Makalah Tema Administrasi Negara dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia 2014 Dengan Judul : Sistem Administrasi Negara Indonesia Di ajukan untuk memenuhi tugas Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Administrasi Negara Semester : 1 SatuClass 1 C Ruang 3 (Tiga) Dosen Pengampu : Djayeng Torano Gunade,S.sos,M.AP Disusun Oleh Nama : Hardi NIM/NPM : 14.16.04140 PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA YAYASAN BAKTI MUSLIMIN SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA AMUNTAI) PROGRAM STUDY S1 ADMINISTRASI NEGARA Jln. Bihman Villa No. RT. Kode pos 71417 Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan City Amuntai TAHUN AKADEMIK 2014/2015 Saturday, 15 January 2022
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Makalah Tema Administrasi Negara dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
2014
Dengan Judul : Sistem Administrasi Negara Indonesia
Di ajukan untuk memenuhi tugas
Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Administrasi Negara
Semester : 1 Satu
Class 1 C Ruang 3 (Tiga)
Dosen Pengampu : Djayeng Torano Gunade,S.sos,M.AP
Disusun Oleh
Nama : Hardi NIM/NPM : 14.16.04140
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
YAYASAN BAKTI MUSLIMIN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA AMUNTAI)
PROGRAM STUDY S1 ADMINISTRASI NEGARA
Jln. Bihman Villa No. RT. Kode pos 71417
Kelurahan/Desa ð
Kecamatan ð
Kabupaten ð Hulu Sungai Utara
Provinsi ð Kalimantan Selatan
City ð Amuntai
TAHUN AKADEMIK 2014/2015
Saturday, 15 April 2023
Makalah Tema Administrasi Negara dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas
rahmat-Nya penyusunan makalah ini dapat diselesaikan.
Makalah dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia ini
adalah salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan perkuliahan Pendidikan
Pengantar Ilmu Administrasi Negara atau mata kuliah Pengantar Ilmu
Administrasi Negara.
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1) Djayeng Torano Gunade,S.Sos.,M.AP selaku dosen pengampu mata
kuliah Pendidikan Pengantar Ilmu Administrasi Negara yang telah
memberikan bimbingan dalam proses penyusunan makalah ini.
2) Rekan-rekan atau Teman-teman dan Mahasiswa-Mahasiswi mata
kuliah Pendidikan Pengantar Ilmu Administrasi Negara tahun
angkatan 2014 atas bantuannya.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari
kesempurnaan. Namun semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi
kita semua. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang
membangun dari pembaca demi perbaikan ke depannya.
Amuntai, 22 Desember
2014
Penulis
Hardi
Saturday, 15 April 2023
Makalah Tema Administrasi Negara dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
2014
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................... i
DAFTAR ISI ......................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .............................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................ 1
C. Tujuan/Manfaat ............................................................................. 1
D. Tujuan Penulisan .......................................................................... 5
E. Metode Penulisan..........................................................................
BAB II PERMASALAHAN....................................................................
BAB III PEMBAHASAN
Sistem Administrasi Negara Indonesia
A. LANDASAN ADMINISTRASI NEGARA....................................
B. SISTEM ADMINISTRASI NEGARA RI ( SANRI ) ....................
C. PENYEMPURNAAN ADMINISTRASI NEGARA RI.....................
Administrasi Negara Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Negara
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
B. ..........................................13
C. ................16
D. ....................23
E. ...........................................................................................24
F. .................
G. ..............
H. ..........................
Kelembagaan Aparatur Pemerintah
A. DGG
B. GG
C. GGG
Saturday, 15 April 2023
Makalah Tema Administrasi Negara dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
2014
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN
B. SARAN
C. DAFTAR PUSTAKA
Saturday, 15 April 2023
Makalah Tema Administrasi Negara dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
2014
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Makalah ini saya tujukan khususnya untuk mahasiswa
mahasiswi,kalangan remaja,pelajar dan generasi muda yang tidak lain
adalah sebegai generasi penerus bangsa Sebagai suatu sistem
administrasi negara indonesia perlu dikembangkan dan disempurnakan,
sebagai sarana mencapai tujuan nasional. Guna senantiasa mampu
menjawab segala tantangan dan memamfaatkan peluang yang timbul.
