Top Banner
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mrandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten. Banyuwangi Propinsi Jawa Timurr PENGANTAR BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi merupakan organisasi kerja yang dibentuk berdasarkan PP 72 tahun 2005 dalam rangka melestarikan hasil-hasil PNMPM-MP yang telah berjalan dengan baik di wilayah Kecamatan Rogojampi.. BKAD dibentuk juga untuk menjawab kebutuhan bagi pelestarian dan pengembangan kelembagaan UPK, menjawab kebutuhan tentang legal standing UPK, serta mengukuhkan keberadaan lembaga masyarakat partisipatif. Pembentukan BKAD mengacu kepada Panduan Penataan Kelembagaan dan Penjelasan XI PTO PNPM- MP 2008. Sebagai pedoaman dasar dalam melakukan kegiatan, diperlukan AD-ART BKAD sebagai sebuah aturan dasar kelembagaan yang tersusun, dibahas, dan disepakati oleh masyarakat Rogojampi.. AD- ART BKAD disusun berdasarkan peraturan perundangan yang ada, serta aturan operasional PPK. Manfaat dari proses penyusunan AD- ART partisipatif tidak semata-mata sebagai kelengkapan organisasi dan aspek legaltas, akan tetapi untuk memenuhi kaidah kelembagaan yakni menjabarkan status kepemilikan, batas kewenangan dan keterwakilan anggota. Pedoman Dasar Penyusunan AD-ART mengacu pada Panduan Penataan Kelembagaan dan Penjelasan XI PTO PNPM-MP 2008. Dalam Tahun 2008 ini dengan melalui beberapa perubahan dan penyempurnaan baik dalam tingkat personal mapun peraturan, akhirnya AD-ART BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi telah tersusun dan dilengkapi Susunan Pengurus untuk Masa bakti 2007 -2012. Semoga keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat yang nyata dalam kegiatan PNPM-MP di Kecamatan rogojampi. Ketua BKAD
25

CONTOH ANGGARAN DASAR BKAD - bkadbanyuwangi | …  · Web view2011-04-15 · BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi merupakan organisasi kerja yang dibentuk berdasarkan PP 72 tahun 2005

Feb 26, 2019

Download

Documents

vukhanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: CONTOH ANGGARAN DASAR BKAD - bkadbanyuwangi | …  · Web view2011-04-15 · BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi merupakan organisasi kerja yang dibentuk berdasarkan PP 72 tahun 2005

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mrandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten. Banyuwangi Propinsi Jawa Timurr

PENGANTAR

BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi merupakan organisasi kerja yang dibentuk

berdasarkan PP 72 tahun 2005 dalam rangka melestarikan hasil-hasil PNMPM-MP yang telah

berjalan dengan baik di wilayah Kecamatan Rogojampi.. BKAD dibentuk juga untuk menjawab

kebutuhan bagi pelestarian dan pengembangan kelembagaan UPK, menjawab kebutuhan

tentang legal standing UPK, serta mengukuhkan keberadaan lembaga masyarakat partisipatif.

Pembentukan BKAD mengacu kepada Panduan Penataan Kelembagaan dan Penjelasan XI PTO

PNPM- MP 2008.

Sebagai pedoaman dasar dalam melakukan kegiatan, diperlukan AD-ART BKAD sebagai

sebuah aturan dasar kelembagaan yang tersusun, dibahas, dan disepakati oleh masyarakat

Rogojampi.. AD-ART BKAD disusun berdasarkan peraturan perundangan yang ada, serta aturan

operasional PPK. Manfaat dari proses penyusunan AD-ART partisipatif tidak semata-mata

sebagai kelengkapan organisasi dan aspek legaltas, akan tetapi untuk memenuhi kaidah

kelembagaan yakni menjabarkan status kepemilikan, batas kewenangan dan keterwakilan

anggota. Pedoman Dasar Penyusunan AD-ART mengacu pada Panduan Penataan Kelembagaan

dan Penjelasan XI PTO PNPM-MP 2008.

Dalam Tahun 2008 ini dengan melalui beberapa perubahan dan penyempurnaan baik

dalam tingkat personal mapun peraturan, akhirnya AD-ART BKAD PNPM-MP Kecamatan

Rogojampi telah tersusun dan dilengkapi Susunan Pengurus untuk Masa bakti 2007 -2012.

Semoga keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat yang nyata dalam kegiatan PNPM-

MP di Kecamatan rogojampi.

Ketua BKAD

PNPM-MP Kecamatan Rogojampi

SLAMET SUBAGYO

Page 2: CONTOH ANGGARAN DASAR BKAD - bkadbanyuwangi | …  · Web view2011-04-15 · BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi merupakan organisasi kerja yang dibentuk berdasarkan PP 72 tahun 2005

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mrandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten. Banyuwangi Propinsi Jawa Timurr

ANGGARAN DASAR BKAD PNPM-MP

KECAMATAN ROGOJAMPI

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PNPM MANDIRI - PERDESAAN

KEC. ROGOJAMPI KAB. BANYUWANGI

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKATPNPM MANDIRI - PERDESAAN

ANGGARAN DASARBADAN KERJASAMA ANTAR DESA

( AD-BKAD PNPM-MP )

KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGIPROVINSI JAWA TIMUR

Page 3: CONTOH ANGGARAN DASAR BKAD - bkadbanyuwangi | …  · Web view2011-04-15 · BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi merupakan organisasi kerja yang dibentuk berdasarkan PP 72 tahun 2005

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mrandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten. Banyuwangi Propinsi Jawa Timurr

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Anggaran Dasar BKAD PNPM – Mandiri Perdesaan ini yang dimaksud dengan :1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa adalah pengertian-pengertian

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

4. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seabagai unsur penyelengara pemerintahan desa;

6. Lembaga Kemasyarakatan Desa (atau nama lainnya) adalah lembaga atau institusi yang tumbuh di lingkungan Desa yang berfungsi mewadahi aktifitas masyarakat dalam menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa;

7. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar Desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan perekonomian di Desa;

8. Forum Musyawarah Antar Desa adalah forum pengambil keputusan tertinggi di wilayah kecamatan yang beranggotakan perwakilan-perwakilan dari seluruh desa yang ada di wilayah kecamatan dalam PNPM - Mandiri Perdesaan.

