Home >Documents >Civil Society

Civil Society

Date post:10-Jan-2016
Category:
View:5 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Civil Society
Transcript:

Civil Society

Civil SocietyKelompok 3:Ellen May Laurensia 1406559364SaidDefinisi Civil SocietyAlexis de Tocqueville yang menginspirasi Robert Putnam yang kemudian mendefinisikan civil society sebagai voluntary association yaitu sebuah asosiasi atau perkumpulan yang bersifat sukarela atau tanpa paksaaan

Civil society dapat diartikan sebagai identitas bagi sebuah negara yang masih dalam proses demokratisasi, namun tidak selamanya civil society menjadi acuan utama demokratis tidaknya sebuah negara, konsep ini sama dengan determinisme pemilihan umum atau demokrasi elektoral yang beranggapan bahwa demokrasi adalah segala hal yang berkaitan dengan pemilihan umum yang bersifat bebas, dan setara.Ciri-Ciri Civil Society1. Adanya pluralisme2. Tingginya sikap toleransi3. Tegaknya prinsip demokrasi4. Free public sphere (ruang publik yang bebas)5. Keadilan sosial (social justice)6. Partisipasi sosial7. Supremasi hukum

1. Adanya pluralismeDengan adanya pluralis (keadaan masyarakat yang majemuk) diharapkan kita dapat secara tulus hati untuk mengakui dan menerima keadaan ini.

2. Tingginya sikap toleransi

Toleransi dapat diartikan sebagai kesediaan sikap individu untuk mendengar, menerima dan menghargai dan pendapat politik dan sosial dan aktivitas orang/kelompok lain.

3. Tegaknya prinsip demokrasi

Demokrasi bukan sekedar kebebasan, demokrasi juga adalah suatu pilihan untuk bersama-sama membangun, dan memperjuangkan prikehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera.

4. Free public sphere (ruang publik yang bebas) Masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasikan kepada publik.

5. Keadilan sosial (social justice)Keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya.

6. Partisipasi sosialPartisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggungjawab.

7. Supremasi hukumUpaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali.

Fungsi Civil SocietyFungsi pertama adalah sebagai badan pengawas terhadap pemerintah, hal ini penting sebagaimana yang diutarakan oleh John Dalberg, Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.

Fungsi kedua adalah sebagai lembaga perwalian dari masyarakat yang dapat membawa kepentingan masyarakat kepada pemerintah.

Fungsi Civil SocietyFungsi ketiga adalah memperkuat legitimasi negara melalui penyediaan pelayanan publik.Fungsi Civil SocietyAdanya civil society juga menandakan proses transisi atau pola umum suatu negara dari non-demokratis menjadi negara demokratis atau yang disebut dengan demokratisasi oleh Samuel P. Huntington. Kemunculan civil society dipercaya bertepatan dengan saat sebuah rezim jatuh. Kondisi ini dapat disebut dengan istilah resurrecting civil society (hidupnya kembali civil society). Hubungan Negara dengan Civil SocietyOtonomi. Pemerintah menganggap inisiatif Civil Society tidak berbahaya dan membiarkannya beroperasi sebagai aktor dominan dalam pembangunan.2.Fasilitasi / Promosi. Civil Society dilihat sebagai pelengkap bagi aktivitas pemerintah, kemudian pemerintah menciptakan lingkungan kebijakan yang memberdayakan.

Hubungan Negara dengan Civil Society3. Kolaborasi / Kerjasama. Pemerintah merasa mendapat keuntungan bila melibatkan Civil Society secara langsung. Kemitraan setiap agen dapat diarahkan menuju upaya pembangunan bersama.

Hubungan Negara dengan Civil Society4. Kooptasi. Pemerintah memberlakukan kontrol terhadap aktivitas Civil Society melalui berbagai metode. Mereka menjadi subjek dari berbagai regulasi pemerintah dimana aspek finansial, organisasional, dan kebijakan selalu dikontrol pemerintah.

Hubungan Negara dengan Civil Society5. Pembubaran. Pemerintah akan membatasi dan menghancurkan setiap inisiatif Civil Society jika dianggap sebagai ancaman terhadap otoritasnya. Langkah paling keras adalah pembubaran paksa suatu Civil Society.

Hubungan Negara dengan Civil SocietyAda beberapa entitas civil society yang kita ketahui, yaitu :Sifat Partisipatif. civil society tidak bergantung pada negara, setiap kegiatan politik dilakukan atas kehendak atau kemauan organisasi bukan kehendak pemerintah.Otonom. civil society haruslah mandiri untuk mengembangkan dirinya tanpa bantuan negara.Tidak bebas nilai. Seluruh komponen civil society memiliki keterikatan pada kesepatan hasil musyawarah demokratis.Bagian dari sistem dengan struktur non dominatif. Termanisfestasi dalam organisasi. civil society adalah sebuah organisasi yang terasosiasi untuk mencapai tujuan bersama.

Beberapa entitas civil society:Sifat Partisipatif. civil society tidak bergantung pada negara, setiap kegiatan politik dilakukan atas kehendak atau kemauan organisasi bukan kehendak pemerintah.2.Otonom. civil society haruslah mandiri untuk mengembangkan dirinya tanpa bantuan negara.

Beberapa entitas civil society:Civil Society Era Orde BaruDi era Orde Baru, civil society sangat dikekang dengan tindakan represif atau yang oleh Herbeth Feith disebut dengan Repressive Depelomentalist Regime. Civil society dianggap sebagai sesuatu yang menggangu stabilitas negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan konkrit lewat pembatasan aktivitas civil society melalui pelembagaan kebijakan massa mengambang.

Civil Society Pasca Orde BaruPasca Orde-Baru adalah sebuah titik balik dari civil societyPerubahan yang masa itu dikenal dengan reformasi juga berdampak pada hubungan antara civil society dengan pemerintah ataupun sebaliknya turut berubah mengikuti arus perubahan sebagai akibat dari reformasi.Pasca Orde-Baru, pandangan pemerintah pada civil society tidak lagi beranggapan sebagai sesuatu yan dapat mengganggu sistem, melainkan kepada benign neglect yaitu anggapan bahwa civil society bukanlah sebuah ancaman dan membiarkannya sebagai organisasi yang independen dan otonom. Pada era ini, civil society cenderung dapat lebih berkembang karena diberi ruang kebebasan sehingga menciptakan kultur mendukung pemerintah.

Embed Size (px)
Recommended