^d Áµiµ vÇd vP< i vD Ç l d v u]P ]zvPW } µl ](U Ç^ ]vPUDv ...

8-Sep-17

Sasaran

IKU ES II 1Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT)1

Persentase Perselisihan

Hubungan Industrial 1

Persentase perusahaan

yang taat aturan

ketenagakerjaan

1Meningkatnya pendapatan

transmigrans

2Angka partisipasi

angkatan kerja

1

2

3

4

IKU ES III 1Persentase angkatan kerja

yang Bekerja1

Persentase peningkatan

perusahaan yang memiliki

sarana HI

1

Persentase penurunan

perusahaan yang melanggar

aturan ketenaga kerjaan

Persentase luas lahan kimtrans yang

diusahakan1

2persentase penyelesaian

perselisihan HI melalui PB

Jumlah kelembagaan ekonomi dan sosial

budaya yang dikembangkan di kimtrans2

3

Persentase peningkatan

perusahaan yang menerapkan

perlindungan Jamsos

3

4

5

6

7

IKU ES IV 1

Persentase Pencari Kerja

yang Memperoleh sertifikat

kompetensi

1Jumlah Perusahaan yang

membentuk LKS Bipartit1

Persentase perusahaan

yang melanggar norma

ketenagakerjaan

Jumlah kepala keluarga kimtrans yang

meningkat1

Nilai komponen pelaporan

pada LKIP SKPD1

Jumlah dokumentasi pelayanan

surat menyurat1

Jumlah dokumen laporan keuangan

secara berkala

2

Persentase angkatan kerja

yang dapat ditempatkan di

Pasar Kerja


membuat PP/PKB2

Persentase perusahaan yang

melanggar norma K3

Jumlah kimtrans yang menjadi pusat

pertumbuhan baru2

Nilai komponen

perencanaan pada LKIP SKPD2

Jumlah dokumentasi terkait sarana

dan prasarana 2 Jumlah aset yang tercatat

3

Persentase angkatan

kerja yang mampu

berwirausaha

3

Jumlah Perusahaan yang

menerapkan struktur skala

upah

3

Persentase penindakan

terhadap perusahaan yang

melanggar peraturan

ketenagakerjaan

Jumlah lahan dan sarana prasarana

yang ada dikimtrans3

Jumlah pegawai yang administrasi

kepegawaian nya dilayani secara

tertib


menerapkan program jamsos4

Jumlah ASN yang mengikuti peltihan

bersertifikasi

Menyusun perencanaan dan administrasi

keuangan SKPD

Meningkatnya jumlah kawasan

transmigrasi yang diberdayakan

Menyusun perencanaan dan

pelaporan kinerja SKPD Menyusun data kepegawaian, evaluasi

serta administrasi kepegawaian SKPD

Melaksanakan peningkatan kapasitas

SDM

Meningkatnya jumlah

tenaga kerja yang diterima

di pasar kerja

Meningkatnya penerapan syarat-

syarat kerja dan peningkatan

jaminan sosial bagi tenaga kerja

Meningkatnya Pembinaan

Pengawasan dan Perlindungan

Tenaga Kerja

Meningkatnya Daya saing

Tenaga Kerja

Pelayanan administrasi keuangan

Meningkatkan Kompetensi, Produktivitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan kerja serta

Sarana Hubungan industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LKIP SKPD

Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LKIP SKPD

Peningkatan kualitas dan pengembangan

kawasan transmigrasi

2

Merencanakan dan mengadakan sarana

dan prasarana serta administrasi

perkantoran

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

SKPD Disnakertrans

Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja

SKPD

Nilai SAKIP Disnakertrans

TUJUAN DISNAKERTRANS

Persentase penyerapan anggaran SKPD

Persentase ASN SKPD yang memiliki sertifikat keahlian

Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD

Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja

Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran

Meningkatkan Kesejahteraan Transmigrans

Meningkatnya kualitas daya

saing tenaga kerja

Terwujud ya Te aga Kerja da Masyarakat Tra s igrasi Ya g Produktif, Berdaya Sai g, Ma diri da Sejahtera ‘PRO BERSAMA SEJAHTERA

Meningkatnya Kesejahteraan Tansmigrans

1

1

2

3

Hubungan Industrial harmonis

dan KondusifZero Case

Peningkatan kualitas SDM SKPD

Meningkatnya perusahaan yang

taat terhadap aturan ketenaga

kerjaan

Penguatan kelembagaan hubungan

industrial dan jamsostek

Persentase aset yang tercatat ( harus 100 % )

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja

1 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. KALSEL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disebut Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rancangan awal rencana tahunan Satuan Kerja

Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah

mengingat beberapa hal sebagai berikut :

a. Rancangan awal Renja SKPD merupakan dokumen yang secara

substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).

b. Rancangan Awal Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan

program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) tahun 2018.

c. Rancangan Awal Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk

evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui

sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja

Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada

tahun 2018 yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).



Mengingat arti strategis dokumen Rancangan Awal Renja SKPD dalam

mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah

daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen

Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, yang antara lain :

a. Program dalam Renja harus sesuai dengan Program Prioritas sebagaimana

tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;

b. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan progam

dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam

forum Musrenbang;

c. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil

(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkap dengan

pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju

Berbagai upaya yang telah dan sedang dikembangkan untuk makin

memperkuat peranan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah

meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran pemerintah dan

sumber daya lainnya yang semakin terbatas. Dengan dilatarbelakangi

keterbatasan sumber daya yang tersedia serta peluang dan tantangan yang

harus dihadapi maka disusunlah Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahunan 2018.

B. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 adalah sebagai

berikut :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN).

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

e. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah

f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

i. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor

13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

k. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 053 Tahun 2009 tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Unit-unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan

Selatan

l. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan RPJMD Provinsi Kalimantan

Selatan telah disempurnakan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan

Selatan Nomor : 188.44/0647/KUM/2012 tanggal 28 Desember 2012

m. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6

tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(KUA-PPAS) Tahun 2017.



n. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 050/052/P2E/Bappeda

tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun

2018.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini adalah

sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program Tahun 2018,

meliputi /kegiatan tahun 2017, dan perencanaan program/kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018.

Sedangkan Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk

memasukkan program/kegiatan yang ada di Rancangan Awal Rencana Kerja

(RENJA) kedalam Kebijakan Umum Anggaran.

D. Sistematika Penyusunan Renja SKPD

Sistematika Penyusunan Renja SKPD Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

a. Indikator Kinerja

b. Kelompok Sasaran

c. Lokasi Kegiatan

d. Kebutuhan Dana Indikatif

e. Sumber dana

BAB V PENUTUP



BAB ii

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra

Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017, capaian Rencana Kerja

Tahun 2018 ( tahun n-1) dan capaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, pada urusan wajib Ketenagakerjaan

dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian.

Capaian kinerja tahun 2017 didukung dengan pelaksanaan

program/kegiatan mencakup 10 program dengan 196 kegiatan secara

kumulatif capaian kinerja kegiatan (output) rata-rata hampir tercapai 100%.

sebagaimana tabel berikut:

No Uraian APBN APBD Jumlah

1 Jumlah Program 4 4 10

2 Jumlah Kegiatan 43 144 187

3 Alokasi Dana (Rp) 6.713.218.000,- 12.408.988.820,-

19.122.206.820,-

4 Realisasi Keuangan

(Rp) 2.948.052.632 ,- 5.391.765.762,- 8.339.818.394,-

5 % Keuangan 44 % 43 % 44 %

6 % Fisik 50 % 47 % 50 %

Per Juli 2017



Capaian indikator kinerja Tahun 2016 terhadap target Renstra Tahun 2017

sebagai berikut :

Indikator

Capaian

2016

Realisasi

2016

Target

2017

Target

2018

1. Jumlah Kabupaten / kota

yang membuat dokumen

PTK dan usulan RTK

Dokumen 8 9 10

2. Tingkat pengangguran

Terbuka (TPT)

% 4,8 -4,78 4,77 – 4,71

4,7 – 4,5

3. Angka Partisipasi

angkatan kerja

% 69,31 69,72 69,91

4. Persentase angkatan

yang bekerja

% 95,30 96,00 96,50

5. Persentase Pencari

Kerja yang memperoleh

sertifikat kompeansi

% 30 35 40

6. Persentase Angkatan

kerja yang dapat

ditempatkan di pasar

kerja

% 7,16 10 12,84

7. Persentase Angkatan

Kerja yang mampu

berwirausaha

% 10 15 20

8. Persentase Perselisihan

HI

% 85 85 85

9. Persentase peningkatan

perusahaan yang

memiliki sarana HI

% 0 10 10

10. Persentase

penyelesaian

perselisihan HI melalui

PB

% 0 20 20

11. Persentase Peningkatan

% 0 20 25



perusahaan yang menerapkan perlindungan Jamsos

12. Jumlah perusahaan

yang membentuk LKS

Bipartit

% 0 50 60


yang membuat PP /

PKB

% 25 25 25


yang menerapkan

struktur skala upah

% 0 50 60


yang menerapkan

Jamsos

% 0 50 60

16. Peresentase

perusahaan yang taat

aturan ketenagkerjaan

% 0 100 100

17. Persentase penurunan

perusahaan yang melanggar aturan ketenagkerjaan

% 0 10 10

18. Persentase perusahaan

yang melanggar norma ketenagklerjaan

% 0 25 20

19. Persentaseperusahaan

yang melanggar Norma K3

% 0 25 20

20. Persentase penindakan

terhadap perusahaan yang melanggar peraturan ketenagkerjaan

% 0 10 10

21.Meningkatnya

pendapatan Transmigran

% 0 20 20

22. Persentase Luas Lahan

Kimtrans yang diusahakan

% 0 30 30

23. Jumlah Kelembagaan

ekonomi dan Sosial Budaya yang dikembangkan di

Lembaga ekonomi

0 5 7



kimtrans

24. Jumlah Kepala

Keluarga Kimtrans yang meningkat

KK 0 20 25

25. Jumlah Kimtrans yang

menjadi pusat pertumbuhan baru

Wil Kimtrans

0 4 5

26. Jumlah sarana dan

prasarana yang ada di Kimtrans

Sarpras 0 2 2

B. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2017

Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan

Selatan yang dikembangkan dalam mencapai visi dan misi adalah sebagai

berikut :

No

NAMA PROGRAM

DANA

PENANGGUNG

JAWAB

1 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan

Produktifitas

APBN Bid. PKP

2 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga

Kerja

APBD

3 Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja APBD

4 Pengembang Hubungan Industrial dan

Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

APBN Bid. Hub Industrial

Bid. Pengawasan 5 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

APBD

6 Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

APBN

7 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Transmigrasi

APBN Bid. Transmigrasi

8 Pengembangan Wilayah Transmigrasi APBD

9 Pengembangan Sumber Daya Kawasan

Transmigrasi

APBD

10 Pelayanan Adiminstrasi Perkantoran APBD Sekretariat



D

Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi yang telah dilaksanakan mencakup :

A. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas (APBN)

ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan sistem dan pelaksanaan sertifikasi Kompetensi Profesi

2. Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas

4. Pengembangan dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan

dalam dan Luar Negeri

5. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas

6. Pengembangan standarisasi Kompetensi kerja dan pelatihan kerja

7. Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Binalattas

8. Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga kepelatihan Binalattas

9. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas

Binalattas

10. Peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri

Binalattas

11. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalattas

12. Pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan pelatihan kerja

Binalattas

B. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (APBD),

ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pelatihan Pengelola Lembaga Latihan Kerja

2. Monotoring Lembaga Latihan Swasta

3. Pemagangan berbasis pengguna

11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur APBD

12 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur APBD

13 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

APBD



C. Pengembangan Kesempatan Kerja (APBD)

a. Penyelenggaraan Padat Karya Produktif

b. Pembinaan Terapan Teknologi Padat Karya Sistem Kader

c. Pengembangan Bursa Kerja

d. Pengembangan Informasi Pasar Kerja

e. Penyusunan dan penyebarluasan Informasi Ketenagakerjaan

f. Bimtek Bursa Kerja Online

g. Gerakan Penanggulangan Pengangguran

h. Bimtek Pembinaan Perusahaan Pengguna TKA

i. Forum Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja

j. Koordinasi Lintas Sektor untuk Tenaga Kerja ke luar Negeri

D. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja (APBN)

1. Pelaksanaan Teknik Negosiasi bagi pekerja / Buruh / SP/ SB dan

Pengusaha

2. Bimtek Peningkatan Kapasitas pengurus SP/SB

3. Sosialisasi pengupahan

4. Efektifitas Dewan Pengupahan

5. Penyelesaian perselisihan HI

6. Penyelesaian Program dan Rencana Kerja Teknis

7. Konsultasi Teknis program Informasi dan pelaporan Bidanh HI di Prov

dengan Kab /Kota

8. Sinkronisasi dan sinergitas pendataan HI dan Jamsostek Provinsi dan

Kabupaten

9. Efektivitas Sistem pelaporan SAI

10. Pelaporan PP 39

11. Layanan Perkantoran

12. Peningkatan penerapan Jamsostek Tenaga kerja

E. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (APBD)

1. Pengembangan pengupahan

2. Pembinaan Organisasi Pekerja



3. Pengawasan TKA

4. Sosialisasi Upah Minimum Provinsi

5. Perundingan Upah Minimum Sektoral Provinsi

6. Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum

7. Komite Pengawasan Ketenagakerjaan

8. Forum Komunikasi Tripartit

9. Pelaksanaan Bulan K3 & Verifikasi / Penilaian Nihil Kecelakaan Kerja

10. Bimbingan Teknis / Pelatihan K3 Umum

11. Sosialisasi Penerapan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

12. Inventarisasi dan pendataan pekerja anak informal

13. Sosialisasi SMK3 kepada P2K3 di 6 Kabupaten

F. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem

Pengawasan Ketenagakerjaan (APBN)

1. Peningkatan Kualitas Teknis pemeriksaan dan penyidikan Norma Ketenagkerjaan

2. Peningkatan perlindungan Pekerja perempuan dan penghapusan Pekerja Anak

3. Peningkatan Penerapan Norma keselamatan dan kesehatan kerja

4. Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jamsostek

5. Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya

6. Peningkatan Kualitas dan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

G. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

(APBN)

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

2. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan

transmigrasi

3. Pengembangan Usaha Transmigrasi

4. Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi

5. Pelayanan pertanahan transmigrasi

6. Promosi dan Kemitraan

H. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi (APBD)

1. Identifikasi Kemandirian Desa Definitif Eks LokasiTransmigrasi



2. Inventarisasi Kepemilikan Lahan Transmigrasi

3. Pengembangan Gapoktan dan Poktan di Lokasi Transmigrasi/ Lokasi Eks

Transmigrasi

I. Program Pengembangan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi (APBD)

1. Perencanaan Sarana dan Prasarana Lokasi Eks Transmigrasi Calon Desa

Berkembang

2. Pengembangan Promosi dan Investasi dan Kemitraan

3. Pengembangan Kampung Inggris di kawasan transmigrasi

4. Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah

J. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (APBD)

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan listrik

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

6. Penyediaan Barang Centakan dan Penggandaan

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan PerUUan

9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

11. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

13. Pengelolaan Sistem Informasi Nakertrans

K. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Peralatan gedung kantor

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

3. Pemeliharaan rutin / berkala kendraan dinas operasional

4. Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung / kantor

L. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Informal

2. Percepatan Peningkatan IPK Kalsel



3. Pembinaan Kesehatan Aparatur

M. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Penyusunan Laporan Keuangan semesteran

3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun

4. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

5. Penyusunan Laporan Data Terpilah Bidang Ketenagkerjaan

C. Aspek Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2017

Anggaran APBD tahun 2017 dalam rangka penyelenggaraan

pembangunan bidang Ketanagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kalimantan

Selatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 mendapat

anggaran APBD dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar

Rp.12.408.988.821,- (terdiri Dinas Provinsi, Balai Produktivitas, Balai

Hiperkes dan KK, Balai Latihan Kerja) dengan rincian dan realisasi anggaran,

disajikan pada tabel berikut :

No. Uraian Anggaran Tahun 2017

(Rp)

Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp)

A Dinas Provinsi

1 Belanja Langsung 5.279.193.000,- 1.780.631.574,- 3.498.561.426,-

B Balai Produktivitas

1 Belanja Langsung 907.217.200,- 546.501.084,- 360.716.116,-

C Balai Hiperkes dan KK

1 Belanja Langsung 1.733.598.000,- 1.095.306.655,- 638.291.345,-

D Balai Latihan Kerja

1 Belanja Langsung 4.488.980.620,- 1.969.326.449,- 2.519.654.171,-

JUMLAH

12.408.988.820,-

5.391.765.762,-

7.017.223.058,-

Per Juli 2017



Sedangkan Dana yang bersumber dari APBN untuk tahun 2017 sebesar

Rp.6.713.218.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No. Program Anggaran 2017 (Rp)

Realisasi (Rp)

Lebih/Kurang (Rp)

1 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

1.877.830.000,-

1.036.010.400,-

841.819.600-

2 Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengem sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

1.776.030.000,-

512.930.132,-

1.263.099.868,-

3

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos Tenaga Kerja

1.111.583.000,-

753.896.100,-

642.313.100,-

4 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

1.947.775.000,-

645.216.000,-

1.302.559.000,-

JUMLAH

6.713.218.000,-

2.948.052.632,-

4.049.791.568,-

Per Juli 2017

D. Kendala/Permasalahan/Hambatan Pelaksanaan

Kendala/Hambatan Pelaksanaan

Dalam rangka merealisasikan seluruh program dan kegiatan yang telah

direncanakan SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Selatan, terdapat beberapa kendala yang cukup berpengaruh

yakni :

a. Minimnya tenaga fungsional ketenagkerjaan seperti Pengantar Kerja,

Mediator, Pengawas dan Instruktur, baik ditingkat Provinsi dan atau

Kabupaten / Kota

b. Fasilitasi pengurusan sertifikat tanah transmigrasi tidak sesuai target

dikarenakan sulitnya melakukan verifikasi data objek dan subjek tanah

transmigran akibat dari peralihan hak yang berganti –ganti secara ilegal

serta adanya aturan dari BPN setempat yang ketat terkait dengan proses

sertifikasi itu sendiri.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Visi dan Misi a. V i s i

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan

adalah:

PRO BERSAMA SEJAHTERA

“Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi Yang Produktif,

Berdaya Saing, Mandiri dan Sejahtera “

Penjabaran makna dari Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

Produktif mengandung makna :

Bahwa tenaga kerja dan transmigrasi mempunyai produktivitas yang

tinggi sehingga mampu meningkatkan produksi

Berdaya saing mengandung makna :

Bahwa tenaga kerja dan transmigran mampu bersaing di pasar kerja

maupun menjadi wirausaha

Mandiri mengandung makna :

Bahwa Tenaga kerja dan transmigrasi mampu hidup mandiri tidak

tergantung dari bantuan pemerintah

Sejahtera mengandung makna :

Bahwa tenaga kerja dan transmigrasi tingkat kehidupan menjadi

sejahtera yang mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri beserta

keluarga baik kebutuhan material maupun spiritual

b. M i s i

Dalam rangka pencapaian Visi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan misi, yaitu :



1. Memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja dan Transmigrans

secara optimal dan manusiawi

2. Menyediakan Tenaga Kerja yang kompeten dan produktif dengan

meningkatkan Penempatan dan Perluasan Kesempatan kerja untuk

memenangkan persaingan global

3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan jaminan

sosial tenaga kerja

4. Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan dan K3

5. Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

B. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian tersebut, lebih lanjut dirumuskan 5 tujuan dan 5 sasaran

sebagai berikut :

Tujuan merupakan pernyataan – pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilkukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan

menangani isu strategis yang dihadapi. Tujuan Jangka menengah Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai

berikut :

1. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja

sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah

2. Meningkatkan kompetensi, produktivitas, Penempatan dan Perluasan

Kesempatan Kerja

3. Menciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis dan Kondusif

4. Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perusahaan sehingga

terlindungnnya hak-hak Tenaga Kerja

5. Memberdayakan dan Mengembangankan Kawasan Transmigrasi

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan



sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantasn Selatan serta profil

pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Untuk lima tahun mendatang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Selatan menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Kal Sel

2. Meningkatnya daya saing tenaga kerja

3. Hubungan Industrial yang harmonis dan Konwdusif

4. Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan

5. Memfasilitasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

C. Kebijakan dan Strategi

Selaras dengan agenda pembangunan Nasional, arah kebijakan dan strategi

pembangunan Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan bagian

dari arah kebijakan dan strategi pembangunan Nasional, pembangunan

bidang ekonomi dan pembangunan wilayah.

Urusan Ketenagakerjaan

a. Meningkatkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

b. Melibatkan partisipasi masyarakat

c. Optimalisasi informasi lowongan kerja, dan tindak lanjut dari program

yang telah dijalankan

d. Optimalisasi kerjasama dengan perusahaan penerima tenaga kerja

e. Tingkatkan informasi lowongan kerja

f. Tingkatkan keterampilan tenaga kerja

Urusan Transmigrasi

a. Optimalisasi kerjasama dengan daerah pengirim dan penerima peserta

transmigrasi

b. Tingkatkan pemahaman peserta transmigrasi



Program yang dilaksanakan untuk mendukung visi misi merupakan

kumpulan kegitan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Program yang telah ditetapkan oleh Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai

berikut :

No NAMA PROGRAM DANA PENANGGUNG

JAWAB

1

Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

APBD

Bidang PKP

2 Program Penempatan Kompetensi

Tenaga Kerja dan Produktivitas

APBN

3 Program Perluasan

Pengembangan Kesempatan

Kerja

APBD

4 Program Pengembangan HI dan

Peningkatan Jamsostek

APBN

Bidang HIPK 5 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga Tenaga

Kerja

APBD

6 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga Tenaga

Kerja

APBD

Bidang

Pengawasan

7 Program Perlindungan Tenaga

Kerja dan Pengembangan Sistem

Pengawasan Ketenagakerjaan

APBN

8 Program Pengembangan

Masyarakat dan Kawasan

Transmigrasi

APBN

Bidang

Transmigrasi



9 Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

APBD

10 Program Pengembangan Sumber

Daya Kawasan Transmigrasi

APBD



BAB IV

prOGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018

A. Indikator Kinerja Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

SASARAN TARGET KINERJA

URAIAN INDIKATOR SATUAN 2016 2017 2018

Peningkatan kualitas Pembangunan ketenagkerjaan dan ketransmigrasian Kalsel

1. Jumlah Kabupaten / kota yang membuat dokumen PTK dan usulan RTK

Dokumen 8 9 10

Meningkatnya daya saing tenaga kerja

2. Persentase

Tingkat

pengangguran

Terbuka (TPT)

% 4,8 -4,78

4,77 – 4,71

4,7 – 4,5

3. Angka Partisipasi

angkatan kerja

% 69,72 69,91 70,07

4. Persentase

Angkatan kerja

yang bekerja

% 95,30 96,00 96,50

5. Persentase

Pencari kerja

yang

memperoleh

sertifikasi

kompetensi

% 30 35 40

6. Persentase

Angkatan kerja

yang dapat

ditempatkan di

pasar kerja

% 7,16 10 12,84

7. Persentase % 10 15 20



Angkatan Kerja

yang mampu

berwirausaha

Penguatan Kelembagaan Hubungan Industrial dan Jamsostek

8. Persentase

Perselisihan

Hubungan

Industrial

% 85 85 85

9. Persentase

peningkatan

perusahaan yang

memiliki sarana

HI

% 0 10 10

10. Persentase

penyelesaian

perselisihan HI

melalui PB

% 0 20 20

11. Persentase Peningkatan perusahaan yang menerapkan perlindungan Jamsos

% 0 20 25

12 . Persentase perusahaan yang membentuk LKS Bipartit

% 0 20 20

13. Jumlah

perusahaan yang

membuat

PP/PKB

Perusahaan 25 25 25

14. Jumlah

perusahaan

yang

menerapkan

skala Upah

perusahaan 0 50 60

Meningkatnyan perusahaan yang taat terhadap aturan

15. Jumlah

perusahaan yang

menerapkan

perusahaan 0 50 60



ketenagkerjaan Jamsos

16. Peresentase

Perusahaan

yang taat aturan

ketenagkerjaan

% 0 100 100

17. Persentase penurunan perusahaan yang melanggar aturan ketenagkerjaan

% 0 10 10

18. Persentase perusahaan yang melanggar norma ketenagkerjaan

% 0 25 20

19. Persentase perusahaan yang melanggar Norma K3

% 0 25 20

20. Persentase penindakan terhadap perusahaan yang melanggar peraturan ketenagkerjaan

% 0 10 10

Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

21. Meningkatnya pendapatan transmigran

% 0 20 20

22. Persentase luas lahan kimtrans yang diusahakan

% 0 30 30

23. Jumlah Kelembagaan ekonomi dan sosial budaya yang dikembangkan di kimtrans

Lembaga ekonomi

0 5 7

24. Jumlah Kepala Keluarga Kimtrans yang meningkat

KK 0 20 25

25. Jumlah Kimtrans yang menjadi

Wil Kimtrans

0 4 5



pusat pertumbuhan baru

26. Jumlah Sarana dan prasarana yang ada di kimtrans

Sarpras 0 2 2

B. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang dituju pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun

2018 adalah Angkatan Kerja, Pengangguran atau Setengah pengangguran,

Perusahaan, Pekerja , Pemerintah dan Warga Transmigrasi.

C. Lokasi Kegiatan

Adapun Lokasi Kegiatan pelaksanaan pada Tahun 2018 adalah 13 Kab/kota

dan Provinsi Lainnya

D. Kebutuhan dan dana Indikatif

(terlampir)

E. Sumber Dana

Dalam rangka menunjang program dan kegiatan sumber dana yang

diperlukan berasal dari dana APBN dan dana APBD berupa dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dana yang diperlukan pada masing-masing program APBN Tahun 2018

sesuai dengan usulan Prioritas Nasional sebagai berikut :

NO. PROGRAM JUMLAH DANA 2018

(Rp)

1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

1.877.830.000,-

2. Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

2.100.000.000,-

3. Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

2.685.000.000,-

4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

1.947.775.000,-

JUMLAH 8.610.605.000,-



Sedangkan usulan APBD untuk masing-masing program dan unit

Dinas untuk tahun 2018 sebagai mana tabel berikut.

No SKPD / UPTD BESARAN DANA 2018 (Rp.)

1 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 6.315.726.600,-

2 BALAI HIPERKES DAN KK 2.877.437.100,-

3 BALAI LATIHAN KERJA 2.909.449.000,-

4 BALAI PRODUKTIVITAS TANAGA KERJA 1.576.310.000,-

JUMLAH 13.678.922.700,-



BAB V

pENUTUP

Dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang diarahkan pada

sasaran dan tujuan dengan mengacu pada visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Rencana Kerja tahun 2018 harus

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, baik untuk

kegiatan administrasi umum yang bersifat rutin maupun kegiatan pembangunan.

Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrassi Provinsi Kalimantan Selatan

pada tahun 2018 ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan berbagai

hambatan dan kendala, harus mampu meningkatkan capaian kinerja secara

keseluruhan lebih optimal.

Rencana Kerja ini diharapkan agar mampu memperoleh manfaat dari berbagai

peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif

yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu

semua, diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholders terutama seluruh

pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2018 disusun, semoga dapat dijadikan acuan

dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan di Bidang Ketenagakerjaan dan Bidang Ketransmigrasian, serta

mampu menyajikan kinerja yang lebih Optimal.

Rancangan Awal Rencana Kerja 2018

i DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. KALSEL

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Surat Edaran dari Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 050 /

052/P2E/Bappeda tanggal 24 Januari 2017 tentang Pedoman penyusunan Rancangan

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat daerah Tahun 2018. Sehubungan dengan hal itu,

dibidang perencanaan Setiap instansi pemerintah dituntut untuk menyiapkan dan

menyusun Rancangan Awal Rencana Kinerja Tahun 2018 dengan mengacu kepada

rancangan awal RKPD, berpedoman kepada Renstra ,RPJMD dan RPJPD.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 SOPD Wajib melaksanakan

Forum perangkat Daerah dalam bentuk Rakernis dengan peserta terdiri atas 13

Kabupaten / kota dengan Narasumber dari Bappeda Provinsi Kalsel dan Komisi DPRD.

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja ini, diuraikan hal-hal yang menjadi

sasaran, program, kegiatan, dana dan indikator kinerja dari masing-masing satuan kerja.

Oleh karena itu kegiatan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 perlu

diselenggarakan sebagai komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh

satuan kerja organisasi.

Demikian Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai penjabaran dari sasaran

dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (Rencana Strategis), yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan

melalui berbagai kegiatan.

Banjarmasin, 2017

Kepala Dinas

Ir. ANTONIUS SIMBOLON,MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19571202 198503 1 006


ii DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. KALSEL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i

DAFTAR ISI................................................................................................................... ii

BAB – I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................ 1

B. Landasan Hukum ............................................................ 2

C.

D.

Maksud dan Tujuan ..........................................................

Sistematika Penyusunan Renja ........................................

3

3

BAB – II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .............................. 5

A. Evaluasi dan Capaian Renstra .......................................................... 5

B. Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan ....................................... 8

C. Aspek Keuangan ............................................................................... 13

D.

E.

Kendala / Hambatan ........................................................................

Keberhasilan yang telah dicapai ......................................................

14

14

BAB – III TUJUAN DAN SASARAN ............................................................................. 16

A. Visi dan Misi ...................................................................... 16

B. Tujuan dan Sasaran ........................................................... 17

C. Kebijakan dan Strategi ...................................................... 17

BAB – IV Program dan Kegiatan ........................................................ 21

BAB – V PENUTUP ................................................................................ 27


iii DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. KALSEL

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

IndikatifSumber Dana

0 RUTIN

0.00.1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Sarana dan prasarana dan

Administrasi PerkantoranPersentase penyerapan anggaran SOPD

1. Jumlah dokumentasi pelayanan surat

menyurat2. Jumlah dokumentasi terkait sarana dan

prasarana3. Jumlah Pegawai yang administrasi

kepegawaiannya dilayanai secara tertib4. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan

bersertifikat0.00.1.05 1. Penyediaan Alat tulis Kantor Jumlah Alat Tulis kantor yang disediakan Provinsi Kalimantan Selatan 12 Bulan 30.000.000 APBD ASN Disnakertrans

Prov.Kalsel0.00.1.02 2.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya

Air dan Listrik

Jumlah pemakaian jasaKomunikasi, sumber

daya air dan listrik

Provinsi Kalimantan Selatan 12 Bulan 300.000.000 APBD kantor dinas tenaga kerja

dan transmigrasi

prov.kalsel0.00.1.01 3.Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat yang tercatat Provinsi Kalimantan Selatan 12 Bulan 5.000.000 APBD SOPD di Prov Kalsel, stake

holder terkait0.00.1.06 4.Penyediaan Barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang

disediakan

Provinsi Kalimantan Selatan 12 Bulan 15.000.000 APBD ASN Disnakertrans

0.00.1.09 5.Peyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan bakar / bahan logistik yang

dipakai

Provinsi Kalimantan Selatan 12 Bulan 150.000.000 APBD kendraan operasional

Roda 4 dan roda 20.00.1.11 6Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar

daerah

Jumlah pertemuan yang dihadiri keluar daerah Provinsi Kalimantan Selatan 12 Bulan 325.000.000 APBD ASN Disnakertrans

Prov.Kalsel0.00.1.04 7.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Peralatan kebersihan dan jasa

kebersihan yang disediakan

Provinsi Kalimantan Selatan 12 Bulan 304.280.000 APBD pembeliaan perlengkapan

kebersihan kantor dan

honor tenaga teknis

cleaning service dan

tukang kebun

0.00.1.07 8.Penyediaan komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan

bangunan kantor yang disediakan

Provinsi Kalimantan Selatan 12 Bulan 20.000.000 APBD Kantor Disnakertrans

Prov.Kalsel

0.00.1.08 9.Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan

perundang - undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan yang

disediakan

Provinsi Kalimantan Selatan 12 Bulan 15.000.000 APBD Kantor dinas tenaga kerja

dan transmigrasi

Prov.Kalsel0.00.1.10 10.Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang

disediakan


Prov.Kalsel0.00.1.12 11.Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke

dalam Daerah

Jumlah pertemuan yang dihadiri kedalam

daerah


Prov.KAlsel0.00.1.03 12Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Jumlah ASN yang melaksanakan administrasi

keuangan

Provinsi Kalimantan Selatan 26 orang 358.168.000 APBD pengelola jasa

administrasi keuangan0.00.3 PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN,

PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan

Pelaporan Kinerja

Persentase aset yang tercatat (harus 100%)

Persentase pemenuhan pengurusan

administrasi kepegawaian PNS SOPD1. Nilai Komponen pelaporan pada LKIP SKPD

2. Nilai Komponen Perencanaan Pada LKIP

SKPD3. Jumlah dokumen laporan keuangan secara

berkala

MATRIK RENJA TAHUN 2018

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode Urusan, Program, dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome) dan

Indikator Kinerja Kegiatan (output)Lokasi Catatan Penting

Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)

0.00.3.24 13.Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Dokumen

Review Renstra

Provinsi Kalimantan Selatan 2 Dokumen 135.000.000 APBD Rencana Kerja SKPD ,

Penyusunan program, dan

Renstra0.00.3.22 14. Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

Jumlah Dokumen laporan keuangan

semesteran

Provinsi Kalimantan Selatan 2 dokumen ( 4 buku) 7.500.000 APBD Laporan semesteran

disnakertrans prov.kalsel

0.00.3.25 15.Penyusunan laporan data terpilah Bidang

Ketenagakerjaan

Jumlah Buku laporan data terpilah bidang

ketenagkerjaan

Provinsi Kalimantan Selatan 3 Buku 38.250.000 APBD SDM KAb/kota

0.00.3.23 16.Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

Jumlah Dokumen pelaporan keuangan akhir

tahun

Provinsi Kalimantan Selatan 1 dokumen ( 4 buku) 10.000.000 APBD LAporan keuangan Akhir

Tahun0.00.3.21 17.Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja ( LAKIP, LKPD/LPPD,

Evaluasi Triwulan, Evaluasi Program, Laporan E-

Plaporan dan Laporan Evaluasi Renja)

Provinsi Kalimantan Selatan 6 Laporan 125.050.000 APBD Laporan LAkip, Laporan

LPJJ/ LKPD, laporan

evaluasi kinerja dan

laporan triwulanan 0.00.6 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

Peningkatan Kualitas SDM SKPD

1. Jumlah pegawai yang administrasi

kepegawaiannya dilayani secara tertib2. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan

bersertifikasi0.00.6.18 18.Pembinaan Kesehatan Aparatur Jumlah ASN yang mengikuti senam pagi Provinsi Kalimantan Selatan 135 ASN 49.060.000 APBD ASN Disnakertrans

Prov.Kalsel0.00.6.20 19.Pendidikan dan Pelatihan Formal dan

Informal

Jumlah ASN yang mengikuti diklat Provinsi Kalimantan Selatan 6 orang 50.000.000 APBD ASN Disnakertrans

0.00.6.19 21.Percepatan Peningkatan IPK Kalsel Jumlah Dokumen PTK Kab /kota Provinsi Kalimantan Selatan 5 dokumen 225.225.000 APBD data pada dinas prov dan

13 kab/kota0.00.7 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

Persentase penyerapan anggaran SOPD

Persentase aset yang tercatat (harus 100%)

1. Jumlah dokumentasi terkait sarana dan

prasarana2. Jumlah Aset yang tercatat

0.00.7.17 22.Pemeliharaan rutin / berkala peralatan

gedung / kantor

Jumlah peralatan gedung yang terpelihara Provinsi Kalimantan Selatan 35 unit 40.000.000 APBD KAntor Disnakertrans

Prov.Kalsel0.00.7.14 23.Pengadaan peralatan Gedung / Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor yang

diadakan

Provinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten Kabupaten Banjar (Martapura)

Kabupaten Tanah Bumbu (Batu Licin)

Kabupaten Balangan (Paringin)

82 unit 266.700.000 APBD ASN, pegawai pengawasan

0.00.7.15 24.Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara Provinsi Kalimantan Selatan 3 gedung kantor 274.687.000 APBD Kantor Disnakertrans

0.00.7.16 25.Pemeliharaan rutin / berkala kendraan dinas

/ operasional

Jumlah kendraan dinas operasional yng

terpelihara

Provinsi Kalimantan Selatan 20 kendraan dinas 181.856.000 APBD KAntor disnakertrans

Prov.Kalsel2,01 TENAGA KERJA

2.01.15 PENINGKATAN KUALITAS DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Meningkatnya Daya Saing Tenaga kerja

1. Persentase pencari kerja yang memperoleh

sertifikat kompetensi2.01.15.28 26.Pemagangan dalam negeri berbasis

pengguna

Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan

berbasis pengguna

Provinsi Kalimantan Selatan 40 orang 155.000.000 APBD Angkatan kerja di Kalsel

2.01.15.26 27.Pelatihan pengelola lembaga latihan swasta Jumlah lembaga yang mengikuti pelatihan Provinsi Kalimantan Selatan 100 lembaga 70.000.000 APBD pengelola lembaga latihan

yang ada di 13 KAb/kota

2.01.16 PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN

Penguatan Kelembagaan HI dan Jamsostek

Meningkatnya perusahaan yang taat

terhadap aturan ketenagakerjaan1. Jumlah perusahaan yang membentuk LKS

Bipartit2.01.16.38 28.Forum komunikasi tripartit Jumlah penyelesaian permasalahan yang bisa

diputuskan

Prov. Kalsel, Prov. Lain 3 surat kesepakatan 225.000.000 APBD pemerintah dan pekerja

2.01.16.32 29.Pembinaan Organisasi Pekerja Jumlah permasalahan yang dapat diselesaikan 13 Kab/kota 11 kasus 110.000.000 APBD Pemerintah dan organisasi

pekerja2. Jumlah Perusahaan yang menerapkan

struktur skala upah2.01.16.31 30.Pengembangan Pengupahan Jumlah SK Upah Minimum yang ditetapkan Provinsi Kalimantan Selatan 1 SK 225.000.000 APBD Pemerintah, pengusaha

dan pekerja2.01.16.34 31.Sosialisasi upah minimum provinsi Jumlah perusahaan yang menerapkan Upah

Minimum provinsi

13 Kabupaten / kota 130 perusahaan 100.000.000 APBD perusahaan di Kalsel

2.01.16.35 32.Perundingan upah sektoral provinsi Jumlah Surat Keputusan UMSP yang ditetapkan Prov. Kalsel 1 SK 115.000.000 APBD pemerinta, pengusaha dan

pekerja3. Persentase perusahaan yang melanggar

norma ketenagkerjaan2.01.16.36 33.Pengawasan pelaksanaan upah minimum Jumlah perusahaan yang menerapkan Upah

Minimum

Kota. Batola, Kota. Banjarbaru. Kab. Tanah

Bumbu dan Kab.Balangan

150 perusahaan 100.000.000 APBD perusahaan di kalsel

2.01.16.41 34.Sosialisasi penerapan norma perlindungan

tenaga kerja perempuan

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi

penerapan TK perempuan

Prov Kalimantan Selatan 30 Orang 40.000.000 APBD karyawan / Hrd di

perusahaan2.01.16.42 35.Inventarisasi dan pendataan pekerja anak

informal

Jumlah Tenaga Kerja anak yang ada di

perusahaan

Kota. Banjarbaru. Kab. Banjar, Kab. Batola, Kab.

HST dan Kab. HSU

25 perusahaan 40.000.000 APBD pengawas

ketenagakerjaan4. Persentase perrusahaan yang melanggar

Norma K32.01.16.39 36.Pelaksanaan Bulan K3 & verifikasi /

penilaian nihil kecelakaan kerja

Jumlah perusahaan yang dinilai nihil

kecelakaan kerja

13 Kabupaten / kota 75 perusahaan 80.000.000 APBD pemerintah, pengusaha

dan pekerja2.01.16.40 37.Bimbingan teknis / pelatihan K3 umum Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek K3 dan

Verifikasi penilaian nihil kecelakaan kerja

Prov Kalimantan Selatan 25 orang 150.000.000 APBD karyawan perusahaan

2.01.16.44 38.Sosialisasi SMK3 kepada P2K3 Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi

SMK3

Prov Kalimantan Selatan 60 orang 80.000.000 APBD pengawas, kabupaten dan

perusahaan39. Penerapan Norma Kerja dan Norma K3 Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma

Kerja dan Norma K3

Kab. Tabalong, Kab. Tanah Bumbu, Kab.

Kotabaru, Kab. Tapin dan Kab. Tanah Laut

75 perusahaan 120.000.000 APBD pengawas

ketenagakerjaan dan

perusahaan5. Persentase penindakan terhadap

perusahaan yang melanggar peraturan

ketenagkerjaan2.01.16.33 40.Pengawasan Tenaga Kerja Asing ( TKA) Jumlah perusahaan yang mempekerjakan

Tenaga Kerja Asing

Kab. Tabalong, Kab. Tanah Laut, Kab. Banjar,

Kab. Kotabaru dan Kab. Tanah Bumbu

25 perusahaan 100.000.000 APBD Tenaga Kerja asing yang

ada di Kalsel

2.01.18 PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN

KESEMPATAN KERJA

Meningkatnya Daya Saing Tenaga kerja

1. Persentase angkatan kerja yang dapat

ditempatkan di pasar kerja2.01.18.47 41.Pengembangan Bursa kerja Jumlah pencari kerja yang mendaftar pada

Kegiatan Job Fair

Provinsi Kalimantan Selatan 4000 orang 293.951.200 APBD pemerintah, perusahaan

dan angkatan kerja

2.01.18.50 42.Bimtek Bursa Kerja Online Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan

Teknis Bursa Kerja Online

Provinsi Kalimantan Selatan 20 orang 79.669.400 APBD SDM di Kab/kota

2.01.18.49 43.Penyusunan dan penyebarluasan informasi

pasar kerja

Jumlah orang yang mencari informasi

lowongan pekerjaan

Provinsi Kalimantan Selatan 300 orang 130.500.000 APBD pemerintah dan SOPD

terkait2. Persentase angkatan kerja yang mampu

berwirausaha2.01.18.45 44.Penyelenggaraan Padat Karya Produktif Jumlah peserta yang mengikuti keterampilan

padat karya produktif

Kab. Tanah Bumbu 66 orang 221.737.000 APBD pengangguran / setengah

pengangguran2.01.18.51 45.Gerakan penganggulangan pengangguran Jumlah peserta yang mengikuti Gerakan

penanggulangan pengangguran

Provinsi Kalimantan Selatan 80 orang 35.000.000 APBD pengangguran / angkatan

kerja2.01.18.46 46.Pembinaan terpan teknologi padat karya

sistem kader

Jumlah peserta yang dibina untuk mampu

berwirausaha

Kab. Batola dan Kab. HST 40 orang 113.263.000 APBD Pengangguran dan

setengah pengangguran3,08 TRANSMIGRASI

3.08.16 PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI Peningkatan Kualitas dan pengembangan

kawadsan transmigrasi1. Jumlah lahan dan sarana prasarana yang

ada di kimtrans3.08.16.02 47.Inventarisasi kepemilikan lahan transmigrasi Jumlah Lahan yang belum bersertifikat yang

dapat diinventarisasi


Kabupaten Kotabaru (Kotabaru)

500 bidang lahan 179.700.000 APBD lahan transmigrasi yng

belum terinventarisis

sertfikatnya3.08.16.1 48.Identifikasi kemandirian desa definitif di

lokasi transmigrasi

Jumlah desa definitif yang teridentifikasi

kemandirianya


Kabupaten Kotabaru (Kotabaru)

7 desa 205.300.000 APBD desa definitif di kawasan

transmigrasi

3.08.17 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KAWASAN

TRANSMIGRASI

Peningkatan kualitas dan pengembangan

kawasan transmigrasi1. Jumlah Wilayah trans / kimtrans menjadi

pusat pertumbuhan baru3.08.16.04 49.Pengembangan Gapoktan dan poktan di

lokasi transmigrasi

Jumlah Poktan yang berkembang di lokasi

transmigrasi

Kabupaten Tanah Bumbu (Batu Licin) 14 poktan 80.000.000 APBD warga transmigrasi

3.08.17.03 50.Koordinasi lintas sektor bidang

ketransmigrasian

Jumlah dokumen kerjasama anatara lintas

sektor yang disepakati di lokasi transmigrasi

Provinsi Kalimantan Selatan 1 MOU 40.000.000 APBD SOPD terkait dengan

ketransmigrasian

3.08.17.02 51.Pengembangan promosi dan Investasi

kemitraan

Jumlah dokumen kerjasama antara SKPD

dengan pihak ketiga

Provinsi Kalimantan selatan 1 MOU 40.000.000 APBD Bidang Transmigrasi /

SDM yang membidangi

ketransmigrasian

6.315.726.600 J U M L A H

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

^d Áµiµ vÇd vP< i vD Ç l d v u]P ]zvPW } µl ](U Ç^ ]vPUDv ...

Documents