Chalid Muhammad : Arah Kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintahan Jokowi-JK

Arah KebijakanLingkungan HidupPemerintahan Jokowi-JK

CHALID MUHAMMAD

Fakta Penguasaa SDA di Indonesia40 Orang Indonesia terkaya menurut versi majalah Forbes memiliki asset sebesar 71 miliyar US$ atau setara dengan Rp. 639.000.000.000.000. Sebagian besar dari mereaadalah pengusaha yang berhubungan dengan sumber daya alam seperti pengusahaPerkebunan Kelapa Sawit, Pertambangan, HPH dan HTI serta pelaku Industri yangberhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam

Joyo Winoto (Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional) menyatakan, 56% assetyang ada di tanah air baik berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanyaoleh 0,2 % penduduk Indonesia.

Pengusaan segelintir orang atas sumber-sumber agraria makin nyata jika dilihatberdasarkan sektor pembangunan. Pemerintah telah memberikan 42 juta hektarhutan pada 301 perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan 262 unitperusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) (Kemnhut 06/09

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyebutkan 35% daratan Indonesia diizinkanuntuk dibongkar oleh industri pertambangan.

Sawit Wacth menyatakan hingga Juni 2010 pemerintah telah memberikan 9,4 jutahektar tanah dan akan mencapai 26,7 juta hektar tahun 2020 kepada 30 group yangmengontrol 600 perusahaan. Luasan itu setara dengan tanah yang dikuasai oleh26,7 Juta petani miskin, jika setiap petani memiliki tanah seluas 1 hektar. Padahalmasih banyak petani kita yang tidak memiliki tanah atau menguasai tanah dibawah0,5 hektar

Konsesi HPH

Konsesi Perkebunan

Konsesi Migas

Konsesi SDA

Korupsi yg makin menjadiKorupsi di sektor kehutanan adalah salah satu penyebab utama terjadinyakehancuran hutan di Indonesia. Praktik korupsi ini telah berlangsung lama dandilakukan dengan beragam cara. Antara lain suap dalam proses pemberian izinkonversi kawasan dan lemahnya penegakan hukum terhadap illegal logging. Jumlahkerugian Negara untuk 8 juta ha hutan dari DR dan PSDH sedikitnya 217,6 Triliun. Kementerian Kehutanan tahun 2011 mencatat terjadinya kerugian Negara akibatpembukaan perkebunan dan pertambangan sedikitnya 273,924 Triliun daripembuakaan 727 unit perkebunan dengan luas 7.945.199,18.ha dan 1.722 pertambangan dengan luas 8.854.934,96 ha

Beberapa Modus Kejahatan Kehutanan yang berpotensi menimbulkan kerugianNegara adalah: a) Dikeluarkannya izin tanpa pelaksanaan kewajiban dan memenuhipersyaratan administrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku; b) Dikeluarkannya izin di wilayah yang tidak boleh digunakan untuk aktivitas perizinanyang bersangkutan. (Aktivitas perkebunan diareal gambut dalam dan/atau hutanprimer); c) Aktivitas tanpa izin di kawasan hutan, antara lain: Aktivitas tanpa IzinPelepasan Kawasan Hutan (IPKH) bagi usaha Perkebunan atau Izin Pinjam PakaiKawasan Hutan (IPPKH) bagi usaha pertambangan; Aktivitas tanpa IUPerkebunandan IUPertambangan; d) Aktivitas di luar konsensi; e) Tidak membayar ProvisiSumber Daya Hutan- Dana Reboisasi (PSDH-DR) dan menebang tanpa IzinPemanfaatan Kayu (IPK).

NAWACITA; RPJM DAN KERJA KEMENTRIAN ADAKAH JALAN BARU?

3 jari kelola sampah

(Pilah, Kompos,

Daur Ulang)

Berantas mafia

dengan pendekatan

multi-pintu

Implementasi UU no 6

tahun 2014 tentang Desa

dan realisasi dana

desa Rp 1M/ desa

Implementasi

TAP MPR

No.IX/2001

Publikasi Indeks Kesetaraan dan

Keadilan Gender (sebagai basis

insentif/disinsentif DAK)

Implementasi

UU 44/2009

Pusat Pemantauan Kesra

Nasional (Ruang Kesra

Presiden, Basis Data Terpadu,

Layanan Satu Atap)

Badan Otoritas

Pangan

Perluasan PPT di RS A/B

utk perempuan korban

kekerasan

Lembaga

Koordinasi

bansos pusat

Kartu Indonesia

Sehat di 57

kabupaten

Peningkatan pelayanan kesehatan

primer melalui Laskar Indonesia Sehat, Task

Shifting, dan Rumah Sehat di wil. pilot KIS dan

Puskesmas DTP

Puskesmas

kerjasama

dgn Dinas

Transfusi

Darah

Gerakan Nasional

Perlindungan

Anak

Indeks Komposit

Perlindungan

Anak

Indonesia Pintar(KIP termasuk untuk anak putus sekolah,

BOS, perluasan BOP mis: pesantren,

keaksaraan, PAUD, Percontohan Sekolah

Pintar, Perbaikan Tata Kelola)

Evaluasi pendidikan

universal di kelas 5, 8, 11

Magang di Industri dan

KKN tematik di desa-desa

Program Santri Mandiri

Badan Khusus di bwh

presiden >> konflik agraria

Inisiasi hak kelola desa

(Warung Kayu)

Akselerasi ijin-ijin perhutanan

sosial >> HKm, HTR, HD

Pilot Project 1000 Desa Mandiri

Benih & TeknologiProgram Daulat Pangan 3333 (Beras, Jagung,

Kedelai)

Program Pemulihan Perkebunan Rakyat

Gerakan Nelayan Hebat(kepastian pasokan BBM, lemari

es/pedningin, TI dan aplikasi sistem, armada)

Gerakan Kemandirian Pembudidaya

Ikan (CBIB, Unit Pembenihan Rakyat, kebun bibit

rumput laut, budidaya biofloc, akses pemodalan)

Gerakan Cinta Laut dan

Rehabilitasi Pesisir (bakau,

sabuk pantai, rekayasa hybrid)

Inpres penetapan

kewajiban ikut serta BPJS

Naker bagi seluruh peg

BUMN dan sebagai syarat

perpanjangan ijin usaha

Inpres dan peluncuran bursa informasi

peluang LN dan pelatihan TKI yang

dijalankan oleh pemerintahMemetakan

kebutuhan naker

dari industri-

industri utama

Simposium Naker Nasional

Lingkungan Hidup Desa

Pemberdayaan

Perempuan

Kesehatan

Pemberantasan

Kemiskinan

Petani, Pertanian &

Kehutanan

Perlindungan Anak

Pendidikan

Nelayan, Perikanan &

Lingkungan Hidup

Ketenagakerjaan &

Kependudukan

(pelatihan antenatal

dan postnatal care di

rumah; gizi 1000 hari

setelah kelahiran)

Rumah

Sehat

Rumah Sehat (Kader untuk penyuluhan

promotif dan preventif)

Perbaikan

sistem rujukan melalui Implementasi

UU 44/2009

Kewirausahaan dalam

pendidikan formal: salah

satu mata ekskul wajib SMA (dan

setara), modul kuliah wajib

Gerakan Desa Hebatdimulai dengan 3500 desa

percontohan: penguatan untuk tata

kelola dan manajemen kinerja yang

beorientasi hasil di desaMeningkatkan kapasitas

serikat buruh (pemimpin

dan verifikasi data)

Call center TKI

50 Program Quick Win Kesra...

Inkubator

Inovasi Sosial

Pendukung

Implementasi Kesra

Stimulasi

Pembiayaan

Agro Maritim

Rumah

Wirausaha

Pengelolaan

berbasis Koperasi

Tujuan:

Masyarakat Indonesia yang

TANGGUH, SEHAT, PINTAR,

MAKMUR DAN MAJUmel al ui pertumbuhan yang

BERORIENTASI MANUSIA

Sekolah Peternakan Rakyat 1111

Portal Stimulasi

Wirausaha

Nasional

Olimpiade

Wirausaha

Nasional

… yang dilengkapi dengan detil mekanisme eksekusi untuk setiapprogram

Strategic theme

Improving ‘link and match’ for workforceProtection of

workforce abroadImproving welfare and life quality of

labor family

Improving labormonitoring and

industrial relationship quality

Main indica-tor

Jumlahpenganggu-ran muda(19-24 thn)

Tingkat penganggu-ran

Pekerja tidakpenuhsetengahpenganggur

Tingkatkepuasan penguasaha terhadap kualitas buruh UMR

PersentaseTKI yang terdoku-mentasi

Diversifikasi jenis lapangan kerja bagi TKI

Jumlah BLK Persentase pekerja formal yang ikut dalam BPJS kesehatan

Persentase pekerja formal yang ikut dalam BPJS Ketena-gakerjaan

Persentaseserikat buruhdanorganisasipengusahayang terverifikasi

Pelaksanaansimposiumketenaga-kerjaantripartit plus

From (2013)

200 ribu 7,15 juta 10,57 juta N/A 62% (4 dari6,5 juta)

90% PRT, 10% non-PRT trampil

255 17% 30% 20% Pembentu-kan konsepdan panitia

2015 target

180 ribu Penurunansebesar 2 %

Penurunan sebesar 2 %

Naik 10% 70% 85% PRT, 15% non-PRT trampil

255, dengan40 di revitalisasi

50% 50% 30% 1x di Jakarta (simposium nasional)

to(2019) 100 ribu Penurunansebesar 50 %

Penurunan sebesar 50 %

Naik 20% 100% 60% PRT, 40% non-PRT terampil

600, semuanyatelahrevitalisasi

100% 100% 100% 5x di Jakarta4x di 6 kota: Tangerang, Batam, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar

A. Tema Strategis, Indikator Utama, dan Draft Target

B. Pemetaan Program: Quick Win dan Janji Jokowi/JK

Increase Productivity and Compeititveness of Fishery and Maritime Products

Indikator: (i) Meningkatnya produksi dan Ekspor Perikanan (ii) Meningkatnya utilitas UPI, (iii)Meningkatnya kualitas SDM perikanan, (iii) Diterapkannya iptek

Increase Welfare of Fisherman and Fish-farmer Indikator: (i) Menurunnya kemiskinan masyarakat pesisir; (ii) Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan &

Pembudidaya Ikan, (iii) Meningkatnya kualitas hidup

Ensure sustainability of Fishery and Maritime Resources

Indikator: (i) Menurunnya intensitas IUU fishing dan (ii) efektivitas kawasankonservasi laut, (iii) rehabilitasi kawasan pesisir .

ObjectivesIncrease Productivity and Competitiveness of Fisherman and Fish-farming to achieve social welfare and sustainable resource management

(i) Peningkatan Produksi Komoditas Unggulan Budidaya

Menerapkan Cara Pembudidayaan Ikan Baik (CPIB)

Memperkuat Pusat Induk Lokal Unggul

Mengembangkan Infrastruktur Tambak

Quick wins

Janji

Menjamin mutu Benih Unit Pembenihan Rakyat

(ii) Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Peningkatan Kapasitas Penangkapan Ikan di Wilayah Potensial dan Perbatasan

Peningkatan Kualitas, Prasana, & Manajemen Pelabuhan

(iii) Peningkatan Sumber Daya Manusia Perikanan

Penguatan Sistem Penyuluhan

Regenerasi Nelayan

Sarjana Turun ke Laut

(iv) Penguatan Rantai Nilai & Pemasaran Produk Perikanan danKelautan

Efisiensi Transportasi/Sistem Logistik

Pengembangan Lemari Pendingin

Menjamin Mutu dan Keamanan Pangan

Meningkatkan Utilitas Unit Pengolahan Ikan

(i) Akses pada Saranan Produksi Perikanan & Teknologi

Menjamin Ketersedian Bahan Bakar Migas

Menyediakan Alat Tangkap & PengembanganArmada

Meningkatkan akses Teknologi Perikanan

Mengembangkan Diversifikasi Usaha Perikanan

(ii) Akses pada Informasi Cuaca, Daerah Tangkap dan Pasar

(iii) Meningkatkan Kualitas Hidup Nelayan & Pembudidaya

Memperbaiki Rumah Nelayan

Kartu Indonesia Sehat

Kartu Indonesia Pintar

Memfasilitasi Sertifikasi Tanah Nelayan

(iv) Akses Finansial Bagi Nelayan & Pembudidaya

Mengembangkan Bank Agro-Maritim

Menguatkan Badan Langsung UmumPerikanan

Mengembangkan Asuransi Perikanan

(v) PenguatanKeorganisasian Nelayan

Kartu Nelayan

KoperasiPerikanan/Kelom-pokUsaha Bersama

(i) Pemberantasan Perikanan Ilegal

MCS Terpadu

Pembenahan Sistem Perizinan

Mendirikan BAKAMLA

(ii) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SumberDaya Ikan (SDI)

