D1

Date post:01-Nov-2014
Category:
View:731 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
  • 1. kewirausahaan

2. Perizinan usaha Business licensingA. Pengertian perizinan usaha. Definition ofbusiness licensing.B. Macam-macam perizinan. Various kinds oflicensing.C. Ketentuan permohonan surat izin usaha.Terms of the business license application 3. A. Pengertian perizinan usaha.Definition of business licensing.Sebuah kegiatan usaha dimulai terlebih dahulu perusahaan yang bersangkutan harusmengurus izin usaha. Maksud memiliki izin usaha tersebut untuk mewujudkan pembinaan,pengarahan, dan pengawasan dalam kegiatan usaha juga akan tercapai tertib usaha, kelancaranusaha, dan pemerataan kesempatan usaha. Sebuah kegiatan usaha dimulai terlebih dahuluperusahaan yang bersangkutan harus mengurus izin usaha.A business activity first started the company concerned must take care of business license.Maksud memiliki izin usaha tersebut untuk mewujudkan pembinaan, pengarahan, danpengawasa dalam kegiatan usaha juga akan tercapai tertib usaha, kelancaran usaha, danpemerataan kesempatan usaha. The purpose of having a business license in order to realize theguidance, direction, and pengawasa in business activities will also be achieved orderly effort,smooth operations, and equitable distribution of business opportunities.Perizinan usaha di indonesia di berlakukan dengan adanya inpres No. 5 tahun 1984tentang penyederhanaan dan pengendalian perizinan di bidang usaha, kemudian pada tanggal 19desember 1984 juga di terbitkan SK Menteri Perdagangan no 1458/KP/XII/1984 dan inpres No. 4tahun 1985 yang juga mengatur tentang perizinan di bidang usaha.Business licensing in Indonesia into force with the Presidential Instruction No. 5 tahun1984 tentang penyederhanaan dan pengendalian perizinan di bidang usaha, kemudian padatanggal 19 desember 1984 juga di terbitkan SK Menteri Perdagangan no 1458/KP/XII/1984 daninpres No. 4 tahun 1985 yang juga mengatur tentang perizinan di bidang usaha. 5 year 1984concerning the simplification of licensing and control in the field of business, then on 19December 1984 also published the Decree of the Minister of Trade and Presidential InstructionNo. 1458/KP/XII/1984 no. 4 of 1985 which also regulates the licensing in the field of business. 4. B. Macam-macam perizinan. Variouskinds of licensing. 1. Izin prinsip yaitu perizinan yang diberikan kepada perusahaan industri oleh pemerintah daerah yangberkaitan dengan operasi produksi dari perusahaan. Namely the principle of licensing permission given to industrial enterprises by local governments related to theproduction operations of the company. 2. Izin hak guna dan hak pakai yaitu izin yang dikeluarkan sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut memilikihak untuk menggunakan dan memakai lahan tempat perusahaan berdiri untuk kegiatan usaha dan produksi. Permission tenure and use rights of the permit issued as evidence that the company has the right to use and useof land where the company stands for business activities and production. 3. Izin mendirikan bangunan (IMB) yaitu izin yang diberikan kepada perusahaan untuk mendirikan bangunanatau merenovasi dan merubah bentuk bangunan di lahan yang dimiliki. Building permit, which permits given to companies to build or renovate and change the shape of buildings onland owned. 4. Surat izin tempat usaha (SITU) yaitu surat izin yang diberikan kepada perusahaan yang berkaitan denganfaktor lingkungan terutama ditimbulkan oleh perusahaan tersebut terhadap lingkungan disekitarnya. Place of business permit is a license granted to companies associated with environmental factors, mainly causedby the environment surrounding the company. 5. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) yaitu surat izin yang diberikan kepada perusahaan yang berkaitan denganfaktor lingkungan terutama berkaitan dengan gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan tersebutterhadap lingkungan disekitarnya. Trade business license (SIUP) that the license granted to companies associated with environmental factors,especially related to the disruption that may be incurred by the company against the surrounding environment. 5. C. Ketentuan permohonan surat izin usaha. Terms of the business license application 1. SITU ( Surat Izin Tempat Usaha ). SITU (Permit Placeof Business). 2. SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan ). SIUP(Trading License). 3. NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ). TIN (TaxpayerIdentification Number) 4. NRP ( Nomer Register perusahaan ). NRP (MobileRegister a company). 5. NRB ( Nomer Rekening Bank ). NRB (Bank AccountNumber). 6. AMDAL (anggaran Mengenai Dampak Lingkungan ).EIA (Environmental Impact budget). 6. 1. SITU ( Surat Izin Tempat Usaha ).SITU (Permit Place of Business). a. Ketentuan SITU. Terms SITU. Untuk kelancaran usaha, setiap perusahaan harus memiliki surat izin tempat usaha, surat inidikeluarkan oleh pemerintah tingkat II, sepanjang ketentuan undang-undang gangguan (HO) mewajibkannya. Prosedur permohonan SITU adalah: Untuk kelancaran usaha, setiap perusahaan harus memiliki suratizin tempat usaha, surat ini dikeluarkan oleh pemerintah tingkat II, sepanjang ketentuan undang-undanggangguan (HO) mewajibkannya. Prosedur permohonan SITU adalah: To smooth the business, every companymust have a business license, a letter was issued by the government level II, all the provisions of the lawsdisorder (HO) require it. SITU application procedures are: - Mendapat izin dari lingkungan di sekitar perusahaan dan diketahui oleh RT dan RW setempat. Kemudianditeruskan ke pemerintahaan kelurahaan dan kecamatan dimana perusahaan itu berdiri. Get permission from the environment around the company and is known by local RT and RW. Kemudianditeruskan ke pemerintahaan kelurahaan dan kecamatan dimana perusahaan itu berdiri. Then forwarded to thegovernance kelurahaan and district where the company stood. - Menyerahkan bukti mendapat izin dari linkungan kepemerintahan tingkat II untuk proses pembuatan SITU. Submit proof of permission from an environment governance level II to the process of making SITU. - Membayar biaya izin dan leges, berdasarkan PERDA Nomor 17/PD/1976, PERDA Nomor 35/PD/1977 dan perdaNomor 09/PD/1986. Pay the license fee and leges, based on Regional Regulation No. 17/PD/1976, Government Area NumberNumber 09/PD/1986 35/PD/1977 and local regulations. 7. b. Dokumen dokumen untuk permohonan SITU. The documents for theapplication SITU. - Salinan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ). Copies of identity cards (KTP). - Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar dari pemilik usaha ataupenanggung jawab. Passport photo size 3 x 4 cm 2 pieces of the businessowner or person in charge. - Salinan akta pendirian yang dibuat notaris. Terutama bagi perusahaanyang berbadan hukum seperti CV, PT, Firma, BUMN, BUMD, perseroandan koprasi. A copy of the deed created a notary. Terutama bagi perusahaan yangberbadan hukum seperti CV, PT, Firma, BUMN, BUMD, perseroan dankoprasi. Especially for a company incorporated under the laws such asCV, PT, firm, state enterprises, enterprises, companies and koprasi. - Surat lunas PBB. Letter of the UN settlement. 8. c. Syarat-syarat yang tertuang dalam SITU. The terms set out in the AIS.Dalam menjalankan perusahaan atau usaha,wirausaha harus memenuhi tata tertib atau mentaatikewajiban dalam SITU, diantaranya : Dalam menjalankan perusahaan atau usaha,wirausaha harus memenuhitata tertib atau mentaati kewajiban dalam SITU, diantaranya : In running a company or business, entrepreneurs must meet the rules or obey the obligations of the AIS,including: - Keamanan, meliputi alat pemadamam kebakran, keamanan penyimpanan barang-barang yang mudahterbakar,mengikuti peraturan yang berlaku, dan lain-lain. Security, including tools pemadamam kebakran, secure storage of goods and combustible, following regulations,and others. - Kesehatan, meliputi perlegkapan P3K, menyediakan tempat pembuangan sampah, mencegah kemungkinanpencemaran lingkungan, dam lain-lain. Health, includes perlegkapan P3K, providing landfills, preventing the possibility of environmental pollution,dams etc.. - Ketertiban, ikut menjaga ketertiban lingkungan, mengutamakan tenaga kerja dai lingkungan sekitar,dan lain-lain. Order, participate policing environment, giving priority to labor dai surrounding environment, and others.Pelanggaran syarat-syarat diatas berkaitan dengan SITU-nya dicabut dan dikenakantindakan ditutupnya perusahaan. SITU pada umumnya diberikan dalam jangka waktu 3 tahun terhitung mulaitanggal permohonan dan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktu berakhir. Violation of the aboveconditions relating to his SITU revoked and subject to closure of the company. SITU generally granted for aperiod of 3 years from the date of application and no later than 1 month before the term expires. 9. 2. SIUP ( Surat Izin UsahaPerdagangan ). SIUP (Trading License). a. Ketentuan umum SIUP. General provisions SIUP. SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. SIUP untuk usaha dikeluarkan oleh Kepala KantorPerdagangan Daerah Tingkat II atas nama Mentri. SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. SIUP issued based on the domicile of the owner or person in charge of the company. SIUP untuk usaha dikeluarkan oleh Kepala KantorPerdagangan Daerah Tingkat II atas nama Mentri. SIUP for business issued by the Regional Trade Head Office Level II on behalf of the Minister.Masa berlakunya tidak terbatas selama perusahaan atau usaha tersebut berjalan. Sedangkan SIUP untuk perusahaan besar dikeluarkanoleh Kepala Kantor Perdagangan Daerah Tingkat I atas nama Mentri, dan masa berlakunya selama 5 tahun berjalan. Masa berlakunya tidakterbatas selama perusahaan atau usaha tersebut berjalan.Unlimited validity period for the company or business is run. Sedangkan SIUP untuk perusahaan besar dikeluarkan oleh Kepala KantorPerdagangan Daerah Tingkat I atas nama Mentri, dan masa berlakunya selama 5 tahun berjalan. While SIUP to large companies issued by theHead Office of the Trade of Provinces on behalf of the Min

Popular Tags:

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended