CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE ARSITEK …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/95/jtptiain-gdl... · Sempat berkali-kali terjadi perang pendapat dan pemikiran (tepatnya, Perang

CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE ARSITEK URUSAN PERDATA KOLONIALISTIK

HINDIA BELANDA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Ahwal al Syakhshiyah

Dosen Pembimbing:

Drs. H. Musahadi, M.Ag. H. Khoirul Anwar, M.Ag.

Disusun Oleh

ARIEF MUTHOFIFIN N I M 0 3 2 1 1 1 1 3 9

FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG 2010

v

MOTTO

Di mana-mana aku selalu dengar: Yang benar juga akhirnya yang menang.

Itu benar; Benar sekali. Tapi kapan? Kebenaran tidak datang dari langit,

dia mesti diperjuangkan untuk menjadi benar …

[alm. Mas Pram: 2004]

iv

DEKLARASI

Dengan menjunjung tinggi Tri Etika Perguruan Tinggi: Diniyah, Uhkwah, dan

Ilmiah, saya menyatakan bahwa naskah skripsi ini merupakan karya ilmiah asli

hasil penelitian penulis yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, di

hadapan hukum, mupun kepada Allah SWT. Jika dikemudian hari ditemukan

kepalsuan dalam karya ini maka akan penulis tanggung dengan pencabutan gelar

kesarjanaan.

Semarang, 07 Juni 2010

Deklarator,

ARIEF MUTHOFIFIN N I M 0 3 2 1 1 1 1 3 9

vi

ABSTRAK Hampir semua peneliti hanya menempatkan Christiaan Snouck Hurgronje,

Ph.D. (1857-1936) sebagai peletak dasar Politik Islam (Islam Politeik) di Hindia Belanda. Luput dari bacaan mereka tentang peran besarnya sebagai seorang arsitek dalam urusan perdata kolonialistik Hindia Belanda. Sejak penugasannya di Hindia Belanda sebagai agen intelejen Negeri Belanda (1889-1936), dia merubah nalar manual kolonial—penguasaan fisik dan intimidasi—menjadi mengendalikan sistem kekeluargaan Pribumi. Di sinilah hal terpenting baginya daripada permainan politik kolonial yang sedang diterapkan Pemerintah Jajahan Hindia Belanda di Nusantara. Karena sistem keluarga sesungguhnya merupakan sebetul-betulnya pusat dari kekuatan rakyat, konsolidasi pemberontakan, dan sinergi antar golongan yang tak terbatas agama, ras, dan kepercayaan, untuk melawan segala bentuk penjajahan dan penindasan yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa di Negara Maritim ini. Selain itu, penguasaan terhadap sistem keluarga Pribumi adalah cara kolonial yang lebih halus, matang, terencana, dan tidak seresisten angkatan bersenjata.

Oleh karena itu, sebagai penasehat dalam urusan agama pada pemerintah Hindia Belanda, dia mengoperasikan pemikiran-pemikirannya sebagai strategi baru melumpuhkan kekuatan Islam Pribumi. Pertama, membuat konsepsi teoritik (landasan ideal) tentang teori resepsi; melumpuhkan hukum Islam dengan mempertentangkan dengan hukum adat. Selanjutnya, hukum adat akan dimatikan. Kedua, pernikahan sesuai syari’at yang sah dirubah hukumnya menjadi tidak sah ketika tidak dicatat oleh pegawai penyelenggaran pernikahan dari pemerintah jajahan. Pencatatan pernikahan dipakai sebagai alat untuk mengawasi sistem inti dari konsolidasi masyarakat Islam. Ketiga, penghulu diangkat sebagai pegawai kolonial yang digaji pemerintah pusat untuk tugas mata-mata. Yakni, memberi informasi tentang pergerakan pribumi, penggunaan kas-kas masjid untuk jihad, selain tugas formal sebagai penyelenggara pernikahan. Keempat, watak kolonial dalam sistem keluarga yang coba diciptakan olehnya adalah kesimpulan atas ‘keilmiahannya’ bahwa mustahil hukum waris adat dan hukum waris Islam untuk damai. Artinya, hukum Islam harus tunduk atas kemenangan hudup adat. ‘Keilmiahan’ kolonial ini hanya khayalan. Nyatanya dua sistem hukum itu mampu berdamai seperti di Minangkabau.

Kelima, pernikahan yang harus dan harus monogami tidak jauh-jauh dari suatu episode perpanjangan kolonialisme. Karena dengan monogami, Jawa terutama, bisa jadi modern (maju) dalam pengertian kolonial. Yaitu, sesuai dengan sistem hukum Protestan yang menghendaki pernikahan harus monogami saja. Menutup kemungkinan lain ketika tidak hanya monogami. Penelusuran terhadap pemikiran-pemikirannya mengantarkan kita pada fakta bahwa Indonesia (modern) merupakan sampahnya hukum Eropa yang dibawa Christiaan Snouck Hurgronje. Maksudnya, Indonesia belum merdeka dalam sistem hukum. Selain juga tidak memiliki jati diri (anomi) dalam hukum.

Kata Kunci: Christiaan Snouck Hurgronje, Sistem Keluarga Islam, Modernisme, Liberalisme, dan Kolonialisme.

viii

KATA PENGANTAR

Hasil penelitian dengan judul “Christiaan Snouck Hurgronje Arsitek

Urusan Perdata Kolonialistik Hindia Belanda” kini telah usai. Untuk selanjutnya

dapat dijadikan syarat kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

dalam studi Syari’ah (Hukum Islam) dalam konsentrasi Ahwal al Syakhsiyyah

(AS) atau kerap disebut Urusan Perdata Islam di IAIN Walisongo Semarang pada

2010. Keterlibatan banyak pihak tidak bisa terelakkan selama studi di Walisongo

berlangsung meskipun penentu sebenarnya adalah penulis (setelah Allah SWT).

Terima kasih kepada Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A, Rektor IAIN

Walisongo (dua periode), Prof. Dr. H. Muhibbin Noor, M.A., (PR I), Drs. H.

Machasin, M.Si. (PR II), dan Prof. Dr. H. Erfan Soebahar, M.A., (PR III), yang

telah memimpin perguruan tinggi—di mana penulis belajar—dengan sebaik-

baiknya. Serta Kepala Kopertais, Bapak Jaza, yang setia memberi “pengawalan”

berkali-kali kepada kami untuk berkompetisi dengan mahasiswa se-Indonesia di

dalam maupun di luar Pulau Jawa. Tak luput terima kasih untuk Ulfah Hanim,

M.Ag. bagian Akademik Kampus, yang sangat baik hati membantu mahasiswa

seperti penulis yang sampai “sakaratul maut,” kata Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.,

atau semester 14, tidak kunjung tertib dalam urusan administrasi akademik.

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., Dekan Fakultas Syari’ah, adalah orang yang

menyebut penulis sebagai mahasiswa ‘nakal’ yang ‘identik’ dirinya sewaktu

ix

muda. Sempat berkali-kali terjadi perang pendapat dan pemikiran (tepatnya,

Perang Dingin dan Perang Panas) dengannya—yang jauh lebih senior (usia dan

pengalaman)—merupakan dinamika yang unik dan menarik. Drs. H. Musahadi,

M.Ag. (PD I), senior sekaligus dosen penulis, yang mengajari cara bermetodologi

yang baik dan ajarannya untuk ‘meninggalkan’ judul penelitian yang monoton dan

‘tidak mutu’ (pada kebanyakan penelitian) sehingga judul karya saya seperti di

atas. Beliau adalah Pembimbing I penelitian ini yang telaten dalam mengoreksi

dan menyempurnakannya. Bersanding dengan Drs. H. Khoirul Anwar, M.Ag.

Pembimbing II yang nampak cepat tanggap, sehingga tanpa berlama-lama naskah

ini mendapat persetujuan untuk disidangkan di “meja hijau”. Drs. H. Maksun,

M.Ag. (PD II) dan Drs. H. Nur Khoirin Yudha, M.Ag. (PD III), Wali Studi

penulis, untuk kesemunya penulis sampaikan terima kasih.

Terima kasih pula kepada Drs. Ahcmad Arief Budiman, M.Ag. (Ketua

Jurusan AS), Antin Lathifah, M.Ag. (Sekretaris Jurusan AS), dan M. Shoim,

S.Ag., M.H., yang berupaya memberi kemudahan-kemudahan dan kesempatan

seluas-luasnya kepada kami agar menyelesaikan studi dengan sesegera mungkin.

Dorongan semangat dan jasa-jasanya merupakan andil yang significant pada

proses menyelesaikan studi di batas akhir sehingga menjadi sarjana.

Para sesepuh di IAIN Walisongo yang selalu inspirational Prof. Dr. H.

Muchojjar, M.A., atas lontaran idenya yang berharga dan tumpangan mobilnya di

Bandara Ahmad Yani sepulang bersama menggunakan Adam Air dari Annual

Conference on Islamic Studies Depag RI (2007) di Riau, disampaikan terima

kasih. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A., dosen dan Sekretaris MUI Jawa Tengah

x

(Jateng), terima kasih karena selalu menjadi ‘objek dan sasaran utama’ yang baik

atas kritisisme mahasiswa seperti penulis yang “mbeling,” katanya. Kebaikan itu

ditunjukkan dengan tidak memarahi atau menjauhi kami yang selalu dan tetap

mbeling saja. Kepada Drs. H. Abu Hapsin Umar, M.A., Ph.D., Ketua Forum

Kerukunan Antar Umat Beragama Jateng sekaligus Ketua NU Jateng, berkali-kali

ronda malam bersama dengan beliau merupakan bagian dari proses

berpengetahuan yang amat penting. Beliau semua tetap menjadi orang tua yang

baik meskipun ide, pendapat, dan keinginannya tidak selalu kami turuti. Atas

segala kebaikannya disampaikan terima kasih mendalam.

Perlu disebut-sebut Sahabat penulis, dosen, maupun para pendahulu yang

telah membuka jalan yang terang di Lembaga Penerbitan Mahasiswa Justisia: Dr.

Rumadi, M.A., Dr. H. M. Arja Imroni, M.Ag., Dr. Imam Yahya, M.Ag., Drs. H.

Abdul Ghofur, M.Ag., Sumanto al Qurtuby, S.Ag., M.Si, M.A., Ph.D., Ahmad

Jukari, Choirul Muslim, Abdullah Ibnu Tholhah, S.HI., Ali Mujib al Fatczuly,

Ingwuri Handayani, S.HI., Ngainir Richadl, S.HI., M. Khoirul Umam ar Rozy,

M.SI., M. Aziz Hakim, S.HI., M. Kholidul Adib, S.HI., M. Sholekan al Jalily,

S.HI., Siti Nur Ma’unah, S.HI., Ahmad Khoirul Umam, S.HI., M.A., Tedi

Kholiluddin, S.HI., M.SI., Pujiyanto, S.HI., Chusnunia, S.HI., Iman Fadhillah,

S.HI., M.SI., Wiwit R. Fatkhurrahman, S.HI., Triharyani, S.HI., Mu’asyaroh,

S.HI., Zaki Mubarok, S.HI. Ritono, S.HI., M. Ghufron, S.HI, dan M. Thoifur

Hasballah MK, C.S.H.I. (alm.).

Keluarga besar Justisia 2003: Ika Nur Fajar Raudlatul Jinnan, S.HI., Dyah

Hidayati, S.HI., Ernawati Putri Ningrum, S.HI., Sofi Hidayati, S.HI. M. Najibur

xi

Rohman, S.HI., Ahmad Sofwan, S.HI., M. Miftakhul Maghrubi, S.HI., M.

Ichrom, S.HI., A. Wahid, S.HI., Atan ‘Syah’ Navaron, dan Sujiantoko. Para

Junior: M. Nasrudin al Andalasy, Suharjo, Yoni A.P., Ali ‘Kopling’ Imron, Munif

Ibnu Fatkhussyarif, The Rouf, Hamdani, Zainul Anwar, Ubaidillah Adzkiya,

Nikmatul Umroh, Ica Zuhrotunnisa, Khoirudin, Hambali, Vian Q.A., Yayan M.R.,

Ainung Jariyah, U-Sholly, Rifa, Nazar Nurdin, Ariyani K.J., Syafi’i, Salam,

Ceceprudien, dan semua kru yang tidak disebut satu per satu di sini.

Semua Sahabat di Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW) IAIN

Walisongo; Drs. H. Muhsin Jamil, M.A. (Kepala Pusat Penelitian IAIN

Walisongo), Rusmadi, S.Th.I., Hijriyah, Dul Badri, dan kawan-kawan. Di PR

PMII Syari’ah-PK PMII Walisongo-PC PMII Kota Semarang-PKC PMII Jateng;

Sutono, S.HI., Sugeng Hadiyanto, Taufiq Ismail, Ahsan Fauzi, M. Qosim al Khos,

dan Kusdiyanto dkk., IPNU Ranting-PW Jateng, Lembaga Studi Sosial dan

Agama (eLSA) Semarang, dan Rumah GANA Semarang. Semua proses di

dalamnya memiliki makna dan akan terus diapresiasi. Kerabat lintas iman; Romo

J. Pujasumarta, Romo Aloys Budi Purnomo, Romo Dwi Harsanto, Romo

Subagyo, Lukas Awi, dan Rony Candra, kesemuanya penulis sampaikan terima

kasih. Kepada M. Faridul Atros, kakak penulis, terima kasih serta atas semua

usaha-usahanya. Kemudian sahabat saya semenjak di MAN Kendal hingga kuliah,

M. Azhar, S.Sos.I, penulis berterima kasih kepadanya karena sampai di detik-

detik akhir batas perkuliahan telah memberikan bantuan yang sangat berarti.

Wa bil khusus Agus Sunyoto, M.Ag., penulis 7 jilid Suluk Abdul Jalil,

berkali-kali diskusi telah memberikan sudut baca yang lain terhadap peristiwa ke

xii

peristiwa. Master Shifu Mardi Rahayu, S.Ip., meskipun ‘aneh’ tapi ‘perhatian’

untuk mengoleksi buku-buku referensi. Zaki Mizan (Bandung) di Leiden Belanda

yang turut menyuplai beberapa sumber referensi primer. Lalu, Drs. H. Rohmadi,

M.Ag. dan Drs. H. Mahfud Junaidi, M.Ag, yang bersedia meminjamkan koleksi

bukunya berlama-lama untuk keperluan penelitian ini. Terima kasih kepada

kelimanya. Serta yang perannya tak terlupakan, yakni, “asisten” yang kerap

direpoti bantuannya ataupun merepoti; Evy Lestari, S.HI., dan M. Luthfil Khakim

dan M. Afwa Fithrian. Kepada semua yang terakhir ini tidak ada lain kata kecuali

terima kasih mendalam atas segala-galanya. Keutuhan karya ini juga atas mereka.

Terima kasih pula untuk pihak-pihak yang sengaja tidak ditampilkan

namanya di sini. Peran dan andilnya sebenarnya memiliki arti dan penting; serta

kepada siapa siapa yang telah saya ‘curi’ semangatnya. Terima kasih!

xiii

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul ………………………………………………………. i Nota Pembimbing …………………………………………………… ii Pengesahan ………………………………………………………….. iii Deklarasi …………………………………………………………….. iv Motto ………………………………………………………………... v Abstrak ……………………………………………………………… vi Persembahan ………………………………………………………… vii Kata Pengantar ……………………………………………………… viii Daftar Isi ……………………………………………………………. xiii

BAB I

Pendahuluan ……………………………………………………….. 1

A. Latar Belakang Masalah …………………………………….. . 1

B. Perumusan Masalah …………………………………………... 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ……………………………… 6

D. Telaah Pustaka ………………………………………………... 7

E. Metode Penelitian …………………………………………….. . 11

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian ………………………….... 11

b. Sumber Data Penelitian ………………………….…………. 14

c. Metode Pengumppulan Data ………………………………. . 16

d. Metode Analisis Data ……………………………………… . 18

e. Penggunaan Teori …………………………. ………………. 21

f. Pemusatan Objek Penelitian ……………………………….. 24

F. Sistematika Penulisan …………………………………………. 27

xiv

BAB II

Perangkat Bacaan Kolonialisme dan Postkolonialisme

untuk Urusan yang Terkait Kawasan Koloni ………………….. . 30

A. Kolonialisme yang Angkuh ………………………………….... 30

a. Merkantilisme ke Liberalisme …………………………….. . 38

b. Imperialisme ………………………………………………... 41

c. Neokolonialisme …………………………………………... . 47

B. Postkolonialisme yang Kukuh ………………………………... 52

a. Fungsi dan Manfaat Postkolonialisme ……………………. . 60

b. Bidikan Postkolonialisme …………………………………. . 62

c. Representasi Postkolonialisme ……………………………. . 66

d. Batasan Postkolonialisme …………………………………. . 69

e. Relevansi Postkolonialisme di Nusantara ………………… . 72

BAB III

Dinas Mata-Mata dan Pemikiran Perdata Kolonial

Christiaan Snouck Hurgronje ……………………………………. 75

A. Arkeologi Pemikiran Christiaan Snouck Hurgronje ……….. 75

a. Christiaan Snouck Hurgronje dalam Bacaan

Situasi Keluarga …………………………………………… . 75

b. Pendidikan, Pembentukan Pemikiran,

dan Karya Tulis Christiaan Snouck Hurgronje …………… . 79

c. Petualangan, Penelitian, dan Tugas Awal Penyamaran

xv

Christiaan Snouck Hurgronje ………………………………. 88

B. Pendudukan Belanda di Nusantara

dan Penugasan Christiaan Snouck Hurgronje …………….... 98

a. Masyarakat Nusantara dalam Pendudukan Belanda ……….. 98

b. Penugasan Christiaan Snouck Hurgronje untuk

Pemerintah Hindia Belanda dan Penyamaran Berikutnya ..... 102

C. Konsepsi-Konsepsi Kolonialistik dari Pemikiran Christiaan

Snocuk Hurgronje dalam Urusan Perdata Hindia Belanda .. 111

a. Membela Teori Resepsi (Theorie Reseptie) ………………… 112

b. Pengawasan Penyelengaraan Pernikahan …………………. .. 118

c. Pengangkatan Penghulu sebagai Pegawai Pemerintah ……. .. 123

d. Mencegah Penerapan Sistem Kewarisan Islam ……………. 128

e. Asas Monogami dalam Pernikahan ………………………… 130

BAB IV

Perangkap Kolonialistik Pemikiran Christiaan Snouck

Hurgronje dalam Urusan Perdata Hindia Belanda ……………. 133

A. Christiaan Snouck Hurgronje Sang Pemikir

Modernis-Liberalis-Kolonialis ………………………………. 133

a. Pengikut Setia Modernisme-Liberalisme Leiden ………….. 133

b. Evolusi Sosial-Kebudayaan: Teori Pemunahan Ras ……… 139

c. Modernisme-Liberalisme-Kolonialisme:

Suatu Proyek Penghancuran ……………………………… 143

xvi

B. Operasi dari Rencana Licik Christiaan Snouck

Hurgronje dalam Urusan Perdata Hindia Belanda ………… 145

a. Teori Resepsi Guna Melumpuhkan Hukum Islam …………. 146

b. Pengawasan Pernikahan dengan Pencatatan ……………… .. 150

c. Pengangkatan Penghulu sebagai Agen

untuk Urusan Kelurga Koloni ……………………………… 156

d. Khayalan Ilmuwan Barat:

Hukum Waris Adat (Matriarkat) dan Hukum Waris

Islam (Patriarkat) Tidak Mungkin Berdamai ! …………….... 163

e. Asas Monogami: Kepanjangan Tangan Kolonial ………….. 167

C. Pengaruh Konsep Kolonialistik Christiaan Snouck

Hurgronje dalam Kenyataan Hukum di Indonesia …………. 171

a. Hindia Belanda (Indonesia) sebagai Tempat Sampah Dunia … 171

b. Gagal Menghasilkan Sistem Hukum yang Merdeka ………. 176

c. Indonesia: Negara Hukum yang Anomi (Tak Berjati Diri) … 181

BAB V

Penutup …………………………………………… …………………. 183

A. Kesimpulan …………………………………………… …………. 184

B. Saran-saran ……………………………………………………… 187

C. Penutup ………………………………………………………….. 190 Daftar Kepustakaan ………………………………………………….. 192 Lampiran

1

CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE

ARSITEK URUSAN PERDATA KOLONIALISTIK

HINDIA BELANDA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Ubi societas ibi ius1 Cicero

Hukum mengalami proses introduksi atau perkembangan setua sejarah

peradaban manusia, bahkan alam semesta. Dari yang kecil (kosmis) atau hukum-

hukum yang mengatur manusia. Sampai yang besar tak terhingga (kosmos) atau

tanda-tanda pengatur peredaran jagat raya. Terdapat pula aspek universal pada

“aturan-aturan langit” yang “diturunkan” untuk kosmis ataupun kosmos. Biasa

disebut firman, wahyu, titah, suara Tuhan. Pendekatan pada yang terakhir dengan

keyakinan atau fakta keberimanan. Menurut tradisi agama Semit kuno terakhir,

tanda-tanda universal disebut dengan ayat-ayat Qur’aniyah. Tanda-tanda –hukum

1 Ubi societas ibi ius = di mana ada masyarakat di situ ada hukum, adagium ini pernah

dilontarkan pemikir Romawi kuno Cicero (106-43 SM). Lihat E.K.M. Masinambow (ed.), Hukum dan Kemajemukan Budaya, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000).

2

dan aturan—rupa Qur’an dan Hadits Sahih.2 Menurut keyakinan agama-agama

Semit lain dan agama di luar tradisi Semit kuno, tanda-tanda universalitas

semakin beragam sesui semangat zaman: Zabur, Taurat, Injil, Wedha, Konfusian,

sampai Gatoloco, dan sebagainya.

Antara kosmos dan kosmis berpasangan dan berjalan kelindan mencapai

keseimbangan. Proses menuju sempurna tanpa batas ras, agama, ideologi,

kepercayaan, warna kulit, dan apapun. Sedikit berat sebelah dalam memahami

tanda-tanda tadi, akibatnya ketidakseimbangan. Lebih menonjol pada aspek

tertentu. Namun, sangat kurang, tertinggal, bahkan miskin papa pada kebutuhan

lainnya. Pengaruhnya tak hanya pada satu segi, ketidakseimbangan di mikro

kosmis pengaruhnya kuat pada makro kosmos dan tanda-tanda universal, serta

sebaliknya.

Adanya bermacam tanda-tanda termaksud, perlu upaya menerjemahkan

secara praktis dan bersifat relatif sesuai kebutuhan zaman yang tak pernah tetap.

Tanpa upaya memahami, menafsir, interpretasi, dan breack down dari “suara

langit” ke konteks “kebumian”, sifat-sifat dari ketiga aspek tadi berhenti pada

utopia. Niscaya dari kegiatan wira usaha interpretasi atas tanda-tanda menjadi

hukum yang menjawab persoalan, khususnya kosmis, adalah wujudnya

keragaman, setiap masa dan tempat tidak bisa dipakaikan seragam. Kecuali,

sekadar upaya menyeimbangkan. Karena setiap ada masyarakat di sana ada

hukum (ubi societas ibi ius). Adagium itu pun berlaku bagi masyarakat paling

sederhana tapi kompleks atau individu. Dalam masyarakat kecil (individu) terjadi

2 Yudian Wahyudi, Ph.D., Maqashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), Cet. III, hlm. 25-26.

3

interaksi, mempengaruhi, menunjang dan menghambat, dan proses dinamisasi

sebagai ciri-ciri masyarakat.

Introduksi cepat, besar-besaran, radikal, dan keras terjadi pula pada tata

hukum masyarakat Pribumi. Arus itu berasal dari berlangsungnya proses terus-

menerus pengaruh perkembangan sistem hukum asing, Eropa. Mempengaruhi tata

hukum masyarakat Pribumi (Indonesia, terutama Jawa) yang sebelumnya

memiliki sumber hukum adat dan agama yang dipergunakan lama dan mapan.

Sistem hukum Eropa dimaksud, khususnya, sistem hukum Belanda. Soetandyo

mengurai akar sistem hukum Eropa, Belanda ini, terbentuk dari tradisi-tradisi

hukum Indo-Jerman dan Romawi-Kristiani. Penyebarannya ke penjuru dunia,

termasuk masyarakat Pribumi, melalui mega proyek revolusi: ‘Papal Revolution’

hingga revolusi kaum berjuis-proletar di Perancis (abad ke-19).3

Konsepsi-konsepsi hukum kolonialistik Eropa Belanda mampu membuat

masyarakat Pribumi bertekuk lutut. Membungkam tata dan sistem hukum yang

pernah hidup dan berkembang di masyarakat. Sistem dan tata hukum yang

dihasilkan dari hubungan dinamis dan dialektik antara Kapitayan (agama asli

Pribumi), Hindu, Budha, Konfusian, dan Islam. Namun, porak-poranda diterpa

serangan virus ganas hukum-hukum Eropa, Belanda, melalui proyek revolusinya.

Kita kenang kejadian itu dengan istilah kolonialisme dan imperialisme. Fakta

3 Herold J. Berman, Law and Revolution, (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1983),

hlm. 49-50. Sebagaimana dikutip dalam Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 1995), Cet. II, hlm. 2.

4

hegemoni,4 penguasaan, dan penjajahan sistem hukum Eropa, Belanda, terhadap

tata hukum masyarakat Pribumi.

Paulus misalnya, mengatakan sebagian dari penduduk Pribumi masih

tunduk, patuh, bersesembah pada hukum perdata Eropa. Efek nalar inlander5

akibat terjajah Eropa tidak hanya pada contents hukumnya saja. Lainnya, dalam

tindakan hukum sehari-hari, masyarakat Pribumi bisa dianggap terus dalam

selubung hukum perdata Eropa, Belanda. Tidak Eropa atau Belanda, Paulus justru

menggunakan istilah ‘Barat’6; bidikannya lebih luas dibanding Eropa, Belanda.

Perintis, pengkaji, arsitek, konseptor, dan think tank Belanda yang

berpengaruh kuat menyusupkan semangat Eropa pada hukum-hukum masyarakat

Pribumi terutama Christiaan Snouck Hurgronje. Lalu, C. van Vollenhoven dan ter

Haar. Kedua terakhir mungkin tidak banyak diulas karena pilihan dan fokus

penelitian pada pengaruh besar orang pertama. Untuk mengetahui lebih mendalam

kiprahnya akan kita fokuskan pada masa kurun 1889-1936 waktu Christiaan

Snouck Hurgronje menjadi penasehat Pemerintah Daerah Jajahan Hindia-Belanda.

Model telaah yang memfokuskan pada durasi pentahunan pernah dipakai

oleh Soetandyo dengan pemilahan durasi lima puluh tahunan, terhitung sejak

4 ‘Hegemoni’ berasal dari bahasa Yunani; hegeishtai. Artinya, memimpin, kepemimpinan, atau kekuasaan yang melebihi kekuasaan lain. Gramsci (22 Januari 1891-27 April 1937) memakai untuk menganalisis kekuasaan yang menindas realitas sosial lain yang lebih lemah. Lihat Antonio Gramsci, http://jv.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci. Lihat pula, Antonio Gramsci, Catatan-Catatan Politik, (Surabaya: Pustaka Promethea, 2001).

5 Inlander sebutan untuk peranakan ‘Pribumi’ atau ‘Pribumi’. Maknanya, setara dengan pemulung dan anjing. Di berbagai tempat elit Belanda atau perusahaan Belanda di Hindia Belanda sering dijumpai papan peringatan berbunyi: “Pemulung, Anjing, dan Pribumi Dilarang Masuk!”

6 B.P. Paulus, S.H., Garis-Garis Besar Hukum Tata Negara Hindia Belanda, (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hlm. 6. Paulus terjebak pada dikotomi istilah ‘Barat’ (West) dan ‘Timur’ (East) yang dipakainya secara tidak tepat. Lainnya, ada pula istilah ‘Timur Tengah’. Padahal, dilihat dari posisi peta wilayah Indonesia, wilayah ‘Timur Tengah’ tepatnya disebut ‘Barat Tengah’, ‘Barat Selatan’ atau ‘Barat’ saja. Sedangkan, negara-negara Eropa lain dan United State of Amerika—dengan pusat optik Indonesia—bisa berada dalam wilayah ‘Barat’, bahkan ‘Timur’ (bumi bulat). Jadi, istilah ‘Barat’, ‘Timur’, dan ‘Timur Tengah’ tidak selalu tepat dipakai.

5

1840-1990, yaitu, ada tiga kategorisasi besar: 1840-1890, 1890-1940, dan 1940-

1990.7 Rentang tahun 1890-1940 merupakan periode sekitar masa kerja Christiaan

Snouck Hurgronje (1889-1936). Jika memakai pembagian menurut Soetandyo

maka kurun 1890-1940 menjadi saat-saat menarik dikaji. Cukup banyak data

handal yang dipakai melakukan kajian hukum-hukum kolonial. Bahan menyusun

hipotesis-hipotesis kemungkinan melakukan mentransfer sistem hukum dari

suprasistem budaya Eropa ke suprasistem budaya lain. Misalnya, membentuk

sistem budaya kolonial di Asia, terutama Pribumi.8 Pada babakan ini pula peran

besar sang maestro hukum kolonial Christiaan Snouck Hurgronje menancapkan

kekuatan hukumnya di Hindia Belanda. Dalam kurun inilah penelitian dilakukan

secara mendalam terhadap karya hukum yang diterapkan dalam kebijkan

Pemerintahan Hindia Belanda. Juga yang kini diwarisi era Indonesia merdeka.

Sungguh demikian kuat dan akut pengaruh konsepsi kolonialistik hukum

Hindia Belanda di Indonesia yang dikomando secara intelektual oleh Christiaan

Snouck Hurgronje. Sampai-sampai reformasi sudah bergulir lebih dari satu

dekade di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kerak-kerak dan ampas

kolonialistiknya masih dipakai dan belum bisa dibersihkan. Akibanya, Indonesia

sebagai bangsa besar dan berdaulat mengalami anomi (tak berjati diri) dalam

aspek hukum—terutama—anomi dalam urusan perdata. Hingga kini!

7 Soetandyo Wignjosoebroto, ibid., hlm. 3. 8 Ibid., hlm.7.

6

B. PERUMUSAN MASALAH

Dengan mendasarkan pada latar belakang masalah, muncul pertanyaan-

pertanyaan penting yang dapat dijadikan pokok-pokok perumusan masalah di

dalam penelitian. Yakni:

1. Bagaimanakah arkeologi pengetahuan Christiaan Snouck Hurgronje yang

kolonialistik?

2. Bagaimanakah konsepsi-konsepsi kolonialistik pemikiran keperdataan

Hindia Belanda yang diarsiteki Christiaan Snouck Hurgronje?

3. Bagaimanakah pengaruh konsep kolonialistik Christiaan Snouck

Hurgronje dalam kenyataan hukum di Indonesia?

Perumusan masalah tersebut, coba ditelisik sampai akhir sebagai hasil

penelitian. Bagaimana penelitian ini mencapai kesimpulan yang menjadi jawaban

ilmiah atas masalah-masalah mendasar.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Setelah menentukan perumusan masalah dalam penelitian dengan pasti,

pokok-pokok tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui arkeologi pengetahuan Christiaan Snouck Hurgronje

yang kolonialistik.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji konsepsi kolonilistik pemikiran

keperdataan Hindia-Belanda yang diarsiteki Christiaan Snouck Hurgronje.

7

3. Untuk mengetahui pengaruh konsep kolonialistik Christiaan Snouck

Hurgronje dalam kenyataan hukum di Indonesia.

Dalam berbagai tujuan, penelitian ini diharapkan memberi manfaat.

Terutama sejarah dan kritik hukum kolonial yang berhasil menyusup ke hukum

Indonesia. Khususnya pengaruh Christiaan Snouck Hurgronje. Yaitu:

1. Bermanfaat bagi pengembangan khazanah pengetahuan hukum, terutama

aspek perdata di Indonesia dalam tinjauan kritis atas maisntream.

2. Sekaligus kritik atas kenyataan hukum perdata di Indonesia yang sangat

kolonialistik dan berbau Belanda.

3. Selanjutnya, perlawanan atas sakralitas hukum-hukum perdata Indonesia.

Semoga manfaat adanya.

D. TELAAH PUSTAKA9

Kajian dan penelitian terhadap Christiaan Snouck Hurgronje sudah begitu

banyak. Tidak sedikit hasil-hasil penelitian dimaksud yang diakui tingkat

keilmiahannya. Ada pula hasil penelitian terakreditasi (diakui kepakarannya)

karena layak dipublikasikan dalam buku, jurnal, makalah seminar (nasional dan

internasional), website, dan sebagainya. Para ilmuwan yang tertarik mengkaji

Indonesia (Indonesianis) tidak bisa kiranya meninggalkan begitu saja tokoh

9 Untuk melakukan telaah pustaka, dalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sumber-sumber

pustaka yang membahas topik atau masalah spesifik. Sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian. Perlu lebih dari satu literatur pustaka agar penelitian semakin kuat. Telaah pustaka dilakukan untuk mengumpulkan teori, memberi komentar, kritik atas kelebihan dan kekurangan pustaka, membandingkan dengan teori atau pustaka lain yang terkait dengan penelitian yang sedang dijalankan.

8

Christiaan Snouck Hurgronje. Karena tokoh ini berpengaruh kuat dalam

permikiran Islam Indonesia. Nasehat-nasehatnya mendominasi kebijakan

hukum—di Hindia-Belanda.

Tidak sedikit dijumpai karya-karya peneliti yang melakukan riset terhadap

Christiaan Snouck Hurgonje. Diantaranya:

H. Aqib Suminto dalam Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor

Inlandsche zaken.10 Membongkar intrik-intrik politik Pemerintah Daerah Jajahan

Hindia Belanda yang aktor intelektualnya juga Christiaan Snouck Hurgronje.

Trik-trik itu misalnya, melalui isu netral terhadap agama, asosiasi kebudayaan,

gerakan-gerakan tarekat dan ketakutan terhadap Pan Islam.

Sunnah di Bawah Ancaman dari Snouck Hurgronje Hingga Harun

Nasution11 karya Daud Rosyid meneliti peran-peran Christiaan Snouck Hurgronje

plus Harun Nasution dalam merekayasa hadits-hadits nabi. Bagaimana sunnah

dibajak untuk kepentingan tertentu. Terutama melegitimasi pikiran-pikiranya agar

benar secara Islam. Padahal, dilakukan demi kepentingan mereka.

Kemudian, Paul van’t Veer dengan De Atjeh-Oorlog-nya yang disunting

dalam Bahasa Indonesia Perang Aceh12 mengulas perlawanan masyarakat Aceh

terhadap kamar dagang Belanda atau VOC (Verenigde Oostindische Compagnie)

dan Pemerintah Daerah Jajahan Hindia Belanda tanpa henti. Van’t Veer mampu

10 H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche zaken,

(Yogyakarta: LP3ES, 1985). 11 Daud Rosyid, Sunnah di Bawah Ancaman dari Snouck Hurgronje Hingga Harun Nasution,

(Bandung: Syamil Cipta Media, 2006). 12 Paul van’t Veer, De Atjeh-Oorlog, (Uitgeverij De Arbeiderspers / Wetenschappelijke

Uitgeverij: 1979), terj. Grafiti Pers, Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje, (Jakarta: Grafiti Pers, 1985).

9

membongkar buah-buah kegagalan yang dipetik Christiaan Snouck Hurgronje

dalam perannya sebagai aktor intelektual bagi Hindia Belanda.

P.SJ. van Koningsveld sangat layak disebut salah satu ilmuan yang

membahas dengan hati-hati dan tajam karya-karya Christiaan Snouck Hurgronje.

Koningsveld menghubungkan secara logis, diskiptif, dan analitik terhadap

contents (isi) naskah data-data track record Chistiaan Snouck Hurgronje. Secara

kritis, Koningsveld mengkritik E. Gobe dan. C. Adriaanse yang membela “mati-

matian” Christian Snouck Hurgronje. Koningsveld mengutarakan konsepi-konsepi

Belanda lewat pemikiran hukum Christiaan Snouck Hurgronje. Lihatlah Snouck

Hurgronje dan Islam.13

Ditambah berbagai artikel populer yang mengulas Christiaan Snouck

Hurgronje. Seperti, Kejahatan Christian terhadap Islam dan Aceh,14 memberikan

ulasan pikiran Christiaan Snouck Hurgronje bahwa al-Qur’an adalah karya

Muhammad, pembersihan dalam Perang Aceh, devide at impera, dan gerak

spionase Christiaan Snouck Hurgronje. Sedangkan Augustaracing menulis Snouck

Hurgronjohuis15 yang memaparkan peletak dasar “Islam Politiek” atau “Inlandsch

Politiek” yang tak lain ialah Christiaan Snouck Hurgronje. Sama halnya dengan

Labbaik, yang bertitel Majalah Islami ini, mengusung naskah Snouck Hurgronje

13 P.SJ. van Koningsveld, Snouck Hurgronje en Islam: Acht artkelen over leven en werk van

een orientalist uit het koloniale tijdperk, terj. Redaksi Girimukti Pasaka, Snouck Hurgronje dan Islam: Delapan Karangan tentang Hidup dan Karya Seorang Orientalis Zaman Kolonial, (Jakarta: PT Girimukti Pasaka, 1989).

14 Artikel tersebut disadur dari Dr. Daud Rasyid, MA, ”Fenomena Sunnah di Indonesia, Potret Pergulatan Melawan Konspirasi” dan sumber lainnya oleh Indra Yogi. Lihat dalam www.hidayatullah.com atau http:www.scribd.com/doc/3988469/snouck-hurgronje?autodown=doc

15 Augustaraching, Snouck Hurgronjehuis, (ditulis pada 24 Mei 2008) lihat pada WordPress.com yang merupakan saduran dari buku Lathiful Khuluq yang berjudul Strategi Belanda Melumpuhkan Islam.

10

dan Pemisahan ‘Islam Politik’16 dalam terbitannya. Artikel Pemikiran Politik

Islam Snouck Hurgronje17 yang menyertakan sumber rujukan utama pun masih

berputar-putar pada masalah politik saja belum beranjak fokus ke persoalan

hukum. Sebagaimana naskah Identitas Politik di Hindia Belanda18 yang juga

berputar-putar pada tanam paksa, akulturasi, dan liberalisasi lewat politik.

Dari sekian banyak literatur, peneliti susah menelusuri literatur spesifik

membahas konsep-konsep hukum kolonialistik Christiaan Snouck Hurgronje.

Apalagi, mengenai telaah hukum perdata kolonialistik: perdata positif maupun

perdata Islam. Peneliti laiknya Lathiful Khuluq yang menulis Biografi C. Snouck

Hurgronje19 saja banyak menyoroti aspek strategi politik Belanda.

Karya-karya tersebut tadi dan banyak karya lain menelaah pemikiran

Christiaan Snouck Hurgronje ditinjau dari perspektif politik atau politik Islam

(siyasah). Oleh karena itu, penelitian ini semakin menemukan titik cerah. Bukan

dalam posisi mengulang-ulang publikasi penelitian yang telah banyak beredar.

Namun, lebih kurang, permulaan penelitian yang fokus utamanya pada pemikiran

hukum perdata kolonialistik buatan Christiaan Snouck Hurgronje.

16 Tulisan ini juga saduran dari Lathiful Khuluq, Strategi Belanda Melumpuhkan Islam, dalam http://hidayatullah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1521

17 Lihat dalam WordPress.com. 18 J.H. Wenas, Identitas Politik di Hindia Belanda, dalam www.sarwono.net, edisi 3 Januari

2005, atau lihat dalam http://www.sarwono.net/artikel.php?id=50 19 Lathiful Khuluq, Strategi Belanda Melumpuhkan Islam: Biografi C. Snouck Hurgronje,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

11

E. METODE PENELITIAN

Rangsangan individu peneliti terhadap suatu masalah dalam penelitian

merupakan titik tolak sebenarnya penelitian dilaksanakan. Bukan pada metode

penelitian. Namun, metode penelitian adalah aspek yang tidak bisa ditinggal.

Karena, metode penelitian menjadi elemen penjaga reliabilitas dan validitas hasil

penelitian.20

Secara filosofis, metode penelitian juga bagian dari kajian filsafat ilmu.

Yakni, ilmu pengetahuan yang mempelajari prosedur-prosedur kerja dalam rangka

mencari kebenaran (filsafat epistemologi). Kualitas kebenaran yang dicari dari

kerja-kerja penelitian juga ditentukan oleh prosedur kerjanya.21

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian ini meneliti hukum doktrinal yang terfokus

pada fakta kesejarahannya. Selanjutnya bisa disebut penelitian sejarah hukum

doktrinal. Menurut Soetandyo, penelitian hukum doktrinal, meneliti hukum yang

dikonsep dan dikembangkan berdasar doktrin yang dianut sang pengembang.

Diantaranya doktrin klasik (hukum alam kaum filosofis), doktrin positifisme para

yuris-legis, dan doktrin historis serta doktrin realisme-fungsionalisme yang

tergolong dalam kaum realis. Di Indonesia metode doktrinal acap kali disebut

metode penelitian normatif.22 Sedangkan Soerjono Soekanto mengkategorisasikan

20 Burhan Bungin (ed.), Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah

Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 42. 21 Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , Edisi IV, (Yogyakarta:

Rake Sarasin, 2002), Cet. II, hlm. 5. 22 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum; Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya,

(Jakarta: ELSAM, 2002), hlm. 147-148.

12

penelitian ini sebagi penelitian hukum normatif. Yang diantaranya terdapat fokus

penelitian terhadap sejarah hukum. Yang demikian itu oleh Soetandyo

Wignjosoebroto disebut penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian doktrinal

ini bukan studi empiris. Melainkan, usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah;

dogma atau doktrin, dalam hukum positif.23 Serta tidak menuntup kemungkinan

penelitian terhadap hukum Islam yang dipositifikasi.

Oleh karena itu, riset doktrinal ini termasuk kategori penelitian kualitatif.

Data-data disajikan dalam bentuk verbal bukan data-data yang disusun dalam

angka-angka. Penelitian kualitatif, dimaksudkan Strauss dan Corbin, jenis

penelitian yang hasil temuannya tidak dengan statistik atau penjabaran angka-

angka hitung.24 Sebagaimana Moleong,25 metode kualitatif merupakan penelitian

dengan segala prosedur-prosedurnya yang hasilnya adalah data-data deskriptif.

Kata-kata tertulis atau naskah verbal. Serta data-data lisan yang didapat dari

orang-orang sebagai sumber data dan perilaku-perilaku yang dapat diamati.

Penelitian sejarah hukum doktrinal ini juga tidak bisa dilepaskan dari

sifatnya yang kualitatif. Karena penelitian kualitatif dalam sejarah hukum

doktrinal ini juga mempunyai kelebihan khusus. Yakni, mengungkap dan

memahami sesuatu atau fakta di balik fenomena yang sedikit pun belum

diketahui. Atau mengungkap wawasan yang baru sedikit diketahui. Oleh karena

23 Bambang Sunggono, S.H., MS., Metodologi Penelitian Hukum, Cet. VII, (Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 41-42. 24 Anselm Strauss & Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research: Grounded Theory

Procedures and Techniques, terj. Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4.

25 Dr. Lexy J. Moleong, M.A., Metodologi Penelilian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 3.

13

itu, penelitian kualitatif dapat memperinci secara kompleks fenomena-fenomena

yang sulit diungkap menggunakan metode kuantitatif.26

Kerena penelitian yang dilakukan adalah konsepsi atas kejadikan masa

lalu atau sejarah pembentukan hukum perdata kolonialistik di era Hindia Belanda,

diperlukan berbagai pendekatan. Yaitu, Pertama, pendekatan deskriptif. Suatu

prosedur atau cara untuk mengurai pengetahuan fakta sejarah. Untuk ditafsirkan

secara ilmiah. Kedua, pendekatan normatif. Tawaran dari disiplin pengetahuan

berupa konsepsi, norma, kaidah, resep, formula, dan “kapsul”. Penggunanya

diharapkan bisa mengurai dan memecahkan suatu masalah. Tujuannya, tidak

kesulitan ketika mempergunakan hasil riset.

Ketiga, pendekatan sejarah. Sejarah dipergunakan sebagai pendekatan

untuk melihat, menelaah, dan meneliti suatu objek kajian. Evaluasi ‘secara

historis’ itu harus, kata Gadamer. Bagi sejarahwan hukum, hukum yang dipahami

secara benar dengan cara ini, dan ini selalu berarti bahwa dia harus menilai makna

historisnya; karena dia akan selalu dibimbing latar depan historis dan

prasangkanya sendiri, dia bisa ‘salah’ melakukan hal ini. Sebagai jembatan,

menurut Gadamer, dengan mediasi antara masa lalu dan masa kini, yaitu

aplikasi.27 Yakni, aplikasi nyata pengaruh hukum perdata Hindia Belanda sewaktu

dijadikan hukum Indonesia merdeka.

Untuk validitas fakta kesejarahan, ditekankan pada anatomi sejarah atau

fakta-fata sejarah yang melingkupi. Fakta dilihat dalam ukuran konteksnya atau

26 Anselm Strauss & Juliet Corbin, ibid., hlm. 5. 27 Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, (New York: The Seabury Press, 1975), terj.

Ahmad Sahidah, Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. xvii.

14

masa (lalu) terjadinya. Juga signifikansi sejarah atau fakta-fakta terkait sebagai

benang penghubung konteks masa lalu dengan konteks masa sekarang.

b. Sumber Data Penelitian

Agar penelitian lebih mendalam dan sesuai tujuan yang dimaksud dalam

penelitian, dibutuhkan data-data spesifik yang dapat dipergunakan sebagai sumber

dalam studi pemikiran tokoh ini. Ada dua macam sumber data; pertama, sumber

data primer.

Yaitu, sumber data utama dan paling pokok28 berupa buku-buku karya

pemikiran tokoh yang diteliti, Christiaan Snouck Hurgronje. Diantaranya;

Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada

Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936 (11 jilid); The Revolt in Arabia; Islam di

Hindia Belanda; Aceh, Rakyat & Adat Istiadatnya; Perayaan Mekah; Kumpulan

Karangan Snouck Hurgronje (14 jilid); Tanah Gayo dan Penduduknya; Aceh,

Rakyat dan Adat Istiadatnya II; Mohammedanism; dan Mekka in the Latter Part

of the 19th Century. Dalam data primer, penulis meneliti naskah-naskah dari tokoh

(objek penelitian). Jadi, data penelitian berdiri sendiri sebagai data tanpa ada

ulasan dari peneliti lain. Sehingga posisi data primer merupakan data utama tanpa

cita rasa sentuhan peneliti lain.

Kedua, buku atau sumber data yang bersifat skunder atau data-data primer

yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul atau oleh pihak

28 Drs. Husein Umar, S.E., M.M., MBA, ibid., hlm. 43.

15

lain.29 Yakni, buku-buku atau naskah berisi ulasan atau analisis pemikiran suatu

tokoh, Christiaan Snouck Hurgronje, yang dilakukan seorang atau beberapa

penulis dan peneliti. Data-data skunder merupakan hasil riset seorang atau

beberapa orang peneliti terhadap pemikiran Christiaan Snouck Hurgronje yang

terbukukan, artikel, atau dalam bentuk naskah lain.

Dari penamaan jenis data (primer dan skunder), kesemuanya merupakan

rangkaian data terkait, mengisi, memperkuat, maupun melemahkan. Tidak bisa

dipisahkan dengan cara polarisasi dikotomis. Sebagaimana semangat Gadamer

melepaskan diri dari cengkeraman metode tertentu yang justru merintangi atau

menghambat kebenaran.

Artinya, Gadamer melakukan penyelidikan kebenaran yang melampaui

ruang kontrol metode ilmu pengetahuan di manapun ia ditemukan, dan

menyelidiki legitimasinya. Ilmu pengetahuan dimitrakerjakan dengan mode-mode

pengalaman di luar ilmu pengetahuan: filsafat, seni, dan sejarah. Mode

pengalaman mencari sebuah kebenaran dengan proses dikomunikasikan, yang

tidak bisa dibuktikan melalui sarana metodologis yang tepat untuk ilmu

pengetahuan.30

Sedangkan peneliti menceburkan diri pada pusaran dialektika data-data

yang tiada henti. Berusaha tidak terjebak pada istilah pertentangan antara primer

dan skunder. Model ini—sebagaimana dipesankan Gadamer—sebagai upaya

29 Ibid., hlm. 43. 30 Hans-Georg Gadamer, ibid. hlm. vi. Semacam itu dilakukan Gadamer bukan bersifat anti-

metodologis. Justru, untuk memenuhi aspirasi metodologi terdalam. Yakni, untuk mencapai kebenaran bukan dengan memehuhi syarat-syarat atau teknik-teknik tertentu untuk mencapainya yang dilakukan subjek. Melainkan, kebenaran muncul sebagai akibat dari sesuatu yang “terjadi tanpa kemauan kita dan sesuatu yang terjadi di luar tindakan kita”.

16

mengumpulkan serpihan-serpihan kebenaran yang tidak terlacak metodologi agar

menjadi “bulat”, “utuh”. Meskipun sebelumnya mengikuti kewajiban prosedur-

prosedur ilmiah yang “begitu angkuh memaksa”; misalnya pemilahan dikotomis

konsepsi primer dan skunder.

c. Metode Pengumpulan Data

Keniscayaan suatu penelitian kualitatif, data-datanya dikumpulkan secara

dokumentatif. Proses pengumpulan data dengan menelusuri jejak-jejak literatur

kepustakaan. Mendapatkannya dengan cara library research (studi kepustakaan).

Data-data dari library research berupa deskripsi kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.31

Pencarian data-data pustaka32 atau literatur ilmiah dengan mengamati,

mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi naskah-naskah

pengetahuan. Sehingga pada suatu kesimpulan benar dan diakui secara filosofis

maupun empiris. Data-data itu seperti buku, majalah, surat kabar, dan dokumen

penelitian bentuk lain termasuk buku digital (e-books) maupun artikel internet.

Data kepustakaan disebut juga data nonmanusia. Oleh Lincoln dan Guba,

data nonmanusia disebut records and documents. Termasuk records (rekaman

atau catatan) adalah suatu pernyataan tertulis yang disiapkan oleh atau untuk

seorang (suatu organisasi atau lembaga) yang dapat dipertanggungjawabkan

31 Dr. Lexy J. Moleong, M.A., ibid. 32 Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir, ibid., hlm. 296.

17

(publikasi resmi). Termasuk rencana anggaran, laporan pertanggungjawaban,

rencana dan laporan kegiatan, hasil audit, dan keputusan atau kebijakan resmi.33

Sedangkan, document terdiri dari surat-surat, memo, nota, pidato-pidato,

buku harian, foto, kliping berita koran, hasil penelitian, dan agenda kegiatan.34

Sartono Kartodirdjo membagi sumber dokumen menjadi lima macam. Pertama,

otobiografi. Kedua, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, dan memoir.

Ketiga, surat kabar. Keempat, dokumen-dokumen pemerintah. Kelima, cerita

roman dan cerita rakyat.35 Otobiografi merupakan riwayat hidup Christiaan

Snouck Hurgronje yang dapat dijumpai dalam terbitan biografi tentang dirinya.

Sedangkan surat-surat pribadi yang rahasia bisa diungkap lewat buku nasehat-

nasehatnya. Surat kabar seperti koran atau web site yang mengulas dirinya dipakai

pula di sini. Terbitan pemerintah adalah naskah resmi yang diterbitkan oleh

pemerintah seperti teks hukum. Lalu, cerita rakyat yang masih hidup dari cerita

mulut ke mulut ataupun buku kronik sejarah.

Literatur-literatur tadi, oleh Strauss dan Corbin, disebut literatur teknis dan

nonteknis. Literatur teknis; laporan tentang penelitian, karya tulis professional

dengan disiplin ilmiah. Seperti makalah teoritik dan filosofis.36 Sedangkan

literatur nonteknis meliputi surat, biografi, catatan harian, laporan, kaset video,

surat kabar, dan sebagainya.37

33 Sanapiah Faisal, Penelitia Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi, Edisi I, (Malang: Yayasan

Asih Asah Asuh, 1990), hlm. 81. 34 Ibid. 35 Sartono Kartodirdjo, Metode Penggunaan Bahan Dokumen, dalam Koentjaraningrat,

Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1981), Cet. IV, hlm. 56. 36 Anselm Strauss & Juliet Corbin, ibid., hlm. 39. 37 Ibid., hlm. 47.

18

Kategorisasi dan definisi data-data, menurut para pakar metodologi

terdapat sisi-sisi perbedaan. Namun, perbedaan definisi data literer dari para pakar

mengrucut ke arah sama. Yakni, data-data yang menunjang penelitian kualitatif

dengan library research.

d. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis

serakan data-data yang terkumpul. Supaya data tercecer mudah dipahami peneliti

dan enak dinikmati sebagai temuan yang dirasakan orang lain. Karena ini

penelitian sejarah hukum doktrinal maka dipergunakanlah analisis bahasa hukum

atau kebijakan atau nasehat dan arahan yang dioperasikan lewat kebijakan. Maka,

di sini akan “diadakan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi

perkembangan lembaga hukum—seperti masalah perkawinan, waris, dan

sebaginya—tertentu maupun peraturan perundang-undangan tertentu”. Analisis

ini merupakan “aktivitas ilmiah untuk menyusun pentahapan perkembangan

hukum atau perkembangan peraturan perundang-undangan”.38

Selain analisis terhadap sejarah hukum doktrinal tidak pula dipungkiri

untuk menganalisis isi terhadap objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini

juga menganalisis isi data atau analisis isi (contents analysis).39 Metode dalam

38 Bambang Sunggono, S.H., MS., Metodologi Penelitian Hukum, ibid., hlm. 98-99. 39 Dr. Lexy J. Moleong, M.A., Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya,

1995), Cet. VI, hlm. 103. Contents analysis pertama kali digunakan oleh mahasiswa publisistik di Amerika Serikat yaitu M.M. Willey dalam The Country Newspaper, Astudy of Socialization and Newspaper Content, pada 1926.

19

penelitian data dan informasi melalui pengujian arsip dan dokumen.40 Persoalan

lalu yang terjadi lama tidak dapat dianalisis tanpa ada data-data penunjang. Data

yang dimaksud bisa dilacak setelah menjadi bahasa verbal. Misalnya, melalui

jalur sekolah, lembaga kerja, dan institusi lain. Karena teknik contents analysis

berhubungan dengan komunikasi. Terutama isi komunikasi. Tak terbatas hanya isi

kounikasi, juga meliputi isi nonverbalnya. Seperti, karya seni, arsitektur, pakaian,

alat rumah tangga, film, dan televisi.41

Maka, contents analysis merupakan analisis ilmiah terhadap isi pesan

suatu komunikasi, demikian Barcus. Karenanya, secara teknis contents analysis

mencakup tiga hal. Pertama, klasifikasi tanda-tanda yang dipakai komunikasi.

Kedua, menggunakan kriteria dasar komunikasi. Dan ketiga, menggunakan teknis

analisis tertentu untuk membuat prediksi. Getolnya pada contents analysis ini,

George dan Kraucer berujar, contents analysis kualitatif lebih mampu menyajikan

nuansa dan melukiskan prediksi penelitiannya.42

Dalam pada itu, metode yang digunakan dengan meneliti naskah-naskah

kepustakaan; buku, jurnal, majalah, koran, dokumentasi digital, dan data-data

berbentuk lain. Khususnya dalam kajian tokoh Christiaan Snouck Hurgronje,

tentu dibutuhkan proses pengujian dan analisis kritis terhadap isi-isi (contents)

warisan masa lampau pada era Hindia Belanda.

Saat Perang Dunia ke-2 (PD II), contents analysis digunakan memperlajari

propaganda musuh. Contents yang diteliti baik dari isi siaran radio maupun isi

40 Drs. Husein Umar, S.E., M.M., MBA, Metodologi Penelitian Aplikasi dalam Pemasaran, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 31.

41 J. Vredenbregt, Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT Gramedia, 1984), Cet. VI, hlm. 66-67.

42 Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir, ibid., hlm. 68-69.

20

harian.43 Maka, dalam meneliti naskah-nakah Christiaan Snouck Hurgronje,

metode contents analysis menemukan signifikansinya. Karena Christiaan Snouck

Hurgronje adalah agen intelejen Negeri Belanda yang ditugasi menjadi penasehat

Pemerintahan Daerah Jajahan Hindia Belanda. Contents analysis akan mengorek

isi nasehat-nasehat manis berbisa; strategi dan propagandanya.

Karena pengetahuan berarti pula propaganda, dalam contents analysis,

Barelson membagi antara isi dalam wujud komunikasi dan isi di balik wujud

komunikasi atau isi laten.

Kalau seorang peneliti semata-mata membatasi diri pada suatu analisa dari isi yang terwujud saja sedangkan tidak mempersoalkan tujuan dan arti dari isi komunikasi, maka relevansi teoritisnya dengan sendiri bersifat rendah (meskipun reliabilitynya tinggi). Mengikutsertakan isi laten (kebalikan dari isi yang terwujud) dari komunikasi berarti bahwa reliability dari isi laten adalah rendah tetapi relevansi teoritisnya tinggi.44

Penelitian model ini, dalam sisi empiris bisa dilihat efek yang ditimbulkan

akibat isi pesan yang terwujud dalam bahasa verbalnya. Maka, isi laten akan

terbukti dari efek berbeda dari “cover” isi pesannya. Kesimpulan-kesimpulan dari

tambahan data-data empiris sebagai efek isi pesan yang terwujud dapat ditarik

secara teoritis dan mempunyai arti benar sebagai hasil penelitian.

Cara mengetahui isi laten atau isi sebenarnya di balik isi yang terwujud,

metode contents analysis, sangat tajam sebagai pisau bedahnya. Gadamer pun

telah mengingatkan secara keras bahwa orang-orang yang menjadi penulis atau

melakukan kerja-kerja pengetahuan tidak bisa diakui legitimasinya sebagai satu-

43 Dalam dunia yang dikuasasi kapitalisme atau neoliberalisme ini. Contents analysis dipakai

untuk tujuan komersil. Yakni, memformat isi pesan-pesan dalam promosi produk (barang, jasa, iklan politik, dll.) agar sesuai dengan cita rasa konsumen yang melihat, mendengar, dan merasakan. Sehingga, disiplin dari contents analysis juga dipakai untuk memanipulasi isi pesan agar sasaran terbidik dengan baik. Meskipun faktanya berbeda, bahkan kebalikan dari isi pesan.

44 J. Vredenbregt, ibid., hlm. 70.

21

satunya orang yang mempunyai standar makna paling valid atas karyanya.

Gadamer mencontohkan dalam interpretasi karya seni.45

Dengan kerja contents analysis yang ganda. Yakni, analisis isi wujud dari

pesan verbal yang dipropagandakan. Selanjutnya, analisis isi tersembunyi (isi

laten) atau isi sebenarnya dari isi yang terwujud. Maka, sebagaimana Gadamer,

peneliti punya hak sama untuk memahami makna pesan sumber data. Bahkan bisa

jadi melebihi kemampuan memaknai yang dilakukan tokoh yang diteliti atas

pikirannya sendiri. Karena peneliti sekarang berada pada konteks kekinian dan

masih menjadi pelaku sejarah. Sedangkan, tokoh yang dikaji sudah di alam baka

sehingga tidak melihat efeknya sekarang.

e. Penggunaan Teori

Sebagai upaya agar penelitian ini bisa ‘menyetubuh’ dan ‘sealur’ dengan

maksud-maksud pemikiran tokoh yang sedang diteliti maka teori kolonialisme

peneliti pergunakan. Maksudnya, pada kerangka teori kolonialisme peneliti

berusaha seolah ‘sebagai’ pihak kolonial yang sedang menjalankan aksi

imperialisme di suatu wilayah atau kawasan. Artinya, peneliti perlu mengetahui

setting masyarakat Eropa, terutama Belanda, pada era-era sebelum dan ketika

kolonialisme dan imperilisme bergerak ke bumi Nusantara. Karena tanpa cara ini

maka peneliti akan terjebak pada talaah terhadap etik atau ide-ide yang

terlontarkan oleh sumber informasi. Padahal, pada masa-masa itu pengetahuan

atau pemikiran yang terpublikasikan merupakan isu yang dihembuskan. Bukan

45 Hans-Georg Gadamer, ibid., hlm. xv.

22

fakta itu sendiri atau fakta yang sebenarnya. Oknum-oknum yang menyatakan diri

netral atas nama objektifisme malah akan terkecoh dengan sumber-sumber

pemikiran dari Barat karena begitu menarik. Setidaknya karena tidak mudah

dijumpai sumber pengetahuan pembanding yang berasal dari anak bangsa negeri

maritim ini.

Mengikuti kerangka kolonialisme kita posisikan penduduk Nusantara yang

dicengkeram imperialisme Belanda diangkat sebagai objek. Objek di sini bisa

dibilang sebagai pihak yang lemah atau perlu dilemahkan dengan berbagai cara.

Misalnya, dilemahkan menggunakan perangkat hukum. Agar sasaran yang

sebenarnya yang menguntungkan bisa diambil dengan sangat leluasa. Bila perlu

objek dikuasai untuk waktu yang tak terbatas. Kolonialisme (colonialism)

merupakan babakan baru dari individualisme. Muncul abad ke-15.

Individualisme, ditandai ditemukannya mesin cetak dan disusul reformasi Kristen.

Pada akhir abad ke-16, Descartes (1596-1650)46 menawarkan revolusi pemikiran

yang benar-benar luar biasa. Itulah biji pertama modernisme.47 Yakni, bahwa

segala sesuatu itu bisa diterima asalkan jelas dan rasio bisa menerimanya. Model

ini dikenal dengan filsafat rasionalisme.48

Sedangkan kerangka postkolonialisme merupakan cara agar peneliti,

sebagai yang merupakan bagian bangsa yang pernah dalam bidikan kolonialisme

46 Robert C. Solomon & Kathleen M. Higgins, A Short History of Philosophy, (New York:

Oxford University Press, 1996), terj. Saut Pasaribu, Sejarah Filsafat, Cet. II, (Jogjakarta: Bentang Budaya, 2003), hlm. 322-325. Lihat pula F. Budi Hardiman, Filsafat Modern, Dari Machiavelli sampai Nietzsche, (Jakarta: Gamedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 37-38.

47 F. Budi Hardiman, Filsafat Modern…, ibid., hlm. 2-3. F. Budi Hardiman, Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003), hlm. 72.

48 Selain Descartes sebagai filosof modern, ada Baruch de Spinoza (1632-1677), Leibniz (1646-1716), serta Blaise Pascal (1623-1662), yang terkategori filsafat rasionalisme.

23

dan imperilisme Belanda, menjadikan diri sebagai subjek. Yakni, subjek yang

meneliti tentang kolonialisme Belanda. Terutama penelitian terhadap pemikiran

hukum yang berasal dari Belanda atau tokoh-tokoh imperialis. Maka di sini ada

asumsi awal atau kecurigaan terhadap pemikiran hukum produk kolonial.

Postkolonialisme, teori ini merupakan akumulasi konsep-konsep, cara-cara

untuk memahami, dan tidak meninggalkan praktik untuk menjelaskan objek. Oleh

karenanya, dalam postkolonialisme kurang tepat jika kata ”post” sekadar diartikan

masa “setelah” atau “sesudah”. Bagi Stephen Slemon, postkolonialisme tidak

sekadar menunjuk pada suatu negara. Melainkan kondisi-kondisi yang

ditinggalkan (postcolonial condition).49 Maka, postkolonialisme bukanlah

neokolonialisme ataupun antikolonialisme.50 Tokoh-tokohnya seperti; Edward

Said, Jacquest Lacan, Frantz Fanon, Gayatri Chakravorty Spivak, D. Chakrabarty,

Homi K. Bhabha, Slavoj Zizek, Sara Suleri, Bill Ashcroft, Helen Tiffin, Ania

Loomba, Leela Gandhi, Gauri Viswanathan, serta Michel Foucault.

Kecurigaan-kecurigaan terhadap pemikiran produk Eropa atau kolonial

Belanda tidak mungkin bisa dilenyapkan. Karena objek penelitian (pemikiran

hukum Belanda) tidaklah objektif. Mengapa? Objek penelitian sesungguhnya

merupakan subjek yang memiliki kepentingannya sendiri (baca, dalam kerangka

kolonialisme). Sehingga objek penelitian adalah sesuatu yang sangat subjektif.

Sama halnya dengan kerangka postkolonialisme akan menjadi sangat subjektif

49 Stephen Slemon, Post-colonial Critical Theories, dalam Gregory Castle (ed.), Postcolonial

Discourses: An Anthology, (Massachusetts: Blackwell, 2001), hlm. 102. 50 Leela Gandhi, Postcolonial Theory A Critical Introduction, (Allen & Unwin, 1998) terj.

Yuwan Wahyutri dan Nur Hamidah, Teori Postkolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat, hlm. 90-91.

24

ketika otonom memosisikan segala hal yang imperialis dan kolonialisme sebagai

objek semata.

Maka dengan menggunakan kedua kerangka teori secara sekaligus ini,

kolonialisme dan postkolonialisme, dapat menjadi jembatan dialogis antara subjek

satu (alur pemikiran kolonialisme) dan subjek lain (alur pemikiran

postkolonialisme). Jembatan dialogis yang akan memosisikan kolonialisme

sebagai kolonialisme yang lebih tinggi dan yang berusaha menguasai dan

memperdayai. Juga memosisikan postkolonialisme sebagai kritik tajam yang akan

mengorek kebiadaban kolonilisme. Terutama, dalam pemikiran hukum perdata

kolonialistiknya Christiaan Snouck Hurgronje.

Sehingga kedua kerangka teoritik itu peneliti tempatkan pada porsinya

masing-masing sebagai analisis fakta-fakta. Di mana melalui analisis fakta-fakta

penelitian ini dapat ditarik suatu benang merah penghubung yang dialogis atau

kesimpulan yang sangat tegas dan yang sama sekali berbeda di antara fakta-fakta

dalam analisis penelitian.

f. Pemusatan Objek Penelitian

Diantara pemikiran Christaan Snouck Hurgronje yang perlu dijadikan

objek penelitian dalam disiplin hukum perdata Islam adalah:

1. Mendukung Teori Resepsi (Theorie Reseptie)

Theorie Reseptie berkaitan dengan kerangka awal pemikiran Christiaan

Snouck Hurgronje untuk mepertentangkan hukum adat dan hukum Islam. Pada

25

teori ini dia mendukung hukum adat dan kaum adat untuk melenyapkan pengaruh

Islam dan hukum Islam di Hindia Belanda. Pada teori resepsi ini sangat penting

untuk acuan membaca arah pemikirannya dalam urusan perdata penduduk di

daerah taklukan Hindia Belanda.

2. Pengawasan Pernikahan dengan Pencatatan

Kebanyakan peneliti (untuk tidak mengatakan semuanya) tersipu meneliti

langkah-langkah politik kolonial Christiaan Snouck Hurgronje sebagai peletak

dasar ‘politik Islam’ di Hindia Belanda. Luput dari para peneliti yang telah ada

adalah penelitian terhadap aspek urusan rumah tangga Pribumi, khususnya

pernikahan, yang sebenarnya sangat serius dibahas Christiaan Snouck Hurgronje.

Karena urusan rumah tangga (keperdataan) Pribumi justru aspek paling

menentukan dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Maka, Christiaan Snouck

Hurgronje mengambil langkah strategis, yakni, pengawasan terhadap pernikahan

dengan pencatatan.

3. Pengangkatan Penghulu untuk Kepentingan Kolonial

Penghulu yang sah perlu diangkat oleh pemerintah koloni Hindia Belanda

sebagai pejabat. Tindakan ini untuk mengurangi sekaligus melenyapkan pengaruh

penghulu (yang telah ada) di masjid-masjid. Jika perlu, penghulu masjid juga

dianggat sebagai pejabat di bawah bupati dan di bawah kontrol pemerintah pusat

Hindia Belanda. Langkah ini diambil agar penghulu di bawah kendali kolonial

26

dan bekerja berdasarkan kepentingan kolonial. Meskipun penghulu-penghulu

(modern) kolonial tidak memiliki kualitas yang mumpuni sebagai tokoh agama.

4. Mencegah Penerapan Sistem Kewarisan Islam

Salah satu upaya untuk membatasi (dan menghilangkan) pengaruh Islam

adalah berusaha sedapat mungkin untuk mencegah penerapan hukum waris Islam.

Maksud demikian dilaksanakan dengan cara membenturkan sistem waris Islam

dengan sistem waris adat. Di mana hukum waris Islam harus tunduk di bawah

hukum waris adat. Misalnya, di masyarakat Minangkabau yang mengikuti adat

waris matriarkat (jalur ibu/ perempuan) sedangkan hukum waris Islam bersifat

patriarkat. Kolonialisme menghendaki kekalahan Islam. Maka, dibuatlah mitos

pengetahuan bahwa hukum waris adat (matriarkat) dan hukum waris Islam

(patriarkat) tidak mungkin bisa berdamai. Sehingga jalan satu-satunya untuk

menyelesaikan masalah ini—versi kolonial—harus mengikuti hukum waris adat

dan meninggalkan hukum waris Islam.

5. Asas Monogami

Monogami merupakan bentuk pernikahan yang sangat diinginkan

kolonialisme. Karena monogami akan semakin mendekatkan penduduk Nusantara

kepada budaya modern Eropa. Dengan alasan yang dirasionalisasi bahwa

monogamilah jenis pernikahan yang sehat sekaligus akan membentuk keluarga

yang baik. Sedangkan poligami yang tidak tabu terjadi pada penduduk Pribumi

akan dihilangkan karena menghambat proses modernisasi dan pem-Barat-an

27

penduduk jajahan, khususnya di tanah Jawa. Adanya Asas Monogami dalam

pernikahan di Indonesia menandakan bahwa kolonialisme masih hidup.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Supaya rangkaian bahasan dalam penelitian ini dapat dicerna dengan

mudah dan runtut, penyusunannya mengetengahkan penulisan sistematis. Yaitu:

Bab I Pendahuluan. Di dalam Bab Pendahuluan ini terdiri dari rangkaian;

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,

Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Perangkat Bacaan Kolonialisme dan Postkolonialisme untuk

Urusan yang terkait Kawasan Koloni.

Kolonialisme yang Angkuh; Merkantilisme ke Liberalisme; Imperialisme;

Neokolonialisme.

Postkolonialisme yang Kukuh; Fungsi dan Manfaat Postkolonialisme;

Bidikan Postkolonialisme; Batasan Postkolonialisme; Relevansi Postkolonialisme

di Nusantara.

Bab III Dinas Mata-Mata dan Pemikiran Perdata Kolonial Christiaan

Snouck Hurgronje.

Arkeologi Pemikiran Christiaan Snouck Hurgronje; Christiaan Snouck

Hurgronje dalam Bacaan Situasi Keluarga; Pendidikan, Pembentukan Pemikiran,

dan Karya Tulis Christiaan Snouck Hurgronje; Petualangan, Penelitian, dan Tugas

Awal Penyamaran Christiaan Snouck Hurgronje.

28

Pendudukan Belanda di Nusantara dan Penugasan Christiaan Snouck

Hurgronje; Masyarakat Nusantara dalam Pendudukan Belanda; Penugasan

Christiaan Snouck Hurgronje untuk Pemerintah Hindia Belanda dan Penyamaran

Berikutnya.

Konsepsi-Konsepsi Kolonialistik dari Pemikiran Christiaan Snouck

Hurgronje dalam Urusan Perdata Hindia Belanda; Membela Teori Resepsi

(Theorie Reseptie); Pengawasan Penyelenggaraan Pernikahan; Pengangkatan

Penghulu sebagai Pegawai Pemerintah; Mencegah Penerapan Sistem Kewarisan

Islam; Asas Monogami dalam Pernikahan.

Bab IV Perangkap Kolonialistik Pemikiran Christiaan Snouck Hurgronje

dalam Urusan Perdata Hindia Belanda.

Christiaan Snouck Hurgronje Sang Pemikir Modernis-Liberalis-

Kolonialis; Pengikut Setia Modernisme-Liberalisme Leiden; Evolusi Sosial-

Kebudayaan: Teori Pemunahan Ras; Modernisme-Liberalisme-Kolonialisme:

Suatu Proyek Penghancuran.

Operasi dari Rencana Licik Christiaan Snouck Hurgronje dalam Urusan

Perdata Hindia Belanda; Teori Resepsi Guna Melumpuhkan Hukum Islam;

Pengawasan Pernikahan dengan Pencatatan; Pengangkatan Penghulu sebagai

Agen untuk Urusan Keluarga Koloni; Khayalan Ilmuwan Barat: Hukum Waris

Adat (Matriarkat) dan Hukum Waris Islam (Patriarkat) Tidak Mungkin Berdamai

!; Asas Monogami: Kepanjangan Tangan Kolonial.

Pengaruh Konsepsi Kolonialistik Pemikiran Christiaan Snouck Hurgronje

di Indonesia; Hindia Belanda (Indonesia) sebagai Tempat Sampah Dunia; Gagal

29

Menghasilkan Sistem Hukum yang Merdeka; Indonesia: Negara Hukum yang

Anomi (Tak Berjati Diri).

Bab V Penutup. Sebagai capaian simpul dari hasil penelitian yang benar,

berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, pada bab penutup

ini disusun dengan; Kesimpulan, Saran-Saran, dan Penutup.

Demikian, segala rangkaian ini sebagai langkah awalan untuk melakukan

kajian ilmiah lebih mendalam tentang “Christiaan Snouck Hurgronje Arsitek51

Urusan Perdata Kolonialistik Hindia Belanda”.

51 ‘Arsitek’ merupakan penunjukan kepada pakar rancang bangun. Para ahli yang mengkonsep

sesuatu agar lebih rapi, halus, bernuansa seni, kuat, dan akurat. Dalam penelitian ini, redaksi ‘arsitek’ dipilih untuk mewakili kondisi tokoh Christiaan Snouck Hurgronje yang mumpuni sebagai arsitektur. Yakni, arsitek yang mengkonsep pengetahuannya sebagai cara-cara menguasai masyarakat di wilayah Pemerintahan Daerah Jajahan Hindia Belanda.

Peran sebagai pemikir tadi bisa juga disebut sebagai ‘aktor intelektual’, yang bertugas membuat konsep-konsep cara menjajah dan menguasai. Lebih tepat lagi, tugas penting sebagai tim ahli atau aktor intelektual dalam suatu penguasaan atau penjajahan disebut sebagai ‘think thank’. Yaitu, garda utama yang dengan kecanggihan pikiran-pikirannya mendesain konsepi-konsepi, strategi-strategi, fatwa-fatwa kebijakan, dlsb. untuk target tertentu. Misalnya, menjajah, menguasai, menghegemoni fisik atau nonfisik, dan memerintah dengan remot control otak melalui pengetahuan-pengetahuan, semisal kepada Daerah Jajahan Hindia Belanda.

Namun, untuk kepentingan penelitian dan memperhalus kata, digunakanlah redaksi ‘arsitek’ untuk maksud tim ahli, aktor intelektual, desainer, think thank, dst. Kiranya memang lebih elegan dan enak kalau pilihan itu jatuh pada redasksi kata ‘arsitek’ dengan maksud-maksud yang sudah dijabarkan tadi.

30

BAB II

PERANGKAT BACAAN

KOLONIALISME DAN POSTKOLONIALISME

UNTUK URUSAN YANG TERKAIT KAWASAN KOLONI

A. KOLONIALISME YANG ANGKUH

“Je pense donc je suis” “Cogito ergo sum” Rene Descartes1

Kolonialisme (colonialism) merupakan babakan baru dari individualisme.

Muncul abad ke-15. Individualisme, ditandai ditemukannya mesin cetak dan

disusul reformasi Kristen. Pada akhir abad ke-16, Descartes (1596-1650)2

menawarkan revolusi pemikiran yang benar-benar luar biasa. Itulah biji pertama

modernisme.3 Yakni, bahwa segala sesuatu itu bisa diterima asalkan jelas dan

1 Rene Descartes dijuluki Bapak Filsafat Modern. Yang menggumuli kesadaran dalam bentuk

filsafat. Metode kesangsian (le doute methodique) digunakannya untuk berpikir; kepastian. Pemikirannya tentang je pense donc je suis atau cogito ergo sum (aku berpikir, maka aku ada) acap dijadikan jargon akademik. F. Budi Hardiman, Filsafat Modern, Dari Machiavelli sampai Nietzsche, (Jakarta: Gamedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 37-38.

2 Meskipun para metodolog filosofis besar memosisikan Descartes sebagai peletak tonggak revolusi pemikiran. Perlu ditengok masa-masa sebelum dia, seperti tokoh Michel de Montaigne (1533-1592). Montaigne ini moralis, bukan ilmuwan atau matematikawan. Sebagai ahli waris skeptis kuno, Montaigne meragukan indera dan akal budi. Tekanan pikirannya pada alam yang menjadi karakter melekat dalam diri kita. Pandangannya disokong para pemikir kuno. Tokoh skeptis satu ini pernah mengajar seni kuno yang mengembangkan suatu kehidupan filosofis. Robert C. Solomon & Kathleen M. Higgins, A Short History of Philosophy, (New York: Oxford University Press, 1996), terj. Saut Pasaribu, Sejarah Filsafat, Cet. II, (Jogjakarta: Bentang Budaya, 2003), hlm. 322-325.

3 ’Modern’ muasalnya ’moderna’ (Latin). Artinya, ‘sekarang’, ‘baru’, atau ‘saat ini’, atau jetztzeit (Jerman). Manusia dikatakan modern ketika sadar waktu kekinian. Cirinya; subjektif, kritik, dan kemajuan. F. Budi Hardiman, Filsafat Modern…, ibid., hlm. 2-3. Modernisasi --secara simplistis—sering disebut Westernisasi (proses pem-Barat-an). F. Budi Hardiman, Melampaui

31

rasio bisa menerimanya. Model ini dikenal dengan filsafat rasionalisme.4

Pengaruh rasionalisme di bidang agama, pertengahan abad ke-17 (1655), Eropa

dibagi berdasar agama lewat perjanjian Westphalia5. Yakni, Jerman representasi

Protestan sedangkan Perancis dan Italia kubu Katolik. Inilah benih negara.

Sebagai koreksi atas teori bahwa negara mulai ada diabad ke-19. Di bidang

industri, ditandai keberhasilan teknologi membuka terusan Suez. Kapal Eropa bisa

keliling dunia lewat Suez dan terbukti bahwa bumi bulat, tidak flat6 (datar). Dari

situlah kapitalisme merkantilis dimulai; ketika kapal-kapal Eropa melayari seluruh

penjuru dunia.7 Babak selanjutnya dari edisi pelayaran samudera adalah

kolonialisme, imperialisme, dan neokolonialisme.

Kolonialisme (colonialism). Kata-kata ini berhasil membekas trauma bagi

penduduk atau bangsa yang pernah mengalami fase tragis dan mengenaskan di

dalam belenggu. Tidak merdeka. Kurang utuh sebagai manusia-manusia bebas

dalam suatu ikatan kewilayahan. Terkungkung kebebasan berekspresi,

Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003), hlm. 72.

4 Selain Descartes sebagai filosof modern, ada Baruch de Spinoza (1632-1677), Leibniz (1646-1716), serta Blaise Pascal (1623-1662), yang terkategori filsafat rasionalisme.

5 Perjanjian Westphalia (The Peace of Westphalia) disebut juga perjanjian Munster dan Osnabruck. Bertujuan mengakhiri tiga puluh tahun perang Katholik vs Protestan di Eropa. Lalu, disepakati resmi mengakui Republik Belanda dan Konfederasi Swiss. Westphalia ditandatangani 24 Oktober 1948 oleh Kaisar Romawi Suci Ferdinand III, pangeran Jerman lainnya, dan perwakilan Belanda, Perancis, Swedia. Lihat, Muhammad Kholid Syeirazi, Reformasi Protestan 1517 dan Benih-Benih Nasionalisme Modern, dalam http://www.jarkom.biz/cara-login/224-kholid-syeirazi-reformasi-protestan-1517.html (Last Updated Friday, 19 December 2008 15:07).

6 “Flat Earther” julukan untuk yang nekad dan acuh tak acuh mendukung bumi berbentuk flat, datar. Padahal, Aristoteles (330 SM) membuktikan bumi bulat, Eratosthenes (240 SM) dari Cyrene dengan tepat menghitung lingkar bumi, dan Bede (abad 8) penelitiannya menerima bumi bulat. Lihat, Peyakin Bumi Bulat dalam http://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/ 2008/11/081113_bumibulat.shtml (Diperbaharui pada: 13 November, 2008).

7 Emmanuel Subangun, Struktur Ekonomi Kolonial dan Kapitalisme Indonesia Kini, dalam Jurnal Pitutur, Meracik Wacana, Melacak Indonesia, (Yogyakarta: Pitutur, 2001), hlm. 27-28.

32

mengembangkan segenap potensi, mandiri dan berdaulat sebagai manusia yang

apa adanya.

Demikian kuat pengaruh kata-kata ‘kolonialisme’, oleh Sulchan, redaksi

itu diurai menjadi empat; koloni, kolonial, kolonisasi, dan kolonisir

(mengolonisir). ‘Koloni’, kata pertama ini dimaksudkan untuk menandai suatu

wilayah atau tanah (berarti pula negara) jajahan. ‘Kolonial’ merupakan uraian atas

sifat-sifat sang pelaku di daerah koloni atau watak-watak penjajah. Sedangkan

‘kolonisasi’ diartikan (poses) pemindahan penduduk ke tanah seberang. Terakhir,

‘kolonisir’ atau ‘mengolonisir’, kegiatan untuk menguasai dan memperdaya,

dalam bahasa Sulchan; menjajah.8

Lebih sederhana, Candra, dalam dua istilahnya; colonial dan colony.

Colonial tetap sebagai kolonial, tidak diperjelas. Lalu, colony dijelaskan sebagai

jajahan.9 Jajahan atau koloni, dalam bahasan Candra, bisa disebut dalam istilah

Cina zhimindi atau qunti. Isme yang merangkai kata kolonial (kolonial-isme)

dapat pula disebut zhimin zhuyi.10 Kata-kata yang begitu penuh bau penjajah dan

penjajahan itu mengalami pula adopsi ke bahasa Indonesia. Istilah-istilah

Indonesianya mirip dengan berbagai kata dari disiplin Bahasa Belanda. Seperti,

koloni (kolonie, Belanda), berkoloni (‘n kolonie vormen/ hebben; z vestige),

kolonial (koloniaal), kolonialisme (kolonialisme), kolonialis/tis (kolonialist),

8 Drs. Sulchan Yasyin (ed.), Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amanah, 1997),

hlm. 295. 9 Ar. Adi Candra-Pius Abdillah, Kamus 1.500.000; Inggris-Indonesia Indonesia Inggris,

(Surabaya: Arkola, 1998), hlm. 56. 10 Surayin, Kamus Umum & Homonim Cina-Indonesia Indonesia-Cina, (Bandung: Yrama

Widya, 2003), hlm. 426.

33

kolonisasi (kolonisatie), kolonisator (kolonisator), sedangkan kolonisir atau

mengkolonisir (koloniseren).11

Setelah diurai dalam ragam jenis kosa kata dan bahasa, ‘kolonialisme’

sebagai kata belum mampu mewadahi maksud nyatanya. Masih terpatah-patah

dalam arti-arti kecil. Oleh karena itu, dalam rangkaian istilah, ‘kolonialisme’

merupakan “pengembangan kekuasaan sebuah negara atas wilayah dan manusia

di luar batas negaranya, seringkali untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber

daya, tenaga kerja, dan pasar wilayah tersebut.”12 Pengembangan kekuasaan

dilakukan dengan meyakinkan. Dipropagandakan bahwa moralitas pelaku koloni

lebih baik, lebih tinggi, dan lebih hebat dari yang dikoloni. Tugas terakhir ini

diserahkan kepada tokoh-tokoh moralis atau tokoh sosial; agamawan, budayawan,

pelajar atau aktivis intelektual, dan akademisi.

Loomba menelusuri kolonialisme dari Oxford English Dictionary (OED)

berasal dari “colonia” bahasa Romawi, artinya “tanah pertanian” atau

“pemukiman”. Dalam sejarahnya, kata itu mengacu pada kejadian orang-orang

Romawi yang bermukin di negeri lain namun masih mempertahankan

kewarganegaraannya sebagai bangsa Romawi.13 Pemukiman berpindah itu akan

membentuk komunitas ”baru”. Mungkin tidak selalu baru dengan segala

kebaruannya. Dari pemaknaan istilah ini, kolonialisme tidak bisa dianggap

sebagai proses identis dalam dunia yang berbeda. Di mana pun bisa terjadi

11 A. Teeuw, Kamus Indonesia Belanda Indonesisch-Nederlands Woordenboek, (Jakarta:

KITLV-LIPI & Gramedia, 1994), hlm. 353. 12 Lihat, http://id.wikipedia.org/wiki/Kolonialisme (terakhir diubah pada 23:00, 2 Februari

2009). 13 Ania Loomba, Colonialism / Postcolonialisme, (New York: Routledge, 2000), terj. Hartono

Hadikusumo, Kolonialisme / Pascakolonialisme, (Jogjakarta: Bentang Budaya, 2003), hlm. 1.

34

hubungan paling kompleks dari pembentukan komunitas ”baru” itu. Hubungan di

dalamnya tidak selalu mengakibatkan trauma di antara kaum pendatang dan yang

didatangi. Relasi yang dibangun tidak selalu menjadi parasit salah satunya atau

kedua-duanya. Tidak menutup juga pertalian yang bersifat mutualisme. Kamus

Oxford lain menyebutkan colonial sebagai person living in a colony14 (orang yang

berada / hidup disebuah koloni / wilayah lain). Juga disebut sebagai inhabitant of

colony15 (penduduk / berada / tinggal di koloni).

Penjelasan Lombaa atas kolonialisme tadi, secara terminologi, disesuaikan

ketika kata-kata itu muncul dan berbagai kemungkinannya. Sebagai proses

pengetahuan yang terjadi di lapangan, kolonialisme bisa menjadi sangat spesifik

maknanya. Terkait dengan kecenderungan kuat yang mempengaruhi kehidupan

manusianya juga. Maka dari serangkaian kata tadi, penjelasan makna, dan

penjabaran pengistilahan, kata kolonialisme dapat dikerucutkan dalam penjelasan

lebih terperinci dan berkepentingan tanpa hendak meniadakan kemungkinan lain.

Nampaknya, Nohlen lah yang dapat menjelaskan ‘kolonialisme’ secara lebih teliti

namun terlalu subjektif sebagai orang yang berada di luar.16 Dalam

pembahasannya, Nohlen berusaha menyesuaikan dengan kondisi riil di negara

koloni dan para pelaku yang berasal dari Eropa. Untuk menuju kedekatan realitas

dipergunakan penjelasan kesejarahan atas kolonialisme. Bagi Nohlen, ‘koloni’

berarti daerah yang bergantung dari luar. Kolonialisme yang terjadi dihampir

semua negara-negara di dunia merupakan pertanda bahwa Eropa sedang

14 Oxford University, Oxford Learner’s Pocket Dictionary, (New York: Oxford University

Press, 2004), hlm. 78. 15 Julia Swannell (ed.), The Little Oxford Dictionary, (New York: Oxford University Press,

1987), hlm. 102. 16 Kerancuan pemaknaan dan penjabaran istilah akan diurai pada bahasan postkolonialisme.

35

melakukan proses memperluas wilayah kekuasaannya di negara-negara luar

Eropa.17

Tidak hanya oleh pelaku ekonomi atau para pemodal, kolonialisme juga

dilakukan kelompok kepercayaan.18 Bisa pula agamawan. Mereka melakukan

ekspansi dan menyebar ke dearah-daerah ’tanpa nama’ pada asumsi waktu itu.

Ketika sampai pada daerah-dearah tanpa nama itu mereka kemudian memberikan

penamaan. Peristiwa itu disebut dengan penemuan atau menemukan. Peristiwa

mendapatkan sesuatu (tempat) yang sebelumnya ‘tidak ada’. Atau tempat itu ada

namun sang penemu menganggap dirinya yang kali pertama melihat dan

menemukannya sehingga berhak menamai lokasi yang dimaksud.

Kolonialisme, sejak semula untuk kepentingan ekonomi atau dagang.

Demi kepentingan itu lalu banyak dibuat pangkalan-pangkalan dagang sekaligus

menguasai pangkalan yang sudah ada di suatu lokasi. Sering kali perebutan

pangkalan berlangsung sengit jika letaknya pada zona-zona strategis bagi

perdagangan dunia. Zona strategis kebanyakan terdapat di daerah pesisir. Dekat

perairan laut karena mereka melakukan pendaratan di tepian pantai sekaligus

memulai aktivitas ekonominya di sana. Paling tidak, diciptakan dulu komunitas

strategis yang kokoh di pesisir untuk bertahan hidup. Tidak langsung masuk ke

daerah pedalaman.

Meskipun tidak selalu bermotif ekonomi, fokus utama kegiatan

kolonialisme tak lain demi membesarkan kekayaan negara pengkoloni.

17 Dieter Nohlen (ed.), Kamus Dunia Ketiga, (Jakarta: Grasindo, 1994), hlm. 342. 18 Konial Portugis di Nusantara diwakili oleh kelompok Kristen Katholik. Dibungkus

selubung penyebaran agama Kristen Katholik Portugis menguasi basis rakyat. Sedangkan Belanda membawa agamawannya untuk menyebarkan ajaran-ajaran Protestan untuk mendukung kekuasaan kolonial.

36

Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber kekayaan asli daerah koloni dilakukan

pengkoloni tanpa malu. Keuntungan sebesar-besarnya diperoleh negara-negara

pengkoloni. Bukan hanya cara-cara halus yang dipakai, demi memuaskan tujuan

kolonialisme dipergunakan pula cara kasar. Merampas kekayaan dalam bumi,

seperti logam-logam mulia, dan mengeksploitasinya.

Kegiatan ekonomi kolonial Eropa yang begitu jauh dari nilai kemanusiaan

itu didasari semangat pengetahuan ekonomi merkantilisme.19 Itu diungkapkan

para kritikus merkantilisme yang mengindentikkan kegitan ekonomi ini dengan

cara penumpukan emas dan perak sebanyak-banyaknya. Akibatnya, neraca yang

menguntungkan dari ekspor yang mengatasi impor. Keuntungannya pada kondisi-

kondisi ekonomi yang semakin kondusif di negara-negara Eropa Barat. Untuk

mencapainya harus ada pengalihan kelas reaksioner ke kelas progresif. Yaitu,

mengerahkan energi-energi baru, acap kali membongkar tatanan lama, paham-

paham keagamaan juga bisa menghambat kemajuan material. Kerangka sosial

politik pun harus dikondisikan agar menjadi wadah yang memungkinkan bagi

pertumbuhan ekonomi kumulatif. Kondisi ini sangat menguntungkan. Investasi

swasta akan meningkat pesat ketika berhasil menciptakan modal sosial dasar.

Ironisnya, sumbangan negara terhadap ekonomi malah menciptakan ideologi

19 Ajaran merkantilisme populer di sekolah-sekolah Eropa pada periode modern (abad ke-16

sampai ke-18). Yaitu, tentang peran negara dalam pengaturan ekonomi. Namun, intervensi negara di bidang ekonomi mendesak ke luarnya teori kapitalisme. Adam Smith dalam The Wealth of Nations membuat teori baru itu. Merkantilisme menghilang pada abad ke-18. http://id.wikipedia. org/wiki/Merkantilisme (terakhir diubah pada 05:37, 26 Desember 2008). Merkantilisme berkembang di Inggris sebagai kumpulan kebijakan yang mengutamakan perdagangan dan perniagaan (ekspor) dan meminimalkan impor untuk menumpuk kekayaan dan kekuatan. Christopher Pass & Bryan Lowes, Dictionary of Economics, terj. Drs. Tumpal Rumapea, M.A. & Drs. Posman Haloho, M.A., Kamus Lengkap Ekonomi, Edisi II, (Jakarta: Erlangga, 1998), hlm. 407.

37

laissez-faire.20 Akmumulasi modal tetap merupakan prinsip dasar kapitalisme.

Pergeseran prakarsa publik ke prakarsa perseorangan menjadi awal pergeseran

kapitalisme ke periode klasik.21

Sedangkan, pendukung kolonialisme dan merkantilisme22 berujar

sesungguhnya hukum-hukum kolonial memberi keuntungan lebih bagi negara-

negara koloni. Keutungan yang diberikan berupa perkembangan infastruktur

ekonomi dan politik. Perangkat awal supaya daerah-daerah koloni menuju

keadaan lebih modern seperti dengan cara menyebarkan ajaran demokrasi di

wilayah koloni. Untuk membenarkan klaim pendapat kolonial, diberi

‘pembuktian’ contoh negara sukses akibat dikoloni. Seperti, Singapura, Selandia

Baru, Australia, Hong Kong, dan Amerika Serikat.

Semangat merkantilisme pada awal ekspansinya berhasil merampas

logam-logam mulia laiknya di Amerika Latin.23 Bentuk-bentuk perdagangan tidak

sehat dikuasai oleh Inggris, dilakukan dengan Afrika dan Amerika. Budak-budak

Afrika dibeli dengan harga sangat murah lalu dijual lagi untuk dijadikan tenaga

20 Laissez-faire istilah sains alam dari [lɛse fɛr]. Merupakan frase dari tradisi Bahasa Perancis,

arti harfiahnya; “biarkan berbuat”. Maksudnya, "biarkan terjadi" tentang sesuatu hal. Pada abad ke-18 digunakan untuk menandai ekonomi pasar bebas yang digalang Eropa. Itulah itu digunakan kali pertama para psiokrat untuk melawan peran serta negara dalam perdagangan. Kadang-kadang laisses-faire disebut laisser faire, laisser passer, atau membiarkan orang berbuat sesuka hati. Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Cet. II, (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 512.

21 M. Dawan Raharjo (ed.), Kapitalisme: Dulu dan Sekarang, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 20-22.

22 Para pendukung dan pengikut merkantilisme diantaranya; Raja Karel V (Spanyol), Ratu Elizabeth (Inggris), Prinsmaurits (Belanda), dan Louis XIV (Prancis). Dengan begitu, mereka juga mendukung kolonialisme. Karena merkantilisme termaktub di peraturan negara dalam bentuk proteksionime dan politik kolonial. Tujuannya, neraca perdagangan yang menguntungkan pengikut merkantilisme.

23 Sebagaimana Nusantara, Amerika Latin juga terkenal dengan kekayaan alam melimpah. Sama halnya negara-negara di Asia dan Afrika. Kolonialisme Eropa datang kali petama di Amerika Latin dalam rangka menjarah sumber kekayaan logam bumi demi kebutuhan industrialisasi. Taufik Rahman, CRS dan Kemiskinan Struktural, (Jakarta: CRS, 2007). Lihat pula, Jurnal Dialog CSIC, Imperialisme Moneter, dalam http://jurnal-ekonomi.org/2004/04/10/ imperialisme-moneter/ (April 10th, 2004).

38

kerja di Amerika. Dari kerja para budak tanpa gaji ini dihasilkan komuditas

produksi seperti rempah-rempah, gula, rum, kapas, dan sebagainya. Keuntungan

berlimpah bagi Inggris karena ongkos produksi sangat rendah. Oleh Inggris,

komuditas itu diperdagangkan lagi di pasaran Eropa maupun pasar lokal setempat

dengan harga jauh berlipat ganda.

a. Merkantilisme ke Liberalisme

Liberalisme24 merupakan doktrin politik luar negeri negara-negara Eropa

sebagai pengganti merkantilisme. Dengan segala cara tetap mempertahankan teori

ekonomi dari David Ricardo (1772-1823).25 Yaitu, bagaimana negara koloni

diposisikan sebagai penganut teori ekonomi Ricardo. Koloni tetap diposisikan

sebagai produsen bahan mentah untuk industri. Karena masih mentah dan

sederhana, ongkos produksi juga murah. Di tangan negara Eropa, bahan-bahan

mentah murah tadi diolah menjadi beragam jenis. Tarif harga di pasaran pun

melambung tinggi. Selanjutnya, negara-negara koloni dikondisikan agar tidak

24 Filsuf kanamaan yang menjadi juru bicara liberalisme adalah John Locke (1632-1704). Dia

lahir di Inggris saat gejolak perang saudara; Cavalier (pengikut raja Charles I) melawan Raundhead (kekuatan dalam parlemen). Locke banyak terpengaruh pandangan-pandangan liberal John Owen, dosennya. Beda dengan Hobbes (pendukung absolutisme), Locke dalam filsafat politiknya The Second Treatise of Governmnet malah getol sebagai juru bicara liberalisme. F. Budi Hardiman, Filsafat Modern…, ibid., hlm. 73-75.

25 David Ricardo, keturunan Yahudi Ortodox ini dilahirkan di London (1772). Mengikuti jejak sang ayah, Ricardo menjadi broker saham. Dia untung besar dalam waktu singkat. Lalu menjadi pemilik tanah sekaligus anggota parlemen. Karyanya The Principles of Political Economy and Taxation (1817). Tidak hanya kepada David Ricardo (1772-1823), Karl Marx (1818-1883) juga manaruh hormat pada Adam Smith (1723-1790), Thomas Robert Malthus (1766-1834), Jean Baptiste Say (1767-1832), Johan Heinrich von Thunen (1780-1850), Nassau William Senior (1790-1864), Friedrich von Herman, John Stuart Mill (1806-1873), dan John Elliot Cairnes (1824-1875) atas prakarsa pemikiran ekonomi klasik yang tak kunjung kadaluwarsa. Lihat, http://yohanli.wordpress.com/2007/11/02/sejarah-teori-ekonomi-klasik/. Jika Adam Smith masih menganggap masyarakat sebagai keluarga yang besar, Ricardo menganggap masyarakat galanggang perjuangan untuk memperoleh keunggulan (laiknya evolusi Darwin). Robert L. Heilbroner, terj. Boentaran, Tokoh-Tokoh Besar Pemikir Ekonomi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1972), hlm. 86.

39

mampu dalam kualitas dan pengetahuan mengolah bahan mentah dan sederhana.

Supaya akses pasar negara-negara koloni semakin terbatas. Walau tidak

merkantilis lagi, model liberalisme yang disebar ke luar seluruh penjuru dunia

membawa Eropa jaya di pasaran bebas.26

Permainan ekonomi merkantilisme yang menjadi liberalisme ekonomi

berhasil merusak dan memiskinkan negara-negara koloni. Menguntungkan

negara-negara Eropa yang paling tidak didukung lima kekuatannya. Pertama,

militer. Kekuatan militer negara-negara Eropa dalam kondisi lebih unggul.

Keunggulan angkatan bersenjata ini juga akibat dukungan para marsose27 dari

negara koloni. Sehingga militer Eropa yang tidak semunya kuat dan hebat mampu

memenangkan perebutan wilayah. Kedua, monopoli alat dan jalur transportasi laut

(dunia pelayanan). Selat-selat laut strategis28 yang banyak dilalui kapal dagang

dunia berhasil dikuasai Eropa. Aturan main atau hukum peredaran kapal di setiap

selat tadi pun ada pada otoritas kolonial.

26 Oleh para pendukungnya—pengusung ekonomi liberalisme—pasar bebas disebut konsep

pasar ideal. Segala aktivitas uang, barang, dan jasa ada pada otoritas individu. Peran negara dihilangkan atas nama sebagai mediator pemodal dan buruh. Di Indonesia, pasar bebas diberlakukan pada 2003. Lihat misalnya, Pasar & Pasar Bebas, dalam http://insist.or.id/ index.php?lang=en&page=angkring&id=2. Lihat Robert L. Heilbroner, op.cit., tentang konsepsi pemikiran Ricardo.

27 Marsose kompeni merupakan sebutan kaum Pribumi yang membela kepentingan penjajah Belanda. Para marsose amat menindas dan mengabaikan kondisi bangsa sendiri. Emanuel Subangun menyebut dengan istilah ‘naluri hidup’ untuk memuaskan bangsa asing. Menjadi patron seolah menaikkan status sebagai bangsa terjajah menjadi ‘menuju’ atau ‘setara’ dengan patronnya. Namun, tujuan itu tidak pernah tercapai. Jurnal Pitutur, ibid., hlm. 6-7.

28 Selat-selat laut strategis di dunia seperti; Selat Malaka (50 ribu kapal melintas/ tahun), Terusan Zues, dan Terusan Panama. Selat Makassar dapat pula dijadikan indikator perubahan iklim dunia. Fadli Syamsuddin, Selat Makassar Indikator Perubahan Iklim Dunia?, lihat http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0305/05/ilpeng/291874.htm (Senin, 05 Mei 2003). Selain itu, juga ada Terusan Panama yang sangat strategis.

40

Ketiga, mental rendah diri kulit berwarna.29 Sebenarnya hanya mitos,

Eropa menyebarkan pengetahuannya bahwa bahwa kulit berwarna (hitam, gelap,

sawo matang, dlsb.) kualitasnya lebih rendah. Itu menjadikan rakyat daerah koloni

semakin diperlakukan secara tidak manusiawi oleh kepentingan Eropa. Keempat,

semangat misi penyebaran agama. Misi agama-agama konstruksi Eropa berhasil

tersebar dan dipercaya masyarakat. Akibatnya, masyarakat terkondisikan

mendukung pengkoloni. Dan, kelima, humanisme.30 Ajaran yang menuduh bahwa

bangsa-bangsa di luar Eropa dengan segala identitasnya adalah tidak beradab dan

tak berperadaban. Humanisme berusaha merubah masyarakat koloni sesuai

kondisi Eropa yang menganggap dirinya beradab. Proyek humanisme dilakukan

dengan menghapus identitas asli kebangsaan daerah koloni.31 Selanjutnya

penghapusan ras manusia di luar Eropa baik identitas budaya maupun fisik

(dipunahkan). Diganti dengan manusia Eropa atau setengah Eropa (Indo).32

29 Mental rendah diri kulit berwarna diciptakan Belanda dengan membuat tiga kategori kelas.

Kelas pertama warga negara asing Barat, kelas kedua asing Timur Cina, Arab, dan India, kelas tiga atau terendah adalah Pribumi atau inlander. Cara lain pernah dilakukan dalam bentuk invasi kapitalis Eropa ke Amerika dalam wujud perbudakan ras kulit hitam (negro). Manusia-manusia bebas itu dikondisikan tidak bebas. Akhirnya, tahun-tahun mendatang menjadi mentalitas budak (ras kulit berwarna). Di Kuba, menurut sensus Kuba (1955), orang-orang Negro atau Mulatto populasinya sekitar 55,85% (1827), 1899 menjadi 32%, dan 1934 hanya 25,2%, sedangkan 1953 tinggal 26,9%. Roberto Jorquera, Kuba: Satu Pelajaran Bagaimana Menghancurkan Rasisme, dalam http://indomarxist.tripod.com/0000008.htm.

30 Humanisme lahir di zaman renaissance (abad ke-13 s.d. ke-15). Humanisme merupakan gerakan untuk mengembalikan nilai-nilai kemanusaan yang dinodai Eropa dan Barat. Humanisme dikomandoi keluarga Medici, Italia. Penggila ilmu, Ariosto Ludovico, menamakan dirinya kaum humanis. Lihat, Musa Musawir, Humanisme Dalam Selayang Pandang, dalam http://islam alternatif.net/iph/content/view/61/1/ (Jumat, 16 Maret 2007). Oleh Protagoras, humanism dijadikan doktrin bahwa manusia sebagai ukuran atas segala sesuatu. Yakni, pada rasionalismenya tanpa acuan pada yang adikodrati. Lorens Bagus, ibid., hlm. 295.

31 Dijabarkan dari Dieter Nohlen (ed.), ibid., hlm. 342. 32 Setengah Eropa (Indo) sebutan bagi keturunan campuran orang Eropa (Europeanen) dengan

kelompok lain di Indonesia (juga disebut kaum Eurasia). Kelompok terakhir ini, terutama sebelum 1980-an, dikenal dengan orang Indo (Indo-europeanen, "Indo-Eropa"). Indo terjadi akibat perkawinan campuran laki-laki Belanda dengan perempuan Pribumi, perempuan menjadi bersetatus Eropa. Posisi perempuan bukan istri, melainkan gundik (bukan istri resmi).

41

Itulah sendi-sendi kekuatan kolonialisme dan penguasaan ekonomi atau

dagang dunia sebelum imperialisme yang muncul pada akhir abad ke-19.

b. Imperialisme33

Jika kolonialisme merupakan penguasaan Eropa (pengkoloni) di bidang

ekonomi atas daerah koloni. Sedangkan imperialisme bertujuan menguasai dan

mengendalikan bangsa-bangsa lain di luar batas negaranya secara langsung dan

tidak langsung. Secara langsung berupa perluasan wilayah negara pengkoloni.

Artinya, penaklukan wilayah koloni secara teritorial (tidak hanya ekonomi).

Imperialisme yang secara tidak langsung yaitu dominasi terhadap politik,

ekonomi, militer, dan budaya daerah-daerah koloni, serta hukum.

Meskipun fakta kejadian dengan adanya modernitas seperti itu,

imperialisme maupun kolonialisme tidak sesempit itu. Karena imperialisme

maupun kolonialisme tidak selalu berhubungan dengan kapitalisme. Bahkan,

sebelum kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme sudah ada. Contohnya,

Kekaisaran Rusia dan Kemaharajaan Spanyol. Imperialisme, dalam OED oleh

Lombaa, hanya sesuatu yang ”mengacu pada kemaharajaan”. Imperialisme

sebagai ”perintah seorang kaisar”, terutama yang dispotik dan semena-semena;

asas atau semangat kemaharajaan; perebutan memajukan kepentingan-

kepentingan kemaharajaan”.34

33 Imperialisme muncul kali pertama di Inggris pada akhir abad ke-19. Berasal dari imperate

(Latin), artinya memerintah. Hak memerintah disebut imperator, dengan kekuasaan imperium. Lalu menyebar sebagai penguasaan terhadap negara-negara atau wilayah lain yang disebut dengan imperialisme.

34 Ania Loomba, ibid., hlm. 6.

42

Lenin pernah meramalkan ketika suatu saat nanti seluruh dunia akan

diserap oleh kapitalis keuangan Eropa. Maka, pada era itulah disebut

”imperialisme”. Ketika sistem global yang merupakan tahap tertentu dari

perkembangan kapitalisme mencapai titik ”tertingginya”. Lenin mengartikan juga

akan terjadi persaingan dan perang dari berbagai kekuatan imperialisme dunia

yang akibatnya matinya kapitalisme. Di sini, kapitalisme bisa menjadi khas

pembeda antara kolonialisme dan imperialisme.35 Pada saatnya kapitalisme itu

hilang dan tidak dibutuhkan lagi, wajah dunia akan tampak lain. Mungkin

semakin tidak terindentifikasi secara definitif soal silang sengkarut imperialisme.

Dan wajah-wajah lainnya.

Dalam penjelasan paling sederhana yang tengah tejadi, soal ekspansi

wilayah atau penguasaan teritorial dalam impereliasme dapat dilakukan dengan

enam tahap atau teori. Pertama, teori kekuasaan imperialis. Berkaitan dengan

hasrat individu-individu untuk menguasai atau kelompok-kelompok negara yang

pengaruhnya begitu kuat terhadap negara lain. Sedangkan Schumpeter36 (1883-

1950) menerjemahkan imperlialisme sebagai disposisi tanpa objek sebuah negara

menjadi ekspansi penuh kekerasan tanpa batas. Kebringasan imperialisme

diterapkan di negara-negara lemah atau yang bisa dijadikan koloni.

Dari terori kekuasaan imperialis, kita bisa melihat bahwa negara-negara

kolonial sebenarnya mempunyai sistem pemerintahan yang tidak terpercaya.

35 Loomba, ibid., hlm. 7. 36 Schumpeter dalam History of Analysis-nya pernah mengungkapkan ketiadaan ilmu ekonomi

yang ilmiah dewasa ini. Atau barangkali, ilmu ekonomi yang ilmiah sebagaimana termaksud ada, maka bisa jadi di luar perhatian Schumpeter. M. Dawan Raharjo (ed.), Kapitalisme…, ibid., hlm. 3-4. Lengkapnya Schumpeter Joseph Alois Schumpeter (8 Februari 1883-8 Januari 1950) dia ahli dalam ilmu ekonomi dan politik di Moravia, lalu Austria-Hungary, dan Czech Republic.

43

Mereka tidak bisa hidup apa adanya dengan segenap potensi yang mereka miliki

meskipun terbatas jumlahnya. Hasrat untuk kepuasaan itu mereka lampiaskan

dengan ekspansi dan eksploitasi kekayaan milik negara lain. Dan itu semakin

membuktikan negara kolonial tidak mampu. Numun, negara kolonial

mengkonsepsi pemerintahannya dengan pengetahuan untuk rakyatnya agar

mandiri dan bisa hidup dari potensinya sendiri. Jika konsepsi mereka bagus maka

tidak akan melakukan ekspansi untuk memenuhi hasratnya. Tatapi mengelola

yang terbatas itu dengan cermat.

Imperlialisme malah mempermalukan dirinya di panggung dunia. Suatu

konstruksi diri negara rapuh dan tidak mandiri dengan dirinya. Kekurangan

dirinya dilampiaskan dalam bentuk keserakahan menjarah potensi sumber daya

negara lain yang berlimpah ruah.

Kedua, politik psikologi. Model ini akan menjelaskan imperialisme

berfungsi sebagai sebuah politik dalam negeri. Sebagai sarana kekuatan rakyat

untuk memberikan tekanan sosial terhadap negara akibat kondisi bangsa yang

tidak kunjung membaik. Dalam politik psikologi, kolonialisme dijadikan saluran

pelampiasan keinginan agresi-agresi kecil yang terakumulasi akibat ketidakadilan

sosial.

Selain psikologis, konsekuensinya timbul pada aspek material bagi

kalangan bawah. Imperialisme ekonomi justru semakin tumbuh subur dan

terjamin keberadannya ketika terjadi konflik psikologi. Koflik sosial akibat

ketidakadilan sosial malah sengaja dipelihara dan selanjutnya terbeli oleh para

44

imperialis. Kondisi chaos terus dipelihara untuk seolah ketidakadilan sosial bisa

terus diperjuangkan. Meskipun realitasnya ekploitasi tetap berjalan.

Ketiga, filsafat-kebudayaan. Berbagai keunggulan imperialisme acap kali

dikampanyekan kepada khalayak. Diklaim bahwa imperialisme merupakan

“berkah” yang diterima negara-negara koloni dari negara-negara maju. Misalnya,

transfer budaya modern yang sering diklaim sebagai budaya maju. Budaya yang

dapat memperbaiki budaya primitif (terbelakang) di negara-negara koloni.

Filsafat-kebudayaan yang demikian imperialis mengatakan bahwa otoritas

tindakan imperialisme ada di tangan manusia berkulit putih. Bertugas sebagai

“penanggung jawab” untuk menyampaikan nilai-nilai humaniter (kemanusiaan)

dan religius kepada warga koloni yang “biadab”.

Di akhir abad ke-19, zaman di mana Inggris mencapai masa keemasan,

ditebarkan narsisme budaya. Klaimnya, kultur negara-negara industri, termasuk

Inggris, merupakan budaya unggul dibanding tradisi dan kebudayaan negara lain.

Kuatnya gempuran budaya imperialis yang melesat ke negara-negara koloni

membuat sok budaya (sock culture). Perlawanan yang dilakukan bukan

bagaimana menghilangkan budaya imperialis diganti dengan budaya sendiri.

Melainkan agak lunak, bagaimana mengisi kehidupan baru dalam desakan

identitas budaya imperilisme.

Keempat, ekonomi politik. Teori baru untuk menjelaskan imperialisme.

Bantahan terhadap teori petualangan kekuasaan yang dianggap mendasari

imperialisme. Ekonomi politik imperialis diolah dari teori “borjuis” yang kritis.

Bahwa perkembangan kapitalisme dapat mencapai akumulasi modal dalam negeri

45

yang besar. Surplus akumulasi ekonomi dalam negeri itu terjadi ketika pendapat

lapisan masyarakat luas yang terlalu rendah sedangkan permintaan akan barang di

pasaran sangat terbatas.

Masyarakat dunia yang serba dikuasai imperialisme merupakan stadium

akhir kapitalisme. Pendapat Imperialisme sebagai Stadium Akhir Kapitalisme

(1916) bertopang pada pendapat Cuharin, karya Hilferding, Kautsky,37 dan

Luxemburg. Karya ini dijadikan standarisasi teori imperialisme marxis.

Kelima, perpektif ilmu sejarah non-marxis. Sekitar 1870-1918 dalam

diskripsi sejarah disebut sebagai “abad imperialisme”. Dimulai pertengahan abad

ke-19 ketika Inggris mulai membangun dunia jajahannya. Afrika dijadikan kue

yang dibagi-bagikan kepada Inggris, Perancis, Portugis, Belgia, dan Jerman. Di

Timur Jauh, Inggris dan Perancis menguasai Asia Timur,38 sedangkan Jepang

sedang mempertahankan diri dari Rusia pada 1904-1905,39 dan mulai 1900 Eropa

mempemainkan Cina.

Imperialisme (didalamnya pula kolonialisme) tidak akan berhenti pada

dominasi atau pengusaan wilayah (teritorial) negara koloni. Namun, gejala-

gejalanya mengarah, bahwa imperialisme plus kolonialisme melakukan perubahan

bentuk yang lebih halus dan semakin berbahaya.

37 Karl Kautsky (16 Oktober 1854-17 Oktober 1938) dia ahli dalam ilmu filsafat dan politik

Czech-German. 38 Di Balik Perang Asia Timur Raya dalam http://sejarahperang.wordpress.com/2008/09/12/

di-balik-perang-asia-timur-raya/ 39 Perang Rusia Vs Jepang, lihat http://forum.detik.com/showthread.php?t=61225 atau

Perioda Pendudukan Jepang dalam http://swaramuslim.com/ebook/html/013/index3.php? page=03-03

46

Keenam, teori struktural imperialisme. J. Galtung40 termasuk yang peduli

terhadap keberlangsungan dan perubahan bagi imperialisme baru. Galtung

berusaha melakukan kritik imperialisme yang telah terjadi. Dengan cara mengait-

ngaitkan pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian terhadap perdamaian dan

imperialisme yang mendasarkan diri pada teori dependencia. Dalam wujud baru

berupa teori Struktual Imperialisme.

Di sini, konsep imperialisme diperhalus oleh Galtung. Yakni, imperialisme

adalah hubungan semikian rupa antara sebuah negara di sentra kekuasaan dan

negara periferi41 (pinggiran). Sehingga tercipta harmoni hubungan dan

kepentingan antara sentra di bangsa sentra dan sentra di bangsa periferi. Teori ini

akan menghasilkan disharmoni yang lebih besar di antara bangsa-bangsa di

periferi daripada yang berada di bangsa-bangsa sentra. Ada pula disharmoni

kepentingan periferi di bangsa sentra dan periferi di bangsa periferi.

Model Galtung membuat batu loncatan sentra imperialisme di sentra

bangsa periferi. Konsepsi ini memungkinkan kelangsungan imperialisme secara

terus-menerus meskipun di negara koloni telah terjadi kemerdekaan secara formal.

Terakhir ini, bisa disebut dengan neokolonialisme.42

40 Johan Galtung sebagai guru besar yang konsen di bidang sosiolog. Terlibat pula sebagai

aktivis perdamaian. Galtung lahir di Oslo, Norwegia (24 Oktober 1930). Seperti Gus Dur atau K.H. Abdurrahman Wahid, Galtung juga pengagum ajaran cinta damai dari Mahatma Gandhi. Ahmad Syafii Maarif, Galtung: Tiga Corak Fundamentalisme, dalam Perspektif, Gatra Nomor 21 (Kamis, 10 April 2008). Lihat pula Johan Galtung, Studi Perdamaian; Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban, (Surabaya: Eureka, 2003).

41 Periferi sebutan bagi golongan, bangsa, atau negara pinggiran (berada di batas tepi). 42 Dieter Nohlen (ed.), ibid., hlm. 260-264.

47

c. Neokolonialime

Penguasaan negara-negara Eropa terhadap mangsanya secara halus dan

lebih menyakitkan merupakan gaya baru kolonialisme atau neokolonialisme.

Neokolonialisme terjadi sejak daerah-daerah koloni mengalami masa

dekolonisasi.43 Secara mendasar sikap imperialisme dan neokolonialisme terhadap

koloni atau bekas koloni adalah tidak pernah berubah. Dari sudut politis setelah

dekolonisasi negara koloni telah merdeka. Namun, adanya faktor ketergantugan

politik bekas koloni terhadap pengkoloni merupakan kemerdekaan semu. Oleh

karena itu, neokolonialisme merupakan bentuk lain imperialisme.

Imperialisme melakukan penguasaan koloni di tingkat negara secara jelas

dan kasat mata. Sedangkan, neokolonialisme penguasaan secara tidak langsung

terhadap koloni. Sifat neokolonialisme yang tidak langsung ini menjadikannya

susah diketahui dan diidentifikasi. Mesti tak ‘kasat mata’, kerja-kerja

neokolonialisme lebih menampakkan hasilnya. Cara menguasai berubah bentuk

sedangkan tujuan yang hendak dicapai sama; kepuasan ekonomi Eropa. Aturan

yang dipergunakan tetap sama, aturan kapitalisme yang mengatur hubungan pasar

negara-negara pengkoloni (negara industri) dan yang dikoloni (kaya bahan

industri).

43 Dekolonisasi bisa bermakna cukup simplistik dan dekil, yakni kemerdekaan yang

“diberikan” kepada negara tertinggal oleh “negara maju”. Karena itu, sejak kemerdakaan formal di negara-negara koloni, pengkoloni masih menancapkan hak-haknya mengelola sumber daya di daerah koloni sebelumnya. Ini dikenal dengan neokolonialisme. Dr. Bambang Sulistyo, Dari Dekolonisasi ke Neokolonialisme: Kebijakan Ketenagakerjaan Migas Negara, di Balikpapan Kalimantan Timur, paper di (t.t.: Universitas Hasnuddin Makassar).

48

Sejak berakhirnya perang dunia, Amerika Serikat44 menjadi negara paling

diuntungkan sebagai pengkoloni. Yang melakukan penghisapan secara rakus

terhadap negara-negara koloni. Amerika Serikat melakukan penguasaan tidak

hanya di medan pasar namun juga level struktur negara. Dua kekuatan ini semakin

melenggangkan laju neokolonialisme. Karena para pejabat di struktur negara

koloni bersedia menggunakan sistem dan kebijakan yang sama dengan negara

pengkoloni. Sesungguhnya model dan bentuk janji-janjji kesejahteraan apapun

dari pengkoloni tidak pernah berbuah kebaikan. Malahan, rakyat koloni semakin

miskin dan memburuk kondisinya.

Era neokolonialime mengidealkan delapan kekuatan agar daerah koloni

tidak memerdekakan diri. Pertama, militer. Dilakukan dengan cara pendidikan

perwira, polisi, dan militer yang diambil dari sebuah negara koloni atau calon

koloni. Desain pendidikan dilakukan oleh negara-negara pengkoloni atau yang

hendak mengkoloni. Tujuanya, negara koloni atau calon koloni menjalankan

status quo intern dan mau menjalankan nilai-nilai yang ditanamkan oleh

pendidikan dari pengkoloni.

Kedua, politik. Negara-negara industri yang bercita-cita menjadi

pengkoloni membangun pangkalan-pangkalan pengaruh. Misalnya, dalam bentuk

organisasi internasional. Strategi politik dilakukan dengan membuat dan

memanfaatkan konflik atas nama Timur dan Barat.45 Diatur sedemikian rupa agar

44 Amerika Serikat dimasuki kolonialime Eropa, termasuk negara yang memiliki sumber daya

alam menjanjikan. Kecuali Hawai, seluruh wilayah Amerika Serikat pernah dijajah Inggris. 45 Dikotomi Timur dan Barat pada awalnya untuk menujuk arah. Kemudian, beralih fungsi

sebagai penunjukan status suatu bangsa. Barat terdiri dari Eropa (termasuk Amerika) sebagai negara maju. Timur ialah Asia dan Afrika yang tertinggal dan miskin. Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, SU, Postkolonialisme Indonesia: Relevansi Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

49

konflik tetap berlanjut dalam jangka panjang sehingga bermanfaat bagi

pengembangan ekonomi Eropa. Konflik-konflik yang sudah reda disimpan

sementara untuk dijadikan kekuatan laten. Jika dibutuhkan, konflik akan

dilanjutkan.

Ketiga, kultural. Di ranah kultur, neokolonialisme memanfaatkan media

informasi dan yang menguasai basis massa banyak. Dibangunlah berbagai stasiun

televisi, radio, bioskop, media cetak, dan sebagainya, yang didirikan negara-

negara industri. Untuk jangka panjang, akses informasi yang dibombardirkan ke

negara koloni melemahkan budaya-budaya setempat. Inilah yang disebut dengan

“tata informasi dunia baru”.46 Misalnya, mengalihkan kepatuhan terhadap figur

masyarakat ke kepatuhan kepada fans dari artis-artis Hollywood atau artis Indo

(Eropa).

Keempat, komunikasi. Pembangunan alat dan sistem komunikasi canggih

oleh negara pengkoloni, misalnya satelit, untuk mengusai akses telekomunikasi.

Artinya, penguasaan terhadap jalur lalu lintas udara transkontinental. Dengan

satelit memungkinkan negara pengkoloni mengoptik secara menyeluruh terhadap

segala jenis aktivitas, kondisi, situasi yang mungkin, potensi, dan segala sesuatu

yang bisa dimanfaatkan dari negara koloni. Kelima, teknologi. Diciptakannya

hlm. 441. Akhirnya, dikotomi Barat dan Timur menjadi hegemonik. Padahal, jika kita melihat arah dari Nusantara berpijak, Amerika Serikat berada di arah Timur. ‘Timur Tengah’ lebih tepat disebut ‘Barat Utara’ (barat Nusantara di utara katulistiwa).

46 ’Tata informasi dunia baru’ merupakan kebebasan pers dan arus infomasi bagi seluruh negara di dunia. Namun, sebenarya bukan untuk kebebasan berekspresi. “Tata informasi dunia baru” justru untuk mengendalikan segala arus informasi dunia dalam otoritas adidaya atas nama kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Kegagalan “tata informasi dunia baru” dapat dilacak dalam William F. Fore, Para Pembuat Mitos: Injil, Kebudayaan, dan Media, (Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Dewan Pekabaran Injil NHK Belanda, 1999). Lihat pula Poltak Partogi Nainggolan (ed.), Terorisme dan Tata Dunia Baru, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, 2002).

50

teknologi oleh negara industri juga sebagai salah satu cara membuat

ketergantungan negara koloni terhadap alat-alat pengkoloni. Baik itu

ketergantungan atas produk, shoft ware dan hard ware, maupun ketergantungan

secara pengetahuan. Karena negara koloni selalu merasa tertinggal dalam

pengetahuan dari negara pengkoloni.

Keenam, sosial. Orang-orang berpendidikan, akademikus, dan tokoh

intelektual, lebih cenderung berpindah tempat dalam status sosial. Meninggalkan

kenyataan sosial dalam dirinya yang terkoloni menuju kenyataan sosial negara

pengkoloni. Imigrasi tidak hanya dalam gaya hidup yang serba mencontoh

(mimicry)47 namun juga perpindahan tempat dalam arti fisik.

Ketujuh, keuangan. Negara-negara koloni sengaja dibuat ketergantungan

terhadap sumber keuangan negara industri. Atas nama kredit dan bantuan jasa

keuangan ataupun pinjaman lunak untuk pembangunan usaha-usaha ekonomi

negara koloni. Lembaga keuangan dunia yang dijadikan sumber bantuan seperti

Bank Dunia dan IMF48. Bantuan keuangan hanya diberikan kepada negara-negara

koloni yang menerapkan kebijakan politik-ekonomi-hukum sesuai keinginan IMF

47 Istilah mimicy (meniru) sering digunakan Franz Fanon dan Homi K. Bhabha. Yakni, nalar

dan kebiasaan meniru (seolah menjadi) sesuai apa yang berasal dari Eropa. Supaya ‘menaikkan’ status diri dari manusia ‘rendahan’ menjadi manusia ‘Eropa yang mulia’. Eropa dianggap universal (pas untuk semua) sehingga pantas ditiru semua bangsa secara sama dan sebangun. Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, SU, ibid., hlm. 452.

48 International Monetary Fund (IMF) lahir di desa kecil, Bretton Wods, di lereng Mount Washington, negara bagian New Hampshire Amerika Serikat dalam forum konferensi keuangan international (1-22 Juli 1994). Ada 35 negara yang menjadi founding fathers IMI penandatanganan Anggaran Dasar IMF (31 Desember 1945). Selain IMF, konferensi yang diprakarsai PBB tersebut itu berhasil mendirikan dua lembaga lain: International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atau lebih dikenal World Bank. Dan lembaga perdagangan internasional, semula namanya International Trade Organization (ITO) atau World Trade Organization (WTO). Namun, terakhir dibentuk General Agreement on Tariffs and Trades (GATT). Cyrillus Harinowo, IMF: Penanganan Krisis dan Indonesia Pasca-IMF, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 73-75.

51

atau Bank Dunia. Dengan sendirinya negara koloni terkendalikan secara politik

ekonomi maupun hukum oleh negara pengkoloni.

Kedelapan, ekonomi. Akhirnya, negara-negara koloni terkendalikan dari

berbagai lini (tidak merdeka). Dihisap sumber kekayaannya sampai habis demi

keuntungan pengkoloni. Meskipun dalam Memoriam of Understanding (MoU)

negara koloni bisa ikut serta menanamkan modal untuk usaha-usaha industri,

keuntungan tidak didapat. Bahkan, modal dari koloni tidak dicatat serta ikut

investasi. Namun, dikembalikan ke negara koloni tanpa menghasilkan

keuntungan. Relasai ekonomi semakin timpang dan tidak seimbang. Negara

koloni diposisikan sebagai penghasil bahan mentah murah. Sedangkan negara

pengkoloni sebagai penghasil barang jadi yang sangat mahal harganya. Akhirnya,

bahan mentah hanya alat barter untuk mendapatkan produk dari industrialisasi.

Oleh Kwami Nkrumah (1909-1972),49 Kepala Pemerintah Negara Afrika Hitam

yang pertama merdeka (1957), yakni Ghana (Pantai Emas), kenyataan ini disebut

sebagai “stadium akhir imperialisme”.50

Demikian itu, penjajahan Eropa (kolonialisasi) terhadap negara-negara lain

(koloni) yang sangat kaya sumber daya mengalami perubahan dalam berbagai

cara dan bentuknya. Motif utamanya adalah penguasaan atas sumber-sumber

kekayaan ekonomi negara koloni. Aktivitas ini didorong oleh semangat

individualisme Eropa dan rasionalisme modern yang menumbuhkan sains dan

49 Kwami Nkrumah lahir 21 September 1909 di Nkroful, Pantai Emas (Ghana, sekarang).

Ayah Nkrumah seorang pandai emas. Sejak 1935 Nkrumah melanjutkan studi di Amerika Serikat S.1 (4 tahun) dan lulus dengan 2 gelar magister. Selama studi, lelaki penganut paham sosialis ini sudah aktif di Pan African Congress dan organisasi lain. http://id.wikipedia.org/wiki/ Kwame_Nkrumah#cite_note-bio-0 (terakhir diubah pada 12:43, 26 April 2009).

50 Dieter Nohlen (ed.), ibid., hlm. 476-477.

52

teknologi. Dipergunakan untuk menjelajah dunia dan mengusai. Dalam bentuk

kolonialisme, impierialisme, maupun neokolonialisme. Namun, pada pembahasan

di sini kita perkenalkan dengan istilah populer, yaitu kolonialisme.

B. POSTKOLONIALISME YANG KUKUH

”Aku berpikir di mana aku tak ada, maka aku ada di mana aku tak berpikir”51 Jacquest Lacan52

... Sebab, dengan wacana independen yang tidak terhegemoni oleh pakem induk Valmiki, kita bisa melihat gambaran lain dari tokoh Ravana, yakni seorang maharaja pribumi India berkulit hitam yang secara kultural menganut nilai-nilai matriarkhi dan pahlawan pemuja Siva yang melakukan perlawanan terhadap kekuasaan ras Arya, ras pendatang dari negeri Kaukasus di benua Eropa yang bertubuh jangkung, berkulit putih, berhidung mancung, berambut pirang, bermata biru, ras yang secara kultural menganut nilai-nilai patriarkhi, pemuja Indra dan banyak dewa yang lain. Akan tetapi, akibat mental pribumi yang gampang dipecah belah dan diadu domba, Ravana dan wangsanya akhirnya dikalahkan oleh kshatriya keturunan Puru-Arya bernama Rama yang didukung pribumi-pribumi berjiwa pengkhianat, seperti Sugriva dan Bhibhisana.53

Dari tafsir kritis atas kisah Ramayana karya hegemonik Valmiki

pendukung ras Arya kulit putih (bule), Agus Sunyoto mengetengahkan

kritisismenya dalam Rahuvana Tattwa (Kisah Sejati Sang Rahuvana). Bahwa

51 Pemikiran Jacquest Lacan termaktub dapat dibilang perlawanan model berpikir kolonial Cartesian cogito ergo sum. F Budi Hardiman, Merayakan Keterpecahan atau tentang, dalam situs Uni Sosial Demokrat. Lihat, http://unisosdem.org/article_printfriendly.php?aid=2130&coid= 3&caid=22 dari URL Source: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0307/04/opini/407245.htm. Lihat juga Leela Gandhi, Postcolonial Theory A Critical Introduction, (Allen & Unwin, 1998) terj. Yuwan Wahyutri dan Nur Hamidah, Teori Postkolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat, hlm. 13. Dalam buku Ghandi suntingan Yuwan, pemikiran Lacan ditulis dengan redaksi “saya berpikir di tempat saya tidak ada, oleh karena itu, saya ada di tempat saya tidak berpikir” lebih panjang dari kutipan Hardiman.

52 Lacan merupakan salah satu tokoh filsafat aliran strukturalisme, lainnya ada Levi Strauss, dan Foucault. Strukturalisme muncul di Perancis pada 1960. Aliran ini merupakan reaksi terhadap modernisme dan segala macam dampaknya.

53 Agus Sunyoto, Rahuvana Tattwa, (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. xxv.

53

Ravana, yang selama ini difigurkan jahat (antagonis) dalam Ramayana ternyata

adalah pemuja Siva yang saleh, penganut matriarkhi, pahlawan sekaligus

maharaja bangsanya India berkulit hitam, penguasa tiga dunia yang gagah berani

dan pantang menyerah. Tak seperti tuduhan kisah Ramayana bahwa Ravana

merupakan sebangsa demon buas, bermoral rendah, pongoh, dan licik. Namun,

akibat kalah perang oleh penjajah, Ravana dari wangsa Rakshasa (pemuja Dewi

Raksha) figurnya ditulis secara negatif oleh pendukung Ras Arya Eropa, pakem

Valmiki,54 kemudian Rama yang ber ras Arya dijadikan pahlawan dari wangsa

Mannu (Mannusa; sebutan untuk pendukung Rama). Tidak disebut Mannusa

(kemudian, manusia) bagi di luar Arya-Rama, alias Rakshasa (kemudian,

raksasa).

Begitu dyahsat dan mengacak-acak kemapanan pengetahuan atau wacana

kolonial yang menjadi mainstream tunggal dari warisan Eropa kulit putih.

Memikirkan sesuatu yang sebelumnya tidak terpikirkan akibat terperdaya

pengetahuan dan wacana maisntream yang diklaim paling benar. Bagaimana sang

diri mendifinikan dirinya sendiri sesuai kondisi sang diri secara bebas. Tidak

diintimidasi dan terselubungi “kebenaran-kebenaran” konstruksi pemutarbalikan

informasi buatan wacana kolonialisme. Misalnya, dalam soal agama...

Kesalahan utama para Orientalis itu adalah menganggap ada satu esensi yang bisa dipakai untuk menjabarkan Islam. Mereka merasa bisa mendefinsikan hakikat masyarakat Arab dan kebudayaan Islam –sebuah kebudayaan dengan sejarah yang kaya dan pengaruh yang menjangkau hingga ke Granada bahkan Asia Tenggara—dalam suatu generalisasi atau simplifikasi yang serba tunggal dan pukul-rata (”Islam adalah...”, ”Arab adalah ...”). Dasar

54 Karya lain yang masih dalam pengaruh hegemonik pakem Valmiki seperti buku C.

Rajagopalachari, Ramayana, (Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan), terj. Saut Pasaribu, Ramayanam Cet. II, (Jogjakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002).

54

keyakinan ini sebenarnya adalah kecongkakan Barat yang merasa bahwa apa dinamakan ”peradaban” (ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan perdagangan) hanya berjalan maju di wilayah dan sejarah mereka. Sementara Timur itu statis, terbelakang, eksotis, pasif. Di sini Said mencomot dan mengembangkan pemikiran Foucault tentang relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Apalah arti kolonialisme dan imperialisme Eropa kalau bukan perpanjangan tangan dari kecongkakan Barat tadi? Bukankah penindasan imperialis yang paling keji selalu ditopengi misi untuk mendidik dan memperadabkan? Pandangan Orientalis ini begitu berurat-berakar dalam bangunan pemikiran Barat, sampai-sampai para intelektualnya yang paling kritis sekalipun tak luput darinya. Karl Marx misalnya, yang komentarnya dipakai sebagai epigram pembuka buku Said, berkata ihwal ’orang Timur’: ”Mereka tidak bisa tampil sendiri, mereka harus diwakili.”55

Dari semangat itulah studi poskolonial menulis pengetahuannya sendiri.

Bukan atas dasar konstruksi filsafat saya berpikir maka saya ada. Melainkan, aku

berpikir di mana aku tak ada, maka aku ada di mana aku tak berpikir. Yakni,

kondisi ketika si “bisu” berbicara, si “gila” mengilmiahkan pikirannya, si “bodoh”

menguatkan epistemologinya, dan ketika pecinta takhayul, bid’ah, dan khurofat

menjelaskan dengan amat rasional dan empiris atas pengetahuannya. Namun,

pengetahuan maisntream kolonial yang masih mengakar kuat akan menolaknya.

Sebagai sampah peradaban yang dikonstruksi oleh negara “terbelakang” yang tak

layak pakai di negara “maju”. Dirinya yang “maju” semakin tidak rela, ketika

tahu, bahwa falsafah-pengetahuannya telah ketinggalan lebih jauh di belakang

negara “terbelakang”. Meskipun begitu, masih tetap banyak pengikut yang

grandung dengan mainstream pengetahuan kolonial.

Itulah ketika pada 1985 Gayatri Spivak56 mempersoalkan “kebisuan”

subaltern.57 Dengan sebuah sindiran kritis, “Dapatkah subaltern Berbicara?”58

55 Pegantar dalam Edward Said, Freud and the Non-European, (London: Verso & Freud Museum, 2003), terj. L.P. Hok, Bukan Eropa: Freud dan Politik Indentitas Timur Tengah, (Tangerang: Marjin Kiri, 2005), hlm. viii.

56 Lengkapnya Gayatri Chakravorty Spivak, lahir 24 Februari 1942 di Kalkuta, Bengal Barat. Spivak belajar Sastra Inggris di Universitas Kalkuta (B.A 1959) dan Universitas Cornell (M.A 1962 dan Ph.D. 1967). Lihat, http://webdev.ui.ac.id/post/kuliah-umum-gayatri-c-spivak-id.html?UI=4e9bf235bcd559a0f3243 e370857ea9b& UI=4e9bf235bcd559a0f3243e370857ea9b

55

Subaltern di sini merujuk pada “klas-klas subaltern” dari Gramsci.59 Maksudnya,

kelas-kelas yang berada di posisi inferior. Di atasnya ada kelas-kelas superior

yang lebih dominan dibanding kelas-kelas lain. Di era 1980-an, masa itu sedang

marak studi dalam perspektif masyarakat yang terdominasi. Club studi untuk

dikemudian dikenal dengan kelompok Sulbaltern Studies. Kelompok ini lalu

mensistematisir pembahasan tema-tema subaltern. Pokok-pokok kasus bahasan

subalatern studies dijadikan landasan berpikir untuk diteoritisasikan. Subaltern

studies tadinya membahas masalah-masalah kecil yang berkaitan dengan ras,

gender, kasta, pekerjaan, atau lainnya. Namun, berkembang dan dijadikan kajian

teoritis untuk membahas problematika besar yang secara umum terjadi di negara

Asia Selatan. Jangkauan subaltern studies kemudian diperluas dalam persoalan

sejarah, politik, ekonomi, dan sosiologi masyarakat subaltern.

Kesepakatan banyak pihak terhadap kelompok subaltern studies

memunculkan gagasan tentang subalternitas postkolonial. Kutha Ratna

menyebutnya teori itu sebagai varian postrukturalisme.60 Bukan variasi

postmodernisme (1972)61. Postkolonialisme mampu menempatkan dirinya pada

57 Istilah subaltern biasa digunakan dalam strata kepangkatan di dunia militer. Yakni, untuk

menunjuk perwira di bawah kapten. Namun, Gramsci memakainya untuk mewakili klas-klas tertindas. Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, SU, ibid., hlm. 460.

58 Leela Gandhi, ibid., hlm. 1. 59 Antonio Gramsci lahir di Kota Ales, Pulau Sardinia (22 Januari 1891). Pada 1911 studi di

Universitas Turino dengan beasiswa. Dia bergabung dalam Partai Sosialis Italia (PSI) sekaligus menjadi wartawan sejak 1915. http://arts.anu.edu.au/suarsos/gramsci.htm. Diceritakan Giuseppe Fiori, Gramsci meninggal pada 1937 setelah 10 tahun dalam penjara Musollini. Roger Simon, Gramsci’s Political Thought, terj. Kamdani & Imam Baihaqi, Gagasan-gagasan Politik Gramsci, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 14

60 Postrukturalisme merupakan bagian dari posmodernisme. Mumblay dan Putman (1992) mengatakan focus kerja postrukturalisme pada linguistic yang memproduksi subjekvitas dan identitas. Madan Sarup, Postrukturalisme & Posmodernisme, (Yogyakarta: Jalasutra, 2008).

61 Postmodernisme lahir disuatu sore Juli 1972 di St. Louis. Setelah tujuh tahun postmodenisme menjadi bagian penting dunia intektual. 1979 Conseil des Universities pemerintah Quebac (Canda) meminta laporan pengetahuan masyarakat-masyarakat paling maju. Lalu, tugas

56

posisi sejajar dengan teori-teori lain. Dari disiplin semiotika, resepsi, interteks,

feminis, hegemoni, interaksi simbolik, aktor jaringan, dekonstruksi, dan ragam

teori lain yang menolak hegemoni narasi besar.62 Postmoderisme merupakan

zaman atau era atau kelanjutan, dan penyempurnaan modernisme yang didominasi

ilmu-ilmu sosial budaya. Sedangkan postrukturalisme dipergunakan sebagai teori

untuk meneliti objek yang bernama postmodernisme. Sekaligus dekonstruksi

terhadap strukturalisme.63

Menarik pendapat Kuntha Ratna bahwa postkolonialisme varian

postrukturalisme. Maka, laiknya postrukturalisme, postkolonialisme juga menolak

narasi besar, oposisi biner, axis diametrikal, dan rangkaian pengetahaun serta

proses sejarah yang berjalan monolitik. Salah satu caranya dengan membongkar

struktur ideologi melalui arkeologi dan genealogi sesuai gaya Foucault (1926-

1984).64 Dalam rangka mengungkap begitu banyak masalah tersembunyi di balik

kenyataan yang pernah terjadi. Postkolonial demikian penting karena; pertama, itu diberikan kepada Jean-Fancois Lyotard. Lyotard menjawab dalam The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Stanley J. Grenz, A Primer on Postmodernism, (Michigan, USA: William B. Eerdmans Publishng Co, 1996), terj. Wilson Suwanto, A Primer on Postmodernism: Pengantar untuk Memahami Postmodernisme, (Yogyakarta: Yayasan ANDI, 2001), hlm. 67.

62 Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, SU, ibid., hlm.78. 63 Strukturalisme dianggap anti humanis. Karena objek strukturalisme dianggap cukup diri,

lepas dari masyarakat. Serta konsep-konsep tentang unsur, antar hubungan, dan totalitas. Karena sejak awal strukturalisme fokus pada struktur matematis dan logis, fisik dan biologi, psikologis, dan linguistik. Tidak pada fenomena sosial langsung. Jean Piaget, Le Stucturalisme, (France: Presses Universitaires de France, 1968), terj. Hermoyo, Strukturalisme, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 13, 30, 44, 62.

64 Pada 15 Oktober 1926 di kota Poitiers-Perancis, “Paul-Michel” Foucault lahir. “Paul-Michel” merupakan nama babtis Foucault. Namun, dia tidak menggunakan “Paul” karena itu nama ayahnya yang dibencinya sejak remaja. Foucault banyak menggeluti bidang pengetahuan. Namun, basis yang dipakai Foucault adalah sejarah. Disitulah terjadi pusaran diskursus, pengetahuan, subjektivitas, kekuasaan, kebenaran, dan sebagainya. Stanley J. Grenz, A Primer on Postmodernism…, ibid., hlm. 200-201. Lihat pula John Lechte, Fifty Key Contemporary Thinkers, (New York and London: Routledge, 1994), terj. A. Gunawan Admiranto, 50 Filsuf Kontemporer: Dari Strukturalisme sampai Postmodernitas, (Yogyakarta: KANISIUS, 2001). Karya pokok Foucault yang pertama Folie et deraison: Histoire de la folie a l’age classique (Kegilaan dan Ketakbernalaran: Sejarah Kegilaan Pada Masa Klasik) pada 1961 dan pada 1984 dia meninggal akibat penyakit terkait dengan AIDS. hlm. 177.

57

postkolonialisme menganalisis era kolonial: termasuk Indonesia. Kedua,

postkolonialisme memiliki keterkaitan erat terhadap nasionalisme; mengutamakan

kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Ketiga, postkolonialisme

juga untuk menggalang narasi kecil dari bawah, belajar dari masa lalu untuk

menuju masa depan. Keempat, menyadarkan kepada khalayak bahwa penjajahan

atau kolonialisme tak selalu berbentuk fisik. Dan kelima, postkolonial tidak hanya

teori, juga kesadaran diri. Sadar memerangi imperialisme, orientalisme,

rasialisme, dan hegemoni dalam bentuk lain-lain. Dapat pula hegemoni spiritual

dan material yang berasal dari luar maupun dalam bangsa sendiri.65

Berbeda dengan Kuntha Ratna, menurut Gandhi, postkolonialisme

merupakan titik temu dari beragam disiplin dan teori yang sedang bertarung.

Memungkinkan suatu dialog interdisipliner dalam ilmu-ilmu kemanusiaan.

Menggabungkan kesulitan ilmu-ilmu yang bertentangan seperti Marxisme66 dan

postmodernisme67/postrukturalisme.68 Lanjut Kuntha Ratna, postkolonialisme

varian dari poststrukturalisme. Dari pertentangan teori itu memunculkan

konsensus kecil mengenai isi, ruang lingkup, dan relevansi, sesuai kajian

postkolonial.

65 Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, SU., ibid., hlm. 81-82. 66 Marxisme atau marxim merupakan filsafat dari tulisan-tulisan Karl Marx, ajaran Marx, atau

kritiknya terhadap kapitalisme dengan pemikiran materialisme dialektis dan materialisme historisnya. Lorens Bagus, ibid., hlm. 572. Meski demikian, Marxisme dan kapilalisme dalam gerak sejarah sama-sama fokus pada materialisme. Jon Elster, An Introduction to Karl Marx, (England: Cambridge, 1986), terj. Sudarmaji, Karl Marx: Marxisme-Analisi Kritis, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2000), hlm. 141.

67 Postmodernisme secara konseptual begitu memesona. Yaitu, ketidakpercayaannya terhadap segala bentuk narasi besar, penolakan filsafat metafisis, filsafat sejarah, dan segala pemikian yang mentotalisasi. Misalnya, Hegelianisme, Marxisme, dan Liberalisme. Dengan prinsip paralogi (para pencipta) bukan holologi (para ahli). I. Bambang Sugiharto, Postmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996), hlm. 28.

68 Leela Gandhi, ibid., hlm. 4.

58

Secara redaksional, kata ”postkolonial” berasal dari ”post” atau setelah,

kolonial ialah penjajah, dan ”isme” suatu paham. Penggabungan diri kata-kata

dalam postkolonialisme secara harfiah menjadi paham mengenai teori yang

dilahirkan sesudah zaman kolonial.69 Gandhi menyatakan, menurut para kritikus,

redaksi postkolonial yang dirangkai (tidak dipisah tanda hubung, misalnya ”post-

kolonial”) medan perasanya jauh lebih sensitif terhadap sejarah panjang dari

berbagai konsekuensi kolonial.70 Proyek atas postkolonial ini untuk kali pertama,

versi Shelly Walia, dikemukakan Franz Fanon71 dalam Black Skin, White Masks

dan The Wretched of the Earth pada 1987. Lalu, Edward W. Said (1935-2003)

merintis postkolonialisme di dunai Anglo Amerika melalui bukunya Orientalism

pada 1978.72 Pemikiran Said banyak dipengaruhi Foucault. Pengetahuan bukan

untuk ilmu tetapi pengetahuan ialah kolonialisme itu sendiri. Dalam pengetahuan

mengandung visi dan misi sekaligus tujuan yang hendak dicapai. Pengetahuan

menjadi alat kekuasaan dan kekuasaan mengokohkan pengetahuan.

Postkolonialisme, teori ini merupakan akumulasi konsep-konsep, cara-cara

untuk memahami, dan tidak meninggalkan praktik untuk menjelaskan objek. Oleh

karenanya, dalam postkolonialisme kurang tepat jika kata ”post” sekadar diartikan

masa “setelah” atau “sesudah”. Bagi Stephen Slemon, postkolonialisme tidak

sekadar menunjuk pada suatu negara. Melainkan kondisi-kondisi yang

69 Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, SU, ibid., hlm. 82. 70 Leela Gandhi, ibid., hlm. 4. 71 Dokter jiwa ini lahir di Fort-de-France, 20 Juli 1925, namanya Frantz Fanon. Wafat 6

Desember 1961 di Washington DC (usia 36 tahun). Dia juga seorang pengarang dan pembuat esai Perancis. Walau meninggal diusia muda, karya Fanon menginspirasi gerakan pembebasan dari kolonialisme lebih dari empat dekade. (http://id.wikipedia.org/wiki/Frantz_Fanon).

72 Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, SU., ibid., hlm. 84. Edward Wadie Said (1 November 1935-25 September 2003/ 67 tahun) dia figur pendiri postcolonialism. Anglo-Amerika merupakan bagian Anglosfer Amerika; yang keseluruhan mempergunakan Bahasa Inggris (Britania Raya).

59

ditinggalkan (postcolonial condition).73 Maka, postkolonialisme bukanlah

neokolonialisme ataupun antikolonialisme.74

Di Indonesia, kalau postkolonialisme ingin dipergunakan paling tidak

mengandung tiga pengertian. Pertama, masa pascakolonial di seluruh dunia.

Pengertian pertama ini membatasi diri pada masa-masa setelah kolonial. Di

Indonesia masa itu dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Kedua, segenap naskah

sejak kedatangan Eropa di Nusantara. Cakupan pengertian kedua lebih luas karena

durasinya sejak abad ke-16 (kedatangan Portugis dan Spanyol di Nusantara).

Ketiga, segala tulisan atau wacana pengetahuan tentang kedigdayaan Eropa dan

kemelorotan negara lain. Terakhir ini memiliki cakupan tak terbatas. Terhitung

sejak sebelum kedatangan Eropa di Nusantara. Namun, Eropa sudah memiliki

konsepsi atau pencitraan terhadap negara lain.75

Secara teoritik terdapat perdebatan dalam soal pengertian ”pascakolonial”

atau secara harfiah ”setelah-kolonial”. Berakhirnya kolonialisme dan

menyebarnya manusia bekas koloni ke seluruh penjuru dunia, bisa dianggap

seluruh dunia ada pada masa pascakolonial. Pengertian ini pun menjadi parameter

karena ketimpangan dan kesenjangan dari perintah kolonial belum bisa

dihilangkan sampai sekarang. Negara bisa pasca dalam ukuran formal, realitasnya

masih terkolonisasi. Pemaknaan tekstual atas pascakolonial, mengakibatkan teori

yang heboh di tahun 1980-an ini tidak bisa dipakai siapapun yang berada pada

73 Stephen Slemon, Post-colonial Critical Theories, dalam Gregory Castle (ed.), Postcolonial

Discourses: An Anthology, (Massachusetts: Blackwell, 2001), hlm. 102. 74 Leela Gandhi, ibid., hlm. 90-91. Antikolonialisme ditunjukkan dengan sikap menolak

segala bentuk kolonialisme, baik yang pernah terjadi antar negara. Maupun, dalam skala yang lebih luas dari negara.

75 Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, SU, ibid., hlm. 96-97.

60

paling pinggir atau paling bawah dari negara-negara. Mereka yang terpinggirkan

tidak pernah dalam situasi pasca. Jawaban itu untuk menambah pemahaman dan

pengamalam ”pascakolonial”. Tidak dari pertanyaan, kapan? Namun, bagaimana?

Maka, menurut Loomba dari Hulme, pascakolonial bisa generalisasi sejauh kata

itu ”mengacu pada suatu proses pembebasan dari sindrom kolonial, yang

membentuk banyak sekali dan barangkali tak terelakkan bagi mereka yang

dunianya telah ditandai oleh perangkat fenomena itu: ”pascakolonial” adalah (dan

seharusnya adalah) sebuah istilah diskriptif bukan evaluatif” (Hulme, 1995:

120).76

a. Fungsi dan Manfaat Postkolonialisme

Teori merupakan cara tertentu untuk memahami objek. Dilihat melalui

’teropong’ postkolonialisme maka masalah atau objek yang sedang ditampilkan

adalah kolonialisme. Pula perlu diingat, postkolonialisme mempunyai hubungan

integralistik dengan model berpikir ala Edward Said. Yang menjadikan objek

postkolonialisme semakin tidak terbatas hanya pada kolonialisme–sebagaimana

mainstream pahami. Postkolonialisme yang juga mengalami interaksi dengan

paradigma Orientalism Said sehingga memiliki cakupan juah lebih luas lagi.77

Mengapa objek kolonialisme bidikannya? Mengapa pula, masa-masa

penjajahan kolonialisme perlu teliti lagi dengan postkolonialisme dan bukan

lainnya? Sebab, penjajahan atau kolonialisme meninggalkan berbagai bentuk atas

sifatnya. Terbendakan dalam naskah, monumen, prasasti, hasil teknologi, dan

76 Ania Loomba, Colonialism..., ibid., hlm. 24. 77 Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, SU., ibid., hlm. 99.

61

lain-lain. Meninggalkan pula warisan permasalahan akut psikologis, mentalitas,

dan spiritualitas yang harus segera diselesaikan. Akibat kolonialisme, bangsa kita

terinveksi (minimal terkontaminasi) sistem dan mekanisme kolonial. ’Barang’

asing yang sebenarnya tidak mengalami penyesuaian atau bahkan bertentangan vis

a vis dengan kepribadian bangsa. Dua kepribadian yang bersinggungan dan saling

mempengaruhi ini menjadikan manusianya hidup di dua ruang. Yaitu, ruang

kenyataan bangsa di wilayah Nusantara yang ”tertinggal” dan ruang semu atau

bayangan-bayangan seolah nyata dari peradaban kolonial yang ”maju”. Tidak

disadari, keberadaan pada dua ruang yang tidak jelas itu menjadikan manusia-

manusianya selalu terkucil, tersingkir, terasing, dan tak diperhitungkan dalam

kenyataan global. Ditandai sifat-sifat buruk seperti cemburu, iri hati, oportunis,

korup, apatis, dan pemalas.

Untuk manfaat dan fungsi analisis, postkolonialisme banyak

bersinggungan dengan berbagai varian penelitian sejarah. Baik persinggungan

sosial maupun sengketa intelektual. Di situlah postkolonialisme turut serta sering

dimasukkan dalam kategori perangkat teori analisis historis. Bedanya, diskripsi

historis hanya berkutat pada fakta-fakta sejarah. Analisis postkolonial menjawab

pertanyaan bagaimana fakta-fakta sejarah itu (meskipun datanya sama) bisa

dipahami secara berbeda. Kajian historis yang stagnan. Posisi postkolonialisme

berada di level lanjutan dan lebih jauh setelah penelitian model diskripsi historis.

Hubugan erat yang terus dijalin antara postkolonialisme dan kolonialisme

membuka peluang penelitian ini pada pemahaman terhadap sejarah. Tidak sekadar

alur, plot, tokoh, waktu, tempat, dan kejadiannya. Analisis postkolonial lebih dari

62

deskripsi historis yang berhenti di tempat. Namun, membidik sejarah yang terus

bergerak sehingga analisisnya juga pada sejarah pergerakan dan sosial, tanpa

ketinggalan soal nasionalisme.78

Memfungsikan postkolonialisme tak pula sebatas analisis historis. Juga

teori ini dapat difungsikan menganalisis kultur dan budaya serta tradisi di negara

pascakolonial. Akibat kolonialisme yang berabad-abad di Nusantara, jelas tersedia

warisan naskah begitu banyak. Naskah-naskah atau manuskrip79 lain yang selalu

menarik dalam penyelidikan postkolonialisme. Manuskrip yang tidak hanya

terkontaminasi juga terinveksi kolonialisme Eropa. Baik naskah-naskah ilmu

pengetahuan yang terdiri dari bahasan sejarah, hukum, antropologi, sosiologi, dan

geografi, maupun naskah-naskah karya sastra yang ’tidak ilmiah’. Kesemuanya

itu tetap ’anak’ pada zamannya yang tidak boleh ditirikan.

b. Bidikan Postkolonialisme

Kesepakatannya terhadap Gramnsi, Said berjuang memperlihatkan

kolonialisme tidak sesempit dalam hegemoni ekonomi ala Marxis ortodok. Atau

kolonialisme Marxis di awal kemunculannya. Lebih dari itu, kolonialisme

melakukan hegemoni ide. Bahasannya lebih luas dibandingkan hegemoni

ekonomi. Karena berada di antara infrastruktur material dan superstruktur

78 Ibid., hlm. 101. 79 Manuskrip biasa diartikan sebagai tulisan tangan asli. Usianya termuda 50 tahun. Tentu,

yang punya arti penting bagi peradaban, sejarah, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Tjandrasasmita, arkeolog satu ini, mengkategorisasi tiga jenis manuskrip Islam di Nusantara. Pertama, berbahasa dan tulisan Arab. Kedua, Jawi (ditulis huruf Arab berbahasa Melayu). Ketiga, Pegon (ditulis huruf Arab, menggunakan bahasa daerah; Jawa, Sunda, Bugis, Buton, Banjar, Aceh, dlsb.). DR H Uka Tjandrasasmita, Manuskrip Ulama Nusantara Dijarah Penjajah, (www.Sabili.co.id). Ketegori manuskrip Tjandrasasmita terlalu sempit. Karena manuskrip mengenai segala sesuatu (naskah dlsb) yang mendukung penelitian sejarah dari konstruksi masa lalu.

63

ideologis. Serangan gencar pada sistem ideologi dilakukan melalui pencitraan

yang sengaja diciptakan. Citra tentang koloni sebagai bangsa ”terbelakang”,

”pasif”, ”sensual”, ”kanibal”, bahkan ”barbar”. Konstruksi struktur ideologi Eropa

terhadap daerah-daerah koloni seisinya dalam rangka membenarkan tindakan

kolonialisme bahwa koloni tidak berperadaban. Maka, kolonialisme harus

memperadabkan koloni-koloni yang ndeso dan ’ketinggalan jaman’.80 Untuk

membenarkan dan mengukuhkan segala pengetahuan dan ”kebenaran” yang telah

dimanipulasi diterbitkanlah ribuan buku. Tidak kurang ada 60 ribu judul yang

membahas Timur Dekat dalam kurun 150 tahun (1800-1950). Meminjam istilah

Edgar Quinet (1803-1975) –disebut Renaissance81 dunia Timur. Sebaliknya, tak

satu pun buku hasil tulisan bangsa Timur mengenai Barat.82

Seakan-akan menjadi sangat wajar dan harus mengarahkan kiblat dalam

berpengetahuan ke arah Barat. Di situlah yang paling ”otoritatif”, ”valid”,

”terpercaya”, ”benar secara ilmiah”, dan ”harus dita’ati” hasilnya.

Postkolonialisme ingin membuktikan penjungkirbalikan kebenaran yang

dilakukan lewat ide-ide dan ideologi kolonial Eropa, Barat.

... proyek tulisan poskolonial untuk mempertanyakan wacana Eropa dan strategi-strategi diskursifnya, menginvestigasi media-media yang digunakan oleh Eropa untuk memaksakan dan mempertahankan kode-kodenya dalam dominasi kolonial di seluruh dunia dilakukan dari suatu posisi di dalam dan di antara dua dunia. Oleh karenanya, upaya pembacaan dan penulisan kembali catatan-catatan historis dan fisional Eropa tidak terelakkan menjadi

80 Ndeso sering dimaknai peyoratif sebagai ketertinggalan dalam segala hal. 81 Dalam bahasa aslinya, Perancis, renaissance artinya “kelahiran kembali” atau “kebangkitan

kembali”. Karena Eropa memang daerah mati potensi, tidak berpendidikan, dan tidak berperadaban serta tidak berkeadaban. Dalam bahasa Latin disebut nascentia—nascor, natus (kelahiran, lahir, dilahirkan). Kata itu dipopulerkan dalam tulisan Michelet pada 1855 dan pada 1860 dipergunakan oleh Burckhardt. Lorens Bagus, ibid., hlm. 953-954. Edgar Quinet (17 Februari 1803-27 Maret 1875) ialah intelektual dan sejarahwan Perancis.

82 Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, SU., ibid., hlm. 111-112.

64

tugas vital pemikiran poskolonial. Melebihi upaya-upaya penciptaan esensi-esensi nasional atau regional alternatif, manuver-manuver subversif ini menjadi karakteristik khas tulisan poskolonial. Kesusastraan/kebudayaan poskolonial lebih merupakan praktik-praktik diskursif tandingan, bukan praktik-praktik turunan wacana Eropa.83

Brilian apa yang telah dilakukan Said dalam Orientalism-nya ketika

menggunakan semangat postkolonialisme ini dalam mengkonstruksi

pemikirannya. Said mengerjakannya paling tidak dengan tiga tahap strategis yang

harus dilalui. Agar pengetahuan yang dia bangun tidak mudah diruntuhkan.

Pertama, semata-mata untuk kajian akademis. Sebagai kajian akademis,

pengetahuan yang dikonstruksi oleh negara-negara koloni atau orang Timur agar

dapat pula dipertanggungjawabkan (baik data-data ataupun analisisnya).

Menyesuaikan standarisasi pencarian kebenaran pengetahuan, yakni, secara

ilmiah yang dipakai para akademisi, seperti di kampus. Kedua, sebagai usaha-

usaha untuk meraih kekuasaan. Pengetahuan tidak sekadar untuk pengetahuan.

Pengetahuan dijadikan alat dan kekuatan untuk meraih (merebut) kekuasaan yang

digenggam tangan-tangan kolonialis. Penguasaan fisik ataupun cengkeraman laten

dan halus namun khas kolonial. Yang datangnya dari internal diri, maupun dari

luar negeri. Dan ketiga, usaha menciptakan citra diri kita sebagai pusat, subjek.

Bukan objek (baca, binatang percobaan) yang sedang diteliti. Caranya,

menciptakan dikotomi secara laten di bidang pengetahuan sesuai kontruksi Timur.

Point ketiga itu merupakan usaha berat ketika harus membuat konsepsi-konsepsi

atas pengetahuan yang diciptakan sendiri. Bebas dari hegemoni tata aturan dan

pengetahuan kolonial.

83 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, & Helen Tiffin, The Empire Writes Back: Theory and

Practice in Post-colonial Literatures, (1989), terj. Fati Soewandi & Agus Mokamat, Menelanjangi Kuasa Bahasa: Teori dan Praktik Sastra Poskolonial, (Yogyakarta: Qalam, 2003), hlm. 308.

65

Karena pengetahuan kolonial berwatak jahat. Terus membiarkan dikotomi

berlanjut: kolonial v koloni, ”maju” v ”terbelakang”, ”berperadaban” v ”biadab”.

Perbedaan itu dipelihara ’sealamiah’ mungkin. Maksudnya, agar Pribumi selalu

membawa beban koloni, tetap bodoh mekipun sekolah, dan merasa terbelakang

dan tidak mampu lagi mengejar ketertinggalan. Bahasa-bahasa asli negara koloni

memperoleh dampak atas kolonialisme. Dianggap bahasa asli daerah telah mati,

lapuk, dan tidak mempunyai arti. Itu untuk memperkukuh bahasa kolonial

Belanda saja dan dipatenkan sebagai bahasa ilmu pengetahuan modern dan bahasa

orang-orang terpelajar. Demi maksud keji kolonialisme, banyak pula naskah-

naskah lama asli daerah koloni yang dibakar dan dimusnahkan. Banyak juga yang

dibawa lari dalam wujud fisik (manuskrip, misalnya) untuk dipenjarakan di

museum-museum Eropa.

Dari sekian banyak yang harus dihadapi, objek kajian postkolonial pada

umumnya wacana-wacana postkolonial. Terdiri berbagai bentuk pencitraan terkait

dengan peninggalan kolonial. Analisis terhadap wacana yang berhubungan

dengan pengkoloni dan koloni setelah fase dekolonisasi. Juga analisis terhadap

wacana yang mengendap atau tersisa dalam ingatan akibat teriveksi kolonialisme

secara keseluruhan. Diperjuangkan melalui isu seperti gender, ras, penindasan,

dan bentuk penjajahan lain.84 Kajian postkolonial ini diperkuat oleh banyak tokoh.

Seperti: Edward Said, Jacquest Lacan, Frantz Fanon, Gayatri Chakravorty Spivak,

D. Chakrabarty, Homi K. Bhabha, Slavoj Zizek, Sara Suleri, Bill Ashcroft, Helen

Tiffin, Ania Loomba, Leela Gandhi, Gauri Viswanathan, dan lainnya, serta

84 Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, SU., ibid., hlm. 116-117.

66

pengaruh kuat model berpikir Foucault.85 Dengannya, negara Barat dan Eropa

(seperti Belanda) akan dipermalukan. Bahwa telah terbukti, pada zaman kolonial,

Belanda mempermalukan diri dengan membuat peta atlas dengan sengaja

menampilkan seolah-oleh wilayah Belanda lebih luas dan lebih kaya hasil

buminya dibanding Nusantara.86 Dengan maksud memberi citra bahwa

”selayaknya (wajar)” Belanda menjajah Nusantara.

c. Representasi Postkolonialisme

Kolonialisme berpengaruh sangat kuat terhadap daerah koloni. Tiga hal

yang menguatkannya. Pertama, durasi waktu yang begitu lama dalam

kolonialisme maupun luasnya pengaruh kolonial di wilayah koloni. Kedua,

perbedaan tingkat peradaban pengkoloni dan koloni, serta hegemoni peradaban

kolonial. Ketiga, kolonialisme dilakukan dengan berbagai sarana kompleks;

agama, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, fisik, dan persenjataan. Gejala-

gejala tersebut akan diikuti dengan kuatnya ”representasi”. Asalnya dari

repraesentatio (Latin), akar kata praeese. Artinya, mendahului atau mendahului

85 Jacques Marie-Émile Lacan (13 April 1901-9 September 1981) ialah psikoanalis Prancis.

Frantz Omar Fanon (20 Juli 1925-6 Desember 1961) dia psikiatris dan filsuf serta pengarang asal Martinique. Gayatri Chakravorty Spivak (24 Februari 1942) seorang kritikus India, teoritikus tentang marxisme dan pejuang hak-hak perempuan. Dilip Kumar Chakrabarti dia arkeolog India dan profesor di CambridgeUniversity. Homi K. Bhabha (Mumbai-India 1949) ia Direktur Pusat Kemanusiaan Harvard University. Slivoj Zizek merupakan peneliti senior di Institute of Sociology Universitas Ljubljana, Slovenia. Sara Suleri Goodyear dia pengarang, sejak 1983, profesor Bahasa Inggris di Yale University. Helen M. Tiffin: Guru Besar dalam Bahasa Inggris di Universitas Tasmania, Australia. Leela Gandhi (1966): Profesor dalam Bahasa Inggris di Universitas Chicago. Gauri Viswanathan, Profesor dalam English and Comparative Literature di Columbia University (New York).

86 Peta buatan kolonial Belanda pada 1938 menggambarkan Nusantara tak semestinya. Dari ukuran luas, hutan, jalan, transportasi, dan sebagainya mereduksi fakta. Kamis, 5 Febuari 2009 lalu diluncurkan Atlas Nasional Indonesia (ANI) untuk menunjukkan wilayah Nusantara sesungguhnya. Akhirnya Merdeka Dari Atlas Belanda, Dalam http://www.republika.co.id/koran/ 14/29784/Akhirnya_Merdeka_dari_Atlas _Belanda (Jumat, 06 Februari 2009 pukul 06:19:00)

67

objek lain. Disiplin retorik beranggapan representasi sebagai ketepatan memilih

kata-kata. Sehingga membangkitkan daya imajinasi. Representasi bisa pula

diartikan sebagai citra dan gambaran, atau lukisan. Secara tradisional

mengandung arti imitasi dan kemiripan, yakni memiliki citra mental dan aktual.87

Terang Cavalaro, representasi berkaitan dengan proses pengulangan.

Aktivitas untuk menghadirkan kembali. Makna baru bisa didapat dari suatu

kalimat atau kata karena kalimat atau kata tersebut digunakan dalam konteks

berbeda. Konteksnya representasi, ketika bicara atau menulis apapun baik oleh

antropolog, sejarahwan, linguis, psikolog, desainer, dan sutradara, secara

mendasar tidak mencipatakan sesuatu apapun yang baru. Hanya pengulangan atas

yang sudah ada. Ini karena representasi sejajar dengan interaksi, simulakrum

(medium penyampai pesan).

Teori postkolonial, menurut Foucault dan Said, merepresentasikan tiga hal

yang tidak pernah terpisahkan; bahasa, kebenaran dan kekuasan.88 Bahasa

menjadi alat untuk mempermudah melakukan transfer atas informasi atau

pengetahuan. Di situ ada teks dan atau wacana. Simbol yang memahamkan

kepada seseorang tentang suatu kebenaran dari bahasa. Sehingga kebenaran bisa

dikandung atau dikonstruk oleh bahasa. Tanpa kebenaran, bahasa tidak berarti

apa-apa kecuali sekadar bahasa. Kebenaran yang juga dibahasakan menjadi

maksud dalam tujuan kekuasaan. Juga, kebenaran menjadi benar jika pula

didukung oleh kekuasaan. Sering kali kebenaran menjadi salah karena posisinya

minoritas dan tanpa dukungan kekuasaan. Sedangkan kebenaran butuh

87 Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, SU., ibid. hlm., 122-123. 88 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, & Helen Tiffin, The Empire Writes Back… ibid., hlm. 258.

68

dibahasakan dan dibantu kekuasaan agar terasa perubahan sosial dari yang telah

dipelajari. Ketiganya, bahasa, kebenaran, dan kekuasaan berhubungan terus-

menerus tanpa putus.

Postkolonial juga akan membongkar ketiga relasi yang tekandung dalam

naskah atau peninggalan atau akibat kolonial. Bahasa, kebenaran, dan kekuasan

yang masing-masing terkait dan terkonstruk oleh kolonialisme namun menjadi

suatu ”kebenaran” di benak koloni. Entah benar dan tidaknya? Justru

ketidaksadaran—alamiah—atas kebenaran versi kolonial—yang menjadi

pengetahuan dan kekuasaan—itulah saat-saat kolonialisme menancapkan taring-

taring beracunnya. Maka, postkolonialisme tidak hanya mengorek kenyataan

kolonial tadi. Juga, bagaimana membuat konstruksi bahasa, kebenaran, dan

kekuasaan sendiri yang merdeka dan tidak kolonialistik. Namun, bahasa,

kebenaran, dan kekuasaan yang menjadi representasi kenyataan wilayah atau

negara sendiri, tidak hanya yang pernah menjadi koloni.

Ketiga relasi itu bisa dicontohkan salah satunya dalam isu gender.

Perempuan harus membuat konstruksi atas bahasanya sendiri yang khas

perempuan. Sebabnya hanya ada satu-satunya piranti bahasa yang khas kolonial.

Yaitu, bahasa penindas.89 Dalam kasus ini, penindas itu biasanya laki-laki karena

hasrat sensualitasnya terhadap perempuan. Bahasa-bahasa yang menjadi

mainstream juga diterima perempuan secara bias. Penuh nuansa dan kepentingan

laki-laki atau penindas. Bagaimana bahasa yang khas perempuan itu mampu

memberi suara pada perempuan ”bisu” sebagaimana adanya. Di bidang hukum,

89 Bill Ashcroft, dkk. ibid. hlm. 270.

69

bahasa yang dipakai pun bukan berasal dari bahasa sendiri. Sangat banyak produk

hukum hasil konstruksi kolonial, baik Inggris, Belanda, maupun Perancis. Berarti,

dalam bahasa yang tidak asli dari bangsa sendiri itulah kolonialisme

mengukuhkan dan melakukan pembenaran kekuasan kolonialistiknya.

d. Batasan Postkolonialisme

Postkolonialisme dapat ditempatkan di ruang antara. Misalnya, ruang

antara totalitas dan struktur politik sedangkan di sisi lain ada fragmen politik.

Yakni, ruang perdebatan antara Marxisme dan pascamodernisme/

pascastrukturalisme. Dua ruang itu masing-masing tidak pernah berkaitan.

Malahan, pertentangan di antara keduanya selalu bersaing dalam pokok-pokok

pemikirannya.

Pertama, secara meta-naratif atau narasi besar. Postkolonialisme

membidik sesuatu yang lebih luas dari batasan makna katanya sendiri. Menelisik

sesuatu yang tak terbatas kolonialisme. Sehingga bersifat transhistorisitas

postkolonial. Di sini, postkolonialisme mampu melampaui dirinya sendiri.

Namun, terang Aijaz Ahmad,90 terjadi efek kokosongan yang amat fundamental

dalam makna sesungguhnya akibat konstruksi transhistorisitas postkolonial yang

diglobalkan. Penyebaran makna tersebut yang demikian luas menjadikan kita

tidak dapat bicara mengenai sejarah tertentu dari struktur yang tertentu pula.91

Dirinya, postkolonialisme, menginginkan dirinya lebih jauh dari sekat-sekat

bahasan tentang kondisi kolonialisme dan struktur yang dibangunnya.

90 Aijaz Ahmad ialah penganut teori Marxisme dan kometator politik di India 91 Leela Gandhi, ibid. hlm. 223.

70

Begitu karena postkolonialisme menganggap ada kekuatan atau luas

masalah yang tidak dapat diukur secara fundamental atau terdefinisi. Misalnya,

subordinasi secara kultural yang menonjol di masyarakat koloni Australia.

Berbeda dengan subordinasi administrasi dan meterialistik di tanah jajahan Asia

dan Afrika. Jika, postkolonialisme menutup diri terhadap perbedaan-perbedaan

itu, maka dia akan kehilangan intervensi politis dan etis. Menuju kondisi

ketidaksetiaan dan kekuasaan.92

Kedua, akhir kolonialisme. Postkolonialisme dapat menjadi pemikiran

terbaik sebagai kritik sejarah, demikian kata Robert Young. Terutama dalam

perdeban sengit antara Marxisme dan postmodernisme atau postrukturalisme.

Marxisme sendiri dengan amat jelas lepas dari alegori-alegori postkolonialisme

terhadap sejarah. Sedangkan lawan-lawannya telah berhasil dikritik Marxisme

dalam pemikiran sejarah atau historisismenya.93 Postkolonialisme dapat

berkembang dengan pesat sesuai kondisi masyarakat dunia bila disertai

perlawanan terhadap mainstream.

Anne McClintock94 mengetengahkan kritiknya dengan pendapatnya

tentang kata ”post” dalam kata postkolonialisme. Kata-kata itu menyerahkan suatu

prestise tentang suatu sejarah kepada kolonialisme. Pemikiran-pemikiran ini dapat

bertemu dalam penyatuan paradoks keanekaragaman dan dinamika masyarakat

dunia terjajah hanya dalam satu konstruksi saja. Yaitu, bersejarah melalui kategori

tunggal kolonialisme. Meskipun sebagai upaya balas dendam, menurut Tiffin,

postkolonialisme dapat meneruskan dua cita-citanya. Pertama, membongkar

92 Ibid. hlm. 225. 93 Ibid. 94 Anne McClintock (lahir pada 1954 di Harare, Zimbabwe) dia dikenal sebagai feminist.

71

kenyataan subordinasi masyarakat dunia oleh Eropa. Kedua, mengorek-orek

segala sesutu yang menyimpang di tubuh kolonial yang dilakuan kalangan yang

menolak kolonialisme.95

Dua hal tentang pemaksaan dan balas dendam justru tidak akan

meminimalkan pengakuan sedang dalam kondisi terjajah. Malah, menyetujui

kondisi itu sebagai kolonialisme. Nah, pendapat ini telah mengecualikan

kalangan-kalangan atau kelompok-kelompok ”nonpemaian”—dalam bahasa

Anandi. Sebagai batasan kebutuhan akademik postkolonialisme sudah mampu

menyingkap dan menamai bentuk masa lalu sejarah kita sebagai kolonialisme

secara nyata adanya. Sehingga inkoherensi sejarah menemukan mangsanya secara

akademik dan dapat pula dipertanggungjawabkan dalam pandangan restropektif

yang menyatu terhadap kritik postkolonial. Bisa terjadi seperti itu ketika

postkolonialisme terkungkung dalam identifikasi diri sebagai ”akhir” atau

”setelah” masa kolonialisme.96

Di awal, kekhawatiran keterbatasan postkolonialisme ini sudah diantisipasi

dengan pengertiannya yang tidak sebatas tekstual, ”setelah”. Tetapi segala sesuatu

yang berkaitan dengan kolonialisme; warisan sejarah, warisan mental, warisan

pengetahuan dan sebagainya, ketika dan setelah kolonialisme. Bahkan, sebelum

kolonialisme itu ada. Tatkala Barat dan Eropa mengkronstruksi tentang Timur

sebelum kedatangannya secara fisik (kolonialisme) maka sejak itulah sudah

dimulai bidikan postkolonialisme. Sehingga batasan postkolonialisme tidak

terbatas ruang dan waktu yang terdefinisi secara sempit. Sebagaimana dikatakan

95 Ibid. hlm. 227. 96 Ibid. hlm. 229-300.

72

Gilroy yang dengan keras mendukung bahwa tema-tema postkolonialisme

melebihi batas-batas etnisitas dan nasionalisme untuk menyatakan tentang

”kesadaran ganda”. Tambah Gilroy, meskipun begitu postkolonialisme lebih

mempunyai sifat murah hati.97

e. Relevansi Postkolonialisme di Nusantara

Teramat banyak warisan kolonialisme Eropa di Nusantara. Teks, wacana,

manuskrip, artefak, benda fisik bersejarah, dan sebagainya. Efek kolonialisme

juga berupa warisan yang mengendap dalam kehidupuan manusia dalam

keseharian masyarakat Nusantara pascakolonial. Meskipun, dekolonisasi secara

formal sudah terjadi di sini pada 17 Agustus 1945, dan banyak negara lain.

Namun, bekas inveksi kolonialisme Eropa di Nusantara; Portugis, Sepanyol, dan

Belanda masih tetap hidup. Ditambah lagi dengan penjahan –dalam bahasa

Jayabhaya98--orang-orang cebol alias Jepang. Postkolonialisme menjadi amat

relevan dan menemukan objek yang tepat untuk menganalisis kenyataan

masyarakat Nusantara pascakolonialisme. Akan mengorek bekas-bekas kolonial

di berbagai lini kehidupan kita. Seperti manipulasi pengetahuan, dikotomi yang

menyesatkan, dan ajaran-ajaran takhayul irasional—atas nama rasionalisme—

modern yang amat sangat menyesatkan!

Menelanjangi kuasa pengetahuan, modal, dan kekuasaan yang

terakumulasi sebesar-besarnya untuk kepentingan pengkoloni. Yang secara

97 Ibid. hlm.181. 98 Maharaja Jayabhaya adalah raja Kediri (1135-1157). Gelar lengkapnya Sri Maharaja Sang

Mapanji Jayabhaya Sri Warmeswara Madhusudana Awataranindita Suhtrisingha Parakrama Uttunggadewa.

73

historis, kolonialisme di Nusantara sejak awal abad ke-17. Ditandai berdirinya

Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) oleh Belanda. Sedangkan Inggris

mendirikan organisasi sejenis dengan nama East Indies Company (EIC), pusatnya

di Kalkuta, India. Warisan nalar kolonial bagi bangsa kita yang disebut inlander

demikian kuat. Sampai menampilkan mental minder dan malas. Di bidang

pengetahuan terhipnotis dengan tipu daya pengetahuan ”rasional” modern yang

irasional.

Sebagaimana fokus riset ini, relevansi teori postkolonial dipakai di

kawasan yang dulu disebut Nusantara ini akan dikhususkan pada era kolonialisme

Belanda. Yakni, era yang ditandai dengan masuknya perdangan dunia yang

kapitalis, VOC. Perekonomian dikuasai oleh Belanda. Namun, tidak semua

kawasan berhasil dikuasi kongsi dagang Belanda, yang selanjutnya diambil alih

pemerintah Negeri Belanda terhadap Nusantara. Namun, tidak semua kawasan

langsung tunduk dan dikuasi Belanda. Karena fanatisme keber-Islam-annya yang

begitu kuat sehingga susah menerima yang lain.

Maka, untuk merobohkan bangunan budaya dan masyarakat Nusantara

yang diperkuat oleh agama dikirim penasehat-penasehat intelektual di kawasan

jajahan Belanda, atau Hindia Belanda. Seperti, C. van Vollenhoven (1874-

1933).99 Namun, para penasehat Pemerintah Hindia Belanda tidak menampakkan

hasil memuaskan dalam nasehat dan strateginya. Lantas kemudian, dikirimkanlah

penasehat intelektual, arsitek, think thank, dan kreator yang lihai dalam bidang

akademik, penelitian, ilmu pengetahuan, dan sekaligus agama. Yaitu, Dr.

99 Cornelis van Vollenhoven (lahir 8 Mei 1874 di Dordrecht- mati 29 April 1933 di Leiden).

74

Christiaan Snouck Hurgronje. Sejak itu konsepsi pengusaan kolonial Belanda

terhadap koloni Nusantara berjalan mulus.

Halus, mulus, menyusup, menggurita, dan beracun. Dikuasi

pengetahuannya, agamawan, sekaligus masyarakat. Untuk kemudian dikonstruksi

hukum-hukumnya; hukum Islam maupun budaya (hukum adat), sesuai

kepentingan kolonial Belanda. Dikenal dengan hukum yang bewatak sangat

kolonialistik yang pelaksanaannya diperkuat melalui kebijakan Pemerintahan

Daerah Jajahan Hindia Belanda. Selanjutnya, masyarakat dikondisikan mematuhi

maksud-maksud kolonialisme Belanda. Terbukti, kolonialisme Belanda di bumi

Nusantara berjalan langgeng setelah Christiaan Snouck Hurgronje ikut

memperkuat sebagai think thank atau kreator atau arsitek intelektualnya. Dan,

peneliti perlu menelisik sekaligus mengoreksi bekas-bekas kolonialisme di bumi

Nusantara dengan penuh kesabaran; dibantu ketangguhan dan ketajaman

postkolonialisme!

75

BAB III

DINAS MATA-MATA

DAN PEMIKIRAN PERDATA KOLONIAL


A. ARKEOLOGI1 PEMIKIRAN CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE

a. Christiaan Snouck Hurgronje dalam Bacaan Situasi Keluarga

Seorang Pendeta Protestan, Ds. J.J. Snouck Hurgronje memiliki anak dari

Anna Maria de Visser (1819-1892) yang diberi nama Christiaan Snouck

Hurgronje.2 Anna Maria de Visser sangat populer di kalangan pendeta sebagai

puteri Pendeta Protestan Ds. Christiaan de Visser—rekan sejawat Ds. J.J. Snouck

Hurgronje—dengan Anna Catherina Scharp. Pada tanggal 3 Mei 1849 Ds. J.J.

Snouck Hurgronje dan Anna Maria de Visser yang belum resmi menikah

dikeluarkan dari Gereja Hervormd di Tholen atau Zeeland Belanda karena

1 Foucalut memakai istilah ‘arkeologi’ untuk mempelajari praktik dikursus atau wacana yang

melibatkan aturan main di dalamnya. Arkeologi merupakan kategori epistemologis selain ada juga istilah ’genealogi’. Yang disebut terakhir ialah sebuah model analisis diskursus yang secara khusus melihat relasi tak terpisahkan antara pengetahuan dan kekuasaan di dalam diskursus. Dalam kerjanya, arkeologi dan genealogi, tidak terpisahkan. Karena arkeologi berurusan dengan episteme atau struktur pemikiran yang khas dari suatu jaman. Lihat, Roberto Machado, Kritik Arkeologi Foucault, dalam Majalah BASIS, No. 01-02, Thn. 52, (Januari-Februari 2003), hlm. 50-61.

2 Penulis akan mempertahankan redaksi ‘Christiaan Snouck Hurgronje’ dalam penelitian ini untuk memperlihatkan obyek penelitian sebagaimana adanya. Tindakan ini amat berbeda dengan banyak banyak peneliti lain yang menuliskannya dengan redaksi C. Snouck Hurgronje, Snouck Hurgronje, Snouck atau Hurgronje saja. Karena tiga redaksi terakhir menjadi kamuflase bagi pembaca awam untuk mengerti bahwa tokoh yang sedang dibahas dibesarkan dalam tradisi Nashrani yang kuat.

76

melakukan hubungan gelap. Padahal waktu itu Ds. J.J. Snouck Hurgronje telah

menikah dan mempunyai enam orang anak. Ds. J.J. Snouck Hurgronje dan Anna

Maria de Visser baru resmi menikah setelah sekitar enam tahun tragedi

pengusiran di Gereja Hervormd. Yakni, setelah istri Ds. J.J. Snouck Hurgronje

yang pertama meninggal dunia 31 Januari 1855 di Terheijden.3 Christiaan Snouck

Hurgronje dilahirkan di Oosterhout, Belanda, pada tanggal 8 Februari 1857.4

Artinya, dua anak Ds. J.J. Snouck Hurgronje dari Anna Maria de Visser

lahir di luar perkawinan resmi. Karena Christiaan Snouck Hurgronje adalah anak

yang ke empat dan dilahirkan dua tahun setelah perkawinan resmi orang tua

kandungnya. Dari arsip Kota Oosterhout, Terheijden dan Mechelen, didapat

keterangan bahwa kedua anak pertama, Anna Maria dan Jacqueline Julie

dilahirkan berturut-turut di Chilham (Inggris) pada tanggal 24 Mei 1849 dan di

Mechelen pada tanggal 4 Desember 1850. Setelah perkawinan lahirlah pada

tanggal 19 Februari 1855 Christina Anna Catherina (wafat pada 3 Maret 1856 di

Oosterhout); pada 8 Februari 1857 Christiaan di Oosterhout; pada 3 September

1859 Anna Catherina di Oosterhout. Kedua anak pertama yang lahir sebelum

perkawinan sah memakai nama ibu mereka ‘De Visser’ setelah meninggalkan

Oosterhout pada tanggal 3 Mei 1871; anak-anak lainnya selalu memakai nama

‘Snouck Hurgronje’.5

3 H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, Het Kantoor voor Inlandsche Zaken, Cet.

II, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 119. Lihat pula Lathiful Khuluq, Strategi Belanda Melumpuhkan Islam; Biografi C. Snouck Hurgronje, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 7.

4 E. Gobee, C. Adriaanse, Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889, terj. Sukarsi, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid I, (Jakarta: INIS, 1990), hlm. v.

5 P.Sj. van Koningsveld, Snouck Hurgronje En Islam; Acht artkelen over leven en werk van een orientalist uit het koloniale tijdperk, terj. P.Sj. van Koningsveld, Snouck Hurgronje dan Islam;

77

Secara kasat mata bisa dilihat bahwa nama ‘Chistiaan Snouck Hurgronje’

merupakan gabungan nama kakeknya ‘Christiaan’ dan nama ayahnya ‘Snouck

Hurgronje’.6 Dengan menyandang dua nama besar ini menjadi tugas berat

baginya. Karena ia harus menjalani hidup sebagai pemuka bagi penganut

Protestan atau pendeta dalam rangka memperbaiki atau menebus kesalahan yang

pernah diperbuat ayah7 dan ibunya. Meskipun pada tanggal 13 Agustus 1856

permohonan Ds. J.J. Snouck Hurgronje agar kedudukannya di Gereja Hervormd

dipulihkan kembali telah dikabulkan. Kurang dari setahun, pada tanggal 12 April

1867, Anna Maria juga diterima sebagai anggota di tempat itu setelah mengajukan

permohonan8 dan permaafan. Rehabilitasi nama yang diperoleh kedua orang

tuanya tidak menjadikan beban Christiaan Snouck Hurgronje untuk kembali

mengharumkan nama keluarga atas masa lalu orang tuanya otomatis batal.

Menurut F. Schroder, Christiaan Snouck Hurgronje, merupakan nama

yang semua diperuntukkan bagi orang lain.9 Bukan nama yang ‘diperuntukkan’

bagi anak keempat Anna Maria de Visser sebagai individu bebas. Nama tersebut

mengandung jati diri dan masa lalu orang tuanya (Ds. J.J. Snouck Hurgronje dan

Anna Maria de Visser) yang include pada Ds. Christiaan de Visser. Dalam

persoalan cinta di dalam keluarga Christiaan Snouck Hurgronje sebagaimana anak

manusia lain yang mengidolakan ibunya. “Menurut pengalaman,” demikian

Christiaan Snouck Hurgronje menulis, “saya tahu bahwa cinta seorang ibu tidak

Delapan Karangan tentang Hidup dan Karya Seorang Orientalis Zaman Kolonial, (Jakarta: PT Girimukti Pasaka, 1989), hlm. 109-110.

6 P.Sj. van Koningsveld, ibid., hlm. 110-111. 7 Ibid., hlm. 31. 8 Ibid., hlm. 177. 9 Ibid., hlm. 31.

78

dapat dibandingkan dengan apa pun juga di dunia dan bahkan hampir tak dapat

dibandingkan dengan apa pun jua …,” kenangnya dikala usia senja. Kenangan

khusus terhadap Anna Maria de Visser itu ditulis pada 1921 sewaktu Christiaan

Snouck Hurgronje berusia 64 tahun.10

Ds. J. Scharp (1756-1829), buyut (ayah kakeknya) dari pihak ibu, bisa

dikatakan sebagai salah satu yang sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran

Christiaan Snouck Hurgronje. Ds. J. Scharp, seorang orator ulung di mimbar

Rotterdam di zamannya, pada 1824 berhasil menyelesaikan buku pelajaran Islam

Korte schets over Mohammed en de Mohammadanen. Hendleiding voor de

kwekelingen van het Nederlandsche Zendelinggenootschap atau Seketsa Singkat

tentang Muhammad dan Kaum Muslimin. Buku Pegangan bagi Para Siswa

Perhimpunan Pengabar Injil Belanda. Buku berbahasa Belanda ini harus disalin

tulis tangan oleh murid-murid calon pengabar Injil.11 Buku ini menguraikan

kelemahan-kelemahan ajaran Islam, anggapan buruk Islam terhadap ke-Kristen-

an, disertai trik-trik melumpuhkan ajaran Islam. Selain karena pendidikan modern

yang diperoleh di Leiden, pelajaran dari Ds. J. Scharp bisa dianggap sangat

mempengaruhi pola pemikiran Christiaan Snouck Hurgronje sebagai orientalis

kolonial di hari kemudian.

10 Ibid., hlm. 178. 11 Ibid., hlm. 175-176.

79

b. Pendidikan, Pembentukan Pemikiran, dan Karya Tulis Christiaan

Snouck Hurgronje

Sekolah lanjutan yang disebut Hogere Burgerschool (H.B.S.) di Breda,

Belanda, merupakan tempat Christiaan Snouck Hurgroje belajar Bahasa Latin dan

Yunani (Greek). Pada 1874 atau saat berusia 17 tahun dia melanjutkan belajar di

Universitas Leiden, Belanda. Fakultas Teologi merupakan jalan awal pendidikan

tingginya yang berhasil diselesaikan dalam tempo sekitar empat tahun. Dia

bukannya memperoleh pendidikan keagamaan dari jalan Hervormd-tradisional.

Tahun 1878 menjadi detik-detik penentuan ketika dirinya lulus sebagai sarjana

muda bidang Teologi di Leiden. Setelah sebelumnya Fakultas Teologi

mengantarkannya berkenalan dengan tokoh-tokoh ‘modernis Leiden’. Seperti,

Abraham Keunen, C.P. Tieles, dan L.W.E. Rauwenhoff.12 Dari ketiga tokoh

modernis Leiden ini dia banyak belajar tentang arah pemikiran teologi modern,

Teologi modern menarik perhatiannya dan sangat mempengaruhi pandangannya

ketika melihat Islam.13 Arah pemikiran modernisme Leiden bisa dibaca dengan

jelas saat dirinya menduduki suatu jabatan penting di Hindia Belanda dan

berkesempatan mengoperasikan pikiran-pikirannya.

Abraham Kuenen, salah satu modernis Leiden yang dikenal sebagai ahli

Penjanjian Lama, telah memberikan pelajaran kritik biblik atau kritik atas Kitab

Suci kepada Christiaan Snouck Hurgronje. Kritik biblik yang menggunakan

metode rasional menghasilkan pemikiran kontroversial dan kadang sangat

bertentangan dengan ajaran agama yang dianut di kala itu. Akibat perjumpaan-

12 Abraham Kuenen (16 September 18280-10 Desember 1891); lahir di Haarlem, India Utara. Dia ahli dalam Protestan,

13 Lathiful Khuluq, ibid., hlm. 12-13.

80

perjumpaan dengan kaum modernis Lieden Christiaan Snouck Hurgronje menjadi

salah satu pengikut fanatik rasionalisme Leiden. Ciri-cirinya adalah penolakan

terhadap sesuatu yang irasional. Trinitas14 dan posisi Yesus sebagai anak Allah

dalam ajaran Kristen (Katholik) ditolaknya karena dianggap bagian ajaran agama

yang tak masuk akal. Semakin lama di Universitas Leiden, kekuatan pengetahuan

dia tambah tertunjang melalui pelajaran bahasa-bahasa Semit yang diperoleh dari

R.P.A. Dozi dan Michael Jan de Goeje.15 Dari orang terakhir dia memperdalam

bahasa Semit (Samiyah). Khususnya bahasa dan sastra Arab sewaktu di Fakultas

Sastra Universitas Leiden. Studi sastra Semit dipilih setelah dia berhasil menjadi

kandidat examen sarjana muda pada Fakultas Teologi Universitas Leidien pada

1878.16 Sebelum menjadi murid yang penuh harapan bagi sang orientalis, M.J. de

Goeje (1836-1903), Christiaan Snouck Hurgronje sewaktu masih muda pernah

terasing dari ahli-ahli teologi Leiden yang modern. Karena ia sempat terhanyut

dalam paham Khayal dan Kenyataan (Dichtung und Warheit)-nya Goethe.17

Sejak belajar di Fakultas Teologi Universitas Leiden, Christiaan Snouck

Hurgronje memiliki teman akrab seangkatan, namanya Herman Bavinck (1854-

1921). Herman Bavinck di masa-masa berikutnya sangat terkenal sebagai ahli

dogmatika Kristen. Herman Bavinck dapat dikatakan sebagi figur yang memiliki

kapasitas intelektual yang setara dan setingkat dengan Christiaan Snouck

14 Dalam suatu data menunjukkan bahwa konsep Trinitas yang dipercaya pengikut Kristen

(Katholik) berasal dari tradisi Pagan kuno. Konsep Trinitas ini diwakili oleh Semiramis dan anaknya (Pagan Babylonia), Devkan dan Khrisna (Pagan India), Isis dan Horus (Pagan Mesir), dan sebaginya. Dalam Strategi Kaum Pagan Menuju The New World Order, (Foxit PDF Reader, tanpa identitas).

15 Michael Jan de Goeje (13 Augustus 1836-17 Mei 1909) dia orang Belanda orientalis. 16 Lathiful Khuluq, ibid., hlm. 13. 17 P.Sj. van Koningsveld, ibid., hlm. 31.

81

Hurgronje. Meskipun antara dua sahabat tadi masing-masing memilih konsentrasi

penelitian yang tidak sama. Namun, satu di antara keduanya biasa terjadi saling

memuji dan mengunggulkan secara akademis. Hingga pada suatu saat, Hepp

menceritakan anekdot tentang ujian kesarjanaan kedua sahabat tadi. Di mana

kejadian dalam ujian kesarjanaan tadi meleset dari dugaan setiap orang; ternyata

Christiaan Snouck Hurgronje tidak mendapat hasil cum laude. Sebaliknya,

Herman Bavinck lah yang memperoleh cum laude dari dewan penguji. Cerita

Hepp:

… “Ini”, demian Hepp, “sangat mengecewakan Bavinck. Ia yakin bahwa jika ada orang yang berhak mendapatkannya, maka pastilah orang itu adalah sahabatnya. Ia mengerti bahwa pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik itu. Hari berikutnya ia sendiri mendapatkan giliran. Pada pengumuman hasil ujian, preases memberitahukan bahwa fakultas dengan senang hati memberikan cum laude kepadanya. Bavinck menjadi pucat-pasi. Semangatnya yang menggebu-gebu meledak. Ia melemparkan kertas yang diserahkan kepadanya ke atas meja dan berkata, bahwa ia tak dapat menerimanya. Cum laude harus dicoret. Atau kalau tidak begitu, tuan-tuan dapat menyobek dokumen tersebut. Segera ia meninggalkan ruangan. Hal demikian belum pernah terjadi di Leiden. Itu akan tetap merupakan kejadian unik di dalam riwayat Sekolah Tinggi tersebut”. …18

Kemudian, pergaulannya yang intensif dengan kaum ‘modernis Leiden’

membuat Christiaan Snouck Hurgronje urung dari tujuan semula untuk menjadi

pendeta Protestan. Sebaliknya, ia lebih semangat mengembangkan diri dalam

bidang orientalistik di bawah bimbingan para modernis Leiden. Sejak saat itulah

dirinya sebagai tokoh orientalis-kolonialis dalam dunia pengetahuan menemukan

jalur pijak keilmuannya. Aliran modernis Leiden yang diikutinya berpendapat

bahwa agama sekadar kesadaran etis. Ialah kesadaran yang terletak pada setiap

diri manusia. Serta ajaran tentang dunai Barat sebagai yang segala-galanya atau

18 Ibid., hlm. 44-45.

82

superior jika dibandingkan dunia Timur yang tak beradab. Klaim-klaim demikian

dapat dibilang wajar mengingat lingkungan belajarnya di Leiden tergolong liberal

di masanya. Liberalisme di Leiden merupakan liberalisme pemikiran yang sangat

kuat terpengaruh teori evolusi Charles Darwin (1809-1882). Darwin memakai

teorinya untuk binatang. Evolusi model Darwin di dunia Barat juga biasa

difungsikan di bidang kebudayaan. Sehingga kesimpulan evolusi kebudayaan19 itu

berbunyi; budaya Eropa (Barat) dan agama Kristen merupakan puncak tertinggi

dalam (proses) evolusi kebudayaan. Sedangkan kebudayaan atau ajaran-ajaran di

dunia yang selain Barat difitnah sebagai keadaban terbelakang. Islam pun dapat

dikategorikan sebagai bentuk “degenerasi” kebudayaan. Karena Islam, bagi

kalangan Kristen, merupakan hukuman Tuhan atas segala dosa kaum Nashrani.20

Islam bukan rahmah untuk seluruh alam semesta tapi sanksi bagi umat manusia.

Sudah kita ketahui (Bab II) bahwa berkembangnya liberalisme satu paket

dengan kolonialisme dan imperialisme.21 Diawali dari revolusi pemikiran pada

akhir abad ke-16, oleh Rene Descartes (1596-1650);22 ‘Je pense donc je suis’ atau

‘Cogito ergo sum’, sebagai biji pertama modernisme.23 Bahwa segala sesuatu bisa

diterima asalkan jelas rasio bisa menerimanya. Model ini dikenal dengan filsafat

rasionalisme. Liberalisme yang disuburkan di Universitas Leiden termasuk yang

19 Proses atau dorongan atau rekayasa ke arah kesempurnaan citra manusia—dalam perspektif

kolonial—dengan standar tetinggi (paling sempurna) adalah citra manusia Barat. 20 Lathiful Khuluq, ibid., hlm. 13-14. 21 Lihat Bab II dalam penelitian ini. 22 Robert C. Solomon & Kathleen M. Higgins, A Short History of Philosophy, (New York:

Oxford University Press, 1996), terj. Saut Pasaribu, Sejarah Filsafat, Cet. II, (Jogjakarta: Bentang Budaya, 2003), hlm. 322-325.

23 F. Budi Hardiman, Filsafat Modern, Dari Machiavelli sampai Nietzsche, (Jakarta: Gamedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 2-3. Dan F. Budi Hardiman, Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003), hlm. 72.

83

mengkonstruk anggapan bahwa Eropa atau dunia Barat paling otoritatif dan di

atas dunia mana pun. Sedangkan dunia Timur lebih rendah atau ’tak beradab’

karena belum selesai berevolusi, Barat sudah.

Mazhab liberal Leiden ini pun ikut memberi tuduhan kolonialistik bahwa

ras kulit berwarna (selain kulit putih Barat) bermental kerdil dan berhati kancil.

Tuduhan dan klaim-klaim seperti ini sebenarnya hanya mitos yang dibangun dari

rasionalisme Barat untuk menciutkan peradaban Timur. Eropa menghendaki

tercipta suatu kondisi di mana bangsa-bangsa kulit berwarna (hitam, gelap, sawo

matang, kuning, dll) benar-benar rendahan. Untuk menuju berhasil liberalisme

Leiden menggunakan isu-isu seperti ide-ide humanisme.24 Humanism bertujuan

’memanusiaan’ orang-orang Timur dengan dijadikan laiknya orang Barat

(dibaratkan). Karena langsung ataupun tidak humanisme sedang menuduh bangsa-

bangsa di luar Eropa (di luar dunia Barat) dengan segala identitas lokalnya

sebagai barang bukti bangsa yang tidak beradab (tak berperadaban). Humanisme

yang sombong ini berusaha merubah masyarakat dunia selain Barat agar sesuai

kondisi manusia Eropa yang ”beradab”. Proyek-proyek liberalisme dari Leiden,

seperti tertera dalam humanisme dan isu lain sengaja digencarkan sebagai upaya

menghapus identitas asli kebangsaan suatu wilayah yang dijadikan sasaran para

orientalis.25 Daerah-daerah sasaran yang sedang diadabkan dunia Barat dengan

cara, seperti kolonialisme, disebut koloni26 atau bisa pula disebut daerah taklukan.

24 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Cet. II, (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 295. 25 Orientalisme merupakan pandangan (pendapat dlsb) dunia Barat kepada dunia Timur.

Dalam kajian kolonial; Barat (yang memandang, meneliti)/ atau subyek sedangkan Timur (yang dipandang, diteliti) atau obyek alias hewan percobaannya. Kajian untuk membalik situasi ini bisa dilihat dalam oksidentalisme.

26 Dieter Nohlen (ed.), Kamus Dunia Ketiga, (Jakarta: Grasindo, 1994), hlm. 342.

84

Keseriusan dan minatnya terhadap dunia penelitian yang tinggi pertanda

jika Christiaan Snouck Hurgronje memang orang yang tangguh dan berkarakter.

Keuletannya di bidang akademik mengantarkannya, pada 24 November 1880

selesai studi doktroral dengan yudicium cum laude, mempertahankan disertasinya

berjudul Het Mekkansche Fest.27 Disertasi doktoral Christiaan Snouck Hurgronje

diberi predikat yang tinggi oleh P.Sj. van Koningsveld.28 Padahal, P.Sj. van

Koningveld merupakan salah satu peneliti dan kritikus hebat yang membedah

pemikiran dan kelakuan Christiaan Snouck Hurgronje yang kolonialistik tanpa

pengampunan. P.Sj. van Koningsveld memberi predikat Het Mekkansche Fest

sebagai karya ilmiah terbaik Christiaan Snouck Hurgronje29 karena penulisnya

berposisi benar-benar sebagai ilmuwan. Setelah menyelesaikan program doktoral

dan menunjukkan prestasi yang baik Christiaan Snouck Hurgronje diangkat

menjadi dosen di ”Leiden & Delf Akademy”. Tugasnya sebagai dosen adalah

menyiapkan calon-calon pegawai kolonial Belanda yang akan dikirim ke Hindia

Belanda.30 Tugasnya sebagai dosen cukup serius dan sangat menentukan

kelanjutan kekuasaan kolonialisme Belanda di Nusantara. Menurut penulis, di

sinilah karir Christiaan Snouck Hurgronje sebagai sang kolonialis sejati dimulai

dalam langkah-langkah praktis. Meskipun permulaan ini masih berkutat pada

dunia akademik perguruan tinggi. Tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa yang

27 Mekah dijadikan subjek disertasi untuk Ph.D. Christiaan Snouck Hurgronje rupa-rupanya

berasal dari gurunya M.J. de Goeje. Lihat Jan Jus Witkam, Christiaan Snouck Hurgronje: a tour d’horizon of his life and work, dalam Arnoud Vlorijk and Hans van de Velde (compiled), Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) Orientalist, (Leiden: Leiden University Library, 2007), hlm. 11.

28 Prof. Dr. van Koningsveld lahir pada 1943. Dia adalah Kepala Bagian Naskah Timur di Leiden dan Dosen tentang Islam di Fakultas Teologi Universitas Leiden.

29 Latiful Khuluq, ibid., hlm. 14-15. 30 Ibid., hlm. 24.

85

dilakukannya di ”Leiden & Delf Akademy” demi kelanggengan penjajahan

Belanda di Nusantara.

Banyaknya karya tulis Christiaan Snouck Hurgronje menjadi petunjuk

bagi kita sesungguhnya sang orientalis Leiden ini sangat produktif. Selain sangat

produktif, melalui karya-karyanya bisa diungkap alur-alur kelonialnya dalam

bentuk pemikiran-pemikirannya. Di antara karya tulis doktor pengikut modernis

Leiden ini yang mudah dijumpai di perpustakaan kita adalah:

1. C. Snouck Hurgronje, The Holy War, Made In Germany, (New York and

London: The Knickerbocker Press, 1915).31

2. C. Snouck Hurgronje, The Revolt in Arabia, (New York and London: The

Knickerbocker Press, 1917).32

3. C. Snouck Hurgronje, Islam di Hindia Belanda, (Jakarta: Bratara Karya Asara,

1973).33

4. C. Snouck Hurgronje, Aceh, Rakyat & Adat Istiadatnya, (Jakarta: INIS,

1873).34

5. C. Snouck Hurgronje, Mekka in the Latter, Het Mekkaansche Feest, terj.

Supardi, Perayaan Mekah, (Jakarta: INIS 1989).35

31 C. Snouck Hurgronje, The Holy War, Made In Germany, (New York and London: The

Knickerbocker Press, 1915). 32 C. Snouck Hurgronje, The Revolt in Arabia, (New York and London: The Knickerbocker

Press, 1917). 33 C. Snouck Hurgronje, Islam di Hindia Belanda, (Jakarta: Bratara Karya Asara, 1973). 34 C. Snouck Hurgronje, Aceh, Rakyat & Adat Istiadatnya, (Jakarta: INIS, 1873). 35 C. Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche Feest, terj. Supardi, Perayaan Mekah, (Jakarta:

INIS 1989).

86

6. E. Gobee dan C. Adiaanse (penyunting), Nasihat-Nasihat C. Snouck

Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda

1889-1936, Jilid I-XI, (Jakarta: INIS, 1990-1995).36

7. C. Snouck Hurgronje, Kumpulan Karangan Christian Snouck Hurgronje, Jilid

I-XIV, (Jakarta: INIS, 1995-2002). 37

8. C. Snouck Hurgronje, Tanah Gayo dan Penduduknya, terj. Budiman S.,

(Jakarta: INIS, 1996).38

9. C. Snouck Hurgronje, De Atjehers, deel I en II, (Landsdrukkerij, Batavia; E.J.

Brill, Leiden: 1895), terj. Sutan Maimon, Aceh, Rakyat dan Adat Istiadatnya

II, (Jakarta: INIS, 1997).39

10. C. Snouck Hurgronje, Mohammedanism, (21 November 2003).40

11. C. Snouck Hurgronje, Mekka in the Latter Part of the 19th Century, (Leiden:

Hotei Publishing, 2007).41

Banyaknya pembahas kiprah dan karya tulisnya membuktikan Christiaan

Snouck Hurgronje memang sosok yang sangat diperhitungkan. Baik pun yang

ditelaah karena mendukung langkah-langkah kolonialistiknya untuk menguatkan

kepentingan Belanda di Nusantara. Atau pun penelaah yang sangat gencar

36 E. Gobee dan C. Adriaanse, Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa

Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid I-XI, (Jakarta: INIS, 1990-1995).

37 C. Snouck Hurgronje, terj. S. Maimun dan Rahayu S. Hidayat, dkk. Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje, Jilid I-XIV, (Jakarta: INIS, 1995-2002).

38 C. Snouck Hurgronje, terj. Budiman S., Tanah Gayo dan Penduduknya, (Jakarta: INIS, 1996).

39 C. Snouck Hurgronje, De Atjehers, deel I en II, (Landsdrukkerij, Batavia; E.J. Brill, Leiden: 1895), terj. Sutan Maimon, Aceh, Rakyat dan Adat Istiadatnya II, (Jakarta: INIS, 1997).

40 C. Snouck Hurgronje, Mohammedanism, (t.p.: 21 November 2003). 41 C. Snouck Hurgronje, (Translated) J. H. Mohana, Mekka in the Latter Part of the 19th

Century, (Leiden: Hotei Publishing, 2007).

87

mengkritik serta menghujat tindakan dan pemikirannya. Beberapa pengkaji dan

kajian tentang dirinya (di Bab I) perlu ditambahkan di sini:

1. G. Drewes, Snouck Hurgronje and the study of Islam, (Leiden: University-

Day Lectures, 1957).42

2. Michael Laffan, Finding Java:Muslim nomenclature of insular Southeast Asia

from Sriwijaya to Snouck Hurgronje, (Singapore: Asia Research Institute,

2005).43

3. Jan Just Witkam, The audio-visual dimension, Christiaan Snouck Hurgronje’s

documentation of sights and soudns of Arabia, (Leiden: Friday 16 February

2007).44

4. Arnoud Vlorijk and Hans van de Velde (compiled), Christiaan Snouck

Hurgronje (1857-1936) Orientalist, (Leiden: Leiden University Library,

2007).45

Penelitian yang serius, memperoleh temuan bahwa karya-karya Christiaan

Snouck Hurgronje atau pun yang bersinggungan denganya, bukan semata-mata

dibuat untuk kepentingan ilmiah. Dengan kata lain, penelitian yang dimaksud

tidak murni karya ilmiah. Tak sedikit dari karya-karya yang penulis sebut yang

bernuansa kolonial. Bahkan tidak hanya nuansanya saja yang kolonial, isinya pun

berupa pembelaan-pembelaan demi membenarkan tindakan Christiaan Snouck

42 G. Drewes, Snouck Hurgronje and the study of Islam, (Leiden: University-Day Lectures,

1957) dapat diakses dari http://www.kitlv-journals.nl 43 Michael Laffan, Finding Java:Muslim nomenclature of insular Southeast Asia from

Sriwijaya to Snouck Hurgronje, (Singapore: Asia Research Institute, 2005). 44 Jan Just Witkam, The audio-visual dimension, Christiaan Snouck Hurgronje’s

documentation of sights and soudns of Arabia, (Leiden: Friday 16 February 2007). 45 Arnoud Vlorijk and Hans van de Velde (compiled), Christiaan Snouck Hurgronje (1857-

1936) Orientalist, (Leiden: Leiden University Library, 2007).

88

Hurgronje dan kelanggengan kolonialisme Belanda ’secara ilmiah’. Kita kenal

yang demikian dalam politik balas budi (Ethische Politiek).46 Yang seharusnya

penduduk koloni Hindia Belanda berterima kasih karena dari yang mulanya ’tidak

beradab’ sekarang sudah ’diadabkan’ melalui kolonialisme Belanda.

c. Petualangan, Penelitian atau Tugas Awal Penyamaran Christiaan Snouck

Hurgronje

… Mein Hauptzweck war die Beobachtung des durch europaischen Einfluss nicht gehemmten Lebens des Islams un der Wirkungen, welche er von jenen Zentren aus auf andere Lander, namentlich auf unsere niederlandisch-ostindischen Kolonien ausubt (= Maksud utama saya adalah mengamati kehidupan Islam dengan segala akibatnya yang tidak terkungkung oleh pengaruh Eropa, yang justru dari pusat itu timbul pada negeri-negeri lain, yakni atas jajahan-jajahan kami di Hindia Belanda).…47

Christiaan Snouck Hurgronje, 5 Maret 1887.

Dr. Christiaan Snouck Hurgronje bukan semata-mata sutradara yang

bermain di balik layar kolonialisme Belanda untuk kawasan Nusantara. Dirinya

juga memiliki suatu pengalaman pergulatan pengetahuan di medan nyata yang

‘seru’. Dapat dikatakan petualangan ini tidak semua orang bisa dan mampu

melaluinya. Baik penjelajahan demi kepentingan penelitian maupun usaha-usaha

lain yang terkait penyamaran dirinya di suatu wilayah penting bagi kelanggengan

kolonialisme Belanda di dunia Timur.

Kota Mekah merupakan kawasan suci yang diperuntukkan hanya bagi

orang Islam. Di luar Islam adalah kafir yang diharamkan menginjakkan kakinya

di tempat kelahiran agama suci yang disampaikan Rasulullah Muhammad S.A.W.

46 Politik Etis merupakan kebijaksanaan Belanda terhadap Indonesia berdasarkan rasa hutang

budi. 47 P.Sj. van Koningsveld, ibid., hlm. 57. [Huruf miring tebal dari Arief Musthofifin/ A.M.]

89

Namun pada 1884 Christiaan Snouck Hurgronje, anak Pendeta Protestan Ds. J.J.

Snouck Hurgronje dengan Anna Maria de Visser, telah berhasil memasuki

kawasan yang steril dari non-Islam itu (Mekah) sampai 1885. Peristiwa ini terjadi

setelah empat tahun dia mengajar di “Leiden & Delf Akademy” untuk

menyiapkan calon-calon pegawai kolonial di –“jajahan-jajahan kami” dalam

istilah Christiaan Snouck Hurgrenje—Hindia Belanda. Banyak pertanyaan

mengemuka seputar peristiwa masuknya cucu Pendeta Protestan Ds. Christiaan de

Visser ini di Mekah. Untuk urusan penelitian ataukah tugas menyamar sampai-

sampai Christiaan Snouck Hurgronje memasuki Mekah? Masihkah beragama

Protestan atau sudah ber-Islam sewaktu Christiaan Snouck Hurgronje berada di

Mekah? Ataukah keberhasilannya memasuki Mekah dilakukan dengan cara

berpura-pura sebagai Muslim agar tugas penyusupannya lancar? Jika terakhir ini

yang tarjadi, agama atau keyakinan apakah yang dianut anak keempat Ds. J.J.

Snouck Hurgronje dan Anna Maria de Visser ini? Beberapa pertanyaan yang

muncul dari kedatangan Christiaan Snouck Hurgronje di Kota Suci Mekah—yang

berjargon “selain Islam dilarang masuk!”—diperlukan suatu penguraian.

Pada 5 Maret 1887, Dr. Christiaan Snouck Hurgronje mengakui sendiri

maksud-maksud perjalanannya ke Kota Suci Mekah. Yaitu, meneliti kehidupan

Islam dari pusatnya. Karena di pusat Islam umat Muslim dari segala bangsa

berkumpul. Dari pusat Islam itu pula dianggapnya tersebar pengaruh ke seluruh

penjuru dunia. Pengaruh Islam itu termasuk yang timbul di negeri “jajahan-

jajahan kami”—dalam istilah Christiaan Snouck Hurgronje—Hindia Belanda.

Pengakuan itu menunjukkan senyata-nyatanya Christiaan Snouck Hurgronje di

90

Mekah untuk mengetahui arus pergerakan Islam di dunia. Dengan tahu yang

terjadi di pusatnya, di pusat itu juga ada masyarakat Islam Nusantara, dia dapat

membuat rencana-rencana untuk kepentingan kolonial di Hindia Belanda

(“jajahan-jajahan kami”) yang kebanyakan Muslim.

P.Sj. van Koningsveld menemukan data pada 1 Agustus 1885 Christiaan

Snouck Hurgronje telah menulis surat kepada Theodor Noldeke. Surat itu

menceritakan aktivitasnya di Mekah untuk mengetahui pengaruh pusat Islam,

Mekah, terhadap gerakan perlawanan masyarakat Muslim di Hindia Belanda.

Penggalan isi surat itu:

… “Kegiatan saya di sini tidak terbatas pada perdebatan atau pemecahan persoalan-persoalan fikih yang sulit, seperti yang selalu Tuan perkirakan; sebaliknya urusan-urusan itu sama sekali tidak membuat saya sibuk. Sebagaimana berulang-ulang saya katakan, tujuan utama saya adalah menelaah kehidupan Islam: jadi mengamati cara berpikir, cara berbuat dan perilaku kaum ulama dan bukan ulama di pusat kehidupan Muslim. Pengaruh pusat ini memancar ke segala tempat yang didiami kaum mukminin –khususnya, kerena saya orang Belanda dan tidak menampik ilmu pengetahuan yang praktis, pengaruh-pengaruh tersebut sangat terasa di Hindia Timur. Sudah barang tentu bangunan-bangunan suci sangat menarik minat saya. Tetapi sebagaimana baru saja Tuan kemukakan, keadaan-keadaannya tidaklah menguntungkan bagi penelitian hal itu”. …48

Penggalan surat yang dikirimkan kepada Theodor Noldeka tadi

menggambarkan maksud-maksud dari aktivitas perjalanan Christiaan Snouck

Hurgronje di Mekah. Dari bunyi-bunyi pernyataannya mengandung suatu tujuan

penting. Perjalanan itu mengandung maksud ganda. Yakni, tujuan ilmiah untuk

pengumpulan pengetahuan tentang kehidupan Islam dari pusatnya. Serta tujuan

politik agar tahu lebih gamblang pengaruh-pengaruh pergerakan Mekah terhadap

Muslim di Hindia Belanda. Aktivitas lain pada kondisi itu, seperti penelitian

48 Ibid., hlm. 57. [Huruf miring tebal dari A.M.]

91

terhadap prasasti-prasasti atau asal-usul bangunan-bangunan suci, merupakan

kerja yang mustahil.49 Arab atau Mekah pada waktu itu sangat ‘anti pati’ dengan

kedatangan orang-orang yang berasal dari negara yang penduduknya bukan

mayoritas Muslim. Situasi Mekah sangat berbahaya bagi keberadaan orang-orang

non-Muslim seperti mayoritas orang Belanda.

Dapat dijelaskan kembali, kehadiran Christiaan Snouck Hurgronje di

Mekah, pour besoin de la cause (demi sesuatu urusan).50 Pertama, menyelidiki

jemaah haji Hindia Belanda di negeri Arab. Dalam tugas ini dirinya memperoleh

tunjangan perjalanan dari Kementerian Urusan Jajahan. Tak selang lama setelah

kedatangannya di Arab ia menekuni keadaan jemaah haji Hindia Belanda di

Jeddah. Di tanah Arab dia tidak mungkin bekerja sendirian. Ada informan-

informan yang rutin mengirim informasi kepadanya. Dalam catatan-catatan di

buku hariannya ia mendapat informasi dari Raden Abu Bakar Djajadiningrat,

pelajar asal Sunda di Mekah. Kedua, kedatangannya di Mekah karena Christiaan

Snouck Hurgronje hendak mencontoh pakar Islam Ignaz Goldziher dengan cara

menjadi murid para syaikh Azhar di Kairo. Agar mendapat kesempatan istimewa

mempelajari Islam dari dalam. Dia nampaknya sedang meniru langkah-langkah

Goldziher supaya diterima sebagai muridnya para ulama Mekah.51 Dengan begitu

49 Op.cit. 50 Seperti halnya amata-mata ulung Perancis Leon Roches setelah masuk Islam pada tahun

1837, “sebagai orang dalam” mempunyai peran penting dalam penaklukan Afrika Utara oleh Perancis. Bandingkan Abun-Nasr, The Tijaniyya. A sufi order in the modern world, London, 1965, hal. 66, 69, 70 catatan 38; dan kepustakaan yang tercantunm di sana. Bandingkan juga kasus Ny. Rosita Forbes, dengan nama Siti Khadijah, seorang muslimah, melakukan perjalanan melalui daerah orang Sanusi (De Telegraaf 30/3/1921 dan lain tempat). Selanjutnya bandingkan Augustus Ralli, Christians at Mecca, London, 1909. P.Sj. van Koningsveld, ibid., catatan kaki, hlm. 130.

51 Ibid., hlm. 130.

92

dia akan mendapat legitimasi dan klaim-klaim penguat di hadapan khalayak

sebagai seorang ‘pendukung Islam yang serius’ dan ‘Muslim tulen’.

Dia di Mekah tidak cuma mengandalkan kekuatan intelektual dan

dukungan dari perguruan tinggi di Leiden. Karena melaksanakan agenda yang

amat penting dan susah pasti dilatarbelakangi dukungan kekuatan lain. Kekuatan

itu seperti devisi intelejen Kerajaan Belanda atau kerjasama dengan persekutuan

di dalam negeri Arab, dan sebagainya. Memang tidak sedikit pelajar-pelajar

terdidik dengan cara Eropa dan berprestasi yang kemudian dilatih secara khusus

untuk kepentingan dinas mata-mata. Dinas yang melibatkan kerja sama jaringan-

jaringan elit tertentu yang bergerak melancarkan perjalanannya di Mekah. Supaya

kehadirannyanya di Mekah diterima dengan baik-baik laiknya kunjungan tamu,

atau bahkan selayaknya silaturrahmi dari saudara jauh.

Tepatnya tanggal 21 Februari 1885 Chistiaan Snouck Hurgronje berhasil

masuk Mekah. Hanya selama enam bulan keberadaannya di sana ia telah berhasil

mempelajari ilmu kalam dan mengumpulan banyak keterangan tentang tingkah

laku jemaah haji Hindia Belanda.52 Keberangkatannya ke Mekah tidak semata

karena perintah namun dia juga berkehendak dan ikut mengkonsep skenarionya.

Pelibatannya dalam konsep ini agar apa-apa yang terjadi di Kota Suci selalu bisa

dia kendalikan. Menurut keterangannya, “jadi saya pikir, sebelum keberangkatan

saya (Februari 1885), saya harus resmi menerangkan dalam perintah…,” katanya.

“Ini demi studi dan keselamatan diri saya,” lanjutnya. Dalam pengakuan lain,

tentang keberangkatannya ke Mekah, pun dia sendiri yang akan menerangkan atau

52 Ibid., hlm. 95-96.

93

membuatnya dalam surat resmi perintah. De Lostalot ikut menjamin dengan janji

berulang kali tidak akan menyinggung kasus tersebut pada saat Christiaan Snouck

Hurgronje berada di kota suci, dan De Lostalot kembali ke Eropa. Janji pasti

untuk menutupi maksud keberadaannya di Mekah telah membuat Christiaan

Snouck Hurgronje lega hati untuk berada di Kota Suci.53

Menanggapi keberadan Christian Snouck Hurgronje di Kota Suci Mekah,

P.Sj. Koningsveld, tanggal 16 November 1979 di hadapan Lembaga Ketimuran di

Belanda, menerangkan bahwa tanpa “masuk” Islam tidak mungkin orang bisa

memasuki Mekah. Maka dari itu Christiaan Snouck Hurgronje telah “masuk”

Islam lebih dahulu untuk menciptakan kepercayaan antara para ulama Mekah

dengan dirinya. 54 Tanpa perbuatan demikian nampaknya sangat mustahil dirinya

di kemudian hari menjadi orientalis dan penasihat kolonial di Hindia Belanda atas

prestasinya di Mekah. Karena penolakan, pengusiran, dan ancaman pembunuhan

terhadapnya sangat bisa terjadi jika dia memasuki Mekah sebagai non-Islam atau

peneliti (orientalis) semata. Pernah terjadi terhadap diri Prof. Huber, arkeolog

Perancis, yang pada 1884 yang mengadakan perjalanan meneliti prasasti-prasasti

melalui negeri Arab, kemudian dia dibunuh dengan cara yang tak dapat

diterangkan.55

Dari rangkaian peristiwan ke peristiwa dapat diambil suatu benang merah

bahwa Christiaan Snouck Hurgronje dalam perhubungan awal di Arab masih

sebagai non-Muslim. Untuk fungsi keamanan dan kelancaran tugasnya maka pada

53 C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje, Bagian III, (Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig: 1923), terj. Soedarso Soekarno, dkk., Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje V, (Jakarta: INIS, 1996), hlm. 7.

54 P.Sj. van Koningsveld, ibid. hlm. 95-96. 55 Ibid., hlm. 102-103.

94

1 Januari 1885 dia sedia pindah dari tempat tinggalnya di Konsulat Belanda untuk

ke rumah baru. Jika ia tetap tinggal di Konsulat Belanda statusnya tidak ubah beda

dengan orang Eropa lain yang non-Islam. “Pada tanggal 1 malam menjelang

tanggal 2 Januari,” dalam catatannya tanggal 2 Januari 1885, “untuk pertama kali

di rumah baru, sejak sekarang Abu Bakar akan menemani saya”.56 Nama orang itu

lengkapnya Raden Abu Bakar Djajadiningrat, asal Banten Jawa Barat, ia sudah

lebih dulu lima tahun berlajar di Mekah pada saat kedatangan Christiaan Snouck

Hurgronje di Jedah.57 Keberadaan Raden Abu Bakar Djajadiningrat merupakan

bagian sekenario dari rencana lanjutan yang sudah dipersiapkan.

Proses awal untuk berada di Mekah ini telah berjalan mulus seperti telah

direncanakan. Di catatan pribadi Chistiaan Snouck Hurgronje didapat keterangan

bahwa tanggal 16 Januari 1885 dirinya dikunjungi Qadi atau Hakim Jedah, Isma’il

Agha, ditemani petugas Wali dua orang yaitu Gubernur Hijaz yang berkedudukan

di Mekah sebagai pembesar pemerintah tertinggi dan Wakil Khalifah Utsmaniah

di Istambul.58 Catatan berikutnya yang masih terkait, pada kunjungan terakhir

tanggal 18 Januari 1885, dirinya diundang Gubernur Hijaz untuk kemungkinan

perjalanan ke Mekah. Gubernur Hijaz menganggap Christiaan Snouck Hurgronje

sebagai tamu. Kamudian perhubungan antar elit ini berlanjut pada tanggal 21 di

rumahnya lalu ke Kebun Konsulat untuk berfoto.59

56 Ibid., hlm. 100-101. 57 Ibid., hlm. 101. 58 Ibid., hlm. 101-102. 59 Ibid., hlm. 102.

95

Christiaan Snouck Hurgronje selama di Mekah (sejak 21 Februari 1885)

menggunakan nama baru, yakni Abdul Ghaffar.60 Walau berada di Mekah dirinya

masih sering menerima berbagai surat berbahasa Arab dari Jedah dan tanpa

keraguan semuanya menganggap ia sebagai Muslim bahkan sebagai ulama.

Barang bukti surat-menyurat itu sekarang tersimpan di Perpustaan Universitas

Leiden, Belanda.61

Namun kemudian, ternyata keberadaan Christiaan Snouck Hurgronje di

Mekah tidak bertahan lama. Di awal paruh terakhir tahun 1885 Christiaan Snouck

Hurgronje mau tidak mau harus meninggalkan Mekah berdasarkan perintah

pengusiran. Pertistiwa yang terjadi pada 5 Agustus 1885 itu sebelumnya diawali

pembacaan surat pengusiran oleh Wakil Gubernur dalam bahasa Turki yang tidak

ia pahami. Menarik membaca tulisan Van’t Veer:

… Sebenarnya semua yang bersangkutan mengetahui identitas sarjana Belandanya dan antara lain dia mendapat bantuan sepenuhnya dari gubernur Turki. Turki masih menguasai seluruh Semenanjung Arab. Keberangkatannya yang tergesa-gesa terjadi justru atas permintaaan Gubernur, yang khawatir timbul kesulitan ketika oleh berita-berita dalam pers Barat timbul kesan bahwa Abd al-Ghaffar bukanlah sarjana tetapi mata-mata. Kertas-kertas kerjanya dikirimkan kemudian dengan rapi kepadanya dan tidak seorang Muslim pun yang menyatakan keberatan terhadap publikasi-publikasinya tentang Mekkah. Karyanya itu merupakan telaah sumber-sumber, disusun sebagai suatu “penelitian lapangan” yang sangat modern untuk waktu itu, yang menunjukkan banyak sekali orisinalitas Snouck, keberaniannya mengabdi ilmu dan daya pemahamannya akan ilmu bahasa dan ilmu bangsa-bangsa.62

Dalam kondisi terusir dari Mekah, setiba ia di Jeddah masih bisa

berhubungan dengan berbagai kolega di Mekah. Sebuah nama Aziz ibn al-

60 Abdul Ghaffar merupakan nama samaran Christiaan Snouck Hurgronje ketika di Mekah pada 1885.

61 P.Sj. van Koningsveld, ibid., hlm. 118. 62 Paul Van’t Veer, De Atjeh-Oorlog, (Uitgeverij De Arbeiderspers/Wetenschappelijke

Uitgeverij, 1979), terj. Paul Van’t Veer, Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1985). hlm. 151. [Huruf miring tebal dari A.M.]

96

Haddad, orang Aljazair, tak luput dihubungi untuk memperoleh keterangan

perihal pengusirannya. Aziz ibn al-Haddad menerangkan dirinya sangat yakin

pengusiran itu bukan karena ke-Islaman. Pasalnya Christiaan Snouck Hurgronje

telah mengumumkan masuk Islam secara terang-terangan sehingga dibenarkan

para ulama Mekah. Perlu diketahui, Aziz ibn al-Haddad sama seperti Raden Abu

Bakar Djajadiningrat, keduanya setia menjadi informan bagi kelancarakan tugas-

tugas Christiaan Snouck Hurgronje.

Meskipun berikutnya Christiaan Snouck Hurgronje telah pulang ke Leiden

akibat pengusiran di Mekah dirinya tetap menerima informasi dari Raden Raden

Abu Bakar Djajadiningrat.63 Paling tidak ada sekitar tiga kali kiriman karangan

berbeda Raden Raden Abu Bakar Djajadiningrat dalam Bahasa Arab. Kiriman itu

diterima melalui Konsulat Belanda sekitar musim gugur 1886, 10 Januari 1887

dan 17 Desember 1887.64 Sebagai informan, Raden Raden Abu Bakar

Djajadiningrat, cepat tanggap membalas dalam bahasa Arab surat-surat Chistiaan

Snouck Hurgronje tentang keterangan-keterangan yang diperlukan. Jadi, sejak

1884 sampai Christiaan Snouck Hurgronje berada di Leiden lagi masih tetap ada

hubungan intensif dengan Raden Abu Bakar Djajadingingrat sebagai informan.

Tidak keliru jika dikatakan, arti masuk Islamnya Christiaan Snouck

Hurgronje menjadi Abdul Ghaffar hanya sekadar anekdot. Kepercayaan yang

diberikan para ulama Mekah kepadanya hanya dijadikan pelengkap syarat untuk

menduduki jabatan penasihat urusan Islam di Hindia Belanda. Meskipun ada pula

yang berpendapat bahwa dia benar-benar masuk Islam. Yaitu, setelah dia berlayar

63 Ibid., hlm. 131-132. 64 Ibid., hlm. 131-132.

97

ke Arab (1984), agaknya di suatu tempat selama musim panas (1884 atau 1885),

Christiaan Snouck Hurgronje “mengucapkan kalimat syahadat untuk masuk

Islam, sekaligus memutuskan ikatannya dengan Gereja Hervormd. Buku

hariannya bungkam tentang hal ini – ia merahasiakan masuk Islamnya bagi

bukan-Muslimin.”65

Tetapi, anekdot-anekdot ke-Islaman Christiaan Snouck Hurgronje masih

dilanjutkan ketika dirinya berada di Hindia Belanda. Sehingga sewaktu ada

pemberontakan di berbagai bagian Hindia Belanda, misalnya Perang Aceh,

dirinya mampu memperoleh keterangan-keterangan yang tidak biasa. Suatu

keterangan yang tidak mungkin diperoleh pegawai administrasi pemerintah

Hindia Belanda mana pun. Karena keterangan-keterangan ini diperolehkan dari

informan yang setia ditambah hubungan intim dirinya dengan penduduk Hindia

Belanda. Sedangkan para ahli kalam Mekah benar-benar berhasil ditipu

kemusliman Christiaan Snouck Hurgronje atau Abdul Ghaffar. Sungguh yang

demikian itu adalah kesalahan mereka sendiri (baca, ahli kalam/ ulama Mekah)

yang harus ditanggung.66 Sekaligus koreksi bagi jalannya pemerintahan di Kota

Suci supaya lebih awas.

65 P.Sj. van Koningsveld, ibid., hlm. 31-32. 66 Ibid., hlm. 98.

98

B. PENDUDUKAN BELANDA DI NUSANTARA DAN PENUGASAN


a. Masyarakat Nusantara dalam Pendudukan Belanda

Secara historis formal, kolonialisme Belanda di Nusantara sejak awal abad

ke-17. Ditandai dengan berdirinya Verenigde Oost Indische Compagnie yang

dikenal dengan VOC (1602-1799) 67 oleh Belanda. Selama Perang Inggris IV

(1780-1784), VOC di Indonesia semakin terpisah dari negeri Belanda. Akibatnya

VOC bukan hanya harus meminjam sekitar 2.300 prajurit dari Surakarta dan

Yogyakarta guna mempertahankan Batavia dari serangan yang diduga dilancarkan

pihak Inggris (yang tidak pernah terjadi), melainkan juga harus meminta bantuan

keuangan kepada pemerintah di negeri Belanda.68 Sedangkan Inggris mendirikan

organisasi sejenis dengan nama East Indies Company (EIC), pusatnya di Kalkuta,

India. VOC dan EIC sama-sama sebuah persekutuan dagang yang bertujuan

mengeruk kekayaan (gold) dari wilayah potensial yang diincar atau jadikan daerah

koloni. Dalam aksinya VOC mengeksploitasi besar-besaran kekayaan alam Bumi

Pertiwi. Tak luput cara kotor dan keji dipakai untuk menyerang dan melumpuhkan

penduduk. Perlawanan perjuangan rakyat untuk merdeka dari kolonilisme

Belanda terjadi di mana-mana.

Di antaranya perlawanan Pattimura (1817) di Maluku Tengah, perlawanan

rakyat Banjarmasin (1859-1863 dan 1863-1905) di Kalimantan Selatan,

67 VOC yang didirikan pada Maret 1602 bubar pada 1799 karena skandal korupsi besar-

besaran. Sehingga Pemerintah Kerjaan Belanda segera melakukan upaya penyelamatan dengan cara mengambil alih wewenang administrasi dan kekuasannya.

68 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 242.

99

perlawanan Sultan Iskandar Muda di Aceh (1598), perlawanan Sultan Agung di

Jawa (1628-1629), perlawanan Sultan Hasanuddin di Makassar (1666), dan

perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa di Banten (1680).69 Rangkaian-rangkain

pemberontakan di berbagai titik penting ini membuat penjajah Belanda bingung

dan kehilangan arah. Karena tidak mungkin jumlah personal pasukan pemerintah

Hindia Belanda yang terbatas akan cukup menangani perlawanan rakyat jika

dilakukan secara serempak di banyak wilayah. Namun, rasa pusing Belanda tidak

berlangsung lama. Perlawanan rakyat terjajah Belanda yang membuncah di mana-

mana masih bisa dipatahkan.70 Sehingga dalam hitungan waktu yang relatif cukup

lama Belanda masih mampu menjaga kekuatan dan kuasanya atas daerah koloni

di Nusantara.

Di lain sisi, gerakan-gerakan perlawanan rakyat terhadap pasukan Belanda

tidak pernah mati. Terutama perlawanan yang dilangsungkan masyarakat Muslim

yang dipimpin tokoh-tokoh Islam kharismatik. Karena Pribumi memiliki etika

kepatuhan yang kuat terhadap pemimpin agama, seperti kiai. Semakin baik

seorang pemimpin Islam di mata masyarakat Muslim, semakin tinggi fanatisme

dan kepatuhan terhadapnya. Jika suatu ketika terjadi seruan dari pemuka agama

Islam untuk perang melawan penjajahan maka dukungan fanatik massa yang besar

sangat mudah diperoleh. Untuk itu perlawanan masyarakat Muslim terhadap

penjajah mungkin saja terjadi merata di kantong-kantong penyebaran Islam.

69 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusant, Sejarah Nasional Indonesia IV,

(Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 150-277. 70 Harry J. Benda, The Crescent and the Rising Sun, Indonesian Islam under the Japanese

Occupation, 1942-1945, (Den Haag: 1958), terj. Daniel Dhakidae, Bulan Sabit dan Matahari Terbit; Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang, (Jakarta Pusat: Pustaka Jaya, 1980), hlm. 37-38.

100

Tidak sedikit pula terjadi perlawanan besar—dalam bahasa kolonial adalah

’pemberontakan’—masyarakat Muslim yang sungguh-sungguh terjadi dan terus

meluas. Perlawan kuat masyarakat Muslim ini juga karena alasan idelogis yang

paling pokok, yaitu iman. Perlawanan wujud Perang Sabil atau Jihad. Tujuannya,

melawan konsolidasi kekuatan pemerintah Belanda di Jawa dan Sumatera selama

abad ke-19. Contohnya dapat dijumpai dalam Perang Banten pada pertengahan

abad ke-18, yang disebut Perang Cirebon (1825-1830), dan terutama Perang

Diponegoro (1825-1830) di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pangeran Diponegoro

dari Mataram di bawah panji-panji Islam dengan sangat gigih melawan penjajahan

Belanda. Contoh lain dapat dilihat dalam Perang Padri. Orang-orang Belanda

turun tangan dan ikut campur dalam Perang Padri yang terjadi di Sumatera (1821-

1823) bersama pihak kepala-kepala adat Minangkabau melawan para ulama yang

perkasa. Sedangkan selama ganasnya Perang Aceh, yang terjadi pada 1872 sampai

1908, Belanda mengalami kesulitan untuk mematahkannya. 71 Sebab, militansi ke-

Islaman yang sudah sangat mengakar telah dibuktikan dengan darah dan nyawa

rakyat Aceh, dan peperangan berlangsung lama.

Melihat serangkaian perlawanan yang ganas itu Belanda nampak benar-

benar kehilangan arah. Dapat ditunjukkan dalam kebijakan-kebijakan kolonial

yang mengganggu akal sehat dan kemerdekaan beragama masyarakat Pribumi

Islam Nusantara. Sungguh kebijakan yang payah, kekanak-kanakan, dan pongah.

Seperti, larangan ibadah haji, larangan melangsungkan acara ke-Islaman pada hari

minggu, dan seterusnya. Demikian ini karena sikap Belanda terhadap umat Islam

71 Harry J. Benda, ibid., hlm. 37-38.

101

di Indonesia, dalam bahasa Benda (1919-1971),72 “dibentuk oleh kombinasi yang

kontradiktif antara ketakutan dan pengharapan berlebih-lebihan; kedua-duanya

lahir dari kekurangan akan pengetahuan yang tepat, kalau bukannya ketiadaan

pengetahuan sama sekali”.73 Di benak pemerintah penjajah Hindia Belanda:

… Islam dibayangkan sebagai sebuah agama yang diorganisir secara ketat, di dalam banyak hal serupa dengan agama Katholik Roma, dengan susunan kebiaraan hierarkhis yang bersekutu dengan Khalif Turki, dan yang memegang kekuasaan besar terhadap pemerintah Indonesia dan rakyatnya, orang-orang Islam yang kehidupannya, menurut anggapannya, diatur oleh hukum Islam. Baik dalam cabang-cabang internasionalnya – termasuk bahaya permohonan bantuan orang Indonesia kepada para sultan Islam di luar negeri – dan pengaruhnya terhadap kehidupan penduduk asli, Islam dengan demikian nampak, sebagai musuh yang ditakuti. …74

Pengharapan berlebihan yang dimaksudkan Benda adalah bahwa Belanda

menganggap dirinya mampu menghilangkan pengaruh Islam di Nusantara melalui

Kristenisasi yang digencarkan. Hal ini selaras dengan kesombongan watak

kolonial yang menganggap Barat atau Kristen lebih superior dibanding Islam atau

Timur. Dengan begitu dikiranya umat Islam di Hindia Belanda dengan sangat

mudah bisa di-Kristen-kan dibanding kawasan Muslim lainnya yang lebih taat.

Apalagi tujuan ini mendapat dukungan konstitusi dan anggaran negeri Belanda

untuk kepentingan missionaries dalam menggencarkan misi Kristen, baik Roma

Katholik ataupun Protestan, agar bisa beroperasi di koloni Hindia Belanda.

Namun, agaknya misi Kristenisasi ini kurang berhasil jika dibanding ketakutan

Belanda yang berlebihan terhadap gerakan Islam. Karena ternyata yang berhasil di

Kristenkan hanya minoritas pedalaman yang belum tersentuh Islam. Ketakutan

72 Prof. Dr. Harry J. Benda (1919-1971) merupakan Guru Besar Sejarah di Yale University

Amerika Serikat. 73 Ibid., hlm. 38. 74 Op.cit.

102

berlebihan terhadap Islam yang dimaksudkan ialah tentang masa depan Islam

Pribumi (Indonesia) yang lebih gemilang menjelang akhir abad ke-19. Untuk

melawan ketakukan, mereka membatasi ibadah haji bagi Muslim Pribumi dengan

alasan mengada-ada. Kebijakan terakhir ini pun kurang berhasil meskipun

membuat Perang Diponegoro sempat terhenti. Sedangkan pemberontakan-

pemberontakan lain terhadap Belanda tetap berkecamuk di mana-mana. Menurut

Benda, berdasarkan latar belakang perlawanan umat Islam Pribumi Nusantara

yang tidak kunjung padam dan kebingungan Belanda inilah Dr. Christiaan Snouck

Hurgronje, ahli bahasa Arab dan Islam, pada 1889 diangkat menjadi penasihat

pada kantor Pemerintah Hindia Belanda untuk mengurusi masalah-masalah Arab

dan Pribumi.75 Kedatangan Christiaan Snouck Hurgronje ke Hindia Belanda

sebagai ‘orang Islam’, tidak hanya tugas penelitian, juga sebagai agen intelejen.

b. Penugasan Christiaan Snouck Hurgronje untuk Pemerintah Hindia

Belanda dan Penyamaran Berikutnya

… bahwa Snouck Hurgronje adalah seorang dibya (hal ini saya pribadi benar-benar yakin; di samping Multatuli dia adalah tokoh dibya kedua dalam sejarah kolonial abad ke-19 kita), kedudukan dan peranannya pada tahun 90-an lebih menggelapkan daripada menjelaskan. Demikian terhadap sebuah buku tebal tentang tindakan Snouck di Aceh, yang ditulis oleh Jenderal K. van der Maaten yang mengaguminya setengah mati; maka dia pun mulai menggambarkan Snouck sebagai sarjana dan negarawan agung, seakan-akan setiap orang yang menemuinya di Aceh harus meyakini hal itu. Pada penulis-penulis yang lebih kritis pun terdapat kecenderungan untuk mengemukakan kebenaran Snouck yang sangat jelas pada tahun 1896 sejak tahun 1893, sekiranya tidak lebih dulu, dibandingkan dengan kebijakan Deijkerhoff yang gagal.76

75 Ibid., hlm. 39-40. [Huruf miring tebal dari A.M.] 76 Paul Van’t Veer, ibid., hlm. 151.

103

Banyak hal yang dilakukan Christiaan Snouck Hurgronje alias Abdul

Ghaffar untuk merebut kepercayaan kalangan Muslim. Tugas penelitian atau

penyusupan awal yang dilakukan di Jeddah lalu ke Mekah pada 1884-1885

memberi kesempatan kepadanya memperbesar pengaruh. Adanya kepercayaan

ulama dan bangsawan Mekah membuat dirinya tenar dan dikenal masyarakat

Hindia Belanda yang sedang berada di Mekah sebagai “mufti” besar. Sekaligus,

sekembalinya ke Leiden dirinya tetap dipercaya sebagai orientalis yang ahli dalam

Islam. Posisinya sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda dan penyusup

(agen) yang lihai untuk kepentingan kolonial bertambah mulus melalui cara

dirinya melangsungkan perkawinan Islam atau menikah berdasarkan syari’at

Islam selama 1889-1906 di Hindia Belanda.

Pertama, pernikahan Christiaan Snouck Hurgronje dengan anak tunggal

penghulu besar Ciamis Raden Haji Muhammad Ta’ib, namanya Sangkana (33

tahun). Pernikahan pertama ini dilaksanakan di bawah tekanan Lasmitakusuma,

istri bupati Ciamis yang masih kerabat penghulu besar Ciamis yang pada mulanya

tidak sepakat. Dari perkawinan ini lahir diantaranya: Emah, Umar, Aminah, dan

Ibrahim. Disaat mengandung anak kelimanya Sangkana meninggal dunia sebab

keguguran (1895). Akhirnya, Sasmitakusuma mengambil alih fungsi perawatan

atas anak-anak Sangkana dengan Christiaan Snouck Hurgronje.77 Kedua,

pernikahan kali kedua Christiaan Snouck Hurgronje dilangsungkan dengan Siti

Sadijah putri Haji Muhammad Su’eb, wakil qadli (penghulu) di Bandung yang

juga dipanggil Kalipah Apo. Perkawinan kali kedua di Hindia Belanda ini terjadi

77 P.Sj. van Koningsveld, hlm. 162.

104

pada 1898.78 Waktu menikah usia Siti Sadijah baru 13 tahun sedangkan

Christiaan Snouck Hurgronje berusia sekitar 44 tahun.79 Pernikahan kedua

mendekatkan sang orientalis kepada bangsawan dan pejabat keagamaan Bandung.

Karena dari garis leluhur keluarga Siti Sadijah ke atas terdapat penghulu, bupati,

bahkan raja Jawa Barat.

Anehnya, pernikahan-pernikahan tersebut tetap disangkal oleh Christiaan

Snouck Hurgronje, meskipun diberitakan di media massa secara vulgar. Malah,

“orang-orang koran”—dalam bahasa Christiaan Snouck Hurgronje—

dipersalahakan karena dianggap tidak memiliki keinsyafan batin.80 Penyangkalan

ini menurut penulis tentu mengandung maksud penting. Pertama, Christiaan

Snouck Hurgronje sedang menjaga wibawa kolonialnya. Karena dalam perspektif

kolonial orang kulit putih lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang kulit

berwarna. Apalagi orang kulit berwana itu berjenis kelamin perempuan.

Penjagaan wibawa ini karena pernikahannya dengan perempuan Pribumi dapat

mengganggu kemurnian ras kulit putihnya. Juga barangkali dirinya akan

dikategorikan bangsa kulit putih rendahan. Kedua, menjaga kepercayaan

Christiaan Snouck Hurgronje di mata pemerintah negeri Belanda. Agar dirinya

tetap dipercaya sebagai orang Belanda secara utuh. Maksudnya, tidak sedang

menodai ras dan agama kolonial (Kristen) atas pernikahannya yang

dilangsungkan sesuai syari’at Islam. Ketiga, menjaga kondisi agar tugas

penyamaran sebagai agen kolonial tidak diketahui masyarakat Hindia Belanda

secara luas. Karena akan menjadi ganjalan dan dapat menyurutkan kepercayaan

78 Ibid., hlm. 161. 79 Latiful Khuluq, ibid., hlm. 9. 80 P.Sj. van Koningsveld, ibid., hlm.160-161.

105

pejabat agama di Hindia Belanda jika diketahui menikahi Pribumi secara Islam.

Dan keempat, untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai ilmuwan yang bekerja

atas keyakinan pengetahuannya untuk tidak disinggung atau diganggu oleh

siapapun (liberal), baik penduduk Hindia Belanda maupun kerajaan Belanda.

Yang terakhir ini sebagai bukti jika Christiaan Snouck Hurgronje memang setia

terhadap liberalisme-modernisme-rasionalisme yang diperolehnya dari “kalangan

modernis” Leiden.

Terbukti setelah pernikahan-pernikahan dalam Islam dengan perempuan

Pribumi, sekembalinya Christiaan Snouck Hurgronje pada 1906 ke Belanda, dia

malah menikahi Ida Maria pada 1910. Pernikahannya dengan Ida Maria, putri Dr.

A.J. Oort, pensiunan pendeta liberal di Zutphen berlangsung sampai Christiaan

Snouck Hurgronje meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1936.81 Dari pernikahan

ini terlahir seorang anak perempuan bernama Christien. Pernikahan Christiaan

Snouck Hurgronje dengan Ida Maria sempat membuat masyarakat gempar.

Seluruh pers Hindia terkejut waktu Dr. Christiaan Snouck Hurgronje melakukan perkawinan di gereja pada awal abad ini, pada hal sebelumnya ia mengawini seorang gadis Pribumi secara Islam dan ia mengaku Muslim. Setelah Van Heutsz meninggal, dianggap sebagai pahlawan dan “pasifikator Perang Aceh”, baru ia angkat pena melawan si mati sehingga mengakibatkan adanya dua aliran, Van Heutsz-Snouck Hurgronje, dalam sejarah kolonial Hindia Belanda tentang Perang Aceh.82

81 Ibid., hlm. 124. 82 Baca kritik W.F. Wertheim terhadap Snouck Hurgronje “Countrerinsurgency research at the

turn of the Century – Snouck Hurgronje and the Acheh War” dalam Dawning of an Asian Drama, Selected Articles on Modernization and Emancipationi, 1973, Publ.No. 20,. Afd.Z.O. Azie, Universiteit v. Amsterdam (sebelumnya sudah dipublikasikan dalam De Sociologische Gids, 1972). Penyingkapan secara terbuka dan berani terhadap kegiatan dan moralitas Snouck juga dilakukan oleh P.Sj. van Koningsveld dalam risalahnya Snouck Hurgronje alias Abdoel Ghaffar, Enige historisch-kristische Kanttekeningen, Leiden, Juli 1982. Ceramah van Koningsveld di Indonesia juga mendapat tanggapan luas seperti tulisan W.G.J. Remmenlink “Snouck Hurgronje dan Kode Etik Penelitian Sosial”, Sk. Kompas 2 Februari 1983, H. Oemar Bakri “Kesalahan Besar Pendapat Snouck Hurgronje”, Sk. Pelita, 7 Februari 1983, dll. Risalah van Koningsveld, yang pada mulanya diceramahkan pada 6 Nopember 1979 dan telah mengobarkan polemic lama (lih.

106

Lewat pernikahan-pernikahan dengan perempuan Pribumi itu Christiaan

Snouck Hurgronje sedang menempuh resiko besar. Sekaligus bukti diri sebagai

peneliti yang tetap menjaga validitas datanya. Sehingga lewat pernikahannya

dengan Pribumi dapat digapai rahasia kehidupan agama, kemasyarakatan dan

rumah tangga bumiputra sebagai masyarakat Muslim secara langsung.

Pernikahan-pernikahanya dengan perempuan Pribumi dapat pula dijadikan alasan

kuat baginya untuk menetap di Hindia Belanda selama 1889-1906. Di mana kurun

ini merupakan masa terpenting dalam kehidupan Christiaan Snouck Hurgronje.

Awalnya perjalanan studi dia ke Hindia Belanda atas prakarsa dirinya

sendiri. Tepatnya tanggal 1 April 1889 Christiaan Snouck Hurgronje naik kapal di

Brindisi dengan tujuan Penang. Tanpa diketahui orang, dari tampat pelabuhan itu,

dia menerobos ke pedalaman Aceh dan tiba di sekitar istana Sultan Aceh di

Keumala. Perjalanan rahasia ini untuk mengumpulkan keterangan-keterangan

militer dan strategi guna kepentingan pelaksanaan perang Belanda di Aceh.83

Surat Christiaan Snouck Hurgronje kepada Jenderal Van der Maaten menarik

dicermati:

“Sebelum berangkat ke Hindia tahun 1889 saya uraikan kepada Menteri, bahwa, karena Pemerintah terutama berminat kepada arti politik Islam, maka Aceh akan merupakan tempat terkemuka di antara sasaran-sasaran penelitian

hlm. 31 risalah tersebut) sepanjang 1980-1981 di Belanda, yang pada pokoknya menyingkap Snouck Hurgronje sebagai agen intelejen, kolonialis, rasis, muslim gadungan dan sebaginya, ditambahi dengan artikel barunya yang mengukuhkan risalahnya tersebut berjudul “Perkawinan, Status dan Politik kolonial di Hindia Belanda. Raden Joesoef mengungkapkan perkawinan ayahnya sendiri Snouck Hurgronje”, Kompas Minggu, 6 Februari 1980. Sedangkan secara umum ditulis oleh Mr.Hamid Al-Godri, C. Snouck Hurgronje, Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab, Sinar Harapan, 1984. Lihat Pramoedya Ananta Toer, Sang Pemula, Cet. II, (Jakata: Lentera Dipantara, 2003), hlm. 97-98. Dalam catatan kaki nomor 11. [Huruf miring tebal dari A.M.]

83 Latiful Khuluq, ibid., hlm. 19.

107

saya. Saya tunjukkan bahwa saya di Mekah telah belajar mengenal orang-orang Aceh dari dekat, sebagaimana tak ada seorang Eropa lain pun punya kesempatan ke arah itu. Saya bermaksud dengan cara saya sendiri, katakanlah dengan menyamar, pergi ke Penang. Di sana dengan bergaul dengan para pelarian Aceh, saya akan dapat mendengar banyak dan barangkali mendapat kesempatan untuk misalnya pergi ke Keumala. Saya yakin bahwa dengan cara itu akan dapat berbuat banyak untuk menjernihkan keadaan dan barangkali buat mengadakan hubungan pribadi yang baik. Menteri dapat diyakinkan, ia menelegram Gubernur Jenderal yang tidak menaruh curiga lalu saya berlayar dengan diam-diam menumpang kapal pos Inggris ke Penang. Di sanalah Konsul mengejutkan saya dengan telegram dari Buitenzorg yang menyatakan bahwa saya harus membatalkan rencana saya karena besarnya keberatan yang diajukan oleh Jenderal Van Tijn kepada Gubernur Jenderal dan saya harus terus berlayar ke Batavia. Dengan ini penyamaran saya sekarang dan untuk selamanya menjadi mustahil.”84

Jadi, selanjutnya Christiaan Snouck Hurgronje berlayar meneruskan

perjalanan ke Batavia naik kapal uap Japara dari Singapura dan sampai tujuan

Batavia tanggal 11 Mei 1889.85 Di Jawa Christiaan Snouck Hurgronje memulai

aksinya sebagai agen untuk dinas mata-mata bagi kepentingan pemerintah

Belanda. Menarik mengambil kutipan artikel di De Locomotief (21 September

1889) yang sebelumnya dimuat De Tijd (Waktu) tanpa nama. Ada anggapan kuat

jika artikel itu ditulis oleh Van den Berg atau Prof. Dr. J. de Louter, lawan-lawan

Christiaan Snouck Hurgronje. Bahwa:

… Dr. Snouck Hurgronje telah meninggalkan kekristenan, menjadi Muslim dan ‘mufti’, sebagian dengan tujuan ilmiah dan sebagian lagi dengan tujuan praktikal, yakni untuk melakukan dinas mata-mata bagi pemerintah Belanda dan melaporkan kepadanya tentang apa yang terjadi di lingkungan perserikatan-perserikatan rahasia keagamaan di Mekah dan di Hindia Belanda.86

84 P.Sj. van Koningsveld, ibid., hlm. 193-194. [Huruf miring tebal dari A.M.] 85 Ibid.¸ hlm. 194. 86 Ibid., 202. [Huruf miring tebal dari A.M.]

108

Christiaan Snouck Hurgronje sebelumnya telah melakukan dinas mata-

mata di Mekah laiknya Ignaz Goldziher.87 Kelanjutan dari tugas mata-mata untuk

pemerintah Belanda itu dilanjutkan di Hindia Belanda dengan mulai gencar di

Jawa. Seperti telah dijadwal dengan prediksi perjalanan dinas mata-mata di

Hindia Belanda dilakukan sangat sistematis. Kira-kira 15 Juli 1889 Christiaan

Snouck Hurgronje ditemani Haji Hasan Mustapha memulai perjalanan penelitian

dan dinas mata-mata dengan menjelajah Jawa Barat lalu Jawa Tengah. Tanggal 16

Juli 1889 ia pergi ke Sukabumi. Melewati Bandung (17 Juli) ia pergi ke Garut (18

Juli), Calincing (20 Juli), Garut lagi (6 Agustus), dan Cirebon (8 Agustus). Lalu

ke Mangunreja (10 Agustus) dan ke Ciamis (13 Agustus), di sana tinggal 10 hari.

Seterusnya tiba di Cirebon lagi (23-30 Agustus), Tegal dilalui (6 September), lalu

Pekalongan (13 September), dan Wiradesa (14 September). Bumiayu pada

tanggal 16 September dan di Banyumas (21 September-3 Oktober). Dia berada di

Purbalingga (4 Oktober) dan melintasi Wonosobo (13 Oktober) serta sampai di

Purworejo (20 Oktober). Sebelumnya berada di Banyumas (17 Oktober). Melalui

87 Christiaan Snouck Hurgronje termasuk pengagum Ignaz Goldziher. Tak urung dia

melakukan pembelaan terhadap idolanya. Ignaz Golziher, “Vorlesungen Uber den Islam.” Cetakan ulang revisi kedua oleh Franz Babinger. Dengan kata pengantar dari C.H. Becker. (Religions-wissenschaftlice Bibliothek, diterbitkan oleh Wilh. Streitberg, 1) Heidelberg, 1925, di sertai foto pengarang. Pada tahun 1909, Golziher tidak lagi dapat melanjutkan untuk memberikan serangkaian kuliah tentang Islam, karena kondisi kesehatannya. Padahal dia telah menerima undangan untuk memberikan kuliah tentang sejarah agama dari Komite Amerika. Dengan desakan dari para ahli sahabat pengarang, teks ceramah yang dibuat dalam bahasa Jerman itu kemudian diterbitkan oleh penerbit Winterschen pada tahun 1910. Begitu banyak karya Golziher, tetapi tidak ada yang seberhasil karya ini, yang diterima di kalangan luas. Karya ini memang membangun sitesis yang matang dari karya-karyanya bagi pembaca dari kalangan terpelajar. Tidak ada satu buku pun yang dengan bentuk yang langka dan terjamin mutunya, memberi informasi tentan asal mula dan perkembangan agama Islam, tentang hokum, dogma, cara hidup beragama, mistik, sekte dan bentuk perkembangannya. Tidak satu pengarang lainnya yang sama memiliki kompetensi tentang semua tema-tema ini, seperti sang juara dari Hongaria ini, yang terlalu pagi menghadap Sang Pencipta. Lihat dalam C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje, Deel VI, (Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig: 1923). terj. Soedarso Soekarno, A.J. Mangkuwinoto, Rahayu S.H., Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje XIV, (Jakarta: INIS, 2000), hlm. 203.

109

Kebumen (28 Oktober) dan dilanjutkan ke Garut lagi. Dari tempat ini ditulis

surat-surat (12, 15, 19, dan 20 November). Kemudian, dia berada di Cianjur (15-

19 Desember).88

Dari rangkaian perjalan inilah Christiaan Snouck Hurgronje mengumpulan

data-data awal untuk mengkonsep pemikirannya. Ditambah yang lebih intensif

adalah data-data yang berasal istri-istri Pribuminya dan kerabat, serta informan

lain yang setia. Pemikiran-pemikiran Christiaan Snouck Hurgronje selanjutnya

dioperasikan melalui kebijakan-kebijakan kolonialistik dalam pemerintah Hindia

Belanda bagi Pribumi. Karena tanpa dijalankan lewat kebijakan permintah Hindia

Belanda konsepsi-konsepsi pemikiran Christiaan Snouck Hurgronje bukanlah

apa-apa. Demikian ini sangat mungkin karena dirinya telah dipercaya oleh

pemerintah Belanda dan pada tanggal 15 Maret 1891 dia diangkat sebagai

Penasehat urusan Bahasa-bahasa Timur dan Hukum Islam. Delapan tahun

kemudian ia diangkat sebagai Penasehat Urusan Pribumi dan Arab (11 Januari

1899) sampai tahun 1906.89

Jabatan penting di Hindia Belanda didapat setelah sebelumnya Christiaan

Snouck Hurgronje melakukan penyamaran sebagai agen intelektual atau peneliti

suku-suku di Aceh. Kemudian menetap di Batavia untuk meneliti masalah Islam

di Jawa. Tanggal 9 Juli 1891 dia berangkat ke Aceh, menetap di Kutaraja. Lalu

kembali ke Batavia pada tanggal 4 Februari 1892. Sedangkan antara tahun 1898

sampai 1903 dia sering pergi ke Aceh dalam rangka membantu Van Heutsz ketika

88 Ibid., hlm. 205-209. 89 H. Aqib Suminto, ibid., hlm. 116.

110

menaklukkan Aceh.90 Di masa-masa awal kedatangannya di Hindia Belanda dia

mendapat tugas menyamar sebagai peneliti di Indonesia selama dua tahun dengan

gaji f.700,- per bulan. Beslit Raja 22 Juli 1889 nomor 25 mengukuhkan posisi

Christiaan Snouck Hurgronje dengan cara menyamar demi memasuki daerah

Aceh yang tidak diduduki Belanda.91

Menurut Suminto, Christiaan Snouck Hurgronje membedakan Islam

dalam arti “ibadah” dengan Islam dalam arti “kekuatan sosial politik”.

Selanjutnya Islam dibagi dalam tiga kategori, yaitu; 1. bidang agama murni atau

ibadah; 2. bidang sosial kemasyarakatan; dan 3. bidang politik; masing-masing

bidang menuntut cara pemecahan yang berbeda.92 Dalam paparan Khuluq,

Christiaan Snouck Hurgronje membagi dalam tiga sikap; 1. Terhadap dogma dan

perintah hukum yang murni agama, hendaknya pemerintah bersikap netral; 2.

Masalah perkawinan dan pembagian warisan dalam Islam, menuntut

penghormatan; 3. Tidak satu pun bentuk Pan Islam boleh diterima oleh kekuasaan

Eropa.93

Sedangkan bagi penulis, konsepsi pemikiran-pemikiran Christiaan Snouck

Hurgronje untuk Hindia Belanda saya tempatkan dalam tiga kategori; politik

Islam, masalah hukum adat dan hukum Islam, dan spesifik urusan keluarga Islam.

Untuk lebih jelas dan mendalam maka penelitian ini terfokus pada masalah kedua

terakhir. Yakni, pemikiran-pemikiran Christiaan Snouck Hurgronje tentang

masalah hukum adat dan hukum Islam serta pemikiran dalam urusan keluarga

90 Ibid., hlm. 116. 91 Ibid., hlm. 118. 92 Ibid., hlm. 13. 93 Latiful Khuluq, ibid., hlm. 2.

111

Islam atau perdata. Hal ini seperti yang diakui Christiaan Snouck Hurgronje

bahwa tidak ada persoalan yang menjadi rintangan khusus bagi pemerintah

jajahan untuk membuat undang-undang. Rintangan khusus itu ada pada “hukum

mengenai keadaan dan wewenang seseorang,” lalu, “hukum perkawinan, hukum

keluarga dan hukum warisan,” tulis Christiaan Snouck Hurgronje.94

C. KONSEPSI-KONSEPSI KOLONIALISTIK DARI PEMIKIRAN

CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE DALAM URUSAN PERDATA

HINDIA BELANDA

Tidak sedikit karya Christiaan Snouck Hurgronje yang memuat pemikiran-

pemikirannya. Dan dia juga telah berhasil mengabdikan pemikirannya untuk

kepentingan operasi kolonialisme Belanda di bumi Nusantara. Sehingga dalam hal

politik dia disebut peletak dasar “politik Islam”. Sedangkan dalam bidang hukum

dia merupakan peneliti serius dan jeli yang membidik urusan-urusan perdata.

Terutama menyangkut masalah keluarga dan perkawinan serta masalah dalam

aspek hukum Islam lainnya. Pemikirannya dituangkan seperti dalam teori resepsi,

pencatatan perkawinan, dan pengangkatan penghulu. Sehingga patut dia disebut

“arsitek urusan perdata kolonialistik” Hindia Belanda. Yang telah mengkreasi

urusan paling pribadi (urusan rivat), seperti aspek-aspek persoalan keluarga atau

keperdataan lainnya, menjadi sedemikian penting bagi kelancaran kolonialisme

Belanda. Pengaruh Islam dalam hukum keluarga dan segala yang termasuk di

94 C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje, Bagian IV, 2, (Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig: 1924). terj. Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje IX, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 200.

112

dalamnya dijadikan Chritiaan Snouck Hurgronje sebagai obyek yang paling

penting.95 Padahal sebelumnya, nalar penjajah Belanda yang buntu sering

mengacuhkan strategi menguasai sistem keluarga koloni. Karena kolonialisme

masih dipahami sebagai intimidasi dan penguasaan secara fisik dan militer.

Beberapa konsepsi kolonialistik dari pemikiran-pemikiran seorang Dr.

Christiaan Snouck Hurgronje dalam urusan keperdataan yang dioperasikan

melalui kebijakan pemerintah jajahan Hindia Belanda perlu dipaparkan di sini.

a. Membela Teori Resepsi (Theorie Reseptie)

Pasca-1865 terjadi kondisi yang mendorong Belanda peduli pada hukum

adat. Setidaknya ada tiga orang yang muncul sebagai penemu studi ilmiah tentang

hukum adat pada periode itu. Yaitu, G.A. Wilken (w. 1891), Liefrinck (lahir dan

wafatnya tidak diketahui) dan Christiaan Snouck Hurgronje. Figur-figur inilah

yang membangun pondasi riset tentang hukum adat sejak 1900.96 Atas suatu

kesadaran bahwa untuk memahmi institusi Pribumi harus dengan kajian hukum

adat menggunakan perspektif ketimuran. Pelanjut studi hukum adat pada periode

ketiga di antaranya; Ossenbruggen dan C. van Vollenhoven. Pengkajian yang

sudah ada sejak jaman VOC ini selanjutnya disebut dengan istilah adatrecht.

Istilah adatrecht pertama dipergunakan oleh Christiaan Snouck Hurgronje pada

sekitar 1900 untuk menunjuk adat yang membawa konsekuensi hukum.97 Adat

atau kebiasaan yang tidak membawa konsekuensi hukum pada masa itu masih

95 C. Snouck Hurgronje, Kumpulan … IX, ibid., hlm. 197. 96 Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia, terj. Ratno

Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 39-40.

97 Ratno Lukito, ibid., hlm. 38-39.

113

kurang penting jika dipakai dalam operasi-operasi kolonial. Serta tidak perlu

dimaksudkan dalam kategori kajian adatrecht.

Studi terhadap hukum adat kemudian menghasilkan teori resepsi (theorie

reseptie). Yakni, bahwa hukum Islam dapat diterima untuk diterapkan pada

masyarakat Hindia Belanda jika telah sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan

masyarakat setempat yang mengandung konsekuensi hukum. Jika hukum Islam

yang hendak dipakai masyarakat tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan

adat maka otomatis akan tertolak. Christiaan Snouck Hurgronje begitu gencar

memperjuangkan pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan teori resepsi. Dalam

surat rahasianya yang dikirim kepada Paduka Tuan Direktur Pengajaran, Ibadah,

dan Kerajinan dari Betawi pada tanggal 26 Februari 1890, dia memperingatkan

atas kelalaian pemerintah dalam mengawasi persoalan adat. Dia heran bahwa

pranata yang khas belum terawasi seperti majelis “pendeta” dalam Islam. “Selain

itu,” katanya, “adat-adat Jawa yang penting dalam perkawinan (dan justru yang

berakibat hukum) begitu saja diabaikan… .”98 Di rakya Aceh pun berlaku hal

yang sama yang sering dinyatakan secara terpisah dalam hukum dan adat.99

Bagi dirinya terhadap adat-adat masyarakat, terutama adat yang memiliki

akibat hukum, sangat penting untuk dilakukan pengawasan. Nampaknya, pada

situasi masa itu kerja demikian tidak pas kalau hanya dibebankan kepada

pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sedangkan Christiaan Snouck Hurgronje

nampaknya terlanjur kesal terhadap pihak pemerintah yang menyepelekan

masalah adat-adat di masyarakat. Karena kebijakan-kebijakan pemerintah masih

98 E. Gobee dan C. Adriaanse, Nasehat.. Jilid I, ibid., hlm. 23. 99 C. Snouck Hurgronje, De Atjehers, deel I en II, (Landsdrukkerij, Batavia; E.J. Brill, Leiden:

1895), terj. Sutan Maimon, Aceh, Rakyat dan Adat Istiadatnya II, (Jakarta: INIS, 1997), Hlm. 251.

114

memakai cara-cara lama dalam menangani daerah koloni, yakni kekerasan fisik

dan ancaman bersenjata. Oleh karena itu sebagai orang kolonial Belanda yang

berpendidikan tinggi dan punya wawasan luas dia terjun ke lapangan langsung

untuk mengumpulkan data-data tentang adat di masyarakat Jawa ataupun Aceh.

Dalam suratnya dari Betawi tanggal 17 September 1892 Christiaan Snouck

Hurgronje mengingatkan masih dibutuhkannya penambahan data dan perbaikan

dari laporan yang sudah ada. Yakni, pentingnya laporan-laporan kolonial yang

menyertakan data-data, “misalnya,” tulisnya, “adat-adat yang menguasai

kehidupan keluarga dan yang sekarang baru saya sentuh seperlunya saja”. Jadi

pada 1892 data adat yang khususnya menyangkut masalah keluarga baru dia dapat

alakadarnya. Keinginan Christiaan Snouck Hurgronje selanjutnya “akan dapat

dibahas dengan jauh lebih panjang lebar; hal itu juga berlaku terhadap

penyimpangan-penyimpangan dari agama Islam ortodoks dalam ajarannya

maupun amalnya yang sekarang hanya sekilas disebut namanya”.100

Di tahun berikutnya Christiaan Snouck Hurgronje sudah bisa menyiapkan

laporan-laporan yang dibutuhkan tentang kehidupan masyarakat dan adatnya.

Laporan yang disiapkan misalnya, tentang masyarakat Aceh. Dalam suratnya

kepada Sekretaris Pertama Pemerintah dari Betawi pada tanggal 24 Februari 1893

disebutkan bahwa dia sudah menyiapkan tiga bab karya mengenai Aceh. Di awal

bab disebutkan masalah pembagian penduduk, pemerintah negara dan peradilan.

Bab selanjutnya tentang kalender Aceh, perayaan, dan musim di Aceh; seperti

pertanian, pelayaran, perikanan, serta hak tanah dan hak air. Bab ke tiga

100 E. Gobee dan C. Adriaanse, Nasehat.. Jilid I, ibid., hlm. 25.

115

membahas persoalan kehidupan keluarga dan hukum keluarga.101 Di bab terakhir

karyanya mengenai Aceh dan pola hubungan keluarga dapat diketahui pemikiran-

pemikirannya yang kukuh memperjuangkan adat yang membawa konsekuensi

hukum dengan pembelaan-pembelaan terhadap adat yang kadang berlebihan.

Misalnya, pelarangan Christiaan Snouck Hurgronje kepada Pemerintah

Daerah yang ingin membuat kebijakan agar penghulu, naib, dan sebagainya

menyerahkan sebagian pendapatannya untuk kas masjid. Larangan itu berlaku jika

dalam adat tidak pernah terjadi. Bisa dilihat dalam suratnya dari Betawi pada

tanggal 12 Juni 1901 kepada Direktur Departemen Pemerintahan Dalam Negeri

atau Pamong Praja. “Janganlah, melalui campur tangan Pemerintah Daerah,”

katanya, “diciptakan kas-kas mesjid atas biaya pendapatan para penghulu yang

lazim,” lanjutnya. Karena menurut kondisi pada saat itu telah terjadi penyaluran

uang dalam jumlah besar untuk kas-kas masjid sebagai pusat peribadatan Islam.

Pelarangan itu atas alasan yang sangat pragmatis. Yakni, supaya para penghulu

atau naib bisa menikmati kepemilikannya jika dikehendaki yang demikian. Maka,

tidak perlu “dituntun” –(baca, dipaksa) dalam bahasa Christiaan Snouck

Hurgronje—oleh pemerintah agar beramal lewat masjid. Sumbangan untuk masjid

boleh dilakukan asal ditentukan oleh sejarah, yaitu adat, suka rela. Kemudian

dijelaskan, “jika sepanjang ingatan manusia sebagian uang biaya perkawinan dan

sebagainya disisihkan untuk membentuk kas mesjid, maka adat tersebut, setelah

dibersihakan dari penyelewengan, boleh dilestarikan.” “Akan tetapi,” tulis

Christiaan Snouck Hurgronje, “jika adat seperti itu tidak ada, maka janganlah ada

101 Ibid., Jilid I, hlm. 27.

116

penghulu, naib, dan sebagainya yang dipaksa menyerahkan sebagian

pendapatannya untuk kas mesjid (sebagaimana terjadi di beberapa daerah).”102

Jadi, sesuatu yang terkait penetapan hukum dalam amaliyah Islam harus

sesuai adat yang ada. Jika adat tidak pernah mengajari soal menyumbang untuk

masjid maka pihak pemerintah daerah pun tidak boleh membuat kebijakan

menuntun penghulu dan naib menyumbangkan penghasilannya untuk masjid. Di

sini jelas terlihat bahwa Christiaan Snouck Hurgronje melakukan pembelaan yang

terlampau berlebihan terhadap adat-adat yang mengandung konsekuensi dan

maslahat. Tindakannya hendak menutup kemungkinan-kemungkinan masyarakat

yang ingin berkreasi. Misalnya, membuat kebiasaan baru dan baik yang

manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Kebiasaan baru yang baik dan secara

terus-menurus dijalankan pada masa mendatang juga akan menjadi adat pula.

Kreasi baru yang dilarang membiasakan kepada penghulu, naib, atau yang lainnya

untuk menyisihkan sebagian penghasilan bagi masjid. Daripada disumbangkan

untuk masjid, bagi Snouck Hurgronje, uang-uang itu lebih baik diserahkan kepada

bawahan masing-masing.

Tak tanggung-tanggung dukungan dan pembelaan terhadap adat dilakukan

Christiaan Snouck Hurgronje dengan mengkritik orang-orang Eropa. Katanya

undang-undang yang diterapkan pada masyarakat Pribumi berat sebelah. Hal itu

dikarenakan para pembuat undang-undang yang tak lain orang-orang Eropa.

Orang berbangsa Eropa ini, “biasanya hanya secara serba tanggung merasuk ke

102 E. Gobee dan C. Adriaanse, Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889-1936, terj. Sukarsi, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid IV, (Jakarta: INIS, 1991), hlm. 546. Meskipun Chrisitaan Snouck Hurgronje mendukung adat tetapi dirinya mengingkari usaha-usaha rakyat untuk menciptakan kebiasaan (selanjutya adat) baru.

117

dalam kehidupan masyarakat Pribumi,” kata Christiaan Snouck Hurgronje, “dan

hanya mendapat keterangan yang berat sebelah atau kurang lengkap mengenai

masyarakat tersebut,” terangnya. Pernyataan demikian terjadi pada tahun-tahun

berikutnya yang ditulis dari Betawi kepada Yang Mulia Gubernur Jenderal. Dia

juga berpesan bagi para pembuat undang-undang yang bercita-cita mengadakan

suatu penyeragaman hukum. Masih dalam suratnya dari Betawi pada tanggal 19

April 1904 itu bahwa “adat yang tidak tertulis, tanpa keberatan, dapat

menenggang penyimpangan-penyimpangan setempat yang memang ada dasar

hidupnya,” lanjutnya.103 Maksudnya, di dalam upaya pembuatan aturan tidak

perlu terlampau diseragamkan sebagaimana hendak dilakukan orang-orang Eropa

yang bertugas membuat aturan. Karena adat perlu dihargai wibawanya di mata

masyarakat selain ada ketentuan-ketentuan dari hukum Eropa. Penyimpangan

yang dimaksudkan ialah selama dalam adat (yang berkonsekuensi hukum)

sanggup menyelesaikan perbedaan aturan dengan yang dibuat orang Eropa maka

tidak perlu semua aturan diseragamkan. Dengan cara demikian Christiaan Snouck

Hurgronje sedang berbuat untuk mengukuhkan sikap sebagai orang yang seolah-

olah patut ‘disegani’ di mata kaum adat sebagai pembela masyarakat adat—koloni

jajahannya.

103 E. Gobee, C. Adriaanse, Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889-1936, terj. Sukarsi, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid V, (Jakarta: INIS, 1991), hlm. 720.

118

b. Pengawasan Penyelenggaraan Pernikahan

Permasalahan yang juga menjadi bahan pembicaraan dalam pemikiran

Christiaan Snouck Hurgronje ialah masalah pencatatan atau pengawasan dalam

pernikahan. Bagaimana yang dimaksudkannya?

Kepada para kadi dengan demikian selalu dilimpahkan pengawasan tertinggi atas penyelengaraan pernikahan dan apa yang berkaitan dengan itu. Dalam beberapa hal mereka malah diserahi penyelengaraan akad nikah itu sendiri. Hal ini berlaku juga bagi para penghulu. Tugas tersebut untuk sebagian yang cukup penting dilakukan oleh para naib di bawah pengawasan mereka. Adapun para naib ini pada gilirannya menjalankan kekuasaan atas personalia mesjid-mesjid kewekdanaan mereka, sama seperti yang dilakukan oleh para penghulu terhadap mesjid-mesjid agung.104

Demikian bunyi buah pemikiran Christiaan Snouck Hurgronje yang dikirimkan

kepada Direktur Pengajaran, Ibadah dan Kerajinan dari Betawi pada tanggal 13

Maret 1900. Pada periode ini dan seterusnya untuk urusan pernikahan atau akad

nikah bagi penduduk Hindia Belanda harus dilakukan di bawah pengawasan.

Meskipun pernikahan yang tidak diawasi sah-sah saja dan sering kali terjadi pada

penduduk Hindia Belanda sebelumnya. Bahkan bisa dikata lumrah dan biasa.

Namun, Christiaan Snouck Hurgronje tetap menginginkan suatu pengawasan

dalam pernikahan, yang tugas itu berada di benak pejabat-pejabat kolonial seperti

penghulu, kadi, atau naib.

Pengawasan atas pernikahan di Hindia Belanda sangat perlu dilakukan

atas pertimbangan-pertimbangan khusus yang telah diberikan Christiaan Snouck

Hurgronje. Yakni, berkaitan dengan masa depan percampuran antara Islam,

Kristen, Pribumi, Cina, Eropa, Arab, Jepang, dan masyarakat lain yang ada di

Hindia Belanda. Pertimbangan itu diberikannya ke hadapan Yang Mulia Gubernur

104 E. Gobee, C. Adriaanse, Nasehat… Jilid V, ibid., hlm. 703.

119

Jenderal pada 1904 secara panjang lebar. Bahkan penjelasan itu menyentuh tata

kehidupan berikutnya di masyarakat internasional dari suatu kejadian kecil,

pernikahan. Penjelasannya dipakai sebagai penguat bagi kebijakan pengawasan

pernikahan yang perlu dilakukan secara serius oleh penghulu, kadi, atau naib di

bawah kuasa pemerintah Hindia Belanda. Surat yang dikirimkan dari Betawi pada

tanggal 19 April 1904 itu memberikan keterangan.

Jelasnya, jika pembuat undang-undang menerangkan mereka (Pribumi

Islam) harus memilih hukum yang diperuntukkan bagi orang Kristen, maka harus

dipatuhi meskipun mereka non-Kristen. Selanjutnya mereka bisa meneruskan

kehidupan di bawah aturan keluarga, dalam istilah Christiaan Snouck Hurgronje,

hukum Mohammadan (baca, Islam). Tapi biasanya orang Mohammadan tidak

mau digabung dalam soal perundangan dengan orang Eropa.105 Sedangkan dalam

cakupan yang lebih luas ada kemudahan menggabung orang Mohammadan Asia

dan Mohammadan lainnya beserta golongan Eropa. Walau ada penyeragaman

tetapi masih ada pembeda-bedaan penduduk di mata hukum. Misalnya, “dalam

kedudukannya terhadap negara Turki, agama, keadaan peradaban, dan hukum

keluarga, keduanya benar-benar sama.”106 Menurutnya ada hukum keluarga di

antara orang Mohammadan, seperti di Semenanjung Balkan atau keturunan

mereka yang menetap di daerah lain, tidak berlaku sebagai satu keberatan dalam

mengadakan penggolongan penduduk.

Kehendak lain muncul dari golongan Arab dan Cina agar bebas bertempat

tinggal di tengah penduduk lain. Juga menginginkan dihapuskannya sistem surat

105 Ibid., Nasehat… Jilid V, hlm. 719. 106 Ibid., Nasehat… Jilid V, hlm. 723.

120

jalan dan seluruh wilayah Hindia Belanda dibuka bagi lalu lintas mereka. Artinya,

bagi Cina dan Arab107 dengan adanya kebebasan menetap merupakan kebebasan

pula untuk melangsungkan pernikahan dengan penduduk setempat tanpa

pengawasan dan campur tangan pemerintah kolonial. Kesempatan demikian

menjadi bagian kekhawatiran Christiaan Snouck Hurgronje dan masih perlu

dipertimbangkan kembali. “Setiap undang-undang baru mengenai pembagian

penduduk,” menurutnya, “sepantasnya memperhitungkan dengan sungguh-

sungguh hal yang diuraikan tadi”.108 Pemikiran ini dilontarkannya karena ternyata

pembagian yang sedang direncanakan tidak mempertimbangkan hal-hal tadi.

Pertimbangan yang dikemukakan Christiaan Snouck Hurgronje untuk

pembagian dan pengawasan penduduk secara geografis, agama, hukum, dan

politis. Pertama, pertimbangan geografis untuk memasukkan Turki agar satu

golongan dengan Belanda. Kedua, atas dasar agama agar Cina dan Pribumi yang

sudah masuk Kristen bisa dalam satu golongan. Ketiga, pembagian bersifat

hukum seperti pembagian dalam hukum keluarga. Keempat, sifat politis untuk

kemungkinan memasukkan Jepang dalam golongan Eropa sesuai hukum keluarga

mereka.109 Pembagian untuk pengawasan seperti ini dalam praksisnya tidak sesuai

harapan. Karena tidak mungkin akan mempersamakan Pribumi Kristen dan Eropa

Kristen. Pola pembagian penduduk yang berbeda diperkirakan memperbanyak

golongan Cina memilih masuk Islam dan menikah dengan Pribumi Islam serta

sembunyi di kampung agar bebas bergerak.110 Golongan Cina yang demikian

107 Ibid., Nasehat… Jilid V, hlm. 724. 108 Ibid., Nasehat… Jilid V, hlm. 725. 109 Ibid., Nasehat… Jilid V, hlm. 725. 110 Ibid., Nasehat… Jilid V, hlm. 724.

121

lebih banyak daripada yang memilih masuk Kristen. Karena pembaptisan tidak

otomatis membuat seseorang setara dengan Eropa. Dari segi keuntungan yang

didapat maka lebih banyak penduduk koloni yang memilih masuk Islam di Jawa

maupun Aceh ketimbang yang pindah ke Kristen. Christiaan Snouck Hurgronje

tahu, “kita akan kehilangan sebagian besar pangawasan atas sebagian orang Cina

yang sangat kurang dapat dipercaya,” katanya.111 Tentu hal terakhir ini sangat

dijauhi dari segi kepentingan kolonial jangka panjang.

Pengawasan penduduk melalui pengawasan pernikahan tetap dilaksanakan

karena sistem hukum kolonial memberi peluang tindakan yang sangat oportunis.

Misalnya, untuk menghindari benturan dengan sistem hukum kolonial yang rumit,

maka istri bisa memilih pindah agama dari Mohammadan ke Kristen untuk

sementara. Dengan demikian pernikahan batal.112 Tidak perlu mengurus

perceraian melalui prosedur hukum kolonial yang berbelit-belit. Sedangkan

Jepang yang menginginkan persamaan dalam asas hukum keluarga tetap dianggap

jenis yang beda dari Eropa. Sama halnya dengan Mesir. Berurusan dengan

masalah keluarga ini Christiaan Snouck Hurgronje sangat jeli memahami bahwa,

“hukum Mohammadan membenarkan hampir semua sarana untuk

mempertahankan hukum keluarga itu, termasuk juga cara menyesatkan

pemerintah.”113 Sehingga dalam urusan keluarga, termasuk pernikahan, dijadikan

masalah serius dalam tugas-tugas kolonialnya. Selain itu ada pertimbangan

penyerapan Islam Pribumi terhadap pengikut lain yang juga sangat cepat. Terjadi

seperti di kampung Betawi, kota-kota bandar di Jawa, Padang, Palembang dan

111 Ibid., Nasehat… Jilid V, Hlm. 727-728. 112 Ibid., Nasehat… Jilid V, hlm. 728. 113 Ibid., Nasehat… Jilid V, hlm. 731.

122

Kutaraja atau daerah hulu Aceh, juga di Tanah Gayo. Tentu penyerapan ini

melalui Pribumi-Mohammadan.

Di lain sisi, aspek ganjalan hukum perkawinan Eropa begitu besar. Di

mana orang Indo-Eropa dalam perkawinan akan membentuk keluarga yang tidak

sah menurut hukum Eropa. Kelanjutannya yaitu melanggar ketentuan pendaftaran

kelahiran dan kematian pada pegawai catatan sipil. Sedangkan para pembesar

seringkali alpa melihat fenomena ini.114 Mau tidak mau gejala peningkatan

pengikut Mohammadan dari Cina cenderung lebih besar. Untuk mengendalikan

kondisi yang mengkhawatirkan dari persatuan Pribumi-Islam dan Cina ini

Christiaan Snouck Hurgronje memberikan nasihat-nasihatnya kepada pemerintah

Hindia Belanda. Yaitu, pertama, agar meninggalkan ciri hukum keluarga. Karena

hukum keluarga yang ada tidak murni dan tidak dapat dipertahankan. Namun,

memakai tolok ukur perkembangan di negara yang bersangkutan. Kedua, agar

tidak memasukkan semua orang Mohammadan asing, termasuk kawula Turki,

sama dengan Eropa.115

Konsep-konsep demikian dikukuhkan oleh Christiaan Snouck Hurgronje

agar nampak lebih gamblang pembagian masyarakat Hindia Belanda dalam sekat-

sekat. Agar pemerintah kolonial melihat secara detail warga jajahannya sesuai

latar belakang masing-masing. Tidak disamaratakan sebagai penduduk jajahan

dengan perlakuan serupa. Pengawasannya dimulai dari aturan keluarga, yakni

perkawinan, dengan pembatasan dan pemilihan prosedur yang harus diikuti. Hal

tersebut untuk menghilangkan kemungkian-kemungkinan semua warga jajahan

114 Ibid., Nasehat… Jilid V, hlm. 735. 115 Ibid., Nasehat… Jilid V, Hlm. 735.

123

menyatu memeluk agama Mohammadan. Maka sebagaimana kutipan di muka,

kepada para kadi dilimpahi tugas pengawasan tertinggi atas penyelengaraan

pernikahan dan apa yang berkaitan dengan itu. Bahkan jika perlu diserahi tugas

sebagi penyelengara akad nikah itu sendiri. Tugas demikian berlaku pula bagi

penghulu, naib, untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap masjid-masjid

kawekdanan. Sebagaimana para penghulu bertugas mengawasi penyelenggaraan

pernikahan di masjid-masjid agung.

c. Pengangkatan Penghulu sebagai Pegawai Pemerintah

Bagian berikutnya untuk mencapai rasioanalisasi dan modernisme di dunia

Timur, sebagaimana pendidikan Christiaan Snouck Hurgronje di Leiden yang

liberal, dilakukan pengangkatan penghulu. Tidak hanya mengangkat penghulu,

juga kadi dan naib, yang ditugaskan mengawasi pernikahan. Namun, dalam proses

pengangkatan penghulu harus sesuai dengan kriteria pemikiran kolonial. Yakni,

dimulai dari penyatuan keberadaan penghulu peradilan Mohammadan dengan

jabatan penghulu pengadilan negeri. Selanjutnya, “jabatan penghulu mesjid

sebagaimana adanya dihilangkan seluruh arti pentingnya,” kata Christiaan Snouck

Hurgronje.116 Hilangnya penghulu masjid dianggapnya hanya bagian akibat dari

ketetapan-ketetapan yang diumumkan dalam Lembaran Negara 1882, No. 152.

116 Di masjid-masjid Pribumi sebelumnya ada tokoh agama Islam (dipercaya umat Islam) yang

juga berperan sebagai penghulu dalam pernikahan. Fungsi penghulu masjid ingin digeser Christiaan Snouck Hurgronje dengan penghulu pegawai (yang diangkat) kolonial Belanda atau penghulu masjid yang mau digaji pemerintah Hindia Belanda.

124

Bisa dilihat kerangka pikir demikian dalam suratnya ke hadapan Yang Mulia

Gubernur Jenderal yang ditulis dari Weltevreden tanggal 2 Juli 1891.117

Tindakan ini sempat mendapat keberatan dari beberapa wilayah. Atas

alasan, penghulu pengadilan negeri (pegawai kolonial) bukan yang pantas menjadi

imam atau pemimpin ibadah umat Islam, dan tidak memenuhi syarat-syarat untuk

itu. Beberapa kota yang keberatan terhadap penyederhanaan demikian seperti

Semarang, Bagelen dan Jepara. Tetapi, keberatan-keberatan itu bagi sang

penasehat pemerintah Hindia Belanda hanya sebagai khayalan.118 Oleh karena itu

keberatan-keberatan dari tempat lain, laiknya Kendal dan Rembang, dianggap

gugur. Dengan alasan apapun juga semua keberatan tidak cukup dijadikan dasar

untuk menggugurkan penggabungan tadi.119 Sehingga jabatan tersebut masih tetap

berada di bawah pemerintah pusat dan digaji oleh pemerintah Hindia Belanda.

Sedangkan di lain tempat, seperti di Besuki, penghulu masjid yang diangkat oleh

bupati lama-kelamaan akan menjadi penghulu pengadilan negeri sekaligus ketua

majelis ulama.120

Pertimbangan demikian diajukan Christiaan Snouck Hurgronje untuk tetap

melangsungkan pengangkatan penghulu setelah melihat yang terjadi di Demak

pada 1878.121 Seorang penghulu pengadilan negeri yang tidak memiliki pengaruh

pun bisa menjalankan fungsinya sebagai pegawai pemerintah kolonial yang patuh.

Aspek kolonialistik yang terdapat pada perihal pengangkatan penghulu, termasuk

penghulu masjid, supaya berada di bawah kuasa pemerintah jajahan adalah untuk

117 Ibid., Nasehat… Jilid V, hlm. 817. 118 Ibid., Nasehat… Jilid V, hlm. 818. 119 Ibid., Nasehat… Jilid V, hlm. 818-819. 120 Ibid., Nasehat… Jilid V, hlm. 820. 121 Op.cit.

125

mendukung kepentingan kolonial. Christiaan Snouck Hurgronje pun menyadari

bahwa jabatan priyayi yang tinggi pada era itu tidak menimbulkan penghormatan

rakyat. Sehingga para kerabat sering menganjurkan kepada saudaranya agar tidak

menjadi pejabat kolonial (priyayi baru). Masih dalam suratnya kepada Sekretaris

Pertama Pemerintah dari Betawi tanggal 23 September 1892 bahwa kondisi ini

masih bisa diatasi. Yakni, dengan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya.122

Perbaikan yang dimaksudkan Christiaan Snouck Hurgronje pada nantinya

dituangkan dalam konsep pendidikan bagi calon “rohaniawan” Islam terutama

yang berkaitan dengan jabatan penghulu.

Baginya tidak ada alasan untuk meniadakan pengaruh para penghulu itu.

Karena jabatan penghulu memiliki pengaruh, bisa membantu keteraturan urusan,

pengaruh demikian sudah melekat sejak dahulu, dan keputusan segala pengaruh

penghulu masih ada di tangan bupati. Penjelasan ini mengandung maksud bahwa

adanya jabatan penghulu dalam suatu kondisi yang paling tidak diinginkan

sekalipun masih dapat dikendalikan dari tangan bupati.123 Karena semua lingkup

jabatan itu secara langsung masih berada di bawah koordinasi dengan pemerintah

pusat. Berbeda dengan penghulu masjid (yang dipercaya masyarakat Muslim)

yang dalam kerjanya tidak langsung dikontrol pemerintah jajahan Hindia Belanda.

Maka, yang terakhir ini perlu disingkirkan perlahan-lahan.

Kepada Direktur Kehakiman, Christiaan Snouck Hurgronje memperjelas

maksud pengangkatan penghulu di bawah kekuasaan pemerintah, sekaligus

upaya-upaya mempersiapkan calon penghulu. Dalam suratnya yang ditulis 19

122 Ibid., Nasehat… Jilid V, hlm. 829. 123 Ibid., Nasehat… Jilid V, hlm. 829.

126

Maret 1893 dari Weltevreden itu diterangkan persiapan pendidikan, terutama,

bagi calon penghulu pegawai pemerintah kolonial. Ada tiga persyaratan yang

harus dipenuhi; pertama, tamat dengan hasil baik dari sebuah kursus mengenai

kitab-kitab fiqih. Serta berpengalaman dengan bagian kitab membahas kewajiban-

kewajiban pokok agama atau rukun Islam, hukum keluarga dan hukum waris;

kedua, memiliki pengetahuan di luar agama untuk jabatan penghulu. Seperti

kewenangan dan tugas majelis ulama menurut undang-undang. Serta tahu tugas

penghulu juga sebagai penasihat pada pengadilan negeri. Juga tahu peraturan

Pemerintah Daerah dalam peresmian pernikahan atau penerimaan berita mengenai

perceraian yang harus ditaati; ketiga, mengenai perwatakan dan kedudukan dalam

masyarakat.124

Keberadaan pejabat penghulu di bawah kekuasaan pemerintah jajahan

Hindia Belanda dan digaji oleh pemerintah akan memudahkan pelaksanaan

kebijakan kolonial. Misalnya, dalam kasus penghulu kepala melakukan tidakan

yang tidak diinginkan pemerintah. Menurut surat Christiaan Snouck Hurgronje

dari Betawi (6 Desember 1894) kepada Sekretaris Umum bahwa penghulu-

penghulu yang tidak patuh dengan kepentingan kolonial akan dihapus secara

berangsur-angsur dengan alasan ada lowongan. “Sekurang-kurangnya,” tulisnya,

“di tempat para pejabat yang ada sekarang belum dapat dipensiunkan.”125 Atau

penggantian itu dilakukan dengan upaya lain seperti memperbesar biaya

pernikahan, perceraian, atau keputusan hukuman majelis ulama126 agar

124 Ibid., Nasehat… Jilid V, hlm. 837. 125 Ibid., Nasehat… Jilid V, hlm. 841. 126 Ibid., Nasehat… Jilid V, hlm. 841.

127

masyarakat merasa dirugikan. Demikian itu supaya kondisi masyarakat dan

tindak-tanduk pejabat penghulu masih dapat dikendalikan oleh pemerintah pusat.

Tujuan demikian dapat pula diraih dengan usaha lain. Seperti yang

dilakukan di Masjid Lawang Kidul dengan cara pemerintah pusat mengangkat

penghulu yang tidak tahu apa-apa.127 Berikut ini menjaga kelanggengan maksud-

maksud kolonial dengan pengangkatan penghulu dengan kemudahan-kemudahan

yang diperoleh para penghulu. Terutama bagi penghulu kepala, kemudahan-

kemudahan yang sah dari jabatannya seperti tidak dibebani kewajiban

membelanjakan uangnya untuk kepentingan sosial. Berbeda dengan pegawai

Pemerintah Daerah dan polisi.128

Kebijakan-kebijakan yang mengenakkan penghulu pemerintah Hindia

Belanda itu dalam rangka menjadikan penghulu sebagai anak emas kolonial.

Tentu dengan maksud-maksud tersembunyi yang perlu kita ungkap sesuai kondisi

yang diharapkan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap adanya penghulu

yang digaji pemerintah. Sedangkan di lain sisi, ada penghulu masjid yang secara

perlahan-lahan dihilangkan perannya melalui operasi pemikiran Christiaan

Snouck Hurgronje dalam kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sekali

lagi ditegaskan Christiaan Snouck Hurgronje, penghulu atau petugas pernikahan,

diberi wewenang melakukan pengawasan tertinggi atas peresmian kontrak

pernikahan dan atas pendaftaran perceraian yang terjadi karena talak. Barang pasti

wewenang tertinggi itu diberikan untuk kepentingan kolonial.

127 Ibid., Nasehat… Jilid V, hlm. 844. 128 Tertanda di Betawi, 5 Januari 1905. Ibid., Nasehat… Jilid V, hlm. 846.

128

d. Mencegah Penerapan Sistem Kewarisan Islam

Satu hal lagi yang dilakukan Christiaan Snouck Hurgronje—masih selaras

kerangka resepsi—yakni tidak diperlukannya penerapan hukum Islam dalam

sistem pembagian warisan yang terkait dengan masyarakat adat. Misalnya, pada

kasus pembagian warisan di masyarakat adat Minangkabau. Pemikiran gaya

orientalis menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum Islam bertentangan dalam

menyelesaikan persoalan pembagian warisan. Sehingga persoalan warisan seperti

di Minangkabau tidak mungkin diselesaikan secara damai menggunakan hukum

adat dan hukum Islam.

Christiaan Snouck Hurgronje juga membela adat Minangkabau yang

mengajarkan anak-anak tidak mendapatkan warisan (tidak mewarisi) dari ayah.

Karena susunan keluarga Minangkabau yang matriarkat memosisikan perempuan

(garis ibu) sebagai pewaris. Christiaan Snouck Hurgronje menyebut yang

menentang pewarisan adat matriarkat Minangkabau (agar sesuai sistem kewarisan

Islam) dengan istilah ”para ahli hukum agama untuk merugikan hukum

adat…,”129 katanya. Pembelaan itu dilakukan dengan alasan mereka (yakni, orang

Minangkabau) sejak muda dan disepanjang pendidikannya sudah terbiasa dengan

sistem keluarga (matriarkat) yang melanggar hukum agama. Sehingga mereka

harus bersabar menghadapi hukum kewarisan Islam yang aturannya berkebalikan.

Ada suatu kekuatan rakyat, menurut Christiaan Snouck Hurgronje yang

dapat berfungsi menghambat pengaruh Islam dalam sistem keluarga Minangkabau

(matriarkat), yakni “konservatisme alami pada sebagian besar penduduk

129 C. Snouck Hurgronje, Aceh, Rakyat dan Adat Istiadatnya II, ibid., hlm. 252-253.

129

Minangkabau.”130 Konservatisme alami yang dia maksudkan tak lain ialah

masyarakat Minangkabau yang sangat fanatik dengan hukum kewarisan adat.

Perlawanan terhadap sistem kewarisan hukum Islam di Minangkabau juga bisa

digerakkan dari orang-orang pragmatis yang berkepentingan pribadi. Yakni,

“sementara orang, yang agaknya merasa akan dirugikan oleh adanya peralihan

dari hukum waris Pribumi kepada hukum waris Islam,” 131 tulisnya.

Christiaan Snouck Hurgronje memberikan klaim atas gerakan para

pejuang Islam yang akan menerapkan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat

adat dengan bahasa yang diplomatis dan tegas. Yakni, “bahwa di balik ‘anjuran’

dan ‘celaan’ itu biasanya terselubung usaha untuk menggantikan kekuasaan yang

ada dengan kekuasaan mereka sendiri,”132 ujarnya. Maksudnya, orang-orang

Islam yang gencar memperkenalkan sistem kewarisan Islam (patriarkat) pada

sistem keluarga matriarkat Minangkabau dituduh hanya berorientasi kekuasaan.

Yaitu, ingin merebut dan menguasai masyarakat Minangkabau dengan cara

menguasai sistem kewarisannya. ‘Celaan’ yang dimaksudkan di sini adalah

penunjukan kepada para penghulu, tumenggung, atau guru agama yang tak

berpendirian133 telah berada pada kekufuran. Karena mereka hanya mengikuti

sistem hukum kolonial (Kristen) untuk mengatur kehidupan keluarga Muslim.

Jadi dalam pandangan umumnya, para kolonialis termasuk Christiaan

Snouck Hurgronje (1857-1936) maupun Cornelis van Vollenhoven (1874-

130 Gobee, E. dan C. Adriaanse, Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889, terj.

Sukarsi, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid X, (Jakarta: INIS, 199 ), hlm. 1998.

131 Ibid., Nasehat… X, hlm. 1998. 132 Ibid., Nasehat… X, hlm.2082-2083. 133 Ibid., Nasehat… X, hlm. 2083.

130

1933)—pelanjut teori resepsi—menggambarkan situasi yang kontras dalam soal

penerapan hukum adat dan hukum Islam. Tidak hanya di Minangkabau, Aceh,

Sumatera Selatan, dan lainnya yang mengikuti sistem matriarkat, tidak mungkin

menerapkan hukum waris Islam (galur laki-laki) karena ada hukum waris adat

(galur perempuan) yang bertentangan dengan hukum waris Islam. Sehingga,

hukum waris Islam tidak bisa masuk (dipakai) dalam masyarakat matriarkat yang

disebut tadi. Sekali lagi, hukum Islam harus tunduk di bawah hukum adat.

e. Asas Monogami dalam Pernikahan

Poligami adalah masalah serius bagi kelancaran kepentingan kolonialisme

Belanda. Christiaan Snouck Hurgronje mengatakan “poligami, kelonggaran ikatan

perkawinan, penolakan beberapa hak wanita merupakan faktor-faktor yang paling

banyak menghambat hubungan masyarakat Islam dengan kebudayaan modern.”134

Karena untuk menjadi masyarakat modern, sebagaimana diidealkan Christiaan

Snouck Hurgronje, ketika orang-orangnya hidup secara monogami. Tidak seperti

gaya hidup umat Islam Hindia Belanda yang banyak mempraktekkan poligami.

Poligami dianggapnya sebagai penolakan (baca, perampasan) atas hak-hak wanita

dalam kehidupan rumah tangga yang seharusnya setara antara laki-laki (suami)

dan perempuan (istri).

Dikatakannya lagi bahwa poligami, kemudahan dalam perceraian, dan

posisi rendah istri dibanding suami, menyebabkan suatu tindakan sewenang-

wenang dalam urusan keluarga. Contoh-contoh demikian bagi Christiaan Snouck

134 C. Snouck Hurgronje, Kumpulan… IX, ibid., hlm. 197.

131

Hurgronje “menghambat perkembangan rumah tangga yang wajar”.135 Artinya,

poligami dan posisi yang tidak setara antara suami dan istri (di Jawa) baginya

merupakan susunan rumah tangga yang tidak sehat. Sehingga sewajarnya susunan

keluarga yang (berpoligami) demikian harus diubah sesuai dengan yang dia

rencanakan.

Akhirnya, pada 1937 dikeluarkan oleh pemerinah Hindia Belanda suatu

‘Ordonansi Mengenai Catatan Perkawinan’. Ordonansi ini mengusulkan tentang

penghapusan praktik poligami yang biasa dilakukan masyarakat Muslim Hindia

Belanda.136 Pernikahan yang diinginkan pemerintah Hindia Belanda melalui

ordonansi tadi sudah tentu yang monogami sebagimana alasan-alasan yang pernah

diutarkan Christiaan Snouck Hurgronje. Menurut Koningsveld, “Untuk di

kemudian hari sebagai buah pekerjaannya melihat kehidupan monogami di Jawa

sebagai hal wajar di dunia bumiputra dan melihat para bapak Jawa bekerja

sungguh-sungguh membangun kehidupan anak-anaknya”.137 Bisa diartikan,

kewajaran yang diimpikan dari kerja-kerja kolonilis itu ketika rakyat, Jawa

terutama, hanya mempraktekkan mogami atau sudah tidak ada lagi orang yang

berpoligami.

Kondisi Jawa yang demikian sangat mungkin karena, menurut keterangan

dari Suminto, itu disebabkan ordonansi ini hanya memberikan kesempatan kepada

seseorang untuk menikah di catatan sipil. Serta mewajibkan seseorang beristri

135 C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje, Bagian IV, 2,

(Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig: 1924), terj. Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje X, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 47.

136 Ratno Lukito, ibid., hlm. 37-38. 137 P.Sj. van Koningsveld, ibid., hlm. 244.

132

hanya satu dengan menutup pintu bagi poligami.138 Maksudnya, pernikahan yang

harus dicatatkan di catatan sipil hanya boleh ketika dilakukan secara monogami.

Di sini memang ada upaya kolonial mengawasi pernikahan poligami yang coba

dicatatkan secara sah. Namun, ordonansi perkawinan yang dikeluarkan pada 1937

yang bercita-cita menghapus poligami penduduk bumiputra itu, “segera ditarik

kembali karena adanya oposisi yang sangat besar dari kaum Muslimin

Indonesia”.139 Kejadian ini menjadi satu titik awal kali ketika umat Muslim

Pribumi mampu menghentikan campur tangan Belanda.

Meskipun ordonansi yang menghendaki pernikahan monogami sempat

dicabut bukan berarti buah kekalahan bagi Christiaan Snouck Hurgronje. Karena

pernikahan di Indonesia modern—sesuai konsep Christiaan Snouck Hurgronje—

menerapkan asas manogami. Yakni, ada dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang

perkawinan di Indonesia. Kenyataan ini menandakan bahwa hukum kolonial yang

pernah dikonsep oleh Christiaan Snouck Hurgronje masih hidup dan dipakai

dalam tertib hukum perdata (perkawinan) Indonesia. Artinya, operasi kolonial

yang menghendaki asas pernikahan monogami dapat dikatakan menuai hasil.

138 H. Aqib Suminto, ibid., catatan kaki hlm. 31, (Lihat Perca Selatan, 15 Juni 1937; IPO, I,

1937, hal. 427). 139 Ratno Lukito, ibid., hlm. 37-38.

133

BAB IV

PERANGKAP KOLONIALISTIK

PEMIKIRAN CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE

DALAM URUSAN PERDATA HINDIA BELANDA

A. CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE SANG PEMIKIR MODERNIS-

LIBERALIS-KOLONIALIS

a. Pengikut Setia Modernisme-Liberalisme Leiden

“Jalannya sejarah, pelanggaran hukum dan terciptanya hukum, terjadi dengan sendirinya, bahwa Kristen dan Islam harus hidup berdampingan dan usaha negara-negara hanya dapat diarahkan jika terjadi hubungan damai dengan kaum Muslim yang menjadi bawahannya, memungkinkan dan menjamin perkembangan damai di antara penduduk. Dan tujuan seperti ini hanya dapat tercapai atas dasar kompromi antara suara hati Negara Kristen dan hukum Islam.”1

Christiaan Snouck Hurgronje

Barat, Eropa, Belanda, dan utamanya Leiden, di masa itu berada pada era

tumbuh suburnya modernisme. Di Fakultas Teologi Universitas Leiden (1874),

Christiaan Snouck Hurgronje berkenalan dengan Abraham Keunen, C.P. Tieles,

dan L.W.E. Rauwenhoff. Ketiganya merupakan tokoh modernis Leiden yang

mempengaruhi pemikiran Christiaan Snouck Hurgronje dalam memandang

1 Pernyataan itu tertanggal di Kutaraja (Aceh), Juli 1898. Terbit dalam Zeitschrift der

Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, Juli 53 (Leipzig, 1899) hlm. 125-167. C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje, Bagian II, (Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig: 1923). terj. Soedarso Soekarno, dkk., Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje IV, (Jakarta: INIS, 1996), hlm. 130. [Huruf miring tebal dari Arief Musthofifin/ A.M.].

134

Islam.2 Selain itu, memang semenjak remaja Christiaan Snouck Hurgronje sudah

dipersiapkan untuk menjadi Pendeta Protestan. Islam bagi calon pendeta

merupakan materi khusus yang wajib dipelajari. Pendidikan khusus bagi calon

pendeta diorientasikan sebagai persiapan menghadapi musuh Kristen, yakni Islam,

semenjak Perang Salib. Inilah upaya balas dendam orang Kristen Eropa terhadap

Islam akibat kalah dalam Perang Salib yang diwujudkan dalam penyebaran

pendeta ke seluruh dunia. Di dunia Timur, para pendeta disertakan dalam program

imperialism dan kolonialisme, untuk menggerogoti Islam yang sedang tumbuh

subur. Metode dan bekal pengetahuan untuk melumpuhkan Islam selalu diajarkan

bagi para pendeta.3 Ada pernyataan menarik dari Christiaan Snouck Hurgronje

pada 1876 dikala dirinya menjadi mahasiswa: “kita harus membantu bangsa

Pribumi (penduduk negara jajahan) untuk beremansipasi dari Islam”.4 Semenjak

masih mahasiswa dia sudah memiliki pandangan sebagai orientalis dan pemikir

kolonial yang berhasrat menggempur wilayah Islam Pribumi di Nusantara.

Kembali ke modernisme-liberalisme Leiden sebagai salah satu akar

genealogis dari pemikiran kolonial Christiaan Snouck Hurgronje. Pada akhir abad

ke-16, Descartes (1596-1650)5 sudah menawarkan revolusi pemikiran yang benar-

benar luar biasa dampaknya sebagai biji pertama modernisme, yakni rasionalisme.

Modernisme Leiden, terutama di Fakultas Teologi Universitas Leiden,

mengukuhkan sendi-sendi kekuatannya pada rasionalisme. Di Leiden ini

2 Lathiful Khuluq, Strategi Belanda Melumpuhkan Islam; Biografi C. Snouck Hurgronje,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 12-13. 3 Lathiful Khuluq, ibid., hlm. 34. 4 Ibid., hlm. 35. 5 Robert C. Solomon & Kathleen M. Higgins, A Short History of Philosophy, (New York:

Oxford University Press, 1996), terj. Saut Pasaribu, Sejarah Filsafat, Cet. II, (Jogjakarta: Bentang Budaya, 2003), hlm. 322-325. Lihat Bab II.

135

Christiaan Snouck Hurgronje termasuk pengikut fanatik rasionalisme dari aliran

modernis Leiden yang menolak hal-hal irasional. Misalnya, trinitas6 dan posisi

Yesus sebagai anak Allah dalam ajaran Kristen (Katholik), ialah ajaran yang tidak

diterimanya.

Perlu diperhatikan dengan cara seksama terhadap bentukan modernisme-

liberalisme itu. Pertama, modernisme Leiden yang terwujud dalam rasionalisme

Christiaan Snouck Hurgronje telah membentuk pola pikir yang simplistis,

reduktif, berpihak, dan sangat ekstrim, serta liberal. Dapat ditunjukkan dalam

terbitan di Leiden pada E.J. Brill (1880) yang berisi pandangannya terhadap Nabi

Muhammad. “Akhirnya Nabi Muhammad memindahkan panggung kegiatannya;”

katanya, “jubah kenabiannya ditinggalkan di kota kelahirannya. Keadaan telah

mengalihkan perhatiannya semakin jauh dari peran kenabian ke peran politik yang

harus memperhitungkan urusan-urusan duniawi.”7 Pendapat ini sebagai upaya

untuk melemahkan sejarah perjuangan Nabi Muhammad. Dianggap Nabi

Muhammad sudah meniadakan sifat-sifat kenabian dan berbalik menjadi seorang

yang haus politik kekuasaan. Artinya, Nabi Muhammad sudah tidak sungguh-

sungguh lagi untuk meluaskan agamanya yang sejati. Telah berubah untuk

menjalankan peran-peran politiknya yang menghendaki ketaatan. Setelah delapan

tahun kemudian berhasil menaklukkan kota kelahirannya, Nabi Muhammad


berasal dari tradisi Pagan kuno. Konsep Trinitas ini diwakili oleh Semiramis dan anaknya (Pagan Babylonia), Devkan dan Khrisna (Pagan India), Isis dan Horus (Pagan Mesir), dan sebagainya. Dalam Strategi Kaum Pagan Menuju The New World Order, (Foxit PDF Reader, tanpa identitas).

7 C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje, (Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig: 1923). terj. Soedarso Soekarno dan A.J. Mangkuwinoto, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje I, (Jakarta: INIS, 1995), hlm. 4.

136

bertindak sebagai penentu hukum, dan ia mulai bekerja untuk mencabut agama

berhala sampai ke akar-akarnya.8

Rasionalisme Christiaan Snouck Hurgronje yang simplists dan reduktif

tadi berusaha menempatkan Islam pada penjara yang sangat sempit. Sebagaimana

tuduhannya terhadap Nabi Muhammad yang dianggap meninggalkan tugas

kenabian dalam urusan agama dan Tuhan lalu memilih urusan politik. Dalam

bahasa Christiaan Snouck Hurgronje adalah urusan-urusan duniawi. Berupa

penaklukan-penaklukan wilayah atau ekspansi politik yang dimulai dari

menguasai tanah kelahiran Nabi Muhammad. Pada kondisi ini Nabi Muhammad

dianggap tidak lagi menjalankan tugas-tugas kenabian dalam menyebarkan agama

secara sederhana. Rasioanlisme yang sangat sempit ini menempatkan Christiaan

Snouck Hurgronje pada jurang kebuntuan berpikir yang dalam. Dengan asumsi

yang sangat redutif bahwa Islam seharusnya hanya berurusan dengan Tuhan.

Tidak perlu—sebagimana dilakukan Nabi Muhammad—melakukan kerja-kerja

keduniawian apa lagi yang berkaitan dengan urusan politik. Dengan kata lain,

Islam (baca, masalah-masalah ketuhanan) dan politik (baca, masalah-masalah

keduniawiaan) dalam agama (Islam) di posisikan terpisah oleh Christiaan Snouck

Hurgronje. Atau keduanya tidak memiliki keterikatan dan kesalinghubungan

dalam praktik di lapangan. Pola pikir rasionalisme produk Leiden ini selanjutnya

dapat membuat konklusi bahwa Islam di jaman Nabi Muhammad telah

berselingkuh dengan politik atau perselingkuhan agama dan kekuasaan.

8 Op.cit.

137

Petunjuk ini memberikan pengertian bahwa tradisi ilmiah Leiden yang

modernis telah membentuk otak manusia menjadi sangat kerdil. Objek dipandang

dari satu sudut saja dan anehnya satu sudut itu yang dianggap paling benar.

Kegetolan Christiaan Snouck Hurgronje pada rasionalisme Leiden yang teramat

sangat sempit itu tidak menjadikan dirinya mampu melihat Islam sebagai

fenomena yang menyeluruh. Melainkan ditinjau dari sudut pandang yang patah-

patah. Padahal, dalam Islam tidak ada pemisahan yang tegas antara “urusan-

urusan keduniawian” dengan “urusan-urasan ketuhanan”. Maka, apa yang

dilakukan Nabi Muhammad dengan penaklukan kota-kota lain, misalnya Mekah,

tidak lepas dari posisinya yang sedang menjalankan fungsi-fungsi kenabian.

Karena dalam Islam terjadi hubungan sinergi antara “urusan-urusan keduniawian”

atau ‘politik’ dengan “urusan-urusan ketuhanan”. Keduanya bukan satu dan lain

hal yang terpisah. Wajar ketika menggunakan modernisme-rasionalisme produk

Leiden Christiaan Snouck Hurgronje terjebak pada pengambilan tuduhan bahwa

Nabi Muhammad telah meninggalkan jubah kenabiannya untuk “urusan-urusan

keduniawiaan” atau ‘politik’.

Masih dari sudut pandangnya yang rasionalis dilihatnya Islam hanya

sekadar kultus (pemujaan) terhadap Muhammad. Perkembangan para pengikut

Islam di berbagai lingkungan kehidupan diberi tuduhan sangat bodoh oleh

Christiaan Snouck Hurgronje. Dalam bahasa Christiaan Snouck Hurgronje

manusia warga dunia yang mengikuti (Islam, Muhammad) “lebih mirip dengan

petani kikuk9 yang masih muda,” katanya.10 Sedangkan setelah sepeninggal Nabi

9 Kikuk: canggung, janggal, baru sekali atau pemula alias amatiran.

138

Muhammad menurutnya pengikut Islam kembali ke zaman jahiliyah lagi. Bagi

Christiaan Snouck Hurgronje itu akibat Muhammad hanya memikirkan cara

menambah jumlah penganut. Oleh sebab itu, ketulusan imannya (Muhammad)

berkurang dan ajarannya (Islam) ditinggalkan pengikutnya.11

Contoh lain memperlihatkan pandangan modernisme Leiden dalam cara

pandang Christiaan Snouck Hurgronje terhadap Qur’an. Qur’an baginya berbeda

dengan undang-undang. Ayat-ayat hukum di dalam kitab itu hanya berisi asas-

asas umum. Sedangkan yang rinci hanya untuk yang terjadi selama Nabi hidup.

Maka, secara rasional, peristiwa yang tidak terjadi selama tahun-tahun kegiatan

Nabi tidak akan dirinci dalam al-Qur’an.12 Qur’an pada mulanya hanya sebagai

kitab hukum. “Namun,” kata Christiaan Snouck Hurgronje, “karena kehidupan

masyarakat baru itu segera menjadi sangat rumit, Quran segera dirasakan tidak

memadai”. “Wajar sekali jika ditambahkan berbagai ulasan yang dikemukakan

oleh Nabi,” imbuhnya. “Tampak bahwa Nabi bukan sekadar penafsir wahyu,

namun dalam hal-hal tertentu ia tidak ragu-ragu untuk melengkapinya,” demikian

uraian orientalis ini.13

10 Pemikiran Christiaan Snouck Hurgronje ini dimuat dalam Questions diplomatiques et

colonials, tahun ke-5, nomor 106, 15 Juli 1901 (Paris), hlm. 76-82, sebuah jawaban kepada surat Edmond Fazy, “Enquete sur l’avenir de l’Islam”. Surat seutuhnya dicetak pada hlm. 73-82 majalah tersebut di atas. Halaman-halaman pertama membicarakan Islam di Hindia Belanda dan dicetak ulang dalam Verspreide Geschriften, jilid IV. C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje, Bagian IV, 2, (Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig: 1924), terj. Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje X, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 5.

11 C. Snouck Hurgronje, Kumpulan… X, ibid. hlm. 11. 12 Ditebitkan di Batavia, Desember 1896. Dimuat dalam Revue de l’Histoire des Religions,

tahun ke-19, nomor XXXVII (Paris, 1898) hlm. 1-22, 174-203. Terjemahan ke dalam bahasa Perancis oleh Tuan Van Gennep. C. Snouck Hurgronje, Kumpulan … IV, ibid., hlm. 52.

13 C. Snouck Hurgronje, Kumpulan… IV, ibid., hlm. 52.

139

b. Evolusi Sosial-Kebudayan: Teori Pemunahan Ras

Kedua, modernisme Leiden yang sedang diperankan Christiaan Snouck

Hurgronje sedang menggiring manusia untuk berevolusi. Evolusi yang dimaksud

sesuai teori evolusi Charles Darwin14 yang diterapkan pada binatang. Evolusi

yang sedang diterapkan Christiaan Snouck Hurgronje diujicobakan pada manusia.

Lalu dapat dikenal dengan evolusi sosial atau evolusi kebudayaan.15 Di mana

manusia-manusia di dunia ini dalam status derajat yang bertingkat. Barat

merupakan wujud peradaban manusia paling tinggi. Khususnya, dunia Timur,

adalah manusia-manusia rendahan dalam strata evolusi. Modernis dari Leiden

mau menjadikan dunia Timur lebih beradab dengan evolusi atau dimodernkan.

Dalam De Indische Gids VIII, I (Leiden, 1886), halaman 90-111 (4 Desember

1885), Christiaan Snouck Hurgronje mencontohkan evolusinya dalam ilmu

hukum dan ilmu pengetahuan agama. Dalam rangka persaingan evolusi

dinyatakan bahwa “ilmu pengetahuan agama tidak dapat lebih lama eksis dalam

penjelasan dan pembelaan dogma agama yang sebenarnya,” lanjutnya, “sebab

kebenaran juga bukan ada, tetapi menjadi; melihat dan menjelaskan sebab-sebab

evolusi agama.” 16 Pengaruh teori evolusi ini begitu kuat dan cepat menyebar

termasuk dalam persoalan penerapan ilmu pengetahuan agama dan karya ilmiah

para yuris. Evolusi dalam agama diterangkan oleh Christiaan Snouck Hurgronje

14 Teori Darwin mangatakan leluhur manusia adalah hasil dari evolusi kera. Tidak sedikit

yang meragukan teori Darwin. Karena dia sebenarnya tidak berteori tetapi sedang menjelaskan mitos, tradisi, dan kepercayaan Pagan Kuno dengan legitimasinya sebagai ilmuan (milik penguasa). Sampai saat ini tidak terjadi evolusi lanjutan dari manusia untuk menjadi apa lagi?

15 Kebuntuan evolusi dari manusia menjadi apa lagi? sedang dijawab lewat evolusi sosial dan kebudayaan. Puncak evolusi ini adalah jenis manusia Barat (tepatnya, berkulit putih) dan superman (manusia super). Manusia yang tidak identik dengan orang Barat berarti belum selesai berevolusi, tidak berperadaban, dan lebih dekat dengan monyet (leluhur manusia).


140

seperti dalam sejarah perkembangan dari bentuk yang paling sederhana dari

animisme dan fetisme (pemujaan benda yang dianggap sakti). Demikian pula ilmu

hukum baginya harus dimulai pada bangsa primitif dan diakhiri dengan bangsa

yang berbudaya.17

Untuk mendorong penganut Islam pada evolusi sosial18 diterapkan

kebijakan kebebasan dalam beragama dan mewaspadai gerakan politisnya.19

Dengan anggapan yang sangat rendah terhadap umat Islam bahwa evolusi yang

dimaksudkan adalah untuk suatu evolusi sosial yang lebih tinggi dibanding ajaran

agama. Evolusi ini didesain sepertinya terjadi secara alamiah sehingga tidak

mungkin dihambat (di bawah sadar). Christiaan Snouck Hurgronje sudah tahu jika

dorongan ke evolusi sosial mengandung resiko korban manusia. Namun, atas

pertimbangan sifat Pribumi yang begitu cinta damai memberi keyakinan jika

evolusi tidak akan menyimpang jauh dari skenario atau pengarahan.20 Cara yang

tepat untuk melakukan pengarahan dalam evolusi sosial adalah melalui kebijakan

hukum Islam. Demi menggapainya Christiaan Snouck Hurgronje sudah

mempersiapkan metode “histories”. Berbeda dengan Kohler yang hanya

menggunakan metode perbandingan. Memang dirinya sering kali lebih menyukai

17 Ibid., hlm. 3-4. 18 Dorongan terhadap penganut Islam untuk berevolusi, dalam artian, agar sesuai klasifikasi

dan standarisasi manusia Barat. Baik isi otaknya, jiwanya, sekaligus tampilan fisik tubuhnya. Di luar semuanya itu atau yang tidak mau mengikuti arah evolusi sosial dan kebudayaan akan dipunahkan (genosida). Yang telah berhasil (hampir) dipunahkan seperti masyarakat asli Benua Amerika (secara salah disebut) Indian (baca, orang India), suku Asli Benua Australia (Aborigin), dan orang kulit gelap (hitam) di Indonesia (Papua, dll.).

19 C. Snouck Hurgronje, Kumpulan … X, ibid., hlm. 57. 20 Ibid., hlm. 71.

141

berbicara “histories”, sedangkan Kohler mengatakan “membandingkan”. Metode

ini dipakainya secara bersungguh-sungguh sebagai lapangan pekerjaan.21

Ketiga, pencerahan Eropa22 dan modernisme di Leiden sudah sesumbar

sebagai yang lebih tinggi dari peradaban mana pun, terutama Timur. Sehingga

kedatangan Christiaan Snouck Hurgronje di bumi Nusantara hendak mengajari

penduduk Pribumi agar maju. Meninggalkan keterbelakangan menuju kemajuan

yang disebut “modernisme”.23 Caranya lewat kebijakan kolonial dia mengangkat

tinggi-tinggi derajat mahasiswa Pribumi yang belajar di Eropa, seperti Universitas

Leiden, Delft, dan Amsterdam, sebagai yang lebih sederajat dengan orang Eropa.

Setidaknya jika dibandingkan orang Eropa yang petani dan nelayan.24 Pujian ini

untuk mencuri hati karena Pribumi yang berpendidikan Eropa selanjutnya akan

menerapkan pengetahuan Eropa di Hindia Belanda. Artinya, pelajar Pribumi yang

di Eropa pada kenyataannya justru sedang memperlancar maksud-maksud dari

kepentingan kolonial melalui pengetahuannya.

Maksud memodernkan ini pun pernah dilakukan di Turki modern setelah

keruntuhan Kekhalifahan Turki Utsmani pada 1818. Turki yang dibangun kembali

merupakan Turki modern. Sendi-sendi hukum negara yang dipakai adalah

Undang-Undang Dasar. Bangunan atas Tukri modern ini sebenarnya sedang ingin

21 Terbit dalam Rechtsgeleerd Magazijn, V Haarlem, 1886, hlm. 551-567. C. Snouck

Hurgronje, Kumpulan… IV, ibid., hlm. 19 22 Renaisans puncak periode sejarah pada 1500. ‘Renaisans’ atau ‘renaissance’ (Perancis)

artinya ‘Lahir Kembali’; kelahiran kembali budaya Yunani kuno dan budaya Romawi kuno. 23 Modernisme atau paham tentang kemajuan. Maksud kolonialnya, Barat lebih maju dan

Timur terbelakang. Maka, harus dimajukan (di-Baratkan). 24. C. Snouck Hurgronje, Kumpulan… X, ibid., hlm. 75.

142

menghilangkan fungsi khalifah dan meniadakan jihad.25 Dengan adanya Turki

modern, pasca runtuhnya, Turki memang dikonsep untuk memberi peluang yang

seluas-luasnya kepada negara-negara Kristen agar mendapat kemudahan proses

atau gerak di pemerintahan Turki.26 Nusantara yang dikuasai pemerintah kolonial

Belanda pun sedang ditarik ke arah modernisme sesuai pemikiran-pemikiran

Christiaan Snouck Hurgronje lewat urusan keluarga dan hukum Islam.

Sebagai sedikit penyeimbang, tidak semua yang berasal dari Christiaan

Snouck Hurgronje berbau kolonialisme dan ke luar dari disiplin akademik yang

dapat dipertanggungjawabkan. P.Sj. van Koningsveld mengakui bahwa karya

disertasi Christiaan Snouck Hurgronje sebagai karya seorang akademisi.

Misalnya, pandangan Christiaan Snouck Hurgronje tentang larangan terhadap

perempuan memasuki masjid. Diterangkannya bahwa perempuan “di zaman

Muhammad biasa ikut serta melakukan salat [di mesjid]”. Adapun kebiasaan

setelahnya berupa pelarangan perempuan memasuki masjid adalah “akibat makin

memburuknya kelakuan kaum wanita.” Maksudnya, perempuan seringkali hanya

akan mengalihkan perhatian kaum pria dari hal yang agung di dalam mesjid.27

Dalam pendapatnya yang demikian itu terlihat bagaimana Christiaan Snouck

Hurgronje sebagai akademisi sedang menempatkan fakta secara objektif. Juga

25 C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje, Bagian III, (Kurt

Schroeder/Bonn dan Leipzig: 1923), terj. Soedarso Soekarno, dkk., Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje VI, (Jakarta: INIS, 1996), hlm. 73.

26 C. Snouck Hurgronje, Kumpulan… VI, ibid., hlm. 73. 27 Tertanggal di Leiden, bulan Mei 1886. Diterbitkan dalam Bijdragen tot de Taal- Land- en

Volkenkunde van Nederlandsch-Indie, Jilid ke-5, bagian I (Den Haag, 1886), hlm. 356-377. Bagian kedua diterbitkan terjemahan ringkasan dalam bahasa Perancis, dengan judul: Le voile des Musulmanes oleh H.M. d`Estrey, dalam Revue Scientifique, tahun ke-42, No. 2, 14 Juli 1886 (Paris) hlm. 50-53. C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje, (Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig: 1923). terj. Soedarso Soekarno dan A.J. Mangkuwinoto, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje II, (Jakarta: INIS, 1995), hlm. 116-117.

143

disertai pembelaan-pembelaan terhadap segala upaya deskriminasi perempuan

dalam memasuki tempat ibadah.

c. Modernisme-Liberalisme-Kolonialisme sebagai Proyek Penghancuran

Namun, pada kenyataannya modernisme dari Leiden yang telah dibawa

oleh Christiaan Snouck Hurgronje di Nusantara dalam wujud rasioanlisme

(hukum Islam, hukum Eropa, pendidikan, sistem Barat,), liberalisme, dan evolusi

sosial (Darwinisme) merupakan pengetahuan penghancur yang sangat berbahaya.

Terbukti dalam banyak kasus, negara-negara menganut sistem dan pengikut

prosedur kolonial murni sampai saat ini tetap pada lembah kehancuran. Sistem

Barat tidak bisa dipakai untuk menuju kebangkitan bangsa-bangsa yang pernah

dihancurkan oleh kolonialisme Barat. Janji-janji pengetahuan modern berupa

kebangkitan, kemajuan, dan kesejahteraan rakyat nyatanya tidak pernah terjadi.

Dapat dijadikan contoh, Turki pada 1818 mendapat gelar the sick man atau

laki-laki yang berpenyakitan. Sejak 1824 Turki mulai mengadopsi sistem Barat

dan menjadi Republik Turki. Sampai sekarang—Kekhalifahan Turki yang

berganti Republik Turki—tidak pernah maju, negaranya hancur, masyarakat tidak

sejahtera, dan tidak pernah menjadi juara dunia. Sangat berkebalikan ketika

Kekhalifahan Turki yang menjadi kampium dunia. Sama halnya Republik Turki,

Republik Indonesia juga menggunakan sistem Barat. Yakni, setelah kerajaan-

kerajaan Nusantara diruntuhkan oleh kolonialisme. Sejak merdeka pada 1945

digunakanlah sistem Barat, termasuk hukum Belanda. Nasib Indonesia sampai

sekarang sama dengan Turki. Indonesia betah menjadi negara terbelakang, tidak

144

bangkit, dan tetap setia dengan hukum kolonial. Berbeda sekali dengan Jepang

yang hancur di bom atom pada 1945. Sebagian besar penduduk Jepang tewas.

Namun, setelah genosida28 1945 Jepang mau hidup dengan budaya dan sistemnya

sendiri. Tidak memakai sistem Barat murni seperti Turki atau Indonesia. Terbukti,

Jepang yang memakai sistemnya sendiri (termasuk dalam hukum) sekarang

menjadi salah satu juara dunia yang bangkit. Betolak belakang dengan Indonesia

atau pendahulunya, Turki, sampai detik ini masih dalam lembah keterpurukan

dalam sistem modern Barat yang rasional, liberal, dan kolonialistik.

Maka, mega proyek kolonial yang dibawa Christiaan Snouck Hurgronje

dari genealogi modernisme-rasionalisme-liberalisme Leiden dalam wujud

pemikiran hukum Islam dan hukum keluarganya untuk penduduk Nusantara

adalah pengatahuan penghancur berbekuatan tinggi dan berdampak panjang. Yang

terbukti sampai sekarang bangsa Indonesia modern masih dalam kondisi

terbelakang dan ketinggalan jaman dalam menyelesaikan persoalan hukum di

dalam masyarakat. Penjelasan operasi pemikiran dan pengetahuan hukum yang

digalakkan Christiaan Snouck Hurgronje dalam urusan pemikiran perdata

kolonialistik di Hindia Belanda akan memberikan keterangan yang lebih nyata.

28 Genosida (genocide); pemusnahan secara teratur terhadap suatu golongan bangsa (ras dll.)

lewat pembunuhan fisik. Pada era sekarang yang sedang berjalan adalah genosida kebudayaan.

145

B. OPERASI DARI RENCANA LICIK CHRISTIAAN SNOUCK

HURGRONJE DALAM URUSAN PERDATA HINDIA BELANDA

Christiaan Snouck Hurgronje, agen intelejen Belanda, sebelumnya paham

betul kondisi penduduk Nusantara. Diketahuinya bahwa sejak sebelum jatuh di

bawah penjajahan Belanda sudah banyak Pribumi yang berhaji. Malahan sudah

dalam hitungan abad di Mekah ada kelompok Pribumi Nusantara yang jumlahnya

terus bertambah. Baik Pribumi sebagai pelajar ilmu agama, lari dari kerja rodi,

dan sebagainya.29 Selain alasan itu juga karena Mekah dikenal sebagia pusat

gerakan Islam, terutama Pan-Islam yang berbahaya bagi eksistensi dunia Barat.

Pasalnya di sana orang membicarakan urusan agama dan politik. Oleh karena itu,

“Demi mengamati unsur utama dari kehidupan Mekah itulah, maka saya hidup di

kota itu selama beberapa bulan sebagai orang Mekah sejati,” kata Abdul Ghaffar,

nama lain Christiaan Snouck Hurgronje sejak di Mekah.30 Kondisi penduduk

Nusantara di Mekah yang menjalin suatu masyarakat tersendiri dan lain

sebagainya dijadikan bahan-bahan awal untuk operasi pengetahuan Christiaan

Snouck Hurgronje dalam hukum Islam dan hukum keluarga di Hindia Belanda.

Untuk bidang hukum, “Snouck menganjurkan agar pemerintah sedapat mungkin

membatasi meluasnya pengaruh ajaran Islam.”31

29 Dimuat di Nieuwe Rotterdamsche Courant tertanggal 24 dan 25 November 1915. C. Snouck Hurgronje, Kumpulan… VI, ibid., hlm. 108.

30 Ditulis di Batavia, April 1900, diterbitkan dalam Revue de l’Histoire des Religions, tahun ke-22, jilid XLVI (Paris, 1901), hlm. 262-281. C. Snouck Hurgronje, ibid., hlm. 15-16.

31 Lathiful Khuluq, ibid., hlm. 45.

146

a. Teori Resepsi Guna Melumpuhkan Hukum Islam

Untuk menindaklanjuti gagasan pembatasan peran Islam dalam hukum

Christiaan Snouck Hurgronje mewujudkannya dalam konsep teori batas. Konsep

ini kemudian dikenal dengan theorie reseptie. Yakni, “hukum Islam baru diakui

eksistensinya atau kekuatan hukumnya bila sudah diterima oleh masyarakat

Indonesia atau bila sudah menjadi hukum adat.” Konsep ini dipakainya untuk

membunuh pertumbuhan hukum Islam dan menjaga kelangsungan hidup hukum

adat. Dengan gigih dia mendukung pelaksanaannya agar hukum Islam bisa

dikondisikan menyesuaikan dengan adat-istiadat. Baginya hanya ada hukum

perkawinan dan keluarga yang dijalankan masyarakat Hindia Belanda32 dengan

baik. Sedangkan hukum Islam lainnya tidak sepenuhnya berjalan. Dari

dukungannya terhadap hukum keluarga dia mendapatkan simpati dari masyarakat

Islam yang telah melaksanakan hukum keluarga dan perkawinan. Bekal

kepercayaan rakyat ini segara dia tindak lanjuti.

Suatu teori tidak akan diakui kebenarannya dan mendapat dukungan tanpa

pembuktian dalam kenyataan. Christiaan Snouck Hurgronje melakukan usaha-

usaha untuk membuktikan bahwa teori resepsi tepat guna. Yakni, “Islam juga

jangan dibiarkan dapat mengalahkan adat”. Dengan alasan, Islam tidak mampu

membangktikan dinamika peradaban modern walau bisa mengubah adat. Islam di

Nusantara juga masih berwatak India33 dan sisa-sisa kemunduran abat

pertengahan. Watak India ini karena Islam berasal dari negeri asalnya, yakni India

32 Op.cit. 33 Christiaan Snouck Hurgronje merupakan teoritikus yang mengatakan bahwa kedatangan

(penyebaran) Islam di Nusantara berasal dari India (Gujarat).

147

Muka,34 yang telah menyelaraskan dengan Hindu campuran (Jawa dan

Sumatera).35 Peradaban Islam juga dipandang sebagi bentuk degenerasi dari

peradaban Barat-Kristen.36 Atas alasan-alasan ini yang diterapkan dalam

kebijakan kolonial maka teori resepsi untuk mengunggulkan hukum adat di atas

hukum Islam semakin kukuh. Adat pun perlu terus dijaga dan dilindungi dalam

maksud kolonial. Misalnya, perlindungan terhadap pranata-pranta rakyat yang

lama. Dengan menyadari resiko besar ketika memperjuangkan dan membela adat

yang setengah mati atau tidak kukuh lagi. Dalam kondisi-kondisi yang tepat

Christiaan Snouck Hurgronje merencana mengarahkan arus adat itu ke palung

yang diinginkan37 kolonial. Jadi, rencana panjang pembelaaan teori resepsi

terhadap adat dalam rangka mematikan adat itu sendiri. Hukum adat yang sudah

dapat dibina lalu dijerumuskan ke dalam palung atau jurang yang dalam agar tidak

bangkit lagi. Artinya, rakyat Pribumi sedang ingin dipermainankannya, jika perlu

dikebiri dengan mempermainkan hukum adat.

Dukungan terhadap hukum adat yang sangat tinggi ini sejalan dengan

pemikiran selanjutnya untuk kesatuan hukum bagi semua penduduk. Kesatuan

yang hanya tercapai bila keadaan masyarakat Pribumi sudah matang.38 Ditambah

kesiapan sarana pemerintah yang cukup untuk menyamakan pemberlakuan hukum

34 Christiaan Snouck Hurgronje menamai negeri India sebagai India Muka. Sedangkan Hindia

Belanda (Indonesia) adalah India Belakang (Timur); penamaan yang kolonialistik. 35 Snouck Hurgronje, Islam di Hindia Belanda, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1973), hlm.13 36 Ibid., hlm. 46-47. 37 Teridentifikasi dari Kutaraja, 26 November 1891, Kepada Yang Terhormat Sekretaris

Pertama Pemerintah. E. Gobee, C. Adriaanse, Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889, terj. Sukarsi, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid I, (Jakarta: INIS, 1990), hlm. 24. Palung merupakan dasar terdalam dari cekungan di dasar lautan atau samudera.

38 Yang sudah matang sesuai standar kolonial ialah Pribumi yang menyamai (mimicry) orang Eropa; pendidikan, mental, sikap, dan pengetahuannya.

148

bagi setiap orang.39 Penyiapan kondisi masyarakat yang siap ini tentu saja dengan

upaya westernisasi Pribumi melalui pendidikan-pendidikan Eropa (Surjomiharjo:

2000).40 Lewat ahli-ahli hukum didikan Eropa memungkinkan hukum adat

dikodifikasi sesuai kebutuhan kolonial. Mengapa demikian? Christiaan Snouck

Hurgronje, sang arsitek urusan perdata kolonialistik untuk Hindia Belanda,

mengerti betul bahwa “adat tersebut akan kehilangan wataknya karena kodifikasi

itu,” katanya.41 Cara ini sangat melancarkan kepentingan kolonial apalagi hukum

adat dapat diubah-ubah dengan cara musyawarah. Ahli-ahli hukum didikan Eropa

dipakai sebagai alat secara terus-menerus untuk menghilangkan kendala kolonial

dan melunakkan akibat yang tidak diinginkan kolonial dari hukum adat.

Pongkondisian hukum adat supaya di bawah kendali kolonial dalam

rangka mengalahkan hukum Islam ini telah dipersiapkan secara matang. Hukum

adat yang ada di bawah kendali Eropa akan disempurnakan sesuai keinginan

Eropa dengan masyarakat sebagai sasaran. Karena terkendali, penyempurnaan

hukum adat agar sesuai keingian kolonial dapat diselesaikan cepat tanpa pelibatan

banyak sarjana hukum dan tanpa menyita banyak waktu.42 Selanjutnya kata

Christiaan Snouck Hurgronje, “Jika hukum adat seperti itu dikodifikasi, hukum

tersebut akan dimusnahkan.”43 Di sini secara sengaja dia ingin memusnahkan

pengaruh hukum adat dari kehidupan masyarakat Nusantara sekaligus

39 Dari Betawi, 19 April 1904 untuk Yang Mulia Gubernur Jenderal. E. Gobee, C. Adriaanse, Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889-1936, terj. Sukarsi, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid V, (Jakarta: INIS, 1991), hlm. 716.

40 Pada 1832, saat kali pertama sekolah modern Barat di buka di Yogyakarta. 41 Tertanda Weltevreden, 18 April 1893, Kepada Direktur Kehakiman. E. Gobee, C.

Adriaanse, Nasehat…, Jilid V, ibid., hlm. 746. 42 Dari Bandung, 26 September 1903, untuk Yang Mulia Gubernur Jenderal. Ibid., Jilid V,

hlm. 761. 43 Ibid., Jilid V, hlm. 761.

149

menghilangkan pengaruh hukum Islam. Kesemuanya akan diganti dengan

pengaruh hukum-hukum Eropa dari Belanda dalam rangka menjajah secara

sistemik dalam tata hukum formal (kodifikasi).

Ratno Lukito dalam Islamic Law and Adat Encounter memberi analisis

menarik untuk pergulatan hukum adat dan hukum Islam. Ratno, penulis sempat

beberapa kali berkomunikasi dengannya, beralasan bahwa kolonialisme Belanda

menggunakan standar ganda. Dalam bahasa Ratno Lukito (lahir 1968)44 adalah

“kebijaksanaan dualisme”. Yaitu, “mempertahankan hukum-hukum adat dengan

jalan mengalahkan hukum Islam,” terangnya.45 Hukum adat dan hukum Islam

memang secara sengaja dipertentangkan atau dimusuhkan untuk saling

mengalahkan. Yang seperti ini oleh Ratno Lukito disebut “pendekatan konflik”.

Dalam pertentangan ini sengaja dipilih terutama dalam tema hukum keluarga,

seperti perkawinan, karena Christiaan Snouck Hurgronje sadar betul pentingnya

urusan perdata bagi masyarakat Nusantara. Bahwa hukum keluarga Islam bagi

masyarakat berlanjut tumbuh dan punya peran yang sangat penting bagi

kehidupan orang-orang Islam Indonesia.46 Dengan bahasa lain, persoalan

keperdataan atau keluarga, bagi Pribumi memiliki pengaruh bagi tindakan-

tindakan manusianya pada urusan publik. Sehingga paling tepat untuk

mengendalikan masyarakat jajahan di Hindia Belanda bukan melalui jalur umum

(publik). Namun, dengan mengendalikan pusat gerak masyarakatnya, dalam

wujud urusan keluarga.

44 Ratno Lukito ialah Staf Pengajar di Fakultas Syari’ah UIN Yogyakarta. 45 Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia, terj. Ratno

Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 28. 46 Ratno Lukito, ibid., hlm. 30.

150

Selain itu, dengan pendekatan konflik, teori resepsi sedang memecah belah

penduduk prbumi untuk diadu domba. Yaitu, membagi lebih dahulu secara

ekstrim antara penduduk penganut hukum adat agar fanatik dengan penganut

hukum Islam agar pula fanatik. Contohnya adalah Perang Padri di Sumatera

(1821-1823) antara Kaum Muda (Young Generation) dan Kaum Tua (Old

Generation). Dalam perang yang terjadi selama paro pertama abad kesembilan

belas di Minangkabau itu Belanda mendukung Kaum Tua atau kaum adat. Lalu

memusuhi Kaum Muda yang sedang memperjuangkan peran hukum Islam.47

Penerapan terori resepsi yang diperjuangkan Christiaan Snouck Hurgronje

memang mengupayakan sistem hukum untuk mengukuhkan posisi kolonial.

Sistem hukum dalam teori resepsi itu dalam rangka memisahkan dua kekuatan

sistem hukum yang mungkin bersatu; hukum adat dan hukum Islam. Hubungan

dialogis, dialektik, atau bahkan persatuan hukum adat dan hukum Islam pada

penduduk Nusantara merupakan penghalang yang susah dipatahkan kolonialisme

jika benar hal itu terlaksana dengan baik.

b. Pengawasan Pernikahan dengan Pencatatan

Sebelumnya telah diutarakan sekilas arti pentingnya suatu keluarga bagi

kelangsungan aktivitas publik penduduk Nusantara. Christiaan Snouck Hurgronje

secara pasti tahu benar bahwa segala unsur pergerakan rakyat untuk menentang

kolonial Belanda berasal dari suatu centrum, yakni keluarga. Untuk menarik

perhatian dan dukungan maka dia mengeluarkan statemen dalam persoalan

47 Ibid., hlm. 45.

151

keluarga ini bahwa hukum Islam hanya benar diterapkan dalam urusan keluarga.

Seperti dalam perkawinan. Sedangkan dalam urusan selain keluarga, hukum Islam

tidak diterapkan sebagimana mestinya. Kelanjutan dari dukungan ini adalah pada

hari-hari berikutnya dia justru sangat mengurusi aturan-aturan atau hukum-hukum

adat dan hukum Islam yang berkaitan dengan urusan keperdataan (keluarga).

Nampaknya, dia ingin menguasai dalam persoalan keperdataan ini dengan cara

menebar simpati lebih dahulu. Kemudian kepercayaan yang sudah dia bangun

ditindaklanjuti dengan upaya pengawasan. Pengawasan pada centrum dan titik

paling kecil dan paling menentukan, yang tak lain perkawinan, umumnya urusan

keperdataan.

Usaha-usaha yang sangat serius dilakukan olehnya untuk mengendalikan

situasi ini menggunakan sistem dan aturan perkawinan di bawah kendalinya.

Yakni, segala yang terjadi atas perkawinan di wilayah daerah penjajahan Belanda,

Hindia Belanda, harus diawasi. Dia tidak ingin kecolongan sedikit pun atas yang

terjadi dalam keluarga atau perkawinan Pribumi yang sangat menentukan

pergerakan rakyat jajahan. Tugas paling utama untuk pengawasan gerak-gerik

rakyat jajahan dengan cara pengawasan perkawinan itu diberikan kepada para

kadi, penghulu, atau naib. Satu jabatan membawahi wilayahnya masing-masing

untuk urusan perkawinan. Kadi dilimpahi pengawasan tertinggi atas pelaksanaan

pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Tugas ini juga berlaku

bagi penghulu namun dengan wilayah pengawasan yang berbeda. Penghulu

152

melakukan pengawasan pernikahan di masjid-masjid agung. Sedangkan

kekuasaan naib mengawasi personalia di masjid-masjid kawekdanan.48

Dalam menguatkan fungsi pengawasan atas pernikahan, kadi, penghulu,

dan naib tidak hanya datang atau berada di lapangan. Melainkan, ada prosedur

formal kolonial dalam pernikahan yang harus dipatuhi oleh pasangan-pasangan

yang hendak melangsungkan pernikahan. Yakni, pencatatan pernikahan.

Pernikahan-pernikahan yang sah menurut pemerintah Hindia Belanda adalah

pernikahan yang dicatat oleh pengawas pernikahan, seperti kadi, penghulu, dan

naib. Di luar itu pernikahan tidak diakui negara. Mengingat pentingnya arti

pernikahan bagi Pribumi, maka oleh Christiaan Snouck Hurgronje, pemerintah

menetapkan biaya paling tinggi untuk pernikahan dan pencatatan perceraian

dibanding urusan lainnya.49 Karena mau tidak mau penduduk jajahan dipastikan

menginginkan perkawinan yang sah menurut pemerintah. Sebagaimana keharusan

pencatatan pernikahan untuk dianggap sah yang ada dalam Undang-Undang

Perkawinan RI nomor 1 tahun 1974.50 Karena kronologi pembentukan aturan

yang terakhir ini tidak terlepas dari warisan aturan Belanda pula.

Di eranya Christiaan Snouck Hurgronje sangat menghendaki perncatatan

pernikahan agar pemerintah bisa mengawasi gerakan rakyat yang bersumber

agama, terutama Islam. Rakyat biasa yang tidak begitu kuat dalam pengetahuan

agama takut jika pernikahan tidak dilangsungkan di bawah pencatatan. Karena

48 E. Gobee, C. Adriaanse, ibid., Jilid V, hlm. 703. 49 Tertanggal di Batavia, 24 Februari 1890. C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften

(Gesammelte Schriften), (Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig: 1924). terj. Soedarso Soekarno, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje VII, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 94-95.

50 Depag. RI, Bahan Penyuluhan Hukum, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999),

153

jika tidak dicatat pernikahan tidak akan dianggap sah. Imbasnya hal-hal yang

berkaitan dalam pernikahan selanjutnya juga tidak sah. Padahal, tidak menjadi

masalah ketika pernikahan tidak dilangsungkan di bawah pengawasan dan

perncatatan pegawai kolonial laiknya kadi, penghulu, dan naib. Pernikahan yang

terakhir ini tetap sah asal memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam.

Maka, pada era-era ini sangat marak isu yang disebut nikah siri. Suatu pernikahan

yang sah dalam prosedur fiqih hanya saja tidak di bawah pengawasan dan

pengesahan pemerintah jajahan Hindia Belanda. Karena pernikahan-pernikahan

sesuai hukum Islam dan tidak di bawah pengawasan penjajah (selanjutnya nikah

siri) merupakan bentuk perlawanan. Perlawanan rakyat terjajah terhadap

keberadaan kolonial Belanda di bumi Nusantara. Sekaligus sebagai bentuk harga

diri bangsa51 yang bisa menyelenggarakan sistem dan aturannya sendiri atas

kepercayaan rakyat tanpa dibayang-bayangani sistem Barat yang kafir52 itu.

Padahal, pengawasan pernikahan baik melalui pencatatan pernikahan

(baca, agar pernikahan tidak siri) atau pengawasan, pada masa itu dipakai untuk

memilah dan memetakan kondisi penduduk jajahan Belanda. Sehingga akan

terbelah dan terkondisikan mana-mana penduduk yang serius melawan segala

bentuk penjajahan dan mana yang rakyat biasa yang bisa dikendalikan.

Identifikasi penduduk jajahan dengan cara pengawasan pernikahan atau

perncatatan pernikahan ini sangat manjur. Selain membelah dan memetakan

51 Harga diri ini dalam postkolonialisme ialah bagaimana subyek—subaltern dalam istilah

Gramsci—menuliskan dirinya sendiri dan menentukan nasibnya sendiri. Bukan menjadi obyeknya kolonialisme yang tidak bisa menyusun peradabannya sendiri sehingga Barat memaksa ikut turut campur.

52 Kafir di sini bukan dalam pengertian yang diperkecil bagi sebutan di luar agama Islam. Namun, sebutan untuk yang tidak menghendaki kemerdekaan, penjajah dan tidak memberi keselamtan (islam).

154

situasi rakyat jajahan juga menggerogoti kekuatan perlawanan rakyat. Secara

tidak langsung rakyat sedang dirasuki sistem modern dan rasional yang di impor

dari Leiden oleh Christiaan Snouck Hurgronje. Sendi-sendi perlawanan ”tak

sadar” yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pernikahan mandiri (baca, siri)

lambat tapi pasti terkikis dan rusak. Lalu animo pernikahan merdeka (baca, siri)

diputarbalikkan dengan tuduhan-tuduhan buruk. Seperti, ketiadaan tanggung

jawab suami terhadap istrinya.53 Kondisi menjadi sangat terbalik dari rakyat yang

tadinya ”tak sengaja” melawan penjajahan dengan pernikahan merdeka. Sekarang

berubah menjadi rakyat yang ”tak sengaja” melawan perjuangan bangsanya

sendiri dengan mendukung pengawasan pernikahan oleh pemerintah penjajah

Belanda. Ironis dan tragis.

Tak tahunya pengawasan dan pencataan perkawinan merupakan penetrasi

hukum Eropa terhadap hukum Islam. Umat Islam sangat menentang penetrasi

hukum sekuler dari pemerintah kolonial. Semua partai serta organisasi Islam turut

menentang rencana pemerintah memperkenalkan nikah tercatat pada 1930-an.

Saat 1938 pemerintah juga sempat berencana memindah wewenang mengatur

waris dari Peradilan Agama ke Pengadilan Negeri serta merencanakan mendirikan

Mahkamah Islam Tinggi dan perencanaan pencatatan perkawinan, umat Islam

menentang usaha-usaha tersebut dengan keras. Pijper54 menggambarkan

53 Kita mengenal kontrol sosial atau moral dalam pelaksanaan hukum. Melalui positifikasi dan

formalisasi hukum aspek kontrol sosial dan moral ditiadakan. Dalam perspektif ini, nikah siri merupakan tindakan kejahatan karena negara tidak bisa mengontrol, dan si pelaku (laki-laki) disebut orang tak bertanggung jawab. Tuduhan ini diperkuat dengan contoh dan alasan yang kadang dibuat-buat.

54 Lengkapnya Prof. Dr. G.G. Pijper, lahir pada 1893, peneliti bahasa pada KvIz (1925-1931), wakil AvIz (1932-1937), dan AvIz (1937-1942).

155

kemarahan ini sebagai “bukti kekuatan Islam”55 yang tersinggung karena urusan

paling pribadi (keluarganya) dicampuri orang lain.

Penentangan ini atas ukuran jangka panjang dari pengawasan pernikahan

oleh dinas-dinas pemerintah jajahan adalah untuk dibuat sekat-sekat atau sel-sel

pemisah di dalam penduduk Pribumi. Agar tidak terjadi suatu pernikahan antara

Pribumi dengan etnis keturunan. Misalnya, pernikahan Pribumi dengan anak

keturunan Cina (Tionghoa), akad yang berusaha ditiadakan dengan aturan-aturan

kolonial. Caranya seperti pembagian penduduk dengan penggolongan bertingkat;

Eropa, Asing Timur, dan Pribumi. Di mana pengkotak-kontakan penduduk yang

sesuai dengan pemikiran Christiaan Snouck Hurgronje adalah berikut; Pertama,

pertimbangan geografis untuk memasukkan Turki agar satu golongan dengan

Belanda. Kedua, atas dasar agama agar Cina dan Pribumi yang sudah masuk

Kristen bisa dalam satu golongan. Ketiga, pembagian bersifat hukum seperti

pembagian dalam hukum keluarga. Keempat, sifat politis untuk kemungkinan

memasukkan Jepang dalam golongan Eropa sesuai hukum keluarga mereka.56

Selanjutnya, rencana-rencana yang disebut penyamaan hukum bagi setiap

penduduk Nusantara hanya kamuflase. Padahal, tidak sedikit penduduk yang

pragmatis terutama Cina, ingin beralih agama menjadi Kristen agar sebagai

manusia memiliki kedudukan setara dengan bangsa Eropa. Demikian pun tidak

akan memberi banyak perubahan bagi yang pindah agama Kristen. Christiaan

Snouck Hurgronje sendiri mengakui bahwa ada suatu ganjalan di mata hukum

Eropa bagi perkawinan-perkawinan Pribumi. Seperti pernikahan-pernikahan

55 Lathiful Khuluq, ibid., hlm. 73-74. 56 E. Gobee, C. Adriaanse, Nasehat… Jilid V, ibid., hlm. 725.

156

Pribumi dengan Eropa atau Indo-Eropa yang dianggap membentuk keluarga tidak

sah menurut hukum Eropa. Selain tidak sah menurut hukum Eropa jenis

pernikahan demikian berlanjut dengan pelanggaran pencatatan sipil dalam

kelahiran atau pun kematian. Christiaan Snouck Hurgronje sering mengingatkan

akan keteledoran para pegawai catatan sipil terhadap penyimpangan-

penyimpangan dalam perkawinan57 karena tidak sesuai aturan kolonial yang

diingininya. Sehingga ketidakpastian dalam hukum Eropa dalam perkawinan

memberi peluang kepada warga Cina untuk bergabung dengan Islam Pribumi.

Karena dengan menjadi Islam lebih memberi kebebasan dalam bergerak dan

bekerja. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan bagi kepentingan kolonial. Maka,

dengan cara yang tepat perlu dibuat aturan agar tidak terjadi pernikahan Cina dan

Pribumi sesuai aturan hukum Islam dan hukum adat yang hidup dalam

masyarakat. Segalanya perlu dikendalikan dan dikontrol supaya konsolidasi

rakyat terjajah dari beragam jalur pernikahan tidak pernah terjadi58 untuk waktu

yang tak terbatas.

c. Pengangkatan Penghulu sebagai Agen untuk Urusan Keluarga Koloni

Pengawasan dalam perkawinan baik melalui prosedur pencatatan sipil atau

diketahui pegawai pemerintah yang berwenang ditindaklanjuti dengan cara

pengangkatan penghulu. Bagi Christiaan Snouck Hurgronje: ‘Pengangkatan

penghulu sebenarnya untuk menempatkan penghulu pemerintah Hindia Belanda

57 Ibid., Jilid V, hlm. 735. 58 Op.cit.

157

di masjid-masjid untuk mengawasi gerak-gerik umat Islam dari kas masjid yang

dibelanjakan. Tidak hanya untuk tahu penyelewengan penggunaan.’

Dapat diambil suatu pemahaman bahwa pengangkatan penghulu oleh

pemerintah jajahan Hindia Belanda untuk mengetahui gerak-gerik umat Islam

lewat pembelanjaan kas masjid. Bukan hanya sekadar tugas formal untuk tahu

penyelewengan penggunaan kas yang dilakukan pengelola masjid.59 Karena untuk

tujuan suci hal yang terakhir ini jarang sekali terjadi. Namun Christiaan Snouck

Hurgronje memakai para penghulu ini sebagai agen pemerintah kolonial untuk

mengawas pergerakan masyarakat Muslim. Di mana kas-kas masjid itu salah

satunya diperoleh dari penyelenggaraan pernikahan-pernikahan oleh penghulu di

masjid-masjid yang ditarik dengan harga tinggi dibandingkan penyelenggaraan

urusan lain.

Pengangkatan dan penugasan khusus penghulu ini dilakukan lewat jalur

khusus sebagaimana yang dikemukakan Christiaan Snouck Hurgronje. Pertama,

perlu diteliti dalam pemilihan penghulu terutama untuk urusan penduduk paling

pribadi. Urusan paling pribadi di sini tak lain menyangkut masalah keluarga,

perkawinan, perceraian, kewarisan. Kedua, penghulu yang diangkat diharuskan

serius meneliti pembukuan kas masjid termasuk meneliti pemberian masyarakat.

Karena cara seperti ini tidak mungkin dianggap campur tangan kolonial. Ketiga,

penghulu juga sebagai pelaksana peraturan khusus pernikahan, perceraian, dan

keputusan majelis ulama.60 Dari pengangkatan penghulu atau penghulu yang

59 Penyelewengan dalam maksud kolonial yaitu saat kas masjid dipakai biaya umat Islam

untuk berjihad melawan kolonialisme Belanda. 60 Dari tempatnya Betawi, 4 Maret 1893. E. Gobee, C. Adriaanse, Ambtelijke Adviezen van C.

Snouck Hurgronje, 1889-1936, terj. Sukarsi, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa

158

ditugaskan pemerintah kolonial ke masjid-masjid menjadikan gerak-gerik

masyarakat lebih terkendali. Setidak-tidaknya apa yang hendak dilakukan

masyarakat untuk menentang pemerintah kolonial sudah diketahui sejak dini.

Persoalannya yang kerap terjadi di dalam masyarakat pada hal perkawinan

bukan hanya perkawinan semata-mata. Melainkan ada upaya-upaya menyatukan

kekuatan pemberontakan terhadap penjajah melalui jalur pertalian kekeluargaan.

Sehingga konsolidasi kekuatan pemberontakan umat Islam terhadap Belanda tidak

begitu kelihatan atau tersamar. Pada masa-masa sebelum Christiaan Snouck

Hurronje yang demikian itu tidak menjadi sorotan kolonial. Atau pemerintah

jajahan sering kali melupakan terhadap tindakan-tindakan rakyat terjajah yang

tidak mematuhi hukum tentang pencatatan sipil yang tidak diindahkan penduduk.

Kelalaian terhadap pencatatan dan pengawasan perkawinan rakyat jajahan itu

justru dijadikan angin segar untuk pergerakan rakyat. Sebagai wahana

memperkuat iman dan menyatukan barisan atas nama fanatisme Islam yang

dipupuk lewat jalur pernikahan dalam Islam. Kelanjutannya, tidak sedikit terjadi

pernikahan bukan hanya sesama Pribumi saja, tapi juga pernikahan dengan

keturunan Cina maupun Arab. Jalur ikatan kekeluargaan atau perkawinan ini

dipilih karena jika gerak-gerak pergerakan penduduk jajahan dilakukan lewat jalur

sistem formal (kekuasaan) maka dipastikan akan kalah.

Mempertimbangkan arti pentingkan perkawinan dalam Islam Pribumi dan

fungsi penghulu yang sangat penting, maka bagi Christiaan Snouck Hurgronje,

tidak ada alasan meniadakan fungsi dan pengaruh penghulu. Karena pada jabatan

Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid VII, (Jakarta: INIS, 1991), hlm. 1339.

159

ini melekat pengaruh yang akan memperlancar urusan pemerintah kolonial kepada

penduduk jajahan. Selain itu, penghulu ini masih dikendalikan di bawah kuasa

bupati.61 Hanya demi kepentingan kolonial ini kadang-kadang tidak menjadi soal

ketika yang diangkat pemerintah pusat sebagai penghulu adalah orang yang tidak

tahu apa-apa62 atau kurang kapabilitasnya. Karena penghulu yang bodoh lebih

mudah dikendalikan pemerintah. Apalagi ketika penghulu diberi kemudahan-

kemudahan oleh pemerintah kolonial.63 Seperti, ketiadaan kewajiban bagi

penghulu untuk membelanjakan uangnya untuk kepentingan sosial. Berbeda

dengan pegawai Pemerintah Daerah dan polisi.64

Penghulu hasil didikan kolonial atau yang dikehendaki penjajah mendapat

tugas pula untuk menelisik secara langsung gerak-gerik masyarakat Islam. Tidak

hanya melalui pengawasan dan pencatatan pernikahan. Penghulu-penghulu

terpercaya dipasang di titik-titik strategis kekuatan Islam. Misalnya, untuk

mengetahui kehendak rakyat Muslim di Banten. Para penghulu ini dipasang

sebagai penghubung kiai-kiai tertemuka di Banten.65 Christiaan Snouck Hurgronje

memossisikan Banten bagi Jawa laiknya Aceh bagi Sumatera. Terbukti sejak lama

telah ada komunitas Banten di Mekah yang berhaji. Itu pertanda bahwa Banten

sangat kuat penagruhnya bagi Jawa.66 Oleh karena itu penghulu-penghulu yang

diangkat pemerintah jajahan bertugas menyelidiki situasi dan pola gerak

61 E. Gobee, C. Adriaanse, Nasehat…, Jilid V, ibid., hlm. 829. 62 Ibid., Jilid V, hlm. 844. 63 Surat tertanggal Betawi, 5 Januari 1905 untuk Direktur Kehakiman. 64 E. Gobee, C. Adriaanse, Nasehat…, Jilid V, ibid., hlm. 846. 65 E. Gobee, C. Adriaanse, Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889, terj. Sukarsi,

Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid VIII, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 1412.

66 Dari Betawi, 26 Maret 1890. E. Gobee, C. Adriaanse, Nasehat…, Jilid VIII, ibid., hlm. 1411-1412.

160

masyarakat Muslim Banten dalam menghadapi penjajahan Belanda. Penugasan

para penghulu ini menjadi mudah tanpa kecurigaan rakyat yang berlebihan. Di

mana penghulu dalam menjalankan tugas-tugas kolonialnya dengan cara

mengadakan, mencatat, atau berada (untuk mengawasi) jalannya suatu pernikahan

Islam lebih tidak dicurigai. Suatu peristiwa hukum yang sejak awal dikatakan

Christiaan Snouck Hurgronje tidak menyimpang dari hukum Islam. Wajar jika

petugas kolonial (penghulu) mendapat kelancaran jalan untuk tugas-tugasnya

karena sedemikian penting perannya.

Malahan tokoh-tokoh pejuang Islam seperti Syeikh Ahmad Rifa’i di

Kendal-Batang-Pekalongan, Jawa Tengah, dituduh menyimpang dari ajaran-

ajaran Islam. Kita tahu, bahwa tokoh agama pada kala itu tidak hanya sebagai

guru mengaji, juga kadang sebagai penghulu dalam perkawinan. Syeikh Ahmad

Rifa’i yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam ini, menurut Christiaan

Snouck Hurgronje, perlu disingkirkan. “Saya bahkan menganggap, tindakan

pengasingan terhadap orang seperti Ripangi hanyalah tepat,” katanya.67

Pengasingan terhadap Syeikh Ahmad Rifa’i atau Ripangi dilakukan karena

dianggap membahayakan ketenteraman. Karena Ripangi buta dan tuli terhadap

peringatan pemerintah. Tuduhan-tuduhan kolonial terhadap Ripangi ini karena

melawan penjajah Belanda dengan caranya yang tidak mengindahkan aturan

hukum kolonial. Maka, bagi Syeikh Ahmad Rifa’i, orang-orang Pribumi yang

67 Betawi, 26 Mei 1896 Kepada Direktur Kehakiman. E. Gobee, C. Adriaanse, Ambtelijke

Adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889, terj. Sukarsi, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid X, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 2084-2085.

161

menjadi penghulu, tumenggung, dan guru agama yang mengikuti kata penjajah

disebut sebagai orang Pribumi yang tersesat.68

Peran-peran agamawan yang tidak mau di bawah kendali kolonial seperti

Syeikh Ahmad Rifa’i ini dipandang oleh Belanda membahayakan ketertiban.

Christiaan Snuock Hurgronje memutarbalikkan kegiatan Syeikh Ahmad Rifa’i ini

sebagai perlawanan terhadap semua adat Pribumi. Serta alasan Syeikh Ahmad

Rifa’i tidak menghormati dan tidak mengakui kekuasaan konkret kolonial

Belanda yang menjadi sejarah. “Oleh karena itu penyebarluasan tulisan-tulisan

Ahmad Ripangi harus di berantas,” katanya.69 Dari alasan kekuasaan kongkret

‘telah menjadi sejarah’ Christiaan Snouck Hurgronje sedang menjadikan

pemerintah jajahan Hindia Belanda sebagai sebuah sejarah (baca, adat). Di mana

adat istiadat merupaka hukum yang harus ditaati oleh seluruh penduduk jajahan

Belanda. Kita tahu pula bahwa dia, Christiaan Snouck Hurgronje, adalah orang

yang sangat getol terhadap perjuangan hukum adat untuk menghabisi hukum

Islam. Sehingga seringkali gerak-gerak ulama’ atau masyarakat Muslim yang

menentang Belanda disamakan dengan penentangan terhadap adat alias

penentangan terhadap bangsanya sendiri. Christiaan Snouck Hurgronje sungguh

seorang arsitek dalam urusan perdata kolonialistik di Hindia Belanda yang pintar,

cerdik, licik, dan, berwibawa.

Dari agen-agennya, yakni penghulu, kadi, maupun naib, yang selalu

memberikan laporan gerak-gerak Muslim Pribumi, Christiaan Snouck Hurgronje

mampu menentukan target-target operasi selanjutnya. Syeikh Ahmad Rifa’i salah

68 E. Gobee, C. Adriaanse, Nasehat…, Jilid X, ibid., hlm. 2083. 69 Ibid., Jilid X, hlm. 2088.

162

satunya. Muhammad Jahid dan Syeikh Abadul Jalil dapat dijadikan contoh

lainnya. Yang disebut terakhir tadi cukup fenomenal. Menurut informasi mata-

matanya, Christiaan Snouck Hurgronje mendapat keterangan bahwa Syeikh Abdul

Jalil (Syeikh Siti Jenar)70 berdakwah dan meramalkan tentang terjadinya revolusi

di Jawa yang tidak lama lagi. Kemudian rencana-rencana untuk meng-Islamkan

orang-orang Belanda. Sedangkan orang Belanda yang membangkang akan di usir

dari Jawa.71 Gerakan-gerakan tokoh Islam seperti mereka sungguh mengancam

kelangsungan penjajahan Belanda di bumi Nusantara. Tetapi, lewat agen-agen

atau mata-mata yang dimiliki, laiknya penghulu, Christiaan Snouck Hurgronje

dapat lebih awal mengantisipasi. Bahkan menyusun rencana-rencana tandingan

guna mematahkan dan menumbangkan pejuang-pejuang kemerdekaan atas

Belanda. Yaitu, dengan cara memutarbalikkan fakta bahwa para pejuang

kemerdekaan yang Muslim ini diklaim sebagai penjahat, pembawa ajaran sesat,

mengusik ketenteraman dan ketertiban, atau memberontak terhadap pemerintah

nagara jajahan Hindia Belanda yang sah. Pengusiran, pengasingan, penjara, atau

pembunuhan adalah hukuman yang mudah dijatuhkan oleh pemerintah jajahan

Hindia Belanda untuk mereka.

70 Revolusi Jawa sebagaimana diramalkan Syeikh Siti Jenar dapat dilihat dalam Agus

Sunyoto, Suluk Abdul Jalil; Perjalanan Ruhani Syeikh Siti Jenar, Jilid 1-7, (Yogyakarta: LKiS, 2003-2005).

71 Ibid., Jilid X, hlm. 2122.

163

d. Khayalan Ilmuwan Barat: Hukum Waris Adat (Matriarkat) dan Hukum

Waris Islam (Patriarkat) Tidak Mungkin Berdamai !

Christiaan Snouck Hurgronje merupakan pengikut rasionalisme dan

liberalisme Leiden yang kuat. Meskipun pada masa remaja dia sempat terhanyut


Sekarang pun dia nampaknya telah kembali kepada paham khayal yang pernah

ditinggalkannya. Khayalan sang ilmuwan Barat itu adalah soal ketidakmungkinan

sistem hukum waris adat (matriarkat) dan hukum waris Islam (patriarkat) untuk

berdamai. Contohnya pernah terjadi pada masyarakat Minangkabau. Sehingga

dianggapnya tidak ada jalan lain sebagai alternatif penyelesaian persoalan warisan

kecuali menggunakan hukum waris adat. Artinya, hukum waris Islam tidak bisa

dipergunakan bersanding dengan hukum waris adat.

Kekesalannya terhadap gencarnya perjuangan ajaran Islam untuk memakai

hukum waris Islam yang menentang kolonialisme, dituduh oleh Christiaan Snouck

Hurgronje, sebagai ‘celaan’ untuk merebut kekuasaan73 oleh golongan Islam dari

kaum adat Minangkabau. Staatsblad No. 116 Tahun 1937 dapat dijadikan bukti

upayanya untuk mencegah pengaruh sistem kewarisan Islam. Dalam peraturan ini,

jurisdiksi masalah kewarisan yang semula ada di Pengadilan Agama (PA)

dipindah ke Pengadilan Umum (PU). Yakni, “di mana perkara-perkara yang

muncul tidak dipecahkan menurut hukum Islam tetapi menurut adat”. Sedangkan

jurisdiksi PA dibatasi hanya dalam dua masalah; perkawinan dan perceraian.

Staatsblad No. 116 Tahun 1937 merupakan upaya kolonial merebut supremasi

72 P.Sj. van Koningsveld, ibid., hlm. 31. 73 Lihat Bab III.

164

kewarisan; di sini hukum adat lebih unggul daripada hukum Islam.74 Segala daya

dan upaya telah dikerahkan Christiaan Snouck Hurgronje maupun pemerintah

Hindia Belanda sebagai pembenar bahwa hanya hukum adat yang semestinya

dipakai untuk menyelesaikan persolan warisan di Minangkabau. Bukan hukum

Islam. Sekaligus untuk membenarkan pemikirannya tentang hukum waris adat dan

hukum waris Islam yang tidak mungkin didamaikan.

Namun segala daya upaya untuk membuktikan bahwa ‘hukum waris adat

dan hukum waris Islam tidak mungkin berdamai’ telah sia-sia belaka. Dengan

kata lain, mitos ‘hukum waris adat dan hukum waris Islam tidak mungkin

berdamai’ hanyalah khayalan yang dibangun ilmuwan Barat. Sekali lagi,

Christiaan Snouck Hurgronje tua sudah terjebak pada paham khayalnya Goethe,

sebagaimana masa mudanya sebelum bertemu kaum modernis Lieden. Khayalan

sang ilmuwan Barat ini telah berakhir sia-sia. Ternyata, justru dengan tanpa

adanya campur tangan kolonial, masyarakat lebih mampu mendamaikan hukum

waris adat dan hukum waris Islam. Subaltern yang sering dicap bodoh dan tak

berpendidikan ini membuktikan diri lebih unggul dalam menyelesaikan masalah

dibanding kolonialis seperti Dr. Christiaan Snouck Hurgronje.

Contohnya di Minangkabau. Pernah disepakati antara ninik mamak dan

alim ulama di Bukit Marapalam (dalam Perang Padri, abad ke-19) tentang

rumusan; adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah (Quran). Rumusan

yang cerdas ini kemudian dikukuhkan kembali dalam rapat antara ninik, mamak,

imam khatib, cerdik-pandai, manti-dubalang Minangkabau di Bukittinggi pada

74 Ratno Lukito, ibid., hlm. 37.

165

1952. Sebagai bukti bahwa hukum waris adat dan hukum waris Islam dapat

berdamai ditegaskan pula dalam pertemuan-pertemuan lain. Misalnya, penegasan

kembali dalam seminar hukum Adat Minangkabau di Padang (Juli 1968).

Kesimpulan penting dapat diambil dalam rapat dan seminar tentang kewarisan itu;

pertama, kewarisan harta pusaka tinggi diperbolehkan turun-menurun dari nenek

moyang menurut garis keibuan dilakukan menurut adat; kedua, harta pencaharian

(disebut juga pusaka rendah) diwariskan menurut syara’ (hukum Islam).

Jadi, sejak 1952, jika ada perselisihan soal harta pusaka tinggi diselesaikan

dengan pedoman hukum adat. Lalu, penyelesaian masalah harta pencaharian

berlaku hukum faraa’id (hukum kewarisan Islam). Perdamaian antara hukum

waris adat dan hukum waris Islam ini disuarakan kembali dalam seminar hukum

adat Minangkabau pada 1968. Di sana juga diserukan kepada seluruh hakim di

Sumatera Barat dan Riau supaya memperhatikan kesepakatan tersebut. Dengan

demikian, hukum waris adat (matriarkat) dan hukum waris Islam (patriarkat)

sudah berdamai di bawah keputusan rakyat Minangkabau tanpa campur tangan

kolonial yang kotor dan licik.

Apalagi ungkapan yang paling pas untuk para pengkhayal Barat yang

kukuh bahwa hukum waris adat dan hukum waris Islam tidak mungkin berdamai,

laiknya Christiaan Snouck Hurgronje dan sahabatnya Cornelis van Vollenhoven,

kecuali mereka sedang membuat mitos baru dalam dunia hukum perdata. Sungguh

tindakan akademisi Barat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah di

pengadilan altar akademik. Benar kiranya yang dikatakan Hazairin75 tentang

75 Hazahirin dalam Hukum Kekeluargaan Nasional.

166

segala yang dilakukan Christiaan Snouck Hurgronje untuk membenarkan pikiran-

pikirannya; bahwa bangunan teori resepsi yang dikonsep Dr. Christiaan Snouck

Hurgronje adalah teori iblis.

Pemikiran yang dikonstruksi Abdul Ghaffar—nama Islam Christiaan

Snouck Hurgronje—tak lain justru untuk membuat orang Islam sendiri tidak

melaksanakan hukum Islam. Bagaimana mungkin orang yang medeklarasikan diri

sebagai Mulsim di hadapan para ulama Mekah malah berbalik menentang

penyebarang Islam di Hindia Belanda? Kecuali jika tindakan itu hanya dilakukan

oleh Muslim gadungan yang telah melakukan pelacuran intelektual hanya demi

kelancaran penjajahan Belanda (Kristen) di Nusantara. Jan Just Witkam dalam

naskah Orientalist menyebutkan bahwa Christiaan Snouck Hurgronje memang

“not a religious man.” Yang ada padanya “little personal religious feeling”.76

Orientalist ini sekaligus membuktikan bahwa kehebatan Christiaan Snouck

Hurgronje dalam ilmu teologi, penguasaannya atas Bahasa Arab, dan bekal ajaran

Islam yang cukup mendalam tidak otomatis menjadikan dirinya sebagai pemeluk

‘Islam’ yang taat. Terakhir tadi jika bukan untuk penyamaran belaka.

Jadi, yang dilakukan intelektual kolonialis Christiaan Snouck Hurgronje

dalam hukum kewarisan, telah sesuai dengan konsep operasi pemikirannya.

Yakni, “menaklukkan Islam di Indonesia berarti membebaskan pemeluknya dari

pembatasan sempit sistem Islam” kata Christiaan Snouck Hurgronje “La Politique

Musulmane de la Hollande”, dalam Verspreide Geschriften, IV, I, hlm. 204.

76 Jan Just Witkam, Christiaan Snouck Hurgronje: a tour d’horizon of his life and work, dalam

Arnoud Vlorijk and Hans van de Velde (compiled), Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) Orientalist, (Leiden: Leiden University Library, 2007), hlm. 15.

167

Penyempitan pengaruh hukum Islam ini akan dilanjutkannya dengan menjadikan

orang Indonesia bersatu dalam budaya77 dan sistem hukum penjajah Belanda.

e. Asas Monogami: Kepanjangan Tangan Kolonial

Dalam UU RI No. 1 tahun 197478 tentang Perkawinan terkandung asas

pernikahan adalah monogami. Asas ini sebagaimana yang pernah direncanakan

Christiaan Snouck Hurgronje yang menghendaki pernikahan monogami dan

menghapus poligami. Sebagaimana cita-citanya yang ingin melihat masyarakat

Indonesia, terutama Jawa, menjalani hidup wajar dengan monogami. (Artinya,

poligami tidak wajar). Menghilangkan kesewenang-wenangan antara suami dan

istri akibat posisinya yang tidak setara. Menjadikan kehidupan keluarga yang

sehat dengan monogami. Monogami ini, sekaligus, baginya mendukung arah

modernisasi di Indonesia. Asas monogami ini juga selaras dengan Ordonansi

Mengenai Pencatatan Pernikahan pada 1937 yang merencanakan pernikahan

monogami dan dicatat.79

Artinya, asas monogami dalam pernikahan di Indonesia (UU No. 1/ 1974)

merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan kolonialisme. Jika Christiaan

Snouck Hurgronje masih berusia panjang hingga saat ini pasti dirinya akan

berbangga buah pikirannya dipakai dalam hukum Indonesia. Asas monogami

sebagai kepanjangan tangan kolonial tidak hanya berhenti pada kesamaan ide

Christiaan Snouck Hurgronje maupun cita-cita dalam ordonansi pernikahan pada

77 Suminto, ibid., catatan kaki hlm. 38, dari Harry J. Benda, “Continuity and Cange in Southeast Asia”, op.cit., hlm. 89.

78 Lihat Depag. RI, Bahan Penyuluhan Hukum, ibid. atau Drs. Ahmad Rofiq, M.A., Hukum Islam di Indonesia, Cet. VI, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).

79 Lihat Bab III.

168

1937. Ada hal-hal yang lebih penting ikut mendasari asas monogami ini. Pertama,

ide pernikahan harus monogami merupakan upaya kolonial ikut campur tangan

dalam persolan ibadah atau agama murni. Padahal, Christiaan Snouck Hurgronje

dalam nasehatnya menyatakan, bahwa dalam hukum yang murni agama

pemerintah hendaknya netral.80 Poligami merupakan hukum yang murni agama.

Hukum Islam tidak menutup kemungkinan suatu pernikahan poligami.

Polemik antara pendukung poligami dan yang mengharamkan poligami dalam

hukum Islam tidak mengerucutkan poligami dalam satu hukum, haram misalnya.

Artinya, poligami merupakan masalah hukum yang debatable (tidak satu hukum).

Pernikahan harus monogami seperti diinginkan Christiaan Snouck Hurgronje ialah

bentuk reduksi atas hukum Islam. Kekayaan khazanah hukum Islam benar-benar

dikerdilkan olehnya hanya untuk mendukung cita-cita kolonialisme.

Kedua, agar Muslim Hindia Belanda menjadi pelaksana amaliyah orang

(Kristen) Eropa yang hanya boleh menikahi seorang perempuan (memiliki satu

istri). Karena kolonialisme tidak hanya untuk kepentingan kekayaan (gold) yang

ada di Nusantara. Meskipun tujuan meng-Kristen-kan seluruh penduduk jajahan

tidak tercapai setidaknya ajaran-ajaran Kristen diamalkan masyarakat Muslim

Hindia Belanda. Dengan begitu, secara nonformal, Muslim Indonesia ialah sangat

Kristen (baca, mimicry) dalam ajarannya. Sekaligus pengikut tertib hukum

keluarga yang juga Kristen (Eropa). Sehingga ‘tidak ada bedanya’ antara Muslim


(Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig: 1924). terj. Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje IX, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 200. Bandingkan Latiful Khuluq, ibid., hlm. 2.

169

dan Kristen karena kedua-duanya sama pelaksana ajaran sekaligus kepentingan

Kristen (Eropa).

Ketiga, pernikahan monogami, seperti ini disebutkan Christiaan Snouck

Hurgronje akan mendorong Indonesia, ke arah dunia modern81 (kemajuan). Asas

monogami sedang ingin memajukan Muslim Pribumi yang ‘terbelakang’ agar

lebih dekat (seperti) kehidupan modern (Eropa) yang ‘lebih maju’. Di sini, umat

Islam Pribumi, benar-benar sedang dikebiri oleh Abdul Ghaffar atau Christiaan

Snouck Hurgronje sebagai manusia ‘terbelakang’. ‘Terbelakang’ dalam maksud

kolonialisme adalah lebih mirip dengan moyangnya (kera). Asas monogami

berupaya menjadi Muslim yang mirip kera bodoh ini semakin maju dengan

mengikuti konsep keluarga Eropa yang keseluruhannya hanya monogami. Satu

orang pun dilarang (haram) berpoligami (kira-kira) dengan alasan apapun.

Keempat, alasan kebudayaan akan pula menjelaskan kepentingan di balik

asas monogami. Para ulama Nahdlatul Ulama pernah memberikan pendapatnya

dari sisi budaya ini. Yakni, Eropa dan Indonesia memiliki budaya yang berbeda

dan masyarakatnya juga disusun atas sistem yang berbeda. Keliru jika Indonesia

kemudian disamaratakan dengan Eropa bahwa segala bentuk pernikahan harus

monogami. Dalam Berita Nahdlatoel Oelama No. 16, 1 Juli 1937, diterangkan

suatu akibat laki-laki dilarangan beristri lebih dari satu orang perempuan. Hal ini

dicontohkan di Eropa, masyarakat yang anti poligami, memunculkan budaya baru.

Yaitu, laki-laki biasa memiliki perempuan lagi dengan cara yang tidak benar atau


170

pergundikan. Bahkan, muncul perkumpulan-perkumpulan hotel (hotel-societeit)

yang melegalkan pergundikan.82

Praktik pergundikan seperti itu pula sepertinya yang telah dilakukan

Christiaan Snouck Hurgronje dengan menikahi secara Islam perempuan Pribumi:

Sangkana dan Sadijah. Bagaimana tidak? Terbukti setelah pernikahan-pernikahan

dalam Islam dengan dua perempuan Pribumi tadi, Christiaan Snouck Hurgronje

pada 1906 kembali ke Belanda, lalu dia menikahi Ida Maria pada 1910. Ida Maria

merupakan putri Dr. A.J. Oort pensiunan pendeta liberal di Zutphen. Hubungan

pernikahan dengan Ida Maria tetap terjalin sampai Christiaan Snouck Hurgronje

meninggal dunia (26 Juni 1936)83 di Leiden.84 Sedangkan anak-anaknya dari

mengawini perempuan Pribumi dilarang ke Belanda (meskipun untuk belajar)

sekaligus tidak boleh memakai ‘Snouck Hurgronje’ pada tiap-tiap namanya. Fakta

ini merupakan bentuk Christiaan Snouck Hurgronje tidak mengakui anak-anak

Indonesianya.85

Hukum perkawinan Indonesia memang tidak mengharamkan poligami.

Bagi laki-laki, masih diberi kesempatan punya istri lebih dari seorang perempuan

jelita. Namun, asas monogami tidak bisa mengingkari dari sejarah kolonialnya.

82 Lihat Penolakan Kiai NU terhadap RUU Anti Poligami Pemerintah Kolonial Hindia

Belanda (tanpa identitas). 83 P.Sj. van Koningsveld, ibid., hlm. 124. Lihat pula Pramoedya Ananta Toer, Sang Pemula,

Cet. II, (Jakata: Lentera Dipantara, 2003), hlm. 97-98. Dalam catatan kaki nomor 11. 84 Arnoud Vlorijk and Hans van de Velde (compiled), Christiaan Snouck Hurgronje (1857-

1936) Orientalist, ibid., hlm. 11. 85 P.Sj. van Koningsveld, ibid., hlm. 227-228.

171

C. PENGARUH KONSEP KOLONIALISTIK CHRISTIAAN SNOUCK

HURGRONJE DALAM KENYATAAN HUKUM DI INDONESIA

a. Hindia Belanda (Indonesia) sebagai Tempat Sampah Dunia

Hindia Belanda bahkan tidak memiliki pusat ilmu pengetahuan Islam, hanya hidup dari sisa hidangan internasional …86


Demikian itu pernyataan tegas Christiaan Snouck Hurgronje yang

diterbitkan dalam Tijdschrift voor de Indische Taal-, Land- en Volkenkunde oleh

Bataviaasch Genootschap Van Kunsten en Wetenschappen, Jilid XLII, di Batavia

pada 1900, di halaman 393-427. Pernyataan Christiaan Snouck Hurgronje tersebut

sedang membuka cakrawala pikir kita bahwa sesungguhnya diakui oleh sang

arsitek hukum kolonial bahwa Nusantara merupakan sampahnya peradaban dunia.

Yang hidup dengan cara menyantap sisa-sisa dari jamuan internasional. Jamuan

yang dimaksudkan di sini adalah keilmuan, pengetahuan, hukum, maupun

keadaban. Kondisi seperti ini pun tercermin sampai saat ini setelah Hindia

Belanda merdeka dan menjadi Republik Indonesia modern. Kemerdekaan yang

diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 tidak merubah status Indonesia sebagai

tempat sampahnya dunia. Sumber lain menyebutkan kemerdekaan itu pada 27

86 Tertanggal : Batavia, April 1900 Terbit dalam Tijdschrift voor de Indische Taal-, Land- en

Volkenkunde Diterbitkan oleh Bataviaasch Genootschap Van Kunsten en Wetenschappen, Jilid XLII (Batavia, 1900) halaman 393-427. C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje, Bagian II, Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig. terj. Soedarso Soekarno, dkk., 1996, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje IV, (Jakarta: INIS, 1923), hlm. 174. [Huruf miring tebal dari A.M]

172

Desember 1949.87 Bahkan pada orde reformasi ini pun status sebagai sampahnya

dunia belum pindah tangan dari Indonesia.

Adapun Christiaan Snouck Hurgronje merupakan distributor ulung yang

berhasil menyebarkan sampah-sampah Barat, khususnya Leiden, ke tertib

kehidupan masyarakat Nusantara. Tidak hanya menyebarkan, lebih lagi,

Christiaan Snouck Hurgronje adalah aktor yang berhasil pada skala tertentu

menjadikan bangsa Indonesia mau tetap menyantap sisa-sisa dari hidangan

internasional yang dibawanya dari Leiden. Tidak terkecuali sampah-sampah

hidangan internasional via Belanda itu menyentuh pada kenyataan hukum di

Indonesia. Misalnya dalam proses pembentukan hukum perdata di Indonesia yang

seolah tidak sanggup tanpa merujuk (tepatnya, menjiplak atau mimikry) dalam

istilah Franz Fanon atau Homi K. Bhabha88— konsep-konsepnya dari Belanda.

Dalam proses pembentukannya, hukum perdata (misalnya, pencatatan

pernikahan) di Indonesia banyak terpengaruh warisan pemikiran dan hukum

kolonial Belanda. Hukum Perdata Perancis (Code Napoleon) merupakan asal

mula Hukum Perdata Belanda. Code Napoleon89 disusun berdasarkan hukum

Romawi atau Corpus Juris Civilis (waktu itu dianggap hukum paling sempurna).

Saat Perancis menguasai Belanda (1806-1813), hukum perdata dan dagang

diberlakukan di Belanda.90 Berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Dasar Negeri

87 Arnoud Vlorijk and Hans van de Velde (compiled), ibid., hlm. 31. 88 Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, SU, Postkolonialisme Indonesia: Relevansi Sastra,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 452. 89 Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi (pembukuan suatu

lapangan hukum secara sistematis dan teratur dalam satu buku) yang bernama code civil (hukum perdata) dan code de commerce (hukum dagang).

90 Bahkan sampai 24 tahun sesudah negeri Belanda merdeka dari Perancis tahun 1813, kedua kodifikasi itu masih berlaku di negeri Belanda. Jadi, pada waktu pemerintah Belanda yang telah merdeka belum mampu dalam waktu pendek menciptakan hukum privat yang bersifat nasional

173

Belanda, baru pada 1814 mulai disusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(Sipil) atau KUHS Negeri Belanda91 (selesai tanggal 6 Juli 1830 dan diberlakukan

tanggal 1 Februari 1830).92 Karena Belanda pernah menjajah Indonesia, KUHPdt.

Belanda ini diusahakan supaya berlaku di Hindia Belanda. Yakni, dengan

membentuk B.W. Hindia Belanda (isinya serupa dengan BW Belanda). Tokoh

Belanda yang memperkokoh B.W. Hindia Belanda adalah Mr. C.J. Scholten van

Oud Haarlem93 dan Mr. C.C. Hagemann,94 ditambah Mr. A.A. Van Vloten dan

Mr. Meyer.95 Lalu dibentuk panitia baru; Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem96

dan Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes.97 Panitia ini yang berhasil

mengkodifikasi KUHPdt Indonesia yang banyak dijiwai KUHPdt. Belanda

(diumumkan 30 April 1847 di Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948).

(berlaku asas konkordansi). Kemudian Belanda menginginkan Kitab Undang–Undang Hukum Perdata tersendiri yang lepas dari kekuasaan Perancis.

91 Berdasarkan rencana kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh Mr.J.M. Kemper disebut Ontwerp Kemper. Sebelum selesai Kemper meninggal dunia (1924) dan usaha pembentukan kodifikasi dilanjutkan Nicolai, Ketua Pengadilan Tinggi Belgia (pada waktu itu Belgia dan Belanda masih merupakan satu negara). Keinginan Belanda tersebut direalisasikan dengan pembentukan dua kodifikasi yang bersifat nasional, yang diberi nama : 1.Burgerlijk Wetboek yang disingkat BW (atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda) – Dalam praktek kitab ini akan disingkat dengan KUHPdt. 2.Wetboek van Koophandel disingkat WvK (atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) - Dalam perkuliahan, kitab ini akan disingkat dengan KUHD.

92 Tetapi, pada Agustus 1830 terjadi pemberontakan di bagian selatan Belanda (kerajaan Belgia) sehingga kodifikasi ditangguhkan dan baru terlaksanakan tanggal 1 Oktober 1838. Meskipun BW dan WvK Belanda adalah kodifikasi bentukan nasional Belanda, isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan Code Civil dan Code De Commerse Perancis. Menurut Prof. Mr J, Van Kan BW adalah saduran dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda.

93 Ketua panitia kodifikasi. 94 Mahkamah Agung di Hindia Belanda (Hooggerechtshof) yang diberi tugas istimewa untuk

turut mempersiapkan kodifikasi di Indonesia. Mr. C.C. Hagemann dalam hal tidak berhasil, sehingga tahun 1836 ditarik kembali ke negeri Belanda. Kedudukannya sebagai ketua Mahkamah Agung di Indonesia diganti oleh Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem.

95 Masing-masing sebagai anggota. Panitia tersebut juga belum berhasil. 96 Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem. 97 Anggota.

174

Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945,98

KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku dipakai di Indonesia. BW

Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang-Undang Hukun Perdata Indonesia99

(induknya hukum perdata Indonesia).100

Jadi pada kenyataan hukum ini, terutama perdata, Indonesia benar-benar

penerima sampah-sampah hukum dari perdaban Barat. Di mana Indonesia modern

mewarisi konsep-konsep hukum dari negara jajahan Hindia Belanda, Hindia

Belanda mendapatkannya dari Belanda, dan Belanda sisa dari Perancis. Mata

rantai ini menunjukkan bila Indonesia modern menjadi pihak ke empat yang

memakai konsep hukum yang merupakan sisa-sisa dari Perancis. Sungguh suatu

kondisi hukum yang sangat terperosok ketika Indonesia modern hingga saat ini

memakai warisan hukum dari koloni jajahan Hindia Belanda yang mana Hindia

Belanda mewarisi dari Kerajaan Belanda (koloni jajahannya Perancis).

Dengan diberi dan menikmati sampah-sampah hukum dari Perancis-

Belanda-Hindia Belanda ini yang disebut Christiaan Snouck Hurgronje dalam

rangka memajukan (baca, memodernkan) Indonesia. Sebagaimana juga telah

dijadikan tujuan utamanya untuk menjadikan Indonesia, khususnya Jawa,

berpindah ke dunia modern. Tata hukum Indonesia modern bukan yang sesuai

98 “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum

diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.” 99 Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi

seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata Barat (Belanda) yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagaian materi B.W. sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai Perkawinan, Hipotik, Kepailitan, Fidusia sebagai contoh Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960.

100 Penjelasan lebih lengkap dapat dibaca dalam Evy Lestari, Pengaruh Kolonialisme Belanda terhadap Keharusan Nikah Seagama dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia,” (Skripsi F.S. IAIN Semarang: tidak diterbitkan, 2009), hlm. 108-109.

175

terori resepsi yang diperjuangkannya agar kehidupan diatur dengan hukum adat.

Bukan pula lagi Indonesia yang diatur dengan hukum Islam. Karena memang

Islam sedari awal merupakan sasaran utama yang harus dihancurkan melalui

hukum adat, modernisme, rasionalisme, liberalisme, evolusi sosial dan hukum,

sampai formasilasi (penerapan) hukum Eropa untuk wilayah jajahan di Hindia

Belanda (sekarang, Indonesia modern). Caranya, sedapat mungkin menjauhkan

dan membebaskan (liberalization) orang-orang Indonesia dari ajaran Islam untuk

menganut ajaran Belanda-Kristen agar Indonesia berada pada orbit pembaratan

(wearwenization).101

Tentu yang pertama di tarik ke orbit pembaratan adalah orang-orang yang

tidak kental ajaran agamanya. Paling mudah misalnya melalui pengawasan atau

pencatatan pernikahan oleh penghulu, naib, yang ditugaskan oleh pemerintah

jajahan. Sehingga dengan sendirinya orang-orang Indonesia belajar dengan

konsep modern yang kolonialistik dengan target panjangnya sebagai mitra

kolonialisme. Malahan yang paling mudah untuk dikendalikan sebagai marsose

penyelenggara aturan-aturan dari Belanda ialah kaum ningrat dan kepala adat

yang jauh dari pengaruh dan sistem hukum Islam. Christiaan Snouck Hurgronje

mewujudkan rencana menjadikan Hindia Belanda (kemudian, Indonesia) sebagai

tempat sampah hukum ini dengan mengusahakan anak dari keluarga terkemuka

Hindia Belanda belajar dengan sistem pendidikan Barat. Nama-nama seperti

Ahmad Djajadiningrat, putra ningrat Banten, dan Wiranatakusumah, regent

Cianjur terakhir, merupakan anak didik Christiaan Snouck Hurgronje. Orang


176

Eropa laiknya Abendanon, Engeleberg, van Lith, dan Hardeman kemudian ikut

menapaki langkah orientalis dari Leiden itu.102

Beberapa organisasi seperti Nederlandsch Indische Vrijzinnige Bond

(1916), Christelijke Ethische Partij (1918), dan Politiek Economische Bond

(1919) juga terlibat untuk mempereratkan hubungan Belanda dengan Hindia

Belanda (asosiasi).103 Pribumi sebagaimana Ahmad Djajadiningrat dan Sujono

turut rela menjadi antek Belanda untuk kelancaran tujuan kolonial laiknya

organisasi modern tadi.104 Selanjutnya bagi Indonesia, akibat tidak diakuinya

hukum Islam oleh Christiaan Snouck Hurgronje yang lebih ‘mendukung’ hukum

adat, adalah terhentinya mata rantai Islamisasi di Nusantara.105

b. Gagal Menghasilan Sistem Hukum yang Merdeka

Sebaliknya, yang hidup dan dilestarikan dalam sistem hukum dan tata

pemerintahan Indonesia modern justru hukum warisan dari Eropa, Belanda. Hal

ini membuktikan bahwa Pribumi didikan Barat atau Eropa benar-benar sudah

menjadi manusia modern. Tentu modern dalam pengertian Barat yang gemar

mengunggul-unggulkan hukum positif peninggalan kolonialisme Belanda. Sekian

banyaknya guru besar ilmu hukum sekaligus dengan segala disiplin yang

digelutinya tidak pernah menghasilkan sistem hukum merdeka yang sesuai dan

102 Ibid., hlm. 47. J. Hardeman (1885-1962) pernah menjadi pegawai Amerika Serikat (1904-

1909), lalu Pegawai Departemen Pendidikan dan Agama (1926-1929) semasa Gubernu Jenderal De Graeff.

103 Asosiasi hendak menggabungkan negeri kolonial Belanda dengan daerah koloninya (taklukan) Hindia Belanda termasuk dalam sistem hukumnya. Meskipun tidak di isi dengan bahasa dan agama yang sama.

104 Ibid., hlm. 69. 105 Ibid., hlm. 70-71.

177

menjiwai jati diri wawasan Nusantara kita. Perubahan dan revisi yang dilakukan

dalam bidang hukum tidak pernah bisa lepas dari konsep-konsep warisan

kolonial. Padahal, jika kita mau menjiplak masih dapat dijumpai konsep hukum

warisan leluhur bangsa Nusantara. Sehingga tidak menjadi terlalu konsumtif

terhadap hukum imporan asal Eropa yang modern (baca, sampah) itu.

Misalnya, bisa dikutip peraturan perundang-undangan yang disusun Prabu

Suria Alem atau kita sebut dengan Undang-Undang Suria Alem. Ada sejumlah

144 pasalnya dapat dijadikan rujukan penyelenggaraan pengadilan di Indonesia.

Jumlah pasal tadi setelah penyederhanaan dan pengurangan dari Suria Alem yang

semula terdiri dari 507 pasal.106 Undang-undang ini dapat dipakai sebagai sumber

percontohan awal untuk pengembangan hukum di Indonesia. Pembahasan di

dalamnya tidak sebatas urusan pidana dan masalah publik. Problematika hukum

yang berkenaan dengan keluarga, seperti perkawinan, anak, dan sebagainya, tidak

luput dari pembahasannya. Dengan mengembangkan hukum-hukum dari warisan

leluhur setidaknya akan menjadikan Indonesia lebih memiliki kehormatan. Karena

mampu berdaulat di atas kaki sendiri untuk penyusunan tertib kehidupan dan

kebangsaan. Tidak seperti kenyataan hukum di Indonesia sekarang ini yang hanya

tunduk dan patuh dengan sampah-sampah hukum dari Belanda khusunya, dan

Eropa pada umumnya, yang Christiaan Snouck Hurgronje pun ikut membawanya.

Dari sini dapat ditarik suatu benang penghubung kolonial tentang

perangkap kolonialistik dalam pemikiran hukum yang dibangun Christiaan

Snouck Hurgronje. Yakni, sebagai alat penjinak, pengawasan, dan pengendali,

106 Thomas Stamford Raffles, The History of Java, (Jakarta: PT Buku Kita, 2008), hlm. 664-

681.

178

masyarakat Hindia Belanda yang berlanjut pada masyarakat Indonesia modern.

Pertama, konsep koloniaslitik Christiaan Snouck Hurgronje untuk menjinakkan

sendi-sendi perlawanan masyarakat Muslim. Penjinakan perlawanan Pribumi

terhadap Belanda dilaksanakan melalui rasionalisasi. Yakni, memasukkan anak-

anak bangsawan ke sekolah Eropa. Selanjutnya juga berlaku untuk anak-anak lain.

Christiaan Snouck Hurgronje yakin untuk membentuk generasi baru Jawa107

dengan pendidikan yang baik ke jenjang yang lebih tinggi. Dia juga berusaha

menepis kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa menginjak masa pubertas

anak-anak didikan Eropa ini jadi memiliki sifat acuh tak acuh.108 Maksudnya,

menginjak usia remaja anak-anak Pribumi didikan Eropa menjadi kehilangan tata

krama dan tidak menjalankan aturan-aturan Pribumi. Karena menjadi sangat

rasional dan kritis sehingga segala sesuatu yang ada di masyarakat dianggap

keliru. Memang demikian hasilnya karena genealogi pengetahaun Barat yang beda

dengan dunia Timur akan memejamkan mata saat memandang segala sesuatu

yang dihasilkan dunia Timur.

Dengan rasionalisasi ini generasi penerus menjadi jinak atau penurut atas

kemauan kolonial. Penjinakan itu dibahasakan Christiaan Snouck Hurgronje

bahwa Pribumi yang berpendidikan Eropa lebih setara dibanding petani atau

nelayan Belanda. Pada persoalan hukum pun menjadi sangat jinak dan penurut.

Seperti rasionalisasi hukum perdata dalam bentuk pengawasan oleh penghulu,

107 Generasi baru Jawa ialah generasi yang berasal dari anak-anak Jawa yang terdidik dalam

sistem pendidikan modern. Hasilnya orang-orang bergaya indisch (tiruan Barat). 108 C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje, (Kurt

Schroeder/Bonn dan Leipzig: 1924). terj. Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje IX, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 148.

179

pencatatan pernikahan, atau pernikahan harus serumpun (seagama).109 Positifikasi

hukum ini langsung membuat Pribumi-Pribumi terpelajar bertekuk lutut untuk

mengikuti. Karena yang diterapkan oleh Belanda sesuai dengan kapasistas

keilmuan yang diperoleh ahli hukum Pribumi dari Eropa. Orang-orang seperti

inilah yang diangkat tugas sebagai penghulu oleh pemerintah jajahan Hindia

Belanda. Menurut Christiaan Snouck Hurgronje memang seharusnya membiarkan

Pribumi di bawah pimpinan atau kekuasaan langsung para pamong bila keadaan

memungkinkan.110 Hingga saat ini pun, pada era Indonesia modern, para pelajar

didikan sekolah atau pergurun tinggi sistem Eropa benar-benar jadi jinak. Menjadi

pendukung setia formalisasi hukum Eropa untuk Indonesia tanpa bisa berbuat apa-

apa. Nampaknya mereka sudah buta sejarah111 bahwa nenek moyang bangsa kita

memiliki warisan tata aturan hukum yang sangat patut untuk dikembangkan.

Kedua, kenyataan hukum kita selalu di bawah pengawasan dan arah

konsepsi kolonial. Pengawasan ini dilakukan awalnya lewat penguasaan hukum

adat untuk kepentingan kolonial. Hukum-hukum dalam masyarakat selalu tumbuh

berkembang. Serta terjadi perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan yang

ada di dalam masyarakat. Kata Chrisitian Snouck Hurgronje, dengan pengawasan

yang cermat bisa menghilangkan bahaya yang muncul dari perkembangan hukum

dalam masayakat.112 Pengawasan menggunakan hukum adat mampu pula

109 Evy Lestari, ibid. 110 Dimuat dalam de Gids, tahun penerbitan ke-72 (Amsterdam, 1900), hlm. 211-234. C.

Snouck Hurgronje, Kumpulan… IX, ibid.¸ hlm. 137. 111 Menjadikan anak-anak Indonesia buta sejarah bangsanya merupakan bagian skenario

kolonial. Sangat banyak khazanah leluhur kita yang diangkut ke Belanda (Leiden) maupun Inggris yang tidak gampang kita akses. Khazanah ini pada masa-masa mendatang dapat dipakai untuk membodohi generasi mendatang kita (ahistoris). Selanjutnya digencarkan kolonialisme sejarah.

112 Betawi, 19 April 1904, dikirim ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal. E. Gobee, C. Adriaanse, Nasihat…, Jilid V, ibid., hlm. 720.

180

mengendalikan perkembangan hukum Islam. Sehingga pada era kolonial Belanda

bercokol hukum Islam kalah fungsi dibanding hukum positif Eropa. Dengan cara

pengawasan dalam sudut pandang hukum positif Eropa ini pada era-era sekarang

terjadi kerancuan hukum. Yakni, hal-hal yang sudah diatur dalam hukum Islam

sesuai fiqih justru tidak diakui oleh hukum positif bergaya Eropa yang membahas

tentang ke-Islaman. Anehnya, orang-orang yang konon ahli hukum, karena

terawasi secara tidak langsung oleh pengetahuannya sendiri (dari genealogi

Eropa) tidak kuasa menerobos tembok kolonialistik dalam materi-materi hukum

yang dipelajarinya.

Ketiga, tingkat selanjutnya, kehidupan hukum di Indonesia benar-benar

dikendalikan sampah-sampah hukum yang dibuang dari Leiden oleh Christiaan

Snouck Hurgronje. Di mana pencatatan pernikahan menjadi ‘dipaksakan’, dan

‘dipaksa’ pula pernikahan harus seagama. Serta masih terjadi dikotomi sosial dan

status hukum akibat pembelahan antara kaum adat (selanjutnya abangan) dengan

golongan Islam (santri, kiai), lalu Pribumi dan Tionghoa, Islam dan Kristen dan

Konghucu, dan seterusnya. Jurang ini sangat lebar. Bahkan sampai sekarang

pemisahan kekuatan kaum Muslim dan penganut agama lain masih terjadi dalam

masyarakat. Artinya, konsepsi-konsepsi pemikiran kolonialistik Christiaan

Snouck Hurgronje masih hidup hingga sekarang dan tetap terus mengontrol

perhubungan antar penduduk di Indonesia lewat dikotomi kondisi, deskriminasi,

dan pembedaan status di mata hukum.

181

c. Indonesia: Negara Hukum yang Anomi (Tak Berjati Diri)

Namun demikian, tidak semua konsepsi kolonialistik Christiaan Snouck

Hurgronje berhasil mengkondisikan kenyataan hukum perdata di Indonesia sesuai

keinginan kolonial. Misalnya, teori resepsi tidak serta merta membuat dikotomi

ekstrim antara hukum adat dan hukum Islam. Karena masyarakat Indonesia

memiliki sifat akomodatif. Sehingga pada kenyataannya hukum adat dan hukum

Islam diakomodir secara baik-baik.113 Pertama, dipraktekkannya taklik talak

(ta’liq talaq) di hampir semua perkawinan. Pada praktik ini hukum Islam

mengadaptasi ke hukum adat. Yakni, ikrar suami di saat ijab qabul bersedia

diceraikan istrinya yang ditinggal pergi tanpa nafkah beberapa waktu dan istri

tidak rela. Dengan membayar sejumlah uang maka talak bisa dijatuhkan oleh

pengadilan. Kedua, praktik khul’ dalam perceraian. Seorang istri dalam kondisi

tertentu dapat memaksa suaminya menerima pengembalian maharnya sebagai

pebayaran dari perceraian. Jika suami menolak menerima perceraian tersebut,

hakim boleh memutuskan bahwa suami dianggap sudah mengucapkan sighat

talak, atau hakim langsung membubarkan ikatan perkawinan. Ketiga, ordonansi

perkawinan untuk pulau-pulau di luar Jawa dan Madura. Ada ketentuan bahwa

para pejabat agama Islam pada masyarakat pantai barat Sumatra dan Tapanuli

dilarang menyelenggarakan suatu upacaya perkawinan tanpa ada izin tertulis dari

ketua masyarakat asli. Yakni, ketua masyarakat asli di mana para pihak yang akan

melangsungkan perkawinan tersebut berada. Lebih dari itu, surat perizinan

113 Ratno Lukito, ibid., hlm. 48. Contoh-contoh ini dapat ditemukan dalam tulisan ter Haar,

Beginselen van het Adatrecht, hlm. 183, dan C. Snouck Hurgronje, Nederland en de Islam, hlm. 49; dikutip dalam Westra, “Custom and Muslim Law,” hlm. 160-1; lihat juga G.H. Bousquet, Introduction a l’etude de l’islam indonesien, hlm. 235. (Catatan kaki Ratno Lukito hlm. 48).

182

tersebut harus menerangkan bahwa tidak ada penolakan hukum dari hukum adat

masyarakat bagi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.114

Sedangkan pada umumnya, akibat tidak mampu melepas dari mewarisi

serta memakai konsepi dan pemikiran sampah kolonialistik bawaan Christiaan

Snouck Hurgronje, kenyataan hukum di Indonesia menderita anomi. Indonesia

alias negara hukum yang tidak punya jati diri. Dan, Dr. Christiaan Snouck

Hurgronje patut dikatakan sebagai arsitek ulung, cerdas, cerdik, licik, dan penuh

wibawa, yang berhasil menjadikan Republik Indonesia (modern) tetap berada di

bawah bayang-bayang dan kendali hukum kolonialistik Belanda!

114 Ibid., hlm. 48-49.

133

BAB IV

PERANGKAP KOLONIALISTIK

PEMIKIRAN CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE

DALAM URUSAN PERDATA HINDIA BELANDA

A. CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE SANG PEMIKIR MODERNIS-

LIBERALIS-KOLONIALIS

a. Pengikut Setia Modernisme-Liberalisme Leiden

“Jalannya sejarah, pelanggaran hukum dan terciptanya hukum, terjadi dengan sendirinya, bahwa Kristen dan Islam harus hidup berdampingan dan usaha negara-negara hanya dapat diarahkan jika terjadi hubungan damai dengan kaum Muslim yang menjadi bawahannya, memungkinkan dan menjamin perkembangan damai di antara penduduk. Dan tujuan seperti ini hanya dapat tercapai atas dasar kompromi antara suara hati Negara Kristen dan hukum Islam.”1


Barat, Eropa, Belanda, dan utamanya Leiden, di masa itu berada pada era

tumbuh suburnya modernisme. Di Fakultas Teologi Universitas Leiden (1874),

Christiaan Snouck Hurgronje berkenalan dengan Abraham Keunen, C.P. Tieles,

dan L.W.E. Rauwenhoff. Ketiganya merupakan tokoh modernis Leiden yang

mempengaruhi pemikiran Christiaan Snouck Hurgronje dalam memandang

1 Pernyataan itu tertanggal di Kutaraja (Aceh), Juli 1898. Terbit dalam Zeitschrift der

Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, Juli 53 (Leipzig, 1899) hlm. 125-167. C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje, Bagian II, (Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig: 1923). terj. Soedarso Soekarno, dkk., Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje IV, (Jakarta: INIS, 1996), hlm. 130. [Huruf miring tebal dari Arief Musthofifin/ A.M.].

134

Islam.2 Selain itu, memang semenjak remaja Christiaan Snouck Hurgronje sudah

dipersiapkan untuk menjadi Pendeta Protestan. Islam bagi calon pendeta

merupakan materi khusus yang wajib dipelajari. Pendidikan khusus bagi calon

pendeta diorientasikan sebagai persiapan menghadapi musuh Kristen, yakni Islam,

semenjak Perang Salib. Inilah upaya balas dendam orang Kristen Eropa terhadap

Islam akibat kalah dalam Perang Salib yang diwujudkan dalam penyebaran

pendeta ke seluruh dunia. Di dunia Timur, para pendeta disertakan dalam program

imperialism dan kolonialisme, untuk menggerogoti Islam yang sedang tumbuh

subur. Metode dan bekal pengetahuan untuk melumpuhkan Islam selalu diajarkan

bagi para pendeta.3 Ada pernyataan menarik dari Christiaan Snouck Hurgronje

pada 1876 dikala dirinya menjadi mahasiswa: “kita harus membantu bangsa

Pribumi (penduduk negara jajahan) untuk beremansipasi dari Islam”.4 Semenjak

masih mahasiswa dia sudah memiliki pandangan sebagai orientalis dan pemikir

kolonial yang berhasrat menggempur wilayah Islam Pribumi di Nusantara.

Kembali ke modernisme-liberalisme Leiden sebagai salah satu akar

genealogis dari pemikiran kolonial Christiaan Snouck Hurgronje. Pada akhir abad

ke-16, Descartes (1596-1650)5 sudah menawarkan revolusi pemikiran yang benar-

benar luar biasa dampaknya sebagai biji pertama modernisme, yakni rasionalisme.

Modernisme Leiden, terutama di Fakultas Teologi Universitas Leiden,

mengukuhkan sendi-sendi kekuatannya pada rasionalisme. Di Leiden ini

2 Lathiful Khuluq, Strategi Belanda Melumpuhkan Islam; Biografi C. Snouck Hurgronje,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 12-13. 3 Lathiful Khuluq, ibid., hlm. 34. 4 Ibid., hlm. 35. 5 Robert C. Solomon & Kathleen M. Higgins, A Short History of Philosophy, (New York:

Oxford University Press, 1996), terj. Saut Pasaribu, Sejarah Filsafat, Cet. II, (Jogjakarta: Bentang Budaya, 2003), hlm. 322-325. Lihat Bab II.

135

Christiaan Snouck Hurgronje termasuk pengikut fanatik rasionalisme dari aliran

modernis Leiden yang menolak hal-hal irasional. Misalnya, trinitas6 dan posisi

Yesus sebagai anak Allah dalam ajaran Kristen (Katholik), ialah ajaran yang tidak

diterimanya.

Perlu diperhatikan dengan cara seksama terhadap bentukan modernisme-

liberalisme itu. Pertama, modernisme Leiden yang terwujud dalam rasionalisme

Christiaan Snouck Hurgronje telah membentuk pola pikir yang simplistis,

reduktif, berpihak, dan sangat ekstrim, serta liberal. Dapat ditunjukkan dalam

terbitan di Leiden pada E.J. Brill (1880) yang berisi pandangannya terhadap Nabi

Muhammad. “Akhirnya Nabi Muhammad memindahkan panggung kegiatannya;”

katanya, “jubah kenabiannya ditinggalkan di kota kelahirannya. Keadaan telah

mengalihkan perhatiannya semakin jauh dari peran kenabian ke peran politik yang

harus memperhitungkan urusan-urusan duniawi.”7 Pendapat ini sebagai upaya

untuk melemahkan sejarah perjuangan Nabi Muhammad. Dianggap Nabi

Muhammad sudah meniadakan sifat-sifat kenabian dan berbalik menjadi seorang

yang haus politik kekuasaan. Artinya, Nabi Muhammad sudah tidak sungguh-

sungguh lagi untuk meluaskan agamanya yang sejati. Telah berubah untuk

menjalankan peran-peran politiknya yang menghendaki ketaatan. Setelah delapan

tahun kemudian berhasil menaklukkan kota kelahirannya, Nabi Muhammad


berasal dari tradisi Pagan kuno. Konsep Trinitas ini diwakili oleh Semiramis dan anaknya (Pagan Babylonia), Devkan dan Khrisna (Pagan India), Isis dan Horus (Pagan Mesir), dan sebagainya. Dalam Strategi Kaum Pagan Menuju The New World Order, (Foxit PDF Reader, tanpa identitas).

7 C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje, (Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig: 1923). terj. Soedarso Soekarno dan A.J. Mangkuwinoto, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje I, (Jakarta: INIS, 1995), hlm. 4.

136

bertindak sebagai penentu hukum, dan ia mulai bekerja untuk mencabut agama

berhala sampai ke akar-akarnya.8

Rasionalisme Christiaan Snouck Hurgronje yang simplists dan reduktif

tadi berusaha menempatkan Islam pada penjara yang sangat sempit. Sebagaimana

tuduhannya terhadap Nabi Muhammad yang dianggap meninggalkan tugas

kenabian dalam urusan agama dan Tuhan lalu memilih urusan politik. Dalam

bahasa Christiaan Snouck Hurgronje adalah urusan-urusan duniawi. Berupa

penaklukan-penaklukan wilayah atau ekspansi politik yang dimulai dari

menguasai tanah kelahiran Nabi Muhammad. Pada kondisi ini Nabi Muhammad

dianggap tidak lagi menjalankan tugas-tugas kenabian dalam menyebarkan agama

secara sederhana. Rasioanlisme yang sangat sempit ini menempatkan Christiaan

Snouck Hurgronje pada jurang kebuntuan berpikir yang dalam. Dengan asumsi

yang sangat redutif bahwa Islam seharusnya hanya berurusan dengan Tuhan.

Tidak perlu—sebagimana dilakukan Nabi Muhammad—melakukan kerja-kerja

keduniawian apa lagi yang berkaitan dengan urusan politik. Dengan kata lain,

Islam (baca, masalah-masalah ketuhanan) dan politik (baca, masalah-masalah

keduniawiaan) dalam agama (Islam) di posisikan terpisah oleh Christiaan Snouck

Hurgronje. Atau keduanya tidak memiliki keterikatan dan kesalinghubungan

dalam praktik di lapangan. Pola pikir rasionalisme produk Leiden ini selanjutnya

dapat membuat konklusi bahwa Islam di jaman Nabi Muhammad telah

berselingkuh dengan politik atau perselingkuhan agama dan kekuasaan.

8 Op.cit.

137

Petunjuk ini memberikan pengertian bahwa tradisi ilmiah Leiden yang

modernis telah membentuk otak manusia menjadi sangat kerdil. Objek dipandang

dari satu sudut saja dan anehnya satu sudut itu yang dianggap paling benar.

Kegetolan Christiaan Snouck Hurgronje pada rasionalisme Leiden yang teramat

sangat sempit itu tidak menjadikan dirinya mampu melihat Islam sebagai

fenomena yang menyeluruh. Melainkan ditinjau dari sudut pandang yang patah-

patah. Padahal, dalam Islam tidak ada pemisahan yang tegas antara “urusan-

urusan keduniawian” dengan “urusan-urasan ketuhanan”. Maka, apa yang

dilakukan Nabi Muhammad dengan penaklukan kota-kota lain, misalnya Mekah,

tidak lepas dari posisinya yang sedang menjalankan fungsi-fungsi kenabian.

Karena dalam Islam terjadi hubungan sinergi antara “urusan-urusan keduniawian”

atau ‘politik’ dengan “urusan-urusan ketuhanan”. Keduanya bukan satu dan lain

hal yang terpisah. Wajar ketika menggunakan modernisme-rasionalisme produk

Leiden Christiaan Snouck Hurgronje terjebak pada pengambilan tuduhan bahwa

Nabi Muhammad telah meninggalkan jubah kenabiannya untuk “urusan-urusan

keduniawiaan” atau ‘politik’.

Masih dari sudut pandangnya yang rasionalis dilihatnya Islam hanya

sekadar kultus (pemujaan) terhadap Muhammad. Perkembangan para pengikut

Islam di berbagai lingkungan kehidupan diberi tuduhan sangat bodoh oleh

Christiaan Snouck Hurgronje. Dalam bahasa Christiaan Snouck Hurgronje

manusia warga dunia yang mengikuti (Islam, Muhammad) “lebih mirip dengan

petani kikuk9 yang masih muda,” katanya.10 Sedangkan setelah sepeninggal Nabi

9 Kikuk: canggung, janggal, baru sekali atau pemula alias amatiran.

138

Muhammad menurutnya pengikut Islam kembali ke zaman jahiliyah lagi. Bagi

Christiaan Snouck Hurgronje itu akibat Muhammad hanya memikirkan cara

menambah jumlah penganut. Oleh sebab itu, ketulusan imannya (Muhammad)

berkurang dan ajarannya (Islam) ditinggalkan pengikutnya.11

Contoh lain memperlihatkan pandangan modernisme Leiden dalam cara

pandang Christiaan Snouck Hurgronje terhadap Qur’an. Qur’an baginya berbeda

dengan undang-undang. Ayat-ayat hukum di dalam kitab itu hanya berisi asas-

asas umum. Sedangkan yang rinci hanya untuk yang terjadi selama Nabi hidup.

Maka, secara rasional, peristiwa yang tidak terjadi selama tahun-tahun kegiatan

Nabi tidak akan dirinci dalam al-Qur’an.12 Qur’an pada mulanya hanya sebagai

kitab hukum. “Namun,” kata Christiaan Snouck Hurgronje, “karena kehidupan

masyarakat baru itu segera menjadi sangat rumit, Quran segera dirasakan tidak

memadai”. “Wajar sekali jika ditambahkan berbagai ulasan yang dikemukakan

oleh Nabi,” imbuhnya. “Tampak bahwa Nabi bukan sekadar penafsir wahyu,

namun dalam hal-hal tertentu ia tidak ragu-ragu untuk melengkapinya,” demikian

uraian orientalis ini.13

10 Pemikiran Christiaan Snouck Hurgronje ini dimuat dalam Questions diplomatiques et

colonials, tahun ke-5, nomor 106, 15 Juli 1901 (Paris), hlm. 76-82, sebuah jawaban kepada surat Edmond Fazy, “Enquete sur l’avenir de l’Islam”. Surat seutuhnya dicetak pada hlm. 73-82 majalah tersebut di atas. Halaman-halaman pertama membicarakan Islam di Hindia Belanda dan dicetak ulang dalam Verspreide Geschriften, jilid IV. C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje, Bagian IV, 2, (Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig: 1924), terj. Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje X, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 5.

11 C. Snouck Hurgronje, Kumpulan… X, ibid. hlm. 11. 12 Ditebitkan di Batavia, Desember 1896. Dimuat dalam Revue de l’Histoire des Religions,

tahun ke-19, nomor XXXVII (Paris, 1898) hlm. 1-22, 174-203. Terjemahan ke dalam bahasa Perancis oleh Tuan Van Gennep. C. Snouck Hurgronje, Kumpulan … IV, ibid., hlm. 52.


139

b. Evolusi Sosial-Kebudayan: Teori Pemunahan Ras

Kedua, modernisme Leiden yang sedang diperankan Christiaan Snouck

Hurgronje sedang menggiring manusia untuk berevolusi. Evolusi yang dimaksud

sesuai teori evolusi Charles Darwin14 yang diterapkan pada binatang. Evolusi

yang sedang diterapkan Christiaan Snouck Hurgronje diujicobakan pada manusia.

Lalu dapat dikenal dengan evolusi sosial atau evolusi kebudayaan.15 Di mana

manusia-manusia di dunia ini dalam status derajat yang bertingkat. Barat

merupakan wujud peradaban manusia paling tinggi. Khususnya, dunia Timur,

adalah manusia-manusia rendahan dalam strata evolusi. Modernis dari Leiden

mau menjadikan dunia Timur lebih beradab dengan evolusi atau dimodernkan.

Dalam De Indische Gids VIII, I (Leiden, 1886), halaman 90-111 (4 Desember

1885), Christiaan Snouck Hurgronje mencontohkan evolusinya dalam ilmu

hukum dan ilmu pengetahuan agama. Dalam rangka persaingan evolusi

dinyatakan bahwa “ilmu pengetahuan agama tidak dapat lebih lama eksis dalam

penjelasan dan pembelaan dogma agama yang sebenarnya,” lanjutnya, “sebab

kebenaran juga bukan ada, tetapi menjadi; melihat dan menjelaskan sebab-sebab

evolusi agama.” 16 Pengaruh teori evolusi ini begitu kuat dan cepat menyebar

termasuk dalam persoalan penerapan ilmu pengetahuan agama dan karya ilmiah

para yuris. Evolusi dalam agama diterangkan oleh Christiaan Snouck Hurgronje

14 Teori Darwin mangatakan leluhur manusia adalah hasil dari evolusi kera. Tidak sedikit

yang meragukan teori Darwin. Karena dia sebenarnya tidak berteori tetapi sedang menjelaskan mitos, tradisi, dan kepercayaan Pagan Kuno dengan legitimasinya sebagai ilmuan (milik penguasa). Sampai saat ini tidak terjadi evolusi lanjutan dari manusia untuk menjadi apa lagi?

15 Kebuntuan evolusi dari manusia menjadi apa lagi? sedang dijawab lewat evolusi sosial dan kebudayaan. Puncak evolusi ini adalah jenis manusia Barat (tepatnya, berkulit putih) dan superman (manusia super). Manusia yang tidak identik dengan orang Barat berarti belum selesai berevolusi, tidak berperadaban, dan lebih dekat dengan monyet (leluhur manusia).


140

seperti dalam sejarah perkembangan dari bentuk yang paling sederhana dari

animisme dan fetisme (pemujaan benda yang dianggap sakti). Demikian pula ilmu

hukum baginya harus dimulai pada bangsa primitif dan diakhiri dengan bangsa

yang berbudaya.17

Untuk mendorong penganut Islam pada evolusi sosial18 diterapkan

kebijakan kebebasan dalam beragama dan mewaspadai gerakan politisnya.19

Dengan anggapan yang sangat rendah terhadap umat Islam bahwa evolusi yang

dimaksudkan adalah untuk suatu evolusi sosial yang lebih tinggi dibanding ajaran

agama. Evolusi ini didesain sepertinya terjadi secara alamiah sehingga tidak

mungkin dihambat (di bawah sadar). Christiaan Snouck Hurgronje sudah tahu jika

dorongan ke evolusi sosial mengandung resiko korban manusia. Namun, atas

pertimbangan sifat Pribumi yang begitu cinta damai memberi keyakinan jika

evolusi tidak akan menyimpang jauh dari skenario atau pengarahan.20 Cara yang

tepat untuk melakukan pengarahan dalam evolusi sosial adalah melalui kebijakan

hukum Islam. Demi menggapainya Christiaan Snouck Hurgronje sudah

mempersiapkan metode “histories”. Berbeda dengan Kohler yang hanya

menggunakan metode perbandingan. Memang dirinya sering kali lebih menyukai

17 Ibid., hlm. 3-4. 18 Dorongan terhadap penganut Islam untuk berevolusi, dalam artian, agar sesuai klasifikasi

dan standarisasi manusia Barat. Baik isi otaknya, jiwanya, sekaligus tampilan fisik tubuhnya. Di luar semuanya itu atau yang tidak mau mengikuti arah evolusi sosial dan kebudayaan akan dipunahkan (genosida). Yang telah berhasil (hampir) dipunahkan seperti masyarakat asli Benua Amerika (secara salah disebut) Indian (baca, orang India), suku Asli Benua Australia (Aborigin), dan orang kulit gelap (hitam) di Indonesia (Papua, dll.).

19 C. Snouck Hurgronje, Kumpulan … X, ibid., hlm. 57. 20 Ibid., hlm. 71.

141

berbicara “histories”, sedangkan Kohler mengatakan “membandingkan”. Metode

ini dipakainya secara bersungguh-sungguh sebagai lapangan pekerjaan.21

Ketiga, pencerahan Eropa22 dan modernisme di Leiden sudah sesumbar

sebagai yang lebih tinggi dari peradaban mana pun, terutama Timur. Sehingga

kedatangan Christiaan Snouck Hurgronje di bumi Nusantara hendak mengajari

penduduk Pribumi agar maju. Meninggalkan keterbelakangan menuju kemajuan

yang disebut “modernisme”.23 Caranya lewat kebijakan kolonial dia mengangkat

tinggi-tinggi derajat mahasiswa Pribumi yang belajar di Eropa, seperti Universitas

Leiden, Delft, dan Amsterdam, sebagai yang lebih sederajat dengan orang Eropa.

Setidaknya jika dibandingkan orang Eropa yang petani dan nelayan.24 Pujian ini

untuk mencuri hati karena Pribumi yang berpendidikan Eropa selanjutnya akan

menerapkan pengetahuan Eropa di Hindia Belanda. Artinya, pelajar Pribumi yang

di Eropa pada kenyataannya justru sedang memperlancar maksud-maksud dari

kepentingan kolonial melalui pengetahuannya.

Maksud memodernkan ini pun pernah dilakukan di Turki modern setelah

keruntuhan Kekhalifahan Turki Utsmani pada 1818. Turki yang dibangun kembali

merupakan Turki modern. Sendi-sendi hukum negara yang dipakai adalah

Undang-Undang Dasar. Bangunan atas Tukri modern ini sebenarnya sedang ingin

21 Terbit dalam Rechtsgeleerd Magazijn, V Haarlem, 1886, hlm. 551-567. C. Snouck

Hurgronje, Kumpulan… IV, ibid., hlm. 19 22 Renaisans puncak periode sejarah pada 1500. ‘Renaisans’ atau ‘renaissance’ (Perancis)

artinya ‘Lahir Kembali’; kelahiran kembali budaya Yunani kuno dan budaya Romawi kuno. 23 Modernisme atau paham tentang kemajuan. Maksud kolonialnya, Barat lebih maju dan

Timur terbelakang. Maka, harus dimajukan (di-Baratkan). 24. C. Snouck Hurgronje, Kumpulan… X, ibid., hlm. 75.

142

menghilangkan fungsi khalifah dan meniadakan jihad.25 Dengan adanya Turki

modern, pasca runtuhnya, Turki memang dikonsep untuk memberi peluang yang

seluas-luasnya kepada negara-negara Kristen agar mendapat kemudahan proses

atau gerak di pemerintahan Turki.26 Nusantara yang dikuasai pemerintah kolonial

Belanda pun sedang ditarik ke arah modernisme sesuai pemikiran-pemikiran

Christiaan Snouck Hurgronje lewat urusan keluarga dan hukum Islam.

Sebagai sedikit penyeimbang, tidak semua yang berasal dari Christiaan

Snouck Hurgronje berbau kolonialisme dan ke luar dari disiplin akademik yang

dapat dipertanggungjawabkan. P.Sj. van Koningsveld mengakui bahwa karya

disertasi Christiaan Snouck Hurgronje sebagai karya seorang akademisi.

Misalnya, pandangan Christiaan Snouck Hurgronje tentang larangan terhadap

perempuan memasuki masjid. Diterangkannya bahwa perempuan “di zaman

Muhammad biasa ikut serta melakukan salat [di mesjid]”. Adapun kebiasaan

setelahnya berupa pelarangan perempuan memasuki masjid adalah “akibat makin

memburuknya kelakuan kaum wanita.” Maksudnya, perempuan seringkali hanya

akan mengalihkan perhatian kaum pria dari hal yang agung di dalam mesjid.27

Dalam pendapatnya yang demikian itu terlihat bagaimana Christiaan Snouck

Hurgronje sebagai akademisi sedang menempatkan fakta secara objektif. Juga

25 C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje, Bagian III, (Kurt

Schroeder/Bonn dan Leipzig: 1923), terj. Soedarso Soekarno, dkk., Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje VI, (Jakarta: INIS, 1996), hlm. 73.

26 C. Snouck Hurgronje, Kumpulan… VI, ibid., hlm. 73. 27 Tertanggal di Leiden, bulan Mei 1886. Diterbitkan dalam Bijdragen tot de Taal- Land- en

Volkenkunde van Nederlandsch-Indie, Jilid ke-5, bagian I (Den Haag, 1886), hlm. 356-377. Bagian kedua diterbitkan terjemahan ringkasan dalam bahasa Perancis, dengan judul: Le voile des Musulmanes oleh H.M. d`Estrey, dalam Revue Scientifique, tahun ke-42, No. 2, 14 Juli 1886 (Paris) hlm. 50-53. C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje, (Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig: 1923). terj. Soedarso Soekarno dan A.J. Mangkuwinoto, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje II, (Jakarta: INIS, 1995), hlm. 116-117.

143

disertai pembelaan-pembelaan terhadap segala upaya deskriminasi perempuan

dalam memasuki tempat ibadah.

c. Modernisme-Liberalisme-Kolonialisme sebagai Proyek Penghancuran

Namun, pada kenyataannya modernisme dari Leiden yang telah dibawa

oleh Christiaan Snouck Hurgronje di Nusantara dalam wujud rasioanlisme

(hukum Islam, hukum Eropa, pendidikan, sistem Barat,), liberalisme, dan evolusi

sosial (Darwinisme) merupakan pengetahuan penghancur yang sangat berbahaya.

Terbukti dalam banyak kasus, negara-negara menganut sistem dan pengikut

prosedur kolonial murni sampai saat ini tetap pada lembah kehancuran. Sistem

Barat tidak bisa dipakai untuk menuju kebangkitan bangsa-bangsa yang pernah

dihancurkan oleh kolonialisme Barat. Janji-janji pengetahuan modern berupa

kebangkitan, kemajuan, dan kesejahteraan rakyat nyatanya tidak pernah terjadi.

Dapat dijadikan contoh, Turki pada 1818 mendapat gelar the sick man atau

laki-laki yang berpenyakitan. Sejak 1824 Turki mulai mengadopsi sistem Barat

dan menjadi Republik Turki. Sampai sekarang—Kekhalifahan Turki yang

berganti Republik Turki—tidak pernah maju, negaranya hancur, masyarakat tidak

sejahtera, dan tidak pernah menjadi juara dunia. Sangat berkebalikan ketika

Kekhalifahan Turki yang menjadi kampium dunia. Sama halnya Republik Turki,

Republik Indonesia juga menggunakan sistem Barat. Yakni, setelah kerajaan-

kerajaan Nusantara diruntuhkan oleh kolonialisme. Sejak merdeka pada 1945

digunakanlah sistem Barat, termasuk hukum Belanda. Nasib Indonesia sampai

sekarang sama dengan Turki. Indonesia betah menjadi negara terbelakang, tidak

144

bangkit, dan tetap setia dengan hukum kolonial. Berbeda sekali dengan Jepang

yang hancur di bom atom pada 1945. Sebagian besar penduduk Jepang tewas.

Namun, setelah genosida28 1945 Jepang mau hidup dengan budaya dan sistemnya

sendiri. Tidak memakai sistem Barat murni seperti Turki atau Indonesia. Terbukti,

Jepang yang memakai sistemnya sendiri (termasuk dalam hukum) sekarang

menjadi salah satu juara dunia yang bangkit. Betolak belakang dengan Indonesia

atau pendahulunya, Turki, sampai detik ini masih dalam lembah keterpurukan

dalam sistem modern Barat yang rasional, liberal, dan kolonialistik.

Maka, mega proyek kolonial yang dibawa Christiaan Snouck Hurgronje

dari genealogi modernisme-rasionalisme-liberalisme Leiden dalam wujud

pemikiran hukum Islam dan hukum keluarganya untuk penduduk Nusantara

adalah pengatahuan penghancur berbekuatan tinggi dan berdampak panjang. Yang

terbukti sampai sekarang bangsa Indonesia modern masih dalam kondisi

terbelakang dan ketinggalan jaman dalam menyelesaikan persoalan hukum di

dalam masyarakat. Penjelasan operasi pemikiran dan pengetahuan hukum yang

digalakkan Christiaan Snouck Hurgronje dalam urusan pemikiran perdata

kolonialistik di Hindia Belanda akan memberikan keterangan yang lebih nyata.

28 Genosida (genocide); pemusnahan secara teratur terhadap suatu golongan bangsa (ras dll.)

lewat pembunuhan fisik. Pada era sekarang yang sedang berjalan adalah genosida kebudayaan.

145

B. OPERASI DARI RENCANA LICIK CHRISTIAAN SNOUCK

HURGRONJE DALAM URUSAN PERDATA HINDIA BELANDA

Christiaan Snouck Hurgronje, agen intelejen Belanda, sebelumnya paham

betul kondisi penduduk Nusantara. Diketahuinya bahwa sejak sebelum jatuh di

bawah penjajahan Belanda sudah banyak Pribumi yang berhaji. Malahan sudah

dalam hitungan abad di Mekah ada kelompok Pribumi Nusantara yang jumlahnya

terus bertambah. Baik Pribumi sebagai pelajar ilmu agama, lari dari kerja rodi,

dan sebagainya.29 Selain alasan itu juga karena Mekah dikenal sebagia pusat

gerakan Islam, terutama Pan-Islam yang berbahaya bagi eksistensi dunia Barat.

Pasalnya di sana orang membicarakan urusan agama dan politik. Oleh karena itu,

“Demi mengamati unsur utama dari kehidupan Mekah itulah, maka saya hidup di

kota itu selama beberapa bulan sebagai orang Mekah sejati,” kata Abdul Ghaffar,

nama lain Christiaan Snouck Hurgronje sejak di Mekah.30 Kondisi penduduk

Nusantara di Mekah yang menjalin suatu masyarakat tersendiri dan lain

sebagainya dijadikan bahan-bahan awal untuk operasi pengetahuan Christiaan

Snouck Hurgronje dalam hukum Islam dan hukum keluarga di Hindia Belanda.

Untuk bidang hukum, “Snouck menganjurkan agar pemerintah sedapat mungkin

membatasi meluasnya pengaruh ajaran Islam.”31

29 Dimuat di Nieuwe Rotterdamsche Courant tertanggal 24 dan 25 November 1915. C. Snouck Hurgronje, Kumpulan… VI, ibid., hlm. 108.

30 Ditulis di Batavia, April 1900, diterbitkan dalam Revue de l’Histoire des Religions, tahun ke-22, jilid XLVI (Paris, 1901), hlm. 262-281. C. Snouck Hurgronje, ibid., hlm. 15-16.

31 Lathiful Khuluq, ibid., hlm. 45.

146

a. Teori Resepsi Guna Melumpuhkan Hukum Islam

Untuk menindaklanjuti gagasan pembatasan peran Islam dalam hukum

Christiaan Snouck Hurgronje mewujudkannya dalam konsep teori batas. Konsep

ini kemudian dikenal dengan theorie reseptie. Yakni, “hukum Islam baru diakui

eksistensinya atau kekuatan hukumnya bila sudah diterima oleh masyarakat

Indonesia atau bila sudah menjadi hukum adat.” Konsep ini dipakainya untuk

membunuh pertumbuhan hukum Islam dan menjaga kelangsungan hidup hukum

adat. Dengan gigih dia mendukung pelaksanaannya agar hukum Islam bisa

dikondisikan menyesuaikan dengan adat-istiadat. Baginya hanya ada hukum

perkawinan dan keluarga yang dijalankan masyarakat Hindia Belanda32 dengan

baik. Sedangkan hukum Islam lainnya tidak sepenuhnya berjalan. Dari

dukungannya terhadap hukum keluarga dia mendapatkan simpati dari masyarakat

Islam yang telah melaksanakan hukum keluarga dan perkawinan. Bekal

kepercayaan rakyat ini segara dia tindak lanjuti.

Suatu teori tidak akan diakui kebenarannya dan mendapat dukungan tanpa

pembuktian dalam kenyataan. Christiaan Snouck Hurgronje melakukan usaha-

usaha untuk membuktikan bahwa teori resepsi tepat guna. Yakni, “Islam juga

jangan dibiarkan dapat mengalahkan adat”. Dengan alasan, Islam tidak mampu

membangktikan dinamika peradaban modern walau bisa mengubah adat. Islam di

Nusantara juga masih berwatak India33 dan sisa-sisa kemunduran abat

pertengahan. Watak India ini karena Islam berasal dari negeri asalnya, yakni India

32 Op.cit. 33 Christiaan Snouck Hurgronje merupakan teoritikus yang mengatakan bahwa kedatangan

(penyebaran) Islam di Nusantara berasal dari India (Gujarat).

147

Muka,34 yang telah menyelaraskan dengan Hindu campuran (Jawa dan

Sumatera).35 Peradaban Islam juga dipandang sebagi bentuk degenerasi dari

peradaban Barat-Kristen.36 Atas alasan-alasan ini yang diterapkan dalam

kebijakan kolonial maka teori resepsi untuk mengunggulkan hukum adat di atas

hukum Islam semakin kukuh. Adat pun perlu terus dijaga dan dilindungi dalam

maksud kolonial. Misalnya, perlindungan terhadap pranata-pranta rakyat yang

lama. Dengan menyadari resiko besar ketika memperjuangkan dan membela adat

yang setengah mati atau tidak kukuh lagi. Dalam kondisi-kondisi yang tepat

Christiaan Snouck Hurgronje merencana mengarahkan arus adat itu ke palung

yang diinginkan37 kolonial. Jadi, rencana panjang pembelaaan teori resepsi

terhadap adat dalam rangka mematikan adat itu sendiri. Hukum adat yang sudah

dapat dibina lalu dijerumuskan ke dalam palung atau jurang yang dalam agar tidak

bangkit lagi. Artinya, rakyat Pribumi sedang ingin dipermainankannya, jika perlu

dikebiri dengan mempermainkan hukum adat.

Dukungan terhadap hukum adat yang sangat tinggi ini sejalan dengan

pemikiran selanjutnya untuk kesatuan hukum bagi semua penduduk. Kesatuan

yang hanya tercapai bila keadaan masyarakat Pribumi sudah matang.38 Ditambah

kesiapan sarana pemerintah yang cukup untuk menyamakan pemberlakuan hukum

34 Christiaan Snouck Hurgronje menamai negeri India sebagai India Muka. Sedangkan Hindia

Belanda (Indonesia) adalah India Belakang (Timur); penamaan yang kolonialistik. 35 Snouck Hurgronje, Islam di Hindia Belanda, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1973), hlm.13 36 Ibid., hlm. 46-47. 37 Teridentifikasi dari Kutaraja, 26 November 1891, Kepada Yang Terhormat Sekretaris

Pertama Pemerintah. E. Gobee, C. Adriaanse, Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889, terj. Sukarsi, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid I, (Jakarta: INIS, 1990), hlm. 24. Palung merupakan dasar terdalam dari cekungan di dasar lautan atau samudera.

38 Yang sudah matang sesuai standar kolonial ialah Pribumi yang menyamai (mimicry) orang Eropa; pendidikan, mental, sikap, dan pengetahuannya.

148

bagi setiap orang.39 Penyiapan kondisi masyarakat yang siap ini tentu saja dengan

upaya westernisasi Pribumi melalui pendidikan-pendidikan Eropa (Surjomiharjo:

2000).40 Lewat ahli-ahli hukum didikan Eropa memungkinkan hukum adat

dikodifikasi sesuai kebutuhan kolonial. Mengapa demikian? Christiaan Snouck

Hurgronje, sang arsitek urusan perdata kolonialistik untuk Hindia Belanda,

mengerti betul bahwa “adat tersebut akan kehilangan wataknya karena kodifikasi

itu,” katanya.41 Cara ini sangat melancarkan kepentingan kolonial apalagi hukum

adat dapat diubah-ubah dengan cara musyawarah. Ahli-ahli hukum didikan Eropa

dipakai sebagai alat secara terus-menerus untuk menghilangkan kendala kolonial

dan melunakkan akibat yang tidak diinginkan kolonial dari hukum adat.

Pongkondisian hukum adat supaya di bawah kendali kolonial dalam

rangka mengalahkan hukum Islam ini telah dipersiapkan secara matang. Hukum

adat yang ada di bawah kendali Eropa akan disempurnakan sesuai keinginan

Eropa dengan masyarakat sebagai sasaran. Karena terkendali, penyempurnaan

hukum adat agar sesuai keingian kolonial dapat diselesaikan cepat tanpa pelibatan

banyak sarjana hukum dan tanpa menyita banyak waktu.42 Selanjutnya kata

Christiaan Snouck Hurgronje, “Jika hukum adat seperti itu dikodifikasi, hukum

tersebut akan dimusnahkan.”43 Di sini secara sengaja dia ingin memusnahkan

pengaruh hukum adat dari kehidupan masyarakat Nusantara sekaligus

39 Dari Betawi, 19 April 1904 untuk Yang Mulia Gubernur Jenderal. E. Gobee, C. Adriaanse, Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889-1936, terj. Sukarsi, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid V, (Jakarta: INIS, 1991), hlm. 716.

40 Pada 1832, saat kali pertama sekolah modern Barat di buka di Yogyakarta. 41 Tertanda Weltevreden, 18 April 1893, Kepada Direktur Kehakiman. E. Gobee, C.

Adriaanse, Nasehat…, Jilid V, ibid., hlm. 746. 42 Dari Bandung, 26 September 1903, untuk Yang Mulia Gubernur Jenderal. Ibid., Jilid V,

hlm. 761. 43 Ibid., Jilid V, hlm. 761.

149

menghilangkan pengaruh hukum Islam. Kesemuanya akan diganti dengan

pengaruh hukum-hukum Eropa dari Belanda dalam rangka menjajah secara

sistemik dalam tata hukum formal (kodifikasi).

Ratno Lukito dalam Islamic Law and Adat Encounter memberi analisis

menarik untuk pergulatan hukum adat dan hukum Islam. Ratno, penulis sempat

beberapa kali berkomunikasi dengannya, beralasan bahwa kolonialisme Belanda

menggunakan standar ganda. Dalam bahasa Ratno Lukito (lahir 1968)44 adalah

“kebijaksanaan dualisme”. Yaitu, “mempertahankan hukum-hukum adat dengan

jalan mengalahkan hukum Islam,” terangnya.45 Hukum adat dan hukum Islam

memang secara sengaja dipertentangkan atau dimusuhkan untuk saling

mengalahkan. Yang seperti ini oleh Ratno Lukito disebut “pendekatan konflik”.

Dalam pertentangan ini sengaja dipilih terutama dalam tema hukum keluarga,

seperti perkawinan, karena Christiaan Snouck Hurgronje sadar betul pentingnya

urusan perdata bagi masyarakat Nusantara. Bahwa hukum keluarga Islam bagi

masyarakat berlanjut tumbuh dan punya peran yang sangat penting bagi

kehidupan orang-orang Islam Indonesia.46 Dengan bahasa lain, persoalan

keperdataan atau keluarga, bagi Pribumi memiliki pengaruh bagi tindakan-

tindakan manusianya pada urusan publik. Sehingga paling tepat untuk

mengendalikan masyarakat jajahan di Hindia Belanda bukan melalui jalur umum

(publik). Namun, dengan mengendalikan pusat gerak masyarakatnya, dalam

wujud urusan keluarga.

44 Ratno Lukito ialah Staf Pengajar di Fakultas Syari’ah UIN Yogyakarta. 45 Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia, terj. Ratno

Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 28. 46 Ratno Lukito, ibid., hlm. 30.

150

Selain itu, dengan pendekatan konflik, teori resepsi sedang memecah belah

penduduk prbumi untuk diadu domba. Yaitu, membagi lebih dahulu secara

ekstrim antara penduduk penganut hukum adat agar fanatik dengan penganut

hukum Islam agar pula fanatik. Contohnya adalah Perang Padri di Sumatera

(1821-1823) antara Kaum Muda (Young Generation) dan Kaum Tua (Old

Generation). Dalam perang yang terjadi selama paro pertama abad kesembilan

belas di Minangkabau itu Belanda mendukung Kaum Tua atau kaum adat. Lalu

memusuhi Kaum Muda yang sedang memperjuangkan peran hukum Islam.47

Penerapan terori resepsi yang diperjuangkan Christiaan Snouck Hurgronje

memang mengupayakan sistem hukum untuk mengukuhkan posisi kolonial.

Sistem hukum dalam teori resepsi itu dalam rangka memisahkan dua kekuatan

sistem hukum yang mungkin bersatu; hukum adat dan hukum Islam. Hubungan

dialogis, dialektik, atau bahkan persatuan hukum adat dan hukum Islam pada

penduduk Nusantara merupakan penghalang yang susah dipatahkan kolonialisme

jika benar hal itu terlaksana dengan baik.

b. Pengawasan Pernikahan dengan Pencatatan

Sebelumnya telah diutarakan sekilas arti pentingnya suatu keluarga bagi

kelangsungan aktivitas publik penduduk Nusantara. Christiaan Snouck Hurgronje

secara pasti tahu benar bahwa segala unsur pergerakan rakyat untuk menentang

kolonial Belanda berasal dari suatu centrum, yakni keluarga. Untuk menarik

perhatian dan dukungan maka dia mengeluarkan statemen dalam persoalan

47 Ibid., hlm. 45.

151

keluarga ini bahwa hukum Islam hanya benar diterapkan dalam urusan keluarga.

Seperti dalam perkawinan. Sedangkan dalam urusan selain keluarga, hukum Islam

tidak diterapkan sebagimana mestinya. Kelanjutan dari dukungan ini adalah pada

hari-hari berikutnya dia justru sangat mengurusi aturan-aturan atau hukum-hukum

adat dan hukum Islam yang berkaitan dengan urusan keperdataan (keluarga).

Nampaknya, dia ingin menguasai dalam persoalan keperdataan ini dengan cara

menebar simpati lebih dahulu. Kemudian kepercayaan yang sudah dia bangun

ditindaklanjuti dengan upaya pengawasan. Pengawasan pada centrum dan titik

paling kecil dan paling menentukan, yang tak lain perkawinan, umumnya urusan

keperdataan.

Usaha-usaha yang sangat serius dilakukan olehnya untuk mengendalikan

situasi ini menggunakan sistem dan aturan perkawinan di bawah kendalinya.

Yakni, segala yang terjadi atas perkawinan di wilayah daerah penjajahan Belanda,

Hindia Belanda, harus diawasi. Dia tidak ingin kecolongan sedikit pun atas yang

terjadi dalam keluarga atau perkawinan Pribumi yang sangat menentukan

pergerakan rakyat jajahan. Tugas paling utama untuk pengawasan gerak-gerik

rakyat jajahan dengan cara pengawasan perkawinan itu diberikan kepada para

kadi, penghulu, atau naib. Satu jabatan membawahi wilayahnya masing-masing

untuk urusan perkawinan. Kadi dilimpahi pengawasan tertinggi atas pelaksanaan

pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Tugas ini juga berlaku

bagi penghulu namun dengan wilayah pengawasan yang berbeda. Penghulu

152

melakukan pengawasan pernikahan di masjid-masjid agung. Sedangkan

kekuasaan naib mengawasi personalia di masjid-masjid kawekdanan.48

Dalam menguatkan fungsi pengawasan atas pernikahan, kadi, penghulu,

dan naib tidak hanya datang atau berada di lapangan. Melainkan, ada prosedur

formal kolonial dalam pernikahan yang harus dipatuhi oleh pasangan-pasangan

yang hendak melangsungkan pernikahan. Yakni, pencatatan pernikahan.

Pernikahan-pernikahan yang sah menurut pemerintah Hindia Belanda adalah

pernikahan yang dicatat oleh pengawas pernikahan, seperti kadi, penghulu, dan

naib. Di luar itu pernikahan tidak diakui negara. Mengingat pentingnya arti

pernikahan bagi Pribumi, maka oleh Christiaan Snouck Hurgronje, pemerintah

menetapkan biaya paling tinggi untuk pernikahan dan pencatatan perceraian

dibanding urusan lainnya.49 Karena mau tidak mau penduduk jajahan dipastikan

menginginkan perkawinan yang sah menurut pemerintah. Sebagaimana keharusan

pencatatan pernikahan untuk dianggap sah yang ada dalam Undang-Undang

Perkawinan RI nomor 1 tahun 1974.50 Karena kronologi pembentukan aturan

yang terakhir ini tidak terlepas dari warisan aturan Belanda pula.

Di eranya Christiaan Snouck Hurgronje sangat menghendaki perncatatan

pernikahan agar pemerintah bisa mengawasi gerakan rakyat yang bersumber

agama, terutama Islam. Rakyat biasa yang tidak begitu kuat dalam pengetahuan

agama takut jika pernikahan tidak dilangsungkan di bawah pencatatan. Karena

48 E. Gobee, C. Adriaanse, ibid., Jilid V, hlm. 703. 49 Tertanggal di Batavia, 24 Februari 1890. C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften

(Gesammelte Schriften), (Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig: 1924). terj. Soedarso Soekarno, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje VII, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 94-95.

50 Depag. RI, Bahan Penyuluhan Hukum, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999),

153

jika tidak dicatat pernikahan tidak akan dianggap sah. Imbasnya hal-hal yang

berkaitan dalam pernikahan selanjutnya juga tidak sah. Padahal, tidak menjadi

masalah ketika pernikahan tidak dilangsungkan di bawah pengawasan dan

perncatatan pegawai kolonial laiknya kadi, penghulu, dan naib. Pernikahan yang

terakhir ini tetap sah asal memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam.

Maka, pada era-era ini sangat marak isu yang disebut nikah siri. Suatu pernikahan

yang sah dalam prosedur fiqih hanya saja tidak di bawah pengawasan dan

pengesahan pemerintah jajahan Hindia Belanda. Karena pernikahan-pernikahan

sesuai hukum Islam dan tidak di bawah pengawasan penjajah (selanjutnya nikah

siri) merupakan bentuk perlawanan. Perlawanan rakyat terjajah terhadap

keberadaan kolonial Belanda di bumi Nusantara. Sekaligus sebagai bentuk harga

diri bangsa51 yang bisa menyelenggarakan sistem dan aturannya sendiri atas

kepercayaan rakyat tanpa dibayang-bayangani sistem Barat yang kafir52 itu.

Padahal, pengawasan pernikahan baik melalui pencatatan pernikahan

(baca, agar pernikahan tidak siri) atau pengawasan, pada masa itu dipakai untuk

memilah dan memetakan kondisi penduduk jajahan Belanda. Sehingga akan

terbelah dan terkondisikan mana-mana penduduk yang serius melawan segala

bentuk penjajahan dan mana yang rakyat biasa yang bisa dikendalikan.

Identifikasi penduduk jajahan dengan cara pengawasan pernikahan atau

perncatatan pernikahan ini sangat manjur. Selain membelah dan memetakan

51 Harga diri ini dalam postkolonialisme ialah bagaimana subyek—subaltern dalam istilah

Gramsci—menuliskan dirinya sendiri dan menentukan nasibnya sendiri. Bukan menjadi obyeknya kolonialisme yang tidak bisa menyusun peradabannya sendiri sehingga Barat memaksa ikut turut campur.

52 Kafir di sini bukan dalam pengertian yang diperkecil bagi sebutan di luar agama Islam. Namun, sebutan untuk yang tidak menghendaki kemerdekaan, penjajah dan tidak memberi keselamtan (islam).

154

situasi rakyat jajahan juga menggerogoti kekuatan perlawanan rakyat. Secara

tidak langsung rakyat sedang dirasuki sistem modern dan rasional yang di impor

dari Leiden oleh Christiaan Snouck Hurgronje. Sendi-sendi perlawanan ”tak

sadar” yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pernikahan mandiri (baca, siri)

lambat tapi pasti terkikis dan rusak. Lalu animo pernikahan merdeka (baca, siri)

diputarbalikkan dengan tuduhan-tuduhan buruk. Seperti, ketiadaan tanggung

jawab suami terhadap istrinya.53 Kondisi menjadi sangat terbalik dari rakyat yang

tadinya ”tak sengaja” melawan penjajahan dengan pernikahan merdeka. Sekarang

berubah menjadi rakyat yang ”tak sengaja” melawan perjuangan bangsanya

sendiri dengan mendukung pengawasan pernikahan oleh pemerintah penjajah

Belanda. Ironis dan tragis.

Tak tahunya pengawasan dan pencataan perkawinan merupakan penetrasi

hukum Eropa terhadap hukum Islam. Umat Islam sangat menentang penetrasi

hukum sekuler dari pemerintah kolonial. Semua partai serta organisasi Islam turut

menentang rencana pemerintah memperkenalkan nikah tercatat pada 1930-an.

Saat 1938 pemerintah juga sempat berencana memindah wewenang mengatur

waris dari Peradilan Agama ke Pengadilan Negeri serta merencanakan mendirikan

Mahkamah Islam Tinggi dan perencanaan pencatatan perkawinan, umat Islam

menentang usaha-usaha tersebut dengan keras. Pijper54 menggambarkan

53 Kita mengenal kontrol sosial atau moral dalam pelaksanaan hukum. Melalui positifikasi dan

formalisasi hukum aspek kontrol sosial dan moral ditiadakan. Dalam perspektif ini, nikah siri merupakan tindakan kejahatan karena negara tidak bisa mengontrol, dan si pelaku (laki-laki) disebut orang tak bertanggung jawab. Tuduhan ini diperkuat dengan contoh dan alasan yang kadang dibuat-buat.

54 Lengkapnya Prof. Dr. G.G. Pijper, lahir pada 1893, peneliti bahasa pada KvIz (1925-1931), wakil AvIz (1932-1937), dan AvIz (1937-1942).

155

kemarahan ini sebagai “bukti kekuatan Islam”55 yang tersinggung karena urusan

paling pribadi (keluarganya) dicampuri orang lain.

Penentangan ini atas ukuran jangka panjang dari pengawasan pernikahan

oleh dinas-dinas pemerintah jajahan adalah untuk dibuat sekat-sekat atau sel-sel

pemisah di dalam penduduk Pribumi. Agar tidak terjadi suatu pernikahan antara

Pribumi dengan etnis keturunan. Misalnya, pernikahan Pribumi dengan anak

keturunan Cina (Tionghoa), akad yang berusaha ditiadakan dengan aturan-aturan

kolonial. Caranya seperti pembagian penduduk dengan penggolongan bertingkat;

Eropa, Asing Timur, dan Pribumi. Di mana pengkotak-kontakan penduduk yang

sesuai dengan pemikiran Christiaan Snouck Hurgronje adalah berikut; Pertama,

pertimbangan geografis untuk memasukkan Turki agar satu golongan dengan

Belanda. Kedua, atas dasar agama agar Cina dan Pribumi yang sudah masuk

Kristen bisa dalam satu golongan. Ketiga, pembagian bersifat hukum seperti

pembagian dalam hukum keluarga. Keempat, sifat politis untuk kemungkinan

memasukkan Jepang dalam golongan Eropa sesuai hukum keluarga mereka.56

Selanjutnya, rencana-rencana yang disebut penyamaan hukum bagi setiap

penduduk Nusantara hanya kamuflase. Padahal, tidak sedikit penduduk yang

pragmatis terutama Cina, ingin beralih agama menjadi Kristen agar sebagai

manusia memiliki kedudukan setara dengan bangsa Eropa. Demikian pun tidak

akan memberi banyak perubahan bagi yang pindah agama Kristen. Christiaan

Snouck Hurgronje sendiri mengakui bahwa ada suatu ganjalan di mata hukum

Eropa bagi perkawinan-perkawinan Pribumi. Seperti pernikahan-pernikahan

55 Lathiful Khuluq, ibid., hlm. 73-74. 56 E. Gobee, C. Adriaanse, Nasehat… Jilid V, ibid., hlm. 725.

156

Pribumi dengan Eropa atau Indo-Eropa yang dianggap membentuk keluarga tidak

sah menurut hukum Eropa. Selain tidak sah menurut hukum Eropa jenis

pernikahan demikian berlanjut dengan pelanggaran pencatatan sipil dalam

kelahiran atau pun kematian. Christiaan Snouck Hurgronje sering mengingatkan

akan keteledoran para pegawai catatan sipil terhadap penyimpangan-

penyimpangan dalam perkawinan57 karena tidak sesuai aturan kolonial yang

diingininya. Sehingga ketidakpastian dalam hukum Eropa dalam perkawinan

memberi peluang kepada warga Cina untuk bergabung dengan Islam Pribumi.

Karena dengan menjadi Islam lebih memberi kebebasan dalam bergerak dan

bekerja. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan bagi kepentingan kolonial. Maka,

dengan cara yang tepat perlu dibuat aturan agar tidak terjadi pernikahan Cina dan

Pribumi sesuai aturan hukum Islam dan hukum adat yang hidup dalam

masyarakat. Segalanya perlu dikendalikan dan dikontrol supaya konsolidasi

rakyat terjajah dari beragam jalur pernikahan tidak pernah terjadi58 untuk waktu

yang tak terbatas.

c. Pengangkatan Penghulu sebagai Agen untuk Urusan Keluarga Koloni

Pengawasan dalam perkawinan baik melalui prosedur pencatatan sipil atau

diketahui pegawai pemerintah yang berwenang ditindaklanjuti dengan cara

pengangkatan penghulu. Bagi Christiaan Snouck Hurgronje: ‘Pengangkatan

penghulu sebenarnya untuk menempatkan penghulu pemerintah Hindia Belanda

57 Ibid., Jilid V, hlm. 735. 58 Op.cit.

157

di masjid-masjid untuk mengawasi gerak-gerik umat Islam dari kas masjid yang

dibelanjakan. Tidak hanya untuk tahu penyelewengan penggunaan.’

Dapat diambil suatu pemahaman bahwa pengangkatan penghulu oleh

pemerintah jajahan Hindia Belanda untuk mengetahui gerak-gerik umat Islam

lewat pembelanjaan kas masjid. Bukan hanya sekadar tugas formal untuk tahu

penyelewengan penggunaan kas yang dilakukan pengelola masjid.59 Karena untuk

tujuan suci hal yang terakhir ini jarang sekali terjadi. Namun Christiaan Snouck

Hurgronje memakai para penghulu ini sebagai agen pemerintah kolonial untuk

mengawas pergerakan masyarakat Muslim. Di mana kas-kas masjid itu salah

satunya diperoleh dari penyelenggaraan pernikahan-pernikahan oleh penghulu di

masjid-masjid yang ditarik dengan harga tinggi dibandingkan penyelenggaraan

urusan lain.

Pengangkatan dan penugasan khusus penghulu ini dilakukan lewat jalur

khusus sebagaimana yang dikemukakan Christiaan Snouck Hurgronje. Pertama,

perlu diteliti dalam pemilihan penghulu terutama untuk urusan penduduk paling

pribadi. Urusan paling pribadi di sini tak lain menyangkut masalah keluarga,

perkawinan, perceraian, kewarisan. Kedua, penghulu yang diangkat diharuskan

serius meneliti pembukuan kas masjid termasuk meneliti pemberian masyarakat.

Karena cara seperti ini tidak mungkin dianggap campur tangan kolonial. Ketiga,

penghulu juga sebagai pelaksana peraturan khusus pernikahan, perceraian, dan

keputusan majelis ulama.60 Dari pengangkatan penghulu atau penghulu yang

59 Penyelewengan dalam maksud kolonial yaitu saat kas masjid dipakai biaya umat Islam

untuk berjihad melawan kolonialisme Belanda. 60 Dari tempatnya Betawi, 4 Maret 1893. E. Gobee, C. Adriaanse, Ambtelijke Adviezen van C.

Snouck Hurgronje, 1889-1936, terj. Sukarsi, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa

158

ditugaskan pemerintah kolonial ke masjid-masjid menjadikan gerak-gerik

masyarakat lebih terkendali. Setidak-tidaknya apa yang hendak dilakukan

masyarakat untuk menentang pemerintah kolonial sudah diketahui sejak dini.

Persoalannya yang kerap terjadi di dalam masyarakat pada hal perkawinan

bukan hanya perkawinan semata-mata. Melainkan ada upaya-upaya menyatukan

kekuatan pemberontakan terhadap penjajah melalui jalur pertalian kekeluargaan.

Sehingga konsolidasi kekuatan pemberontakan umat Islam terhadap Belanda tidak

begitu kelihatan atau tersamar. Pada masa-masa sebelum Christiaan Snouck

Hurronje yang demikian itu tidak menjadi sorotan kolonial. Atau pemerintah

jajahan sering kali melupakan terhadap tindakan-tindakan rakyat terjajah yang

tidak mematuhi hukum tentang pencatatan sipil yang tidak diindahkan penduduk.

Kelalaian terhadap pencatatan dan pengawasan perkawinan rakyat jajahan itu

justru dijadikan angin segar untuk pergerakan rakyat. Sebagai wahana

memperkuat iman dan menyatukan barisan atas nama fanatisme Islam yang

dipupuk lewat jalur pernikahan dalam Islam. Kelanjutannya, tidak sedikit terjadi

pernikahan bukan hanya sesama Pribumi saja, tapi juga pernikahan dengan

keturunan Cina maupun Arab. Jalur ikatan kekeluargaan atau perkawinan ini

dipilih karena jika gerak-gerak pergerakan penduduk jajahan dilakukan lewat jalur

sistem formal (kekuasaan) maka dipastikan akan kalah.

Mempertimbangkan arti pentingkan perkawinan dalam Islam Pribumi dan

fungsi penghulu yang sangat penting, maka bagi Christiaan Snouck Hurgronje,

tidak ada alasan meniadakan fungsi dan pengaruh penghulu. Karena pada jabatan

Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid VII, (Jakarta: INIS, 1991), hlm. 1339.

159

ini melekat pengaruh yang akan memperlancar urusan pemerintah kolonial kepada

penduduk jajahan. Selain itu, penghulu ini masih dikendalikan di bawah kuasa

bupati.61 Hanya demi kepentingan kolonial ini kadang-kadang tidak menjadi soal

ketika yang diangkat pemerintah pusat sebagai penghulu adalah orang yang tidak

tahu apa-apa62 atau kurang kapabilitasnya. Karena penghulu yang bodoh lebih

mudah dikendalikan pemerintah. Apalagi ketika penghulu diberi kemudahan-

kemudahan oleh pemerintah kolonial.63 Seperti, ketiadaan kewajiban bagi

penghulu untuk membelanjakan uangnya untuk kepentingan sosial. Berbeda

dengan pegawai Pemerintah Daerah dan polisi.64

Penghulu hasil didikan kolonial atau yang dikehendaki penjajah mendapat

tugas pula untuk menelisik secara langsung gerak-gerik masyarakat Islam. Tidak

hanya melalui pengawasan dan pencatatan pernikahan. Penghulu-penghulu

terpercaya dipasang di titik-titik strategis kekuatan Islam. Misalnya, untuk

mengetahui kehendak rakyat Muslim di Banten. Para penghulu ini dipasang

sebagai penghubung kiai-kiai tertemuka di Banten.65 Christiaan Snouck Hurgronje

memossisikan Banten bagi Jawa laiknya Aceh bagi Sumatera. Terbukti sejak lama

telah ada komunitas Banten di Mekah yang berhaji. Itu pertanda bahwa Banten

sangat kuat penagruhnya bagi Jawa.66 Oleh karena itu penghulu-penghulu yang

diangkat pemerintah jajahan bertugas menyelidiki situasi dan pola gerak

61 E. Gobee, C. Adriaanse, Nasehat…, Jilid V, ibid., hlm. 829. 62 Ibid., Jilid V, hlm. 844. 63 Surat tertanggal Betawi, 5 Januari 1905 untuk Direktur Kehakiman. 64 E. Gobee, C. Adriaanse, Nasehat…, Jilid V, ibid., hlm. 846. 65 E. Gobee, C. Adriaanse, Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889, terj. Sukarsi,

Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid VIII, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 1412.

66 Dari Betawi, 26 Maret 1890. E. Gobee, C. Adriaanse, Nasehat…, Jilid VIII, ibid., hlm. 1411-1412.

160

masyarakat Muslim Banten dalam menghadapi penjajahan Belanda. Penugasan

para penghulu ini menjadi mudah tanpa kecurigaan rakyat yang berlebihan. Di

mana penghulu dalam menjalankan tugas-tugas kolonialnya dengan cara

mengadakan, mencatat, atau berada (untuk mengawasi) jalannya suatu pernikahan

Islam lebih tidak dicurigai. Suatu peristiwa hukum yang sejak awal dikatakan

Christiaan Snouck Hurgronje tidak menyimpang dari hukum Islam. Wajar jika

petugas kolonial (penghulu) mendapat kelancaran jalan untuk tugas-tugasnya

karena sedemikian penting perannya.

Malahan tokoh-tokoh pejuang Islam seperti Syeikh Ahmad Rifa’i di

Kendal-Batang-Pekalongan, Jawa Tengah, dituduh menyimpang dari ajaran-

ajaran Islam. Kita tahu, bahwa tokoh agama pada kala itu tidak hanya sebagai

guru mengaji, juga kadang sebagai penghulu dalam perkawinan. Syeikh Ahmad

Rifa’i yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam ini, menurut Christiaan

Snouck Hurgronje, perlu disingkirkan. “Saya bahkan menganggap, tindakan

pengasingan terhadap orang seperti Ripangi hanyalah tepat,” katanya.67

Pengasingan terhadap Syeikh Ahmad Rifa’i atau Ripangi dilakukan karena

dianggap membahayakan ketenteraman. Karena Ripangi buta dan tuli terhadap

peringatan pemerintah. Tuduhan-tuduhan kolonial terhadap Ripangi ini karena

melawan penjajah Belanda dengan caranya yang tidak mengindahkan aturan

hukum kolonial. Maka, bagi Syeikh Ahmad Rifa’i, orang-orang Pribumi yang

67 Betawi, 26 Mei 1896 Kepada Direktur Kehakiman. E. Gobee, C. Adriaanse, Ambtelijke

Adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889, terj. Sukarsi, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid X, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 2084-2085.

161

menjadi penghulu, tumenggung, dan guru agama yang mengikuti kata penjajah

disebut sebagai orang Pribumi yang tersesat.68

Peran-peran agamawan yang tidak mau di bawah kendali kolonial seperti

Syeikh Ahmad Rifa’i ini dipandang oleh Belanda membahayakan ketertiban.

Christiaan Snuock Hurgronje memutarbalikkan kegiatan Syeikh Ahmad Rifa’i ini

sebagai perlawanan terhadap semua adat Pribumi. Serta alasan Syeikh Ahmad

Rifa’i tidak menghormati dan tidak mengakui kekuasaan konkret kolonial

Belanda yang menjadi sejarah. “Oleh karena itu penyebarluasan tulisan-tulisan

Ahmad Ripangi harus di berantas,” katanya.69 Dari alasan kekuasaan kongkret

‘telah menjadi sejarah’ Christiaan Snouck Hurgronje sedang menjadikan

pemerintah jajahan Hindia Belanda sebagai sebuah sejarah (baca, adat). Di mana

adat istiadat merupaka hukum yang harus ditaati oleh seluruh penduduk jajahan

Belanda. Kita tahu pula bahwa dia, Christiaan Snouck Hurgronje, adalah orang

yang sangat getol terhadap perjuangan hukum adat untuk menghabisi hukum

Islam. Sehingga seringkali gerak-gerak ulama’ atau masyarakat Muslim yang

menentang Belanda disamakan dengan penentangan terhadap adat alias

penentangan terhadap bangsanya sendiri. Christiaan Snouck Hurgronje sungguh

seorang arsitek dalam urusan perdata kolonialistik di Hindia Belanda yang pintar,

cerdik, licik, dan, berwibawa.

Dari agen-agennya, yakni penghulu, kadi, maupun naib, yang selalu

memberikan laporan gerak-gerak Muslim Pribumi, Christiaan Snouck Hurgronje

mampu menentukan target-target operasi selanjutnya. Syeikh Ahmad Rifa’i salah

68 E. Gobee, C. Adriaanse, Nasehat…, Jilid X, ibid., hlm. 2083. 69 Ibid., Jilid X, hlm. 2088.

162

satunya. Muhammad Jahid dan Syeikh Abadul Jalil dapat dijadikan contoh

lainnya. Yang disebut terakhir tadi cukup fenomenal. Menurut informasi mata-

matanya, Christiaan Snouck Hurgronje mendapat keterangan bahwa Syeikh Abdul

Jalil (Syeikh Siti Jenar)70 berdakwah dan meramalkan tentang terjadinya revolusi

di Jawa yang tidak lama lagi. Kemudian rencana-rencana untuk meng-Islamkan

orang-orang Belanda. Sedangkan orang Belanda yang membangkang akan di usir

dari Jawa.71 Gerakan-gerakan tokoh Islam seperti mereka sungguh mengancam

kelangsungan penjajahan Belanda di bumi Nusantara. Tetapi, lewat agen-agen

atau mata-mata yang dimiliki, laiknya penghulu, Christiaan Snouck Hurgronje

dapat lebih awal mengantisipasi. Bahkan menyusun rencana-rencana tandingan

guna mematahkan dan menumbangkan pejuang-pejuang kemerdekaan atas

Belanda. Yaitu, dengan cara memutarbalikkan fakta bahwa para pejuang

kemerdekaan yang Muslim ini diklaim sebagai penjahat, pembawa ajaran sesat,

mengusik ketenteraman dan ketertiban, atau memberontak terhadap pemerintah

nagara jajahan Hindia Belanda yang sah. Pengusiran, pengasingan, penjara, atau

pembunuhan adalah hukuman yang mudah dijatuhkan oleh pemerintah jajahan

Hindia Belanda untuk mereka.

70 Revolusi Jawa sebagaimana diramalkan Syeikh Siti Jenar dapat dilihat dalam Agus

Sunyoto, Suluk Abdul Jalil; Perjalanan Ruhani Syeikh Siti Jenar, Jilid 1-7, (Yogyakarta: LKiS, 2003-2005).

71 Ibid., Jilid X, hlm. 2122.

163

d. Khayalan Ilmuwan Barat: Hukum Waris Adat (Matriarkat) dan Hukum

Waris Islam (Patriarkat) Tidak Mungkin Berdamai !

Christiaan Snouck Hurgronje merupakan pengikut rasionalisme dan

liberalisme Leiden yang kuat. Meskipun pada masa remaja dia sempat terhanyut


Sekarang pun dia nampaknya telah kembali kepada paham khayal yang pernah

ditinggalkannya. Khayalan sang ilmuwan Barat itu adalah soal ketidakmungkinan

sistem hukum waris adat (matriarkat) dan hukum waris Islam (patriarkat) untuk

berdamai. Contohnya pernah terjadi pada masyarakat Minangkabau. Sehingga

dianggapnya tidak ada jalan lain sebagai alternatif penyelesaian persoalan warisan

kecuali menggunakan hukum waris adat. Artinya, hukum waris Islam tidak bisa

dipergunakan bersanding dengan hukum waris adat.

Kekesalannya terhadap gencarnya perjuangan ajaran Islam untuk memakai

hukum waris Islam yang menentang kolonialisme, dituduh oleh Christiaan Snouck

Hurgronje, sebagai ‘celaan’ untuk merebut kekuasaan73 oleh golongan Islam dari

kaum adat Minangkabau. Staatsblad No. 116 Tahun 1937 dapat dijadikan bukti

upayanya untuk mencegah pengaruh sistem kewarisan Islam. Dalam peraturan ini,

jurisdiksi masalah kewarisan yang semula ada di Pengadilan Agama (PA)

dipindah ke Pengadilan Umum (PU). Yakni, “di mana perkara-perkara yang

muncul tidak dipecahkan menurut hukum Islam tetapi menurut adat”. Sedangkan

jurisdiksi PA dibatasi hanya dalam dua masalah; perkawinan dan perceraian.

Staatsblad No. 116 Tahun 1937 merupakan upaya kolonial merebut supremasi

72 P.Sj. van Koningsveld, ibid., hlm. 31. 73 Lihat Bab III.

164

kewarisan; di sini hukum adat lebih unggul daripada hukum Islam.74 Segala daya

dan upaya telah dikerahkan Christiaan Snouck Hurgronje maupun pemerintah

Hindia Belanda sebagai pembenar bahwa hanya hukum adat yang semestinya

dipakai untuk menyelesaikan persolan warisan di Minangkabau. Bukan hukum

Islam. Sekaligus untuk membenarkan pemikirannya tentang hukum waris adat dan

hukum waris Islam yang tidak mungkin didamaikan.

Namun segala daya upaya untuk membuktikan bahwa ‘hukum waris adat

dan hukum waris Islam tidak mungkin berdamai’ telah sia-sia belaka. Dengan

kata lain, mitos ‘hukum waris adat dan hukum waris Islam tidak mungkin

berdamai’ hanyalah khayalan yang dibangun ilmuwan Barat. Sekali lagi,

Christiaan Snouck Hurgronje tua sudah terjebak pada paham khayalnya Goethe,

sebagaimana masa mudanya sebelum bertemu kaum modernis Lieden. Khayalan

sang ilmuwan Barat ini telah berakhir sia-sia. Ternyata, justru dengan tanpa

adanya campur tangan kolonial, masyarakat lebih mampu mendamaikan hukum

waris adat dan hukum waris Islam. Subaltern yang sering dicap bodoh dan tak

berpendidikan ini membuktikan diri lebih unggul dalam menyelesaikan masalah

dibanding kolonialis seperti Dr. Christiaan Snouck Hurgronje.

Contohnya di Minangkabau. Pernah disepakati antara ninik mamak dan

alim ulama di Bukit Marapalam (dalam Perang Padri, abad ke-19) tentang

rumusan; adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah (Quran). Rumusan

yang cerdas ini kemudian dikukuhkan kembali dalam rapat antara ninik, mamak,

imam khatib, cerdik-pandai, manti-dubalang Minangkabau di Bukittinggi pada

74 Ratno Lukito, ibid., hlm. 37.

165

1952. Sebagai bukti bahwa hukum waris adat dan hukum waris Islam dapat

berdamai ditegaskan pula dalam pertemuan-pertemuan lain. Misalnya, penegasan

kembali dalam seminar hukum Adat Minangkabau di Padang (Juli 1968).

Kesimpulan penting dapat diambil dalam rapat dan seminar tentang kewarisan itu;

pertama, kewarisan harta pusaka tinggi diperbolehkan turun-menurun dari nenek

moyang menurut garis keibuan dilakukan menurut adat; kedua, harta pencaharian

(disebut juga pusaka rendah) diwariskan menurut syara’ (hukum Islam).

Jadi, sejak 1952, jika ada perselisihan soal harta pusaka tinggi diselesaikan

dengan pedoman hukum adat. Lalu, penyelesaian masalah harta pencaharian

berlaku hukum faraa’id (hukum kewarisan Islam). Perdamaian antara hukum

waris adat dan hukum waris Islam ini disuarakan kembali dalam seminar hukum

adat Minangkabau pada 1968. Di sana juga diserukan kepada seluruh hakim di

Sumatera Barat dan Riau supaya memperhatikan kesepakatan tersebut. Dengan

demikian, hukum waris adat (matriarkat) dan hukum waris Islam (patriarkat)

sudah berdamai di bawah keputusan rakyat Minangkabau tanpa campur tangan

kolonial yang kotor dan licik.

Apalagi ungkapan yang paling pas untuk para pengkhayal Barat yang

kukuh bahwa hukum waris adat dan hukum waris Islam tidak mungkin berdamai,

laiknya Christiaan Snouck Hurgronje dan sahabatnya Cornelis van Vollenhoven,

kecuali mereka sedang membuat mitos baru dalam dunia hukum perdata. Sungguh

tindakan akademisi Barat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah di

pengadilan altar akademik. Benar kiranya yang dikatakan Hazairin75 tentang

75 Hazahirin dalam Hukum Kekeluargaan Nasional.

166

segala yang dilakukan Christiaan Snouck Hurgronje untuk membenarkan pikiran-

pikirannya; bahwa bangunan teori resepsi yang dikonsep Dr. Christiaan Snouck

Hurgronje adalah teori iblis.

Pemikiran yang dikonstruksi Abdul Ghaffar—nama Islam Christiaan

Snouck Hurgronje—tak lain justru untuk membuat orang Islam sendiri tidak

melaksanakan hukum Islam. Bagaimana mungkin orang yang medeklarasikan diri

sebagai Mulsim di hadapan para ulama Mekah malah berbalik menentang

penyebarang Islam di Hindia Belanda? Kecuali jika tindakan itu hanya dilakukan

oleh Muslim gadungan yang telah melakukan pelacuran intelektual hanya demi

kelancaran penjajahan Belanda (Kristen) di Nusantara. Jan Just Witkam dalam

naskah Orientalist menyebutkan bahwa Christiaan Snouck Hurgronje memang

“not a religious man.” Yang ada padanya “little personal religious feeling”.76

Orientalist ini sekaligus membuktikan bahwa kehebatan Christiaan Snouck

Hurgronje dalam ilmu teologi, penguasaannya atas Bahasa Arab, dan bekal ajaran

Islam yang cukup mendalam tidak otomatis menjadikan dirinya sebagai pemeluk

‘Islam’ yang taat. Terakhir tadi jika bukan untuk penyamaran belaka.

Jadi, yang dilakukan intelektual kolonialis Christiaan Snouck Hurgronje

dalam hukum kewarisan, telah sesuai dengan konsep operasi pemikirannya.

Yakni, “menaklukkan Islam di Indonesia berarti membebaskan pemeluknya dari

pembatasan sempit sistem Islam” kata Christiaan Snouck Hurgronje “La Politique

Musulmane de la Hollande”, dalam Verspreide Geschriften, IV, I, hlm. 204.

76 Jan Just Witkam, Christiaan Snouck Hurgronje: a tour d’horizon of his life and work, dalam

Arnoud Vlorijk and Hans van de Velde (compiled), Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) Orientalist, (Leiden: Leiden University Library, 2007), hlm. 15.

167

Penyempitan pengaruh hukum Islam ini akan dilanjutkannya dengan menjadikan

orang Indonesia bersatu dalam budaya77 dan sistem hukum penjajah Belanda.

e. Asas Monogami: Kepanjangan Tangan Kolonial

Dalam UU RI No. 1 tahun 197478 tentang Perkawinan terkandung asas

pernikahan adalah monogami. Asas ini sebagaimana yang pernah direncanakan

Christiaan Snouck Hurgronje yang menghendaki pernikahan monogami dan

menghapus poligami. Sebagaimana cita-citanya yang ingin melihat masyarakat

Indonesia, terutama Jawa, menjalani hidup wajar dengan monogami. (Artinya,

poligami tidak wajar). Menghilangkan kesewenang-wenangan antara suami dan

istri akibat posisinya yang tidak setara. Menjadikan kehidupan keluarga yang

sehat dengan monogami. Monogami ini, sekaligus, baginya mendukung arah

modernisasi di Indonesia. Asas monogami ini juga selaras dengan Ordonansi

Mengenai Pencatatan Pernikahan pada 1937 yang merencanakan pernikahan

monogami dan dicatat.79

Artinya, asas monogami dalam pernikahan di Indonesia (UU No. 1/ 1974)

merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan kolonialisme. Jika Christiaan

Snouck Hurgronje masih berusia panjang hingga saat ini pasti dirinya akan

berbangga buah pikirannya dipakai dalam hukum Indonesia. Asas monogami

sebagai kepanjangan tangan kolonial tidak hanya berhenti pada kesamaan ide

Christiaan Snouck Hurgronje maupun cita-cita dalam ordonansi pernikahan pada

77 Suminto, ibid., catatan kaki hlm. 38, dari Harry J. Benda, “Continuity and Cange in Southeast Asia”, op.cit., hlm. 89.

78 Lihat Depag. RI, Bahan Penyuluhan Hukum, ibid. atau Drs. Ahmad Rofiq, M.A., Hukum Islam di Indonesia, Cet. VI, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).

79 Lihat Bab III.

168

1937. Ada hal-hal yang lebih penting ikut mendasari asas monogami ini. Pertama,

ide pernikahan harus monogami merupakan upaya kolonial ikut campur tangan

dalam persolan ibadah atau agama murni. Padahal, Christiaan Snouck Hurgronje

dalam nasehatnya menyatakan, bahwa dalam hukum yang murni agama

pemerintah hendaknya netral.80 Poligami merupakan hukum yang murni agama.

Hukum Islam tidak menutup kemungkinan suatu pernikahan poligami.

Polemik antara pendukung poligami dan yang mengharamkan poligami dalam

hukum Islam tidak mengerucutkan poligami dalam satu hukum, haram misalnya.

Artinya, poligami merupakan masalah hukum yang debatable (tidak satu hukum).

Pernikahan harus monogami seperti diinginkan Christiaan Snouck Hurgronje ialah

bentuk reduksi atas hukum Islam. Kekayaan khazanah hukum Islam benar-benar

dikerdilkan olehnya hanya untuk mendukung cita-cita kolonialisme.

Kedua, agar Muslim Hindia Belanda menjadi pelaksana amaliyah orang

(Kristen) Eropa yang hanya boleh menikahi seorang perempuan (memiliki satu

istri). Karena kolonialisme tidak hanya untuk kepentingan kekayaan (gold) yang

ada di Nusantara. Meskipun tujuan meng-Kristen-kan seluruh penduduk jajahan

tidak tercapai setidaknya ajaran-ajaran Kristen diamalkan masyarakat Muslim

Hindia Belanda. Dengan begitu, secara nonformal, Muslim Indonesia ialah sangat

Kristen (baca, mimicry) dalam ajarannya. Sekaligus pengikut tertib hukum

keluarga yang juga Kristen (Eropa). Sehingga ‘tidak ada bedanya’ antara Muslim


(Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig: 1924). terj. Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje IX, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 200. Bandingkan Latiful Khuluq, ibid., hlm. 2.

169

dan Kristen karena kedua-duanya sama pelaksana ajaran sekaligus kepentingan

Kristen (Eropa).

Ketiga, pernikahan monogami, seperti ini disebutkan Christiaan Snouck

Hurgronje akan mendorong Indonesia, ke arah dunia modern81 (kemajuan). Asas

monogami sedang ingin memajukan Muslim Pribumi yang ‘terbelakang’ agar

lebih dekat (seperti) kehidupan modern (Eropa) yang ‘lebih maju’. Di sini, umat

Islam Pribumi, benar-benar sedang dikebiri oleh Abdul Ghaffar atau Christiaan

Snouck Hurgronje sebagai manusia ‘terbelakang’. ‘Terbelakang’ dalam maksud

kolonialisme adalah lebih mirip dengan moyangnya (kera). Asas monogami

berupaya menjadi Muslim yang mirip kera bodoh ini semakin maju dengan

mengikuti konsep keluarga Eropa yang keseluruhannya hanya monogami. Satu

orang pun dilarang (haram) berpoligami (kira-kira) dengan alasan apapun.

Keempat, alasan kebudayaan akan pula menjelaskan kepentingan di balik

asas monogami. Para ulama Nahdlatul Ulama pernah memberikan pendapatnya

dari sisi budaya ini. Yakni, Eropa dan Indonesia memiliki budaya yang berbeda

dan masyarakatnya juga disusun atas sistem yang berbeda. Keliru jika Indonesia

kemudian disamaratakan dengan Eropa bahwa segala bentuk pernikahan harus

monogami. Dalam Berita Nahdlatoel Oelama No. 16, 1 Juli 1937, diterangkan

suatu akibat laki-laki dilarangan beristri lebih dari satu orang perempuan. Hal ini

dicontohkan di Eropa, masyarakat yang anti poligami, memunculkan budaya baru.

Yaitu, laki-laki biasa memiliki perempuan lagi dengan cara yang tidak benar atau


170

pergundikan. Bahkan, muncul perkumpulan-perkumpulan hotel (hotel-societeit)

yang melegalkan pergundikan.82

Praktik pergundikan seperti itu pula sepertinya yang telah dilakukan

Christiaan Snouck Hurgronje dengan menikahi secara Islam perempuan Pribumi:

Sangkana dan Sadijah. Bagaimana tidak? Terbukti setelah pernikahan-pernikahan

dalam Islam dengan dua perempuan Pribumi tadi, Christiaan Snouck Hurgronje

pada 1906 kembali ke Belanda, lalu dia menikahi Ida Maria pada 1910. Ida Maria

merupakan putri Dr. A.J. Oort pensiunan pendeta liberal di Zutphen. Hubungan

pernikahan dengan Ida Maria tetap terjalin sampai Christiaan Snouck Hurgronje

meninggal dunia (26 Juni 1936)83 di Leiden.84 Sedangkan anak-anaknya dari

mengawini perempuan Pribumi dilarang ke Belanda (meskipun untuk belajar)

sekaligus tidak boleh memakai ‘Snouck Hurgronje’ pada tiap-tiap namanya. Fakta

ini merupakan bentuk Christiaan Snouck Hurgronje tidak mengakui anak-anak

Indonesianya.85

Hukum perkawinan Indonesia memang tidak mengharamkan poligami.

Bagi laki-laki, masih diberi kesempatan punya istri lebih dari seorang perempuan

jelita. Namun, asas monogami tidak bisa mengingkari dari sejarah kolonialnya.

82 Lihat Penolakan Kiai NU terhadap RUU Anti Poligami Pemerintah Kolonial Hindia

Belanda (tanpa identitas). 83 P.Sj. van Koningsveld, ibid., hlm. 124. Lihat pula Pramoedya Ananta Toer, Sang Pemula,

Cet. II, (Jakata: Lentera Dipantara, 2003), hlm. 97-98. Dalam catatan kaki nomor 11. 84 Arnoud Vlorijk and Hans van de Velde (compiled), Christiaan Snouck Hurgronje (1857-

1936) Orientalist, ibid., hlm. 11. 85 P.Sj. van Koningsveld, ibid., hlm. 227-228.

171

C. PENGARUH KONSEP KOLONIALISTIK CHRISTIAAN SNOUCK

HURGRONJE DALAM KENYATAAN HUKUM DI INDONESIA

a. Hindia Belanda (Indonesia) sebagai Tempat Sampah Dunia

Hindia Belanda bahkan tidak memiliki pusat ilmu pengetahuan Islam, hanya hidup dari sisa hidangan internasional …86


Demikian itu pernyataan tegas Christiaan Snouck Hurgronje yang

diterbitkan dalam Tijdschrift voor de Indische Taal-, Land- en Volkenkunde oleh

Bataviaasch Genootschap Van Kunsten en Wetenschappen, Jilid XLII, di Batavia

pada 1900, di halaman 393-427. Pernyataan Christiaan Snouck Hurgronje tersebut

sedang membuka cakrawala pikir kita bahwa sesungguhnya diakui oleh sang

arsitek hukum kolonial bahwa Nusantara merupakan sampahnya peradaban dunia.

Yang hidup dengan cara menyantap sisa-sisa dari jamuan internasional. Jamuan

yang dimaksudkan di sini adalah keilmuan, pengetahuan, hukum, maupun

keadaban. Kondisi seperti ini pun tercermin sampai saat ini setelah Hindia

Belanda merdeka dan menjadi Republik Indonesia modern. Kemerdekaan yang

diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 tidak merubah status Indonesia sebagai

tempat sampahnya dunia. Sumber lain menyebutkan kemerdekaan itu pada 27

86 Tertanggal : Batavia, April 1900 Terbit dalam Tijdschrift voor de Indische Taal-, Land- en

Volkenkunde Diterbitkan oleh Bataviaasch Genootschap Van Kunsten en Wetenschappen, Jilid XLII (Batavia, 1900) halaman 393-427. C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje, Bagian II, Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig. terj. Soedarso Soekarno, dkk., 1996, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje IV, (Jakarta: INIS, 1923), hlm. 174. [Huruf miring tebal dari A.M]

172

Desember 1949.87 Bahkan pada orde reformasi ini pun status sebagai sampahnya

dunia belum pindah tangan dari Indonesia.

Adapun Christiaan Snouck Hurgronje merupakan distributor ulung yang

berhasil menyebarkan sampah-sampah Barat, khususnya Leiden, ke tertib

kehidupan masyarakat Nusantara. Tidak hanya menyebarkan, lebih lagi,

Christiaan Snouck Hurgronje adalah aktor yang berhasil pada skala tertentu

menjadikan bangsa Indonesia mau tetap menyantap sisa-sisa dari hidangan

internasional yang dibawanya dari Leiden. Tidak terkecuali sampah-sampah

hidangan internasional via Belanda itu menyentuh pada kenyataan hukum di

Indonesia. Misalnya dalam proses pembentukan hukum perdata di Indonesia yang

seolah tidak sanggup tanpa merujuk (tepatnya, menjiplak atau mimikry) dalam

istilah Franz Fanon atau Homi K. Bhabha88— konsep-konsepnya dari Belanda.

Dalam proses pembentukannya, hukum perdata (misalnya, pencatatan

pernikahan) di Indonesia banyak terpengaruh warisan pemikiran dan hukum

kolonial Belanda. Hukum Perdata Perancis (Code Napoleon) merupakan asal

mula Hukum Perdata Belanda. Code Napoleon89 disusun berdasarkan hukum

Romawi atau Corpus Juris Civilis (waktu itu dianggap hukum paling sempurna).

Saat Perancis menguasai Belanda (1806-1813), hukum perdata dan dagang

diberlakukan di Belanda.90 Berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Dasar Negeri

87 Arnoud Vlorijk and Hans van de Velde (compiled), ibid., hlm. 31. 88 Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, SU, Postkolonialisme Indonesia: Relevansi Sastra,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 452. 89 Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi (pembukuan suatu

lapangan hukum secara sistematis dan teratur dalam satu buku) yang bernama code civil (hukum perdata) dan code de commerce (hukum dagang).

90 Bahkan sampai 24 tahun sesudah negeri Belanda merdeka dari Perancis tahun 1813, kedua kodifikasi itu masih berlaku di negeri Belanda. Jadi, pada waktu pemerintah Belanda yang telah merdeka belum mampu dalam waktu pendek menciptakan hukum privat yang bersifat nasional

173

Belanda, baru pada 1814 mulai disusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(Sipil) atau KUHS Negeri Belanda91 (selesai tanggal 6 Juli 1830 dan diberlakukan

tanggal 1 Februari 1830).92 Karena Belanda pernah menjajah Indonesia, KUHPdt.

Belanda ini diusahakan supaya berlaku di Hindia Belanda. Yakni, dengan

membentuk B.W. Hindia Belanda (isinya serupa dengan BW Belanda). Tokoh

Belanda yang memperkokoh B.W. Hindia Belanda adalah Mr. C.J. Scholten van

Oud Haarlem93 dan Mr. C.C. Hagemann,94 ditambah Mr. A.A. Van Vloten dan

Mr. Meyer.95 Lalu dibentuk panitia baru; Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem96

dan Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes.97 Panitia ini yang berhasil

mengkodifikasi KUHPdt Indonesia yang banyak dijiwai KUHPdt. Belanda

(diumumkan 30 April 1847 di Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948).

(berlaku asas konkordansi). Kemudian Belanda menginginkan Kitab Undang–Undang Hukum Perdata tersendiri yang lepas dari kekuasaan Perancis.

91 Berdasarkan rencana kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh Mr.J.M. Kemper disebut Ontwerp Kemper. Sebelum selesai Kemper meninggal dunia (1924) dan usaha pembentukan kodifikasi dilanjutkan Nicolai, Ketua Pengadilan Tinggi Belgia (pada waktu itu Belgia dan Belanda masih merupakan satu negara). Keinginan Belanda tersebut direalisasikan dengan pembentukan dua kodifikasi yang bersifat nasional, yang diberi nama : 1.Burgerlijk Wetboek yang disingkat BW (atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda) – Dalam praktek kitab ini akan disingkat dengan KUHPdt. 2.Wetboek van Koophandel disingkat WvK (atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) - Dalam perkuliahan, kitab ini akan disingkat dengan KUHD.

92 Tetapi, pada Agustus 1830 terjadi pemberontakan di bagian selatan Belanda (kerajaan Belgia) sehingga kodifikasi ditangguhkan dan baru terlaksanakan tanggal 1 Oktober 1838. Meskipun BW dan WvK Belanda adalah kodifikasi bentukan nasional Belanda, isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan Code Civil dan Code De Commerse Perancis. Menurut Prof. Mr J, Van Kan BW adalah saduran dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda.

93 Ketua panitia kodifikasi. 94 Mahkamah Agung di Hindia Belanda (Hooggerechtshof) yang diberi tugas istimewa untuk

turut mempersiapkan kodifikasi di Indonesia. Mr. C.C. Hagemann dalam hal tidak berhasil, sehingga tahun 1836 ditarik kembali ke negeri Belanda. Kedudukannya sebagai ketua Mahkamah Agung di Indonesia diganti oleh Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem.

95 Masing-masing sebagai anggota. Panitia tersebut juga belum berhasil. 96 Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem. 97 Anggota.

174

Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945,98

KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku dipakai di Indonesia. BW

Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang-Undang Hukun Perdata Indonesia99

(induknya hukum perdata Indonesia).100

Jadi pada kenyataan hukum ini, terutama perdata, Indonesia benar-benar

penerima sampah-sampah hukum dari perdaban Barat. Di mana Indonesia modern

mewarisi konsep-konsep hukum dari negara jajahan Hindia Belanda, Hindia

Belanda mendapatkannya dari Belanda, dan Belanda sisa dari Perancis. Mata

rantai ini menunjukkan bila Indonesia modern menjadi pihak ke empat yang

memakai konsep hukum yang merupakan sisa-sisa dari Perancis. Sungguh suatu

kondisi hukum yang sangat terperosok ketika Indonesia modern hingga saat ini

memakai warisan hukum dari koloni jajahan Hindia Belanda yang mana Hindia

Belanda mewarisi dari Kerajaan Belanda (koloni jajahannya Perancis).

Dengan diberi dan menikmati sampah-sampah hukum dari Perancis-

Belanda-Hindia Belanda ini yang disebut Christiaan Snouck Hurgronje dalam

rangka memajukan (baca, memodernkan) Indonesia. Sebagaimana juga telah

dijadikan tujuan utamanya untuk menjadikan Indonesia, khususnya Jawa,

berpindah ke dunia modern. Tata hukum Indonesia modern bukan yang sesuai

98 “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum

diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.” 99 Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi

seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata Barat (Belanda) yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagaian materi B.W. sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai Perkawinan, Hipotik, Kepailitan, Fidusia sebagai contoh Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960.

100 Penjelasan lebih lengkap dapat dibaca dalam Evy Lestari, Pengaruh Kolonialisme Belanda terhadap Keharusan Nikah Seagama dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia,” (Skripsi F.S. IAIN Semarang: tidak diterbitkan, 2009), hlm. 108-109.

175

terori resepsi yang diperjuangkannya agar kehidupan diatur dengan hukum adat.

Bukan pula lagi Indonesia yang diatur dengan hukum Islam. Karena memang

Islam sedari awal merupakan sasaran utama yang harus dihancurkan melalui

hukum adat, modernisme, rasionalisme, liberalisme, evolusi sosial dan hukum,

sampai formasilasi (penerapan) hukum Eropa untuk wilayah jajahan di Hindia

Belanda (sekarang, Indonesia modern). Caranya, sedapat mungkin menjauhkan

dan membebaskan (liberalization) orang-orang Indonesia dari ajaran Islam untuk

menganut ajaran Belanda-Kristen agar Indonesia berada pada orbit pembaratan

(wearwenization).101

Tentu yang pertama di tarik ke orbit pembaratan adalah orang-orang yang

tidak kental ajaran agamanya. Paling mudah misalnya melalui pengawasan atau

pencatatan pernikahan oleh penghulu, naib, yang ditugaskan oleh pemerintah

jajahan. Sehingga dengan sendirinya orang-orang Indonesia belajar dengan

konsep modern yang kolonialistik dengan target panjangnya sebagai mitra

kolonialisme. Malahan yang paling mudah untuk dikendalikan sebagai marsose

penyelenggara aturan-aturan dari Belanda ialah kaum ningrat dan kepala adat

yang jauh dari pengaruh dan sistem hukum Islam. Christiaan Snouck Hurgronje

mewujudkan rencana menjadikan Hindia Belanda (kemudian, Indonesia) sebagai

tempat sampah hukum ini dengan mengusahakan anak dari keluarga terkemuka

Hindia Belanda belajar dengan sistem pendidikan Barat. Nama-nama seperti

Ahmad Djajadiningrat, putra ningrat Banten, dan Wiranatakusumah, regent

Cianjur terakhir, merupakan anak didik Christiaan Snouck Hurgronje. Orang


176

Eropa laiknya Abendanon, Engeleberg, van Lith, dan Hardeman kemudian ikut

menapaki langkah orientalis dari Leiden itu.102

Beberapa organisasi seperti Nederlandsch Indische Vrijzinnige Bond

(1916), Christelijke Ethische Partij (1918), dan Politiek Economische Bond

(1919) juga terlibat untuk mempereratkan hubungan Belanda dengan Hindia

Belanda (asosiasi).103 Pribumi sebagaimana Ahmad Djajadiningrat dan Sujono

turut rela menjadi antek Belanda untuk kelancaran tujuan kolonial laiknya

organisasi modern tadi.104 Selanjutnya bagi Indonesia, akibat tidak diakuinya

hukum Islam oleh Christiaan Snouck Hurgronje yang lebih ‘mendukung’ hukum

adat, adalah terhentinya mata rantai Islamisasi di Nusantara.105

b. Gagal Menghasilan Sistem Hukum yang Merdeka

Sebaliknya, yang hidup dan dilestarikan dalam sistem hukum dan tata

pemerintahan Indonesia modern justru hukum warisan dari Eropa, Belanda. Hal

ini membuktikan bahwa Pribumi didikan Barat atau Eropa benar-benar sudah

menjadi manusia modern. Tentu modern dalam pengertian Barat yang gemar

mengunggul-unggulkan hukum positif peninggalan kolonialisme Belanda. Sekian

banyaknya guru besar ilmu hukum sekaligus dengan segala disiplin yang

digelutinya tidak pernah menghasilkan sistem hukum merdeka yang sesuai dan

102 Ibid., hlm. 47. J. Hardeman (1885-1962) pernah menjadi pegawai Amerika Serikat (1904-

1909), lalu Pegawai Departemen Pendidikan dan Agama (1926-1929) semasa Gubernu Jenderal De Graeff.

103 Asosiasi hendak menggabungkan negeri kolonial Belanda dengan daerah koloninya (taklukan) Hindia Belanda termasuk dalam sistem hukumnya. Meskipun tidak di isi dengan bahasa dan agama yang sama.

104 Ibid., hlm. 69. 105 Ibid., hlm. 70-71.

177

menjiwai jati diri wawasan Nusantara kita. Perubahan dan revisi yang dilakukan

dalam bidang hukum tidak pernah bisa lepas dari konsep-konsep warisan

kolonial. Padahal, jika kita mau menjiplak masih dapat dijumpai konsep hukum

warisan leluhur bangsa Nusantara. Sehingga tidak menjadi terlalu konsumtif

terhadap hukum imporan asal Eropa yang modern (baca, sampah) itu.

Misalnya, bisa dikutip peraturan perundang-undangan yang disusun Prabu

Suria Alem atau kita sebut dengan Undang-Undang Suria Alem. Ada sejumlah

144 pasalnya dapat dijadikan rujukan penyelenggaraan pengadilan di Indonesia.

Jumlah pasal tadi setelah penyederhanaan dan pengurangan dari Suria Alem yang

semula terdiri dari 507 pasal.106 Undang-undang ini dapat dipakai sebagai sumber

percontohan awal untuk pengembangan hukum di Indonesia. Pembahasan di

dalamnya tidak sebatas urusan pidana dan masalah publik. Problematika hukum

yang berkenaan dengan keluarga, seperti perkawinan, anak, dan sebagainya, tidak

luput dari pembahasannya. Dengan mengembangkan hukum-hukum dari warisan

leluhur setidaknya akan menjadikan Indonesia lebih memiliki kehormatan. Karena

mampu berdaulat di atas kaki sendiri untuk penyusunan tertib kehidupan dan

kebangsaan. Tidak seperti kenyataan hukum di Indonesia sekarang ini yang hanya

tunduk dan patuh dengan sampah-sampah hukum dari Belanda khusunya, dan

Eropa pada umumnya, yang Christiaan Snouck Hurgronje pun ikut membawanya.

Dari sini dapat ditarik suatu benang penghubung kolonial tentang

perangkap kolonialistik dalam pemikiran hukum yang dibangun Christiaan

Snouck Hurgronje. Yakni, sebagai alat penjinak, pengawasan, dan pengendali,

106 Thomas Stamford Raffles, The History of Java, (Jakarta: PT Buku Kita, 2008), hlm. 664-

681.

178

masyarakat Hindia Belanda yang berlanjut pada masyarakat Indonesia modern.

Pertama, konsep koloniaslitik Christiaan Snouck Hurgronje untuk menjinakkan

sendi-sendi perlawanan masyarakat Muslim. Penjinakan perlawanan Pribumi

terhadap Belanda dilaksanakan melalui rasionalisasi. Yakni, memasukkan anak-

anak bangsawan ke sekolah Eropa. Selanjutnya juga berlaku untuk anak-anak lain.

Christiaan Snouck Hurgronje yakin untuk membentuk generasi baru Jawa107

dengan pendidikan yang baik ke jenjang yang lebih tinggi. Dia juga berusaha

menepis kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa menginjak masa pubertas

anak-anak didikan Eropa ini jadi memiliki sifat acuh tak acuh.108 Maksudnya,

menginjak usia remaja anak-anak Pribumi didikan Eropa menjadi kehilangan tata

krama dan tidak menjalankan aturan-aturan Pribumi. Karena menjadi sangat

rasional dan kritis sehingga segala sesuatu yang ada di masyarakat dianggap

keliru. Memang demikian hasilnya karena genealogi pengetahaun Barat yang beda

dengan dunia Timur akan memejamkan mata saat memandang segala sesuatu

yang dihasilkan dunia Timur.

Dengan rasionalisasi ini generasi penerus menjadi jinak atau penurut atas

kemauan kolonial. Penjinakan itu dibahasakan Christiaan Snouck Hurgronje

bahwa Pribumi yang berpendidikan Eropa lebih setara dibanding petani atau

nelayan Belanda. Pada persoalan hukum pun menjadi sangat jinak dan penurut.

Seperti rasionalisasi hukum perdata dalam bentuk pengawasan oleh penghulu,

107 Generasi baru Jawa ialah generasi yang berasal dari anak-anak Jawa yang terdidik dalam

sistem pendidikan modern. Hasilnya orang-orang bergaya indisch (tiruan Barat). 108 C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje, (Kurt

Schroeder/Bonn dan Leipzig: 1924). terj. Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje IX, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 148.

179

pencatatan pernikahan, atau pernikahan harus serumpun (seagama).109 Positifikasi

hukum ini langsung membuat Pribumi-Pribumi terpelajar bertekuk lutut untuk

mengikuti. Karena yang diterapkan oleh Belanda sesuai dengan kapasistas

keilmuan yang diperoleh ahli hukum Pribumi dari Eropa. Orang-orang seperti

inilah yang diangkat tugas sebagai penghulu oleh pemerintah jajahan Hindia

Belanda. Menurut Christiaan Snouck Hurgronje memang seharusnya membiarkan

Pribumi di bawah pimpinan atau kekuasaan langsung para pamong bila keadaan

memungkinkan.110 Hingga saat ini pun, pada era Indonesia modern, para pelajar

didikan sekolah atau pergurun tinggi sistem Eropa benar-benar jadi jinak. Menjadi

pendukung setia formalisasi hukum Eropa untuk Indonesia tanpa bisa berbuat apa-

apa. Nampaknya mereka sudah buta sejarah111 bahwa nenek moyang bangsa kita

memiliki warisan tata aturan hukum yang sangat patut untuk dikembangkan.

Kedua, kenyataan hukum kita selalu di bawah pengawasan dan arah

konsepsi kolonial. Pengawasan ini dilakukan awalnya lewat penguasaan hukum

adat untuk kepentingan kolonial. Hukum-hukum dalam masyarakat selalu tumbuh

berkembang. Serta terjadi perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan yang

ada di dalam masyarakat. Kata Chrisitian Snouck Hurgronje, dengan pengawasan

yang cermat bisa menghilangkan bahaya yang muncul dari perkembangan hukum

dalam masayakat.112 Pengawasan menggunakan hukum adat mampu pula

109 Evy Lestari, ibid. 110 Dimuat dalam de Gids, tahun penerbitan ke-72 (Amsterdam, 1900), hlm. 211-234. C.

Snouck Hurgronje, Kumpulan… IX, ibid.¸ hlm. 137. 111 Menjadikan anak-anak Indonesia buta sejarah bangsanya merupakan bagian skenario

kolonial. Sangat banyak khazanah leluhur kita yang diangkut ke Belanda (Leiden) maupun Inggris yang tidak gampang kita akses. Khazanah ini pada masa-masa mendatang dapat dipakai untuk membodohi generasi mendatang kita (ahistoris). Selanjutnya digencarkan kolonialisme sejarah.

112 Betawi, 19 April 1904, dikirim ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal. E. Gobee, C. Adriaanse, Nasihat…, Jilid V, ibid., hlm. 720.

180

mengendalikan perkembangan hukum Islam. Sehingga pada era kolonial Belanda

bercokol hukum Islam kalah fungsi dibanding hukum positif Eropa. Dengan cara

pengawasan dalam sudut pandang hukum positif Eropa ini pada era-era sekarang

terjadi kerancuan hukum. Yakni, hal-hal yang sudah diatur dalam hukum Islam

sesuai fiqih justru tidak diakui oleh hukum positif bergaya Eropa yang membahas

tentang ke-Islaman. Anehnya, orang-orang yang konon ahli hukum, karena

terawasi secara tidak langsung oleh pengetahuannya sendiri (dari genealogi

Eropa) tidak kuasa menerobos tembok kolonialistik dalam materi-materi hukum

yang dipelajarinya.

Ketiga, tingkat selanjutnya, kehidupan hukum di Indonesia benar-benar

dikendalikan sampah-sampah hukum yang dibuang dari Leiden oleh Christiaan

Snouck Hurgronje. Di mana pencatatan pernikahan menjadi ‘dipaksakan’, dan

‘dipaksa’ pula pernikahan harus seagama. Serta masih terjadi dikotomi sosial dan

status hukum akibat pembelahan antara kaum adat (selanjutnya abangan) dengan

golongan Islam (santri, kiai), lalu Pribumi dan Tionghoa, Islam dan Kristen dan

Konghucu, dan seterusnya. Jurang ini sangat lebar. Bahkan sampai sekarang

pemisahan kekuatan kaum Muslim dan penganut agama lain masih terjadi dalam

masyarakat. Artinya, konsepsi-konsepsi pemikiran kolonialistik Christiaan

Snouck Hurgronje masih hidup hingga sekarang dan tetap terus mengontrol

perhubungan antar penduduk di Indonesia lewat dikotomi kondisi, deskriminasi,

dan pembedaan status di mata hukum.

181

c. Indonesia: Negara Hukum yang Anomi (Tak Berjati Diri)

Namun demikian, tidak semua konsepsi kolonialistik Christiaan Snouck

Hurgronje berhasil mengkondisikan kenyataan hukum perdata di Indonesia sesuai

keinginan kolonial. Misalnya, teori resepsi tidak serta merta membuat dikotomi

ekstrim antara hukum adat dan hukum Islam. Karena masyarakat Indonesia

memiliki sifat akomodatif. Sehingga pada kenyataannya hukum adat dan hukum

Islam diakomodir secara baik-baik.113 Pertama, dipraktekkannya taklik talak

(ta’liq talaq) di hampir semua perkawinan. Pada praktik ini hukum Islam

mengadaptasi ke hukum adat. Yakni, ikrar suami di saat ijab qabul bersedia

diceraikan istrinya yang ditinggal pergi tanpa nafkah beberapa waktu dan istri

tidak rela. Dengan membayar sejumlah uang maka talak bisa dijatuhkan oleh

pengadilan. Kedua, praktik khul’ dalam perceraian. Seorang istri dalam kondisi

tertentu dapat memaksa suaminya menerima pengembalian maharnya sebagai

pebayaran dari perceraian. Jika suami menolak menerima perceraian tersebut,

hakim boleh memutuskan bahwa suami dianggap sudah mengucapkan sighat

talak, atau hakim langsung membubarkan ikatan perkawinan. Ketiga, ordonansi

perkawinan untuk pulau-pulau di luar Jawa dan Madura. Ada ketentuan bahwa

para pejabat agama Islam pada masyarakat pantai barat Sumatra dan Tapanuli

dilarang menyelenggarakan suatu upacaya perkawinan tanpa ada izin tertulis dari

ketua masyarakat asli. Yakni, ketua masyarakat asli di mana para pihak yang akan

melangsungkan perkawinan tersebut berada. Lebih dari itu, surat perizinan

113 Ratno Lukito, ibid., hlm. 48. Contoh-contoh ini dapat ditemukan dalam tulisan ter Haar,

Beginselen van het Adatrecht, hlm. 183, dan C. Snouck Hurgronje, Nederland en de Islam, hlm. 49; dikutip dalam Westra, “Custom and Muslim Law,” hlm. 160-1; lihat juga G.H. Bousquet, Introduction a l’etude de l’islam indonesien, hlm. 235. (Catatan kaki Ratno Lukito hlm. 48).

182

tersebut harus menerangkan bahwa tidak ada penolakan hukum dari hukum adat

masyarakat bagi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.114

Sedangkan pada umumnya, akibat tidak mampu melepas dari mewarisi

serta memakai konsepi dan pemikiran sampah kolonialistik bawaan Christiaan

Snouck Hurgronje, kenyataan hukum di Indonesia menderita anomi. Indonesia

alias negara hukum yang tidak punya jati diri. Dan, Dr. Christiaan Snouck

Hurgronje patut dikatakan sebagai arsitek ulung, cerdas, cerdik, licik, dan penuh

wibawa, yang berhasil menjadikan Republik Indonesia (modern) tetap berada di

bawah bayang-bayang dan kendali hukum kolonialistik Belanda!

114 Ibid., hlm. 48-49.

183

BAB V

PENUTUP

Mengusung Dr. Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) sebagai

obyek—‘kelinci percobaan’ (dalam istilah kolonial)—penelitian ini tidak seberat

yang pernah dibayangkan, meskipun pelaksanaannya juga tak mudah. Tidak

kurang dari tiga puluh jilid buku buah karyanya peneliti telaah ‘satu per satu’

dalam rangka mengumpulkan ‘kebenaran’ yang terserak di tiap lembarnya

sehingga diperoleh kebenaran yang ‘bulat’ dan ‘utuh’—dalam istilah Gadamer.

Tak mudah juga karena data primer obyek penelitian ini berupa operasi dari

rencana-rencana pemikiran yang pembukuannya di luar bayangan sistematika

karya ilmiah. Di mana pada era kolonialisme, wacana merupakan praktik-praktik

dari kepentingan penguasa yang dipropagandakan (dan berhalu-lalang), di sini

perlu meminjam dulu arkeologi dan genealogi yang pernah diperkenalkan

Foucault. Meskipun studi ini diniatkan untuk penelitian dalam urusan perdata

(disiplin ilmu hukum Islam, khususnya) namun tidak pula bisa diceraikan dari

persinggungan kuat dengan disiplin ilmu sejarah, ilmu filsafat dan ilmu politik

(kolonial). Pada akhirnya, studi dengan kerangka bacaan kolonialisme dan

postkolonialisme—yang pernah diperkuat karakter pikir, laiknya Edwar Said—ini

(sementara) harus disudahi.

184

A. KESIMPULAN

Kesepatakan umum perlu diketengahkan sebagai hasil penelitian (amatir)

ini untuk membuktikan; bahwa studi yang dilakukan dengan segala pengorbanan

tidak percuma. Kesepakatan umum itu:

1. Secara arkeologis dan genealogis Dr. Christiaan Snouck Hurgronje merupakan

orang yang sangat terdidik dalam Protestan dan akademik (Leiden) serta

menguasai siyasah (strategi) berpengetahuan. Sekaligus orang yang sangat

terlatih sebagai agen intelejen Belanda untuk melaksanakan tugas mata-mata

di Mekah dan Hindia Belanda. Selain itu juga dikonstruksi oleh rasionalisme

dan liberalisme Leiden serta dendam Perang Salib atas Islam. Arkeologi dan

genealoginya berasal dari pencerahan Eropa, rasionalisme dan modernisme

yang sepaket dengan liberalisme dan kolonialisme yang rasis.

Modernisme-rasionalisme ataupun liberalisme memang dapat menjadikan

peradaban Barat (juga Belanda) maju. Karena hanya dengan konsep-konsep

demikianlah mereka bisa bertahan hidup dalam persaingan evolusi (istilah

Darwin) peradaban dengan dunia-dunia Timur yang lebih jauh kaya potensi;

orang, ilmu, alam, dan sebagainya.

Padahal, janji-janji kemajuan (modernisasi) dari Barat itu tak lain ialah

mesin penghancur bagi konsolidasi penduduk Nusantara. Konsolidasi itu

dipangkas lewat pemikiran-pemikirannya yang modernis-rasionalis-liberal-

kolonilistik dalam kebijakan pemerintah kolonial. Sedangkan evolusi yang

185

dipraktikkan dalam konteks sosial dan kebudayaan hanyalah cara untuk

memunahkan ras kulit berwarna (selain kulit putih Arya).

2. Praktik-praktik diskursus atau wacana atau pemikiran telah dioperasikan

Christiaan Snouck Hurgronje dalam kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial.

Operasi rencana-rencana yang mengandung kelicikan itu kita ambil dalam

persoalan yang terkait urusan keperdataan masyarakat Muslim Pribumi di

Hindia Belanda.

Yang dimaksud konsep-konsep kolonialistik pemikiran keperdataan

Christiaan Snouck Hurgronje adalah; Pertama, teori resepsi sengaja dibangun

dan dibela sekuat tenaga sehingga “menjadi” kerangka idealis yang “paling

tepat” untuk pelaksanaan hukum di Hindia Belanda. Teori ini sebenarnya

untuk menggulingkan pengaruh hukum Islam. Ketika hukum Islam berhasil

dikalahkan oleh hukum adat, maka menurut kepentingan resepsi, hukum adat

akan dimatikan dan semua diganti hukum Eropa;

Kedua, kebijakan pencatatan pernikahan sengaja diciptakan untuk

mengawasi pergerakan perlawanan masyarakat Muslim terhadap penjajah

Belanda. Dengan rasionalisasi bahwa yang sah hanyalah pernikahan yang

telah dicatat oleh pegawai kolonial (catatan sipil). Sedangkan pernikahan yang

sudah sesuai syari’at tapi tidak dilaporkan kepada pegawai penjajah (siri)

dianggap tindakan gelap alias pernikahannya tidak sah;

Ketiga, pihak yang paling diandalkan untuk kepentingan kolonial adalah

pegawai penghulu. Pegawai ini diangkat dan digaji pemerintah jajahan untuk

186

menelusuri langkah-langkah, strategi, dan jejak perlawanan masyarakat

Muslim. Misalnya, dengan cara mengaudit penyaluran dana dari kas-kas

masjid yang biasa digunakan biaya jihad melawan kafir Belanda. Di situlah

penghulu memainkan perannya sebagai informan (agen intelejen) bagi

kepentingan kolonial;

Keempat, konsep-konsep kolonialistik mengingkari kebenaran ilmiah dan

empiris. Dipertontonkan oleh Christiaan Snouck Hurgronje dalam khayalan

ilmiahnya tentang ketidakmungkinkan hukum waris adat (matriarkat) dan

hukum waris Islam (patriarki) untuk berdamai. Solusinya hanyalah hukum

waris adat sedangkan hukum waris Islam harus tunduk. Khayalan ini dirasa

‘benar’ karena dilahirkan oleh seorang ilmuwan ‘otoritatif’. Namun, konsep

ini tidak lebih dari konsep kolonialistik untuk menghilangkan peranan hukum

Islam di masyarakat kita;

Kelima, asas monogami merupakan jebakan hukum bagi masyarakat

Muslim Pribumi. Maksudnya, asas ini menghendaki pernikahan hanya

monogami saja. Yaitu, pernikahan yang sesuai ajaran Protestan dan Kristen

pada umumnya. Padahal, pernikahan Islam masih memberi peluang poligami

meskipun dengan pertimbangan yang rumit. Maka, konsep asas monogami ini

merupakan kelanjutan dari Kristenisasi dan modernisasi (pem-Barat-an).

3. Christiaan Snouck Hurgronje sudah di alam baka. Namun, konsepsi pemikiran

kolonialistiknya dalam persoalan hukum belum ikut terkubur. Kemerdekaan

Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 bukan berarti telah merdeka

187

dari mewarisi (menggunakan) konsep-konsep kolonialistik Christiaan Snouck

Hurgronje dalam kenyataan hukum di Indonesia. Karena urusan keperdataan

Indonesia modern masih mengacu pada hukum perdata warisan jaman

kolonial Hindia Belanda. Artinya, Indonesia modern merupakan pihak ke

empat yang mewarisi sisa-sisa hukum Eropa. Awalnya Kode Napoleon

Perancis dipakai di Belanda (jajahan Perancis) lalu oleh Belanda diterapkan di

Hindia Belanda (koloninya Belanda) dan sisa pakai Hindia Belanda dinikmati

Indonesia modern.

Konsepsi pemikiran kolonialistiknya memiliki tiga pengaruh kuat di

Indonesia; pertama, menjadikan Hindia Belanda atau Indonesia (modern)

sebagai tempat sampah hukum dunia yang dibawa Christiaan Snouck

Hurgronje dari Leiden; kedua, pengaruh kolonialistiknya yang kuat membuat

Indonesia gagal menghasilkan sistem hukum yang berdaulat dan merdeka.

ketiga, Indonesia menjadi negara hukum yang tak berjati diri karena

kediriannya digadaikan pada hukum penjajah Belanda. Entah sampai kapan?

B. SARAN-SARAN

Kita, Indonesia, tidak berkeinginan kukuh di dalam perangkap pemikiran

kolonialistik Christiaan Snouck Hurgronje dalam urusan keperdataan (masalah

keluarga) Muslim, tertutama. Tindakan-tindakan strategis berjangka panjang perlu

terus diperjuangkan. Hal-hal yang masih bisa dikembangkan kemudian, seperti:

188

1. Tetap waspada dan awas terhadap pengetahuan atau konsepsi teoritik yang

berasal dari luar; baik Barat, Eropa ataupun Timur Tengah, dan sebagainya.

Setiap pengetahuan memiliki kepentingannya sendiri. Karena diruntut secara

genalogis atau dari kaca mata arkeologi; seperti modernisme, rasionalisme,

liberalisme, membawa kepentingan kolonial sebanyak-banyaknya bagi dunia

Barat (Belanda). Memang yang ditawarkan dari luar kadang terlalu memukau

dan mewah namun belum tentu pas jika diterapkan di Indonesia.

Setiap produk keilmuwan memiliki latar belakang sejarah kelahirannya

(setting sosio-historis) sendiri-sendiri. Maka, dunia Timur seperti Indonesia,

memiliki hak untuk melahirkan pengetahuan atau konsep teoritik dari

sejarahnya sendiri; dari masa-masa yang paling lalu sampai kenyataan

sekarang, untuk membentuk masa depan sendiri. Di sini ada kedaulatan,

kemerdekaan, wibawa, harga diri, jati diri, karakter, dan sebagainya. Daripada

hanya sibuk memperbincangkan pengetahuan produk bangsa lain, dan kadang

dibelanya dengan darah dan air mata.

Tugas menyusun konstruksi pengetahuan sendiri bagi Indonesia memang

tidak seperti membalik telapak tangan. Eropa mau merintisnya selama lebih

dari seribu tahun hingga mencapai detik-detik perncerahan pada abad ke-16,

17, dan 18. Yakni, dengan cara mempelajari kembali pemikiran leluhurnya

yang usang dan pernah ditinggalkan, seperti Anaximenes, Anaximandros,

Plato, Aristoteles, dan seterusnya. Padahal sejak abad ke-3 sampai sekitar

abad ke-14 Eropa dalam kondisi terpuruk di jaman kegelapan. Keberhasilan

pencerahan Eropa itu yang dibawa Christiaan Snouck Hurgronje contohnya.

189

Indonesia perlu memulainya dengan belajar dari pikiran-pikiran masa lalu

leluhur bangsa Nusantara yang pada saat ini kadang dijadikan bahan cibiran

dan pergunjingan.

2. Masih perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam tentang peran Christiaan

Snouck Hurgronje dalam mengkonsepsi urusan perdata kolonialistik yang

masih dipakai di Indonesia modern. Dalam peraturan keluarga, misalnya

perkawinan, tidak hanya semata urusan privat yang bebas dari kepentingan

kuasa publik. Justru bagi masyarakat Timur, keluarga, bisa menjadi titik

pantik yang sangat mempengaruhi kerja-kerja publik.

Sehingga ketika kita memperhatikan Christiaan Snouck Hurgronje tidak

hanya sebagai seorang politikus (peletak dasar “Islam Politiek’). Namun, dia

juga seorang pemikir dalam urusan hukum keluarga yang tidak bisa

diremehkan. Pemikiran-pemikaran perdata kolonialistiknya yang telah

dioperasikan lewat kebijakan pemerintah Hindia Belanda terbukti efektif

melemahkan sendi-sendi perlawanan masyarakat Muslim.

Berbeda sekali dengan kebijakan kolonial sebelum kedatangan Christiaan

Snouck Hurgronje yang masih menggunakan strategi militer. Selain boros

biaya, hasilnya tidak begitu seberapa. Sedangkan dengan strategi penguasaan

urusan keluarga (perdata) Muslim Hindia Belanda efek-efek yang ditimbulkan

sangat bisa dirasakan. Sampai sekarang.

190

3. Perlu memproklamasikan bahwa Indonesia merdeka seratus persen dari sistem

hukum kolonial Belanda. Ada pun hubungan dialogis atau kompromi dalam

bentuk apa pun dengan suatu sistem hukum mana pun dapat dilakukan

selanjutnya atas bangsa-bangsa yang sudah berdaulat penuh dalam hukum.

Sehingga, masing-masing bangsa berada pada kedudukan setara untuk

melakukan kerja sama atau studi banding terhadap sistem hukum tertentu,

sistem Belanda misalnya. Karena bangsa-bangsa besar yang berdaulat hingga

saat ini diakibatkan mereka berdiri pada sistem hukumnya sendiri yang

dikembangkan dari para leluhurnya. Bukan yang mengunyah mentah-mentah

sampah-sampah sistem hukum yang dibuang dari Barat, seperti Belanda.

Ada pun jika berkehendak mengadakan persinggungan dengan sistem

hukum lain (dari luar), yang perlu diambil adalah isi, esensi, dan subtansinya.

Dipergunakan hanya yang sesuai dan yang bisa membawa bangsa ini ke arah

kemajuan dalam mengurusi masalah-masalah hukum masyarakat yang cepat

berubah. Sebaliknya, jika tetap memakai sampah-sampah sistem hukum dari

peradaban lain, ditambah meninggalkan khazanah hukum yang diwariskan

pada leluhur, maka dipastikan suatu negara tetap pada jurang kehancuran.

Indonesia, barang buktinya.

C. PENUTUP

Penelitian serius (dan amatir) ini telah mencoba menemukan sesuatu yang

tersembunyi dari informasi yang beredar. Terutama, aspek keperdataan yang

191

pernah dioperasikan Dr. Christiaan Snouck Hurgronje sang arsitek dalam urusan

perdata kolonialistik, di Hindia Belanda. Namun, penelitian ini masih sekadarnya.

Sumbang saran, kritik, dan ulasan untuk penyempurnaan akan membantu

memperkaya khazanah pengetahuan hukum di Indonesia.

Ada suatu pepatah, ‘hanya gading palsu yang tak retak’; segala kekeliruan

ada pada pertanggungjawaban ilmiah penulis. Semoga yang telah penulis awali

tidak berakhir di sini. Wallahul muwafiq illa aqwamitthariq!***

192

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Pustaka Buku

Ashcroft, Bill; Gareth Griffiths, & Helen Tiffin, 1989, The Empire Writes Back:

Theory and Practice in Post-colonial Literatures, terj. Fati Soewandi &

Agus Mokamat, 2003, Menelanjangi Kuasa Bahasa: Teori dan Praktik

Sastra Poskolonial, Yogyakarta: Qalam.

Bagus, Lorens, 2000, Kamus Filsafat, Cet. II, Jakarta: Gremedia Pustaka Utama.

Benda, Harry J., 1958, The Crescent and the Rising Sun, Indonesian Islam under

the Japanese Occupation, 1942-1945, Den Haag. terj. Daniel Dhakidae,

1980, Bulan Sabit dan Matahari Terbit; Islam Indonesia Pada Masa

Pendudukan Jepang, Jakarta Pusat: Pustaka Jaya.

Bungin (ed.), Burhan, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi

Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada.

Candra, Ar. Adi-Pius Abdillah, 1998, Kamus 1.500.000; Inggris-Indonesia

Indonesia Inggris, Surabaya: Arkola.

Castle, Gregory (ed.), 2001, Postcolonial Discourses: An Anthology,

Massachusetts: Blackwell. Tjandrasasmita.

Depag. RI, 1999, Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta: Dirjen Pembinaan

Kelembagaan Agama Islam.

193

Drewes, G., 1957, Snouck Hurgronje and the study of Islam, Leiden: University-

Day Lectures. diakses dari http://www.kitlv-journals.nl

Elster, Jon, 1986, An Introduction to Karl Marx, England: Cambridge. terj.

Sudarmaji, 2000, Karl Marx: Marxisme-Analisi Kritis, Jakarta: Prestasi

Pustakaraya.

Faisal, Sanapiah, 1990. Penelitia Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi, Edisi I,

Malang: Yayasan Asih Asah Asuh.

Fore, William F., 1999, Para Pembuat Mitos: Injil, Kebudayaan, dan Media,

Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Dewan Pekabaran Injil NHK Belanda.

Gadamer, Hans-Georg, 1975, Truth and Method, New York: The Seabury Press,

terj. Sahidah, Ahmad, 2004, Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat

Hermeneutika, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Galtung, Johan, 2003, Studi Perdamaian; Perdamaian dan Konflik Pembangunan

dan Peradaban, Surabaya: Eureka.

Gandhi, Leela, 1998, Postcolonial Theory A Critical Introduction, Allen &

Unwin. terj. Yuwan Wahyutri dan Nur Hamidah, Teori Postkolonial:

Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat.

Gobee, E. dan C. Adriaanse, 1990, Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje

1889, terj. Sukarsi, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa

Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid I,

Jakarta: INIS.

-----------------------, 1990, Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889,

terj. Sukarsi, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa

194

Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid II,

Jakarta: INIS.

-----------------------, 1990, Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889,


Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid

III, Jakarta: INIS.

-----------------------, 1991, Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889-



IV, Jakarta: INIS.



Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid V,

Jakarta: INIS.




VI, Jakarta: INIS.




VII, Jakarta: INIS.

195




VIII, Jakarta: INIS.




IX, Jakarta: INIS.



Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid X,

Jakarta: INIS.




XI, Jakarta: INIS.

Gramsci, Antonio, 2001, Catatan-Catatan Politik, Surabaya: Pustaka Promethea.

Grenz, Stanley J., 1996, A Primer on Postmodernism, Michigan, USA: William B.

Eerdmans Publishng Co., terj. Wilson Suwanto, 2001, A Primer on

Postmodernism: Pengantar untuk Memahami Postmodernisme,

Yogyakarta: Yayasan ANDI.

196

Hardiman, F. Budi, 2003,Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus

Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas, Yogyakarta:

Penerbit Kanisius.

-----------------------, 2004, Filsafat Modern, Dari Machiavelli sampai Nietzsche,

Jakarta: Gamedia Pustaka Utama.

Harinowo, Cyrillus, 2004, IMF: Penanganan Krisis dan Indonesia Pasca-IMF,

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Heilbroner, Robert L., terj. Boentaran, 1972, Tokoh-Tokoh Besar Pemikir

Ekonomi, Jakarta: Universitas Indonesia.

Nohlen, Dieter (ed.), 1994, Kamus Dunia Ketiga, Jakarta: Grasindo.

Hurgronje, C. Snouck, 1915, The Holy War, Made In Germany, New York and

London: The Knickerbocker Press.

-----------------------, 1917, The Revolt in Arabia, New York and London: The

Knickerbocker Press.

-----------------------, 1973, Islam di Hindia Belanda, Jakarta: Bratara Karya Asara.

-----------------------, 1873, Aceh, Rakyat & Adat Istiadatnya, Jakarta: INIS.

-----------------------, Het Mekkaansche Feest, terj. Supardi, 1989, Perayaan

Mekah, Jakarta: INIS.

-----------------------, 1923, Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje, Kurt

Schroeder/Bonn dan Leipzig. terj. Soedarso Soekarno dan A.J.

Mangkuwinoto, 1995, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje I, Jakarta:

INIS.

197



Mangkuwinoto, 1995, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje II, Jakarta:

INIS.


Schroeder/Bonn dan Leipzig. terj. Sultan Maimun, 1995, Kumpulan

Karangan Snouck Hurgronje III, Jakarta: INIS.

-----------------------, 1923, Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje,

Bagian II, Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig. terj. Soedarso Soekarno,

dkk., 1996, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje IV, Jakarta: INIS.


Bagian III, Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig. terj. Soedarso Soekarno,

dkk., 1996, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje V, Jakarta: INIS.


Bagian III, Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig. terj. Soedarso Soekarno,

dkk., 1996, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje VI, Jakarta: INIS.

-----------------------, 1924, Verspreide Geschriften (Gesammelte Schriften), Kurt

Schroeder/Bonn dan Leipzig. terj. Soedarso Soekarno, 1993, Kumpulan

Karangan Snouck Hurgronje VII, Jakarta: INIS.


Schroeder/Bonn dan Leipzig. terj. Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat,

1994, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje VIII, Jakarta: INIS.

198


Schroeder/Bonn dan Leipzig. terj. Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat,

1994, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje IX, Jakarta: INIS.

-----------------------, 1924, 4Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje,

Bagian IV, 2, Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig. terj. Sutan Maimun dan

Rahayu S. Hidayat, 1994, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje X,

Jakarta: INIS.



Mangkuwinoto, 1999, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje XI, Jakarta:

INIS.



Mangkuwinoto, 1999, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje XII,

Jakarta: INIS.

-----------------------, 1923, Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje, Del

VI, Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig. terj. Soedarso Soekarno, A.J.

Mangkuwinoto, Rahayu S.H., 2000, Kumpulan Karangan Snouck

Hurgronje XIII, Jakarta: INIS.

-----------------------, 1923, Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje, Deel

VI, Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig. terj. Soedarso Soekarno, A.J.

Mangkuwinoto, Rahayu S.H., 2000, Kumpulan Karangan Snouck

Hurgronje XIV, Jakarta: INIS.

199

-----------------------, terj. Budiman S., 1996, Tanah Gayo dan Penduduknya,

Jakarta: INIS.

-----------------------, 1895, De Atjehers, deel I en II, Landsdrukkerij, Batavia; E.J.

Brill, Leiden:, terj. Sutan Maimon, 1997, Aceh, Rakyat dan Adat

Istiadatnya II, Jakarta: INIS.

-----------------------, 2003, Mohammedanism, t.p.: 21 November.

-----------------------, 2007, (Translated) J. H. Mohana, Mekka in the Latter Part of

the 19th Century, Leiden: Hotei Publishing.

Kartodirdjo, Sartono, 1981, Metode Penggunaan Bahan Dokumen, dalam

Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Cet. IV, Jakarta:

Gramedia.

Khuluq, Lathiful, 2002, Strategi Belanda Melumpuhkan Islam: Biografi C.

Snouck Hurgronje, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Koningsveld, P.SJ. Van, 1989, Snouck Hurgronje en Islam: Acht artkelen over

leven en werk van een orientalist uit het koloniale tijdperk, terj. Redaksi

Girimukti Pasaka, Snouck Hurgronje dan Islam: Delapan Karangan

tentang Hidup dan Karya Seorang Orientalis Zaman Kolonial, Jakarta: PT

Girimukti Pasaka.

Laffan, Michael, 2005, Finding Java:Muslim nomenclature of insular Southeast

Asia from Sriwijaya to Snouck Hurgronje, Singapore: Asia Research

Institute.

200

Lechte, John, 1994, Fifty Key Contemporary Thinkers, New York and London:

Routledge. terj. A. Gunawan Admiranto, 2001, 50 Filsuf Kontemporer:

Dari Strukturalisme sampai Postmodernitas, Yogyakarta: KANISIUS.

Lestari, Evy, 2009, Pengaruh Kolonialisme Belanda terhadap Keharusan Nikah

Seagama dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia,” Skripsi F.S. IAIN

Semarang: tidak diterbitkan.

Loomba, Ania, 2000, Colonialism / Postcolonialisme, New York: Routledge. terj.

Hartono Hadikusumo, 2003, Kolonialisme / Pascakolonialisme,

Jogjakarta: Bentang Budaya.

Lukito, Ratno, 1998, Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of

Indonesia, terj. Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat

di Indonesia, Jakarta: INIS.

Masinambow (ed.), E.K.M., 2000, Hukum dan Kemajemukan Budaya, Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia.

Moleong, M.A., Dr. Lexy J., 1995, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. VI,

Bandung: Rosda Karya.

-----------------------, 2004, Metodologi Penelilian Kualitatif, Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Muhadjir, Prof. Dr. H. Noeng, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi IV,

Cet. II., Yogyakarta: Rake Sarasin.

Nainggolan, Poltak Partogi (ed.), 2002, Terorisme dan Tata Dunia Baru, Jakarta:

Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi.

201

Paulus, S.H., B.P., 1979, Garis-Garis Besar Hukum Tata Negara Hindia Belanda,

Bandung: Penerbit Alumni.

Pass, Christopher & Bryan Lowes, 1998, Dictionary of Economics, terj. Drs.

Tumpal Rumapea, M.A. & Drs. Posman Haloho, M.A., Kamus Lengkap

Ekonomi, Edisi II, Jakarta: Erlangga.

Piaget, Jean, 1968, Le Stucturalisme, France: Presses Universitaires de France.

terj. Hermoyo, 1995, Strukturalisme, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, 1990, Sejarah

Nasional Indonesia IV, Jakarta: Balai Pustaka.

Raffles, Thomas Stamford, 2008, The History of Java, Jakarta: PT Buku Kita.

Rahman, Taufik, 2007, CRS dan Kemiskinan Struktural, Jakarta: CRS.

Raharjo, M. Dawan (ed.), 1987, Kapitalisme: Dulu dan Sekarang, Jakarta:

LP3ES.

Rajagopalachari, C., 2002, Ramayana, Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, terj.

Saut Pasaribu, Ramayanam Cet. II, Jogjakarta: Fajar Pustaka Baru.

Ratna, SU, Prof. Dr. Nyoman Kutha, 2008, Postkolonialisme Indonesia:

Relevansi Sastra, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ricklefs, M.C., 2008, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Jakarta: Serambi.

Rofiq, M.A., Drs. Ahmad, 2003, Hukum Islam di Indonesia, Cet. VI, Jakarta:

Rajawali Pers.

Rosyid, Daud, 2006, Sunnah di Bawah Ancaman dari Snouck Hurgronje Hingga

Harun Nasution, Bandung: Syamil Cipta Media.

202

Said, Edward, 2003, Freud and the Non-European, London: Verso & Freud

Museum., terj. L.P. Hok, 2005, Bukan Eropa: Freud dan Politik Indentitas

Timur Tengah, Tangerang: Marjin Kiri.

Sarup, Madan, 2008, Postrukturalisme & Posmodernisme, Yogyakarta: Jalasutra.

Simon, Roger, 2000, Gramsci’s Political Thought, terj. Kamdani & Imam

Baihaqi, Gagasan-gagasan Politik Gramsci, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Solomon, Robert C. & Kathleen M. Higgins, 1996, A Short History of Philosophy,

New York: Oxford University Press. terj. Saut Pasaribu, 2003, Sejarah

Filsafat, Cet. II, Jogjakarta: Bentang Budaya.

Strauss, Anselm & Juliet Corbin, 2003, Basics of Qualitative Research: Grounded

Theory Procedures and Techniques, terj. Muhammad Shodiq & Imam

Muttaqien, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-

Teknik Teoritisasi Data, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Strategi Kaum Pagan Menuju The New World Order, (Foxit PDF Reader, tanpa

identitas).

Sugiharto, I. Bambang, 1996, Postmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat,

Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Sulistyo, Dr. Bambang, t.t., Dari Dekolonisasi ke Neokolonialisme: Kebijakan

Ketenagakerjaan Migas Negara, di Balikpapan Kalimantan Timur, paper

di Universitas Hasnuddin Makassar.

Suminto, H. Aqib, 1985, Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor

Inlandsche zaken, Yogyakarta: LP3ES.

203

Sunggono, S.H., MS., Bambang, 2005, Metodologi Penelitian Hukum, Cet. VII,

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sunyoto, Agus, 2003-2005, Suluk Abdul Jalil; Perjalanan Ruhani Syeikh Siti

Jenar, Jilid 1-7, Yogyakarta: LKiS.

-----------------------, 2006, Rahuvana Tattwa, Yogyakarta: LKiS.

Surayin, 2003, Kamus Umum & Homonim Cina-Indonesia Indonesia-Cina,

Bandung: Yrama Widya.

Swannell, Julia (ed.), 1987, The Little Oxford Dictionary, New York: Oxford

University Press.

Teeuw, A., 1994, Kamus Indonesia Belanda Indonesisch-Nederlands

Woordenboek, Jakarta: KITLV-LIPI & Gramedia.

Toer, Pramoedya Ananta, 2003, Sang Pemula, Cet. II, Jakata: Lentera Dipantara.

Umar, S.E., M.M., MBA, Drs. Husein, 1997, Metodologi Penelitian Aplikasi

dalam Pemasaran, Jakarta: Gramedia.

University, Oxford, 2004, Oxford Learner’s Pocket Dictionary, New York:

Oxford University Press.

Veer, Paul van’t, 1979, De Atjeh-Oorlog, Uitgeverij De Arbeiderspers /

Wetenschappelijke Uitgeverij, terj. Grafiti Pers, 1985, Perang Aceh: Kisah

Kegagalan Snouck Hurgronje, Jakarta: Grafiti Pers.

Vlorijk, Arnoud and Hans van de Velde (compiled), 2007, Christiaan Snouck

Hurgronje (1857-1936) Orientalist, Leiden: Leiden University Library.

Vredenbregt, J., 1984, Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat, Cet. VI,

Jakarta: PT Gramedia.

204

Wahyudi, Ph.D., Yudian, 2007, Maqashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik:

Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga, Cet. III,

Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 1995, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional:

Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Cet.

II., Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

-----------------------, 2002, Hukum; Paradigma, Metode dan Dinamika

Masalahnya, Jakarta: ELSAM.

Witkam, Jan Just, 2007, The audio-visual dimension, Christiaan Snouck

Hurgronje’s documentation of sights and soudns of Arabia, Leiden: Friday

16 February.

Yasyin, Drs. Sulchan (ed.), 1997, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya:

Amanah.

2. Pustaka Jurnal dan Majalah

Jurnal Dialog CSIC, Imperialisme Moneter, dalam http://jurnal-

ekonomi.org/2004/04/10/ imperialisme-moneter/ (April 10th, 2004).

Maarif, Ahmad Syafii, Galtung: Tiga Corak Fundamentalisme, dalam Perspektif,

Gatra Nomor 21 (Kamis, 10 April 2008).

Machado, Roberto, Kritik Arkeologi Foucault, Majalah BASIS, No. 01-02, Thn.

52, Januari-Februari 2003.

205

Subangun, Emmanuel, 2001, Struktur Ekonomi Kolonial dan Kapitalisme

Indonesia Kini, dalam Jurnal Pitutur, Meracik Wacana, Melacak

Indonesia, Yogyakarta: Pitutur.

3. Pustaka Artikel dan Berita Website

Akhirnya Merdeka Dari Atlas Belanda, dalam http://www.republika.co.id/koran/

14/29784/ Akhirnya_Merdeka_dari_Atlas _Belanda (Jumat, 06 Februari

2009 pukul 06:19:00)

Antonio Gramsci dalam, http://jv.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci.

-----------------------, dalam http://arts.anu.edu.au/suarsos/gramsci.htm.

Augustaraching, 24 Mei 2008, Snouck Hurgronjehuis, saduran buku Lathiful

Khuluq, Strategi Belanda Melumpuhkan Islam, dalam WordPress.com

(artikel)

Di Balik Perang Asia Timur Raya dalamhttp://sejarahperang.wordpress.com/

2008/09/12/ di-balik-perang-asia-timur-raya/

Frantz Fanon dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Frantz_Fanon

Gayatri Chakravorty Spivak dalam http://webdev.ui.ac.id/post/kuliah-umum-

gayatri-c-spivakid.html?UI=4e9bf235bcd559a0f3243e370857ea9b&UI=4

e9bf235bcd559a0f3243e370857ea9b

Hardiman, F. Budi, Merayakan Keterpecahan atau tentang, dalam situs Uni

Sosial Demokrat. http://unisosdem.org/article_printfriendly.php?aid=2130

206

&coid=3&caid=22 dari URL Source: http://www.kompas.com/kompas-

cetak/0307/04/opini/407245.htm

Jorquera, Roberto, Kuba: Satu Pelajaran Bagaimana Menghancurkan Rasisme,

dalam http://indomarxist.tripod.com/0000008.htm.

Kolonialisme dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kolonialisme (terakhir diubah

pada 23:00, 2 Februari 2009).

Merkantilisme dalam http://id.wikipedia. org/wiki/Merkantilisme (terakhir diubah

pada 05:37, 26 Desember 2008).

Musawir, Musa, Humanisme Dalam Selayang Pandang, dalam http://islam

alternatif.net/iph/content/view/61/1/ (Jumat, 16 Maret 2007).

Nkrumah, Kwami, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kwame_Nkrumah#

cite_note-bio-0 (terakhir diubah pada 12:43, 26 April 2009).

Pasar & Pasar Bebas, dalam http://insist.or.id/index.php?lang=en&page=

angkring&id=2.

Peyakin Bumi Bulat dalamhttp://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2008/

11/081113_ bumibulat.shtml (Diperbaharui pada: 13 November, 2008).

Perang Rusia Vs Jepang, dalam http://forum.detik.com/showthread.php?t=61225

Perioda Pendudukan Jepang dalamhttp://swaramuslim.com/ebook/html/013/

index3.php?page=03-03

Sejarah Teori Ekonomi Klasik dalamhttp://yohanli.wordpress.com/2007/

11/02/sejarah-teori-ekonomi-klasik/.

Snouck Hurgronje dan Pemisahan ‘Islam Politik’ saduran dari Lathiful Khuluq,

Strategi Belanda Melumpuhkan Islam, dalam Labbaik Majalah Islami,

207

http://hidayatullah.com/

modules.php?name=News&file=article&sid=1521

Syamsuddin, Fadli, Selat Makassar Indikator Perubahan Iklim Dunia?, dalam

http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0305/05/ilpeng/291874.htm

(Senin, 05 Mei 2003).

Syeirazi, Muhammad Kholid, Reformasi Protestan 1517 dan Benih-Benih

Nasionalisme Modern, dalam http://www.jarkom.biz/cara-login/224-

kholid-syeirazi-reformasi-protestan1517. html (Last Updated Friday, 19

December 2008 15:07).

Uka, DR H, Manuskrip Ulama Nusantara Dijarah Penjajah, dalam

www.Sabili.co.id

Wenas, J.H., Identitas Politik di Hindia Belanda, dalam www.sarwono.net, edisi 3

Januari 2005, atau dalam http://www.sarwono.net/artikel.php?id=50

Yogi, Indra, Kejahatan Christian terhadap Islam dan Aceh, disadur dari Dr. Daud

Rasyid, MA, ”Fenomena Sunnah di Indonesia, Potret Pergulatan

Melawan Konspirasi”, dalam www.hidayatullah.com atau

http:www.scribd.com/doc/3988469/snouck-hurgronje? autodown=doc

DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama : Arief Muthofifin Ttl : Kendal, 15 Februari 1984 Alamat : Desa Donosari Rt 04 Rw II Gang Salak No. 17

Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos 51351

HP/ e-mail : 08.17.05.85.4.86/ [email protected] Pendidikan Formal • SDN 1 Donosari (1990-1996) • SMPN 2 Patebon (1996-1999) • MAN Model Percontohan Kendal (1999-2002) • Workshop Keterampilan Teknik Otomotif (1999-2002) • S.1 Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang (2003-2010) Pendidikan Nonformal • Ponpes al-Miftah/ Madrasah Raudlatul Huda Donosari (1990-1996/ nomaden) • Ngaji dengan Ustadz Ustadz Kampung (1990-1999) • Ponpes Raudlatut Thalibin Tugurejo, Tugu-Semarang (2003-2004) Aktivitas Berorganisasi • Ketua Lembaga Karatedo Indonesia (LEMKARI) MAN Kendal (2000-2001) • Pengurus Departemen Kajian di Ponpes Raudlatut Thalibin Tugurejo, Tugu-

Semarang (2003) • Forum Sajian Ilmiah/ FORSI Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang

(2003, alm.) • Lembaga Penerbitan Mahasiswa (LPM) Justisia Fakultas Syari’ah IAIN

Walisongo Semarang: Pimpinan Umum (PU)/ Pemimpin Redaksi (Pimred) Buletin JustNews (2003), Sekred/ de facto Pimred Majalah JUSTISIA (2004), Penggagas dan Pendiri Majalah LiKSA/ Lingkar Kajian Sastra Justisia (2004), Pimred Majalah JUSTISIA (2005), Wakil PU/ de facto PU LPM Justisia (Desember 2005), PU LPM Justisia (2006 & 2007) sekaligus de facto Pimred Jurnal Justisia (2006), Litbang LPM Justisia (2008-sekarang).

• Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW) IAIN Walisongo Semarang: Bidang Kajian Keilmuan (2006-2007), Litbang KSMW (2008-sekarang).

• Partai Pembaharuan Mahasiswa/ PPM IAIN Walisongo Semarang (2003-2006). • Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM): DPM Fakultas Syari’ah Komisi A

Bidang Advokasi Akademik Mahasiswa (2004-2005), DPM IAIN Walisongo Komisi C Bidang Advokasi Mahasiswa (2007-2008).

• Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII): Pimred Salib/ Syari’ah Liberal (2004-2005) PR PMII Syari’ah, Bidang Kajian dan Penerbitan PK PMII

Walisongo (2006-2007), Ketua I PC PMII KOTA SEMARANG/ Bidang Internal, Pengembangan SDM dan Pengetahuan (2008-2009).

• Ikatan Pemuda/ Pelajar Nahdlatul Ulama (Ranting-PW): Pendiri/ Pimred Majalah Manhaj al-fikr dan AstraNawa PC IPNU Kabupaten Kendal (2007-2009), Wakil PU Majalah Risalah Nusa PW IPNU Jawa Tengah (2006-2009).

• Ketua Bidang Diklat dan Peneliti di Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang (2008-2010).

Event yang Pernah Diikuti • The Best Pemakalah Ilmiah Mahasiswa se-Jawa Tengah di Universitas Kristen

Satya Wacana (UKSW) Salatiga (2005) • Pemakalah Mahasiswa di Annual Conference on Islamic Studies Departemen

Agama RI-Bandung (2006) • Pemakalah Mahasiswa di Annual Conference on Islamic Studies Departemen

Agama RI-Pekan Baru Riau (2007) • Pemakalah Mahasiswa PIONER PTAI se-Indonesia di Pontianak-Kalimantan

Barat (2007)

Aktivitas Menulis Kontributor buku Dekonstruksi Islam Mazhab Ngaliyan: Pergulatan Pemikiran Anak-Anak Muda Semarang (2006), LPM Justisia, SUARA MERDEKA, WAWASAN, INSPIRASI (Majalah Gereja Katedral Jateng), Pontianak Post, Jawa Pos, KOMPAS, Buletin At-Taharruriyyah, NU Online, dll.

Semarang, 07 Juni 2010

Penyusun,

Arief Muthofifin NIM 032111139

CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE ARSITEK …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/95/jtptiain-gdl... · Sempat berkali-kali terjadi perang pendapat dan pemikiran (tepatnya, Perang

Documents