Home >Documents >Click Here & Upgrade Expanded Features .5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang...

Click Here & Upgrade Expanded Features .5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang...

Date post:17-Mar-2019
Category:
View:212 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARANOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANGPETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 2003, dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipildengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokKepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, TambahanLembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah denganUndang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan LembaranNegara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran NegaraTahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LembaranNegara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

DocumentsPDFCompleteClick Here & Upgrade

Expanded FeaturesUnlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm

2

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan LembaranNegara Nomor 4263);

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata KerjaLembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun2002;

7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasidan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemensebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANGPETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAHNOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN,PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tersebutdalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan ini dilampirkan salinanPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka :

a. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

DocumentsPDFCompleteClick Here & Upgrade

Expanded FeaturesUnlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm

3

96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

b. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun2002 tentang Prosedur Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil PusatDalam Jabatan Fungsional Jenjang Utama; dan

c. ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyaidaya laku surut sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun2003.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 21 April 2003

KEPALABADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.HARDIJANTO

DocumentsPDFCompleteClick Here & Upgrade

Expanded FeaturesUnlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm

4

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADANKEPEGAWAIAN NEGARANOMOR : 13 TAHUN 2003TANGGAL : 21 APRIL 2003

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DANPEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

A. U M U M

1. Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor43 Tahun 1999 ditentukan bahwa kebijaksanaan manajemen Pegawai NegeriSipil secara menyeluruh berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.Kebijaksanaan manajemen tersebut antara lain meliputi pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

2. Dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokKepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43Tahun 1999, antara lain ditegaskan bahwa pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden.

3. Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pember-hentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagianwewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan menyerahkansebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerahsebagaimana telah diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil.

4. Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan KepegawaianNegara.

B. TUJUAN

DocumentsPDFCompleteClick Here & Upgrade

Expanded FeaturesUnlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm

5

Ketentuan dalam Keputusan ini sebagai petunjuk bagi Pejabat PembinaKepegawaian untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing.

C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankanpada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen,Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kantor MenteriNegara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan LembagaTertinggi/Tinggi Negara, Badan Narkotika Nasional, Kesekretariatan Lembagalain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagiandari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Vertikal diDaerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakanuntuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

Dalam ketentuan ini, yang termasuk Kesekretariatan Lembaga Kepresidenanadalah Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Presiden, SekretariatMiliter, dan Sekretariat Wakil Presiden.

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinyadibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja padaPemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, atau dipekerjakan di luar instansiinduknya.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, PimpinanKesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, PimpinanLembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan LembagaTertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasionalserta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabatstruktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/LembagaPemerintah Non Departemen.

Dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipildi lingkungan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Pejabat PembinaKepegawaiannya adalah Sekretaris Negara.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/ Walikota.

DocumentsPDFCompleteClick Here & Upgrade

Expanded FeaturesUnlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm

6

6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenanganmengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yangmelaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan padainstansi yang menerima perbantuan.

8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PegawaiNegeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dandigunakan sebagai dasar penggajian.

9. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.

10. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkamemimpin suatu satuan organisasi negara.

11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankantugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuanorganisasi.

II. WEWENANG

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, telah diatur pejabat yangberwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil,sebagai berikut :

1. Presiden menetapkan :

a. kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan

Embed Size (px)
Recommended