Penyempurnaan tersebut dikarenakan antara lain :
1. Semakin meningkatnya tugas umum pemerintah.
2. Pembangunan menimbulkan masalah-masalah baru.
3. Adanya perkembangan faktor lingkungan temasuk perubahan dunia
internasional.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Caranya Mengatasi Suatu Problem/masalah yang ada di
sistem Administrasi Negara Indonesia......?
2. Apa Hubungan antara cita-cita dan tujuan nasional dengan
pembangunan nasional.......?
3. Sebutkan Persamaan antara landasan administrasi negara dengan
lembaga-lembaga Negara.....?
C. Tujuan/Manfaat
1. Untuk mengetahui caranya mengatasi suatu Problem/masalah yang
ada di sistem Administrasi Negara Indonesia...!
2. Dapat memahami hubungan antara cita-cita dan tujuan nasional
dengan pembangunan nasional...!
3. Memahami & mengetahui Persamaan antara landasan administrasi
negara dengan lembaga-lembaga Negara...!
1 Makalah judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
Saturday, 15 April 2023
Makalah Tema Administrasi Negara dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
2014
2
D. Tujuan Penulisan
Pada dasarnya tugas ini dibuat sebagai wujud dari pertanggung
jawaban saya atas tugas yang diberikan oleh dosen sebagai syarat
untuk memenuhi aspek penilaian mata kuliah Pengantar Ilmu
Administrasi Negara .
E. Metode Penulisan
Metode yang dapat digunakan dalam penulisan makalah ini adalah
mengunakan metode Tinjauan Pustaka dan searcing internet.
2 Makalah judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
Saturday, 15 April 2023
Makalah Tema Administrasi Negara dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
2014
3
BAB II PERMASALAHAN
Berbicara mengenai masalah lembaga-lembaga negara
Wewenang
a. Membuat keputusan yang tidak dapat dibatalkan oleh Lembaga
Tinggi lain termasuk penetapan GBHN.
b.Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap
putusan MPR.
c.Mengubah UUD.
d.Menetepkan peraturan Tata Tertib Majelis.
e. Dll.
Berbicara mengenai masalah Pengangkatan dan Pemberhentian
Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung
diberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden dengan alasan:
- Dipidana
- Melakukan perbuatan tercrela
- Terus-menerus melalaikan kewajiban
- Melanggar sumpah atau janji jabatan
- Melanggar larangan tentang perangkapan jabatan
3 Makalah judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
Saturday, 15 April 2023
Makalah Tema Administrasi Negara dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
2014
4
BAB III PEMBAHASAN/ISI
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA
A. ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
Sistem adalah seperangkat komponen elemen, unsur atau subsistem
dengan segala atributnya, yang satu sama lain saling
berkaitan,mempengaruhi dan saling ketergantungan sehingga membentuk
suatu kesatuan yang terintegrasi atau suatu totalitas, serta mempunyai
peranan atau tujuan tertentu.
Secara elementer, administrasi terjadi apabila dua orang atau lebih
bekerja sama melakukan kegiatan tertentu dengan sarana tertentu untuk
mencapai tujuan bersama. Sebagai suatu sistem, administrasi yang
bersifat :
1. Abstrak.
2. Buatan manusia ( man-made system ).
3. Terbuka ( open system ).
4. Hidup ( living system ).
5. Kompleks.
Administrasi merupakan proses penyelenggaraan kebijaksanaan
negara/pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara. Administrasi
negara terdiri dari berbagai subsistem : tugas pokok, fungsi kelembagaan,
ketatalaksanaan, kepegawaian, sarana dan prasarana. Sistem
administrasi membentuk sistem kehidupan nasional.
B. SISTEM ADMINISTRASI NEGARA RI ( SANRI )
Sistem administrasi negara adalah keseluruhan penyelengaraan
kekuasaan pemerintah negara indonesia dengan memamfaatkan dan
mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap
dana dan daya demi tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya tugas
Negara Republik Indonesia seperti yang telah ditetapkan dalam UUD
1945.
4 Makalah judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
Saturday, 15 April 2023
Makalah Tema Administrasi Negara dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
2014
5
SANRI secara simultan dipengaruhi dan mempengaruhi berbagai faktor
lingkungan fisik alami, Juga oleh faktor regional dan global.
Oleh karena itu tidak ada satu negarapun yang memiliki konstitusi dan
landasan filosofis serta keseluruhan faktor ekologi yang sama dengan
SANRI.
C. PENYEMPURNAAN ADMINISTRASI NEGARA RI
Sebagai suatu sistem administrasi negara indonesia perlu dikembangkan
dan disempurnakan, sebagai sarana mencapai tujuan nasional. Guna
senatiasa mampu menjawab segala tantangan dan memamfaatkan
peluang yang timbul. Penyempurnaan tersebut dikarenakan antara lain :
1. Semakin meningkatnya tugas umum pemerintah.
2. Pembangunan menimbulkan masalah-masalah baru.
3. Adanya perkembangan faktor lingkungan temasuk perubahan dunia
internasional.
BAB II Administrasi Negara dalam Kerangka Sistem Pemerintahan
Negara
A. LANDASAN ADMINISTRASI NEGARA
1. Landasan Idiil : Pancasila
Landasan idiil bagi penyelengaraan administrasi negara indonesia adalah
identik dengan landasan idiil Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu
Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari
segala sumber hukum. Dengan demikian Pancasila merupakan :
1. Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pandangan hidup bangsa Indonesia.
3. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.
4. Tujuan yang akan dicapai.
5. Perjanjian luhur rakyat Indonesia.
Sesuai dengan UU no.5 Tahun 1985 Pancasila merupakan satu-satunya
asas dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
5 Makalah judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
Saturday, 15 April 2023
Makalah Tema Administrasi Negara dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
2014
6
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
Landasan konstitusional ini perwujudan dari proklamasi kemerdekaan 17
Agustus 1945. Yang terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan
Peralihan, 2 Ayat Aturan Tambahan. Memuat secara garis besar tentang
sistem pemerintahan negara, hubungan antar warga negara dengan
negara, kesejahtraan sosial,dll.
3. Landasan Operasional : Garis-Garis Besar Haluan Negara
GBHN merupakan :
1. Haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan
kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR.
2. Pola umum Pembangunan Nasional.
Maksud ditetapkannya GBHN adalah memberikan arah bagi perjuangan
negara dan rakyat Indonesia yang sedang membangun agar dapat
diwujudkan keadaan yang diinginkan dala kurun waktu 5 tahun
mendatang.
Pembangunan Nasional mencakup seluruh aspek kehidupan, seperti :
1. Bidang Ekonomi.
2. Bidang Kesejahtraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Bidang Agama dan Kepercayaan.
4. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
5. Bidang Hukum.
6. Bidang Politik, Aparatur Negara, Penerangan, Komunikasi, dan
Media Masa.
7. Bidang Keamanan dan Pertahanan.
6 Makalah judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
Saturday, 15 April 2023
Makalah Tema Administrasi Negara dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
2014
7
B. CITA-CITA DAN TUJUAN NASIONAL
Cita-cita Nasional terdapat dalam anenia II pembukaan UUD 1945,
yaitu :”Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan
makmur”. Tujuan Nasional tedapat dalam alenia IV Pembukaan UUD
1945, yaitu : “kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintahan
negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahtraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial”
C. PEMBANGUNAN NASIONAL
1. Tujuan
Pembangunan sebagai suatu proses dalam upaya meningkatkan
kehidupan rakyat bangsa dan negara.
Mempunyai tujuan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat
adil dam makmuryang merata meteri dan spritual berdasarkan Pancasila.
2. Makna dan Hakikat Pembangunan Nasional
a. Pada sila pertama adalah tanggung jawab bersama.
b. Pada sila kedua adalah peningkatan martabat serta hak dan
kewajiban.
c. Pada sila ketiga adalah peningkatan pembinaan bangsa diseluruh
bidang kehidupan.
d. Pada sila keempat adalah makin menumbuhkan dan
mengembangkan sistem politik demokrasi Indonesia.
e. Pada sila kelima adalah mengembangkan pertumbuhan ekonomi.
3. Azas Pembangunan Nasional
a. Azas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME, menjadi
landasan spiritual, moral dan etik bagi pembangunan nasional.
7 Makalah judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
Saturday, 15 April 2023
Makalah Tema Administrasi Negara dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
2014
b. Azas Mamfaat, segala kegiatan pembangunan nasional memberikan
mamfaat bagi kesejahteraan rakyat banyak.8
c. Azas Demokrasi Pancasila, sesuai dengan tujuan pembangunan
nasional.
d. Azas Adil dan Merata, harus merata disemua lapisan masyarakat.
e. Azas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam
Kehidupan, adanya keseimbangan antara keseimbangan,
kepentingan.
f. Azas Hukum, setiap warga negara harus taat hukum yang berintikan
kebenaran dan keadilan.
g. Azas Kemandirian, berdasarkan kemampuan dan kekuatan sendiri.
h. Azas Kejuangan, memiliki tekat, mental, dan jiwa pengabdian
mengutamakan kepentingan bersama.
i. Azas IPTEK, penerapan nilai-nilai IPTEK guna memberikan
kesejahteraan rakyat
4. Esensi Pembangunan Nasional
Berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila
tergantung pada peran aktif masyarakat serta pada mental tekat dan
semangatserta ketaatan dan kedisiplinan para penyelenggara negara
serta seluruh rakyat.
Hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara merata dan adil oleh
seluruh rakyat Indonesia, karena akan meningkatkan pertahanan nasional
dan akan mencapai masyarakat yang maju, sejahtera adil dan makmur.
D. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
1. Indonesia adalah Negara yang Berdasarkan atas Hukum
( Rechrsstaat )
2. Sistem Konstitusional
3. Kekuasaan Negara yang Tertinggi di T angan MPR ( Die Gezamte
Staatsgewalt Liegt Allein Bei der Majelis )
8 Makalah judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
Saturday, 15 April 2023
Makalah Tema Administrasi Negara dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
2014
4. Presiden ialah Penyelengara Pemerintahan Tertinggi di Bawah
Majelis9
5. Presiden tidak Bertanggung Jawab pada DPR
6. Menteri Negara ialah Pembantu Presiden : Menteri negara tidak
bertanggungjawab pada DPR
7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas
~ Kekuasaan DPR adalah kuat.
~ Menteri-menteri Negara bukan pegawai tinggi biasa.
E. FUNGSI NEGARA
1. Fungsi Konstitusi, ialah menyelenggarakan kedaulatan rakyat,
menetapkan UUD dan GBHN.
2. Fungsi Eksekutif, ialah menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan
negara.
3. Fungsi Legislatif, ialah membentuk UU.
4. Mengawasi Pelaksaan Tugas Pemerintah.
5. Fungsi Yudikatif, menyelenggarakan tugas kehakiman.
6. Funsi Auditif, menyelenggarakan pemeriksaan atas kerja keuangan
negara.
7. Fungsi Konsultatif, memberi jawaban atas pertanyaan Presiden.
F. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA
Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia berdasarkan
UUD ’45, fungsi-fungsi negara dilaksanakan oleh lembaga-lembaga
negara, yang dapat dikelompokan sebagai berikut :
1. Lembaga Tertinggi Negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Lembaga-lembaga Tinggi Negara yaitu :
1. Presiden.
2. Dewan Pertimbangan Agung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Badan Pemeriksa Keuangan.
9 Makalah judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
Saturday, 15 April 2023
Makalah Tema Administrasi Negara dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
2014
5. Mahkamah Agung.
10
1. Kedudukan, Tugas dan Wewenang
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR )
1. Kedudukan
MPR merupakan Lembaga Tertinggi Negara yang merupakan :
a. Pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat.
b. Penjelmaan seluruh rakyat indonesia.
c. Pemeganag kekuasaan tertinggi negara.
2. Tugas
a. Menetapkan UUD.
b. Menetapkan GBHN.
c. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden.
3. Wewenang
a. Membuat keputusan yang tidak dapat dibatalkan oleh Lembaga
Tinggi lain termasuk penetapan GBHN.
b. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan
MPR.
c. Mengubah UUD.
d. Menetepkan peraturan Tata Tertib Majelis.
e. Dll.
c) Fungsi Pengaruh
1. Menguji secara material hanya terhadap peraturan perundangan
dibawah undang-undang.
2. Menyatakan tidak sah semua peraturan perundangan dari tingkat
yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan
bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
3. Mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran
penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum
10 Makalah judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
Saturday, 15 April 2023
Makalah Tema Administrasi Negara dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
2014
cukup diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985.
11
d) Fungsi Pemberian Nasihat
1. Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara
dalam rangka pemberian dan penolakan grasi.
2. Dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hokum
baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.
4) Susunan Mahkamah Agung
a) Mahkamah Agung terdiri dari:
(1) Pimpinan
(2) Hakim Anggota
(3) Kepaniteraan Mahkamah Agung
(4) Sekretariat Jendral Mahkamah Agung
b) Pengangkatan dan Pemberhrntian
(1) Hakim Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara, dari
daftar nama calon yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden yang
diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Ketua Muda Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden yang diusulkan
oleh Ketua Mahkamah Agung.
(4) Untuk mengisi lowongan jabatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan
Hakim Anggota Mahkamah Agung, diusulkan masing-masing 2 (dua)
orang calon.
(5) Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi:
- Pelaksana putusan Mahkamah Agung
- Wakil, Pengampun, dan Pejabat
- Penasihat Hukum
- Pengusaha
(6) Kecuali larangan perangkapan jabatan lain dalam undang-undang
11 Makalah judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
Saturday, 15 April 2023
Makalah Tema Administrasi Negara dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
2014
dengan Peraturan Pemerintah.
12
(7) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota mahkamah
Agung diberhentikian oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul
mahkamah Agung karena:
- Permintaan sendiri
- Sakit jasmani atau rohani terus-menerus
- Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun
- Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas
(8) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah
Agung yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat dari
jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara.
(9) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah
Agung diberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden dengan alas an:
- Dipidana
- Melakukan perbuatan tercrela
- Terus-menerus melalaikan kewajiban
- Melanggar sumpah atau janji jabatan
- Melanggar larangan tentang perangkapan jabatan
(10) Ketua,Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota mahkamah
Agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat dapat diberhentikan
sementara dari jabatannya oleh Presiden.
(11) Apabila terhadap seorang Hakim Agung ada perintah penangkapan
tang diikuti dengan penahanan, Hakim Agung tersebut diberhentikan
sementara dari jabatannya.
(12) Apabila seorang Hakim Agung dituntut dimuka pengadilan seperti
tercantum dalam pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981,
maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.
(13) Ketentuan tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian
12 Makalah judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
Saturday, 15 April 2023
Makalah Tema Administrasi Negara dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
2014
dengan tidak hormat, dan pemberhentian sementara diatur dengan
Peraturan Pemerintah.13
c) Kepaniteraan / Sekretariat Jendral Mahkamah Agung
(1) Merupakan unsur pembantu pimpinan
(2) Mempunyai tugas pelayanan dibidang administrasi peradila dan
dibidang administrasi umum
( 3) Merangkap Sekretaris Jenderal mahkamah Agung
(4) Susunan Organisasi Kepaniteraan / Sekretariat Jendral Mahkamah
Agung RI ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1985;
- Direktorat Perdata
- Direktorat Perdata Agama
- Direktorat Tata Usaha Negara
- Direktorat Pidana
- Direktorat Hukum dan Peradilan
- Biro Umum
- Biro Keuangan
- Biro Kepegawaian
- Kelompok Fungsional yang terdiri dari:
a. Tenaga Ahli
b. Hakim Yustisial
2. Hubungan antara Lembaga-lembaga Negara
a. Presiden dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR.
2) Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat sebelim habis masa jabatan.
3)Presiden adalah Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat yang
wajib melaksanakan GBHN dan putusan-putusan Majelis lainnya.
4) Presiden ialah penyelenggara kekuasaan Pemerintah Negara Tertinggi
di bawah MPR
13 Makalah judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
Saturday, 15 April 2023
Makalah Tema Administrasi Negara dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
2014
5)Presiden tidak neben tetapi untergeordnet kepada MPR.
6) Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis.14
7) Presiden dapat menyusun dan menyampaikan konsep naskah GBHN
untuk bahan pertimbangan bagi Majelis.
8) Apabila Wakil Presiden berhalangan tetap, Presiden dan/atau DPR
dapat meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa unuk memilih Wakil
Presiden.
b. Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR)
1) Anggota DPR juga anggota MPR.
2) DPR dapat menggundang MPR untuk Sidang Istimewa.
c. Presiden dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
1) DPA wajib memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden.
2) DPA behak mengajukan usul kepada Pemerintah.
d. Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat
1) Presiden dengan persetujuan DPR membentuk Undang-undang.
2) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan
negara lain.
4) Bekerja sama tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
5) DPR berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden
dalam melaksanakan haluan negara.
6)Apabila Wakil Presiden behalangan tetap Presiden dan/atau DPR dapat
meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih Wakil
Presiden.
7) Dalam hal berhalangan tetap, maka diganti oleh Wakil Presiden.
8) Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.
9) Presiden mengangkat Ketua dan Anggota Mahkamah Agung dan Ketua
serta anggota BEPEKA yang calon-calonnya diusulkan oleh DPR.
14 Makalah judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
Saturday, 15 April 2023
Makalah Tema Administrasi Negara dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
2014
e. Presiden dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA)
15
1) BEPEKA memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
BelanjaNegara.
2) Presiden mengangkat Ketua dan Anggota BEPEKA dari calon-calon
yang diusulkan DPR.
f. Presiden dengan Mahkamah Agung (MA)
1) MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada
Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
2) MA memberikan nasihat hukum kepada Presiden / Kepala Negara
untuk pemberian/ penolakan grasi.
3) MA mempunyai wewenang menguji secara material.
4) Dalam hal Presiden berhalangan tetap, maka ia diganti oleh Wakil
Presiden.
5) Presiden mengangkat Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah
Agung.
g. Dewan Pertimbangan Agung dengan Mahkamah Agung (MA)
1) MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbagan hukum kepada
Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
2) MA dapat mengambil sumpah atau janji kepada Ketua dan Anggota
DPA.
h. Dewan Perwakilan Rakyat dengan BEPEKA
1) Hasil pemeriksaan BEPEKA diberitahukan kepada DPR
2) Cara-cara pemberitahuan lebih lanjut ditentukan Pimpinan BEPEKA
dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
i. Dewan Perwakilan Rakyat dengan Mahkamah Agung
1) MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada
Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
2) Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Agung diangkat oleh
15 Makalah judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
Saturday, 15 April 2023
Makalah Tema Administrasi Negara dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
2014
Presiden.
16
3) Penggambilan sumpah/janji keanggotaan DPR dilakukan Ketua
Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna DPR.
j. BEPEKA dengan Mahkamah Agung
1) MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada
Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
2) Penggambilan sumpah/ janji keanggotaan BEPEKA dilakukan Ketua
Mahkamah Agung.
G. MEKANISME KEPEMIMPINAN NASIONAL
Mekanisme kepemimpinan nasional secara garis besar meliputi kegiatan-
kegiatan kenegaraan sebagai berikut:
1. MPR mengadakan Sidang Umum sekali dalam 5 tahun.
2. Dalam Sidang Umum tersebut MPR menetapkan GBHN dan memilih
Presiden dan Wakil Presiden.
3. Presiden/ Mandataris MPR dengan dibantu oleh Wakil Presiden dan
Menteri-menteri melaksanakan tugasnya berlandaskan kepada Undang-
Undang Dasar 1945 dan GBHN.
4. Tugas-tugas Presiden/ Mandataris yang erat hubungannya erat dengan
mekanisme ini:
1. Membentuk Lembaga Tinggi Negara DPA dan BEPEKA.
2. Melaksanakan Pemilu.
3. Presiden terpilih harus menyusun Repelita dan menyiapkan APBN.
4. Mengajukan APBN setiap tahun.
5. Membuat undang-undang dengan persetujuan DPR.
6. DPR mengawasi pelaksanaan tugas Presiden.
7. DPA dan BEPEKA mempunyai masa jabatan lima tahun.
8. Akhirnya setelah segala sesuatu dilaksanakan sebagaimana mestinya,
rakyat memberikan penilaiannya dalam Pemilih Umum berikut.
16 Makalah judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
Saturday, 15 April 2023
Makalah Tema Administrasi Negara dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
2014
17
H. TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DALAM PENYELENGARAAN
PEMERINTAHAN
Sebagai penyelenggara pemerintahan maka Presiden selaku Kepala
Pemerintahan berkewajiban melaksanakan tugas pemerintah negara
untuk mencapai tujuan nasional. Tugas tersebut meliputi kekuasaan
eksekutif maupun legislatif, yaitu:
1. Menyelenggarakan kekuasaan pemerintah negara tertinggi.
2. Bersama-sama dengan DPR membentuk undang-undang termasuk
undang-undang APBN.
3. Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang.
4. Menetapkan Peraturan Pemerintah.
Dalam pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan tersebut,
fungsi pemerintah adalah melayani dan mengayomi masyarakat, serta
menumbuhkan dan mengembangkan prakarsa, dan peran serta
masyarakat dalam pembangunan, dalam bentuk fungsi-fungsi :
1. Pengaturan yang meliputi perumusan kebijaksanaan nasional dan
kebijaksanaan umum, perumusan dan penetapan kebijaksanaan.
2. Pemberian pelayanan dan perizinan.
3. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan.
4. Penyediaan dan penyebarluasan informasi seluas-luasnya kepada
masyarakat.
5. Penguasaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya.
6. Pengelolaan atas kekayaan alam milik negara.
7. Pengembangan Sumber Daya Manusia (masyarakat).
17 Makalah judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
Saturday, 15 April 2023
Makalah Tema Administrasi Negara dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
2014
18
BAB III Kelembagaan Aparatur Pemerintah
A. ASAS-ASAS PENGORGANISASIAN KELEMBAGAAN APARATUR
PEMERINTAH
1. Asas Kejelasan Tujuan
Organisasi pemerintah diciptakan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan untuk suatu jangka waktu tertentu.
2. Asas Pembagian Tugas
Dalam pengorganisasian aparatur pemerintah tugas umum pemerintahan
dan pembangunan perlu dibagi habis kedalam tugas-tugas Departeman,
Lembaga Pemerintah Non-Departeman dan aparatur pemerintah lainnya.
Maka perlu adanyaperumusan tugas yang jelas sehingga dapat dicegah
duplikasi, benturan dan kekaburan.
3. Asas Fungsionalisasi
Asas ini menentukan instansi atau satuan kerja mana yang secara
fungsional paling bertanggung jawab atas suatu tugas umum
pemerintahan dan pembangunan.
4. Asas Pengembangan Jabatan Fungsional
Tidak hanya berorientasi pada pengembangan jabatan structural saja,
melainkan juga kepada jabatan fungsional.
5. Asas Koordinasi
Menekankan agar dalam penyusunan kelembagaan Instansi Pemerintah
memungkinkan terwujudnya koordinasi yang mantap dalam pelaksanaan
tugas-tugas pemerintah dan pembangunan.
6. Asas Kesinambungan
Mengharuskan adanya pelembagaandalam pelaksanaan dalam arti
bahwa tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan harys
berjalan sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan.
18 Makalah judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
Saturday, 15 April 2023
Makalah Tema Administrasi Negara dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
2014
7. Asas Kesederhanaan
19
Organisasi harus secara mudah menggambarkan dengan jelas siapa/ unit
apa untuk mengerjakan apa, bekerja dengan siapa dan dengan cara
bagaimana.
8. Asas Keluwesan
Menghendaki agar organisasi selalu mengikuti dan menyesuaikan diri
dengan perkembangan dan perubahan.
9. Asas Akordion
Menentukan bahwa organisasi dapat berkembang atau menciut sesuai
dengan tuntutan tugas dan beban kerjanya.
10. Asas Pendelegasian Wewenang
Menentukan tugas-tugas apa yang perlu didelegasikan dan tugas-tugas
apa yang masih harus dipegang pimpinan.
11. Asas Rentang Kendali
Dalam menentukan jumlah satuan organisasi atau orang yang dibawahi
oleh seorag pejabat pimpinan, diperhitungkan secara rasional mengingat
terbatasnya kemampuan seorang pemimpin/ atasan.
12. Asas Jalur dan Staf
Menentuka bahwa dalam penyusunan organisasi perlu dibedakan antara
satuan-satuan organisasi yang melaksanakan tugas pokok instansi
dengan satuan-satuan organisasi yang melaksanakan tugas-tugas
penunjang.
13. Asas Kejelasan dalam Pembaganan
Mengharuskan setiap organisasi Pemerintah menggambarkan susunan
organisasinya dalam bentuk bagan, agar setiap pihak yang
berkepentingan dapat segera memahami kedudukan dan hubungan dari
setiap satuan organisasi yang ada.
19 Makalah judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
Saturday, 15 April 2023
Makalah Tema Administrasi Negara dengan judul Sistem Administrasi Negara Indonesia
2014
20
B. APARATUR PEMERINTAH DI TINGKAT PUSAT
1. Presiden dan Wakil Presiden
a. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah.
b. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh Wakil Presiden
yang ditentukan oleh Presiden.
c. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Wakil Presiden
bertugas membantu Presiden dalam menyusun rencana dan mengikuti
pelaksanaan pengawasan dari dalam maupun dari luar.
d. Dalam melaksanakan kekuasaan pemerintah negara, Presiden dibantu
oleh Menteri-menteri Negara.
2. Kabinet Pembangunan VI
a. Tugas pokok dan sekaligus sasaran Kabinet Pembangunan VI adalah
meneruskan dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan berdasarkan
GBHN dengan sasaran-sasarannya yang dinamakan “Panca Krida”
sebagai program kerja yang meliputi:
1)Melanjutkan, meningkatkan, memperdalam dan memperluas
pembangunan nasional.
2) Meningkatkan disiplin nasional yang dipelopori oleh aparatur negara
menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
3) Membudayakan mekanisme kepemimpinan nasional berdasarkan UUD