadilan tingkat pertama3. Persentase pendampingan pejabat, pegawai, mantan 90% 90% 90% 95%

pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, eks. BPPNdan eks. BDL

RANCANGAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN 2011

NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)

RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU RENCANA

2011

PRAKIRAAN MAJU

1

2012 2013 2014 2012 2013 2014



2011

PRAKIRAAN MAJU

5 PEMBINAAN DAN KOORDINASI 1. Tingkat kompetensi karyawan untuk jabatan tematik 82,50% 82,50% 82,50% 85,00% 11,83 34,16 38,66 44,18 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (JPM 70%) (JPM 70%) (JPM 70%) (JPM 75%)

2. Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat 100% 100% 100% 100%waktu

6 PENINGKATAN CITRA POSITIF DAN 1. Indeks persepsi stakeholder 3,92 3,92 3,92 3,92 27,58 42,60 56,99 71,03 KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADAKEMENTERIAN KEUANGAN

7 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN 1 Persentase satker Depkeu yang telah melakukan koreksi 100% 100% 100% 100% 45,69 229,11 240,63 149,55 PENGELOLAAN PERLENGKAPAN neraca

2 Persentase penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal 100% 100% 100% 100%

8 PEMBINAAN ADMINISTRASI & 1. Persentase pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan 80% 80% 80% 80% 381,00 193,59 227,56 262,44 DUKUNGAN PELAYANAN PELAKSANAAN kantor pusat Kementerian Keuangan

TUGAS KANTOR PUSAT DEPARTEMEN 2. Penyelesaian PMK/KMK 3 hari kerja 3 hari kerja 3 hari kerja 3 hari kerja

9 KOORDINASI DAN HARMONISASI 1 Indek kepuasan Manteri Keuangan 76% 77% 77% 80% 8,50 8,72 9,42 10,28 PELAKSANAAN KEBIJAKAN MENTERI 2 Prosentase penyelesaian tindak lanjut kebijakan Menteri 81% 82% 82% 85%KEUANGAN keuangan Hasil Rapat Pimpinan

3 Prosentase penyelesaian pembangunan scorecard kinerja 10% 10% 10% 10%kementerian keuangan

10 KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN 1. Revitalisasi kebijakan TIK di Kementerian Keuangan 4 5 6 7 77,09 95,46 100,86 113,88 SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI 2. Service Level Agreement (SLA) Index 93% 93% 93% 94% 1,64 - - - KEUANGAN

11 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1 Penyelesaian izin akuntan publik dan penilai publik 20 hari kerja 20 hari kerja 20 hari kerja 20 hari kerja 15,89 14,95 15,65 17,19 PROFESI AKUNTAN PUBLIK DAN 2. Persentase tindak lanjut terhadap KAP dan KJPP yang tidak 100% 100% 100% 100%PENILAI PUBLIK menyampaikan laporan tahunan sesuai waktu penyampaian yang ditentukan

12 PENGENDALIAN PENGELOLAAN INVESTASI 1. Pertumbuhan nilai portofolio investasi 15% 15% 15% 15% 1,80 16,53 18,19 20,23 PEMERINTAH 2. Pencapaian target PNBP 100% 100% 100% 100% 17,25 - - -

13 PEMBINAAN TEKNIS & LAYANAN 1. Tercapainya implementasi pengadaan barang/jasa secara 25% 25% 25% 100% 8,13 5,12 5,35 5,74 PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan dan 1,31 3,63 4,77 -

Lembaga Non Kementerian/Sekretariat Lembaga TinggiNegara/Komisi Negara/ Komisi Pemerintah

2. Meningkatnya/persentase penggunaan LPSE Kementerian 25% 25% 25% 100%Keuangan oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/ Komisi Pemerintahdalam Pengadaan Barang/Jasa

3. Tercapainya layanan dan dukungan bagi proses 75% 75% 75% 100%penyempurnaan manajemen keuangan pemerintah serta terlaksananya pengembangan sistem manajemen keuanganpemerintah

2

2012 2013 2014 2012 2013 2014



2011

PRAKIRAAN MAJU

14 PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK 1. Persentase jumlah berkas banding siap sidang 82% 82% 82% 90% 50,20 28,27 26,19 27,42 2. Persentase jumlah berkas gugatan siap sidang 82% 82% 82% 90% 1,16 0,47 - - 3. Persentase putusan yang telah diucap 42% 42% 42% 50%4. Persentase permohonan peninjauan kembali yang dikirim 77% 77% 77% 85%5. Persentase penyelesaian pengembangan sistem TIK dan IT 30% 30% 30% 100%

pendukung (Case Management and Court Administration System)

6. Indeks kepuasan atas layanan administrasi sengketa pajak 3 3 3 4

15 DUKUNGAN PELAYANAN PELAKSANAAN Terwujudnya pelayanan GKN yang prima kepada kantor-kantor 93% 94% 95% 98% 236,76 161,89 140,86 152,88 TUGAS KANTOR-KANTOR VERTIKAL DI vertikal di daerah yang berkantor di GKNDAERAH YANG BERKANTOR DI GKN

II Terwujudnya pengelolaan anggaran negara yang tepat waktu, 100% 100% 100% 100% 68,75 62,08 70,27 72,99

transparan dan akuntabel

1 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN Terlaksananya dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas 100% 100% 100% 100% 68,75 62,08 70,27 72,99

TEKNIS LAINNYA DJA DJA

III PENINGKATAN DAN PENGAMANAN 1. Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target 100% 100% 100% 100% 3.420,51 3.657,49 3.687,17 4.079,89

PENERIMAAN PAJAK penerimaan pajak2. Persentase realisasi waktu pelayanan terhadap janji waktu 100% 100% 100% 100%

pelayanan (Quick-Win)

1. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN Indeks Kepuasan Unit 77% 79% 81% 83% 791,48 977,17 856,93 976,14DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DJP

2. PENINGKATAN KEGIATAN INTELEJEN DAN Persentase Berkas penyidikan yang diserahkan ke Kejaksaan 30% 30% 30% 30% 4,08 4,35 4,70 5,13EFEKTIVITAS PENYIDIKAN PAJAK

3. PENINGKATAN PELAKSANAAN Persentase jumlah WP OP terhadap jumlah KK 26% 26% 26% 27% 11,77 13,00 14,55 16,45EKSTENSIFIKASI PERPAJAKAN

4. PENINGKATAN PELAYANAN DI BIDANG 1. Persentase realisasi rata-rata waktu pelayanan terhadap 100% 100% 100% 100% 4,83 3,23 3,49 3,81PENYELESAIAN KEBERATAN DAN Janji Waktu Pelayanan Pasal 16 UU KUPBANDING 2. Persentase realisasi rata-rata waktu pelayanan terhadap 100% 100% 100% 100%

Janji pelayanan terhadap Janji Waktu Pelayanan Pasal 36UU KUP

3. Persentase realisasi rata-rata waktu pelayanan terhadap 100% 100% 100% 100%*Janji Waktu Pelayanan Pasal 20 UU BPHTB

4. Persentase realisasi rata-rata waktu pelayanan terhadap 100% 100% 100% 100%Janji Waktu Pelayanan Keberatan Pasal 25 UU KUP, Pasal 15UU PBB, Pasal 16 UU BPHTB

5. PERUMUSAN KEBIJAKAN, Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak 18,47% 18,47% 18,47% 20% 3,55 1,88 2,04 2,22STANDARDISASI DAN BIMBINGANTEKNIS, EVALUASI DAN PELAKSANAANDI BIDANG ANALISIS DAN EVALUASIPENERIMAAN PERPAJAKAN

PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA

3

2012 2013 2014 2012 2013 2014



2011

PRAKIRAAN MAJU

6. PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN Indeks kepuasan pengguna TIK 72% 75% 78% 80% 106,12 118,34 133,71 152,50DUKUNGAN TEKNIS DI BIDANGTEKNOLOGI KOMUNIKASI DANINFORMASI PERPAJAKAN

7. PENINGKATAN, PEMBINAAN, DAN 1. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap 80% 80% 80% 80% 2,43 2,59 2,80 3,06PENGAWASAN SDM DAN kompetensi jabatan (eselon IV lingkup DJP)PENGEMBANGAN ORGANISASI 2. Persentase pelaksanaan pengujian kepatuhan terhadap 100% 100% 100% 100%

rencana

8. PEMBINAAN PENYELENGGARAAN 1. % realisasi penerimaan pajak 100% 100% 100% 100% 423,70 328,32 365,87 411,75PERPAJAKAN DAN PENYELESAIAN 2. Persentase pencairan tunggakan terhadap jumlah 20% 20% 20% 20%KEBERATAN DI BIDANG PERPAJAKAN DI tunggakan pajakDAERAH 3. Persentase realisasi pemeriksaan terhadap rencana 75% 75% 75% 75%

pemeriksaan

9. PELAKSANAAN ADMINISTRASI 1. % realisasi penerimaan pajak 100% 100% 100% 100% 2072,55 2.208,61 2.303,08 2.508,84PERPAJAKAN DI DAERAH 2. Persentase realisasi pelayanan tepat waktu terhadap 100% 100% 100% 100%

jumlah pelayanan3. Persentase jumlah WP OP terhadap jumlah KK 26% 26% 26% 27%4. Persentase pencairan tunggakan terhadap jumlah 20% 20% 20% 20%

tunggakan pajak5. Persentase realisasi pemeriksaan terhadap rencana 75% 75% 75% 75%

pemeriksaan

IV PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN 1 Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai 100% 100% 100% 100% 1.132 1.136 1.193 1.279

PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN 2 Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win ke pihak eksternal 81% 82% 83% 85%

DAN CUKAI 3 Persentase jumlah kasus tindak pidana di bidang kepabeanan 50% 55% 60% 60%dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan

1 Dukungan Manajemen dan Dukungan 1 Persentase penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100% 362,84 364,80 389,05 429,97Teknis Lainnya DJBC 2 Persentase penyelesaian program pengembangan SDM 100% 100% 100% 100%

3 Persentase penyelesaian/modernisasi Organisasi 100% 100% 100% 100%

4 Persentase realisasi pemenuhan sarana dan prasarana 82% 85% 87% 90%5 20% 30% 40% 50%

6 100% 100% 100% 100%

7 100% 100% 100% 100%

2 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan 1 Tingkat ketepatan waktu penyediaan pita cukai 22 hari 22 hari 22 hari 20 hari 297,57 265,30 273,01 283,59Teknis Bidang Cukai 2 Persentase permohonan pengembalian cukai yang selesai 80% 80% 80% 100%

diproses3 Persentase cukai yang dibayar tepat waktu dibandingkan 98% 99% 99% 99%

dengan jumlah cukai keseluruhan

3 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan 1 Persentase pelaksanaan audit sesuai dengan DROA (Daftar 90% 90% 90% 95% 4,73 4,20 4,59 4,95Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai Rencana Obyek Audit)

