Home >Documents >· PDF file DAFTAR ISI A. PENDAHULUAN I. Kelengkapan Kebijakan dan Manual GCG II. Mekanisme...

· PDF file DAFTAR ISI A. PENDAHULUAN I. Kelengkapan Kebijakan dan Manual GCG II. Mekanisme...

Date post:18-Oct-2020
Category:
View:4 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • DAFTAR ISI A. PENDAHULUAN

    I. Kelengkapan Kebijakan dan Manual GCG II. Mekanisme GCG III. Struktur GCG

    B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

    I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan II. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Luar Biasa

    C. DEWAN KOMISARIS I. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi II. Kepemilikan Saham dan Independensi Dewan Komisaris III. Susunan Anggota Dewan Komisaris IV. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris V. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris VI. Rapat Dewan Komisaris VII. Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris VIII. Remunerasi Dewan Komisaris IX. Seminar Dewan Komisaris X. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris XI. Riwayat Hidup Singkat Dewan Komisaris XII. Sekretaris Dewan Komisaris

    D. DIREKSI

    I. Tugas dan Tanggung Jawab Utama Direksi II. Komitmen Direksi III. Kepemilikan Saham dan Independensi Direksi IV. Susunan Anggota Direksi V. Tata Tertib Direksi VI. Rangkap Jabatan Direksi VII. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi VIII. Kebijakan Remunerasi Direksi IX. Remunerasi Direksi X. Frekuensi Rapat dan Kehadiran Direksi XI. Riwayat Singkat XII. Program Pelatihan Untuk Meningkatkan Kompetensi Direksi

    E. KOMITE-KOMITE

    I. Komite Audit II. Komite Pemantau Risiko III. Komite Remunerasi & Nominasi

  • F. DEWAN PENGAWAS SYARIAH I. Tugas dan Tanggung Jawab II. Pengawasan III. Pelaporan IV. Komposisi Dewan Pengawas Syariah V. Pertemuan Rutin VI. Realisasi Kegiatan VII. Rangkap Jabatan Anggota DPS VIII. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah IX. Sekretaris Dewan Pengawas Syariah

    G. CORPORATE SECRETARY

    I. Struktur Organisasi Corporate Secretary II. Tugas dan Tanggung Jawab Corporate Secretary III. Realisasi Kinerja Corporate Secretary IV. Penghargaan

    H. KEPEMILIKAN SAHAM DALAM BANK I. HUBUNGAN KELUARGA DIANTARA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS,

    DIREKSI ATAU PEMEGANG SAHAM J. BUY BACK SHARE AN BUY BACK OBLIGATION K. KERJASAMA DENGAN MITRA L. NOTARIS M. KANTOR AKUNTAN PUBLIK N. PERKARA HUKUM TAHUN 2011 O. PERUBAHAN STRATEGIK PENTING P. HAL PENTING YANG DIPERKIRAKAN TERJADI SERTA PROSPEK

    USAHA 2012 Q. PENYALURAN DANA SOSIAL R. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN S. PENDAPATAN NON-HALAL DAN PENGGUNAANNYA T. KOMITMEN BANK TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN U. LAPORAN KEGIATAN CSR

  • V. DIVISI AUDIT INTERN W. DIVISI SISTEM DAN TEKNOLOGI X. DIVISI KEPATUHAN Y. HUMAN CAPITAL Z. DESK TRANING A1.SISTEM DAN PROSEDUR B1.MANAJEMEN RISIKO

  • 1

    LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

    PT BANK SYARIAH MANDIRI 2011

    BSM berpandangan bahwa aspek GCG sangat penting untuk kelangsungan usaha perseroan

    yang akan meningkatkan reputasi BSM sebagai Bank Syariah terbesar dan terpercaya. A. PENDAHULUAN

    Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) telah menjadi salah satu elemen penting bagi Bank (dhi. PT Bank Syariah Mandiri) di dalam mempertahankan keberlanjutan pertumbuhan dan juga menjadi perusahaan perbankan syariah berkelas dunia. Lebih lanjut, sebagai salah satu Bank Syariah terbesar dan berpengaruh, Bank memiliki komitmen untuk terlibat dalam pertumbuhan Indonesia dengan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan menjadi contoh bagi perusahaan lain, terutama Bank- Bank lain, dalam hal implementasi Good Corporate Governance (GCG). Tata kelola perusahaan yang baik akan memastikan pengelolaan aset dilakukan secara hati- hati serta perusahaan akan menjalankan bisnisnya sesuai dengan standar etika yang berlaku serta dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Bank berpandangan bahwa aspek tata kelola perusahaan sangat penting untuk kelangsungan usaha perseroan yang akan meningkatkan reputasi BSM sebagai Bank Syariah yang terpercaya. Dengan reputasi dan predikat yang baik tersebut, Bank sangat optimis mampu memenangkan pasar. Dalam melaksanakan praktik GCG, Bank senantiasa mengacu pada ketentuan dan peraturan baik yang mengatur tentang pelaksanaan GCG maupun yang terkait dengan proses bisnis Bank, namun selain itu juga Bank berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan- undangan yang berlaku lainnya seperti : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

    2. Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

    3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah;

    4. PBI No.11/25/PBI/2009 tentang perubahan PBI No.5/8/PBI/2003 mengenai Implementasi

    Manajamen Risiko pada Bank Umum

    5. Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang

    (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);

    6. PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SEBI No.12/13/DPbS tanggal 30

    April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi BUS dan UUS.

