Home >Documents >Citizen Charter-reformasi kel 5

Citizen Charter-reformasi kel 5

Date post:06-Aug-2015
Category:
View:169 times
Download:7 times
Share this document with a friend
Description:
Citizen Charter-reformasi kel 5....
Transcript:

Citizen Charter sebagai Tawaran Solutif terhadap Reformasi Birokrasi Bidang Kesehatan.Makalah Disusun untuk Memenuhi Tugas Terstruktur Mata Kuliah: Reformasi Administrasi Dosen Pembimbing: Bpk. Minto Hadi, Drs, M. Si.

Disusun Oleh: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. FATIN NUHA ASTINI INTAN PERMATASARI YANUAR MAHESA W. FAHREZA PUTRA HARYO SENO W.P WYNDA SATRIA PUTRI SEPTYANA R. SURYA PERWITA Y. (105030113111004) (105030101111051) (105030107111055) (105030113111011) (105030101111137) (105030102111002) (105030101111110) (105030107111059)

KELOMPOK 4 KELAS F

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012

Yang ada bukan kegagalan , melainkan kesempatan untuk mengetahui kekurangan untuk pembenaran.

Daftar Isi Bab I : Pendahuluan ........................................................................................................................ 4 1.1 Latar Belakang ...................................................................................................................... 4 1.2 Rumusan Masalah ................................................................................................................. 5 1.3 Tujuan Penulisan ................................................................................................................... 5 Bab II : TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................................... 5 2.1.Reformasi Birokrasi .............................................................................................................. 5 2.2.PELAYANAN PRIMA ......................................................................................................... 9 Bab III : PEMBAHASAN ............................................................................................................ 12 3.1. Gambaran Umum Birokrasi Kesehatan Indonesia dan Keterkaitanya dengan CC ............ 12 3.2.Penerapan CC di RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun (Study kasus). ......................... 19 Bab IV : Penutup ........................................................................................................................... 23 4.1. Kesimpulan dan Rekomendasi ........................................................................................... 23 Daftar Pustaka ............................................................................................................................... 24

Bab I Pendahuluan1.1 Latar BelakangPelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas.Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utlilitas, dan lainnya. Pelayanan publik merupakan hak yang tertuang dalam UUD 1945, sebagai hak konstitusi yang harus dipenuhi oleh negara. Kualitas pelayanan publik merupakan persoalan riil yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kenyataannya, hak- hak tersebut belum diperoleh masyarakat. Pemerintah sebagai aktor tunggal pemberi layanan memposisikan masyarakat sebagai service customer yang pasif, objek penerima layanan, lemah dan termarjinalisasi, dengan membatasi keterlibatan warga negara dalam proses pelayanan, melalui peran dominan negara, mulai dari perencanaan, pengelolaan pegawai, pengarahan, pengkoordinasian, pelaporan, dan penganggaran dalam pelayanan. Konsepsi kepentingan publik sendiri dimaknai sebagai sesuatu penjelasan dari politik yang diekspresikan dalam aturan hukum. Sedangkan tanggungjawab kepentingan publik berada dalam konteks klien dan konsumen. Semua yang terjadi itu adalah kondisi pelayanan publik yang masih jauh dari tuntutan dan harapan masyarakat. Pelayanan public yang prima juga mencakup pada birokrasi Kesehatan yang notabene sebagai kebutuhan primer masyarakat yang juga menjadi tanggung jawab negara.seperti yang kita ketahui saat ini, birokrasi kesehatan dengan berbagai keamburadulanya memerlukan reformasi yang mendesak agar tercipta pelayanan prima yang berimbas pada pemerataan kesehatan masyarakat yang kemudian akan mendukung pula pencapaian MDGS. Pelayanan prima dalam birokrasi kesehatan juga menjadi salah satu alat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang semakin berkurang, akibat krisis ekonomi yang terus menerus berkelanjutan pada saat ini. Hal tersebut menjadikan pemberian pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. Menanggapi masalah tersebut, Badan RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun menerapkan Citizen Charter sebagai salah satu gerakan Reformasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya mengenai urusan perolehan pelayanan kesehatan. Penerapan citizen charter pada rumah sakit tersebut menunjukkan adanya kejelasan mulai dari

visi, misi, standar pelayanan, alur pelayanan hingga mempersilahkan pengguna layanan untuk menyampaikan keluhan, kritik dan saran gunan memperbaiki manajemen pelayanan rumah sakit tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun makalah Citizen Charter sebagai Tawaran Solutif terhadap Reformasi Birokrasi Bidang Kesehatan.

1.2 Rumusan Masalah1. Bagaimana gambaran umum birokrasi bidang kesehatan di Indonesia dan kaitanya dengan Citizens Charter?2. Bagaimana penerapan Bagaiman penerapan CC di RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun? (Study kasus)

1.3 Tujuan PenulisanBerdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan makalah ini yaitu :

1. Untuk mengetahui gambaran umum birokrasi bidang kesehatan di Indonesia dan kaitanya dengan Citizens Charter.2. Untuk mengetahui penerapan CC di RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun (Study kasus).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Reformasi Birokrasi2.1.1.Definisi Reformasi Birokrasi Birokrasi berasal dari kata "Bureau' yang berarti meja atau kantor; dan kata "kratia" (cratein) yang berarti pemerintah/rakyat. Pada mulanya, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi. Dalam konsep bahasa Inggris secara umum, Birokrasi disebut

dengan "civil service". Selain itu juga sering disebut dengan public sector, public service atau public administration. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Birokrasi adalah (1) sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan; (2) cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya. Birokrat adalah penyelenggara birokrasi; dan birokratis adalah pemerintahan yang bersifat birokrasi, cenderung lamban dan statis. apabila dikaitkan dengan Reformasi, kata Reform menurut Oxford Advanded Learners Dictionary (1978) adalah "make become better by removing or putting right what is bed or wrong. Rumusan tersebut menggambarkan bahwa pada dasarnya reformasi adalah "mengubah atau membuat sesuatu menjadi 'lebih baik' dari sesuatu yang sudah ada". Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, "Reformasi adalah 'perubahan radikal' untuk perbaikan (bidang sosial, politik atau agama) di suatu masyarakat atau negara". Orang yang menganjurkan adanya perbaikan bidang politik, sosial atau agama tanpa kekerasan disebut Reformis. Reformasi Birokrasi dimaksudkan agar birokrasi pemerintah selalu bisa menjalankan kerjanya dengan baik untuk melayani masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip 'manajemen modern'. Ini mengandung maksud adanya proses atau rangkaian kegiatan dan tindakan yang sungguh-sungguh dan rasional, sehingga ada konsep dan sistem yang jelas berlangsung terus menerus secara berkelanjutan dalam enam pekerjaan meliputi evaluasi, penataan, penertiban, perbaikan, penyempurnaan, pembaharuan. Objeknya adalah pada semua sektor penyelenggara negara bidang pemerintahan (kelembagaan, SDM aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pelayanan publik) dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan dan pemerintahan yang baik (good governance) yang mempunyai tujuan utama memberikan pelayanan yang lebih baik/prima kepada masyarakat (excellent services for civil society).

Makna Reformasi Birokrasi 1. Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. 2. Pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21. 3. Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

4. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa. 5. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru Pokok-Pokok Pikiran Reformasi Birokrasi 1. Kelembagaan Organisasi ramping struktur dan banyak/kaya fungsi, efisien, dan efektif organisasi disusun berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas (structure follows strategy), organisasi efisien dan efektif, rasional, dan proporsional, flat atau datar, ramping, pembidangan sesuai beban dan sifat tugas, span of control yang ideal, bersifat jejaring (small organization but large networking), banyak diisi jabatan- jabatan fungsional (mengedepankan kompetensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan

Embed Size (px)
Recommended