2 Persentase Hasil Evaluasi Laporan Hasil Audit 85% 85% 87% 90%

Persentase pos lintas batas tradisional dengan kondisi sarana danprasarana kepabeanan yang memadaiPersentase tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran (RKA-KL)dengan jumlah satuan kerja DJBCPersentase tercapainya penyelesaian Laporan Keuangan denganjumlah satuan kerja DJBC

4

2012 2013 2014 2012 2013 2014



2011

PRAKIRAAN MAJU

4 Perumusan Kebijakan dan Evaluasi 1 Persentase kebijakan kepabeanan nasional terhadap hasil 72% 73% 74% 75% 2,15 1,87 1,95 2,03Pelaksanaan Kerjasama Internasional kesepakatan kepabeanan internasional

2 Persentase rumusan kebijakan kerjasama internasional di 77% 78% 79% 80%bidang kepabeanan dan cukai

5 Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan 1 Persentase pegawai DJBC yang terkena sanksi pelanggaran 1% 1% 0,50% 0,50% 3,31 4,86 5,09 5,38Kepatuhan Pelaksanaan Tugas, kode etik/disiplin pegawaiEvaluasi Kinerja, Analisis dan Tindak 2 Indeks kepuasan pengguna jasa kepabeanan dan cukai 60% 60% 65% 65%Lanjut Pemberian Rekomendasi 3 Jumlah kegiatan evaluasi kinerja DJBC secara berkala 10X 10X 10X 10X

4 Persentase rekomendasi audit aparat pengawas fungsional 75% 75% 80% 80%yang telah ditindaklanjuti

5 Persentase kegiatan internalisasi kepatuhan internal yang 100% 100% 100% 100%direalisasikan

6 Pembinaan Penyelenggaraan 1 Pencapaian target penerimaan bea dan cukai 100% 100% 100% 100% 279,72 277,23 275,64 278,12Kepabeanan dan Cukai di Daerah 2 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai 50% 55% 60% 60%

yang diproses diserahkan ke Kejaksaan3 Realisasi audit dibandingkan dengan rencana 91% 92% 93% 95%

7 Pembinaan Penyelenggaraan 1 Pencapaian target penerimaan bea dan cukai 100% 100% 100% 100% 111,50 95,73 105,90 118,25Kepabeanan dan Cukai di Daerah 2 Realisasi dari janji layanan terhadap pelayanan jalur 95% 95% 100% 100%

prioritas dan jalur hijau ke pihak eksternal3 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai 50% 55% 60% 60%

yang diproses diserahkan ke Kejaksaan

8 Peningkatan Pelayanan dan 1 Persentase jumlah kapal patroli yang siap untuk berlayar 65% 70% 75% 80% 50,43 101,11 114,45 130,77Pengawasan Kepabeanan dan Cukai di dibandingkan dengan jumlah kapal dalam kondisi baikDaerah

9 Peningkatan Pelayanan Kepabeanan 1 Persentase jumlah pengajuan yang dapat terlayani untuk uji 82% 84% 86% 90% 12,69 14,18 16,06 18,35dan Cukai di Daerah laboratorium

2 Persentase jumlah ketepatan waktu hasil uji laboratorium 80% 85% 90% 100%dibandingkan dengan target penyelesaian

3 Persentase status akreditasi ISO 17025 sebagai 100% 100% 100% 100%laboratorium penguji yang berhasil dipertahankan

4 Persentase laboratorium penguji yang memiliki akreditasi 25% 25% 25% 50%ISO 17025

5 Persentase jumlah instrumen analisa yang tersedia 85% 90% 95% 100%dibandingkan dengan target

10 Peningkatan Pengawasan dan 1 Persentase rumusan masukan untuk kerjasama 76% 77% 78% 80% 6,67 7,12 7,41 7,79Pelayanan Kepabeanan dan internasional di bidang kepabeanan dan cukai terhadap isuCukai pada Perwakilan LN yang diidentifikasi

V PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA 1 Persentase ketepatan penyerapan DIPA (Prioritas Bidang) 90% 91% 91% 92% 1.224 1.257 1.231 1.328

2 Jumlah Penerimaan Remunerasi atas Penyimpanan, 3500 mIliar Rp 4000 miliar Rp 4500 miliar Rp 5000 miliar RpPenempatan dan Investasi Jangka Pendek ( Prioritas Bidang )

3 Persentase Ketepatan Penyediaan Dana untuk 92,50% 95% 97,50% 97,50%Pengeluaraan Negara (Prioritas Bidang)

5

2012 2013 2014 2012 2013 2014



2011

PRAKIRAAN MAJU

4 Jumlah Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan 1779 miliar/Rp 1554 miliar/Rp 1339 miliar/Rp 1165 miliar/RpPinjaman secara Optimal (Prioritas Bidang)

5 Jumlah LKKL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang WTP (50) WDP (28) WTP (60) WDP (23) WTP (70) WDP (13) WTP (79) WDP (4)

baik (Prioritas Bidang)

1 Dukungan Manajemen dan Dukungan 1 Jumlah SPM yang diselesaikan secara tepat waktu 92% 93% 94% 95% 318,59 327,69 355,61 387,81

Teknis Lainnya 2 Indeks Kepuasan Pegawai 3,1 3,2 3,3 3,43 Jumlah Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau 17 Orang 16 Orang 15 Orang 14 Orang

berat

4 Presentase jam pelatihan pegawai Ditjen Perbendaharaan 3,50% 4% 4,50% 5%terhadap jam kerja

5 Presentase jumlah pejabat yang telah memenuhi standar 80% 80% 80% 80%kompetensi jabatannya

6 Presentase penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100%7 Presentase Unit Eselon II yang memiliki profil risiko 100% 0 0 08 Presentase penyerapan DIPA 90% 92% 92% 95%

2 Pembinaan Pengelolaan Keuangan 1 Presentase satker BLU yang kinerja keuangannya meningkat 70% 75% 75% 80% 6,79 7,21 9,77 11,16Badan Layanan Umum 2 Indeks kepuasan satker BLU terhadap penetapan dan 3 3,1 3,1 3,2

pembinaan PK- BLU

3 Presentase penetapan satker BLU sesuai batas waktu yang 100% 100% 100% 100%

ditetapkan

4 Tingkat pemahaman stakeholders terhadap tugas bidang 87% 87% 87% 87%Perbendaharaan

5 Presentase satker BLU yang menyampaikan laporan 70% 75% 80% 85%keuangan sesuai ketentuan

3 Pembinaan Sistem dan Dukungan 1 Presentase jumlah sistem perbendaharaan yang dihasilkan 95% 95% 96% 96% 29,16 30,6 38,59 40,99Teknis Perbendaharaan sesuai kebutuhan stakeholder

2 Indeks kepuasan satker K/L terhadap Aplikasi Sistem 3 3 3,1 3,1Perbendaharaan

3 Presentase jumlah peraturan yang dihasilkan melalui 90% 90% 91% 92%harmonisasi

4 Tingkat pemahaman stakeholder terhadap tugas bidang 87% 87% 87% 87%perbendaharaan

5 Presentase jumlah rekomendasi perbaikan sistem 100% 100% 100% 100%perbendaharaan yang ditindaklanjuti

6 Presentase sistem database yang terintegrasi pada KPPN, 75% 75% 78% 78%Kanwil, dan Kantor Pusat DJPBN

7 Presentase PC yang terhubung dengan website internet 100% 100% 100% 100%perbendaharaan

4 Pengembangan Sistem Perbendaharaan 1 Presentase jumlah rancangan Aplikasi SPAN dan pendukungnya 100% 100% 100% 100% 112,60 145,79 46,92 44,34

5 Pembinaan Pelaksanaan 1 Presentase ketepatan penyerapan DIPA 90% 90% 90% 90% 244,14 236,09 246,01 264,11Perbendaharaan di Wilayah 2 Jumlah satker yang dokumen pelaksanaan anggaran 94,80% 94,80% 94,80% 94,80%

diselesaikan tepat waktu

3 Jumlah satker yang revisi dokumen pelaksanaan anggaran 90,20% 90,20% 90,20% 90,20%dieselesaikan tepat waktu

4 Presentase rekonsiliasi Realisasi APBN yang handal dan 74,66% 74,66% 74,66% 74,66%tepat waktu

6

2012 2013 2014 2012 2013 2014



2011

PRAKIRAAN MAJU

5 Tingkat pemahaman stakerholder terhadap tugas bidang 87% 87% 87% 87%perbendaharaan

6 Presentase satker yang menerapkan penarikan dana sesuai 40% 40% 40% 40%rencana

6 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara 1 Presentase jumlah SP2D yang diterbitkan tepat waktu 92% 93% 94% 95% 513,03 509,23 534,41 579,46Umum Negara

VI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, 1 Jumlah Penerimaan Negara dan Penerimaan Kembali 559,534 530,207 581,693 663,706

PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG (recovery) yang berasal dari Pengeluaran Pembiayaan APBN

NEGARA DAN PELAYANAN LELANG - Biaya Administrasi Pengurusan 47 M 44,65 M 42,418 M 40,29 M Piutang Negara- Bea Lelang 47,57 M 51,37 M 55,99 M 61,04- Pembiayaan APBN 372 M 200 M 175 M 135 M

2 Jumlah penyelesaian piutang negara dan pelayanan lelang

- Piutang Negara yang Dapat 731,5 M 694,925 M 660,179 M 627,17 M Diselesaikan (PNDS)- Pokok Lelang 3,4 T 3,67 T 4 T 4,35 T

3 Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan 100% 100% 100% 100%kekayaan Negara, termasuk pemanfaatan asset idle

4 Persentase penyelesaian pengelolaan dan penatausahaan 70% 80% 90% 100%Kekayaan Negara Dipisahkan

1 Dukungan Manajemen dan Dukungan 1 Persentase pegawai yang memiliki standar kompetensi 75% 80% 85% 95% 145,256 157,478 175,864 197,577Teknis Lainnya Direktorat Jenderal jabatan sesuai dengan kebutuhan jabatan.Kekayaan Negara. 2 Modernisasi unit organisasi di lingkungan DJKN. 10 15 15 14

3 Persentase penyerapan anggaran. 80% 80% 80% 90%

2 Perumusan kebijakan, standardisasi, 1 Jumlah formulasi /pembaruan peraturan perundangan di 2 2 1 1 12,020 10,526 12,072 15,294

bimbingan teknis, analisis, supervisi bidang penilaian kekayaan negara.evaluasi dan rekomendasi Penilaian 2 Persentase penyelesaian permohonan penilaian aset. 100% 100% 100% 100%Kekayaan Negara

3 Perumusan kebijakan, standardisasi, 1 Jumlah formulasi/ pembaruan peraturan perundangan di 4 2 2 2 7,505 4,839 8,223 12,950

bimbingan teknis, perencanaan dan bidang pengurusan piutang negara.evaluasi atas pelaksanaan 2 Jumlah Penerimaan Negara dari Biaya Administrasi 47 M 44.65 M 42.418 M 40.29 Mpengurusan Piutang Negara Pengurusan Piutang Negara.*)

3 Persentase K/L yang piutangnya sudah diinventarisasi. 75% 100% - -

4 Perumusan kebijakan, standardisasi, 1 Jumlah formulasi / pembaruan peraturan perundangan di 4 3 2 3 6,592 8,790 12,649 15,845bimbingan teknis, evaluasi, dan bidang lelang.pengawasan pelaksanaan lelang. 2 Jumlah Penerimaan Negara dari Bea Lelang.*) 47.57 M 51.37 M 55.99 M 61.04 M

3 Jumlah Frekuensi Lelang. 16,208 17,019 17,847 18,7634 Jumlah Pokok Lelang. 3.4 T 3.67 T 4 T 4.35 T

5 Perumusan peraturan perundangan, 1 Persentase harmonisasi peraturan perundang-undangan 100% 100% 100% 100% 38,097 20,010 21,007 22,339pemberian bantuan hukum serta yang disampaikan.pengembangan sistem informasi 2 Persentase bantuan hukum dan pendapat hukum yang 100% 100% 100% 100%manajemen diberikan.

3 Persentase sistem aplikasi yang terimplementasi. 78% 90% 96% 100%

7

2012 2013 2014 2012 2013 2014



2011

PRAKIRAAN MAJU

6 Pengelolaan Kekayaan Negara, 1 Jumlah Penerimaan Negara 123,646 97,044 107,876 125,538penyelesaian Pengurusan Piutang - Biaya Administrasi Pengurusan 47 M 44.65 M 42.418 M 40.29 MNegara dan pelayanan lelang di Piutang Negara.wilayah kerja Kanwil DJKN - Bea Lelang. 47.57 M 51.37 M 55.99 M 61.04 M

2 Jumlah Penyelesaian Piutang Negara dan pelayanan lelang- Piutang Negara yang Dapat 731.5 M 694.925 M 660.179 M 627.17 MDiselesaikan (PNDS).- Pokok Lelang. 3.4 T 3.67 T 4 T 4.35 T

3 Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan 100% 100% 100% 100%Kekayaan Negara.

4 Persentase laporan hasil penilaian yang dapat diselesaikan 100% 100% 100% 100%sesuai dengan standar penilaian.

10 Pengelolaan Kekayaan Negara, 1 Jumlah Penerimaan Negara 226,418 231,521 244,002 274,165penyelesaian pengurusan - Biaya Administrasi Pengurusan 47 M 44.65 M 42.418 M 40.29 MPiutang Negara, dan pelayanan Piutang Negara.lelang pada Kantor Pelayanan - Bea Lelang. 47.57 M 51.37 M 55.99 M 61.04 MKekayaan Negara dan Lelang 2 Jumlah Penyelesaian Piutang Negara dan pelayanan lelang

- Piutang Negara yang Dapat 731.5 M 694.925 M 660.179 M 627.17 MDiselesaikan (PNDS).- Pokok Lelang. 3.4 T 3.67 T 4 T 4.35 T

3 Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan 100% 100% 100% 100%Kekayaan Negara.

4 Persentase laporan hasil penilaian yang dapat diselesaikan 100% 100% 100% 100%sesuai dengan standar penilaian.

VII PENINGKATAN PENGELOLAAN 1 Rasio realisasi dari janji pelayanan pengalokasian dana 100% 100% 100% 100% 33,62 38,62 46,10 56,14

PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA transfer ke daerah ke pihak eksternalPEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN 2 Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke 15 hari 15 hari 15 hari 12 hari DAERAH pihak eksternal

3 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke 100% 100% 100% 100%daerah

4 Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan 4 hari 4 hari 4 hari 3 haripenyaluran dana transfer ke daerah

5 Indeks kepuasan Pemda terhadap norma, standar, dan 3 3 3 3pengelolaan belanja transfer ke daerah ke pihak eksternal

6 Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/peraturan 80% 80% 80% 85%7 Persentase penyelesaian kasus KKN yang terjadi di 100% 100% 100% 100%

lingkungan Ditjen PK sesuai dengan kewenangannya

1 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN 1 Persentase pegawai yang melanggar kode etik pegawai DJPK 4% 3% 3% 2% 33,62 38,62 46,10 56,14DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA 2 Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus 100% 100% 100% 100%DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN diperbaharu/ dibuatKEUANGAN 3 Persentase tingkat penyelesaian dokumen pencairan 100% 100% 100% 100%

anggaran

4 Rasio penyelesaian pengadaan sarana dan prasarana 100% 100% 100% 100%sesuai rencana

5 Persentase penyelesaian kasus KKN yang terjadi di 100% 100% 100% 100%lingkungan DJPK sesuai dengan kewenangannya

8

2012 2013 2014 2012 2013 2014



2011

PRAKIRAAN MAJU

VIII PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG 1 Pemenuhan target pembiayaan melalui utang; 100% 100% 100% 100% 40,15 35,05 37,03 39,95