    7. PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

    Bank Umum.

    8. Anggaran Dasar PT Bank Syariah Mandiri;

    9. Board Manual PT Bank Syariah Mandiri;

    10. Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan Bank Syariah Mandiri;

    11. Pedoman Pelaksanaan Penerapan APU & PPT Bank Syariah Mandiri.

    12. Surat Keputusan Bersama (SKB) No.12/002-SKB/Kom.Dir tanggal 27 Desember 2010

    tentang Piagam GCG (Good Corporate Governance Charter).

    13. SE Internal No.13/010/UMM tanggal 26 Juli 2011 perihal Self Assessment Pelaksanaan

    Good Corporate Governance (SA GCG).

    14. SE Internal No.13/018/UMM tanggal 31 Desember 2011 perihal Kewajiban Melaksanakan

    Prinsip-Prinsip GCG TARProF.

  • 2

    Keberhasilan penerapan tata kelola perusahaan yang baik tidak bisa lepas dari komitmen yang tinggi dari seluruh Jajaran Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas serta peran serta yang aktif dari seluruh pegawai. Sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah (BUS) Nomor 11/33/PBI/2009, komitmen pelaksanaan GCG diwujudkan dalam: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite dan fungsi yang menjalankan Sistem

    Pengendalian Intern (SPI); 3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 4. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern 5. Batas maksimum penyaluran dana; dan 6. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank. Bentuk apresiasi terhadap implementasi GCG

    Implementasi GCG BSM telah memperoleh pengakuan dari banyak pihak eksternal baik dari lokal maupun internasional. Hal ini, sebagai wujud apresiasi/kepercayaan masyarakat terhadap komitmen tinggi seluruh insan Bank dalam pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik. Selama tahun 2011, BSM telah berhasil meraih penghargaan:

    Annual Report Award 2010

    Penghargaan prestisius yang diraih oleh Bank atas penyusunan Laporan Tahunan 2010 dengan predikat Juara Pertama untuk kategori Swasta Keuangan Non Listed. Salah satu aspek penilaian yang memiliki porsi penilaian tertinggi adalah aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Ajang penghargaan ini diselenggarakan atas kerjasama Bapepam-LK dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, dan Ikatan Akuntan Indonesia.

    I. KELENGKAPAN KEBIJAKAN DAN MANUAL GCG

    Optimalisasi penerapan GCG BSM terus dilakukan dengan penguatan infrastruktur untuk mencapai praktik terbaik, pengujian keandalan serta penyesuaian sistem dan prosedur sesuai dengan perkembangan bisnis dan regulasi/ketentuan perbankkan syariah untuk mendukung pelaksanaan GCG yang semakin efektif.

    Kelengkapan kebijakan dan Standard Operating Procedures (SOP) pendukung GCG diantaranya adalah: 1. Surat Pernyataan Independensi Dewan Komisaris (awal Tahun 2011)

    2. Surat Pernyataan Independensi Direksi (Awal Tahun 2011)

    3. Pedoman Etika Perusahaan

    4. Charter GCG

    5. Charter Dewan Komisaris

    6. Charter Direksi

    7. Charter Komite Remunerasi dan Nominasi

    8. Charter Komite Audit

    9. Charter Komite Pemantau Risiko

    10. Charter Internal Audit

    11. Kebijakan dan SOP

    http://www.antam.com/images/stories/joget/file/gcg/policy/Surat_Pernyataan_Independensi_BOC_2011.pdf http://www.antam.com/images/stories/joget/file/gcg/policy/Pernyataan_INDP_Direksi_Akhir_Tahun_2011.pdf http://www.antam.com/images/stories/joget/file/gcg/charter/Pedoman_Kerja_(Charter)_Dewan_Komisaris_2011.pdf http://www.antam.com/images/stories/joget/file/gcg/charter/Charter_BOD-2011.pdf http://www.antam.com/images/stories/joget/file/gcg/charter/Pedoman_Kerja-Charter_K.GCG_2011.pdf http://www.antam.com/images/stories/joget/file/gcg/charter/Pedoman_Kerja-Charter_K.Audit_2011.pdf http://www.antam.com/images/stories/joget/file/gcg/charter/Pedoman_Kerja-Charter_K.MR_2011.pdf http://www.antam.com/images/stories/joget/file/gcg/charter/Charter_Internal_Audit-2009.pdf

  • 3

    II. MEKANISME GCG

    RUPS melakukan pengambilan keputusan penting yang didasari pada kepentingan perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank/perusahaan telah menetapkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas, dimana Direksi bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan perusahaan, sedangkan Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kinerja pengelolaan perusahaan. Sedangkan Dewan Pengawas Sya

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended