Home >Documents >Daftar Isi - fileDefisit Anggaran di Berbagai Negara 2010-2015 11. Pagu dan Realisasi Belanja...

Daftar Isi - fileDefisit Anggaran di Berbagai Negara 2010-2015 11. Pagu dan Realisasi Belanja...

Date post:08-Aug-2019
Category:
View:212 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

    Daftar Isi

    Bagian 1

    Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis

    Utang, Landasan Hukum

    1. Latar Belakang (1)

    2. Latar Belakang (2)

    3. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang

    4. Jenis-jenis Utang (1)

    5. Jenis-jenis Utang (2)

    6. Landasan Hukum Pengelolaan Utang

    Bagian 2

    APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit

    7. APBN 2010-2015

    8. Cashflow Pembiayaan 2010-2015

    9. Defisit dan Pembiayaan APBN 2010-2015

    10. Defisit Anggaran di Berbagai Negara 2010-2015

    11. Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang

    Tahun 2015

    12. Realisasi Penerbitan SBN 2015

    13. Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan,

    2010-2015

    14. Pinjaman Program 2010-2015

    15. Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2010 – 2014

    16. Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2015

    17. Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2015

    (Grafik)

    Bagian 3

    Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo

    Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman)

    18. Posisi Utang Pemerintah 2010-2015

    19. Posisi Utang Pemerintah 2010-2015 (Grafik)

    20. Profil Jatuh Tempo Utang per 31 Maret 2015

    21. Posisi Surat Berharga Negara 2010 – 2015

    22. Posisi Pinjaman Berdasarkan Kreditur

    23. Posisi Pinjaman Berdasarkan Kreditur (Grafik)

    24. Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi

    25. Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi

    (Grafik)

    26. Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Beberapa

    Mata Uang Utama

    27. Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang

    Lainnya

    28. Posisi Utang Pemerintah Beberapa

    Mata Uang Utama (Grafik)

    29. Posisi Pinjaman Berdasarkan Status & Jumlah Loan

    30. Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis

    Pinjaman Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

  • Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

    Daftar Isi

    Bagian 4

    Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio

    Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan

    Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)

    31. Perkembangan Rasio Utang Indonesia

    terhadap PDB

    32. Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai

    Negara

    33. Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai

    Negara Tahun 2005-2015

    34. Jatuh Tempo SBN Tradable 31 Maret 2015

    35. Program Debt Switch dan Buyback SBN

    36. Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap

    37. Pemanfaatan Pinjaman

    38. Rasio Kewajiban Utang Luar Negeri terhadap

    Cadangan Devisa

    39. Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2004 –

    2014

    40. Indikator Risiko Utang 2010-2015

    Bagian 5

    Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi

    Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve,

    Biaya Pinjaman Luar Negeri)

    41. Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun

    Anggaran 2014 dan 2015

    42. Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun

    Anggaran 2015 (Grafik)

    43. Rasio Pembayaran Bunga Utang

    44. Realisasi Pembayaran Bunga Utang

    45. Biaya Pinjaman dari Kreditur Multilateral

    46. Biaya Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)

    47. Kurva Imbal Hasil SBN Rupiah

    48. Kurva Imbal Hasil SBN Valas

    Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

  • Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

    Daftar Isi

    Bagian 6

    Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan,

    Kepemilikan SBN oleh Investor)

    49. Perdagangan Rata-Rata Harian SBN Rupiah di Pasar

    Sekunder

    50. Posisi Kepemilikan SBN

    51. Posisi Kepemilikan SBN Domestik

    52. Posisi Kepemilikan SBN Domestik (dalam

    persentase)

    53. Kepemilikan SBN oleh Asing berdasarkan Tenor

    54. Spread terhadap UST- Jan 20

    55. Spread terhadap UST- Nov 24

    56. Spread terhadap UST- Nov 44

    57. Spread terhadap 7Y Euro Midswap

    58. Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini

    Bagian 7

    Rating, Penjaminan, Opini BPK, Kesimpulan

    59. Rating Indonesia

    60. Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)

    61. Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)

    62. Performa Sovereign Rating Indonesia (1)

    63. Performa Sovereign Rating Indonesia (2)

    64. Posisi Penjaminan Pemerintah dan Alokasi APBN

    65. Opini BPK tentang Laporan Keuangan

    66. Kesimpulan

    Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

    Bagian 8

    Ekstra Slide

    67. Utang Luar Negeri Indonesia

  • Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

    Bagian 1

    Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang,

    Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum

    Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

  • Latar Belakang (1)

    Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

    Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN)

    yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan

    Ekonomi secara keseluruhan.

    Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah:

    Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk:

     Penciptaan kesempatan kerja;

     Mengurangi kemiskinan;

     Menguatkan pertumbuhan ekonomi.

    Menciptakan keamanan.

    Utang terutama merupakan konsekuensi dari postur

    APBN (yang mengalami defisit), dimana Pendapatan

    Negara lebih kecil daripada Belanja Negara.

    Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

  •  Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim

    dilakukan oleh suatu negara:

     Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk

    membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing);

     Refinancing dilakukan dengan terms & conditions (biaya dan risiko) utang baru yang lebih baik.

     Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari:

     Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar;

     Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998:

     Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing;

     BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain

    untuk melunasi utang/obligasi rekap.

     Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain

    untuk:

     Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyek padat

    karya;

     Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH,Subsidi;

     Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak;

     Mempertahankan anggaran pendidikan 20%;

     Peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista);

     Melanjutkan reformasi birokrasi.

     Akses terhadap pinjaman luar negeri dengan persyaratan sangat lunak dari lembaga keuangan

    multilateral bagi Indonesia dibatasi oleh:

     Status Indonesia yang tidak lagi tergolong sebagai low income country;

     Batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan ke suatu negara (country limit).

    Latar Belakang (2)

    Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

  • Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

    Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang

     Tujuan  Tujuan Jangka Panjang:

     Mengamankan Kebutuhan Pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali,

    sehingga kesinambungan fiskal dapat terpelihara;

     Mendukung upaya untuk menciptakan pasar surat berharga negara (SBN) yang dalam, aktif dan likuid.

     Tujuan Jangka Pendek:

     Memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan pembayaran kewajiban pokok utang secara tepat waktu

    dan efisien.

     Kebijakan  Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik melalui penerbitan SBN rupiah

    maupun penarikan pinjaman dalam negeri;

     Melakukan pengembangan instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih berbagai

    instrumen yang lebih sesuai, cost-efficent dan risiko yang minimal;

     Pengadaan pinjaman luar negeri dilakukan sepanjang digunakan untuk memenuhi kebutuhan

    prioritas, memberikan terms & conditions yang wajar (Favourable) bagi pemerintah, dan tanpa

    agenda politik dari kreditor;

     Mempertahankan kebijakan pengurangan pinjaman luar negeri dalam periode jangka menengah;

     Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan otoritas pasar modal, terutama dalam rangka

    mendorong upaya financial deepening;

     Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan

    efisiensi pengelolaan pinjaman dan sovereign credit rating.

    Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

  • Jenis-jenis Utang (1)

     Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri :

     Pinjaman Luar Negeri

    World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor

    bilateral (Jepang, Jerman

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended