DAFTAR - anggaran.kemenkeu.go.id Anggaran 22.pdfDAFTAR ISI warta anggaran | 22 Tahun 2011 LAPORAN UTAMA LAPORAN KHUSUS PENELAAHAN RKA-KL 2012 Serba-serbi, Berita dan Pendapat Penelaah

DAFTAR ISIwarta anggaran | 22 Tahun 2011

LAPORAN UTAMA

LAPORANKHUSUS

PENELAAHAN RKA-KL 2012Serba-serbi, Berita dan Pendapat Penelaah

5Direktur Jenderal Anggaran

menghimbau seluruh K/L untuk

menghindari “calo anggaran” dan

tidak memberi gratifikasi kepada

petugas DJA dalam penyusunan

dan penelaahan RKA-KL 2012....

Dalam pelatihan Duta SPAN

Koordinator (DSK) di Batu Malang

tanggal 9 s.d 15 Juli 2011 yang lalu,

Ditjen Anggaran mengirimkan tiga

orang pegawai yang terdiri atas dua

orang DSK yang dipilih berdasar seleksi

wawancara dan satu orang dari tim

CMC SPAN DJA, dimana keikutsertaan

dari tim CMC SPAN dimaksudkan

agar masing-masing counterpart CMC

SPAN memahami tugas dan peranan

Duta SPAN di unit eselon I masing-

masing....

23Duta SPAN Koordinator (DSK)

DARI “HAK BUDGET” KE “FUNGSI ANGGARAN”

34Pada mulanya anggaran negara

(budget) digunakan untuk membiayai

monarkhi (kerajaan). Budget dikelola

secara efisien dan berimbang, karena

belum dikenal pinjaman luar negeri.

Jika budget mengalami defisit maka

kekurangannya dipungut kembali

melalui pajak tambahan kepada

rakyat...

Redaksi menerima kritik saran, pertanyaan, atau sanggahanterhadap masalah-masalah yang berkait dengan keuangan sektor publik

LAPORAN UTAMA 5

PERENCANAAN ANGGARAN 16

PNBP 20

LAPORAN KHUSUS 24

SISTEM PENGANGGARAN 33

BERITA 37

RESENSI BUKU 43

ENGLISH CORNER 44

RENUNGAN 46

INTERMEZO 50

PROFILE 52

PERISTIWA 56

Salam Redaksi

Edisi 22 Tahun 2011

PENGARAHDirektur Jenderal Anggaran

PENANGGUNG JAWABSekretaris Ditjen Anggaran

REDAKTURKepala Bagian Ortala

Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Anggaran IKasubdit Pengembangan Sistem Penganggaran

Kasubdit Harmonisasi Kebijakan PenganggaranKasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN

Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Anggaran IIKasubdit Data dan Dukungan Teknis Anggaran III

Kasubdit Data dan Dukungan Teknis PNBP

REDAKTUR PELAKSANAI.G.A Krisna Murti - Agus Kuswantoro

Puji Wibowo - Afrizal - Triana AmbarsariRini Ariviani - Asrukhil Imro - Mujibuddawah

Eko Widyasmoro - Sunawan Agung S. - Achmad Zunaidi - Arief Masdi - Sudadi

Dyah Kusumawati - Hidayat Kusuma R.

DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAPHERMulyanto - Dana Hadi

Mujono Basuki - Bayu Segara

KEUANGANFerry Iskandar - Sis Sabani

Arfan Udi Winasis - Rachmat Apriansyah

TATA USAHA DAN DISTRIBUSIAchmad Purwo Hardjanto - Ihsan Maulana

Niken Ajeng Lestari - Eko Prasetyo

ALAmATGedung Sutikno Slamet Lt. 11

Jl. Dr. Wahidin No.1Jakarta 10710

Telepon : (021) 3435 7505

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1.5 maksimal 5 hal. Artikel dapat dikirimke www.wartaanggaran.yahoo.co.idIsi majalah tidak mencerminkan kebijakan Direktorat Jenderal Anggaran

Setiap bulan Juli Direktorat Jenderal

Anggaran dan Kementerian/Lembaga

(K/L) disibukkan dengan kegiatan

penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Pekerjaan yang luar biasa menyita energy

baik fisik maupun pikiran. Semua pihak

yang terlibat berusaha sekuat tenaga agar

RKA-KL yang disusun menjadi dokumen

yang berkualitas dan mudah dilaksanakan

dalam praktek kegiatan masing-masing

K/L.

Penelaahan RKA-KL merupakan

momen yang sangat penting karena

dari penelaahan itulah ditentukan

pengalokasian anggaran untuk membiayai

kegiatan masing-masing K/L selama satu

tahun. Kualitas RKA-KL sangat ditentukan

oleh kemampuan penelaah-peneaah dari

DJA maupun dari K/L.

Untuk itu kami menurunkan liputan

penelaahan RKA-KL 2012. Kami juga

mewawancarai beberapa wakil dari K/L

yang melakukan penelaahan RKA-KL.

Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan

DJA untuk memperbaiki kualitas

perencanaan anggaran. Salah satunya

dengan berperan aktif dalam persiapan

implementasi Sistem Perbendaharaan

dan Anggaran Negara (SPAN). Hal ini

ditunjukkan dengan adanya pemilihan

Duta SPAN DJA. Duta SPAN DJA dipilih

melalui seleksi internal agar didapat duta

yang benar-benar dapat menjadi corong

untuk mensosialisasikan SPAN kepada

seluruh pegawai DJA dan menjadi agent

of change DJA. Sehingga akhirnya seluruh

pegawai DJA dapat berpartisipasi aktif

dalam perbaikan kualitas perencanaan

anggaran.

Di sektor pertahanan, kami melakukan

wawancara dengan Direktur Jenderal

Perencanaan Pertahanan, Kementerian

Pertahananan untuk mengetahui

bagaimana perencanaan anggaran di

bidang pertahanan. Apalagi untuk tahun

2012. Sektor pertahanan mendapatkan

alokasi anggaran yang terbesar.

Kami juga menurunkan berbagai tulisan

dari penulis Majalah Warta Anggaran,

yaitu tentang Fungsi Penganggaran,

Infrastruktur Air Bersih dan Standar Biaya

2012. Dari PNBP kami menurunkan

artikel tentang Piutang PNBP, yang

membahas tentang upaya yang telah

dilakukan pemerintah untuk melakukan

penagihan piutang PNBP.

Tak lupa kami sajikan English Corner

dengan tajuk Cracking Zone dan kami

kembali menghadirkan Bang Bujet sebagai

ikon Majalah Warta Anggaran.

Akhirnya kami ucapkan selamat menikmati

sajian Majalah Warta Anggaran edisi 22,

semoga bisa memberikan informasi dan

manfaat bagi pembaca semua.

Bagi seluruh umat Islam, kami ucapkan

selamat Idul Fitri, 1 Syawal 1432 H.

Mohon maaf lahir dan batin.

Salam

4 Warta anggaran | 22 Tahun 2011

Penelaahan RKA-KL 2012(Serba-serbi, Berita dan Pendapat Penelaah)

LAPORAN UTAmA

Warta anggaran | 22 Tahun 2011 5

Serba-Serbi Penelaahan

Dua pekan di bulan Juli ini, kantor Direktorat Jenderal Anggaran terlihat lebih sibuk. Kegiatan Penelaahan RKA-KL 2012 telah dimulai. Berbagai fasilitas dipersiapkan DJA untuk menunjang kelancaran kegiatan penelaahan. Mulai dari ruang tunggu, ruang penelaahan sampai dengan mengakomodir kebutuhan konsumsi untuk para peserta selama penelaahan. Dipersiapkan pula helpdesk untuk mempermudah proses penelaahan.

Lokasi penelaahan dibagi menjadi 3 (tiga). Pertama, di Gedung Parkir Lantai 5 DJA, untuk para peserta penelaahan dari Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra Direktorat Anggaran III. Kedua, Gedung B (Gedung RM Noto Hamiprodjo) Lantai 2, untuk para peserta dari K/L yang menjadi mitra Direktorat Anggaran II. Ketiga, Gedung A (Gedung Radius Prawiro) Lantai 3, untuk para peserta dari K/L yang menjadi mitra Direktorat Anggaran I.

Sebelum melakukan penelaahan, para peserta diwajibkan melakukan registrasi kepada petugas. Saat registrasi, peserta menunjukkan kartu identitas dan Surat Tugas dari instansinya. Kartu identitas ditukar dengan kartu tanda peserta yang dikenakan selama penelaahan berlangsung.

Detail Foto:

1. Peserta melakukan registrasi untuk mendapatkan tanda peserta penelaahan.

2. Petugas melakukan pemeriksaan sebelum peserta memasuki ruang penelaahan

3. Suasana penelaahan

4. Layanan helpdesk DJA pada Penelaahan RKA-KL 2012

LAPORAN UTAmA


Bersih GratifikasiDirektur Jenderal Anggaran menghimbau

seluruh K/L untuk menghindari “calo

anggaran” dan tidak memberi gratifikasi

kepada petugas DJA dalam penyusunan

dan penelaahan RKA-KL 2012. Hal

tersebut disampaikan dalam sosialisasi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/

PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan

dan Penelaahan RKA-K/L. Sosialisasi

dilakukan tanggal 5-6 Juli 2011 bertempat

di Gedung Dhanapala, Kementerian

Keuangan.

Sosialisasi dilakukan dalam rangka persiapan

kegiatan penelaahan RKA-KL antara DJA

dengan seluruh KL yang akan dilaksanakan

pada tanggal 6-25 Juli 2011. Sosialisasi

disampaikan kepada petugas penelaah, baik

dari DJA maupun dari K/L.

Sebelum dilakukan paparan oleh para

pejabat DJA, Wakil Menteri Keuangan,

Anny Ratnawati memberikan pesan

bahwa tahun ini merupakan (tahun

pertama pelaksanaan) Performance Based

Budgetting sehingga orientasi alokasi

anggaran belanja harus berdasarkan

outcome dan output. Wamenkeu juga

berharap agar terjalin komunikasi yang baik

antara DJA dengan komisi terkait di DPR-

RI agar proses penganggaran yang telah

ditetapkan dapat berjalan lancar.

Paparan sosialisasi disampaikan oleh

Direktur Sistem Penganggaran dan

Kasubdit Transformasi Penganggaran

mengenai Peraturan Menteri Keuangan

Nomor: 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk

Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL. PMK

ini merupakan pedoman dalam rangka

pemantapan penerapan Penganggaran

Berbasis Kinerja dan Kerangka Pengeluaran

Jangka Menengah secara penuh. Pada sesi

terakhir disampaikan paparan mengenai

Sistem Aplikasi RKA-KL oleh tim Aplikasi

Sistem Penganggaran.

Penerima Alokasi Anggaran Terbesar 2012Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati,

secara simbolik menyerahkan Peraturan

Menteri Keuangan dan Sistem Aplikasi

kepada Kementerian Pertahanan Sebagai

Kementerian Negara/Lembaga yang

menerima alokasi anggaran terbesar Tahun

Anggaran 2012. Penyerahan dilakukan

dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri

LAPORAN UTAmA


Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-

K/L. Acara tersebut dilaksanakan pada 6 Juli

2011, bertempat di Gedung Dhanapala,

Kementerian Keuangan.

Pada sektor pertahanan dan keamanan

untuk mempercepat realisasi minimum

essential force (MEF), anggaran untuk

Tahun 2012 mengalami kenaikan terbesar.

Alokasi pagu indikatif RAPBN 2012 sebesar

Rp 449,2 triliun, tercatat anggaran untuk

Kementerian Pertahanan melonjak hingga

29,5% menjadi Rp 61,5 triliun.

Selain Kementerian Pertahanan,

penyerahan secara simbolik tersebut juga

diberikan kepada Kementerian Pekerjaan

Umum sebagai K/L penerima reward

terbesar TA 2011, Kepolisian Negara

Republik Indonesia sebagai K/L dengan

penyerapan anggaran tertinggi semester

I TA 2011 yaitu sebesar 42,5 persen, dan

Badan Nasional Penanggulangan Teroris

sebagai K/L pendatang baru TA 2012.

LAPORAN UTAmA


Sri HartantoDirektorat Anggaran II Sukoharjo - 31 tahunFutsal

Pegawai DJA sebagai petugas penelaah harus mengerti dan memahami isi PMK mengenai penelaahan agar dapat memahami pula keinginan pimpinan. Persiapan yang dilaksanakan sebelum penelaahan yaitu dengan mempelajari SBU, terdapat perubahan atau tidak dalam komponennya, pagu K/L tahun ini dengan yang kemarin sama atau berubah. Selama ini yang menjadi kendala dalam penelaahan yaitu masalah waktu. Waktu yang disediakan sedikit padahal Satker yang ditangani banyak sehingga penelaahan terburu-buru. Sebelum penelaahan dimulai, aplikasi sudah harus siap sejak awal. Adanya perubahan aplikasi sering menyebabkan data yang telah dimasukkan Satker dalam aplikasi sebelumnya hilang.

Pawit HaryantoMahkamah KonstitusiKebumen - 47 tahunMendengarkan Musik

Sosialisasi mengenai PMK penyusunan dan penelaahan RKA-KL dibutuhkan K/L untuk memahami proses dan prosedur penelaahan. Kami sebelum penelaahan menyiapkan data-data dokumen program kegiatan, komponen, sub komponen dan output. Setelah kami siapkan, kami ajukan ke DJA. Secara substansi, proses penelaahan telah berjalan baik. DJA sudah melayani K/L dengan bagus, hanya saja pemberitahuan jadwal penelaahan mendadak. Padahal kami butuh waktu untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan saat penelaahan. DJA perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki sarana dan prasarana.

Sri HartutiDirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan LingkunganYogyakarta - 50 tahun

Untuk penyusunan anggaran tahun 2012, dengan sosialisasi ini orang akan lebih paham ketika masuk ke software. Meskipun sudah ada buku petunjuk, sosialisasi penting untuk menyamakan pemahaman. Pada dasarnya kami sudah memahami proses penelaahan karena tiap tahun sudah melaksanakan. Tahun ini, DJA telah mempersiapkan materi dengan baik. Penelaahan akan berjalan lancar selama kegiatan telah mengacu pada komponen dan sub komponen yang ada dan data dukung telah lengkap.

Heri NugrohoKementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan RakyatOlahraga, travelling

Peraturan dalam proses penganggaran sering berubah-ubah,sehingga pemahaman K/L masih kurang. Hal ini menyebabkan sering terjadinya kesalahan dalam proses penyusunan, penelaahan dan revisi RKA-K/L. Oleh karena itu, sosialisasi ini perlu dilaksanakan. Sebelum penelaahan di DJA, tempat kami sudah melaksanakan sosialisasi di unit-unit kerja mengenai pagu indikatif dan peraturan-peraturan dalam proses penganggaran. Selain itu juga menelaah Renja 2012 dan menyiapkan persyaratan untuk penelaahan di DJA. Ketika penelaahan di DJA waktu yang disediakan sedikit, fokus pertanyaan dari kami tidak dijawab dengan baik dan pertayaan yang dikirim ke email pemberian jawaban lama dan kurang spesifikasi. Dalam proses revisi, waktu yang ditetapkan 5 hari kerja namun dalam praktek lebih dari 5 hari kerja sehingga perlu adanya perbaikan sistematika revisi.

LAPORAN UTAmA


ANGGARAN PENDIDIKAN :BERBAGAI FAKTOR PENENTU DAN PROSES TRANSMISI DAMPAKNYAOleh : Purwiyanto, SE. mA

LAPORAN UTAmA


ANGGARAN PENDIDIKAN :BERBAGAI FAKTOR PENENTU DAN PROSES TRANSMISI DAMPAKNYA

UMUMKuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat penting artinya bagi perkembangan dan kemajuan berbagai aspek kehidupan suatu bangsa. Hal tersebut banyak dinyatakan dalam teori ekonomi dan pembangunan ekonomi, serta diyakini terbukti secara empiris untuk kasus beberapa negara seperti Jepang, Korea, Singapura, dan yang terkini adalah China. Sehubungan dengan itu, kemajuan pendidikan nasional merupakan hal yang sangat penting untuk diupayakan, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Secara kuantitas, hal tersebut dapat dicapai melalui penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara secara kualitas hal tersebut dicapai melalui penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia. Oleh karena itu, upaya untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian, kemajuan pendidikan sangat menentukan tingginya nilai bangsa yang bersangkutan di mata dunia, daya saing bangsa tersebut dalam berbagai percaturan kehidupan dunia, dan kualitas kehidupan bangsa tersebut dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, upaya pengembangan pendidikan harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, baik dalam hal penyediaan dananya maupun prakteknya di lapangan sehingga mencapai sasaran seperti yang diharapkan.Sejalan dengan itu, dalam Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 antara lain diatur tentang beberapa hal penting terkait dengan masalah pendidikan. Dalam Pasal 31 diatur bahwa (Ayat 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (Ayat 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya; dan (Ayat 4) Negara memprioritaskan

anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Selanjutnya, dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 20 Februari 2008 diatur bahwa besaran 20 persen untuk dana Pendidikan meliputi anggaran untuk fungsi pendidikan selain biaya pendidikan kedinasan. Sebagai konsekuensi dari aturan tersebut, sejak tahun anggaran 2009 Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari anggaran belanja total dalam APBN-P tahun yang bersangkutan. Dengan dipenuhinya ketentuan tersebut oleh Pemerintah, maka alokasi anggaran pendidikan meningkat secara siginifikan sebesar 35 persen dari

kondisi sebelumnya , yaitu dari Rp 154,19 miliar (15,6 persen) dalam APBN-P 2008 menjadi Rp 208,29 miliar (20,8 persen) dalam APBN-P 2009. Selanjutnya, dalam APBN-P 2010 dan APBN 2011, anggaran pendidikan masing-masing mencapai Rp 225,23 triliun dan Rp 248,98 triliun, yang berarti mencapai 20 persen dan 20,25 persen dari anggaran belanja total dalam tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, untuk menjamin tercapainya kualitas pendidikan yang diharapkan, Pemerintah telah membentuk Komite Pendidikan Nasional (KPN) yang beranggotakan beberapa menteri terkait.Sehubungan dengan itu, volume anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui anggaran belanja Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah serta pembiayaan

anggaran, dari tahun ke tahun akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan anggaran belanja total. Sementara itu, dalam dasar-dasar teori keuangan negara disampaikan dua hal penting terkait dengan perkembangan belanja negara, yaitu (1) belanja negara akan cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya peran Pemerintah (The Law of State Increasing Activity-Adolf Wagner), (2) belanja negara akan meningkat dengan adanya perang/konflik, perkembangan demokrasi, urbanisasi, pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan lain-lain. Dalam perkembangan terkini, ternyata makin banyak faktor yang dapat meningkatkan belanja negara khususnya bagi negara yang menjalankan APBN-nya seperti Indonesia, baik faktor tersebut sifatnya internal maupun eksternal. Faktor

lain dimaksud antara lain adalah, krisis ekonomi global, terjadinya bencana alam, wabah penyakit, dan terdapatnya dampak negatif perubahan iklim. Perkembangan tersebut berdampak pada makin kompleknya proses perencanaan APBN dari tahun ke tahun, yang tercermin antara lain dari diperlukannya komponen cadangan risiko fisKal, cadangan bencana alam, dan berbagai cadangan untuk pengembangan infrastruktur melalui pola kemitraan antara Pemerintah

dan badan usaha (Public Private Partnership-PPP). Menyikapi hal tersebut, penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa kondisi yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan APBN, baik menyangkut asumsi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, defisit, pembiayaan anggaran, maupun langkah lain (administrative dan policy measures) karena dampak dari setiap langkah tersebut akan berpengaruh pada berbagai aspek lain dari APBN, termasuk pada besaran anggaran pendidikan. Penetapan yang kurang hati-hati terhadap masing-masing komponen APBN tersebut dan perubahannya, khususnya bila terlalu optimis (overestimate) dapat menimbulkan beban tambahan yang tidak perlu bagi keuangan negara. Dalam tulisan ini, Penulis

Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 antara lain diatur tentang

beberapa hal penting terkait dengan masalah pendidikan. Dalam Pasal 31 diatur bahwa (Ayat 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;

LAPORAN UTAmA


mengelompokkan sumber perkembangan belanja negara dan anggaran pendidikan ke dalam tiga kelompok yaitu (1) perubahan asumsi ekonomi makro, (2) perkembangan kebijakan Pemerintah, dan (3) krisis, wabah, dan bencana alam. Selanjutnya, Penulis mencoba memetakan pengaruh perubahan dari setiap komponen APBN terhadap anggaran pendidikan serta transmisi dari pengaruh tersebut. Tujuan dari hal tersebut adalah sekedar menyediakan bahan pertimbangan yang mungkin bisa bermanfaat dalam perencanaan APBN dan perumusan berbagai kebijakan terkait APBN, serta sebagai media tukar pendapat bagi para peminat. Selanjutnya, penjelasan dari hal tersebut kami sajikan dalam bagian berikut.

