Company Profile BPPT & PMD 2013

7/21/2019 Company Profile BPPT & PMD 2013

http://slidepdf.com/reader/full/company-profile-bppt-pmd-2013 1/99

C O M P A N Y P R O F I L E - B P P T & P M D K O T A B I T U N G 2 0 1 3 1




KATA PENGANTAR

Salam sejahtera, Puji syukur ke hadirat Tuhan

Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, kami

dapat menyusun buku “Company Profile BPPT&PMDKota Bitung” pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.

Kami menyadari walaupun telah berupaya untuk

menerbitkan dan menyusun buku ini sebanyak mungkin,

namun keterbatasan lainnya yang disadari masih

banyak kekurangan, walaupun demikian kami

mengharapkan “Company Profile BPPT&PMD Kota

Bitung” ini mempunyai manfaat baik untuk para petugas

kami maupun masyarakat Kota Bitung yang

membutuhkan informasi tentang Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.

Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada semua

pihak atas segala bantuannya baik langsung maupun tidak langsung terhadap buku ini dan

kritik serta saran kami nantikan dalam perbaikan dimasa yang akan datang.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADUDAN PENANAMAN MODAL DAERAH

KOTA BITUNG,

Ir. PINGKAN SONDAKH

PEMBINA TKT. I

NIP. 19690108 199603 2 001




DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………….… 2Daftar Isi …………………………………………………………………………………….…… 3I. PENDAHULUAN ………………………………………………………………………… 4

A. SEKILAS TENTANG BPPT & PMD KOTA BITUNG …………………………… 5B. STRUKTUR ORGANISASI & TATA KERJA ……………………………………. 7C. VISI & MISI BPPT PMD KOTA BITUNG ………………………………………… 10D. MOTTO PELAYANAN BPPT & PMD KOTA BITUNG ………………………... 10E. JANJI PELAYANAN ………………………………………………………………... 10F. MAKLUMAT PELAYANAN ………………………………………………………… 11G. ETIKA PEGAWAI BPPT & PMD KOTA BITUNG ……………………………….. 11H. BUDAYA MALU …………………………………………………………………….. 11I. KEWAJIBAN & LARANGAN PELAKSANA PELAYANAN PERIZINAN ……… 12J. PAKTA INTEGRITAS 13

II. SISTEM & PROSEDUR ………………………………………………………………… 14

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINANSEKTORAL …………………………………………………………………………. 161. Sistem, Mekanisme, & Prosedur Izin Sektoral ……………………………... 162. Aplikasi Perizinan Sektoral – Sistem Manajemen Pelayanan Perizinan

Terpadu (SIMYANDU) …………………………………..……………………. 173. Jenis Izin, Persyaratan, Biaya Retribusi, Jangka Waktu Penyelesaian,

Masa Berlaku Izin ……………………………………………………………... 18B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN & NON

PERIZINAN PENANAMAN MODAL ……………………………………………… 371. Sistem, Mekanisme, & Prosedur Izin Penanaman Modal ………………… 372. Aplikasi Perizinan Penanaman Modal – Sistem Pelayanan Informasi dan

Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) ……………………..…… 383. Jenis Izin, Persyaratan, Biaya Retribusi, Jangka Waktu Penyelesaian,

Masa Berlaku Izin ……………………………………………………………... 39C. PENOMORAN IZIN…………………………………………………………………. 49D. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN …………………………………... 51E. SISTEM PENGELOLAAN DOKUMEN …………………………………………… 52

III. EVALUASI KINERJA PELAKSANA PELAYANAN ………………………………… 53IV. PRODUK HUKUM BPPT & PMD KOTA BITUNG ………………………………….. 59V. TINGKAT KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PUBLIK …………………… 91Contact Us 99







A. SEKILAS TENTANG ORGANISASI BPPT&PMD KOTA BITUNG

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung merupakan

salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung

Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung

Nomor 13 Tahun 2009 kemudian dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Lembaga lainnya dan dijabarkan lebih lanjut

dalam Peraturan Walikota Bitung Nomor 45 Tahun 2008 yang telah dicabut dengan

Peraturan Walikota Bitung Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung .

Sebagai unsur pendukung Kepala Daerah dibidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah .

Fungsi Organisasi Badan meliputi :

1. Perencanaan dan Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dengan unit kerja terkait

dilingkungan Pemerintah Daerah;

2. Menyusun program penelitian dan pengkajian serta data, arsip, dokumentasi dibidang

penanaman modal;

3. Menyelenggarakan promosi dan kerjasama investasi dibidang penanaman modal;

4. Mengadakan pelayanan perizinan terpadu dibidang penanaman modal;

5. Mengadakan pengawasan dan pengendalian penanaman modal serta menerima

pengaduan dan advokasi yang berkaitan dengan penanaman modal;

6. Menyusun program kerja dan evaluasi administrasi ketatausahaan meliputi urusan umum,kepegawaian dan keuangan;

7. Evaluasi pelaksanaan penanaman modal didaerah.

Saat ini dalam melakukan pelayanan BPPT dan PMD Kota Bitung menempati bangunan

gedung kantor yang terletak dalam kompleks perkantoran Walikota Bitung yang dibangun

pada Tahun Anggaran 2007 seluas 225M2 (dua lantai) dengan anggaran Rp.815.481.000,-.

Disamping pelayanan permanen dalam gedung kantor, pelayanan juga dilakukan dengan

menggunakan mobil operasional. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan mobilitas dan

memperluas daya jangkau hingga kepelosok serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas bagi

yang membutuhkan pelayanan.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bitung




Nomor 7 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bitung,

dan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 tahun 2011.Selama tahun 2012 telah dilakukan

pelayanan sebanyak 2707 buah izin, dan untuk tahun 2013 sampai dengan bulan Juni

sebanyak 1960 izin dengan jumlah nilai pemasukan PAD sebesar Rp. 1.687.032.735,-.

Dibidang Penanaman Modal baik PMA maupun PMDN sampai dengan bulan Mei tahun 2013

realisasi investasi untuk Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu US$ 124,520,081.32,- yang

tersebar pada 17 buah perusahaan pada berbagai bidang investasi dan Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp.2,809,982,253,880.58,- tersebar pada 48 perusahaan.

Pengamatan dan penilaian terhadap kegiatan penanaman modal dikota Bitung telah

dilakukan oleh berbagai pihak seperti penilaian oleh Pemerintah dalam hal ini Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang telah menobatkan Bitung sebagai Kota sedang

terbaik tingkat Nasional untuk kegiatan investasi melalui Penghargaan INVESMENT AWARD

TAHUN 2009 , INVESTMENT AWARD TAHUN 2010 , JUARA 1 PIALA CITRA

PELAYANAN PRIMA TAHUN 2010,PERINGKAT KE – 3 INDEKS INTEGRITAS

NASIONAL OLEH KPK TAHUN 2011, PERINGKAT KE – 1INDEKS INTEGRITAS

NASIONAL OLEH KPK TAHUN 2012,. Penilaian dalam bentuk penghargaan lain yang

terkait dengan pelayanan publik dibidang investasi atau penanaman modal adalah

Penghargaan “DOING BUSINESS TAHUN 2010” untuk kategori kemudahan investasi oleh

Pemerintah bekerjasama dengan Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD)

yang didanai oleh IFC WorldBank Groups.




B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung

terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Badan

2. Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris yang membawahi;

- Subbag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

- Subbag Keuangan

- Subbag Perencanaan dan Pelaporan

3. Bidang-bidang masing-masing dikepalai oleh Kepala Bidang, meliputi :

a. Bidang Pelayanan Perizinan;

- Subbid Administrasi dan Perizinan

- Subbid Koordinasi dan Penelitian Lapangan

b. Bidang Penanaman Modal;

- Subbid Penanaman Modal Dalam Negeri

- Subbid Penanaman Modal Asing

c. Bidang Promosi dan Kerjasama;

- Subbid Promosi & Investasi

- Subbid Kerjasama & Pemberdayaam

d. Bidang Pengawasan dan advokasi, membawahi;

- Subbid Pengawasan dan Pengendalian

- Subbid Pengaduan dan Advokasi.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.







Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No JABATAN JUMLAH ORANG

1 Kepala Badan 1

2 Sekretaris BPPT & PMD 1

3 Kepala Bidang 4

4 Kepala Sub Bidang/Bagian 10

5Pelaksana 11Jumlah 27

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No GOLONGAN JUMLAH ORANG

1 IV 3

2 III 17

3 II 7

4 I -

Jumlah 27

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No PENDIDIKAN JUMLAH ORANG

1 Strata 2 2

2 Strata 1 17

3 Diploma 1

4 SMA 7

Jumlah 27

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No JENIS KELAMIN JUMLAH ORANG

1 Laki-laki 9

2 Perempuan 18

Jumlah 27

Jumlah Pegawai BPPT & PMD

No PEGAWAI JUMLAH ORANG

1 PNS 27

2 THL 11Jumlah 38




C. VISI & MISI BPPT PMD KOTA BITUNG

VISI :

“TERWUJUDNYA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN

MODAL DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING“

MISI :

a. Menjadikan BPPT & PMD kota bitung sebagai pusat pelayanan perizinan di kota

bitung;

b. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara instansi dan dunia usaha di bidang

pelayanan perizinan dan penanaman modal;

c. Menciptakan iklim usaha yang sehat, jujur dan transparan;d. Meningkatkan sumber daya manusia.

D. MOTTO PELAYANAN BPPT & PMD KOTA BITUNG

“PASTI PUAS” a. Pasti Persyaratannya,b. Pasti Prosesnya,

c. Pasti Waktunya,

d. Pasti Biayanya,

e. Puas Layanannya.

E. JANJI PELAYANAN

KAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL/KARYAWAN BADAN PELAYANAN PERIZINANTERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA BITUNG ADALAH INSAN

YANG BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERJANJI :

a. MENJUNJUNG TINGGI KEADILAN DAN KEJUJURAN DALAM PELAYANAN;

b. MENGUTAMAKAN PERCEPATAN DAN KETEPATAN PELAYANAN;

c. MENGEDEPANKAN PELAYANAN BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL

PELAYANAN.




F. MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN

PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI

INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN YANG BERLAKU”

G. ETIKA PEGAWAI BPPT & PMD KOTA BITUNG

1. MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG

BERLAKU;

2. MENGEDEPANKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT CEPAT, MURAH,

MUDAH, TRANSPARAN SESUAI DENGAN SISTIM DAN PROSEDUR YANG

BERLAKU;

3. MENJAGA RAHASIA JABATAN DAN RAHASIA ORGANISASI;

4. MEMBANGUN ETOS KERJA DAN KINERJA ORGANISASI;

5. MENJALIN KERJASAMA INTERN MAUPUN EKSTERNAL GUNA

MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS SERTA KUALITAS KERJA;

6. BERSIKAP SANTUN, EMPATI,TANGGAP, TERBUKA, JUJUR DAN TIDAK

DISKRIMINATIF;

7. MEMBANGUN SIKAP PELAYANAN YANG BERORIENTASI PADA

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT;

8. MEMILIKI DAYA JUANG YANG TINGGI, MENINGKATKAN KUALITAS,

PENGETAHUAN , KEMAMPUAN, KETRAMPILAN, DAN SIKAP;

9. BERPENAMPILAN RAPIH, SOPAN, SEDERHANA;10. MENGGUNAKAN SUMBER DAYA ORGANISASI SECARA EFISIEN DAN

BERORIENTASI PADA PENINGKATAN KINERJA.

H. BUDAYA MALU

MALU DATANG TERLAMBAT

MALU TIDAK IKUT APEL

MALU TIDAK BERPAKAIAN SERAGAM YANG RAPIH

MALU BEKERJA TIDAK TERTIB

MALU PEKERJAAN TIDAK RAPIH

MALU TEMPAT KERJA KITA KOTOR

MALU TERIMA GAJI TANPA BEKERJA

MALU TIDAK MASUK KANTOR TANPA ALASAN

MALU SERING KELUAR TANPA ALASAN

MALU MELAKUKAN PERBUATAN TIDAK TERPUJI

MALU SERING PULANG SEBELUM WAKTUNYA

MALU BERSIKAP MASA BODOH

MALU TIDAK MEMBUAT MASYARAKAT TERSENYUM PUAS




I. KEWAJIBAN & LARANGANPELAKSANA PELAYANAN PERIZINAN

KEWAJIBAN :

1. Melakukan Kegiatan Pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh

penyelenggara;

2. Memberikan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Pelayanan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

3. Memenuhi Panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan

hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau

instansi Pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

4. Memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri, mutasi atau

melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

5. Melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada

penyelenggara secara berkala menyangkut pelaksanaan tugas.

LARANGAN :

1. Merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang

berasal dari lingkungan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan

Usaha Milik Daerah;

2. Meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas,rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara;

4. Membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan

penyelenggara; dan

5. Melanggar azas penyelenggaraan pelayanan publik.




J. PAKTA INTEGRITAS

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL DAERAH

KOTA BITUNG

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ir. Pingkan Sondakh, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman

Mod al Daerah, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupasuap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku;

3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest ) dalam melaksanakan tugas,

sambil senantiasa mengedepankan loyalitas kepada kepemimpinan atasan;5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan saya dan sesama pegawai

dilingkungan kerja saya secara konsisten;6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Pelayanan PerizinanTerpadu dan Penanaman Modal Daerah serta turut menjaga kerahasiaan saksi ataspelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Bitung, 3 Januari 2013

Menyaksikan Pembuat Pernyataan

WALIKOTA BITUNG, KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

DAERAH KOTA BITUNG,

HANNY SONDAKH Ir. PINGKAN SONDAKH

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19690108 199603 2 001







Adanya peningkatan kebutuhan masyarakat terutama terhadap kualitas pelayanan

perizinan dan pelayanan administrasi perkantoran lainnya mengharuskan organisasi badan

untuk melakukan penyesuaian – penyesuaian guna memenuhi tuntutan lingkungan

(customers) dengan tetap mengedepankan penerapan prinsip – prinsip pelayanan prima

sehingga tercapai tingkat kepuasan pelanggan (customer satisfaction) yang lebih baik.

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai : A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PERIZINAN SEKTORAL

1. Sistem, Mekanisme, & Prosedur Izin Sektoral.

2. Aplikasi Perizinan Sektoral – Sistem Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu

(SIMYANDU).

3. Jenis Izin, Persyaratan, Biaya Retribusi, Jangka Waktu Penyelesaian, Masa

Berlaku Izin.

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PERIZINANDAN NON

PERIZINAN PENANAMAN MODAL

1. Sistem, Mekanisme, & Prosedur Izin Penanaman Modal.

2. Aplikasi Perizinan Penanaman Modal – Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan

Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

3. Jenis Izin, Persyaratan, Biaya Retribusi, Jangka Waktu Penyelesaian, Masa

Berlaku Izin.

C. PENOMORAN IZIN

D. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

E. SISTEM PENGELOLAAN DOKUMEN

Pemberian pelayanan kepada pelanggan atau customer tidak saja didasarkan pada

banyak atau ragam izin yang diberikan tetapi searah dengan perubahan paradigmapelayanan berupa mengutamakan prinsip – pinsip pelayanan yang professional dalam

bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pembuatan SOP tidak saja memberikan kemudahan tetapi juga memberikan kepastian

sehingga para pelanggan tidak lagi mengalami kebingungan bahkan sindrom birokrasi dalam

mengurus perizinan dan bentuk pelayanan lainnya.

SOP sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Walikota Bitung Nomor 19 Tahun

2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.




A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN SEKTORAL

1. Sistem, Mekanisme, & Prosedur Izin Sektoral




2. Aplikasi Perizinan Sektoral – Sistem Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu (SIMYANDU)

Program database berbasis web yang berfungsi sebagai aplikasi untuk pengurusan izin sektoral.




3. Jenis Izin, Persyaratan, Biaya Retribusi, Jangka Waktu Penyelesaian, Masa Berlaku Izin.

No Jenis Izin Persyaratan Biaya

Jangka

Waktu

Penyelesaian

Masa

Berlaku Izin

1 IZIN MENDIRIKANBANGUNAN

Baru :a. KTP Pemilik (dicatat/direkam)

b. Surat permohonan mengetahuiLurah dan Camatc. Foto copy sertifikat tanah / bukti

pemilikan tanahd. Gambar konstruksi bangunane. Gambar lokasi / letak bangunan

Penambahan/Pengurangan :a. Surat permohonanb. Foto copy IMB Lamac. Meterai 6000

Retribusi PembangunanGedung Baru

L x lt x 1,00 x Hsbg Retribusi rehabilitasi/renovasi

bangunan gedungL x lt x Tk x Hsbg

Retribusi prasarana bangunangedungL x l x 1,00 x Hsbg

Retribusi rehabilitasiprasarana bangunan gedungL x l x Tk x Hsbg

7 Hari Kerja Berlaku sejak

ditetapkan

dan selamatidak ada

perubahan/pe

nambahan

bangunan




2 IZIN GANGGUAN Barua. Surat Permohonan dan izin tetangga

di tandatangani oleh tetanggamengetahui Lurah dan Camat

b. KTP Penanggungjawab Perusahaan(dicatat/direkam)

c. Foto copy akte pendirianperusahaan (bagi perusahaanberbentuk PT, CV, Koperasi, dll)

d. Foto copy IMB (kecuali bangunanRS dan RSS)

e. Denah dan gambar situasi letaktempat usaha

f. Pernyataan tidak keberatan daripemilik atau bukti sewa, jika tempatbukan milik sendiri

Daftar Ulang :a. Surat permohonanb. Foto copy KTP penanggung jawabc. Izin Gangguan lamad. Foto copy SITU

RIG = TL x IL x IG x LRTUTL= Tarif Lingkungan (harga

dasar tanah sesuaiNJOP PBB x 0,5 %)

IL = Indeks LokasiDidasarkan pada klasifikasi

jalan yaitu :Jalan Utama 3Jalan Sekunder2

Jalan Lingkungan 1IG = Indeks GangguanDidasarkan pada gangguanyang timbul oleh kegiatanusaha yaitu :

Gangguan Besar 3Gangguan Sedang 2Gangguan Kecil 1

LRTU= Jumlah luas areal yang

digunakan sebagai tempat usaha,

termasuk pelataran, bangunan

tertutup dan bertingkat.

2 Hari Kerja Berlaku sejak

ditetapkan

dan selama

tidak ada

perubahan/pe

nambahan

tempat usaha




3 IZIN TEMPATPENJUALANMINUMANBERALKOHOL(ITPMB)

a. Surat Permohonanb. KTP Penanggungjawab Perusahaan

(dicatat/direkam)c. Foto copy akte pendirian perusahaan

(bagi perusahaan berbentuk PT, CV,Koperasi, dll)

d. Pas Foto Ukuran 3 x 4 (2 lembar)e. Foto copy Izin Gangguanf Foto copy SITUg. Foto copy SIUPh. IPTMB lama apabila perpanjangan

Toko,Mini MarketRp. 5.000.000/Thn

Rumah,Makan, CafeRp. 3.000.000/Thn

Hotel, Bar, PUB, Tempat Karaokedan SejenisnyaRp. 5.000.000/Thn

1 Hari Kerja 1 Tahun

4 IZIN TRAYEK a. Surat Permohonanb. Foto copy STNKc. Rekomendasi persetujuan trayekd. Izin trayek kartu pengawas yanglama bila perpanjangan

Kendaraan penumpang untuk

daftar pertama (Kendaraan

Baru)

Kapasitas s/d 8 seat Kapasitas 9 s/d 14 seat Kapasitas 15 s/d 18 seat Kapasitas 19 s/d 24 seat

Kapasitas 25 seat atau lebih

Kendaraan penumpang untukdaftar ulang

Kapasitas s/d 8 seat

Kapasitas 9 s/d 14 seat Kapasitas15 s/d 18 seat

Kapasitas 19 s/d 24 seat Kapasitas 25 seat atau lebih





5 SURAT IZINUSAHAPERDAGANGAN(SIUP)

Baru :a. Surat Permohonanb. KTP Penanggungjawab Perusahaan

(dicatat/direkam)c. Foto copy akte pendirian

perusahaan perusahaan berbentukPT, CV, Koperasi, dll)

d. Foto copy NPWPe. Pas Foto Ukuran 3 x 4 (2 lembar)f. Foto copy Izin Gangguan

Perpanjangan :a. Surat permohonanb. SIUP lamac. Foto copy Izin Gangguand. Pas foto ukuran 3 x 4 (2 lembar)

- 1 Hari Kerja 5 Tahun

6 TANDA DAFTARPERUSAHAAN(TDP)

Baru :a. Surat Permohonanb. KTP Penanggungjawab

Perusahaan (dicatat/direkam)c. Foto copy SIUPd. Foto Copy Izin Gangguan

Perpanjangan :a. Surat permohonanb. KTP Penanggungjawab

Perusahaan (dicatat/direkam)c. TDP lama





7 TANDA DAFTARGUDANG (TDG)


Perusahaan (dicatat/direkam)c. Foto copy SIUPd. Foto copy Izin Gangguan

Perpanjangan :a. Surat permohonanb. Foto copy Izin Gangguanc. TDG lama


8 SURAT IZINTEMPAT USAHA(SITU)

Baru :a. Surat Permohonane. Pas Foto Ukuran 3 x 4

(2 lembar)f. Foto copy Izin Gangguan

Perpanjangan :a. Surat permohonanc. SITU lamad. Foto copy Izin Gangguan





9 IZIN USAHAINDUSTRI (IUI)


Perusahaan (dicatat/direkam)c. Foto copy akte pendirian

perusahaan (bagi perusahaanberbentuk PT, CV, Koperasi, dll)

d. Foto copy NPWPe. Pas Foto Ukuran 3 x 4 (2

lembar)f. Foto copy IMBg. Foto copy Izin Gangguanh. Foto copy SITUi. Copy Surat Pernyataan

Pengelolaan Lingkungan (SPPL) j. BAP dari Instansi Teknis

Perpanjangan :a. Surat permohonanb. KTP Penanggungjawab

Perusahaan (dicatat/direkam)c. Foto copy SITUd. Foto copy Izin Gangguane. IUI lamaf. Pas foto ukuran 3 x 4

(2 lembar)


10 TANDA DAFTARINDUSTRI (TDI)


Perusahaan (dicatat/direkam)c. Foto Copy Izin Gangguan

Perpanjangan :a. Surat permohonanb. TDI lamac. Foto Copy Izin Gangguan





11 SURAT IZINUSAHAPERIKANAN(SIUP)

Unit Pengolahan Ikan (UPI)/Pemasarana. Surat Permohonanb. KTP Penanggungjawab

Perusahaan (dicatat/direkam)c. Foto copy akte pendirian

perusahaan (bagi perusahaanberbentuk PT, CV, Koperasi,dll)

d. Foto copy NPWPe. Pas Foto Ukuran 3 x 4

(2 lembar)

Penangkapan :Baru / Perubahan

a. Surat Permohonanb. Foto copy KTP penanggung-

jawabc. Foto copy akte pendirian


d. Foto copy NPWPe. Pas Foto Ukuran 3 x 4

(2 lembar)f. Rencana Usahag. SIUP lama apabila perubahan

-

-

2 Hari Kerja

2 Hari Kerja

1 Tahun

Berlaku sejakditetapkan

dan selama

tidak ada

perubahan/pe

nambahan

alokasi kapal




12 SURAT IZINPENANGKAPANIKAN (SIPI)

Baru / PerpanjanganKapal/Perahu s/d 6 GT

a. Surat Permohonanb. Foto copy SIUPc. Foto copy Pas Kecild. SIPI lama/foto copy SIPI lama

apabila perpanjanganKapal/Perahu 7 s/d 10 GT

a. Surat Permohonanb. Foto copy SIUPc. Foto copy Surat Ukurd. Foto copy Pas Tahunan/Surat

Izine. Foto copy Sertifikat Kelaikan

dan Pengawakanf. Foto copy Gross Akta (apabila

sudah ada)g. SIPI lama/foto copy SIPI lama

apabila perpanjangan





13 SURAT IZINKAPALPENGANGKUTIKAN (SIKPI)

Baru / PerpanjanganKapal/Perahu s/d 6 GT

a. Surat Permohonanb. Foto copy SIUPc. Foto copy Pas Kecild. SIKPI lama/foto copy SIKPI

lama apabila perpanjanganKapal/Perahu 7 s/d 10 GT

a. Surat Permohonanb. Foto copy SIUPc. Foto copy Surat Ukurd. Foto copy Pas Tahunan/Surat

Izine. Foto copy Sertifikat Kelaikan

dan Pengawakanf. Foto copy Gross Akta (apabila

sudah ada)g. SIKPI lama/foto copy SIKPI

lama apabila perpanjangan





14 SURAT IZINUSAHAPARIWISATA(SIUP)

Baru :a. Surat Permohonanb. Foto copy KTP penanggung-



d. Pas foto warna ukuran 3 x 4(2 lembar)

e Foto copy NPWPf. Foto copy Izin Gangguang Foto IMBh. Gambar Lokasii. Profil usaha

j. RekomendasiPerpanjangan :

a. Surat permohonanb. Foto copy KTP penanggung-

jawabc. Pas foto warna ukuran 3 x 4

(2 lembar)d. Foto copy Izin Gangguane. SIUP lama





15 SURAT IZINUSAHA JASAKONSTRUKSI(SIUJK)




d. Pas foto warna ukuran 3 x 4(2 lembar)

e Foto copy NPWPf. Foto copy Izin Gangguang Foto SITUh. Foto copy Sertifikat Badan

Usaha (SBU)


Perpanjangan :a. Surat permohonanb. Foto copy KTP penanggung-

jawabc. Pas foto warna ukuran 3 x 4

(2 lembar)d. Foto copy Sertifikat Badan

Usaha (SBU)e.SIUJK lama




16 SURAT IZINPERUSAHAANPENGEBORAN

AIR BAWAHTANAH (SIPPAT)




d Foto copy Sertifikat Klasifikasidan Sertifikat Klasifikasi BadanUsaha yang dikeluarkan oleh

Asosiasi dan telah diregistrasiLPJK

e. Foto copy Surat Tanda JuruBor (STJB)

f Foto copy Surat Izin Juru Bor(SIJB)Perpanjangan :


jawabc. SIPPAT lama





17 SURAT IZINPENGUSAHAAN/PEMAKAIAN AIRTANAH (SIPA)

Baru :a. Surat Permohonanb. Foto Copy KTP penanggung-

jawabc. Foto Copy Akte pendirian

perusahaan (bagiperusahaan berbentukPT,CV,Koperasi, dll)

d. Foto Copy NPWPe. Foto Copy Izin Gangguanf. Foto Copy SIUP

Perpanjangan :a. Surat permohonanb. Izin Lama





18 IZINPENYALURANBBM (BAHANBAKAR MINYAK)




d. Foto copy NPWPe. Foto copy Izin Gangguanf. Foto SITUg. Rekomendasi dari Pertamina

(untukSPBU/SPDN, Depot)h. Data kapasitas penyimpanani. Data perkiraan penyaluran

j. Foto copy izin penimbunanBBM (untuk pangkalan)

Perpanjangan :a. Surat permohonanb. Foto copy KTP penanggung-

jawabc. Foto copy Izin Gangguand. Izin lama





19 IZINPEMBUANGAN

AIR LIMBAH




d. Bukti kepemilikan tanahe. Peta lokasi pembuangan

limbah cairf. Desain unit pengolahan limbah

dan cara kerjanyag. Rencana Pengelolaan

Lingkungan Hidup (RKL) ataudokumen Upaya PengelolaanLingkungan Hidup (UKL) danUpaya PemantauanLingkungan Hidup (UPL)

Perpanjangan :Persyaratan Administrasi :a. Surat permohonanb. Foto copy KTP penanggung-

jawabc. Izin lama





20 IZINPERUNTUKANPENGGUNAANTANAH (IPPT)

a. Surat Permohonanb. Foto copy KTP penanggung-



d. Tanda bukti hak atas tanahe. Surat keterangan Lurah tanah

tidak dalam sengketaf. Surat keterangan Lurah

tentang asal usul tanahg. Surat persetujuan dari pemilik

tanah apabila tanah bukanmilik sediri bermaterai Rp.6000

h. Gambar denah lokasiPersyaratanTeknis:

a. Rekomendasi perencanaankawasan dari Bappeda

b. Rekomendasi study kelayakanlingkunganc. Rekomendasi proteksi

kebakarand. Bagi pengembangan

perumahan dilengkapi dengansite plan dengan jaringanprasarana yang disahkan olehDinas PU serta Bappeda

e. Khusus tower melampirkan izinpenyelenggaraan jasatelekomunikasi dari menteribagi penyelenggara jasa atau

jaringan telekomunikasi





21 IZINPENYALURANBBK(BAHAN BAKARKHUSUS)




d. Foto copy NPWPe. Foto copy Izin Gangguanf. Foto SITUg. Rekomendasi dari Pertamina

(untuk SPBU/SPDN, Depot)h. Data kapasitas penyimpanani. Data perkiraan penyaluran

j. Foto copy izin penimbunanBBM (untukpangkalan)Perpanjangan :


jawabc. Foto copy Izin Gangguand. Izin lamae. Map diamond warna biru (2

buah)





22 IZIN USAHAPERTAMBANGANMINERAL BUKANLOGAM DANBATUAN



perusahaan (bagi perusahaanberbentuk PT,CV,Koperasi, dll)

d. Foto Copy NPWPe. Gambar dan Keterangan

Lokasif. Surat Keterangan Domosili

Usaha dari Kelurahang. Foto Copy Sertifikat Tanah /

Surat Kepemilikan Tanahh. Surat pernyataan

persetujuan/tidak keberatandari pemilik tanah atau buktisewa tanah

Perpanjangan :a. Surat permohonanb. Izin Lama





23 IZIN USAHAPENYEDIAANTENAGA LISTRIKUNTUKKEPENTINGANSENDIRI/IZIN OPERASI

(IO)




d. Foto Copy NPWPe. Foto Copy Izin Gangguan

Perpanjangan :a. Surat permohonanb. Izin Lamac. Foto Copy Izin Gangguan


24 IZIN USAHAPENYEDIAANTENAGA LISTRIKUNTUKKEPENTINGANUMUM

(IUPTL)




d. Foto Copy NPWPe. Foto Copy Izin Gangguan

Perpanjangan :a. Surat permohonanb. Izin Lamac. Foto Copy Izin Gangguan





B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON

PERIZINAN PENANAMAN MODAL

1. Sistem, Mekanisme, & Prosedur Izin Penanaman Modal




2. Aplikasi Perizinan Penanaman Modal – Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan

Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Akses aplikasi ini terbagi atas beberapa bagian yaitu Front Office, Back Office, Tata

Usaha, Kepala Badan dan masing-masing memiliki hak akses yang berdeda.




3. Jenis Izin, Persyaratan, Biaya Retribusi, Jangka Waktu Penyelesaian, Masa Berlaku Izin.

NO JENIS IZIN PERSYARATAN PELAYANANBIAYARET.

JangkaWaktu

Penyelesaian

MASABERLAKU

IZIN

1 IZIN PRINSIP

PENANAMAN

MODAL

1. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya;2. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan

persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;4. Fotocopy KTP;5. Keterangan rencana kegiatan;6. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan

sesuai ketentuan bidang usaha;7. Permohonan ditandatangani diatas meterai cukup oleh direksi/pimpinan

perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;8. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.

0 3 hari kerja 3 Tahun

2 IZIN PRINSIP

PERLUASAN

PENANAMAN

MODAL

1. Fotocopy Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha dan perubahannyabila ada;


persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;5. Fotocopy KTP;6. Keterangan rencana kegiatan;7. Fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);8. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan

sesuai ketentuan bidang usaha;

9. Rekapitulasi data seluruh proyek/kegiatan perusahaan;10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;11. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan12. Permohonan ditandatangani diatas meterai cukup oleh direksi/pimpinan

perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;13. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila

pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinanperusahaan.






JangkaWaktu

Penyelesaian

MASABERLAKU

IZIN

3 IZIN PRINSIP

PERUBAHAN

PENANAMAN

MODAL

1. Fotocopy Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha dan seluruhperubahannya bila ada;


persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;5. Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan;6. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan

sesuai ketentuan bidang usaha;7. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;8. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan9. Permohonan ditandatangani diatas meterai cukup oleh direksi/pimpinan




4 IZIN PRINSIP

PENGGABUNGAN

PENANAMAN

MODAL

Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung:1. Fotocopy Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau seluruh perubahannya;2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya;3. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan

persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;5. Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk :

Fotocopy RUPS dan telah dicatat oleh Notaris, atau Keputusan Sirkularyang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat olehNotaris, atau Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapatdalam bentuk Akta Notaris.

6. Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan;7. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;8. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan;9. Laporan/Neraca Keuangan Perusahaan apabila sumber pembiayaan

dibiayai melalui laba ditanam kembali;10. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan

perusahaan (merger);






JangkaWaktu

Penyelesaian

MASABERLAKU

IZIN11. Permohonan ditandatangani diatas meterai cukup oleh direksi/pimpinan



5 IZIN USAHA untuk

berbagai sektor

usaha

1. Fotocopy perizinan berupa Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat PersetujuanPenanaman Modal/Izin Usaha/Izin Kementrian/Lembaga/Dinas terkait yang

telah dimiliki;2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya;3. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan

persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;5. Fotocopy bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk

kantor/gudang;6. Fotocopy Izin Gangguan (HO);7. Fotocopy SITU;8. Fotocopy dokumen dan persetujuan/pengesahan AMDAL atau UKL-UPL

atau SPPL;9. Fotocopy Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL

dan UKL-UPL;10. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);11. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;12. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan

sesuai ketentuan bidang usaha;13. Permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai

cukup dan stempel perusahaan;14. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila

pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan

perusahaan.

0 7 hari kerja SepanjangPerusahaan

masihmelakukankegiatanusaha





JangkaWaktu

Penyelesaian

MASABERLAKU

IZIN

6 IZIN USAHA

PERLUASAN

untuk berbagai

sektor usaha

1. Fotocopy perizinan yang dimiliki berupa Pendaftaran/Izin Prinsip/SuratPersetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha;


persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

5. Fotocopy bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untukkantor/gudang;

6. Fotocopy Izin Gangguan (HO);7. Fotocopy SITU;8. Fotocopy dokumen dan persetujuan/pengesahan AMDAL atau UKL-UPL


dan UKL-UPL;10. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);11. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;12. Rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber

pembiayaan dari izin-izin usaha yang pernah dimiliki;13. Permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai



perusahaan.


masihmelakukankegiatan

usaha





JangkaWaktu

Penyelesaian

MASABERLAKU

IZIN

7 IZIN USAHA

PERUBAHAN

untuk berbagai

sektor usaha

1. Fotocopy Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha/Izin UsahaPerluasan dan seluruh perubahannya bila ada;


persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;

4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;5. Fotocopy bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untukkantor/gudang;

6. Fotocopy Izin Gangguan (HO);7. Fotocopy SITU;8. Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan;9. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;11. Permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai





usaha





JangkaWaktu

Penyelesaian

MASABERLAKU

IZIN

8 IZIN USAHA

PENGGABUNGAN

(MERGER) untuk

berbagai sektor

usaha

1. Fotocopy Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya;3. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan

persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;5. Fotocopy bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk

kantor/gudang;6. Fotocopy Izin Gangguan (HO);7. Fotocopy SITU;8. Fotocopy dokumen dan persetujuan/pengesahan AMDAL atau UKL-UPL


dan UKL-UPL;10. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);11. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;12. Permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai



perusahaan.



usaha

9 IZIN PEMBUKAAN

KANTOR

CABANG

1. Fotocopy seluruh Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin PrinsipPerubahan/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan;


persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;5. Fotocopy Akta Pembukaan Kantor Cabang;6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;7. Permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai

cukup dan stempel perusahaan;

0 3 hari kerja Berlakusejak

tanggalditetapkan

sampai adaperubahan

lokasiusaha.





JangkaWaktu

Penyelesaian

MASABERLAKU

IZIN8. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila


10 FASILITAS

FISKAL

- Fasilitas bea

masuk atasimpor mesin


persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;3. Fotocopy seluruh Izin Prinsip;

4. Permohonan masterlist diajukan untuk pengadaan mesin yang akan diimpor secara keseluruhan sesuai dengan Izin Prinsip yang telah diterbitkandan disampaikan pada awal pengajuan;

5. Daftar Mesin dan softcopy -nya berdasarkan Investor Module BKPM yangmeliputi jenis barang, HS Code, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah danharga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;

6. NPWP dan tanda terima pengajuan fasilitas impor mesin untukpembangunan industri;

7. NPWP dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk pengajuanfasilitas impor mesin untuk pengembangan (perluasan) industri;

8. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK;9. Fotocopy Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);10. Uraian proses produksi mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi

dengan diagram alir (flow chart ) khusus industri pengolahan atau uraianringkas bidang usaha bagi industri jasa;

11. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenisproduksi didalam Izin Prinsip Penanaman Modal;

12. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untukindustri yang menghasilkan jasa;

13. Data teknis atau brosur mesin;14. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;15. Permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai








JangkaWaktu

Penyelesaian

MASABERLAKU

IZIN

11 FASILITAS

FISKAL

- Fasilitas bea

masuk atas

impor barang

dan bahan


persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;3. Fotocopy Usaha Industri;4. Surat Keputusan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Impor Mesin;5. Daftar barang dan bahan serta softcopy -nya berdasarkan Investor Module

BKPM yang meliputi jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara asal, jumlahdan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;

6. NPWP dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) atau tandaterima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

7. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);8. Fotocopy Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);9. Kalkulasi kapasitas mesin terpasang/produksi dan kalkulasi penggunaan

barang dan bahan berdasarkan kapasitas mesin yang telah diberikanpersetujuan fasilitas pembebasan bea masuk;

10. Laporan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti-bukti berupaPemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Surat KeputusanPembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan telah diberikan persetujuanpengeluaran barang oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai;

11. Surat Kementrian Perindustrian yang menyatakan Tingkat KomponenDalam Negeri sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen);

12. Pemberitahuan Pabean Impor Mesin atau faktur pembelian mesin Dalam

Negeri;13. Data teknis atau brosur barang dan bahan;14. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;15. Permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai








JangkaWaktu

Penyelesaian

MASABERLAKU

IZIN

12. - Usulan

Fasilitas Pajak

Penghasilan

(PPh) Badan

1. Surat permohonan yang ditandatangani diatas meterai cukup olehdireksi/pimpinan perusahaan;


persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;4. Fotocopy Nomow Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;5. Fotocopy Izin Prinsip Penanaman Modal atau bentuk perizinan sejenis

lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mencantumkan bidang usaha yang dapat diberikanfasilitas pajak penghasilan badan;

6. Uraian dari komponen nilai investasi;7. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila


0 14 hari kerja





JangkaWaktu

Penyelesaian

MASABERLAKU

IZIN

13 FASILITAS NON

FISKAL

- Angka Pengenal

Importir Produsen

(API-P)

- Angka Pengenal

Importir Umum

(API-U)

1. Surat permohonan yang ditandatangani diatas meterai cukup olehdireksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan;


persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Kantor Pusat Perusahaan yang masih

berlaku dari kantor kelurahan setempat/Fotocopy perjanjian sewa/kontraktempat berusaha;

5. Fotocopy Nomow Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan sesuai alamatdomisili;

6. Fotocopy TDP Perusahaan sesuai dengan alamat domisilinya;7. Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal

dan/atau Izin Usaha dibidang industri atau Izin Usaha lain yang sejenisyang diterbitkan oleh Kepala BKPM, untuk API-P;

8. Fotocopy Izin Usaha dibidang perdagangan impor yang diterbitkan olehKepala BKPM, untuk API-U;

9. Referensi dari bank devisa, untuk API-U;10. Fotocopy Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) khusus untuk Tenaga

Kerja Asing yang menandatangani API;Fotocopy KTP bagi WNI atau Paspor yang masih berlaku bagi WNAbagipenandatanganan API yaitu Direksi dan kuasa Direksi;

11. Pas Foto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing

Direksi dan Kuasa Direksi penandatangan API sebanyak 2(dua) lembardengan ukuran 3x4cm;12. Surat Kuasa dari Direksi apabila penandatanganan dokumen impor API

bukan Direksi;13. Untuk API-U yang mengimpor kelompok/jenis barang lebih dari 1 (satu)

bagian sebagaimana tercanntum dalam sistem klasifikasi barangberdasarkan peraturan perundang-undangan.

14. Untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung olehDireksi/Pimpinan Perusahaan, harus dilampiri Surat Kuasa asli bermeterai.





C. PENOMORAN IZIN

Penomoran dibagi menjadi 2 jenis yaitu, Penomoran berkas permohonan dan Penomoran izin,yang diatur sebagai berikut :

1. PERMOHONAN

Yaitu nomor yang dicantumkan pada berkas permohonan sesuai dengan nomor urutan

berkas yang masuk setelah berkas dianggap lengkap untuk kepentingan administrasi dibagian pendaftaran izin. Dan dibuat sebagai berikut:

Nomor urut pendaftaran/permohonan/singkatan badan/nomor kode badan/tahun

2. IZINNomor Izin yang tercantum pada Izin yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung untuk semua jenis izin dibuat

sebagai berikut:

Nomor kode izin/singkatan jenis izin/singkatan badan/Nomor urut/bulan/tahun

NO JENIS IZINNOMOR KODE

IZIN

1 Izin Prinsip dan Izin Usaha Ditetapkan oleh

BKPM RI

2 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 01

3 Izin Gangguan 02

4 Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) 03

5 Izin Trayek 04

6 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 05

7 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 06

8 Tanda Daftar Gudang (TDG) 07

9 Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 08

10 Izin Usaha Industri (IUI) 09

11 Tanda Daftar Industri (TDI) 10

12 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 11

13 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 12

14 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 13

15 Surat Izin Usaha Pariwisata 14




16 Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) 15

17 Surat Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) 16

18 Surat Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah (SIPA) 17

19 Izin Penyaluran BBM 18

20 Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) 19

21 Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) 20

22 Izin Penyaluran BBK 21

23 Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan 22

24 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan

Sendiri / Izin Operasi (IO)23

25 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

(IUPTL)24




D. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN




E. SISTEM PENGELOLAAN DOKUMEN

Pengelolaan berkas atau dokumen merupakan bagian penting dan tidak dapat

disepelekan dalam administrasi perkantoran suatu badan atau organisasi yang berorientasi

pada pelayanan guna mencapai kepuasan pelanggan.

Sistim pengelolaan berkas atau dokumen diperlukan setidaknya untuk menghindari

terjadinya kesalahan-kesalahan dalam administrasi pelayanan baik sekarang maupun masa

mendatang .

Dalam organisasi BPPT dan PMD Kota Bitung, kegiatan pencatatan, pengelolaan dan

pengendalian serta keamanan berkas atau dokumen dilakukan dalam suatu sistim

sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan

Nomor/S.Kep/BPPT&PMD/2013tahun 2013 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Yang

Menangani Kearsipan Dokumen Perizinan Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan

Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.

Lemari Arsip







PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

( JANUARI - APRIL 2013 )

UNIT PELAYANAN : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota BitungALAMAT : JL. DR. Sam Ratulangi No. 45, Bitung - Sulawesi Utara Tlp/Fax : (0438) 21425

NOMOR URUT RESPONDENNILAI PER UNSUR PELAYANAN

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U141 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 32 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 34 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 45 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 46 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 37 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 38 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 49 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 410 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 411 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 412 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 413 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 414 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 415 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 416 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 417 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 418 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 419 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 420 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 421 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 422 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 423 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4

24 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 425 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 426 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 327 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 328 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 329 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 330 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 331 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 332 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 333 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4




34 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 435 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 336 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 337 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 338 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 339 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 340 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 341 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 442 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 343 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 344 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 345 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 446 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4

47 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 448 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 449 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 450 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 451 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 452 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 453 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 454 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 455 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 456 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 357 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 358 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 359 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 360 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 361 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 362 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 363 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 364 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3

65 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 366 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 367 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 368 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 369 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 370 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 371 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 372 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 373 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 374 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3




75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 376 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 377 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 378 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 379 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 380 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 481 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 382 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 383 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 384 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 385 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 386 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 387 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

88 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 389 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 390 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 391 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 492 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 493 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 494 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 495 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 496 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 497 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 498 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 399 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3100 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3101 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3102 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3103 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4104 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4105 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4

106 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4107 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4108 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4109 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4110 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4111 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4112 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4113 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4114 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4115 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4




116 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4117 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4118 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4119 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3120 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4121 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4122 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4124 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4126 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3127 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4128 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4

129 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4130 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4131 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4132 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4133 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4134 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4135 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4136 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4138 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3139 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4140 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3141 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4142 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3143 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4144 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3145 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4146 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3

147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4148 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3149 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4150 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3




Jumlah nilai rata-rata per unsur 529 567 530 468 498 505 502 530 488 582 586 528 572 530

NRR Perunsur =3.53 3.78 3.53 3.12 3.32 3.37 3.35 3.53 3.25 3.88 3.91 3.52 3.81 3.53Jlh per unsur : Jlh kuisioner

yg terisiNRR Tertimbang perunsur =

0.25 0.27 0.25 0.22 0.24 0.24 0.24 0.25 0.23 0.28 0.28 0.25 0.27 0.25 3.51NRR perunsur x 0,071IKM Unit Pelayanan 87.74

MUTU PELAYANAN : A ( Sangat Baik )KETERANGAN

- NRR = Nilai rata-rata- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang

**) = IKM unit pelayanan x 25No. UNSUR PELAYANAN

NILAI UNSURPELAYANAN

1 Prosedur pelayanan 3.532 Persyaratan pelayanan 3.783 Kejelasan petugas pelayanan 3.534 Kedisiplinan petugas pelayanan 3.125 Tanggung jawab petugas pelayanan 3.326 Kemampuan petugas pelayanan 3.377 Kecepatan pelayanan 3.358 Keadilan mendapatkan pelayanan 3.539 Kesopanan dan keramahan petugas 3.2510 Kewajaran biaya pelayanan 3.8811 Kepastian biaya pelayanan 3.5212 Kepastian jadwal pelayanan 3.8113 Kenyamanan lingkungan 3.8114 Keamanan pelayanan 3.53

IKM BPPT & PMD KOTA BITUNG JAN - APR 2013 87.74







PEMERINTAH KOTA BITUNG

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DAN PENANAMAN MODAL DAERAH Jl. Dr. Sam Ratulangi No.45 Telp. (0438) 21425, Bitung 95511

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 7/S.Kep/BPPT&PMD/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA BADAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAHKOTA BITUNG

KEPALA BADAN,

Menimbang : a. bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh aparaturpemerintah pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu danPenanaman Modal Daerah Kota Bitung perlu terusditingkatkan, sehingga pelayanan pemerintah kepadamasyarakat dapat selalu diberikan secara cepat, tepat,murah, terbuka, dan mudah dilaksanakan;

b. bahwauntuk meningkatkan pelayanan selain sarana danprasarana kantor yang memadai dan sumber daya manusia yang handal, juga diperlukan partisipasi masyarakat sebagaipengguna layanan, sehingga perlu di bentuk tim untukmelayani dan mengelola pengaduan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan KeputusanKepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan PenanamanModal Daerah Kota Bitung tentang Pembentukan TimPelayanan PengaduanMasyarakat pada Badan PelayananPerizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Daerah KotaBitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang PembentukanKotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara




Republik Indonesia Nomor 4844);3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu SatuPintu;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentangPedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik DenganPartisipasi Masyarakat;

8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 25/KEP/M.PAN/8/2004tentang Pedoman Umum Penanganan PengaduanMasyarakat bagi Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2009 tentangPenyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Di KotaBitung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat PadaBadan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman ModalDaerah Kota Bitung sebagaimana tercantum dalam lampirankeputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATUadalah melayani Pengaduan Masyarakat dan kegiatan

penanaman modal, sehubungan dengan pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman ModalDaerah Kota Bitung.

KETIGA : Melayani dan menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)sesuai dengan kuesioner yang dibagikan kepada masyarakatdan/atau penggunalayanan.




KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapatkekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BitungPadatanggal : 3 Januari 2013


KOTA BITUNG,

Ir. PINGKAN SONDAKHPEMBINA TINGKAT I

NIP : 19690108 199603 2 001




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADANPELAYANAN PERIZINAN TERPADUDAN PENANAMAN MODAL DAERAHKOTA BITUNG

NOMOR : 7/S.Kep/BPPT&PMD/2013 TANGGAL : 3 JANUARI 2013 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELYANAN

PENGADUAN MASYARAKAT PADABADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODALDAERAH KOTA BITUNG

SUSUNAN TIM

PENGARAH : KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN

PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA BITUNG

KETUA TIM : KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN ADVOKASI

ANGGOTA : 1. KEPALA SUB BIDANG PENGADUAN DANADVOKASI

2. KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN DANPENGENDALIAN

SEKRETARIAT : 1. ANTONIA M. TURAMBI, ST

2. NOVA D. PITER3. LINEKE S. KUEMBA, S.Sos4. NOVELLA A. WUISAN, S.Sos5. VERONICA ANGOW,SH


KOTA BITUNG,

Ir. PINGKAN SONDAKHPEMBINA TINGKAT I

NIP : 19690108 199603 2 001









TENTANG

KODE ETIK DAN BUDAYA MALU PEGAWAI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA BITUNG

KEPALA BADAN,Menimbang : a. bahwa peran pegawai atau petugas merupakan hal yang

sangat penting dalam memberikan Pelayanan kepadamasyarakat pada Badan Pelayanan Perzinan Terpadu danPenanaman Modal Daerah Kota Bitung;

b. bahwadiperlukan suatu pedoman,penuntun sikap perilaku,moralitas bagi pegawai atau petugas yang bekerja padaBadan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman ModalDaerah Kota Bitung dalam melaksanakan tugas pelayanankepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan KeputusanKepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan PenanamanModal Daerah Kota Bitung tentang Kode Etik dan BudayaMalu Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu danPenanaman Modal Daerah Kota Bitung;

Mengingat : 1. Undang-undang No 7 Tahun 1990 tentang PembentukanKota madya Daerah Tingkat II Bitung (Lembar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);




3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentangPenanamanModal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Thun 2007 Nomor 89; Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4741);


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007tentang Pakaian Dinas Pegawai Negwri Sipil Di LingkunganDepartemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 20 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BadanPerencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerahdan Lembaga Lain Kota Bitung (Lembaran Negara DaerahKota Bitung Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan LembaranDaerah Nomor 90);

9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penanaman Modal Dalam Negeri dan PenanamanModal Asing di Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor

99);10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Di KotaBitung (Lembaran Negara Kota Bitung Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100);

11. Peraturan Walikota Nomor 22 tahun 2009 tentang SistimDan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan TerpaduDi Kota Bitung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kode Etik Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil serta Tenaga Harian Lepas pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadudan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung, sebagaimanatersebut dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Konsep budaya Malu sebagaimana tersebut dalamlampiran II.




KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruanakan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BitungPada Tanggal : 3 Januari 2013


KOTA BITUNG,

Ir. PINGKAN SONDAKH PEMBINA TKT. I

NIP. 19690108 199603 2 001




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADANPELAYANAN PERIZINAN TERPADUDAN PENANAMAN MODAL DAERAHKOTA BITUNG

NOMOR : 17/S.Kep/BPPT&PMD/2013 TANGGAL : 3 JANUARI 2013 TENTANG : KODE ETIK DAN BUDAYA MALU

PEGAWAI BADAN PELAYANANPERIZINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL DAERAH KOTABITUNG

ETIKA PEGAWAI BPPT DAN PMD KOTA BITUNG

1. Melaksanakan Tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

2. Mengedepankan pelayanan kepada masyarakat secara cepat,mudah, murah, transparan sesuai dengan sisitim dan prosedur

yang berlaku.3. Menjaga rahasia jabatan dan rahasia organisasi.

4. Membangun etos kerja dan kinerja organisasi.5. Menjalin kerjasama intern maupun eksternal guna

meningkatkan produktifitas serta kualitas kerja.6. Bersikap santun, empati, tanggap, terbuka, jujur, dan tidak

diskriminatif.

7. Membangun sikap pelayanan yang berorientasi padakesejahteraan masyarakat.

8. Memiliki daya juang yang tinggimeningkatkan kualitaspengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap.

9. Berpenampilan rapih, sopan, sederhana.10. Menggunakan sumberdaya organisasi secara efisien dan

berorientasi pada peningkatan kenerja.


KOTA BITUNG,

Ir. PINGKAN SONDAKHPEMBINA TKT. I

NIP. 19690108 199603 2 001




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADANPELAYANAN PERIZINAN TERPADUDAN PENANAMAN MODAL DAERAHKOTA BITUNG

NOMOR : 17/S.Kep/BPPT&PMD/2013 TANGGAL : 3 JANUARI 2013 TENTANG : KODE ETIK DAN BUDAYA MALU

PEGAWAI BADAN PELAYANANPERIZINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL DAERAH KOTABITUNG

BUDAYA MALU

- MALU DATANG TERLAMBAT

- MALU TIDAK IKUT APEL

- MALU TIDAK BERPAKAIAN SERAGAM YANG RAPIH

- MALU BEKERJA TIDAK TERTIB

- MALU PEKERJAAN TIDAK RAPIH

- MALU TEMPAT KERJA KITA KOTOR

- MALU TERIMA GAJI TANPA BEKERJA

- MALU TIDAK MASUK KANTOR TANPA ALASAN

- MALU SERING KELUAR KANTOR TANPA ALASAN

- MALU MELAKUKAN PERBUATAN TIDAK TERPUJI

- MALUSERING PULANG SEBELUM WAKTUNYA

- MALU BERSIKAPMASA BODOH

- MALU TIDAK MEMBUAT MASYARAKAT TERSENYUM PUAS


KOTA BITUNG,


NIP. 19690108 199603 2 001









TENTANG

PENUNJUKKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENANGANI KEARSIPANDOKUMEN PERIZINAN DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN


KEPALA BADAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam halpengelolaan data dan administrasi perizinan mulai daripermohonan izin sampai dengan penerbitan dokumen izin,perlu menunjuk pegawai negeri sipil yang bertugasmengatur kearsipan dokumen perizinan;

b. bahwanama pejabat yang tercantum dalam keputusan ini

dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakankeputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan KeputusanKepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan PenanamanModal Daerah Kota Bitung tentang Penunjukkan PegawaiYang Menangani Kearsipan Dokumen Perizinan Di BadanPelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal DaerahKota Bitung;


2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);




3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang PenanamanModal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4724);


Nomor5038)5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentangRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4139);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4741);


9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yangmenjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bitung;

10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2009 tentangPenyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Di Kota

Bitung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Yang Menangani Kearsipan DokumenPerizinan Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu DanPenanaman Modal Daerah Kota Bitung, yaitu :

Nama : SELLY L. LAHINDO, SENIP : 19720912 200012 2 004 Jabatan : KASUBID. ADMINISTRASI PERIZINAN

KEDUA : Tugas pejabat sebagaimana dimaksud dalam DiktumKESATU adalah mencatat, menata, menyimpan, mengelola,mengatur khusus data, dokumen atau berkas perizinan.




KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamDiktum KEDUA pegawai dimaksud melaporkan danbertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui KepalaBidang Pelayanan Perizinan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



KOTA BITUNG,


NIP. 19690108 199603 2 001









TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN JANJI PELAYANANDI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN

MODAL DAERAH (BPPT&PMD) KOTA BITUNG

KEPALA BADAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yangmelaksanakan pelayanan publik khususnya PelayananPerizinan di Kota Bitung diperlukan suatu pedoman sebagaipanduan dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan suatu pandangan kedepansebagai cita-cita dan panduan dalam melaksanakan

pelayanan perizinan;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan KeputusanKepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan PenanamanModal Daerah Kota Bitung tentang Penetapan Visi, Misi,Motto Pelayanan dan Janji Pelayanan Di Badan PelayananPerizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Daerah KotaBitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang PembentukanKotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);




3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang PenanamanModal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4724);


Nomor 5038)5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049);


7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4741);


9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yangmenjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bitung;

10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2009tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di

Kota Bitung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Visi, Misi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitungsebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Motto dan Janji Pelayanan pada BadanPelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal DaerahKota Bitung sebagaimana tercantum dalam lampiran IIkeputusan ini.

KETIGA : Visi, Misi, Motto dan Janji Pelayanan sebagaimanadimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUAadalah Pedoman yang harus ditaati dan dilaksanakan olehsetiap pegawai dalam melaksanakan pelayanan kepadamasyarakat.




KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkandengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyataterdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimanamestinya.



KOTA BITUNG,


NIP. 19690108 199603 2 001




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADANPELAYANAN PERIZINAN TERPADUDAN PENANAMAN MODAL DAERAHKOTA BITUNG

NOMOR : 22/S.Kep/BPPT&PMD/2013 TANGGAL : 3 JANUARI 2013 TENTANG : PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN

JANJI PELAYANAN DI BADANPELAYANAN PERIZINAN TERPADUDAN PENANAMAN MODAL(BPPT&PMD) KOTA BITUNG

VISI DAN MISI BPPT&PMD KOTA BITUNG

I. Visi BPPT dan PMD Kota Bitung

“TERWUJUDNYA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL DAERAH (BPPT&PMD) YANG BERKUALITAS DAN

BERDAYA SAING“

II. Misi BPPT dan PMD Kota Bitung

a. MENJADIKAN BPPT&PMD KOTA BITUNG SEBAGAI PUSATPELAYANAN PERIZINAN DI KOTA BITUNG ;

b. MENINGKATKAN KOORDINASI DAN KOLABORASI ANTARA INSTANSI

DAN DUNIA USAHA DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DANPENANAMAN MODAL ;

c. MENCIPTAKAN IKLIM USAHA YANG SEHAT, JUJUR DAN TRANSPARAN ;

d. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DAN PENANAMAN MODAL DAERAH

KOTA BITUNG,

Ir. PINGKAN SONDAKH

PEMBINA TKT. I

NIP. 19690108 199603 2 001




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADANPELAYANAN PERIZINAN TERPADUDAN PENANAMAN MODAL DAERAHKOTA BITUNG

NOMOR : 22/S.Kep/BPPT&PMD/2013 TANGGAL : 3 JANUARI 2013 TENTANG : PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN

JANJI PELAYANAN DI BADANPELAYANAN PERIZINAN TERPADUDAN PENANAMAN MODAL(BPPT&PMD) KOTA BITUNG

MOTO DAN JANJI PELAYANAN BPPT&PMD KOTA BITUNG

I. Motto Pelayanan

“PASTI PUAS”

a. Pasti Persyaratannya,

b. Pasti Prosesnya,

c. Pasti Waktunya,

d. Pasti Biayanya,

e. Puas Layanannya.

II. Janji Pelayanan

KAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL/KARYAWAN BADAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL DAERAH KOTA BITUNG

ADALAH INSAN YANG BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA,

BERJANJI :

a. MENJUNJUNG TINGGI KEADILAN DAN KEJUJURAN DALAM

PELAYANAN

b. MENGUTAMAKAN PERCEPATAN DAN KETEPATAN PELAYANAN

c. MENGEDEPANKAN PELAYANAN BERDASARKAN STANDAR

OPERASIONAL PELAYANAN


KOTA BITUNG,


NIP. 19690108 199603 2 001









TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN EVALUASILAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) DI KOTA BITUNG

KEPALA BADAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan PeraturanDaerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara PenanamanDalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Kota Bitung;

b. bahwa untuk mengawasi kegiatan Penanaman Modal parapelaku usaha di Kota Bitung dan membina investor dalamhal kewajibannya melaporkan kegiatan penanamanmodalnya;

c. bahwa untuk mengetahui perkembangan investasi di KotaBitung perlu dibentuk tim Pengawasan, pembinaan danevaluasi laporan kegiatan penanaman modal di Kota Bitung;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkankeputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu danPenanaman Modal Daerah Di Kota Bitung tentangPembentukan Tim Pengawasan, Pembinaan dan EvaluasiLaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Di Kota Bitung;



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara




Republik Indonesia Nomor 4844);3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 130; Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049);


6. Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 13 Tahun 2009 tentangPedoman dan Tatacara Pengendalian PelaksanaanPenanaman Modal sebagaimana telah diubah denganPeraturan Kepala BKPM RI Nomor 7 Tahun 2010 tentangPerubahan atas Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 13 tahun2009 tentang Pedoman dan Tatacara PengendalianPenanaman Modal;


8. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentangRetribusi Perizinan Tertentu;

9. Peraturan Walikota Bitung Nomor 7 Tahun 2012 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota BitungNomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim pengawasan dan pembinaan LaporanKegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Kota Bitung dengansusunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalamlampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATUadalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan atau membimbing kepadaperusahaan tentang tata cara pengisian LKPM;

2. Melaksanakan Pemeriksaan di Perusahaan atau lokasitempat usaha sehubungan dengan Laporan KegiatanPenanaman Modal (LKPM);

3. Membuat berita acara pemeriksaan;4. Membuat Laporan.




KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim melaporkan segalakegiatannya kepada Kepala BPPT&PMD

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan inidibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKota Bitung melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BadanPelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah

(BPPT&PMD) Kota Bitung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapatkekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BitungPada tanggal : 14 JANUARI 2013


KOTA BITUNG,


NIP. 19690108 199603 2 001




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADANPELAYANAN PERIZINAN TERPADUDAN PENANAMAN MODAL DAERAHKOTA BITUNG

NOMOR : 23/S.Kep/BPPT&PMD/2013 TANGGAL : 14 JANUARI 2013 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN

DANPEMBINAAN LKPM (LAPORANKEGIATANPENANAMAN MODAL) DIKOTA BITUNG

SUSUNAN TIM

PEMBINA : KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADUDAN PENANAMAN MODAL DAEARAH (BPPT&PMD)KOTA BITUNG

PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS BPPT&PMD

KETUA : KEPALA BIDANG PENGAWASAN &ADVOKASIWAKIL KETUA : KEPALA BIDANG PENANAMAN MODALWAKIL KETUA : KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINANWAKIL KETUA : KEPALA BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA

SEKRETARIS : KASUBID. PENGAWASAN &PENGENDALIANWAKIL SEKRETARIS : KASUBID. PENANAMAN MODAL DALAM NEGERIWAKIL SEKRETARIS : KASUBID. PENANAMAN MODAL ASING

ANGGOTA : - KASUBID. ADMINISTRASI DAN PERIZINAN- KASUBID. KOORDINASI DAN PENELITIAN

LAPANGAN- KASUBID. PENGADUAN DAN ADVOKASI- KASUBAG. KEUANGAN

SEKRETARIAT : FERRY MANOPO, S. SosANTONIA M. TURAMBI, ST


KOTA BITUNG,


NIP. 19690108 199603 2 001









TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN


KEPALA BADAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya Pelayanan kepadamasyarakat cepat, murah, mudah, transparan, efektif,efisien, pasti dan terjangkau serta untuk menghilangkankesan birokrasi dalam pelayanan, maka dipandang perlupenyesuaian mengenai penggunaan pakaian seragamkhusus bagi pegawai dan tenaga harian lepas pada BadanPelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah

Kota Bitung;b. bahwa penggunaan pakaian seragam khusus digunakan

sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam keputusan ini;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan KeputusanKepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan PenanamanModal Daerah Kota Bitung tentang Penggunaan Pakaianseragam Khusus Bagi Pegawai dan Tenaga Harian Lepaspada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan PenanamanModal Daerah Kota Bitung;



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);




3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang PenanamanModal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4724);


Nomor 5038)5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007tentang Pakaian Dinas Pegawai Negwri Sipil Di LingkunganDepartemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 20 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BadanPerencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga TeknisDaerah dan Lembaga Lain Kota Bitung (Lembaran NegaraKota Bitung Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan LembaranDaerah Nomor 90);


MEMUTUSKAN :

Menetapakan :

KESATU : Menetapkan Penggunaan Pakaian Seragam Khusus BagiPegawai Serta Tenaga Harian Lepas pada Badan PelayananPerizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.

KEDUA : Pengaturan penggunaan dan waktu pemakaian seragam khusussebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah sebagai

berikut:

PNS/THL SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT

PNS LINMASPSL

COKELAT

PSL

BIRUBATIK

BEBAS

RAPI

THLPUTIH

HITAM

PSL

COKELAT

PSL

BIRUBATIK

BEBAS

RAPI




KETIGA : Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah, sesuaiPerkembangan situasi dan kondisi atau berdasarkan petunjukpimpinan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruanakan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BitungPada Tanggal : 14 Januari 2013


KOTA BITUNG,


NIP. 19690108 199603 2 001









TENTANG

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PELAKSANA PELAYANAN PERIZINAN

KEPALA BADAN,Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi pegawai atau

petugas pada saat memberikan Pelayanan Perizinan kepadamasyarakat khususnya pelaku usaha diperlukan suatupedoman yang harus dilaksanakan oleh petugas di maksud;

b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a,adalah kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi olehpetugas, pegawai atau pelaksana pelayanan perizinan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan PenanamanModal Daerah Kota Bitung tentang Kewajiban Dan LaranganPelaksana Pelayanan Perizinan;


2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang PenanamanModal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4724);4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia




Nomor 5038);5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang


6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;7. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2009 tentang

Tata Cara Penanaman Modal Dalam negeri dan PenanamanModal Asing Di Kota Bitung; (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor99);

8. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2009 tentangPenyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Di KotaBitung(Lembaran Negara Kota Bitung Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100);

9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung

Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor

110);

10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BadanPerencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerahdan Lembaga Lain Kota Bitung (Lembaran Negara DaerahKota Bitung Tahun 2012 Nomor 20);

11. Peraturan Walikota Nomor 19 tahun 2013 tentang StandardOperasional Prosedur Penyelengaraan perizinan di BadanPelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal DaerahDi Kota Bitung;

MEMUTUSKAN :Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kewajiban dan Larangan Pelaksana PelayananPerizinan Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu danPenanaman Modal Daerah Kota Bitung, sebagaimana tersebut

dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kewajiban dan Larangan sebagaimana dimaksud dalam diktumKESATU harus di patuhi oleh semua petugas, pegawai ataupelaksana pelayanan perizinan.

KETIGA : Pelanggaran atau ketidak patuhan terhadap keputusan ini akandiberikan sanksi yaitu teguran lisan, teguran tertulis secaraberjenjang sesuai dengan pangkat dan jabatan serta akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruanakan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BitungPada Tanggal : 21 Juni 2013


KOTA BITUNG,


NIP. 19690108 199603 2 001




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMANMODAL DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 63/S.Kep/BPPT&PMD/2013 TANGGAL : 21 Juni 2013 TENTANG : KEWAJIBAN DAN LARANGAN

PELAKSANA PELAYANANPERIZINAN

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PELAKSANA PELAYANA PERIZINAN

KEWAJIBAN :

1. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikanoleh penyelenggara.

2. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuaidengan peraturan perundang-undangan

3. Memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatutindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembagaNegara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang dan sah sesuaiperaturan perundang-undangan.

4. Memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri, mutasi atauamelepaskan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan, dan

5. Melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepadapenyelenggara secara berkala menyangkut pelaksanaan tugas.

LARANGAN :

1. Merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagipelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, Badan UsahaMilik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

2. Meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yangjelasrasional dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. Menambah pelaksanaan tugas tanpa persetujuan penyelanggara.4. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan

penyelenggara, dan

5. Melanggar azas penyelenggaran pelayanan publik.


KOTA BITUNG,


NIP. 19690108 199603 2 001









TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN

KEPALA BADAN,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana telah diatur dalam standard operasionalprosedur dan standar pelayanan, pegawai dan petugaslayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu danPenanaman Modal Daerah Kota Bitung, harusmelaksanakan amanat tersebut dengan penuh tanggung jawab;

b. bahwa pegangan dan pedoman untuk melaksanakan

amanat standard sebagaimana dimaksud pada huruf a,perlu ditetapkan keputusan Kepala Badan PelayananPerizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah KotaBitung tentang Maklumat Pelayanan;


2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang PenanamanModal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4724);




4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Thun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu SatuPintu;

7. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penanaman Modal Dalam negeri dan PenanamanModal Asing Di Kota Bitung; (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor99);

8. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2009 tentangPenyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Di KotaBitung(Lembaran Negara Kota Bitung Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100);

9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung

Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor

110);

10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BadanPerencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerahdan Lembaga Lain Kota Bitung (Lembaran Negara DaerahKota Bitung Tahun 2012 Nomor 20);

11. Peraturan Walikota Nomor 19 tahun 2013 tentang StandardOperasional Prosedur Penyelengaraan perizinan di BadanPelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal DaerahDi Kota Bitung;

MEMUTUSKAN :Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung, sebagaiberikut :

“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP

MENYELENGGARAKAN PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKANDAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMASANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG

BERLAKU “

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab olehsemua petugas, pegawai atau pelaksana pelayanan perizinan.




KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruanakan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BitungPada Tanggal : 21 Juni 2013


KOTA BITUNG,


NIP. 19690108 199603 2 001







Pembentukkan Badan merupakan proses yang panjang melalui berbagai tahapan dan

kajian pada setiap tingkatan pembahasan baik pada lingkup eksekutif maupun legislative dan

masyarakat umum. Keterbukaan Informasi pada tahap awal pembentukkan diperlukan guna

menyatukan persepsi (mindset ) berbagai pihak tentang maksud, tujuan dan sasaran

pembentukkan Badan.Pembahasan tidak saja menyangkut soal teknis tetapi juga

menyangkut ruang lingkup kewenangan pengelolaan perizinan.

Menindaklanjuti amanat pembentukkan maka langkah-langkah selanjutnya adalah

melakukan Sosialisasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan baik perizinan

maupun menyangkut penanaman modal didaerah. Bentuk konkrit dari kegiatan pemberian

informasi kepada publik antara lain dengan melakukan kunjungan sosialisasi kepihak

pemerintah kecamatan dan kelurahan yang dihadiri oleh Pemerintah setempat dan para

pelaku usaha, serta masyarakat, penerbitan dan penyebaran brosur/leaflet, menjalankan

sistem dan prosedur pelayanan.




SOSIALISASI PELAYANAN PERIZINAN SEKTORAL

DI 8 KECAMATAN SEKOTA BITUNG – JANUARI 2013




PELATIHAN APLIKASI SPIPISE – JANUARI 2013




PELATIHAN APLIKASI SIMYANDU – FEBRUARI 2013




KUNJUNGAN DARI KEMENTRIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA & REFORMASI BIROKRASI – FEBRUARI 2013

Dalam kunjungan ini Kemenpan membahas tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat




KUNJUNGAN SISWA AKADEMI PERIKANAN BITUNG – APRIL 2013




SOSIALISASI PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN & NON

PERIZINAN DI 8 KECAMATAN SEKOTA BITUNG – JUNI 2013



BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL DAERAH KOTA BITUNG

TELP(0438) 21425, FAX. (0438) 21425

www.bpptpmdbitung.com

Kepala Badan 0812 4306 252 (Pingkan)

Sekretaris 0823 4316 0009 (Leddy)

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan 0813 5611 1050 (Christiaan)

Kepala Bidang Pengawasan &Advokasi 0812 4887 4024 (Grace)

- Pelayanan Pengaduan 0813 5632 6136 (Victor)

Kepala Bidang Penanaman Modal 0812 4418 495 (Christ)

Kepala Bidang Promosi & Kerjasama 0852 9807 7139 (Karlin)

e-mail : [email protected]

http://www.bpptpmdbitung.com/



Company Profile BPPT & PMD 2013

Documents