9. BKAD PNPM – Mandiri Perdesaan adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan masing-masing desa dalam wilayah kecamatan PPK yang diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil PPK yang terdiri dari sarana/prasarana, hasil kegiatan pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan dan perguliran dana.

10. Musyawarah Desa adalah forum musyawarah yang dilakukan di desa dalam mengambil keputusan tertinggi

11. Unit Pengelola Kegiatan adalah lembaga operasional yang diberi kewenangan terbatas yang berfungsi dan bertanggungjawab sebagai pelaksana mandat BKAD PNPM – Mandiri Perdesaan, selanjutnya disebut UPK.

12. Badan Pengawas UPK adalah lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap UPK dan bertanggungjawab terhadap Forum MAD, selanjutnya disebut BP-UPK.

13. Tim Verifikasi adalah lembaga ad-hock yang berfungsi melakukan kegiatan verifikasi dan bertanggungjawab terhadap Forum MAD.

BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 21. Organisasi ini bernama Badan Kerjasama Antar Desa Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat - Mandiri Perdesaan, Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat BKAD PNPM – MP kecamatan Rogojampi

Page 4: CONTOH ANGGARAN DASAR BKAD - bkadbanyuwangi | …  · Web view2011-04-15 · BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi merupakan organisasi kerja yang dibentuk berdasarkan PP 72 tahun 2005

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mrandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten. Banyuwangi Propinsi Jawa Timurr

2. BKAD PNPM - MP Kecamatan Rogojampi berkedudukan di wilayah Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur

3. BKAD merupakan lembaga yang dibentuk oleh Forum Musyawarah Antar Desa dalam PNPM - MP yang kedudukannya berada dibawah Forum Musyawarah Antar Desa (MAD).

4. Wilayah kerja BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi adalah wilayah Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

5. Organisasi ini berdiri di Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB IIIAZAS, DASAR, DAN PRINSIP

Pasal 3Azas

BKAD PNPM–MP Kecamatan Rogojampi berazaskan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945.

Pasal 4Dasar

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20042. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 20053. Surat Menteri Dalam Negeri Nomer 414.2/1402/PMD Tanggal 11 Agustus 2006,

tentang Kebijakan Pelestarian Hasi-hasil Kegiatan PPK 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomer 414.2/2058/PMD tanggal 17 November 2006,

tentang Panduan Penataan Kelembagaan dan Pengembangan UPK5. Berita Acara Forum Musyawarah Antar Desa tentang Pembentukan BKAD Tanggal 12

September 2007

Pasal 5Prinsip

1. Transparansi2. Partisipasi3. Keberpihakan pada orang miskin4. Kompetisi sehat5. Akuntabilitas6. Keberlanjutan7. Desentralisasi (Otonomi)

BAB IVVISI, MISI

Pasal 6V i s i

Visi BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi adalah terwujudnya pelestarian dan pengembangan kegiatan PNPM-MP dengan sistem pembangunan partisipatif.

Pasal 7M i s i

1. Melestarikan kelembagaan dan kegiatan yang telah dilakukan PNPM-MP sesuai dengan prinsip PNPM-MP.

Page 5: CONTOH ANGGARAN DASAR BKAD - bkadbanyuwangi | …  · Web view2011-04-15 · BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi merupakan organisasi kerja yang dibentuk berdasarkan PP 72 tahun 2005

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mrandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten. Banyuwangi Propinsi Jawa Timurr

2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat pemerintah desa serta kecamatan dalam memfasilitasi system pembangunan partisipatif yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

3. Membuka ruang yang lebih luas terhadap sumber-sumber pembiayaan pembangunan untuk mendorong terciptanya akses pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan.

4. Menjalankan fungsi sebagai mitra kerja pemerintah dalam mewujudkan pembangunan di wilayah kecamatan.

5. Mewujudkan pelaksanaan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, kegotong-royongan sesuai dengan tradisi dan adat isitiadat yang berlaku.

BAB VTUJUAN DAN USAHA

Pasal 8Tujuan

1. Tujuan Umum BKAD PNPM-MP:Mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintahan lokal serta penyediaan pendanaan kebutuhan sosial dasar dan ekonomi.

2. Tujuan Khusus :a. Mewakili masyarakat selaku pemilik asset PNPM-MP dengan sistem perwakilan dalam

hal membuat keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan asset-asset tersebut.b. Menjamin pelestarian dan pengembangan dana perguliran yang dihasilkan oleh PPK

untuk penyediaan pendanaan kebutuhan usaha dan sosial dasar masyarakat di wilayah Kecamatan Rogojampi

c. Memperkuat kelembagaan ekonomi yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat miskin Kecamatan Rogojampi

d. Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana pendukung usaha masyarakat miskin yang tidak dapat dilayani oleh lembaga keuangan formal.

e. Menjamin pelestarian dan pengembangan asset-asset produktif dari kegiatan infrastruktur yang dihasilkan oleh PNPM-MP dengan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup.

f. Mendorong peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Pasal 9Usaha

Untuk mencapai tujuan BKAD PNPM-MP berusaha :1. Menggalang solidaritas desa-desa anggota BKAD PNPM-MP2. Meningkatkan kerjasama antar pemerintah desa 3. Meningkatkan kemampuan lembaga pelaksana BKAD PNPM-MP4. Mengambil peran aktif dalam pembangunan di daerah / kecamatan5. Membangun kerjasama dengan pemerintah kabupaten, kecamatan dan pihak-pihak lain.6. Mengintegrasikan mekanisme PPK dalam sistem pembangunan reguler.

BAB VISTRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

Kekuasaan organisasi dipegang oleh Forum Musyawarah Antar Desa (F-MAD)

Page 6: CONTOH ANGGARAN DASAR BKAD - bkadbanyuwangi | …  · Web view2011-04-15 · BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi merupakan organisasi kerja yang dibentuk berdasarkan PP 72 tahun 2005

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mrandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten. Banyuwangi Propinsi Jawa Timurr

Pasal 11

Pimpinan Pelaksana organisasi dipegang oleh Pengurus BKAD PNPM-MP

Pasal 12Kepengurusan

1. Pengurus BKAD PNPM-MP terdiri dari pengurus harian dan pengurus bidang2. Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara3. Pengurus Bidang terdiri dari Bidang Sarana Prasarana, Bidang Ekonomi4. Pengurus BKAD PNPM-MP betanggungjawab kepada Forum MAD5. Masa bhakti pengurus BKAD PNPM-MP selama 5 tahun, dan dapat mencalonkan serta

dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 13

Dalam melakukan kegiatan di masyarakat BKAD PNPM-MP membentuk lembaga pelaksana mandat BKAD PNPM-MP yang berfungsi secara operasional untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan BKAD PNPM-MP

Pasal 14

Bentuk lembaga pelaksana bersifat teknis/operasional ditetapkan oleh BKAD PNPM-MP melalui persetujuan Forum MAD, dan dibedakan berdasarkan peran fungsi tugas dan tanggung jawab

Pasal 15Lembaga Pelaksana

1. Lembaga Pelaksana BKAD PNPM-MP bersifat tetap atau permanen 2. Lembaga Pelaksana BKAD PNPM-MP terdiri dari :

a. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah lembaga yang berperan sesuai fungsi tugas dan tanggungjawab sebagai pengelola kegiatan dan pelaksana mandat BKAD PNPM-MP, UPK bertanggungjawab kepada BKAD PNPM-MP melalui Forum MAD

b. Badan Pengawas UPK adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan lembaga UPK. BP UPK bertanggungjawab kepada Forum MAD

3. Untuk kelancaran pelaksanaan UPK dibentuk Lembaga Pendukung UPK yang bersifat adhoc atau sementara

4. Lembaga Pendukung UPK dibentuk berdasarkan kebutuhan.

Pasal 16

Aturan lebih lanjut tentang pelaksanaan operasional dari masing-masing lembaga pelaksana dan lembaga pendukung UPK akan diatur dalam Standart Operasional Prosedur (SOP).

BAB VIIKEANGGOTAAN

Pasal 17Keanggotaan

Page 7: CONTOH ANGGARAN DASAR BKAD - bkadbanyuwangi | …  · Web view2011-04-15 · BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi merupakan organisasi kerja yang dibentuk berdasarkan PP 72 tahun 2005

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mrandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten. Banyuwangi Propinsi Jawa Timurr

1. Semua desa yang berada di wilayah Kecamatan Rogojampi berhak menjadi anggota BKAD PNPM-MP

2. Desa yang akan bergabung sebagai anggota BKAD PNPM-MP harus sepersetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bentuk persetujuan BPD berupa dokumen yang ditandatangani pimpinan BPD.

BAB VIIIPENDANAAN

Pasal 18Modal Awal

Modal awal BKAD PNPM-MP berasal dari hibah dana PPK kepada masyarakat wilayah Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, status kepemilikan modal tersebut adalah milik masyarakat di wilayah Kecamatan Rogojampi yang pengelolaannya dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Pasal 19Modal Tambahan

Modal tambahan adalah sumber dana yang diperoleh oleh BKAD PNPM-MP dari sumber–sumber :1. Surplus usaha yang di tahan sebagai tambahan modal oleh UPK2. Tambahan dana dari APBD dan APBN.3. Tambahan modal dari berbagai pihak yang dapat dianggap sebagai modal donasi.

Pasal 20Sumbar Pendanaan Lain

Sumber pendanaan lain yang dapat diterima oleh BKAD PNPM-MP adalah sumber dana hutang dari pihak lain dan bukan berupa simpanan masyarakat yang diatur dan ditetapkan dengan ketentuan BKAD PNPM-MP.

BAB IXFUNGSI DAN PERAN BKAD

Pasal 21

BKAD PNPM-MP menjalankan peran dan fungsi sebagai ;1. Fungsi Perencanaan Strategis2. Fungsi Pengelolaan Kegiatan3. Fungsi Pengawasan4. Fungsi Evaluasi Kinerja

Pasal 22

1. Fungís Perencanaan Strategis, yaitu merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana startegis untuk pengembangan UPK dalam bidang micro finance, pelaksana program dan pelayanan usa kelompok

Page 8: CONTOH ANGGARAN DASAR BKAD - bkadbanyuwangi | …  · Web view2011-04-15 · BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi merupakan organisasi kerja yang dibentuk berdasarkan PP 72 tahun 2005

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mrandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten. Banyuwangi Propinsi Jawa Timurr

2. Fungís Pengelolaan Kegiatan yaitu membentuk UPK serta kelembagaan pendukung operasional UPK dan mendelegasikan tugas pengelolaan kepada UPK serta lembaga pendukung.

3. Fungís pengawasan yaitu membentuk BP UPK dan mendelegasikan fungís pengawasan kepada BP UPK.

4. Fungís Evaluasi Kinerja yaitu menilai pencapaian hasil rencana dengan target dan menindaklanjuti hasil temuan BP UPK

BAB XPEMBUBARAN BKAD PNPM -MP

Pasal 23Pembubaran BKAD PNPM-MP

1. Pembubaran BKAD PNPM-MP dapat dilakukan atas dasar usulan dari sekurang-kurangnya 3/4 dari desa anggota BKAD PNPM-MP dan disetujui sedikitnya 2/3 suara

2. Pembubaran BKAD PNPM-MP dilakukan melalui Forum MAD3. Pembubaran BKAD PNPM-MP dilakukan setelah dilakukan upaya

penyelamatan dan perbaikan4. Pembubaran BKAD PNPM-MP dilakukan setelah adanya persetujuan

Bupati Banyuwangi.