TRANSMISI DAMPAK FAKTOR PENENTU APBN TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN PENDIDIKANUntuk APBN Indonesia saat ini, dapat disampaikan bahwa belanja negara dapat meningkat karena adanya pengaruh dari berbagai hal menyangkut segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam penyusunan APBN, dampak perubahan berbagai aspek tersebut dicoba untuk dipertimbangkan melalui

penetapan asumsi ekonomi makro; kebijakan belanja negara secara langsung sebagai respon dari perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara serta adanya keperluan penanggulangan krisis, wabah, dan bencana alam; maupun perkembangan dari pendapatan negara sebagai akibat dari berkembangnya basis pemungutan, perbaikan sistem, maupun ditempuhnya kebijakan pengembangan yang lain. Berbagai aspek tersebut saling terkait secara sistematis dan masing-masing berpotensi meningkatkan belanja negara, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan besaran yang bervariasi. Pengetahuan mengenai bentuk hubungan dan transmisi dari proses tersebut penting untuk diketahui oleh para pengemban kepentingan, dalam rangka memberikan indikasi dampak awal dari setiap usulan kebijakan yang disampaikan. Dengan demikian, hal tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran bahwa kebijakan tententu yang diambil akan menimbulkan dampak yang lebih besar dari besaran anggaran kebijakan itu sendiri.

Asumsi Ekonomi Makro Dan ParameterAsumsi ekonomi makro terdiri dari berbagai indikator ekonomi yang diperkirakan berpengaruh secara signifikan

terhadap perkembangan besaran berbagai komponen APBN. Asumsi ekonomi makro terdiri dari (1) pertumbuhan ekonomi, (2) tingkat inflasi, (3) tingkat bunga SBI rata-rata tiga bulan, (4) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, (5) harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia (Indonesia crude price-ICP), (6) dan lifting minyak mentah Indonesia. Berbagai asumsi tersebut, baik secara individual dan/atau gabungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menentukan besaran berbagai komponen APBN, baik pendapatan negara, belanja negara, defisit APBN, maupun pembiayaan anggaran yang akhirnya dapat berpengaruh pada besaran anggaran pendidikan. Pada umumya, komponen APBN dipengaruhi oleh asumsi ekonomi makro secara gabungan , namun ada juga yang dipengaruhi secara individual. Pengaruh asumsi ekonomi makro yang terjadi secara individual dapat diilustrasikan pada penerimaan hibah, yang sebagian besar berupa hibah luar negeri, yang hanya dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Sementara itu, pengaruh perubahan asumsi ekonomi makro secara gabungan dapat diilustrasikan pada penerimaan sumber daya alam (SDA) yang ditentukan oleh ICP, lifting, dan nilai tukar ; serta penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi,

1 Pertumbuhan Ekonomi Penerimaan perpajakan (nonmigas) + DBH, DAU + Anggaran Pendidikan +

PNBP (bagian laba BUMN) + DAU + Anggaran Pendidikan

Belanja barang dan modal + Anggaran Pendidikan +

2 Inflasi Penerimaan perpajakan (nonmigas) + DBH, DAU + Anggaran Pendidikan +

Belanja pegawai, barang, modal + Anggaran Pendidikan +

3 Nilai Tukar Rupiah Penerimaan perpajakan (migas, nonmigas) + DBH, DAU + Anggaran Pendidikan +

4 Tingkat Bunga Pembayaran bunga utang + + Anggaran Pendidikan +

5 ICP Penerimaan PNBP (SDA migas, pajak migas, DMO) + DBH, DAU + Anggaran Pendidikan +

+ DAU - Anggaran Pendidikan -

Anggaran Pendidikan +

6 Lifting migas Penerimaan SDA Migas (dan PPh migas) + DBH, DAU + Anggaran Pendidikan +

1 Cost Recovery - DBH - Anggaran Pendidikan -

DAU - Anggaran Pendidikan -

2 MOPS (Mean Plats Of Sing) + DAU - Anggaran Pendidikan -


3 Alpha (diaya dist, margin) + DAU - Anggaran Pendidikan -


T a b e l 1

Subsidi energi

Penerimaan SDA Migas (dan PPh migas)

Belanja Subsidi

Belanja Subsidi

Parameter

Asumsi Ekonomi Makro

Transmisi

Skema Transmisi Dampak Perubahan Asumsi Ekonomi Makro dan Parameter Migas/Listrik Terhadap Anggaran Pendidikan

Awal Antara AkhirFaktorNo.

LAPORAN UTAmA


dan nilai tukar. Di sisi belanja negara, pengaruh asumsi ekonomi makro lebih kental terlihat pada belanja subsidi BBM yang ditentukan oleh ICP dan nilai tukar, serta belanja bunga utang yang ditentukan oleh nilai tukar dan tingkat bunga. Selain itu, di antara komponen APBN yang ditentukan oleh asumsi tersebut juga saling menentukan satu sama lain, karena beberapa komponen belanja negara sengaja dikaitkan dengan pendapatan oleh undang-undang, atau karena memang terkait secara alamiah. Komponen APBN yang dikaitkan oleh Undang-Undang (undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah) antara lain adalah dana bagi hasil (DBH) yang dikaitkan dengan sebagian penerimaan perpajakan dan sebagian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan dana alokasi umum (DAU) yang dikaitkan dengan penerimaan dalam negeri neto. Sementara itu, keterkaitan secara alamiah terjadi antara pembiayaan utang dengan belanja bunga utang. Selanjutnya, dalam penjelasan ini, juga disinggung dampak perubahan dari faktor lain yang bukan termasuk asumsi tetapi dampaknya dapat siginifikan terhadap komponen APBN

tertentu, yaitu parameter dari penerimaan SDA migas dan subsidi energi. Contoh dari hal tersebut adalah dampak penurunan cost recovery terhadap penerimaan penerimaan SDA migas dan PPh migas, serta alpha (margin) Pertamina terhadap belanja subsidi BBM dan alpha PLN terhadap subsidi listrik, yang selanjutnya berpengaruh kepada DAU dan akhirnya kepada anggaran pendidikan. Ilustrasi yang lebih rinci tentang peta pengaruh dan transmisi dari asumsi ekonomi makro serta parameter terhadap anggaran pendidikan disajikan dalam Tabel 1.

Ilustrasi rinci yang disajikan dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa berbagai asumsi dan parameter mempunyai jalur hubungan dan dampak pengaruh yang berbeda terhadap anggaran pendidikan. Bila dilihat dari jumlah keterkaitannya, dari semua asumsi ekonomi makro yang ada, asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi dan ICP mempunyai keterkaitan yang paling banyak, sementara tingkat bunga merupakan asumsi yang paling sedikit keterkaitannya. Dalam tabel tersebut juga bisa dilihat bahwa perubahan asumsi dan parameter tersebut dapat berpengaruh

kepada anggaran pendidikan secara langsung melalui belanja negara; atau secara tidak langsung melalui DBH/DAU; maupun tidak langsung melalui pendapatan negara kemudian DBH/DAU. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa perubahan semua asumsi dan parameter tersebut akan berdampak pada anggaran pendidikan, dengan jalur transmisi yang bervariasi. Sebagai penjelasan, dapat disampaikan mengenai transmisi pengaruh perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran pendidikan melalui PPh dan DBH serta DAU. Pada tahap awal, misalnya karena perhitungan penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas menggunakan model yang mengkaitkan penerimaannya dengan asumsi pertumbuhan ekonomi, bila asumsi pertumbuhan ekonomi dinaikkan maka penerimaan PPh akan lebih tinggi. Selanjutnya, karena dalam PPh nonmigas terdapat PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 yang merupakan objek dana bagi hasil (DBH), maka naiknya PPh komponen tersebut akan menaikkan DBH. Sementara itu, besaran PPh setelah dikurangi DBH akan merupakan objek dana alokasi umum (DAU), sehingga pada tahap antara kenaikan PPh nonmigas secara umum akan

1 Kebijakan Fiskal

Ekspansif Belanja Negara + Bunga Utang + Anggaran Pendidikan +

Pemotongan pajak (fasilitas pajak) Penerimaan perpajakan - DBH, DAU - Anggaran Pendidikan -

Kenaikan Belanja Negara Belanja Negara + Anggaran Pendidikan +

Kontraktif Belanja Negara - Bunga Utang - Anggaran Pendidikan -

Kenaikan Pajak (tarif, ektensif, intensif) Penerimaan perpajakan + DBH, DAU + Anggaran Pendidikan +

Pemotongan Belanja Belanja Negara - Anggaran Pendidikan -

2 Program Kesejahteraan

Prioritas Bansos (klaster) Belanja bansos + Anggaran Pendidikan +

BLT Belanja lain-lain + Anggaran Pendidikan +

Subsidi

Kenaikan Harga BBM Belanja Subsidi - DAU + Anggaran pendidikan +Anggaran pendidikan -

Kenaikan TDL Belanja Subsidi - DAU + Anggaran pendidikan +Anggaran pendidikan -

Kenaikan jenis, vol, Sasaran, Unit Cost Belanja Subsidi - DAU + Anggaran pendidikan -Anggaran pendidikan +

3 Penyelenggaraan NegaraKenaikan gaji, tunj, penambahan Peg, dll Belanja Pegawai + Anggaran Pendidikan +Efisiensi Belanja Barang Belanja Barang + Anggaran Pendidikan +

PembangunanInfrastruktur, Alutsista menuju MEF a.l Belanja Modal + Anggaran Pendidikan +Belanja Modal Belanja Modal + Anggaran Pendidikan +Perubahan Iklim Anggaran Pendidikan +

Agenda Politik NasionalPemilu Belanja Lainnya + Anggaran Pendidikan +Bantuan untuk Parpol Belanja Lainnya + Anggaran Pendidikan +

Pagu Penggunaan PNBP Belanja K/L + DAU - Anggaran Pendidikan -4 Lain-lain Anggaran Pendidikan +

Perubahan Formula DAU DAU + Anggaran Pendidikan +Perubahan Formula DBH DBH + Anggaran Pendidikan +

Tabel 2

Skema Transmisi Dampak Anggaran Dari Kebijakan Pemerintah Terhadap Anggaran Pendidikan

No. FaktorTransmisi

Awal Antara Akhir

LAPORAN UTAmA


menaikkan belanja DBH (+) dan DAU (+) sekaligus total belanja negara. Dengan naiknya total belanja negara karena naiknya DBH dan DAU, maka besaran anggaran pendidikan juga akan mengalami kenaikan (+) secara otomatis sesuai dengan proporsinya yang 20 persen tersebut. Contoh lain, bila komponen cost recovery dipakai sebagai contoh, maka naiknya cost recovery akan menurunkan (-) penerimaan SDA migas , kemudian menurunkan DBH dan DAU sekaligus belanja negara, dan akhirnya menurunkan (-) anggaran pendidikan.

Perubahan Kebijakan PemerintahTerkait dengan pengaruhnya terhadap besaran anggaran pendidikan, kebijakan Pemerintah dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu (1) kebijakan fiskal, yang dapat bersifat kontraktif dan ekspansif, (2) penyelenggaraan program kesejahteraan

rakyat, dan (3) kebijakan penyelenggaraan negara. Dari tiga kelompok kebijakan tersebut, kebijakan yang mempunyai dampak paling komprehensif terhadap anggaran pendidikan adalah kebijakan fiskal, karena kebijakan fiskal biasanya menyangkut semua komponen APBN, baik pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Namun, bila dilihat dari substansi dari masing-masing kebijakan tersebut, maka kebijakan yang sifatnya sustainable dan lebih

alamiah adalah kebijakan penyelenggaraan negara, sementara dua kebijakan lainnya yaitu kebijakan fiskal dan kesejahtaraan rakyat lebih bersifat situasional meskipun kenyataan untuk Indonesia nampak seperti berkelanjutan. Secara lebih rinci, skema transmisi dampak kebijakan Pemerintah terhadap anggaran pendidikan disajikan dalam Tabel 2 berikut.

Dalam Tabel 2 dapat diketahui bahwa kebijakan fiskal (secara teori) lebih mengarah pada pengaturan besaran defisit APBN, yang dapat dilakukan dengan mengubah-ubah besaran pendapatan dan/atau besaran belanja. Untuk APBN Indonesia, perubahan besaran anggaran pendapatan negara dapat berpengaruh pada anggaran belanja negara, khususnya anggaran transfer ke daerah, dan kemudian bermuara pada besaran anggaran pendidikan. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap anggaran pendidikan akan cenderung lebih besar

bila kebijakan tersebut bersifat ekspansif karena menurut pengalaman dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan tersebut diterapkan melalui pelonggaran defisit atau peningkatan belanja negara, seperti terjadi dalam program stimulus fiskal 2009, yang selain berupa kenaikan belanja kementerian negara/lembaga (K/L) juga berupa pemberian fasilitas pajak ditanggung Pemerintah (DTP). Untuk waktu ke depan, kebijakan fiskal yang ditempuh Pemerintah

akan mempunyai kecenderungan untuk lebih ekspansif seperti tercermin pada ditetapkannya empat pilar pembangunan nasional, yaitu pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment, yang diharapkan dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur. Dampak selanjutnya dari kebijakan fiskal ekspansif tersebut terhadap anggaran belanja negara dan anggaran pendidikan adalah melalui naiknya besaran pembiayaan anggaran, dan kemudian beban biaya utang. Selanjutnya, anggaran pendidikan juga akan terpengaruh secara positif dengan naiknya anggaran belanja negara sebagai konsekuensi dari ditempuhnya berbagai program kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. Program yang lebih diarahkan pada pilar terkait kemiskinan (pro poor) antara lain berupa program prioritas bantuan sosial yang terdiri dari bantuan bidang kesehatan, bantuan bidang pemberdayaan masyarakat,

bantuan bidang kesehatan, dan bantuan bencana alam. Selain itu, program lain yang dijalankan Pemerintah adalah pemberian subsidi pangan untuk masyarakat miskin. Program kesejahteraan yang dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi tidak semata-mata ditujukan untuk kelompok miskin antara lain adalah pemberian subsidi BBM dan subsidi listrik. Anggaran belanja yang diperlukan untuk berbagai program tersebut antara lain tergantung pada beberapa parameter

LAPORAN UTAmA


yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti jumlah masyarakat penerimanya (misal : rumah tangga sasaran/RTS), biaya per unitnya, serta volume bantuan yang diberikan untuk masing-masing RTS. Dengan demikian, perubahan volume anggaran belanja tersebut, baik disebabkan oleh perubahan parameter maupun karena

sebab lain akan mempengaruhi besaran anggaran pendidikan. Seperti disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa Adolf Wagner menyampaikan hukum (The Law of State Increasing Activity) yang intinya adalah bahwa belanja negara secara umum akan cenderung meningkat sebagai konsekuensi dari makin berkembangnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Komponen belanja negara yang cenderung mengalami kenaikan terkait dengan perkembangan penyelenggaraan negara dari tahun ke tahun antara lain adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja untuk penyelenggaraan agenda-agenda politik dan pengembangan demokrasi (Pemilu dan bantuan untuk Parpol). Kenaikan berbagai komponen belanja tersebut akan berdampak pada naiknya volume anggaran belanja total, dan akhirnya bermuara pada naiknya anggaran pendidikan.

Penanggulangan Krisis, Wabah, dan Bencana AlamSebagai piranti dari pelaksanaan fungsi Pemerintah, APBN merupakan muara dari berbagai hal yang berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, selain dipengaruhi oleh berbagai kebijakan Pemerintah yang memang direncanakan seperti di sampaikan di atas, anggaran

belanja negara secara keseluruhan juga dapat dipengaruhi oleh terjadinya berbagai kejadian luar biasa yang tidak diharapkan dan tidak diperkirakan sebelumnya seperti krisis ekonomi yang menurunkan daya beli masyarakat sehingga memerlukan anggaran penanggulangan krisis; terjadinya wabah penyakit seperti flu burung, flu babi, dan

demam berdarah; serta terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan dan tsunami. Terjadinya berbagai hal tersebut menimbulkan konsekuensi berupa meningkatnya anggaran belanja negara untuk menanggulanginya, dan akhirnya anggaran pendidikan. Secara umum, transmisi dari dampak anggaran belanja negara tersebut disajikan dalam Tabel 3.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan tranmisi yang berlaku, misalnya untuk kasus terjadinya kekeringan. Misalnya, karena adanya bencana kekeringan, maka Pemerintah mengantisipasi kondisi tersebut dengan mencanangkan program ketahanan pangan dan mengalokasikan anggaran sejumlah tertentu pada pos belanja lainnya. Tambahan alokasi tersebut akan meningkatkan jumlah belanja total (+), dan akhirnya meningkatkan besaran anggaran pendidikan (+) sebesar 20 persen dari nilai tambahan anggaran belanja lainnya tersebut. Transmisi serupa akan terjadi bila terdapat wabah flu burung, bencana gempa, dan atau krisis ekonomi.

BEBERAPA CATATAN PENTINGTerkait pembahasan mengenai transmisi dampak anggaran belanja negara terhadap anggaran pendidikan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dicatat, yaitu:1. Besaran anggaran pendidikan

dipengaruhi oleh banyak sekali faktor penentu APBN, baik yang sifatnya eksternal seperti asumsi ekonomi makro; kebijakan yang direncanakan seperti kebijakan fiskal, berbagai program kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, perkembangan penyelenggaraan

kehidupan berbangsa dan bernegara; serta kejadian yang tidak diharapkan seperti terjadinya berbagai kejadian luar biasa seperti terjadinya krisis global dan domestik, terjadinya wabah penyakit, dan dampak dari terjadinya bencana alam,

2. Mekanisme transmisi dari dampak dari perubahan berbagai faktor penentu APBN terhadap anggaran pendidikan sangat bervariasi; dari arahnya terdapat faktor yang arah pengaruhnya positif, ada yang arahnya negatif; sementara dari jenis komponen yang terpengaruh, terdapat faktor yang pengaruhnya melalui satu komponen pendapatan negara dan/atau belanja negara dan terdapat faktor yang pengaruhnya melalui kombinasi dari komponen APBN (beberapa komponen pendapatan dan/atau belanja negara),

3. Dengan berlakunya transmisi tersebut, penetapan alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari anggaran belanja negara total akan bersifat membesarkan (memperburuk) dampak inefisiensi anggaran yang terjadi karena perkiraan yang terlalu tinggi (over estmate), namun akan menetralkan inefisiensi yang terjadi karena perkiraan yang terlalu rendah (under estimate).

1 Krisis Ekonomi Cadangan Risiko Fiskal (belanja lainnya) + Anggaran Pendidikan +

Belanja Lainnya (Kompensasi dampak krisis) + Anggaran Pendidikan +

2 Flu Burung Belanja Lainnya + Anggaran Pendidikan +

3 Gempa Bumi, Tsunami, dll Cad Bencana Alam (Bansos di BA 99 dan K/L) + Anggaran Pendidikan +

4 Ketahanan pangan (kekeringan) CBP, CSP + Anggaran Pendidikan +

Tabel 3

Skema Transmisi Dampak Anggaran Penanggulangan Krisis, Wabah, dan Bencana Alam Terhadap Anggaran Pendidikan

Awal Antara AkhirFaktorNo.

Transmisi

LAPORAN UTAmA


Potret Pembangunan Infrastruktur Air BersihOleh: Sunawan Agung Saksono

PERENCANAAN ANGGARAN


Infrastruktur di bidang air bersih (air minum) merupakan bagian integral dari pembangunan nasional khususnya bidang infrastruktur. Lebih mendasar lagi infrastruktur di bidang air bersih merupakan dukungan vital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari yang bersifat pokok. Sebagaimana dilaporkan WHO dan UNICEF, populasi dunia yang belum mendapatkan akses air bersih masih cukup tinggi. Persoalan pemenuhan kebutuhan air minum masih menjadi masalah cukup krusial baik di lingkup nasional maupun global. Diperlukan upaya yang berkesinambung untuk menyelesaikan secara berkesinambungan.

Di Indonesia berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum, pencapaian manfaat pelayanan air minum di perkotaan mengalami peningkatan dari 41% tahun 2004 menjadi 66% tahun 2009 atau terjadi pertambahan angka pelayanan dari 38,7 juta jiwa (2004) menjadi 77 juta jiwa (2009). Di pedesaan meningkat dari 8% (7 juta jiwa) tahun 2004 menjadi 30% (36 juta jiwa) tahun 2009. Dengan kata lain, tahun 2009 masyarakat Indonesia terlayani sarana air minumnya 113 juta jiwa (47,75%) dari jumlah penduduk 236,6 juta jiwa. Dari data tersebut maka tantangan dalam memenuhi kebutuhan air bersih di negeri ini kiranya masih panjang, sehingga pembangunan infrastruktur di bidang air bersih perlu mendapat perhatian baik dari sisi pendanaan maupun prioritas kegiatan/program.

Prinsip Dublin Rio

Permasalahan di atas memerlukan solusi pemecahan yang cukup mendesak. Mengingat kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup seseorang.

Banyak pendekatan yang dilakukan negara-negara dalam pembangunan infrastruktur air bersih. Prinsip International yang populer dijalankan dalam pembangunan infrastuktur air bersih (khususnya air minum) dan penyehatan lingkungan adalah prinsip Dublin Rio. Prinsip Dublin Rio meliputi: 1) Pembangunan dan pengelolaan air

harus berdasarkan pendekatan partisipatif, menyertakan pengguna, perencana, dan pembuat kebijakan pada semua tingkatan; 2) Air adalah sumber terbatas dan rentan, penting untuk menyokong kehidupan, pembangunan dan lingkungan; 3) Perempuan memainkan bagian penting dalam penyediaan, pengelolaan, dan perlindungan air, dan; 4) Air memiliki nilai ekonomi dalam seluruh penggunaannya, dan harus dianggap sebagai benda ekonomi.

Infrastruktur air bersih menjadi bagian dari kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman. Dari kebijakan tersebut, tipe yang dikembangkan adalah pengelolaan berbasis lembaga (BUMD) dan pengelolaan berbasis masyarakat. Sedangkan dari sisi pengembangan sistem air minum dapat dilakukan dengan sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan dilakukan oleh PDAM, program IKK (ibukota kecamatan), program Pamsismas, SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) kawasan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan non perpipaan diantaranya diupayakan melalui sumur-sumur rakyat.

Penyelenggaraan pengembangan

SPAM meliputi kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum. Sedangkan Sistem penyediaan air minum (SPAM),

menurut PP No.16 tahun 2005 adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dari prasarana dan sarana air minum.

Dalam tataran praktis, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih di Indonesia.

SPAM IKK (Ibukota Kecamatan)

Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) bertujuan untuk melakukan percepatan dalam meningkatkan cakupan pelayanan air minum di seluruh pelosok tanah air, sehingga kesenjangan antara cakupan pelayanan dan kebutuhan minum dapat diperkecil.

Secara garis besar, pembangunan SPAM IKK yang dilaksanakan oleh Kementerian PU, khususnya pada Ditjen Cipta Karya dari tahun ke tahun jumlah penduduk sebagai sasaran yang terlayani dan alokasi pendanaan diupayakan meningkat. Demikian juga dari sisi alokasi pendanaan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

SPAM Kawasan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)

Pembangunan SPAM kawasan MBR dibagi

dalam pembangunan SPAM di kawasan

Rumah Sederhana Sehat (RSH)/Rusunawa



(Rumah Susun Sederhana Sewa) dan

SPAM di kawasan kumuh/nelayan. Sasaran

utamanya adalah masyarakat yang memiliki

penghasilan rendah. Untuk TA 2010, alokasi

dana untuk pembangunan SPAM di

kawasan MBR, dapat diilustrasikan melalui

tabel berikut:

SPAM Perdesaan

SPAM Perdesaan terdiri dari SPAM di desa

rawan air/pesisir/terpencil dan PNPM

Pamsismas. Pada tahun anggaran 2010

SPAM jenis ini dikembangkan pada 1.470

lokasi dengan rincian sebagai berikut:

Tujuan program Pamsimas (Penyediaan Air

Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)

adalah untuk meningkatkan akses layanan

air minum dan sanitasi bagi masyarakat

miskin perdesaan khususnya masyarakat di

desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran

kota (peri-urban).

SPAM di Kawasan Khusus

Pembangunan SPAM ini dilaksanakan

pada kawasan khusus diantaranya adalah

Kabupaten/Kota Pemekaran, kawasan

Pelabuhan Perikanan, kawasan perbatasan

dan kawasan Strategis. SPAM di kawasan

khusus dimaksudkan sebagai dukungan

peningkatan perekonomian pada daerah

tertentu sehingga dapat mengembangkan

potensi suatu daerah. Pada tahun anggaran

2010, alokasi pengembangan SPAM

tersebut dapat di 18 lokasi dengan alokasi

dana Rp 35.245.756.000.

Peningkatan akses pelayanan air bersih

kepada masyarakat berpenghasilan rendah,

kawasan perbatasan, kawasan strategis,

terpencil, pesisir, rawan air, kawasan

pemekaran, pelabuhan dan perdesaan

tetap dilanjutkan untuk TA 2011, bahkan

dari sisi alokasi dana mengalami kenaikan

yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat

dalam tabel sebagai berikut:

Dibandingkan dengan TA 2010 alokasi

untuk SPAM di Kawasan MBR TA 2011

naik sebesar 250%, sedangkan alokasi untuk

SPAM IKK mengalami kenaikan sebesar

47,7% , SPAM Pedesaan naik sebesar 10,1%

dan SPAM kawasan khusus mengalami

kenaikan yang sangat fantastis lebih dari

500%. Kenaikan ini terjadi karena obyek

sasaran akses air minum untuk kawasan

khusus yang semakin banyak.

Disamping upaya tersebut di atas, kegiatan

pemerintah dalam mengembangkan akses

masyarakat terhadap air bersih dilakukan

dengan cara membantu mengembangkan

PDAM sakit melalui penyelenggaraan SPAM

terfasilitasi pada 98 PDAM untuk TA 2011

dengan total alokasi Rp215.188.057.000,00.

Kegiatan ini dilakukan mengingat masih

terdapat PDAM sakit yang perlu untuk

difasilitasi dalam rangka penyehatan PDAM.

Sesuai laporan hasil audit BPKP, dari 235

PDAM yang diaudit di tahun 2009, masih

terdapat 34 PDAM dalam kategori sakit.

Disisi lain, pemerintah memberikan

perhatian yang serius dengan menetapkan:



1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor

229 PMK.01/2009 tentang Tatacara

Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi

Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam

Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

2) Jaminan Pemerintah Pusat kepada

Bank Pemberi Kredit sehubungan dengan

pembayaran kembali kredit PDAM sebesar

70% (tujuh puluh persen). 3) Subsidi bunga

diberikan kepada PDAM sebesar selisih

antara BI rate dengan bunga kredit investasi

yang disepakati oleh Bank Pemberi Kredit

dan PDAM, paling tinggi sebesar 5% (lima

persen).

Beberapa catatan

Beberapa tantangan dalam pengembangan

sistem penyediaan air minum, diantaranya

adalah: 1) pembangunan SPAM memerlukan

koordinasi yang sangat intens antara

pemerintah daerah dengan pemerintah

pusat karena sesuai dengan PP No. 16

tahun 2005 terdapat pembagian yang

cukup tegas dari pekerjaan pembangunan

SPAM. Pembagian yang berupa tugas yang

menjadi kewenangan pemerintah pusat

dan mana yang merupakan kewenangan

pemerintah daerah. Pembangunan

SPAM secara umum terbagi dalam 4

unit yaitu unit air baku, unit produksi,

unit distribusi dan unit pemanfaatan.

Dari sisi kewenangan, pemerintah pusat

hanya bertanggungjawab terhadap

pembangunan unit air baku sampai unit

produksi, sisanya menjadi tanggungjawab

daerah. Oleh karena itu untuk menghindari

pelaksanaan pembangunan yang tidak

efisien, koordinasi antara pemerintah

daerah dan pusat harus dilakukan secara

intens. Karakteristik pemerintah daerah

dan masyarakat di lokasi yang berbeda

memerlukan pendekatan dalam koordinasi

yang berbeda-beda sehingga menyita

waktu yang tidak sedikit dan kadang-kadang

berlarut-larut. 2) Dari hasil monitoring yang

telah dilakukan, pada tataran penetapan

lokasi sasaran, pertimbangan kesiapan

APBD dalam menyediakan kegiatan/dana

pendamping masih menjadi pertimbangan

yang cukup dominan, sehingga tingkat

kerawanan suatu daerah terhadap

kebutuhan air bersih yang tidak ditunjang

kemampuan/alokasi dana daerah menjadi

sangat mungkin tidak ditetapkan sebagai

lokasi pembangunan SPAM. Kiranya,

untuk memperlancar pelaksanaan, alokasi

dana pusat melalui satker non vertikal

tertentu (SNVT) perlu disetarakan

dengan ketentuan dekonsentrasi/

perbantuan pada Permenkeu Nomor

156/PMK.07/2008 tentang Pedoman

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan

Dana Tugas pembantuan yang mengatur

bahwa dalam rangka pendanaan program

dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan

dan/atau ditugaskan, kementerian/lembaga

tidak diperkenankan mensyaratkan dana

pendamping atau sebutan lain yang

membebani APBD.

Beberapa catatan tersebut, diharapkan

dapat menjadi bahan masukan dalam

pelaksanaan pembangunan infrastruktur air

bersih (air minum) di Indonesia, sehingga

untuk pengembangan ke depan benar-

benar berorientasi pada sasaran kelompok

masyarakat secara tepat. Dengan demikian

pengembangan infrastruktur diharapkan

selain selalu mengacu pada kualitas yang

tinggi, juga memiliki manfaat yang optimal

bagi masyarakat luas.

(tulisan disusun dari berbagai sumber)

No Uraian Kegiatan Sasaran Alokasi Dana

1 SPAM di Kawasan MBR 171 Kawasan 476,313,589,000

2 SPAM di Ibukota Kecamatan 164 IKK 980,670,208,000

3 SPAM Pedesaan 3060 Desa 762,670,513,000

4 SPAM Kawasan Khusus 67 Kawasan 432,190,381,000

Jumlah 2.651.844.691.000



Inventarisasi Piutang pada Kementerian Negara/Lembaga:Merengkuh Serpihan Mutiara PNBPOleh: Puji Wibowo

PNBP


Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan PNBP melalui kampanye kepada masyarakat. Upaya ini sejalan dengan keinginan pemerintah guna menggenjot performa PNBP dengan mengidentifikasi potensi pendapatan, optimalisasi PNBP dan mekanisme pertanggungjawaban PNBP melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Hasil kerja keras tersebut terlihat dari pencapaian realisasi PNBP yang selalu di atas target APBN-P dalam empat tahun terakhir.

Langkah-langkah dalam peningkatan PNBP melalui intensifikasi yaitu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan ekstensifikasi yaitu menggali potensi pendapatan yang belum tersentuh. Intensifikasi PNBP dilakukan dengan evaluasi dan revisi atas tarif PNBP pada Kementerian/Lembaga (K/L). Hal ini terlihat dari terbitnya beberapa Peraturan Pemerintah yang merupakan revisi atas PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada K/L. Disamping itu, upaya penagihan piutang PNBP, dipandang mampu mengakselerasi proses pencapaian target PNBP.

Sedangkan ekstensifikasi dengan mengkaji mengenai sumber-sumber PNBP yang potensial. Sehingga muncul jenis-jenis PNBP baru yang diakomodir di dalam revisi PP tarif PNBP. Namun sayang potensi PNBP belum dibarengi dengan dasar hukum sehingga terungkap dalam audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Beberapa fakta menarik terkait dengan PNBP yang sering luput dari perhatian kita, Pertama, adanya saldo piutang PNBP pada Neraca Pemerintah Pusat yang bernilai trilyunan rupiah pada setiap akhir tahun. Kedua, terdapat beberapa akun aset di dalam neraca yang pada hakikatnya merupakan potensi PNBP. Saldo piutang PNBP tersebut tidak hanya berasal dari PNBP Bendahara Umum Negara (BUN) Transaksi Khusus yang selama ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Angka piutang PNBP juga disumbangkan oleh Kementerian/Lembaga yang mungkin memungut PNBP dengan sistem official assessment.

Sesuai dengan penjelasan pasal 9 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa sistem pemungutan PNBP mempunyai ciri dan corak tersendiri yang terbagi ke dalam dua kelompok terkait penentuan jumlah PNBP yang terutang, yaitu ditetapkan oleh instansi pemerintah (official assessment), dan dihitung sendiri oleh wajib bayar (self assessment). Untuk jenis PNBP yang menjadi terutang sebelum wajib bayar menerima manfaat atas kegiatan pemerintah, seperti pemberian hak paten, pelayanan pendidikan, maka penentuan jumlah PNBP terutang (piutang PNBP) ditetapkan oleh instansi pemerintah. Namun, dalam hal wajib bayar menjadi terutang setelah menerima manfaat, seperti pemanfaatan sumber daya alam, maka penentuan jumlah PNBP terutangnya dapat dipercayakan kepada wajib bayar yang bersangkutan

untuk menghitung sendiri dalam rangka membayar dan melaporkan sendiri (self assessment).

Peta Potensi PNBP

Dalam LKPP terdapat akun piutang bukan pajak yang merupakan potensi PNBP dalam bentuk piutang yang dikategorikan sebagai potensi PNBP dalam bentuk aset non-kas. Di dalam neraca LKPP 2010, potensi PNBP tersebar ke dalam beberapa akun meliputi piutang bukan pajak, bagian lancar piutang jangka panjang, piutang dari kegiatan BLU, piutang lain-lain, dan sebagian dari aset

lainnya.

Piutang Bukan Pajak

Piutang yang disajikan dalam neraca LKPP merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Apabila kita meminjam dari terminologi dalam UU PNBP, maka hak atau klaim dalam bentuk PNBP pada prinsipnya merupakan PNBP yang terutang.

Piutang bukan pajak per 31 Desember 2010 yang disajikan dalam neraca LKPP adalah sebesar Rp9.020,98 miliar. Piutang tersebut terbagi ke dalam piutang pada K/L sebesar Rp3.442,93 miliar dan piutang pada BUN sebesar Rp5.578,05 miliar.

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang merupakan saldo tagihan piutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal Neraca. Di dalam LKPP 2010, Potensi PNBP yang berbentuk aset lancar non-kas tersebut dapat dijumpai pada Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan potensi PNBP yang berasal dari Bappenas sebesar

Tabel 1Piutang pada BUN

(Rp Milyar)Uraian 31 -12-2010

1. Piutang pada Belanja Subsidi 960,772. Piutang pada Belanja Lain-lain 167,583. Piutang kepada PT PPA 2,124. Piutang migas 4.278,395. Piutang dividen dan denda 169,18

Jumlah 5.578,05

Tabel 23 Besar Piutang pada K/L

(Rp Milyar)Uraian 31 -12-2010

1. Kementerian Komunikasi danInformatika 1.508,242. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 564,513. Kementerian Kehutanan 470,26

PNBP


Rp65,40 juta . Sementara itu, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang sebesar Rp38,59 miliar, berasal dari BUN dan K/L.

Piutang dari Kegiatan BLU

Potensi PNBP berikutnya yang barangkali cukup mencengangkan adalah Piutang dari Kegiatan BLU baik yang bersifat operasional maupun non operasional. Angka piutang dari kegiatan operasional BLU tercatat sebesar Rp1.104,84 miliar terdiri atas Kementerian Kesehatan sebesar Rp751,57 miliar atau 68,03% dari piutang PNBP kegiatan operasional BLU. Adapun sisanya, oleh 11 K/L dengan nilai yang bervariasi dari Rp1,8 juta hingga Rp259,18 miliar. Di sisi lain, piutang kegiatan non-operasional BLU dilaporkan sebesar Rp17,09 miliar yaitu Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan masing-masing sebesar Rp10,46 miliar dan Rp6,15 miliar.

Piutang lain-lain

Piutang lain-lain pada prinsipnya merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang dalam neraca LKPP. Posisi per 31 Desember 2010, piutang lain-lain yang sebesar Rp12.589,88 miliar, sebagian besar (Rp12.293,07 miliar) merupakan piutang di BUN, sedangkan sisanya (Rp296,81 miliar) berasal dari K/L. Piutang di BUN terdiri atas piutang yang bersumber dari penerusan pinjaman, piutang kepada 20 bank dalam likuidasi, dan piutang transfer ke daerah. Dua piutang yang pertama akan dikonversi sebagai penerimaan pembiayaan (bukan PNBP) apabila terdapat penyelesaian dari debitur. Adapun piutang transfer ke daerah yang merupakan lebih salur dana bagi hasil, akan diperhitungkan dengan dana bagi hasil tahun anggaran berikutnya.

Potensi PNBP yang mungkin akan diperoleh adalah melalui identifikasi piutang lain-lain

sebesar Rp296,81 miliar yang tersebar di 4 K/L. Kejaksaan Agung dalam hal ini memegang peran vital karena berkontribusi

atas 96,78% dari piutang lain-lain tersebut.

Aset lainnya

Berbeda dengan piutang yang telah dikemukakan sebelumnya, aset lainnya menyajikan potensi PNBP dalam periode di atas 12 bulan setelah tanggal neraca. Artinya, realisasi PNBP yang diharapkan, baru akan terwujud dalam jangka menengah bahkan bisa jadi untuk periode yang lebih lama. Akun yang berpotensi menyumbangkan PNBP di masa mendatang antara lain adalah tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, aset lain-lain dan piutang macet yang penagihannya telah diserahkan ke Ditjen Kekayaan Negara.

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran pada akhir tahun 2010 adalah Rp1,38 miliar yang

sebagian besar berada pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dilaporkan sebesar Rp38,22 miliar pada 39 K/L dan Rp14,48 juta pada BUN. Kementerian

Pekerjaan Umum memberikan sumbangan angka sebesar 13,84 miliar atau 36,20% dari saldo tagihan yang outstanding.

Aset lain-lain yang dapat berpotensi menyumbangkan PNBP dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca adalah piutang uang pengganti kerugian negara dan piutang PNBP di Kementerian ESDM. Piutang uang pengganti kerugian negara tercatat sebesar Rp11.746,95 miliar yang berasal dari Kejaksaan Agung. Piutang ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun belum diselesaikan pada akhir tahun 2010. Sementara itu, piutang PNBP di Kementerian ESDM yang sebesar Rp7.908,59 miliar, diantaranya terdiri dari piutang PNBP periode 2001-2007 sebesar Rp7.072,72 miliar. Piutang tersebut merupakan hasil audit BPKP yang berasal dari 6 kontraktor batu bara generasi I. Hingga kini, piutang tersebut belum dapat ditagih penuh karena perusahaan tambang batu bara masih menahan setoran ini sebagai potongan atas restitusi PPN yang harus dibayar oleh pemerintah pada periode tersebut.

Dengan demikian, peta potensi PNBP yang berasal dari beberapa akun neraca LKPP 2010 dapat diikhtisarkan pada Tabel 4 berikut ini.

Sumber: LKPP 2010 (audited)

Berdasarkan perspektif kontributor, K/L relatif unggul dibandingkan dengan BUN. Potensi PNBP yang terdapat pada K/L berjumlah Rp24.595,36 miliar, sedangkan

No Uraian Nilai Porsi Unit in ChargeA. Jangka Pendek 10.478,38 34,73%

Piutang Bukan Pajak 9.020,98 29,90% BUN dan 51 K/LBagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 0,07 0,00% 1 K/LBagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 38,59 0,13% BUN dan 41 K/LPiutang dari Kegiatan BLU 1.121,93 3,72% 12 K/LPiutang lain-lain 296,81 0,98% 4 K/L

B. Jangka Menengah 19.695,15 65,27%Tagihan Penjualan Angsuran 1,38 0,00% 2 K/LTagihan Tuntutan Ganti Rugi 38,23 0,13% BUN dan 39 K/LAset lain-lain 19.655,54 65,14% 2 K/LTotal (A+B) 30.173,53 100,00%

Tabel 4Potensi PNBP dalam Neraca LKPP 2010 (Audited)

(dalam Rp Miliar)

Uraian 31 -12-20101. Badan Pusat Statistik 14,232. Kementerian Kehutanan 9,763. Kementerian Perhubungan 6,31

Jumlah 38,59

Tabel 3Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dari BUN dan K/L

(Rp Milyar)

PNBP


BUN hanya menyumbangkan angka Rp5.578,17 miliar. Artinya, lebih dari 80 persen potensi PNBP dalam bentuk aset non-kas tersebut sebenarnya tersebar pada sejumlah K/L. Rincian potensi PNBP pada beberapa K/L tersebut dapat kita lihat

pada Tabel 2 berikut ini.

Potensi PNBP pada K/L, terbesar dihasilkan oleh Kejaksaan Agung. Dana tersebut bersumber dari piutang uang pengganti kerugian negara di Kejaksaan Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 belum diselesaikan.

Adapun rincian potensi PNBP pada BUN

dapat kita lihat pada Tabel 3 berikut ini.

Transaksi Khusus merupakan Bagian

Anggaran BUN yang antara lain

mengkonsolidasikan transaksi PNBP yang

berasal dari Satker PNBP Khusus BUN, DJA.

Potensi PNBP pada satker ini terutama

berasal dari piutang migas dikelola oleh

DJA, yakni sebesar Rp4.278,39 miliar.

Mutiara PNBP

Beberapa langkah yang

dapat ditempuh guna

merealisasikan potensi

PNBP. Pertama, melakukan

analisis LKPP secara

lebih mendalam guna

mengidentifikasi potensi

PNBP lain yang dapat

digali. Hal ini dilakukan

untuk menjajaki adanya

kemungkinan sumber

pendapatan negara lain

yang secara tersirat

tertera dalam akun neraca laporan

keuangan.

Kedua, melakukan konfirmasi terhadap

seluruh K/L yang mempunyai potensi

PNBP baik dalam bentuk piutang bukan

pajak, maupun aset lancar non-kas lainnya.

Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui

jenis PNBP mana

saja yang berpotensi

menjadi piutang pada

akhir tahun. Dualisme

metode penghitungan

PNBP, yakni self dan

official assessment, akan

menemukan titik terang

mengenai kapan layanan

PNBP dapat dinikmati.

Ketiga, melakukan koordinasi dengan

instansi terkait seperti Ditjen Perbendahaan

guna memonitor realisasi PNBP per

K/L. Data PNBP per K/L hingga saat ini

belum dapat diwujudkan secara andal.

Tabel 5Kementerian Negara/Lembaga

Penyumbang Potensi PNBP (dalam Rp Miliar)

No Nama K/L Nilai

1. Kejaksaan Agung 12.034,20

2. Kementerian ESDM 8.473,11

3. Kementerian Komunikasi dan Informatika 1.508,33

4. Kementerian Kesehatan 753,40

5. Kementerian Kehutanan 480,01

6. K/L lainnya 1.346,29

Total 24.595,36


No BUN Nilai

1. Transaksi Khusus 4.447,58

2. Belanja Subsidi 960,77

3. Belanja Lainnya 167,70

4. Lainnya 2,12

Total 5.578,17

Tabel 6Potensi PNBP pada Bendahara Umum Negara

(dalam Rp Miliar)


Hal ini berkontribusi terhadap lemahnya

monitoring atas realisasi PNBP pada

sejumlah instansi pemerintah tersebut.

Keempat, dengan diberlakukannya

Peraturan Menteri Keuangan No. 201/

PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang

Kementerian Negara/Lembaga dan

Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih, perlu dibuat pemetaan mengenai

tingkat kolektibiltas piutang PNBP. PMK

tersebut menjadi pendorong bagi tiap

pengelola PNBP untuk dapat melakukan

klusterisasi terhadap piutang PNBP yang

berpotensi menunggak.

Kelima, meminta K/L untuk melaporkan

saldo piutang PNBP secara periodik guna

mendukung tersusunnya database piutang

PNBP. Langkah ini merupakan sebuah

terobosan, mengingat selama ini, DJA hanya

meminta laporan realisasi PNBP setiap

triwulan.

Keenam, meningkatkan kualitas penelaahan

target PNBP. Upaya yang dapat dikreasikan

adalah memastikan piutang PNBP yang

berpotensi tertagih, dapat dimuat dalam

usulan target PNBP (RAPBN maupun

RAPBN-P).

Yang tidak kalah pentingnya adalah

melaksanakan koordinasi dengan DJKN

dan instansi terkait. Kemitraan tersebut

dibutuhkan guna menyelesaikan berbagai

kasus tunggakan PNBP. Sebagai contoh

piutang PNBP yang masih ‘bersengketa’

pada Kementerian ESDM, dimana wajib

bayar menuntuk adanya restitusi PPN.

Demikian juga piutang atas uang ganti

rugi pada Kejaksaan Agung sebagaimana

diungkapkan sebelumnya.

PNBP


PROFILE DUTA SPAN KOORDINATORDITJEN ANGGARANAan Pugarista Marhian

LAPORAN KHUSUS


Perubahan proses bisnis dan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi tidak akan berjalan secara maksimal tanpa perubahan cara berpikir dari pegawai yang terlibat didalamnya

Project SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) merupakan proyek besar di lingkungan Kementerian Keuangan RI. Tidak hanya dari sisi nilai proyek yang besar bersumber dari dana pinjaman luar negeri dan rupiah pendamping, tapi juga pihak penerima manfaat dari proyek tersebut yaitu seluruh Kementerian/Lembaga dan seluruh satuan kerja (satker) yang berjumlah lebih dari 20.000 satker.

Meski awalnya proyek ini dimulai dari Ditjen Perbendaharaan, namun tidak berarti bahwa project SPAN ini adalah project miliknya Ditjen Perbendaharaan semata. Hal ini lebih disebabkan karena implikasi dari project ini akan berdampak besar di Ditjen Perbendaharaan baik dari sisi proses bisnis maupun para pegawai yang nantinya akan berubah peran. Oleh karenanya mereka membutuhkan persiapan yang lebih matang dan panjang, termasuk diantaranya membentuk unit eselon II untuk mengawal agar project SPAN dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun sesungguhnya perubahan bisnis proses pelaksanaan anggaran yang akan mereka jalani, sangat tergantung dengan proses bisnis perencanaan anggaran di Ditjen Anggaran serta dukungan penuh teknologi informasi yang terintegrasi di Pusintek sebagai unit organisasi yang

bertanggungjawab penuh dibidang teknologi dan informasi di lingkungan Kemenkeu RI.

Kesuksesan perubahan proses bisnis menuntut dukungan penuh dari pegawai yang terlibat karena beralihnya peran mereka dari proses bisnis lama kepada proses bisnis yang baru. Sebagai sesuatu hal yang baru, tentunya keberhasilan project SPAN ini akan menghadapi tantangan dari pegawai yang merasa ‘terancam’ dengan posisi dan perannya saat ini. Untuk itu diperlukan suatu cara komunikasi yang baik guna menjelaskan secara menyeluruh tentang hakekat dan manfaat project SPAN ini.

Untuk itu, Change Management and Communications (CMC) SPAN sebagai salah pilar dari Project SPAN telah membuat berbagai cara dan media komunikasi, salah satunya adalah Duta SPAN. Melalui Duta SPAN tersebut, diharapkan dapat membantu CMC SPAN dalam memberi penjelasan dan menjawab pertanyaan dari para pegawai di masing – masing unit eselon I (Ditjen Angaran, Ditjen Perbendaharaan dan Pusintek). Dengan komunikasi secara informal yang berkelanjutan dari Duta SPAN tersebut, maka diharapkan sedikit demi sedikit cara berpikir para pegawai bisa berubah dari yang semula ragu-ragu atau menolak menjadi mendukung dan merasa yakin akan keberhasilan dan manfaat dari project SPAN ini.

Agar mengenal lebih dekat dengan Duta SPAN di Ditjen Anggaran, maka WARTA ANGGARAN (WARTA) mulai edisi ini berusaha menyajikan profile dari Duta SPAN Koordinator (DSK) dan Duta SPAN Unit (DSU) di lingkungan Ditjen Anggaran. Mengawali langkah tersebut, berikut profile 2 orang DSK -dari 3 orang DSK- yang kita punya.

AAN (32 th), begitu nama pria ini sering disapa. Pria yang punya nama lengkap AAN PUGARISTA MARHIAN. Meski lahir di Blitar Jatim, namun ia menghabiskan masa kecilnya dan menempuh pendidikan formal hingga

SMA di Kab Tulangagung Jatim.

“MARHIAN, itu bukan nama orangtua atau nasab. Bukan pula nama marga. Kata orang tua saya, nama Marhain diambil dari kata ‘Marhaen’ yang artinya rakyat kecil,” begitu kata Aan mengawali pembicaraan dengan WARTA. “ Mungkin maksudnya, agar kelak jika saya jadi ‘orang’ tidak lupa bahwa saya berasal dari keluarga ‘wong cilik’, sehingga bisa berpihak dan memikirkan nasib dari ‘wong cilik, “ tambahnya.

Sejalan dengan harapan orang tuanya tersebut, posisinya sebagai DSK adalah sebuah kebanggaan sekaligus tantangan baginya dalam menjalankan misi sebagai ‘agent of change’ (agen perubah) dari suatu perubahan besar di bidang

DUTA SPAN : Agent of Change untuk mengubah cara berpikir

PROFILE DUTA SPAN KOORDINATORDITJEN ANGGARAN

LAPORAN KHUSUS


penganggaran dan perbendaharaan. Sebagai agen perubah tentunya memerlukan penampilan yang humanis dan komunikatif dalam berbicara, agar para pegawai merasa nyaman dan mudah untuk menyerap informasi yang disampaikan. Modal dasar sebagai Duta SPAN tersebut telah ia miliki sejak awal. Penampilannya yang low profile namun punya semangat dan optimis tinggi tersebut, dirasakan sendiri oleh Billy Assa selaku Team Leader Konsultan PWC saat melakukan seleksi wawancara Duta SPAN bersama Tim CMC SPAN – DJA.

Keikutsertaannya dalam seleksi Duta SPAN bukannya tanpa maksud dan latar belakang. Awalnya, dia merasa kurang percaya diri untuk mengikuti program pemilihan Duta SPAN karena tidak banyak mengetahui tentang seluk beluk SPAN. Namun keinginanya untuk mengetahui SPAN terlebih dahulu dibanding teman-temannya khususnya di lingkungan Dit. Anggaran III membuatnya untuk memutuskan ikut seleksi Duta SPAN meski tugas sehari-hari sebagai penelaah di Subdit Anggaran III B juga bisa dikatakan tidak ringan. Terlebih setelah ada dukungan dan dorongan dari atasan langsungnya maupun dari Kasubdit Anggaran III B.

Adalah suatu kejutan baginya tatkala dirinya dipanggil untuk mengikuti seleksi wawancara sebagai DSK. “Saya mendapat kejutan berupa undangan wawancara sebagai Duta SPAN Koordinator, padahal awalnya saya hanya mendaftar sebagai Duta SPAN perwakilan Subdit Anggaran III B. Apalagi setelah saya mengetahui bahwa sebenarnya banyak calon Duta SPAN yang lebih senior dan lebih berkompeten sebagai Duta SPAN Koordinator. Kejutan berikutnya adalah ketika tiba-tiba saya diminta memesan tiket pesawat ke Malang untuk mengikuti ToT Duta SPAN Koordinator, dengan kata

lain saya termasuk salah satu Duta SPAN Koordinator. Dengan mengucap basmallah, saya akan berusaha menjalankan tugas yang dipercayakan kepada saya ini dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya pada WARTA.

Mengenai tingkat pemahaman atau issue SPAN di lingkungan DJA, menurutnya para pegawai di lingkungan DJA belum sepenuhnya tahu atau paham tentang SPAN sehingga ada kesan bahwa para pegawai DJA kurang mendukung SPAN Dia menambahkan bahwa “Kesan belum/kurang mendukung perubahan, barangkali juga disebabkan karena sebagian besar teman-teman merasa nyaman dalam kondisinya saat ini (berada dalam ‘comfort zone’ - red)”.

Saat mengikuti pelatihan ToT Duta SPAN Koordinator di Batu Malang pada tanggal 9 s.d 15 Juli 2011 yang lalu, dirinya mendapat informasi bahwa adanya sikap para pegawai yang belum/kurang mendukung akan perubahan karena faktor ‘comfort zone’ dan adanya kekhawatiran akan kehilangan peran pada beberapa lini yang akan terkena dampak SPAN secara langsung/tidak langsung (security job) tidak hanya terjadi di Ditjen Anggaran, ternyata juga dirasakan di Ditjen Perbendaharaan, terutama di KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Namun, itu semua bukan berarti bahwa mareka tidak akan menerima atau menolak akan perubahan, tapi lebih dikarenakan sosialisasi SPAN yang masih kurang intens sehingga pemahaman para pegawai tentang SPAN belum sepenuhnya benar dan utuh. Hal itu menjadi pekerjaan rumah dari Tim CMC SPAN di lingkungan DJA, Ditjen Perbendaharaan dan Pusintek agar lebih giat dalam memperkenalkan/mensosilisasikan SPAN.

Suami dari Nurhayati (30 th) pegawai Ditjen Pengelolaan Utang serta ayah dari sepasang putra puterinya yaitu M. Evan AL Thafy M. (6 th) dan Vinza Aquina M. (2 th) telah mengenyam pendidikan formal di SDN 1 Kedungwaru Tulungagung, SMPN 1 Tulungagung, SMUN 1 Kedungwaru Tulungagung Jawa Timur, sebelumnya akhirnya melanjutkan kuliah di D III STAN dan lulus pada tahun 2001. Kariernya sebagai PNS diawali sebagai pegawai pada Bagian Kepegawaian Setditjen Anggaran (lama) 2001 – 2002, pelaksana pada Bagian Umum Kanwil IV DJA (lama) Pekanbaru 2002 – 2003, pelaksana pada Bidang Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Pekanbaru tahun 2003 – 2007 (seiring terjadinya reorganisasi maka pada tahun 2004 Kanwil IV DJA Pekanbaru berubah nomenklaturnya menjadi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Pekanbaru) dan sejak tahun 2007 hingga sekarang sebagai pelaksana di Seksi Anggaran III B-1 Direktorat Anggaran III.

Sebagai seorang yang belum mengetahui SPAN secara mendalam dan utuh maka Training of Trainer untuk para Duta SPAN Koordinator (DSK) yang berlangsung di Batu Malang dijadikannya sebagai sarana untuk mendapatkan wawasan/pengetahuan SPAN secara benar. “Paling tidak saya telah mengetahui SPAN lebih dulu dibanding teman-teman yang lain. Dan memang sebagai DSK tentunya saya harus memiliki pemahaman yang benar dan utuh tentang SPAN dan apa manfaatnya jika SPAN diimplementasikan,” begitu jawabnya saat WARTA menanyakan kesannya saat mengikuti Tot Duta SPAN Koordinator.

Dia menyadari bahwa tugas dan peran sebagai DSK adalah sebagai

LAPORAN KHUSUS


DATA PROFILE DUTA SPAN

Nama : AAN PUGARISTA MARHIANTempat/tanggal lahir : Blitar, 14 Juni 1979Jabatan : Penelaah Bahan Telaahan Tingkat IIUnit Kerja : Seksi Anggaran III B-1, Subdit Anggaran III B, Direktorat Anggaran IIIAlamat Rumah : Vila Mutiara Gading 2 Blok X01/39, Bekasi UtaraEmail : [email protected] : 0819664290Nomor Intern : 8566Hobby : Olah raga

tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan di DJA, bukanlah tugas yang ringan. Selain mengoordinasikan Duta SPAN Unit (DSU) di lingkungan DJA, bersama CMC SPAN Ditjen Anggaran menyusun rencana dan menjalankan kegiatan-kegiatan komunikasi SPAN di lingkungan DJA sesuai dengan program disain yang telah dibuat CMC SPAN (induk), disamping tugas utamanya yaitu bersama-sama dengan DSU melakukan sosialisasi SPAN secara informal kepada setiap pegawai DJA. Maka, materi-materi ToT dan dilanjutkan dengan latihan/praktek seperti gambaran umum SPAN, tugas dan peranan Duta SPAN (Koordinator maupun Unit), skills communications, role play dan ketrampilan presentasi sangat membantu dalam menumbuhkan kepercayaannya sebagai DSK.

Walau begitu dia merasa bahwa materi tentang Bussines Process Improvement dan Information Tehnology dirasakan sangat dirasakan kurang diberikan dalam pelatihan tersebut.

Terkait keberadaan Duta SPAN di DJA, dikatakannya : “ Duta SPAN merupakan salah satu program CMC SPAN dalam rangka melakukan pendekatan melalui pengkomunikasian dua arah (mengenalkan dan menerima masukan) implementasi SPAN kepada setiap pemangku kepentingan (pimpinan, teman kerja dan K/L) sehingga implementasi SPAN yang direncanakan secara penuh dilaksanakan pada tahun 2013, dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh semua pihak “.

Salah satu dampak dari implementasi SPAN adalah terintegrasinya data base Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan dalam satu data base yang berada dibawah pengawasan dan kewenangan Pusintek. Dengan demikian, tingkat pelayanan Ditjen Anggaran

dan Ditjen Perbendaharaan terhadap Kementerian/Lembaga dan unit satker dibawahnya akan semakin meningkat. Sekaitan dengan itu dia mengatakan : “Menurut pendapat saya, sebenarnya proses bisnis dan pengelolaan data base yang sekarang ini dilaksanakan di DJA secara tidak langsung telah mendukung implementasi SPAN. Misalnya dengan adanya server bersama antara DJA dan DJPB merupakan implementasi single data base sebagaimana yang akan diterapkan SPAN. Namun demikian, dengan belajar dari kekurangan dan kelebihan sistem yang telah berjalan saat ini, diharapkan akan menjadi lebih baik dan sederhana lagi dengan implementasi SPAN melalui penyempurnaan proses bisnis dan tehnologi informasi yang terintegrasi”.

Untuk mendapat dukungan dari setiap pegawai maka menurutnya perlu usaha yang maksimal agar sedikit demi sedikit tingkat kesadaran para pegawai mengenai perubahan dapat meningkat. “Untuk meningkatkan tingkat pemahaman dan awareness bagi para pegawai DJA mengenai SPAN, solusi yang mungkin dapat ditempuh diantaranya adalah meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai proses bisnis yang baru, teknologi informasi yang nantinya akan dipakai atau melalui fokus grup diskusi (FGD) mengenai dampak dari implementasi SPAN”.

Lebih lanjut dia menambahkan, “Program yang akan dilaksanakan tentunya disesuaikan dengan anggaran yang ada. Jika memungkinkan, dapat pula ditempuh melalui semacam kegiatan capacity building seperti outbond agar para pegawai siap menghadapi perubahan terkait dengan implementasi SPAN. Awareness mengenai SPAN, menurut saya, dapat

pula dibangun melalui pendekatan sisi hobby pegawai, misalnya melalui kompetisi cabang olah raga tertentu yang mengikutsertakan seluruh pegawai di lingkungan DJA. Melalui kompetisi olah raga tersebut, dapat disampaikan informasi terkini mengenai tahapan dari persiapan implementasi SPAN. Selain para pegawai mendapatkan informasi terkini mengenai SPAN, juga dapat meningkatkan tali silaturahim di antara pegawai di lingkungan DJA yang selama ini saya rasakan sangat kurang meskipun kita hanya dibatasi oleh lantai dalam satu gedung Sutikno Slamet. Dengan adanya pemahaman dan dukungan yang baik dari semua pihak yang terkait, diharapkan implementasi SPAN dapat menjadi lebih baik. InsyaAllah...”.

Suatu perubahan ke arah yang lebih baik memang perlu komitmen dan dukungan dari seluruh pihak, tidak hanya dukungan dari para pegawai semata. Namun, juga komitmen dan dukungan dari pimpinan, diantaranya melalui tersedianya alokasi anggaran untuk mendukung seluruh kegiatan yang telah dicanangkan. Salam tranformasi…..!!

(masjon)

LAPORAN KHUSUS


Aang Prabudi Sanusi

LAPORAN KHUSUS


Tiga pilar utama Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah Proses Bisnis, Tehnologi Informasi dan Manajemen Perubahan dan Komunikasi (Change Management and Communication/CMC). Ketiga pilar utama tersebut saling berkaitan dan mengukuhkan antara pilar yang satu dengan pilar yang lain, untuk menopang implementasi SPAN.

Sebagai salah satu pilar, CMC memegang peranan yang cukup penting dalam memudahkan pelaksanaan SPAN karena dampak langsung dari implimentasi SPAN yang terasa adalah adanya perubahan proses bisnis, suatu keadaan yang akan berdampak pada perubahan peran setiap pegawai yang terlibat didalamnya. Disisi lain pegawai sudah merasa nyaman dengan kondisi yang ada saat ini (comfort zone) dan merubah mindset (paradigma berpikir)memerlukan perhatian dan perlakuan khusus agar perubahan yang diinginkan bisa berjalan secara baik dan lancar.

Berbagai sarana komunikasi telah dirancang oleh CMC dalam melakukan manajemen perubahan, antara lain melalui laman (website) SPAN, pencetakan newsletter “Kabar SPAN” dan pembentukan Duta SPAN (Koordinator dan Unit) selain melalui kegiatan roadshow/sosialisasi/workshop tentang SPAN.

Peranan Duta SPAN (baik Koordinator dan Unit)dalam rangka implementasi SPAN sangat penting, karena sebagai ‘agent of change’ Duta SPAN mempunyai fungsi membantu CMC dalam merubah mindset para pegawai guna mendukung pelaksanaan SPAN. Hal ini dapat dilihat dari tujuan dari dibentuknya Duta SPAN yang meliputi memfasilitasi peningkatan pemahamanpara pegawai tentang tujuan dan benefit SPAN, memfasilitasi peningkatkan kompetensi yang dibutuhkan para pegawai dalam rangka implementasi SPAN, mendorong peningkatan tingkat keterlibatan dan dukungan para pegawai pada implementasi SPAN dan menjadi

jembatan koordinasi antara pegawai dan Tim SPAN agar program implementasi SPAN dapat terlaksana secara optimal.

Mengingat pentingnya peranan Duta SPAN tersebut diatas maka pada tanggal 9 s.d 15 Juli 2011 bertempat di Hotel Purnama Batu Malang telah dilaksanakan ToT (Training of Trainers) Duta SPAN Koordinator yang selanjutnya akan diikuti dengan Training Duta SPAN Unit untuk seluruh Duta SPAN Unit di lingkungan Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan dan Pusintek yang berlangsung secara serentak di 4 kota besar yaitu Medan, Yogyakarta, Denpasar dan Makasar.

AANG (33 th), begitu nama panggilan yang diberikan orang tuanya. Nama lengkapnya Aang Prabudi Sanusi, pria kelahiran Pangkalan Susu (Medan) adalah salah satu profile Duta SPAN Koordinator yang dimiliki Ditjen Anggaran. Sosok ini sebenarnya sudah tidak asing bagi teman-teman yang terlibat di Project SPAN, karena pria ini pernah tampil di laman SPAN bahkan hingga kini wajahnya masih menghiasi laman SPAN.

Ditemui disela-sela kesibukannya saat melakukan penelaahan pagu anggaran di lingkungan Direktorat Anggaran I, DSK ini menyempatkan diri untuk menyampaikan pandangannya terkait implementasi SPAN dan tugasnya sebagai Duta SPAN Koordinator kepada Warta Anggaran. Berikut petikan wawancaranya.

Sejak kapan Anda mengenal atau mengetahui tentang SPAN ?

Sebenarnya ini ada sejarahnya. Setahun yang lalu, kira-kira di awal tahun 2010 ada teman dari Ditjen Perbendaharaan yang mengajak saya untuk terlibat dalam memenuhi website SPAN. Namun, waktu itu hanya sebatas mengetahui namanya saja dan sebatas pada keberadaan Project SPAN. Secara detail saya belum mengetahui apa itu SPAN. Namun seiring berjalannya waktu, bersamaan dengan issue SPAN yang sering menjadi pembicaraan

baik di kalangan pejabat maupun teman-teman baik di Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran sedikit demi sedikit saya mengetahui SPAN meski masih dengan informasi yang seadanya saja.

Apa motivasi Anda mengikuti seleksi Duta SPAN yang dilaksanakan oleh Tim CMC CPAN Ditjen Anggaran ?

Kalau boleh saya berterus terang bahwa saat ada tawaran dari Sekretariat Ditjen Anggaran untuk menjadi Duta SPAN mewakili Direktorat Anggaran II, sebenarnya yang ada dalam benak saya adalah bahwa saya akan mendapatkan pelatihan individu yang akan disampaikan oleh Konsultan PWC, yang sangat saya perlukan dalam menunjang tupoksi kami di direktorat teknis yang terkadang harus memenuhi undangan K/L untuk “menjual suara’. Disamping itu tentunya saya akan mendapatkan informasi terkini dan lebih dahulu tentang SPAN dibanding teman-teman yang lain.

Kemudian dengan izin pimpinan yaitu Pak Adi Prasetyo dan Pak Andry Ridwan dan ditengah ancaman jadwal penelaahan pagu anggaran yang sudah dipuncak hidung, kami berangkat ke Batu Malang setelah di todong dengan tiket yang sudah dibelikan oleh Mas Mujono Basuki.

Menurut Anda, bagaimana tingkat pemahaman atau issue SPAN di lingkungan Ditjen Anggaran ?

Jika diadakan survey kembali tentang issue SPAN di lingkungan DJA , mungkin hasilnya akan tidak jauh berbeda dengan hasil survey terdahulu, yakni masih banyak pegawai DJA yang belum memahami apa itu SPAN. Tapi ini sangat wajar, karena di DJPB sendiri yang notabene adalah “pemimpin” SPAN, pemahaman tentang SPAN juga masih sangat kurang mungkin mengingat cakupan mereka yang sangat besar.

Dalam pelatihan Treaning of Trainer (ToT) Duta SPAN Koordinator (DSK) di Batu Malang pada tanggal 9 s.d 15 Juli 2011 yang lalu, Aang Prabudi Sanusi telah

LAPORAN KHUSUS


terpilih sebagai salah satu The Best Four Performance dari 20 orang DSK yang mengikuti pelatihan tersebut. Menanggapi penobatannya tersebut, suami dari Mevina Dwi Indasari,SE.Ak yang sama-sama berdarah Minang dan telah dikarunia 2 orang puteri yaitu Siti Qeynissa Shafira (4 th) dan Siti Qonita Fahira (1 th), dengan rendah hati mengatakan bahwa itu hanya kebetulan saja dan dirinya merasa masih banyak DSK yang layak untuk memperoleh gelar tersebut.

Namun, Warta Anggaran melihat bahwa sebagai mantan penjaga gawang inti kesebelasan Ditjen Anggaran di era tahun 2003 – 2005, bahwa yangbersangkutan juga dikenal memiliki ‘jaringan’ pertemanan yang luas serta punya kemampuan dalam menyakinkan orang lain melalui penjelasannya yang runtut dan mudah dipahami oleh lawan bicaranya. Ketrampilannya dalam menggunakan ‘personal approach’ dengan baik dan pembawaan/ penampilannya yang tenang

adalah faktor pendukung terpilihnya dia sebagai salah satu dari 4 orang DSK yang terbaik pada saat pelatihan tersebut.

Warta Anggaran mengucapkan selamat atas terpilihnya Anda sebagai salah satu peserta DSK dengan Performance terbaik ke-4. Setelah mengikuti ToT Duta SPAN Koordinator di Batu, Malang beberapa waktu yang lalu, apa kesan dan manfaat yang dirasakan ?

Saya berangkat dengan sedikit beban karena meninggalkan teman2 yang akan “bertempur” dalam arena penelaahan, walaupun pada akhirnya saya dapat turut dalam “pertempuran” itu. Diluar dugaan, sesampai disana, saya langsung disuruh mempresentasikan tentang SPAN dengan materi yang sudah disiapkan oleh panitia. Dapat dibayangkan apa yang akan keluar dari kepala dan mulut saya pada saat itu…. Ha ha ha ha, lucu dan terasa ‘kaku’ pada

waktu itu. Bagaimana tidak ? Saya datang ke Malang dengan pemahaman SPAN yang masih pas-pasan malah cenderung nol sama sekali dan berharap akan dapat penjelasan yang lebih mendalam tentang SPAN. Eeee... malah disuruh presentasi atas sesuatu hal yang tidak saya ketahui dengan baik.

Namun presentasi ke dua dan seterusnya, saya memulai bisa menyesuaikan diri. Dan saya rasa setiap peserta pelatihan DSK juga merasakan hal yang dengan apa yang saya rasakan.

Selain harus berlatih menjadi seorang presenter, kami juga diajarkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain, termasuk kepada orang yang belum mendukung perubahan.

Diantara tiga pilar SPAN, dua pilar diantaranya adalah sekaligus merupakan manfaat yang akan diperoleh dari implementasi SPAN yaitu adanya perbaikan

LAPORAN KHUSUS


proses bisnis dan pengintegrasian database/sistem informasi. Sebagai Duta SPAN Koordinator di Ditjen Anggaran bagaimana Anda melihat implementasi SPAN terkait dengan pelayanan Ditjen Anggaran kepada Kementerian/Lembaga ?

Kondisi kita saat ini , menurut saya DJA sedang bergerak menuju penyederhanaan proses bisnis dan integrasi database dengan DJPB, dengan adanya SPAN yang melibatkan DJA tentunya kita tinggal mensinkronkan dengan

system yang akan digunakan nanti khususnya di bidang IT terkait dengan single database tadi. Walaupun ini sebenarnya membutuhkan pemikiran yang cukup berat dan matang dari teman2 di Direktorat Sistem Penganggaran khususnya terkait dengan “maunya” sistem di DJPb. Penyederhanaan bisnis proses ini akan mengalihkan pekerjaan kita dari administrasi anggaran menjadi analisa anggaran

Menurut Anda, apa kendala-kendala dalam implementasi SPAN di DJA dan apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

Menurut saya, berbeda halnya dengan teman2 di DJPb yang menjadikan manusia sebagai tantangan utama bagi implementasi SPAN, SDM-SDM kita di DJA telah berpengalaman beberapa kali mengalami perubahan system, dan saat ini dapat berjalan baik dengan kendala2 yang dapat kita atasi bersama. Mungkin yang akan

menjadi kendala utama kita adalah penyesuaian bisnis proses dan IT karena kita dituntut juga untuk memahami bisnis proses di DJPb. Mengingat kita berada di awal proses SPAN….dari 8 modul SPAN, kita berada paling awal sehingga kualitas perencanaan yang kita hasilkan akan sangat mempengaruhi di 7 modul selanjutnya dari pelaksanaan sampai ke pembuatan laporan yang menjadi tanggung jawab teman2 di DJPB. Terkait dengan single data base, berbeda dengan sistem yang sekarang, jika ada permasalahan yang dapat diselesaikan dengan masing masing aplikasinya... dengan SPAN nanti, akan terlihat

kesalahan ada dimana dan akan menjadi tanggung jawab siapa….

Solusi yang dapat ditempuh menurut saya adalah penyebaran informasi tentang SPAN secara detail termasuk Proses Bisnis Improvement Ditjen Anggaran juga tentang issue Service Desk sebagai tools pendukung implementasi SPAN perlu segera dilakukan baik melalui sosialisasi atau workshop kepada seluruh pegawai di DJA.

Disamping itu, yang tidak kalah penting adalah keberadaan Komite Implementasi SPAN (KIS) sebagai suatu wadah untuk koordinasi bagi tim BPI, tim IT, dan tim CMC serta ‘rumah’ bagi DSK dan DSU perlu segera direalisasikan. Dengan KIS maka kami, para DSK dan DSU lebih mudah dalam menjalankan tugasnya karena KIS merupakan ‘payung hukum’ bagi kami yang akan menjalankan tugas lintas antar seksi maupun subdit bahkan mungkin antar direktorat. Selain itu melalui KIS segala permasalahan yang mungkin terjadi dalam rangka implementasi SPAN dapat ditangani secara komprehensif.

Pada akhirnya peran kami, DSK dan DSU, adalah sebagai fasilitator dari CMC SPAN – Ditjen Anggaran untuk mengkomunikasikan agar SPAN (khususnya di DJA) bisa dipahami secara utuh dan benar oleh seluruh pegawai di DJA.

Data Profile :

Nama : Aang Prabudi SanusiTempat/tgl lahir : Pangkalan Susu, 24 September 1977Jabatan : Penelaah Bahan Telaahan Tingkat IIUnit Kerja :Seksi Anggaran I A-2 Subdit Anggaran I A, Dit. Anggaran IAlamat Rumah :Jl. Duta Lestari C.1 No. 33 Perumahan Duta Harapan Bekasi UtaraEmail : [email protected] : 081317808180Intern : 8702Hobby : MembacaIstri : Mevina Dwi Indasari,SE.AkAnak : Siti Qeynissa Shafira (4 th) Siti Qonita Fahira (1 th)

LAPORAN KHUSUS


Demikian pesan kunci dari Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi DIY (Hendro Baskoro) dalam sambutannya saat menutup Pelatihan Duta SPAN Unit (DSU) yang mengambil tema “Membangun Komunikasi, Meraih Komitmen, Menggapai Sukses”. Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil juga mengingatkan bahwa seorang DSU mempunyai tantangan tersendiri yaitu bagaimana mengkomunikasikan SPAN secara baik dan benar kepada para pegawai di lingkungan Kemenkeu, khususnya di unitnya masing-masing. Oleh karenanya, seorang DSU harus memiliki keyakinan akan manfaat SPAN serta harus terdepan dalam hal pemahaman SPAN.

Pelatihan para Duta SPAN Unit (DSU) yang berlangsung selama 4 hari di Yogyakarta ini diikuti oleh sebanyak 60 orang DSU. Enam orang diantaranya mewakili Unit Ditjen Anggaran dan sisanya mewakili Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, KPPN Wilayah Yogyakarta, KPPN Wilayah Jateng, KPPN Wilayah Jabar, KPPN Wilayah Banten serta duta dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Yogyakarta, Jateng, Jabar dan Serang. Mereka didampingi oleh Duta SPAN Koordinatornya.

Mengawali rangkaian acara penutupan Pelatihan Duta SPAN Unit di Yogyakarta adalah Laporan Pelaksanaan Pelatihan Duta SPAN Unit yang disampaikan oleh Saad MT Panggabean (Kabag Pengembangan Pegawai Ditjen Perbendaharaan) yang mewakili Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, yang diantaranya melaporkan bahwa selama pelatihan para DSU dibekali Materi Pemahaman Pengertian atas content SPAN dan Materi Interaction Skills (Ketrampilan Berkomunikasi). Selain itu, para peserta pelatihan juga berkesempatan untuk kebolehan dalam Latihan Presentasi di depan kelas dan role play dalam menghadapi orang/pegawai yang menolak terhadap perubahan serta menyusun workplan dalam rangka implementasi SPAN di unitnya masing-masing.

Sebagaimana pada saat Training of Trainers (ToT) Duta SPAN Koordinator (DSK) yang berlangsung di Batu, Malang beberapa waktu sebelumnya, dimana wakil dari Ditjen Anggaran telah terpilih sebagai salah 1 dari The Best Four Performance (Aang P. Sanusi) dan The Best Improvement (Mujono B.), maka pada Pelatihan DSU di Yogyakarta tersebut wakil dari Ditjen Anggaran juga

PERTAHANKAN SEMANGAT

SEBAGAI DUTA SPAN !!

terpilih sebagai salah 1 dari The Best Five Performance yaitu Ibnu Hasim (Dit. Sistem Penganggaran). Berikut adalah nama-nama yang dinobatkan sebagai The Best Five Performance : Meilena M. (Kanwil Ditjen PBN Prop. Jateng), Sarimin (Dit. PKN), M. Falih (Setditjen PBN), Ibnu Hasim (DJA) dan Nur Abdul Haris (Kanwil Ditjen PBN Yogyakarta).

Menutup rangkaian acara Penutupan Pelatihan DSU di Yogyakarta adalah pelepasan tanda peserta pelatihan dan penyematan Pin Duta SPAN Unit secara simbolis oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Yogyakarta dan Kabag Pengembangan Pegawai Ditjen Perbendaharaan kepada Rd. Yen Yen Nuryeni (DSU KPPN Purwakarta) dan Alfian Mujiwardhani (DSU Dit. Penyusunan APBN, DJA) yang selanjutnya diikuti oleh seluruh peserta pelatihan.

Selamat menjalankan tugas kepada para Duta SPAN Unit Ditjen Anggaran !

(masjon)


STANDAR BIAYA SEBAGAI ALAT EFISIENSI ANGGARANA.A. Nova Swandana

SISTEM PENGANGGARAN


Bola reformasi penganggaran terus bergulir, salah satunya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 (PP 90/2010) tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang merupakan penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004. Dalam PP 90/2010 diatur bahwa dalam penyusunan RKA-K/L salah satunya menggunakan instrumen standar biaya. Mulai Tahun Anggaran 2012 kita diperkenalkan nomenklatur dan paradigma baru dari standar biaya yaitu Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK) yang sebelumnya kita lebih familiar dengan Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus. Perubahan ini dimaksudkan untuk memastikan fungsi standar biaya sebagai alat efisiensi dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, di samping itu juga untuk menjaga eksistensi serta kesinambungan amanat PP 21/2004 bahwa seluruh standar biaya diarahkan menjadi Standar Biaya Keluaran. Dalam kaitannya dengan penganggaran berbasis kinerja, kita menyadari bahwa tidak semua biaya dapat dikaitkan dengan output dari suatu kegiatan. Hal tersebut tercermin di dalam RKA-K/L terdapat komponen pelayanan perkantoran (0001 dan 0002). Efisiensi atas komponen tersebut dilakukan dengan menggunakan SBM. Sedangkan untuk komponen selain 0001 dan 0002, efisiensi dilakukan dengan norma SBK disamping SBM itu sendiri sebagai komponen input.

SBM yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya dibagi menjadi 2 kelompok, yakni :

1. SBM sebagai batas tertinggi baik di level perencanaan maupun dalam pelaksanaan (Lampiran I PMK Standar Biaya)

2. SBM sebagai batas tertinggi di level perencanaan namun sebagai estimasi di level pelaksanaan (Lampiran II PMK Standar Biaya)

Apabila dalam penyusunan RKA-K/L, satuan biaya tidak bisa mengacu pada Lampiran I dan II PMK Standar Biaya, maka Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dapat menggunakan satuan biaya lain dengan disertai Surat

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM). SPTJM merupakan implementasi prinsip let the manager manages, yang mana PA/KPA diberi keleluasaan (fleksibilitas) dalam pengelolaan anggaran.

SBM pada hakekatnya memiliki 3 fungsi. Fungsi pertama, SBM sebagai alat efisiensi dalam hal remunerasi (take home pay pegawai) sebagaiman lampiran I PMK Standar Biaya terdiri atas honor, uang makan, lembur, dan seterusnya. SBM dalam fungsi ini harus selaras dengan kebijakan remunerasi masa depan yang seyogyanya mempertimbangkan indeks kemahalan antar daerah sehingga lebih mencerminkan keadilan.

Fungsi kedua sebagai alat efisiensi komponen biaya operasional kantor. Oleh karena penerapan PBK di Indonesia tidak dapat mengintegrasikan seluruh komponen biaya dalam sebuah output (keluaran), maka dalam penyusunan RKA-K/L terdapat komponen gaji dan operasional kantor yang inputnya pada distandarkan oleh SBM. Hal inilah yang menyebabkan mengapa dalam PMK Standar Biaya diatur hal-hal seperti toga hakim. Toga hakim adalah komponen biaya yang harus disediakan oleh negara demi berjalannya sebuah pengadilan meskipun pengadilan tersebut tidak menyidangkan satu perkara sebagai sebuah output. Alokasi untuk toga hakim tidak bisa dikaitkan dengan output tertentu, hal ini juga berlaku pada pakaian dinas dokter dan hal lain yang setipe.

Fungsi ketiga, SBM sebagai upaya efisiensi input atas biaya dari output SBK/non SBK sebagaimana lampiran II PMK Standar Biaya. Di masa mendatang SBM yang ada di lampiran II PMK Standar Biaya harus dibagi menjadi dua, yaitu operasional kantor dan non operasional kantor. Standar biaya yang merupakan bagian operasional kantor, yaitu biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan output dari satuan kerja (biaya tidak langsung). Sedangkan standar biaya non operasional kantor, merupakan biaya yang terkait langsung dengan output satuan kerja. Contoh SBM sebagai biaya tidak langsung yaitu honor Kuasa Pengguna Anggaran, pakaian dinas, dan sebagainya.SBM yang terkait langsung dengan output

satuan kerja yaitu honor tim, vakasi, dan sebagainya.

Mengapa ada SBM yang berfungsi sebagai estimasi? Untuk menjawabnya, kita kembalikan bahwa pada hakekatnya,SBM sebagai input dari RKA-K/L sejatinya merupakan kontrak kinerja dari K/L. Ketika membuat kontrak kinerja (RKA-K/L) kita tetap mempertimbangkan input-input biaya sebagai detail dari perhitungan biaya. Detail ini berfungsi sebagai estimasi yang dikontrakkinerjakan dalam RKA-K/L. Itulah yang tertuang dalam dokumen DIPA yang pada hakekatnya adalah kontrak kinerja antara Chief Financial Officer (CFO) dan Chief Operational Officer (COO). namun ketika memasuki level pelaksanaan, detail dari biaya dalam DIPA merupakan kewenangan dari K/L (selaku COO) untuk menentukannya kecuali komponen honorarium dan lainnya yang merupakan bagian dari lampiran I PMK Standar Biaya sebagai batas tertinggi di level perencanaan maupun pelaksanaan.

Dalam rangka penguatan konsep PBK dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, kriteria dalam penyusunan SBK TA 2012 dilakukan penyesuaian. Adapun kriteria SBK sebagai berikut : merupakan keluaran kegiatan yang dilaksanakan berlanjut, mempunyai satuan ukur dan jenis keluaran yang jelas, mempunyai komponen/tahapan yang jelas dalam pencapaian keluaran, bukan merupakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana, dan bukan merupakan eks-kegiatan 0001 dan kegiatan 0002. SBK ditetapkan berada di level output dengan tujuan terjalin kesinambungan antara indikator kinerja dengan standar biaya dan evaluasi kinerja yang juga berada di level output sehingga output berkenaan dapat dilakukan evaluasi.

Hal baru lain yang terkait dengan SBK adalah usulan SBK TA 2012 yang terdiri dari 2 kelompok yaitu usulan SBK dari New Initiative dan usulan SBK dari Baseline.

• Usulan SBK dari New Initiative, yaitu usulan yang berasal dari keluaran kegiatan baru. Usulan SBK dari New Initiative dapat dilakukan apabila terdapat keluaran kegiatan baru (new initiative) berupa penugasan baru yang

SISTEM PENGANGGARAN


sesuai dengan kriteria SBK. Usulan tersebut diajukan dengan dilengkapi Kerangka Acuan Kegiatan (KAK/TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (termasuk penggunaan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 dalam perhitungannya);

• Usulan SBK dari Baseline, yaitu usulan yang berasal dari keluaran kegiatan tahun anggaran 2011 yang bersifat berlanjut baik yang sudah di-SBK-kan maupun yang belum di SBK-kan pada tahun anggaran 2011. Usulan SBK dari Baseline diajukan dengan Rincian Anggaran Biaya dengan mengacu pada besaran prakiraan maju pada output/keluaran bersangkutan untuk tahun anggaran 2012;

Dikaitkannya SBK dengan norma new initiative dan baseline dimaksudkan agar SBK yang disusun tetap mempertimbangkan ketersediaan dana yang adalah hasil dari mekanisme new initiative dan baseline. Pengaturan ini bertujuan agar SBK yang disusun dapat dipastikan digunakan dalam RKA-K/L. Upaya monitoring dan evaluasi SBK dapat dilakukan dengan membandingkan antara SBK yang ditetapkan, yang ditindaklanjuti dalam penerapannya dalam RKA-K/L, dan implementasi SBK di tahap pelaksanaan.

Selain hal-hal tersebut di atas, juga dilakukan penegasan terhadap penerapan biaya utama dan biaya pendukung. Penerapan biaya utama dan biaya pendukung dalam SBK dilakukan dengan melakukan review pemilihan suatu komponen/tahapan pada SBK. Penerapan norma biaya utama dan biaya pendukung dilakukan di level komponen/tahapan. Suatu komponen/tahapan disebut sebagai biaya utama apabila komponen tersebut berkaitan langsung kebijakan pencapaian keluaran yang

bersangkutan sedangkan biaya pendukung merupakan biaya yang mendukung pencapaian keluaran tersebut. Salah satu cara untuk menentukan apakah suatu komponen termasuk biaya utama adalah mengaitkan komponen dengan keluaran berkenaan, apabila komponen tersebut harus ada pada setiap tambahan volume keluaran berkenaan maka komponen tersebut dikelompokkan sebagai biaya

utama.

SBK TA 2012 ini juga dibagi menjadi SBK sebagai Total Biaya Keluaran dan Indeks Biaya Keluaran. SBK sebagai Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang diperoleh dari akumulasi biaya komponen/tahapan untuk menghasilkan keluaran kegiatan yang berlanjut. SBK jenis ini disusun untuk mengakomodasi keluaran

kegiatan yang mempunyai jumlah volume yang dapat distandarkan dari tahun ke tahun. Sedangkan SBK sebagai Indeks Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang diperoleh dari akumulasi biaya komponen dibagi dengan volume keluaran yang dihasilkan untuk kegiatan yang berlanjut. SBK jenis ini disusun untuk mengakomodir keluaran kegiatan yang mempunyai jumlah volume yang tidak dapat distandarkan dari

tahun ke tahun, sehingga indeks biaya yang dihasilkan merupakan faktor pengali terhadap volume yang akan dicapai.

Hal yang perlu disosialisasikan kepada stakeholder adalah bagaimana treatment terhadap SBK apabila dalam tahap pelaksanaan perlu disesuaikan. Atas hal tersebut, pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Jenderal (Itjen) K/L dan/atau BPK ternyata dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan K/L dalam membuat SBK. Hal ini disebabkan adanya pemahaman di kalangan pemeriksa bahwa SBK yang ditetapkan menjadi patokan pada saat pelaksanaan. K/L menjadi takut membuat SBK karena dapat dijadikan temuan jika ternyata dalam pelaksanaan berbeda dengan perencanaan. Dalam kasus seperti ini, perlu ditekankan bahwa standar biaya yang dikembangkan DJA adalah standar biaya dalam kerangka efisiensi perencanaan anggaran. Sehingga treatment pada waktu pelaksanaan sama dengan RKA-K/L biasa.

Efisiensi merupakan salah satu kunci penting dalam pengelolaan

keuangan DJA untuk mewujudkan visi-nya yakni mewujudkan pengeluaran negara dan pengamanan keuangan negara yang efektif dan efisien. Semoga pengaturan pada standar biaya 2012 dapat memenuhi sebagian tugas dalam upaya efisiensi dimaksud.

Dalam rangka penguatan konsep PBK dan Kerangka

Pengeluaran Jangka Menengah, kriteria dalam penyusunan SBK TA 2012

dilakukan penyesuaian. Adapun kriteria SBK sebagai berikut : merupakan keluaran

kegiatan yang dilaksanakan berlanjut, mempunyai satuan

ukur dan jenis keluaran yang jelas, mempunyai

komponen/tahapan yang jelas dalam pencapaian

keluaran, bukan merupakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana, dan bukan

merupakan eks-kegiatan 0001 dan kegiatan 0002.

SISTEM PENGANGGARAN


DARI “HAK BUDGET”

Oleh : Indra Tarigan

KE “FUNGSI ANGGARAN”

SISTEM PENGANGGARAN


ada mulanya anggaran negara

(budget) digunakan untuk membiayai

monarkhi (kerajaan). Budget dikelola

secara efisien dan berimbang, karena belum

dikenal pinjaman luar negeri. Jika budget

mengalami defisit maka kekurangannya

dipungut kembali melalui pajak tambahan

kepada rakyat.

Pecahnya perang di Benua Eropa, makin

dominannya monarkhi, dan pengangguran

akibat krisis industri menyebabkan defisit

budget semakin besar sehingga rakyat

makin dibebani pajak-pajak tambahan.

Mengatasi hal ini, parlemen di negara-

negara Eropa memutuskan membatasi

pengeluaran negara untuk biaya perang

atau memperbesar sistem monarkhi.

Sejak saat itu dikenalah hak parlemen

untuk membatasi pengeluaran negara yang

kemudian dikenal sebagai “Hak Budget”.

Hak budget merupakan pelaksanaan

fungsi pengawasan parlemen terhadap

pengeluaran Negara.

Sebagai negara yang pernah dijajah

Belanda, sistem hukum kita banyak

dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda.

Salah satunya adalah keberadaan hak

budget (hak begrooting) dalam sistem

hukum Indonesia (UUD 1945). Meskipun

terdapat perbedaan prinsip utama antara

hak begrooting parlemen Belanda dan hak

budget DPR di Indonesia. Jika di Belanda

hak begrooting parlemen bertujuan untuk

membatasi pengeluaran negara, hak budget

DPR di Indonesia ditafsirkan sebagai hak

menerima atau menolak rancangan APBN

yang diajukan pemerintah, walaupun dalam

pelaksanaan hak budget DPR di Indonesia,

tidak pernah terjadi rancangan APBN

yang ditolak. Pelaksanaan hak budget lebih

dititikberatkan pada proses formal yaitu

terkait penetapan RUU APBN.

Meski dalam amandemen UUD 1945

ketentuan penjelasan terkait “hak budget”

telah dihapus DPR tetaplah memiliki tiga

fungsi yakni fungsi Legislasi, Anggaran, dan

Pengawasan. Fungsi Anggaran didefinisikan

sebagai kewenangan DPR untuk membahas

dan memberi persetujuan/tidak memberi

persetujuan terhadap RUU APBN yang

diusulkan Presiden. Pelaksanaan Fungsi

Anggaran DPR diatur dalam peraturan

perundang-undangan sebagaimana dalam

tabel berikut :

Di samping itu, masih terdapat praktek

pelaksanaan fungsi anggaran DPR yang

didasarkan pada kebijakan/kebiasaan

(konvensi), antara lain persetujuan pencairan

kredit ekspor dan persetujuan penggunaan

alokasi anggaran BA BUN (BA.999) untuk

beberapa aktifitas tertentu yang dilakukan

oleh pemerintah.

Jika dibandingkan antara “Hak Budget” dan

“Fungsi Anggaran”, maka terlihat bahwa

fungsi anggaran memberikan peranan yang

UU Keuangan Negara(UU No.17/2003)

UU Susunan dan Kedudukan DPR(UU No.27/2009)

PP tentang Penyusunan RKA-KL

(PP No.90/2010)

Peraturan Menteri Keuangan

(PMK No.49/PMK.02/2011)

• Membahas kerangka ekonomi makro;

• Membahas pokok-pokok kebijakan

fiskal;

• Membahas kebijakan umum dan

prioritas anggaran;

• Membahas Rencana Kerja dan

Anggaran K/L (pada pembicaraan

pendahuluan)

• Membahas RUU tentang APBN

• Mengajukan usul yang dapat merubah

penerimaan/pengeluaran RUU APBN

• Menyetujui rincian APBN sampai

dengan unit organisasi, fungsi, program,

kegiatan dan jenis belanja.

• Tidak menyetujui RUU APBN

• Mengadakan pembicaraan pendahuluan

• Menyempurnakan RAPBN

• Membahas menetapkan alokasi

anggaran K/L (unit organisasi, fungsi,

program, kegiatan dan jenis belanja)

• Membahas laporan keuangan negara

• Membahas hasil pemeriksaan BPK

• Menentukan pokok-pokok kebijakan

fiskal

• Menentukan prioritas anggaran

• Menetapkan pendapatan negara

• Membahas RUU APBN

• Membahas laporan realisasi APBN

• Membahas prognosis APBN

• Membahas penjelasan atas RUU tentang

pertanggungjawaban APBN

•Membahas Rencana Kerja

Pemerintah.

•Membahas inisiatif baru

•Persetujuan revisi anggaran.

•Pemblokiran (menetapkan/

membuka blokir)

P

SISTEM PENGANGGARAN


lebih luas pada DPR. Saat ini kewenangan

DPR tidak hanya membatasi belanja

pemerintah, tetapi juga menentukan

sumber penerimaan dan aktivitas-aktivitas

apa yang boleh dilakukan pemerintah

dalam rencana kerjanya.

Sebagai representasi rakyat, fungsi

anggaran telah menunjukkan bahwa

proses demokrasi di Indonesia lebih baik.

Rakyat melalui wakilnya di

DPR dapat melaksanakan

pengawasan terhadap

kebijakan pemerintah.

Di lain pihak pemerintah

terlindungi dari keinginan

untuk bersikap sewenang-

wenang. Pengalaman sejarah

memberikan pelajaran

bahwa ketika kekuasaan

pemerintah di bidang

anggaran tidak dibatasi maka

hasrat untuk berperilaku

korup mendapat ruang

yang lebih luas (power tends

to corrupt, absolute power

corrupts absolutely…Sir Lord

Acton). Penganggaran yang

semula executive heavy

telah bergeser menjadi legislative heavy

di mana posisi DPR menjadi lebih kuat

daripada pemerintah.

Akan tetapi, fungsi anggaran yang luas

bukannya tanpa kelemahan. Masalah yang

paling umum yakni proses pengganggaran

menjadi lebih lamban. Saat ini, sangat sulit

menetapkan batasan dari pelaksanaan

fungsi anggaran DPR. Pembatasan yang

diberikan adalah pembatasan waktu

yaitu, yang pertama ketentuan bahwa

2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran

dimulai DPR telah mengambil keputusan

terhadap RUU APBN yang diusulkan

pemerintah. Kedua, bahwa revisi anggaran

dapat diajukan pemerintah untuk

mendapat persetujuan DPR sampai

batas waktu tahun anggaran berakhir.

Namun, untuk fungsi anggaran lainnya

yang dilaksanakan pasca penetapan

UU APBN (pencairan dana blokir,

persetujuan alokasi BA BUN), belum

ditemukan batasan yang jelas dalam

ketentuan perundang-undangan. Tanpa

pembatasan fungsi anggaran secara

tegas, dikhawatirkan dapat membuat

proses pembahasan APBN menjadi

perdebatan panjang dan tidak fokus

pada isu-isu strategis dari kebijakan

pemerintah yang berdampak luas pada

kehidupan masyarakat. Ide pembatasan

kewenangan wakil rakyat pada negara

yang berazaskan berkedaulatan rakyat

tentu saja akan menjadi perdebatan

sengit, namun setidaknya dapat diambil

kesepakatan antara pemerintah dan

DPR sehingga fungsi anggaran DPR tidak

menjadi kontra-produktif.

Peraturan Pemerintah Nomor 90

Tahun 2010 tentang Penyusunan

RKA-KL mulai mengatur

pembatasan fungsi anggaran hanya

untuk konsultasi inisiatif baru. Akan

tetapi jika mempertimbangkan

hirarki perundang-undangan

dan teori-teori ketatanegaraan

terkait “supremasi parlemen”,

timbul kekhawatiran DPR tidak

mengindahkannya dan tetap

menghendaki fungsi anggarannya

sesuai Undang-undang

dilaksanakan sepenuhnya.

Dengan memahami bahwa

APBN bukan hanya menyangkut

keputusan ekonomi, namun juga

menyangkut keputusan politik,

maka proses pendewasaan politik juga

menjadi harapan bahwa DPR dengan

fungsi anggaran yang dimilikinya dapat

lebih berperan dalam mengawal APBN.

Pada akhirnya APBN benar-benar dapat

secara efektif menjadi instrumen untuk

mensejahterakan rakyat dan mengelola

perekonomian negara dengan baik.

Jika dibandingkan antara “Hak Budget” dan “Fungsi Anggaran”, maka terlihat

bahwa fungsi anggaran memberikan peranan

yang lebih luas pada DPR. Saat ini kewenangan DPR tidak hanya membatasi

belanja pemerintah, tetapi juga menentukan sumber penerimaan dan aktivitas-aktivitas apa yang boleh

dilakukan pemerintah dalam rencana kerjanya.

SISTEM PENGANGGARAN


Promosi dan Mutasi, One Minute Awareness, Workshop Sistem Penganggaran dan Change Management

Peristiwa

BERITA


pejabat eselon Ii dan eselon III DJA

turut menyaksikan acara pelantikan

tersebut.

Seiring berjalannya waktu, akan banyak

perubahan-perubahan yang terjadi.

Dirjen Anggaran mengharapkan setiap

Direktorat di DJA mampu mengikuti

dan memenuhi tuntutan-tuntutan

atas perubahan tersebut dengan

meningkatkan potensi SDM yang sudah

ada.

“Kita harus memelihara fungsi dari DJA

sesuai dengan dinamika kebutuhan

yang ada, harus bisa memenuhi

kebutuhan-kebutuhan atas perubahan

yang terjadi. Sehingga dituntut adanya

satu pergerakan yang dinamis dari SDM

kita”, sambung Dirjen Anggaran. Antara

lain adanya wacana mutasi antar unit

eselon II dan antar unit eselon I. SDM

DJA harus siap dan mampu menghadapi

tugas dimanapun ditempatkan.

Dinamisasi Organisasi, Mutasi dan Promosi

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

melakukan mutasi dan promosi jajaran

pejabat eselon III dan IV. Mutasi dan

promosi merupakan pergerakan

dinamis dari SDM DJA ,dalam rangka

memenuhi kebutuhan organisasi karena

adanya dinamika-dinamika perubahan.

Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran

dari para pegawai DJA apabila tiba-

tiba dimutasi maupun promosi. Semua

pegawai harus siap menjalankan setiap

tugas yang diberikan oleh Kementerian

Keuangan.

Hal tersebut disampaikan Dirjen

Anggaran, Herry Purnomo saat

melantik 33 pejabat eselon III dan

eselon IV. Pelantikan dilakukan di Ruang

Rapat Direktur Jenderal Anggaran

Lantai 4, Gedung Soetikno Slamet. Para

Dalam kesempatan ini, Dirjen Anggaran

juga menyinggung mengenai “calo

anggaran” di lingkungan DJA. Dalam

penelaahan (RKA-KL) yang sedang

berlangsung, dihimbau agar petugas

penelaah DJA tidak menerima

‘gratifikasi’ dalam bentuk apapun karena

KPK selalu mengawasi gerak-gerik para

pegawai DJA.

Akhirnya, kami ucapkan selamat

mengemban amanah bagi para pejabat

yang dilantik.

One Minute Awareness Bagi Pegawai DJA

Dalam rangka meningkatkan integritas

pegawai DJA, pada tanggal 28 Juli 2011

bertempat di Auditorium Dhanapala

dilaksanakan Training Integritas dan

Motivasi. Pembicara utama training

adalah Nanang Qosim Yusuf, yang telah

dikenal sebagai master trainer dan

BERITA


penulis buku yang sukses.

Training dibuka oleh Dirjen Anggaran,

Herry Purnomo. Dalam sambutannya

beliau menekankan bahwa integritas

harus dimiliki oleh setiap pegawai

karena DJA memiliki peran yang sangat

penting dalam proses penganggaran.

Nanang Qosim Yusuf, atau lebih akrab

dipanggil Naqoy, menyampaikan materi

training selama 2 jam. Menurut Naqoy,

kita tidak boleh puas dengan keadaan

“good”, tapi harus berusaha untuk

mencapai “great”. Selanjutnya Naqoy

melatih bagaimana menemukan sesuatu

yang mendorong seseorang menuju

kesuksesan. Naqoy mengatakan bahwa

kesuksesan seseorang ditentukan hanya

dalam satu menit yang dapat mengubah

hidup. Inilah yang disebutnya sebagai

One Minute Awareness (OMA). One

minute awareness ini berbeda-beda

bagi tiap orang.

Pada akhir sesi, Naqoy mengajak

seluruh pegawai DJA yang mengikuti

training untuk merenung dan mencari

one minute awareness dalam dirinya

masing-masing. Setelah renungan,

beberapa pegawai DJA berbagi kisah

bagaimana menemukan satu menit

yang mengubah hidup mereka.

Workshop Tinjauan (Baseline)

Angka dasar (baseline) merupakan

bagian dari alokasi anggaran yang

terdapat dalam dokumen RKA-K/L.

Untuk menghasilkan suatu angka

dasar yang sesuai dengan dokumen

perencanaan, angka dasar tersebut

perlu di-review. Bentuk review tersebut

berupa perbaikan dan penyesuaian

dengan beberapa parameter.

Dalam rangka meningkatkan kualitas

prakiraan belanja angka dasar TA.

2012, Direktorat Jenderal Anggaran

menyelenggarakan acara workshop

Reviu Angka Dasar (Baseline) Tahun

Anggaran 2012, tanggal 21-24 Juni 2011,

bertempat di Auditorium Dhanapala,

Kementerian Keuangan. Penyelenggaran

workshop tersebut merupakan hasil

kerjasama Kementerian Keuangan

RI dengan Government Partnership

Fund/Australian-Indonesia Partnership

(GPF). Peserta workshop berasal

dari seluruh perwakilan K/L, terutama

perencana pada masing-masing Unit

BERITA


Eselon I. Masing-masing K/L yang

terbagi dalam 3 kelompok mendapat

kesempatan melaksanakan workshop

setengah hari. Tujuan workshop adalah

pemberian pemahaman mengenai

penerapan konsep anggaran bergulir

(rolling budget) kepada Kementerian

Negara/Lembaga (K/L).

Workshop dibuka oleh Direktur Sistem

Penganggaran, Rakhmat (hari pertama

dan kedua) dan oleh Sekretaris

Direktorat Jenderal Anggaran, Ari

Wahyuni (hari ketiga) mewakili

Direktur Jenderal Anggaran. Workshop

dipandu oleh Ernest Patria Raihan,

dengan pembicara Achmad Zunaidi

dan Sean O’Grady dari Government

Partnership Fund/Australian-Indonesia

Partnership.

Raker Ditjen Anggaran: Change Management

”Change Management sebagai Upaya

Peningkatan Integritas Pegawai dan

Pelayanan DJA”. Demikian tema

Rapat Kerja yang diselenggarakan oleh

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) di

Auditorium Dhanapala, Jakarta pada

31 Mei 2011. Acara ini dipimpin oleh

Direktur Jenderal Anggaran, Herry

Purnomo dan diikuti oleh seluruh

pegawai di lingkungan DJA.

Dalam arahannya, Dirjen Anggaran

mengatakan bahwa terdapat dua hal

penting yang perlu mendapat perhatian

dari DJA . Pertama, DJA akan memasuki

tahap pekerjaan yg sangat vital dan

krusial dalam rangka pengelolaan APBN

yaitu pembicaraan dan pendahuluan

APBN 2012, Laporan semester I dan

APBN-P 2011, Penyusunan RAPBN

2012, dan Penyampaian Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

2010.

Kedua, dalam proses reformasi

birokrasi Kementerian Keuangan,

untuk reformasi penganggaran sesuai

dengan amanat UU Nomor 17/2003

tentang Keuangan Negara, reformasi

dengan penyusunan anggaran yang

mengacu kepada kerangka pengeluaran

jangka menengah, anggaran berbasis

kinerja dan anggaran terpadu. Proses

reformasi tersebut dilaksanakan dengan

pengembangan sistem terpadu yaitu

membentuk Sistem Perbendaharaan

dan Anggaran Negara (SPAN).

Pemaparan mengenai

SPAN disampaikan oleh

Kepala Subdirektorat

T r a n s f o r m a s i

Teknologi Informasi,

Direktorat Jenderal

Perbendaharaan. SPAN

merupakan sistem

informasi manajemen

keuangan negara yang

m e n g i n t e g r a s i k a n

seluruh proses

penganggaran, dimulai

dari perencanaan

sampai dengan

pelaporan. Untuk

suksesnya program

tersebut dan

terciptanya sinergi

yang baik di antara Setjen, Ditjen

Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran

maka dibentuklah Tim Reformasi

Penganggaran dan Perbendaharaan

Negara.

Dalam kesempatan ini pula,

Dirjen Anggaran ikut menyaksikan

penandatangan Pakta Integritas oleh

para pejabat dan pegawai DJA. Pakta

Integritas secara umum memuat

pernyataan untuk selalu menjaga citra

baik dan kredibilitas. Para pegawai

dalam melaksanakan tugasnya harus

menjunjung nilai-nilai integritas dan

profesionalisme.

BERITA


Crack yang berarti celah, patahan, letusan atau retak terjadi akibat tumbukan atau tabrakan dari dua lempeng besar dan timbulah letusan. Ada sekelompok orang yang mampu melihat kesempatan itu, memanfaatkannya dan berhasil menerobos celah itu. Namun sebagian besar lainnya, yang menganut asas wait and see, tidak melihat celah itu sehingga tetap berada di zona yang lama.

Perubahan telah terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia di abad 21 ini, namun sebagian besar orang menyangkalnya karena bagi kita perubahan membawa dampak yang merisaukan, menakutkan dan capek. Capek akibat tuntutan harus bekerja lebih keras, lebih panjang dan lebih cerdas. Perubahan ini membuat sebagian besar dari kita tidak siap dan diramalkan 90% dari perusahaan-perusahaan yang sekarang eksis akan hilang dalam 10 tahun ke depan. Medan yang dilewati penuh jebakan: cracking. Terputus-putus, membentuk jurang-jurang yang dalam.

Hasil pemikiran dan penelitian berjudul Craking Zone ini merupakan buku ke-19 yang ditulis oleh Prof. Rhenald Kasali Ph.D. Beliau menunjukkan kepada kita beberapa fakta yang cukup membuat terkejut mengenai kondisi positif yang akan terjadi dalam masyarakat Indonesia, yaitu: terjadinya perekonomian Indonesia Baru dengan income/capita US$ 3.000 pada akhir 2010 dan dikelilingi oleh kelas menengah baru Asia yang tumbuh progresif. Menurut ADB (2010), antara tahun 2002-2008, terdapat 102 juta orang Indonesia (46% dari jumlah penduduk) berhasil naik

kelas, bergabung menjadi kelas menengah dengan pengeluaran per-hari US$2 s/d US$8 hanya untuk konsumsi.

Cracking zone membawa budaya birokratis menjadi lebih humanis, efektif, dan efisien. Pada era ini, kecepatan (speed) menjadi kata kunci sehingga proses yang bertele-tele sudah tidak zamannya lagi. Sebuah berita sekecil apapun bisa tersebar dengan cepat melalui internet, apalagi berita besar atau kontroversial yang menarik perhatian publik. Masyarakat sudah menjadi peliput berita yang dikenal dengan istilah citizen journalism yang secara perlahan-lahan “mengambil alih pekerjaan wartawan”.

Saat ini teknologi digital dipercaya membawa dampak yang cukup signifikan dalam menciptakan perubahan dan membentuk generasi C yang menurut penelitinya, Dan Pankraz, bisa berarti content, connected, digital creative, cocreation, customize, curiousity, cyborg dan chameleon (bunglon). Gen C dengan kisaran umur 7-35 tahun, dapat menjadi bunglon yang cepat berubah akibat terekspos terus menerus oleh jaringan informasi sehingga saat rambut seseorang dicat berwarna coklat, maka ia pun berbaju coklat, sepatu coklat, tas coklat. Persis seperti bunglon.

Ada tiga karakter buku ini yang terasa sekali saat dibaca. Pertama, buku ini bukan hanya buku biasa tentang sebuah ide yang tercetus di kepala penulisnya. Buku ini juga lahir dari riset mendalam yang dilakukan selama bertahun-tahun oleh sebuah tim—bukan hanya Rhenald Kasali seorang. Teknik penulisan buku ini sama seperti teknik yang digunakan oleh Jim Collins dalam buku klasik manajemen, Good to Great.

Kedua, buku ini kaya dengan data dan informasi yang spesifik. Pembaca akan menemukan bahwa buku ini dapat

dibaca lebih dari satu kali dan tetap saja memberikan sesuatu yang baru saat dibaca kembali. Terdapat banyak tabel, grafik, foto, serta image untuk memberikan gambaran jelas mengenai apa yang sedang dibahas.

Ketiga, buku ini menyajikan banyak sekali pengalaman para cracker leader. Sebuah aksi cracker leadership dibahas dalam berbagai sudut pandang yang memberikan kekayaan referensi tentang crackership bagi para pembacanya. Membaca buku ini, pembaca bukan hanya seperti membaca sebuah buku konseptual, tetapi seolah-olah dibawa untuk mengalami langsung saat-saat dimana para cracker leader itu melakukan aksinya. Dengan demikian, pembaca dapat melihat terobosan cracker leadership itu dari berbagai sudut pandang—mulai dari sudut pandang seorang CEO, seorang pengamat, seorang karyawan perusahaan, dan seorang konsumen. Cara belajar yang menarik, bukan?

Selamat membaca dan terinspirasi menjadi seorang Cracker!

Note : Telah tersedia di Perpustakaan Direktorat Jenderal Anggaran

Judul : Cracking Zone

Penulis : Rhenald Kasali

Ukuran : 18 x 24 cm

Tebal : 356 Halaman

Penerbit : Gramedia Pustaka utama

CrackingZoneRESENSI BUKU


When you think about it, it’s rather curious that ghosts only come out at night. You can check out any folklore in the world and you will find that visually unpleasant entities like vampires, werewolves, and genderuwos only show up after dark. What’s the deal with that?

One explanation contends that it has something to do with our need to safeguard the continuity of our species. You see, the human’s main sensory equipment, our vision, is not so darkness-friendly. We tend to trip and stumble in the dark while our man-eating adversaries like lions and tigers watch with glee.

So, the theory goes, early humans decided to come up with folklores about terrifying creatures of the dark

to keep us indoors at night. As if the actual predatorsare not scary enough. Our evolutionary instinct tells us to stay in a well-lighted place after dark or risk being eaten by god-knows-what. It’s not that we’re scared of monsters. Our folklores are rich with tales of man conquering beasts with two heads or more. Ask the Greeks. We’re just scared of monsters we can’t see.

What I have written so far can be summed up in the words of HP Lovecraft: the oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown. In the presence of something that they don’t know, mankind’s first reaction is to fear it.

Now, the reason I bring this up on this fine morning is this:according to

a recent Change Readiness Survey, a significant majorityof DJA employees feel that they don’t have what it takes to run SPAN. I’ll let that sink for a moment.

SPAN, short for State Budgeting and Treasury System, is a system that enables the integration of budget planning and budget execution processes. It links our business processes with those of our Treasury brethrens’. Technologically speaking,it involves an integration of both of our IT systems.At face value, it’s brand new application system the need to be mastered.

It may sound quite demanding. However, let’s look at the fact that DJA has a plethora of applications of its own. We have applications for anything from mailing system to RKAKL, the

Fear of the Unknown

ENGLISH CORNER


backbone of our system. To carry out our simplest task, i.e. typing, we use Microsoft Word. In general, most of our 800 plus employees know their way around computer and various application. So why is it that we feel inadequate when it comes to SPAN?

One possible answer is ‘fear of the unknown’. We don’t know enough about SPAN to feel comfortable with it. From the scant information that we get, we visually picture SPAN as a highly complicated maze of applications that are prone to crashes and security breaches when, really, it’s not. It’s just another set of application designed for better quality budget planning and execution.

So how do we fix this? How do we get rid of this fear. According to a popular psychology site, mastering your fear begins with admitting that you are, in fact, afraid. In the context of SPAN, we must accept that we DO worry about SPAN. Not because we don’t have what it takes to run it. Rather, because we don’t know enough about it.

There are many, many ways to rectify that situation. You can go to SPAN’s website and satisfy your curiousity. Or browse through SPAN newsletter : Kabar SPAN. Alternately, you can also attend SPAN’s workshops and socializations. Like the great general Sun Tzu said: the more you know about your enemy, the easier it is to kill it. The more you know about SPAN, the less fear you have about it. Hence, you’ll get more comfortable with it.

Next, you have to recognize the root cause of your fear. Why is it that your fear vampires? Well, probably because vampires don’t go out at night to make friends or do their laundry. They’re out to suck your blood dry. By now we have

enough scientific evidence to support the hypothesis that human minus blood equals death. And nobody particularly enjoy dying. So there you have it. That’s why we’re afraid of vampires.

In the case of SPAN, according to observation the root cause of employees’ fears is that they may became redundant. An employe of a certain KPPN revealed that SPAN would eliminate the only job that he knows: filing, sorting, and copying Satker’s proposal. If SPAN is implementated, he would lose his job.

Recognizing your fear allows you to see how to conquer it. If you know that the root cause of your fear is because you don’t have the skill to do things other than what you do now, your alternative would be to upgrade your self. Learn new skills, and aim for a new position.

SPAN implementation recognizes this requirements. Prior to the roll out, there will be a series of trainings to help employees run SPAN. There is absolutely no reason why you should be redundant when SPAN is implemented.

So there you are. The vampire is out in the open. In your hands you have a bunch of onion and a wooden stake. Now go out there and kill it!

1. Recognize your fears. By realizing that you’re fearful, you’re more likely to get to the bottom of what the fear is.

• You may also have a fear of facing your fears. The best way to conquer this fear is to accept the truth behind what’s causing you to experience limited happiness in life.

• You might come to understand

that you’re afraid of failing or taking chances. You may even be fearful because you simply don’t have confidence in yourself.

• Regardless of the issue at hand, it’s important that you recognize your fear and attempt to define what it is that makes you terrified of the unknown. The key here is not to dwell on your fear, but rather to understand precisely what it is you’re worried about.

2. Determine the underlying root of your fears. How can you identify the cause of your fears? An insightful look at your life might reveal the answer. By recognizing what causes your fears, it’s likely you can overcome them with great success!

3. Face your fears. Once you’ve accepted your fear and identified the root cause, you’re ready to conquer it! The best method to do this is to face it head on.

• Make a decision to purposely tackle your fears by indulging yourself in activities that push you outside of your comfort zone. For example, put yourself in a place where you’re safe, yet uncomfortable, or respectfully confront someone from your past. In the end, you’ll find that you can successfully overcome your fears, one by one!

Overcoming your fear of the unknown is a difficult undertaking. However, if you take the time to engage in these three steps, you’ll discover a renewed peace and happiness within your heart!

As you work to unlock the chains that bind you to your fears, you’ll enjoy a freedom that you’ve never felt before.

ENGLISH CORNER


Senyummu membuat dunia tersenyum. Pernahkah kau menyadari betapa pentingnya senyummu buat kedamaian dunia. Mungkin ini berlebihan. Tapi sungguh begitulah adanya. Betapa senyum dari bibir merahmu yang memamerkan gigi cantikmu membuat semua orang menjadi tenang hatinya. Mencipta suasana gairah untuk bekerja melebihi kata-kata motivasi dari Mario Teguh. Jangan pernah menyepelekan hal kecil, seperti memberi senyum. Senyum bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Tidak perlu modal. Hanya hati ikhlas akan melahirkan senyum tulus.

Senyum kepada orang lain hakekatnya adalah senyum kepada diri kita sendiri. Bukankah orang yang menerima senyum akan membalas dengan senyum pula? Begitulah perbuatan baik, akan kembali kepada pelakunya. Untuk itulah kita dianjurkan selalu berbuat baik, dengan menolong orang lain dan membuat orang lain bahagia, sehingga perbuatan ini akan membawa satu kamma-vipaka (akibat) yang baik dan memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan kamma yang lebih baik lagi.

Lemparkanlah batu ke dalam sebuah kolam yang tenang hingga terdengar percikan air dan terlihat lingkaran-lingkaran gelombang. Perhatikanlah bagaimana lingkaran ini makin lama makin melebar, sehingga menjadi begitu lebar dan halus yang tidak dapat lagi dilihat oleh mata kita. Ini bukan berarti bahwa gerak tadi telah selesai, sebab bilamana gerak gelombang yang halus itu mencapai tepi kolam, ia akan dipantulkan kembali sampai mencapai tempat bekas di mana batu tadi dijatuhkan.

Demikian pula dalam kehidupan di kantor seperti pemberian pelayanan kepada stakeholder DJA, harus ada kebaikan dan kesempurnaan di dalamnya. Pemberian pelayanan bukanlah semata menjalankan kewajiban sebagai pegawai, pemberian pelayanan bukanlah semata melakukan SOP. Tetapi ada profesionalisme dengan cita rasa humanisme. Sehingga pelayanan tidak garing dan basa-basi yang tidak perlu. Tetapi orang merasa nyaman ketika datang ke kantor DJA. Betapa kita merasa senang diperlakukan baik dan diorangkan. Bukankah kita akan merasa tidak nyaman ketika antri menunggu pelayanan tanpa tegur sapa? Bukankah kita merasa jengah menunggu pelayanan ditempat yang tidak nyaman, tanpa hiburan dan konsumsi?

Perubahan dalam mengelola dan mengorganisasi pelayanan DJA perlu dilakukan. Untuk mengimbangi perubahan peraturan dan perkembangan teknologi informasi. Sejak diberlakukan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang diikuti dengan pemberian remunerasi kepada para pegawai telah menyebabkan peningkatan ekspektasi publik kepada Kementerian Keuangan terkait dengan profesionalisme pelayanan yang diberikan.

Harapan tersebut tentulah wajar. Publik ingin tahu efektivitas dan efisiensi keberhasilan reformasi birokrasi yang telah dijalankan Kementerian Keuangan. Mereka ingin tahu apa yang telah dikerjakan dan bagaimana hasil dari semua itu. Apakah ada perubahan dalam sikap dan perilaku pegawai? Dan bagaimana dampak terhadap pelayanan yang diberikan kepada publik?

Untuk mewujudkan harapan tersebut, DJA harus bekerja dengan kreatif agar bisa memberikan pelayanan terbaiknya dalam pengelolaan anggaran dan PNBP. Salah satu ide kreatif untuk mewujudkan profesionalisme pelayanan anggaran adalah dengan membentuk Pusat Layanan DJA. Gagasan cemerlang ini tentulah harus segera direalisasikan untuk mewujudkan kesempurnaan layanan DJA. Konsep Pusat Layanan DJA berarti seluruh layanan DJA terkait dengan layanan perencanaan anggaran dan PNBP akan terpusat. Untuk memberikan layanan terpusat perlu sinergi antar direktorat yang terlibat dalam layanan tersebut seperti Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, Direktorat Anggaran III, Direktorat PNBP dan Sekretariat Ditjen.

Pusat Layanan DJA harus menawarkan layanan yang berbeda dengan yang sebelumnya dan mampu memberikan solusi atas permasalahan perencanaan anggaran dan PNBP yang dihadapi oleh stakeholder DJA. Untuk itu Pusat Layanan DJA harus didesain sedemikian rupa agar stakeholder DJA dapat memperoleh layanan yang paripurna. Desain Pusat Layanan DJA harus meliputi tata ruang, SOP, dan SDM. Front desk sebagai muka DJA dalam berhubungan dengan pihak lain bukan hanya menampilkan wajah yang rupawan, luwes, namun harus memiliki integritas tinggi dalam menjaga norma dan aturan yang berlaku.

Layanan excellent tentu akan memudahkan dan menyenangkan stakeholder DJA, bukankah salah satu kebaikan dari hasil puasa ramadhan adalah memudahkan dan menyenangkan urusan orang lain? Selamat hari raya Idul Fitri 1432.

Memberi Arti Lebih Dalam PelayananRENUNGAN


Kuesioner Pembaca Warta Anggaran


KUESIONER pembaca WARTA anggaran

Yth, Pembaca setia Dalam rangka perbaikan kualitas WARTA anggaran , kami mengharapkan masukkan Bapak/Ibu/Saudara/i melalui pengisian kuesioner ini. Demikian, terima kasih. Direktorat Jenderal Anggaran menjamin kerahasiaan identitas dan segala sesuatu yang berkaitan dengan responden dalam kuesioner ini.

Data Responden

Nama : Jabatan : Alamat Kantor/

Email

:

Berikanlah tanda (√ ) pada kolom di sisi kanan setiap pertanyaan sesuai pilihan jawaban Anda.

1. Setujukah Anda bahwa materi yang disajikan dalam WARTA anggaran menambah wawasan Anda tentang penganggaran?

Sangat setuju

Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

2. Bagaimana pendapat Anda mengenai kualitas materi dalam WARTA anggaran?

Sangat Baik

Baik Kurang Sangat Kurang

3. Bagaimana pendapat Anda tentang tampilan WARTA anggaran?

Sangat menarik

Menarik

Tidak Menarik Sangat Tidak Menarik

4. Bagaimana pendapat Anda tentang gaya bahasa yang yang digunakan dalam penulisan WARTA anggaran?

Sangat menarik

Menarik

Tidak Menarik Sangat Tidak Menarik

5. Rubrik mana yang Anda sukai dalam WARTA anggaran ? (pilihan boleh lebih dari satu)

Laporan utama Laporan khusus Perencanaan anggaran

Reformasi birokrasi PNBP Resensi buku Lainnya, sebutkan ______________

6 Apakah ada rubrik lain yang perlu ditampilkan dalam WARTA anggaran?

Tidak Ya, sebutkan ________________________________

7. Faktor apakah yang paling mempengaruhi kepuasan Anda sebagai pembaca WARTA anggaran? Urutkan berdasarkan faktor yang paling mempengaruhi Anda dimulai dari angka 1 untuk yang paling mempengaruhi sampai angka 5

Variasi topik

Kualitas isi

Layout yang menarik

Artikel yang up to date

Gaya bahasa 8. Menurut pendapat Anda, apakah frekuensi penerbitan

WARTA anggaran (4x setahun) sudah cukup memadai?

Sudah memadai Belum, menurut Anda berapa kali penerbitan dalam setahun? (............ kali )

9. Menurut pendapat Anda, apakah jumlah WARTA anggaran yang didistribusikan sudah sesuai dengan kebutuhan instansi Anda?

Sudah memadai Belum, berapa banyak jumlahyang dibutuhkan? (........... buah dalam satu kali penerbitan)

10.

Tuliskan saran dan kritik Anda untuk perbaikan WARTA anggaran. _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________

Untuk perbaikan majalah ini, diharapkan partisipasi Anda dengan mengirimkan lembar kuesioner yang telah diisi melalui : 1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran Gd. Sutikno Slamet Lt.11 Jl Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Fax.(021)3505118 (UP: ORTALA DJA)

2. Email: [email protected]

Bagi 10 pengirim pertama akan mendapatkan hadiah menarik , berupa uang tunai sebesar Rp 100.000


Berapa kali anda ke perpustakaan bulan lalu? Jika pertanyaan ini di lontarkan kepada anda mungkin jawabannya bisa diprediksi, 10 kali? 3 kali? Atau bahkan tidak sama sekali. Hal tersebut amat mudah untuk dikatakan sebelumnya karena jika kita melihat satu dasawarsa ke belakang, nampaknya peran perpustakaan telah tergantikan dengan teknologi internet yang seolah telah membuat dunia menjadi tak berbatas dalam dimensi ruang dan waktu.

Apakah benar begitu?

Ternyata tidak sesederhana itu, setidaknya untuk sebagian orang yang merasa bahwa perpustakaan dapat memberikan manfaat yang besar pada kebutuhan mereka dalam kegiatan pengembangan diri, terutama dari segi intelektual.

Dan memang untuk tujuan itulah perpustakaan didirikan.

Dengan semangat peningkatan kualitas SDM yang dimiliki, Direktorat Jenderal Anggaran telah memulai sebuah langkah penting dengan mendirikan perpustakaan yang saat ini telah memiliki sekitar 9000-an koleksi buku dari berbagai subjek yang dibutuhkan dan diinginkan oleh para penggunanya, koleksi buku teks akademis (terutama dari bidang Ilmu Sosial Ekonomi), koleksi buku fiksi hingga koleksi buku-buku persiapan untuk mengikuti ujian-ujian TOEFL, IELTS, GRE dll.

Dan mungkin tidak banyak pengguna yang mengetahui bahwa selain layanan sirkulasi (peminjaman) buku, perpustakaan DJA juga menawarkan beberapa fasilitas lain demi meningkatkan tingkat utilitas dan minat para staf DJA dalam memanfaatkan unit perpustakaan ini, antara lain yaitu Layanan Referensi dan Layanan Kompilasi Informasi. Selain kedua layanan tersebut, perpustakaan DJA juga menawarkan

fasilitas OPAC (Online Public Access Catalogue) yang sementara baru bisa diakses dari perpustakaan dan dalam proses pemasangan ke Intranet DJA demi kenyamanan pengguna dalam mencari koleksi yang dibutuhkan.

Mulai tertarik?

Tidak perlu khawatir dengan segala bayangan ‘tetek bengek’ administratif yang rumit untuk mendaftar karena setiap orang yang datang ke perpustakaan akan diterima dengan senang hati. Jadi tak perlu ragu, mampir ke perpustakaan, pilihlah buku yang anda sukai dan mulailah membaca.

Karena bacaan untuk semua..

Bacaan untuk Semua…


Menuju Minimum Essential Force (MEF)

PROFIL


Presiden RI memberikan perhatian

serius terhadap alokasi anggaran

sektor pertahanan. Hal itu ditandai

dengan tingginya alokasi anggaran

untuk sektor pertahanan pada RAPBN

tahun 2012 yaitu sebesar 61,9 Triliun.

Pengalokasian anggaran yang tinggi

diiringi harapan agar sektor pertahanan

dapat mempercepat realisasi minimum

essential force (MEF).

Berikut petikan wawancara dengan

Dirjen Perencanaan Pertahanan

Kementerian Pertahanan (Kemhan)

Marsda TNI Bonggas S Silaen.

Reformasi penganggaran yang kita galakkan dengan diterbitkannya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menggunakan 3 pilar penganggaran ( Unified budget, MTEF dan Anggaran Berbasis Kinerja), apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan dalam pengalokasian anggaran ?

Kalau secara umum memang dengan

adanya UU Nomor 17 itu sudah

mengakomodir (cukup baik), contohnya

untuk Unified Budget dan anggaran

berbasis kinerja telah mengakomodir

proses penganggaran, kalau nantinya

ada perkembangan situasi tinggal

menyesuaikan saja.

Untuk pelaksanaanya di tahun 2011 ini, semua instansi harus menerapkan Unified Budget. Adakah hambatan?

Tidak ada hambatan tetapi masih

ada kultur yang lama. Ada beberapa

pelaksana anggaran, masih berpikiran

untuk menunggu persyaratan-

persyaratan lain atau secara birokratis.

Padahal dalam anggaran dapat

dilaksanakan secara simultan, sehingga

program yang ada dapat dikerjakan

dengan cepat. Tetapi tetap harus berada

dalam rambu-rambu yang sudah diatur.

Contoh: di Kementerian kami masih

ada otorisasi, karena kami membawahi

beberapa unit yaitu TNI AU, AD, AL

dan Polri. Mereka dapat bekerja kalau

sudah ada surat keterangan mendahului

otorisasi. Tapi memang masih ada hal-hal

yang perlu kita upayakan percepatannya,

misalnya program yang di danai dari

kredit ekspor. Program ini paling sering

memakan waktu yang lama terutama

dalam lalu lintas surat menyurat baik

dengan Menteri Pertahanan, Bappenas,

Menteri Keuangan, maupun DPR,

bahkan bisa membutuhkan waktu

berbulan-bulan . Sehingga barang yang

kita pesan waktu itu teknologi maju,

ketika datang teknologinya sudah

ketinggalan. Kendala seperti inilah yang

sedang kami coba untuk cari solusinya.

Dalam kaitannya dengan alutsista, seperti apakah kebutuhan alutsista di Kemhan ?

Pengadaan alutsista yang cukup besar

berlangsung pada awal tahun 80-

an. Setelah itu perkembangannya

tidak terlalu signifikan sampai dengan

jaman reformasi. Karena kebutuhan

rakyat banyak, subsidi juga banyak,

TNI akhirnya mengurangi anggaran

untuk alutsista. Baru pada tahun 2010

kita berani mengajukan anggaran yang

lebih besar. Disusunlah baseline dari

kebutuhan minimum, kebutuhan itu

seharusnya 150 triliun (kira-kira). Dalam

RPJM sudah terakomodir sebesar 100

triliun, kurangnya adalah yang kita susun

dalam program MEF dalam 5 tahun,

mulai dari 2010 dan sudah terealisasi 7

triliun. Tahun 2011 kita ajukan 11 triliun,

yang masuk dalam DIPA 2 triliun.

Disamping itu kita diberikan pinjaman

dalam negeri (PDN) 1 triliun dibagi

dalam 5 unit (TNI, AU,AD, AL, POLRI).

Ini untuk meningkatkan alutsista dari

produk dalam negeri, dana yang ada

khusus untuk membeli alutsista yang

diproduksi dalam negeri.

Dengan luas wilayah Indonesia, komposisi sektor pertahanan (alutsista) yang ideal untuk mempertahankan kedaulatan RI?

Kita baru menuju ke arah minimal,

melihat luas wilayah laut kita seharusnya

lebih dari 300 unit yang kita butuhkan

tetapi kita baru punya 120-150 unit.

Padahal sumber daya kita paling banyak

di laut, baik itu migas maupun hasil

laut, sehingga belum bisa sepenuhnya

kita awasi dan jaga karena armada kita

masih kurang.

Bagaimana postur pertahanan Indonesia ke depan?

Saat ini kita sedang menyusun postur

pertahanan ke depan. Hal ini sesuai

dengan perintah Presiden untuk

ditinjau lagi apakah (postur pertahanan

yang ada. Red) perlu diperbaiki, apakah

perlu direformasi doktrinnya lagi. Kalau

tidak salah presiden memberi waktu 6

bulan (untuk menyelesaikannya).

Bagaimana kualifikasi SDM yang diperlukan pada sektor pertahanan?

Di semua instansi SDM kita masih

harus ditingkatkan. Hal ini mutlak

PROFIL


dilakukan. Apabila masih menggunakan

pola lama maka kita akan ketinggalan

jaman. Keberhasilan pembangunan

ditentukan oleh SDM-nya. Di Kemhan

dan TNI telah terpola, sekarang tinggal

konsistensi dalam peningkatan SDM.

Penghematan penganggaran di Kemhan?

Kalau kita berbicara penghemat,

secara terstruktur dari awal pun TNI

dan Kemhan sudah melaksanakan

sejak dulu. Tetapi secara nasional baru

dicanangkan tahun 2011 ini. Kita tinggal

mengefisienkan karena kita sudah

melaksanakan, kita tinggal melanjutkan.

Kita ‘sudah sangat terbiasa’ dengan

penghematan.

Bagaimana me-manage pegawai Ditjen Perencanaan Pertahanan?

Membuka jalur komunikasi. Saya tidak

membatasi orang berkomunikasi

dengan saya. Kalau komunikasi kita

buntu apa yang dapat kita kerjakan?

Komunikasi antara atasan dengan

bawahan dapat dilakukan melalui

handphone baik itu melalui telepon

maupun sms. Dengan menggunakan

tata bahasa yang benar, komunikasi

instan ini dapat digunakan karena lebih

efesien dan efektif. Kita harus membuka

diri masalah komunikasi dengan siapa

pun.

Apakah saran untuk sistem penganggaran kita ?

Meningkatkan anggaran di pos-pos

tertentu yang berkaitan langsung

dengan kebutuhan rakyat dan

pertahanan negara. Kalau bisa pola

minimum essential force kami terlaksana,

sehingga kekuatan kita bisa sebanding

dengan kekuatan negara-negara

tetangga. Dengan catatan kebutuhan

rakyat diprioritaskan dulu.

(RA, RW)

Fotografer : Dana Hadi

PROFIL


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

6756_05 (8) [Converted].pdf 1 10/10/2011 7:05:05 AM

Workshop Reviu Angka Dasar (Baseline) Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 21-24 Juni 2011 bertempat di Auditorium Dhanapala, Kementerian Keuangan.

FOTOPERISTIWA


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

6756_05 (8) [Converted].pdf 1 10/10/2011 7:05:05 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

6756_05 (8) [Converted].pdf 1 10/10/2011 7:05:05 AM

Pada tanggal 3 Mei 2010 bertempat di Gedung Dhanapala, dilaksanakan Sosialisasi PMK Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010.

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L tanggal 5-6 Juli 2011 bertempat di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan.

DAFTAR - anggaran.kemenkeu.go.id Anggaran 22.pdfDAFTAR ISI warta anggaran | 22 Tahun 2011 LAPORAN UTAMA LAPORAN KHUSUS PENELAAHAN RKA-KL 2012 Serba-serbi, Berita dan Pendapat Penelaah

Documents