2 Terpenuhinya struktur portofolio utang sesuai dengan 100% 100% 100% 100%

strategi yang ditetapkan;3 Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi 100% 100% 100% 100%

pengelolaan utang;4 Peningkatan partisipasi investor dalam penerbitan SBN; 145% 145% 145% 175%

5 Pembayaran utang secara tepat waktu, tepat jumlah, dan 100% 100% 100% 100%

tepat sasaran;

1 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN 1 Persentase penyusunan prosedur standar yang mendukung 100% 100% 100% 100% 40,15 35,05 37,03 39,95

DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DIREKTORAT pengelolaan utangJENDERAL PENGELOLAAN UTANG 2 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar 80% 80% 80% 80%

kompetensi jabatannya;3 Persentase kesesuaian data rekonsiliasi keuangan; 100% 100% 100% 100%

4 Persentase realisasi pengadaan barang; 100% 100% 100% 100%

5 Jumlah sistem aplikasi kesekretariatan yang terintegrasi 2 sistem 2 sistem 2 sistem 2 sistemantar unit eselon II;

IX PENGAWASAN DAN PENINGKATAN 1 Jumlah policy recommendation : 16 rekomendasi 18 rekomendasi 21 rekomendasi 22 rekomendasi 90,6 88,0 95,0 103,7

AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN a. Pendapatan Negara 5 rekomendasi 5 rekomendasi 7 rekomendasi 8 rekomendasi

KEUANGAN b. Belanja Negara 1 rekomendasi 1 rekomendasi 2 rekomendasi 2 rekomendasic. Perbendaharaan Negara 2 rekomendasi 2 rekomendasi 2 rekomendasi 2 rekomendasi c. Pembiayaan APBN 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasid. Pegelolaan Kekayaan Negara 2 rekomendasi 2 rekomendasi 2 rekomendasi 2 rekomendasie. Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasif. Bidang Pembelajaran dan Pertumbuhan 3 rekomendasi 5 rekomendasi 5 rekomendasi 5 rekomendasig. Pencegahan Praktik KKN 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi

2 Penindakan Praktik KKN:a. Jumlah informasi gratifikasi,pungutan 3 pengaduan 3 pengaduan 3 pengaduan 3 pengaduan

liar, kolusi, dan korupsi b. Persentase realisasi penyetoran hasil 40% 30% 20% 20%

investigasi c. Jumlah kasus yang diserahkan kepada 4 kasus 4 kasus 4 kasus 4 kasus

instansi penegak hukum sebagai bukti awal penyelidikan3 Indeks kualitas laporan keuangan kementerian keuangan 3,00 3,50 3,50 4,00

(BA 15)

4 Indeks kualitas laporan keuangan BUN BA 61 (Cicilan dan 3,5 3,75 3,75 3.78Bunga Hutang), 62 (Subsidi dan Transfer Lainnya), 69 (BelanjaLain-lain), 70 (Dana Perimbangan), 71 (Dana Otonomi Khusus

dan Penyeimbang), 96 (Pembayaran Cicilan Pokok HutangDalam Negeri), 97 (Pembayaran Cicilan Pokok Hutang luarNegeri), 98 (Penerusan Pinjaman), 99 (Penyertaan ModalPemerintah)

5 Indeks kualitas laporan keuangan Bendahara Umum Negara 2,50 3,00 3,50 4,00(BA999)

6 Frekuensi komunikasi pengawasan 15 kali 19 kali 23 kali 24 kali

1 Dukungan Manajemen dan Dukungan 1 Jumlah hari mulai diresponnya permintaan layanan dan 1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja 59,3 55,26 59,71 65,12Teknis Lainnya Inspektorat Jendral dukungan

2 Indeks kepuasan layanan dan dukungan pilihan 2,6 (Indeks) 2,7 (Indeks) 2,8 (Indeks) 3,0 (Indeks) 3 Persentase penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100%

9

2012 2013 2014 2012 2013 2014



2011

PRAKIRAAN MAJU

2 Perumusan Kebijakan dan 1 Jumlah policy recommendation Jumlah konsultasi 80% 80% 85% 85% 4,2 3,62 3,91 4,26Pelaksanaan Pengawasan serta 2 Peningkatan pelaksanaan reviu atas 2 rekom. 2 rekom. 3 rekom. 3 rekom.peningkatan Akuntabilitas Aparatur 3 laporan keuangan oleh Itjen 1 kali 2 kali 3 kali 3 kaliDirektorat Jenderal Pajak 4 Persentase penyelesaian pelaksanaan pengawasan Nov 2011

3 Perumusan Kebijakan dan 1 Jumlah policy recommendation Jumlah konsultasi 80% 80% 85% 85% 4,0 4,25 4,59 5,00Pelaksanaan Pengawasan serta 2 Peningkatan pelaksanaan reviu atas 2 rekom. 2 rekom. 3 rekom. 4 rekom.peningkatan Akuntabilitas Aparatur 3 laporan keuangan oleh Itjen 1 kali 2 kali 3 kali 3 kaliDirektorat Jenderal Bea dan Cukai 4 Persentase penyelesaian pelaksanaan pengawasan Nov 2011

4 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan 1 Jumlah policy recommendation Indeks Laporan Keuangan 80% 80% 85% 85% 3,9 3,86 4,17 4,55Pengawasan serta peningkatan (BA 61, 96,Akuntabilitas Aparatur Direktorat 2 97, dan 98) 2 rekom. 2 rekom. 3 rekom. 3 rekom.Jenderal Perbendaharaan dan 3 Jumlah konsultasi Peningkatan pelaksanaan reviu atas 3,00 3,50 3,75 3,75Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 4 laporan keuangan oleh Itjen 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali

5 Persentase penyelesaian pelaksanaan pengawasan Nov 2011

5 Perumusan Kebijakan dan 1 Jumlah policy recommendation Indeks Laporan Keuangan 80% 80% 85% 85% 3,8 3,70 3,99 4,35Pelaksanaan Pengawasan serta (BA 99)peningkatan Akuntabilitas Aparatur 2 Jumlah konsultasi 3 rekom. 3 rekom. 3 rekom. 3 rekom.Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat 3 Peningkatan pelaksanaan reviu atas 2,5 3,0 3,5 4,0Jenderal Kekayaan Negara 4 laporan keuangan oleh Itjen 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali

5 Persentase penyelesaian pelaksanaan pengawasan Nov 2011

6 Perumusan Kebijakan dan 1 Jumlah policy recommendation Indeks Laporan Keuangan 80% 80 85% 85% 3,7 3,78 4,08 4,46Pelaksanaan Pengawasan serta (BA 70,71)peningkatan Akuntabilitas Aparatur 2 Jumlah konsultasi 2 rekom. 3 rekom. 3 rekom. 3 rekom.Direktorat Jenderal Anggaran dan 3 Peningkatan pelaksanaan reviu atas 4,0 4,0 4,0 4,0Direktorat Jenderal Perimbangan 4 laporan keuangan oleh Itjen 2 kali 3 kali 3 kali 3 kaliKeuangan 5 Persentase penyelesaian pelaksanaan pengawasan Nov 2011

7 Perumusan Kebijakan dan 1 Jumlah policy recommendation Indeks laporan keuangan (BA 80% 80 85% 85% 4,2 5,17 5,59 6,10Pelaksanaan Pengawasan serta 15)peningkatan Akuntabilitas Aparatur 2 Jumlah konsultasi 1 rekom. 2 rekom. 2 rekom 2 rekom.Sekretariat Jenderal, Badan 3 Peningkatan pelaksanaan reviu atas 3,0 3,5 3,5 4,0Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 4 laporan keuangan oleh Itjen 3 kali 3 kali 3 kali 3 kaliKeuangan, dan Badan Pendidikan dan 5 Persentase penyelesaian pelaksanaan pengawasan Nov 2011Pelatihan Keuangan

8 Pelaksanaan Program Transformasi 1 Jumlah policy recommendation Jumlah konsultasi 80% 90% 90% 100% 3,6 3,98 4,30 4,69Pengawasan 2 Peningkatan pelaksanaan reviu atas 3 rekom. 3 rekom. 3 rekom. 3 rekom.

3 laporan keuangan oleh Itjen 1 kali 2 kali 2 kali 3 kali4 Jumlah informasi gratifikasi,pungutan liar, kolusi, dan Nov 2011

korupsi

9 Pelaksanaan Audit Investigasi dan 1 Persentase realisasi penyetoran hasil investigasi 3 pengaduan 3 pengaduan 3 pengaduan 3 pengaduan 3,9 4,34 4,69 5,12Edukasi anti KKN 2 Jumlah kasus yang diserahkan kepada instansi penegak 40% 30% 20% 20%

hukum sebagai bukti awal penyelidikan3 Jumlah policy recommendation Jumlah sosialisasi anti KKN 4 kasus 4 kasus 4 kasus 4 kasus4 Persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian 1 rekom. 1 rekom. 1 rekom. 1 rekom.5 Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh lembaga 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali

10

2012 2013 2014 2012 2013 2014



2011

PRAKIRAAN MAJU

X PENGATURAN, PEMBINAAN DAN 1 pembiayaan dan penjaminan 2,5% 2,5% 2,5% 3% 110,23 98,37 110,54 126,80

PENGAWASAN PASAR MODAL DAN 2 Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri 10% 10% 10% 10%

LEMBAGA KEUANGAN NON BANK perasuransian3 Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri 6% 7% 8% 10%

dana pensiun4 Persentase pertumbuhan unit penyertaan Reksa Dana 5% 10% 12,5% 15%5 Indeks Kepuasan Stakeholders Bapepam-LK 36% 36% 36% 36% 6 Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus 77% 78% 80% 82

diperbaharui/dibuat

1 Dukungan Manajemen dan Dukungan 1 Persentase kesesuaian antara realisasi peningkatan 100% 100% 100% 100% 103,33 91,04 101,98 116,89

Teknis Lainnya Badan Pengawas Pasar kualitas pegawai dengan kebutuhan riil

Modal dan Lembaga Keuangan 2 Persentase pelaksanaan Program Edukasi dan Sosialisasi 80% 80% 80% 90%Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank sesuai target

3 Persentase penyusunan dan penyempurnaan draft regulasi 100% 100% 100% 100%di bidang akuntansi, keterbukaan dan tata kelola, pelakupasar modal serta penerapan prinsip syariah di pasar modalsesuai rencana.

2 Penyusunan dan Pengembangan 1 Persentase penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) yang memenuhi 100% 100% 100% 100% 4,20 4,68 5,70 6,50

Standar Akuntansi dan Keterbukaan target waktu2 Persentase jumlah pemrosesan Pendaftaran Akuntan yang 100% 100% 100% 100%

memenuhi target waktu.3 Persentase jumlah pelaksanaan audit yang sesuai dengan 100% 100% 100% 100%

rencana audit (penelaahan dan penilaian) tahunan

3 Penelaahan dan Penilaian Kepatuhan 1 Persentase kesesuaian pelaksanaan audit dengan program 100% 100% 100% 100% 2,70 2,65 2,86 3,42

Pelaksanaan Tugas Bapepam-LK audit2 Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti auditee 100% 100% 100% 100%

(sekretariat badan dan biro)3 Persentase penggunaan anggaran risiko fiskal Tingkat 85% 85% 85% 85%

akurasi kebijakan fiskal

XI PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL 1 Presentase penggunaan anggaran risiko fiskal 94% 95% 95% 95% 68,88 52,02 54,70 60,39

2 Tingkat akurasi Kebijakan Fiskal 90% 90% 91% 94%

a Rata-rata presentase deviasi asumsi makro 11% 10% 9% 5%

b Persentase deviasi target defisit APBN 10% 10% 9% 9%

c. Persentase deviasi proyeksi pendapatan negara 10,0% 9% 8% 4%

3 Tingkat Kepuasan Pegawai Capaian Realisasi Anggaran 70% 75% 75% 80%

1 Dukungan Manajemen dan Dukungan 1 Tingkat Kepuasan Pegawai 3,75 3,75 3,75 4 52,40 38,47 40,49 45,38

Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal 2 Capaian Realisasi Anggaran 85% 85% 85% 90%

3 Persentase rekomendasi audit yang selesai ditindak lanjuti 90% 95% 95% 95%

2 Pelaksanaan Kerja Sama Pelaksanaan 1 Jumlah penerima bantuan hibah (pendidikan) dalam rangka 625 635 645 665 16,48 13,54 14,21 15,01

Kerja Sama Keuangan Internasional kerja sama teknik luar negeri2 Jumlah rekomendasi Delri yang diadopsi menjadi 35 35 35 35

kesepakatan internasional

11

2012 2013 2014 2012 2013 2014



2011

PRAKIRAAN MAJU

XII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR 1 Jumlah peserta edukasi publik tentang Keuangan Negara 7883 8321 8457 11,587 343,39 425,79 472,67 458,30

KEMENTERIAN KEUANGAN 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, 75 Mitra 82 Mitra 90 Mitra 145 Mitra

regional dan internasional3 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja 3,28% 3,48% 3,72% 3,92%

1 Penyelenggaraan dukungan manajemen 1 % penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/ 100% 100% 100% 100% 53,71 63,95 67,13 71,12

dan dukungan teknis lainnya bagi unit dibuat

kerja di lingkungan BPPK 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, 2 mitra 2 mitra 2 mitra 4 mitraregional dan internasional

2 Pengembangan SDM melalui 1 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja 0,63% 0,64% 0,66% 0,68% 85,68 125,20 152,34 116,32

penyelenggaraan diklat kepemimpinan 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, 5 mitra 5 mitra 5 mitra 8 mitra

dan manajemen serta pendidikan regional dan internasional

pascasarjana bagi PegawaiKementerian Keuangan

3 Pengembangan SDM melalui 1 Jumlah peserta edukasi publik tentang Keuangan Negara di 1300 peserta 1400 peserta 1400 peserta 1540 peserta 15,10 19,82 22,64 24,44

penyelenggaraan diklat teknis dan bidang anggaran dan perbendaharaan

fungsional di bidang anggaran dan 2 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja 0,13% 0,14% 0,15% 0,16%

perbendaharaan 3 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, 27 29 31 33regional dan internasional Mitra Mitra Mitra Mitra


penyelenggaraan diklat teknis dan 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, 4 mitra 4 mitra 5 mitra 5 mitra

fungsional di bidang perpajakan regional dan internasional



fungsional di bidang kepabeanan dan regional dan internasional

cukai



fungsional di bidang kekayaan negara regional dan internasional

dan perimbangan keuangan


penyelenggaraan diklat teknis dan 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, 2 3 3 4

fungsional di bidang selain anggaran, regional dan internasional mitra mitra mitra mitra

perbendaharaan, perpajakan,kepabeanan, cukai, kekayaan negaradan perimbangan keuangan

8 Pengembangan SDM melalui 1 Kegiatan mengedukasi publik tentang Keuangan Negara 2150 peserta 2520 peserta 2600 peserta 4.787 peserta 98,43 97,95 105,42 112,72

penyelenggaraan pendidikan dan melalui program BPPK

pelatihan Keuangan Negara di daerah 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, 35 mitra 39 mitra 43 mitra 78 mitraregional dan internasional

3 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja 0,45% 0,49% 0,50% 0,30%

16.303,33 TOTAL 13.257,05 13.754,74 14.733,08

12

DAFTAR ISI BAB I VISI DAN MISI 1. 2. BAB III STRATEGI ... · VISI DAN MISI I. VISI Visi Kementerian Keuangan adalah Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan

Documents