BAB XIPERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Forum MAD

BAB XIIKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 251. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah merupakan satu kesatuan yang tidak

dapat dipisahkan satu sama lain.2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran dasar (AD) BKAD PNPM-MP akan diatur

kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)3. Ketentuan-ketentuan lain yang belum tercakup dalam AD/ART akan diatur lebih lanjut

sejauh tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP dan aturan pemerintah lainnya.

MengetahuiCamat Rogojampi

Drs. KUSIYADI

Ditetapkan di: RogojampiPada tanggal : 06 Juni 2008

Ketua Badan Kerjasama Antar Desa

PNPM-MP Kec. Rogojampi

SLAMET SUBAGYO

Page 9: CONTOH ANGGARAN DASAR BKAD - bkadbanyuwangi | …  · Web view2011-04-15 · BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi merupakan organisasi kerja yang dibentuk berdasarkan PP 72 tahun 2005

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mrandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten. Banyuwangi Propinsi Jawa Timurr

PembinaNIP. 510 110 974

SUSUNAN PENGURUS BKADPNPM MANDIRI PERDESAAN

MASA BAKTI 2007 -2012

PENGURUS HARIAN

NO JABATAN NAMA ALAMAT

1 Ketua Slamet Subagyo Lemahbangdewo

2 Sekretaris Haikal Gladag

3 Bendahara Dimyati Santoso Kedaleman

KETUA BIDANG:

NO KETUA BIDANG NAMA ALAMAT

1 Ekonomi Suwito Mangir

2 Sarana Rahmad Patoman

3 Hubungan Antar

Lembaga

Mulyono Karangrejo

MengetahuiCamat Rogojampi

Drs. KUSIYADIPembina

NIP. 510 110 974

Ditetapkan di : RogojampiPada tanggal : 06 Juni 2008

KetuaBadan Kerjasama Antar Desa

PNPM-MP

SLAMET SUBAGYO

Page 10: CONTOH ANGGARAN DASAR BKAD - bkadbanyuwangi | …  · Web view2011-04-15 · BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi merupakan organisasi kerja yang dibentuk berdasarkan PP 72 tahun 2005

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mrandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten. Banyuwangi Propinsi Jawa Timurr

ANGGARAN RUMAH TANGGA BKAD PNPM - MP KECAMATAN ROGOJAMPI

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PNPM MANDIRI - PERDESAAN

KEC. ROGOJAMPI KAB. BANYUWANGI

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKATPNPM MANDIRI - PERDESAAN

ANGGARAN RUMAH TANGGABADAN KERJASAMA ANTAR DESA

( AD-BKAD PNPM-MP )

Page 11: CONTOH ANGGARAN DASAR BKAD - bkadbanyuwangi | …  · Web view2011-04-15 · BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi merupakan organisasi kerja yang dibentuk berdasarkan PP 72 tahun 2005

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mrandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten. Banyuwangi Propinsi Jawa Timurr

KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGIPROVINSI JAWA TIMUR

BAB INAMA dan TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1Nama

Organisasi ini bernama Badan Kerjasama Antar Desa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi

Pasal 2Tempat dan Kedudukan

1. BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi berkedudukan di wilayah Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur

2. Alamat sekretariat BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi adalah Kantor kecamatan Rogojampi

BAB IIWAKTU DAN LAMA PENDIRIAN

Pasal 3

BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi berdiri dan melaksanakan kegiatan terhitung sejak tanggal 12 september 2007 sampai batas waktu yang ditentukan.

BAB IIIKEPENGURUSAN BKAD

Pasal 4Bentuk Kepengurusan

Pengurus BKAD PNPM-MP terdiri dari Pengurus harian dan pengurus bidang Pengurus harian terdiri dari Ketua, Sekretaris dan BendaharaPengurus bidang dibentuk oleh Formatur dan bertanggungjawab kepada Ketua BKADPengurus bidang terdiri dari ;

a. Bidang Ekonomib. Bidang Sarana Prasaranac. Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 5Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Harian

1. Melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas lembaga pelaksana teknis/ operasional (UPK dan BP-UPK) serta lembaga pendukung UPK.

2. Melakukan evaluasi dan penilaian atas kinerja pengurus UPK dan BP-UPK3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Muspika dan instansi terkait4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Koordinasi PNPM-MP Kabupaten serta

konsultan pendamping

Page 12: CONTOH ANGGARAN DASAR BKAD - bkadbanyuwangi | …  · Web view2011-04-15 · BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi merupakan organisasi kerja yang dibentuk berdasarkan PP 72 tahun 2005

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mrandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten. Banyuwangi Propinsi Jawa Timurr

5. Mengkoordinir dan melaksanakan Forum Musyawarah Antar Desa baik MAD reguler, MAD Perguliran, MAD Tahunan maupun MAD Khusus.

6. Menfasilitasi upaya penyelesaian masalah yang terjadi baik di lembaga UPK, BP-UPK maupun di kelompok dan desa.

7. Membantu menghubungkan dengan pihak lain baik instansi pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan usulan kegiatan masyarakat desa.

8. Melakukan fasilitasi kerjasama dengan pihak lain baik dalam pengembangan UPK, Kelompok maupun pengembangan potensi desa.

9. Mengevaluasi dan menilai kinerja keuangan UPK 10. Menverifikasi rencana kegiatan dan terget kinerja yang disusun oleh pengurus UPK11. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Operasional UPK,

BP-UPK12. Melaporkan rencana dan hasil kegiatan kepada Forum MAD

Pasal 6Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Bidang/ Divisi

1. Pengurus Bidang secara umum bertugas membatu tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Ketua BKAD PNPM-MP

2. Tugas Bidang Ekonomia. Melakukan verifikasi rencana kerja dan target kinerja yang disusun oleh pengurus

UPK dalam bidang ekonomib. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan Langsung kenerja UPK dalam bidang

ekonomi dan perguliran3. Tugas Bidang Sarana Prasarana

a. Melakukan verifikasi rencana kerja dan target kinerja yang disusun oleh pengurus UPK dalam bidang sarana prasarana

b. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan Langsung kenerja UPK dalam bidang sarana prasarana

4. Tugas Bidang Hubungan Antar Lembagaa. Melakukan Koordinasi dengan Muspika, Tim koordinasi Kabupaten, Fasilator

kecamatan dan Instansi terkaitb. Memfasilitasi upaya penyelesaian masalah yang terjadi baik di lembaga UPK, BP-

UPK maupun di kelompok dan di desa

Pasal 7Pemilihan Pengurus

1. Pemilihan pengurus BKAD PNPM-MP dilakukan dalam Forum MAD2. Pemilhan Ketua BKAD PNPM-MP dilakukan terpisah dengan pemilihan sekretaris, bendahara

dan pengurus bidang. 3. Pemilihan sekretaris, bendahara dan pengurus bidang dilakukan oleh Formatur4. Pemilihan Ketua BKAD PNPM-MP dilakukan secara langsung oleh peserta penuh forum MAD5. Ketua BKAD PNPM-MP terpilih sekaligus sebagai Ketua Formatur6. Pemilihan Ketua BKAD PNPM-MP(Ketua Formatur) dengan anggota formatur dilakukan

secara terpisah7. Anggota Formatur dipilih dan ditetapkan dalam Forum MAD8. Pemilihan Ketua BKAD PNPM-MP(Ketua Formatur) dan anggota formatur dilakukan melalui

pemungutan suara9. Ketua BKAD PNPM-MP (Ketua Formatur) dan anggota formatur diberi wewenang untuk

menyusun kepengurusan BKAD Kecamatan Rogojampi10. Formatur berjumlah 5 orang, terdiri dari seorang Ketua (Ketua BKAD) dan 4 orang anggota.

Page 13: CONTOH ANGGARAN DASAR BKAD - bkadbanyuwangi | …  · Web view2011-04-15 · BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi merupakan organisasi kerja yang dibentuk berdasarkan PP 72 tahun 2005

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mrandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten. Banyuwangi Propinsi Jawa Timurr

11. Mekanisme pemilihan Ketua BKAD PNPM-MP (Ketua Formatur) dan anggota formatur akan diatur dalam sebuah tata tertib.

Pasal 8Kriteria Calon Pengurus

1. Memiliki sikap mental yang jujur dan bertanggungjawab2. Mempunyai pengalaman dalam organisasi3. Mempunyai keterampilan komunikasi dan fasilitasi4. Mempunyai kemampuan / keterampilan dalam melakukan resolusi masalah5. Mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga atau organisasi

Pasal 9Larangan dan Sanksi Pengurus

1. Pengurus BKAD PNPM-MP dilarang :a. Merangkap menjadi anggota pengurus UPK, BP-UPK, dan Tim Verifikasi b. Menggunakan uang UPK dan dana operasional BKAD PNPM-MP untuk kepentingan

pribadi, keluarga maupun pihak lainc. Meminjam uang dikelompok dan UPK dengan mengatasnamakan orang laind. Menerima uang transport, hadiah, kompensasi pencairan atau lainya yang berupa uang

dari kelompok dan masyarakat desa.e. Membuat kebijakan yang dapat merugikan masyarakat dan program

2. Atas pelanggaran larangan tersebut maka Pengurus BKAD PNPM-MP diberikan sanksi :a. Diberhentikan dengan tidak hormat b. Diproses sesuai hukum yang berlaku bila terbukti melakukan pelanggaran pidana

Pasal 10Hak Pengurus

Pengurus BKAD PNPM-MP berhak menerima insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan pendanaan ditetapkan dalam forum MAD

BAB IVKEANGGOTAAN BKAD PNPM-MP

Pasal 11Syarat Keanggotaan

1. Desa yang telah mendapat alokasi dana dari PNPM-MP berupa dana yang dilakokasikan untuk kegiatan sarana/prasarana, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), Pendidikan dan Kesehatan.

2. Desa melalui pemerintah desanya menyatakan bergabung dengan ditunjukkan surat pernyataan bergabung menjadi anggota BKAD PNPM-MP yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.

Pasal 12Kewajiban Anggota BKAD PNPM-MP

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Page 14: CONTOH ANGGARAN DASAR BKAD - bkadbanyuwangi | …  · Web view2011-04-15 · BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi merupakan organisasi kerja yang dibentuk berdasarkan PP 72 tahun 2005

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mrandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten. Banyuwangi Propinsi Jawa Timurr

2. Mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh Forum MAD dan aturan-aturan yang ditentukan oleh pemerintah.

3. Menjunjung tinggi solidaritas antar anggota.4. Melaporkan rencana pembangunan desa5. Melaporkan program-program yang dilakukan di desanya baik program yang bersumber

dari dana swadaya, dana pemerintah kabupaten, propinsi maupun pusat.

Pasal 13Hak Anggota BKAD PNPM-MP

1. Menyampaikan usul, saran dan pendapat baik kepada pengurus BKAD maupun pada Forum MAD

2. Menerima informasi program yang akan masuk di wilayah kecamatan Rogojampi baik program dari pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat serta program dari swasta atau LSM

3. Mengikuti berbagai Forum MAD4. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pengurus BKAD PNPM-MP5. Mengetahui kegiatan dan kemajuan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus BKAD PNPM-

MP dan lembaga pelaksana teknis.

Pasal 14Representasi Keanggotaan

1. Sebagai representasi / perwujudan keanggotaan BKAD PNPM-MP yang merupakan wakil desa dalam memenuhi kewajiban dan memperoleh haknya, maka di masing-masing menunjuk wakilnya terdiri dari ; Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Pengurus Kelompok

2. Penunjukan wakil desa dilakukan dalam Forum Musyawarah Desa dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Desa

3. Wakil-wakil desa yang telah ditunjuk untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa

BAB VPELAKSANA BKAD PNPM-MP

Pasal 15Unit Pengelola Kegiatan

1. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan pelaksana operasional BKAD PNPM-MP untuk mengelola sistem pembangunan partisipatif yang telah terintegrasi dengan pembangunan reguler.

2. UPK menjalankan fungsi pengelolaan dana bergulir, penyaluran dana program, pembinaan dan pelayanan usaha masyarakat serta memperluas pelayanan bagi kelompok usaha dan kelompok perempuan.

3. Dalam menjalan tugas sehari-hari UPK dilakukan oleh pengurus harian UPK4. Pengurus harian UPK terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.5. Pengurus harian dapat mengangkat staf sesuai kebutuhan dengan sepersetujuan Pengurus

BKAD PNPM-MP. 6. Pengurus harian UPK dipilih dan ditetapkan oleh forum MAD serta bertanggung jawab

kepada BKAD melalui Forum MAD.

Page 15: CONTOH ANGGARAN DASAR BKAD - bkadbanyuwangi | …  · Web view2011-04-15 · BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi merupakan organisasi kerja yang dibentuk berdasarkan PP 72 tahun 2005

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mrandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten. Banyuwangi Propinsi Jawa Timurr

7. Ketentuan tentang syarat dan prosedur pemilihan dan pengangkatan pengurus UPK akan diatur dalam sebuah tata tertib.

8. Pengurus UPK dipilih untuk masa jabatan 3 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali apabila memenuhi kelayakan sesuai hasil evaluasi kinerja dan tidak melanggar larangan.

9. Pengurus dapat diberhentikan oleh forum MAD bila terbukti : a. Melakukan pelanggaran kode etik, prosedur dan berkinerja rendah sebagaimana diatur

dalam SOP UPK b. Pengurus tidak membuat dan melaporkan perkembangan hasil kegiatan kepada BKAD

10. Apabila salah satu pengurus UPK diberhentikan atau berhalangan tetap atau mengundurkan diri karena suatu sebelum masa jabatannya habis maka dapat dilakukan pengisian pengurus, sesuai ketentuan pengangkatan pengurus UPK

11. Pengurus bertugas untuk :a. Menjalankan organisasi dan usaha serta kegiatan-kegiatan yang diamanatkan oleh BKAD

PNPM-MPb. Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk pengembangan UPKc. Mengelola dana program, dana perguliran, dana DOK dan dana lainnya sesuai ketentuan.d. Menjalankan tugas-tugas lainnya sebagimana yang diatur dalam Petunjuk Teknis

Operasional PNPM-MPe. Pengurus UPK menerima honor dan tunjangan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh

BKAD PNPM-MP dalam forum MAD12. Pengurus UPK memiliki kewajiban :

a. Pengurus diwajibkan membuat dan mencatat setiap kejadian yang berkaitan dengan keuangan UPK setiap ada perubahan, baik untuk ekonomi maupun sarana/ prasarana, serta kegiatan lain.

b. Pengurus wajib memberi laporan keuangan dan perkembangan UPK kepada BKAD PNPM-MP dan pihak-pihak terkait sesuai ketentuan.

c. Pengurus wajib memberikan data yang akurat kepada pihak-pihak yang berkompeten (Konsultan, Pemerintah, Pengurus BKAD PNPM-MP, BP-UPK) baik dalam rangka pemeriksaan (audit) maupun untuk pembinaan.

d. Pengurus wajib melaksanakan segala ketentuan dalam Standart Operasional dan Prosedur UPK (SOP-UPK) dan peraturan-peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Forum MAD.

e. Pengurus wajib melaporkan perkembangan dan hasil kegiatan yang dilakukan selama satu tahun anggaran kepada BKAD PNPM-MP dalam Forum MAD.

f. Pengurus wajib membuat perencanaan kegiatan dan keuangan tahunan yang ditetapkan dalam Forum MAD dan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pengurus UPK.

13. Setiap pengurus bertanggung jawab terhadap kerugian UPK, kerugian yang dideritanya karena kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing.

14. Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang pengurus, maka mereka bersama-sama menanggung kerugian tersebut kecuali seorang anggota pengurus dapat membuktikan diri bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah akibat dari kelalaian tadi.

15. Mekanisme kerja dan pengelolaan kegiatan UPK akan diatur lebih lanjut dalam Standart Operasional dan Prosedur UPK (SOP-UPK) dan peraturan-peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Forum MAD.

Pasal 16Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan

1. Badan Pengawas UPK selanjutnya disebut sebagai BP-UPK merupakan pelaksana teknis / operasional BKAD PNPM-MP dalam melakukan pengawasan kepada UPK

2. BP UPK menjalankan pengawasan dalam hal pemeriksaan (audit) keuangan, operasional serta memberikan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.

Page 16: CONTOH ANGGARAN DASAR BKAD - bkadbanyuwangi | …  · Web view2011-04-15 · BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi merupakan organisasi kerja yang dibentuk berdasarkan PP 72 tahun 2005

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mrandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten. Banyuwangi Propinsi Jawa Timurr

3. BP-UPK dibentuk dan bertanggung jawab kepada BKAD PNPM-MP melalui Forum MAD. 4. BP-UPK terdiri dari seorang ketua dan 2 orang anggota 5. Anggota badan pengawas berasal dari masyarakat di wilayah Kecamatan Rogojampi dan

dipilih oleh forum MAD.6. Ketentuan tentang syarat dan prosedur pemilihan dan pengangkatan BP-UPK akan diatur

dalam sebuah tata tertib. 7. Ketua dan anggota BP-UPK tidak boleh merangkap menjadi anggota pengurus UPK, Pengurus

BKAD, dan Tim Verifikasi 8. Masa jabatan badan pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.9. Apabila salah satu anggota BP-UPK diberhentikan atau berhalangan tetap atau

mengundurkan diri karena suatu sebelum masa jabatannya habis maka dapat dilakukan pengisian anggota BP-UPK, sesuai ketentuan pengangkatan pengurus BP-UPK

10. Tugas dan tanggungjawab serta mekanisme kerja BP-UPK diatur dalam Standart Operasional dan Prosedur BP-UPK (SOP BP-UPK)

11. Anggota BP-UPK berhak menerima insentif dan tunjangan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh BKAD PNPM-MP dalam forum MAD

12. BP-UPK memiliki kewajiban : a. Menjalankan segala ketentuan dalam Standart Operasional dan Prosedur BP-UPK (SOP-

UPK) dan peraturan-peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Forum MAD.b. Melaporkan hasil kegiatan pemeriksaan dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan kepada

BKAD PNPM-MP dalam Forum MAD.13. Pengurus wajib membuat perencanaan keuangan yang telah dialokasikan untuk ditetapkan

dalam Forum MAD dan digunakan sebagai dasar penggunaan dana14. BP-UPK harus bertanggungjawab atas hasil pemeriksaan yang dilakukanBP BP-UPK melakukan pemeriksaan sekurang-kurang 3 kali dalam setahun dan melaporkan

kepada BKAD melalui forum MAD

Pasal 17Kelembagaan Pendukung UPK

1. Untuk menunjang operasional UPK dibentuk lembaga pendukung UPK 2. Lembaga pendukung UPK bersifat ad-hoc atau sementara adalah kelembagaan yang bekerja

jika diperlukan.3. Lembaga pendukung UPK terdiri dari :

a. Tim Verifikasi Perguliran adalah lembaga yang berperan melakukan verifikasi atau penilaian usulan kelompok SPP dan atau UEP dalam rangka perguliran dana.

b. Tim Verifikasi Program adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan verifikasi terutama dalam proses perencanaan kegiatan yang didanai oleh dana Program.

c. Tim Penyehatan Pinjaman adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung dalam penyehatan pinjaman bermasalah selanjutnya disebut Tim Penyehatan

4. Tim lainnya yang akan ditentukan dan ditetapkan jika dipandang perlu5. Lembaga pendukung UPK dibentuk dan bertanggung jawab kepada BKAD PNPM-MP melalui

Forum MAD. 6. Anggota lembaga pendukung UPK berasal dari masyarakat di wilayah Kecamatan Rogojampi

dan dipilih oleh forum MAD.7. Ketentuan tentang syarat dan prosedur pemilihan dan pengangkatan anggota lembaga

pendukung UPK akan diatur dalam sebuah tata tertib. 8. Tugas dan tanggungjawab serta mekanisme kerja lembaga pendukung UPK akan diatur

dalam Standart Operasional dan Prosedur (SOP)

BAB VIFORUM MUSYAWARAH ANTAR DESA (FORUM MAD)

Page 17: CONTOH ANGGARAN DASAR BKAD - bkadbanyuwangi | …  · Web view2011-04-15 · BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi merupakan organisasi kerja yang dibentuk berdasarkan PP 72 tahun 2005

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mrandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten. Banyuwangi Propinsi Jawa Timurr

Pasal 181. Forum MAD merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi BKAD PNPM-MP2. Forum MAD diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun

Pasal 19Forum MAD dilaksanakan untuk membahas dan menetapkan :

1. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga beserta perubahannya2. Kebijakan umum organisasi3. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus BKAD PNPM-MP, Pengurus UPK,

BP-UPK, Tim Verifikasi, Tim Pendukung lainnya4. Rencana kerja, rencana Anggaran pendapatan dan belanja serta pengesahan laporan

keuangan UPK5. Menolak dan menerima pertanggungjawaban Pengurus BKAD PNPM-MP dan Lembaga

Pelaksana operasional.6. Pendanaan program maupun perguliran

Pasal 20Bentuk-bentuk Forum

1. Forum MAD terdiri dari Forum MAD reguler (pelaksanaan program), Forum MAD Perguliran, Forum MAD Tahunan dan Forum MAD Khusus.

2. Forum MAD reguler adalah forum MAD dalam rangka pelaksanaan siklus/ tahapan program, sesuai ketentuan program

3. Forum MAD Perguliran adalah forum MAD dalam rangka pelestarian dan pengembangan hasil-hasil PPK,

4. Forum MAD Tahunan adalah forum MAD dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan kelembagaan yang dibentuk, sekaligus pengesahan dan penetapan atas perencanaan kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan oleh kelembagaan.

5. Forum MAD Khusus adalah forum MAD dalam rangka membahas dan menetapkan keputusan yang berkaitan dengan adanya masalah atau kegiatan khusus. Forum MAD dilakukan atas permintaan dari Panitia Pengarah atau dari utusan desa minimal 50%.

Pasal 211. Peserta Forum MAD adalah merupakan utusan dari desa anggota BKAD PNPM-MP2. Ketentuan tentang peserta akan diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Forum MAD3. Ketentuan tentang mekanisme dan teknis pelaksanaan Forum MAD akan diatur lebih lanjut

dalam Tata Tertib Forum MAD4. Forum MAD reguler dilaksanakan sesuai dengan ketentuan program5. Forum MAD Perguliran dilakukan atas usul dari pengurus Unit Pengelola Kegiatan untuk

menyelenggarakan MAD Pergulir setelah tahapan perguliran dilakukan6. Forum MAD Tahunan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tutup buku UPK

atau awal tahun anggaran. 7. Forum MAD Khusus dilaksanakan atas usul dari pengurus BKAD PNPM-MP, pengurus UPK

dan BP-UPK serta anggota BKAD PNPM-MP.8. Forum MAD Khusus juga bisa dilaksanakan apabila Ketua BKAD melanggar AD/ART dan

atau tidak dapat menjalankan tugas. Forum ini dilakukan atas usul sedikitnya ½ anggota BKAD PNPM-MP

Pasal 221. Kepanitiaan, lokasi dan anggaran ditetapkan oleh Pengurus BKAD PNPM-MP bersama

pengurus UPK, selambat-lambatnya satu minggu sebelum pelaksanaan Forum MAD2. Materi-materi Forum MAD disiapkan oleh Pengurus BKAD PNPM-MP, Pengurus UPK dan

BP-UPK

Page 18: CONTOH ANGGARAN DASAR BKAD - bkadbanyuwangi | …  · Web view2011-04-15 · BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi merupakan organisasi kerja yang dibentuk berdasarkan PP 72 tahun 2005

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mrandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten. Banyuwangi Propinsi Jawa Timurr

Pasal 23Pendanaan MAD

1. Pendanaan Forum MAD reguler bersumber dari dana operasional kegiatan yang bersifat stimulan dan sesuai ketentuan dari pemerintah, subsidi dari Pemerintah Kabupaten, sumbangan anggota BKAD PNPM-MP, dan sumbangan masyarakat (perorangan, lembaga/ perusahaan) yang tidak mengikat.

2. Forum MAD Perguliran bersumber dari dana operasional UPK yang telah dialokasikan dalam Renop UPK, subsidi dari Pemerintah Kab., sumbangan anggota BKAD PNPM-MP, dan sumbangan masyarakat (perorangan, lembaga/ perusahaan) yang tidak mengikat.

3. Forum MAD Tahunan bersumber dari dana operasional UPK yang telah dialokasikan dalam rencana operasional UPK, subsidi dari Pemerintah Kabupaten, sumbangan anggota BKAD, dana alokasi surplus untuk MAD/BKAD PNPM-MP dan sumbangan masyarakat (perorangan, lembaga/ perusahaan) yang tidak mengikat.

4. Forum MAD Khusus bersumber dari dana operasional UPK yang telah dialokasikan dalam rencana operasional UPK, subsidi dari Pemerintah Kabupaten, sumbangan anggota BKAD PNPM-MP, dana alokasi surplus untuk MAD/BKAD dan sumbangan masyarakat (perorangan, lembaga/ perusahaan) yang tidak mengikat.

BAB VIIPENDANAAN BKAD PNPM-MP

Pasal 24Modal Awal

Modal awal BKAD PNPM-MP berasal dari hibah dana PNPM-PPK kepada masyarakat wilayah Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, dengan total dana sebesar Rp. 1.500.000.000,00 status kepemilikan modal tersebut adalah milik masyarakat di wilayah Kecamatan Rogojampi yang pengelolaannya dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Pasal 25Pengelolaan Dana

1. Dana dari Program PNPM-PPK maupun dari program lain dikelola oleh UPK.2. Pembukuan dana dilakukan secara terpisah dari masing-masing program.3. Mekanisme dan aturan pengelolaan dana diatur lebih lanjut dalam S O P

Pasal 26Pendaan dan Alokasi Dana Operasional BKAD

1. Dana Operasional BKAD PNPM-MP bersumber dari alokasi surplus tahun berjalan yang dikelola oleh UPK

2. Pengurus BKAD PNPM-MP membuat rencana pengeluaran setelah diketahui jumlah alokasi dana dari hasil perhitungan surplus yang dialokasikan untuk BKAD PNPM-MP

3. Dana Operasional BKAD dikelola oleh Bendahara BKAD PNPM-MP4. Setiap transaksi dilakukan pencatatan dan dilaporkan kepada Forum MAD.

BAB VIIIPERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 27Mekanisme Petanggungjawaban Pengurus BKAD PNPM-MP

Page 19: CONTOH ANGGARAN DASAR BKAD - bkadbanyuwangi | …  · Web view2011-04-15 · BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi merupakan organisasi kerja yang dibentuk berdasarkan PP 72 tahun 2005

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mrandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten. Banyuwangi Propinsi Jawa Timurr

1. Pengurus BKAD PNPM-MP menyampaikan Laporan Tahunan (Progress Report) tentang hasil program kerja tahunan dan keuangan operasional dihadapan Forum MAD

2. Pada akhir masa bhakti Pengurus BKAD PNPM-MP menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir dihadapan Forum MAD

Pasal 28Mekanisme Petanggungjawaban Lembaga Pelaksana

1. Pengurus UPK menyampaikan laporan pengelolaan keuangan setiap kali ada kesempatan Forum MAD

2. Pengurus UPK menyampaikan laporan bulanan perkembangan keuangan dengan di tempel di Papan Informasi UPK/ Kecamatan.

3. Pengurus UPK menyampaikan Laporan Tahunan (Progress Report) tentang hasil program kerja tahunan dan keuangan operasional dihadapan Forum MAD

4. Pada akhir masa bhakti Pengurus UPK menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir dihadapan Forum MAD

5. BP-UPK menyampaikan hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan secara periodik setiap kali ada pelaksanaan Forum MAD (MAD Perguliran)

6. BP-UPK menyampaikan hasil pengawasan dan rekomendasi dihadapan Forum MAD Tahunan.

7. Pada akhir masa bhakti BP-UPK menyampaikan hasil kegiatan pengawasan yang telah dilakukannya.

BAB IXPERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 29

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Forum MAD

BAB XATURAN TAMBAHAN

Pasal 30

1. Ketentuan-ketentuan lain yang belum tercakup dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur lebih lanjut sejauh tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP dan aturan pemerintah lainnya.

2. Aturan-aturan lainnya disahkan dalam Forum MAD

MengetahuiCamat Rogojampi

Drs. KUSIYADIPembina

Ditetapkan di: RogojampiPada tanggal : 06 Juni 2008

KetuaBadan Kerjasama Antar

DesaPNPM-MP

SLAMET SUBAGYO

Page 20: CONTOH ANGGARAN DASAR BKAD - bkadbanyuwangi | …  · Web view2011-04-15 · BKAD PNPM-MP Kecamatan Rogojampi merupakan organisasi kerja yang dibentuk berdasarkan PP 72 tahun 2005

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mrandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten. Banyuwangi Propinsi Jawa Timurr

NIP. 510 110 974