Pembentukkan Kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan

Menyusun Rencana Pengelolaan Perikanan(RPP)

Pembenahan Sistem Informasi dan Data Perikanan

Integrasi Sistem Perizinan (Pusat-Daerah)

(iii) Pengelolaan Pesisir & Laut

Meningkatkan Efektivitas Konservasi Laut

Akselerasi Kebijakan Satu Peta Pesisir & Laut

Integrasi Tata Ruang Pesisir & Darat

Rehabilitasi Kawasan Pesisir

Output Success case to-date

DesaDemokratis

- Desa Nol Korupsi- Kerukunan- Gotong Royong- Warga Kritis dan Aktif

Informasi Desa Online, Radio komunitas, transparansi, forum warga (Desa Cikadu, Cianjur; Mandalamekar, Tasik, dll)

Pokja DesaPokja Taskin

Desa Sehat

- Air Bersih- Mortalitas Ibu dan

Anak- Sanitasi Lingkungan

Karangrejek, Gunungkidul. Karampi, Bima. Batu Layar, Lombok Barat. Labbo, Bantaeng. Oemasi, Kupang. dll

Pokja KesehatanPokja Lingkungan

Desa Pintar

- Bebas Buta Huruf- Ketersediaan PAUD- Kurikulum lokal

Tematik

Tana Modu (Sumba Tengah), Kekeri (Lombok Barat) Pokja Pendidikan

Desa Makmur- Mandiri Pangan- Mandiri Energi- Produktif

Desa Panggungharjo (Bantul), Desa Karakrejek (Gunungkidul), Mbata-kapidu (Sumba Timur), Pilangrejo (Demak), dll

Pokja PertanianPokja Perikanan

Desa Maju

- Teknologi Tepat Guna- Sistem administrasi dan

informasi berbasis IT- Pelayanan 5 Menit

Nglegi Gunungkidul, Mandala-mekar, Terong Bantul, DesaPlakat, Sumsel (Mikro Hydro CSR PTBA untuk Listrik Desa)

Pokja TaskinPokja Desa

Desa Tangguh& Lestari

- Ketahanan dalammenghadapi bencana

- Ketersediaan panganuntuk situasi darurat

Desa Pesisir Tangguh

Pokja LingkunganPokja PertanianPokja Perikanan

Taskforce SAMPAI DES 2014 SEMESTER 1 - 2015 SEMESTER 2 - 2015

• Re-alokasi pendamping program eksisting (al. PNPM Mandiri )untuk diarahkan ke Desa

• Penetapan Peraturan Pendukung pelaksanaanpembinaan dan perekrutan Fasilitator Desa

• Penetapan persyaratan untuk fasilitator spesialis• Penetapan Standar Penilaian Fasilitator Spesialis dan

Fasilitator Desa• Perekrutan Fasilitator spesialis dan koordinator• Pemilihan desa percontohan untuk pilot Desa Hebat• Finalisasi kontrak kesra

• Kickoff Kontrak Kesra antara Presiden danBupati/Camat & Kades Desa Percontohan

• Berjalannya konsep pendampingan di berbagaitingkat untuk minimum 50% dari jumlah desa-desa percontohan

• Pelatihan dan pendidikan untuk semua fasilitatorspesialis dan fasilitator koordinator

• Rollout ke desa percontohan lainnya• Evaluasi di akhir tahun• Revisi prosedur dan sistim bila diperlukan• Persiapan untuk roll out ke xxx ribu desa di 2016

• Adanya payung hukum dan arahan yang jelas dalammerekrut fasilitator koordinator

Desa• Terbentuknya APBDes, RKPDes, dan RPJM Des yang siap

untuk diajukan persetujuan• Adanya pendampingan ke Desa hasil re-alokasi• Ada pelatihan intensif ke aparatur desa

Kabupaten

Masyarakat

• Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa dalampenetapan APBDes

• Koordinator Fasilitator mulai bekerja di tingkatkecamatan

• Disetujuinya APBDes dan RPJM Des• Cairnya sebagian anggaran desa• Keberadaan fasilitator desa mulai bekerja dan

mengimplementasikan program desa

• Kegiatan pembangunan pedesaan dari APBDes mulaidapat dijalankan

• Fasilitator spesialis mulai bekerja dan berkelilingantar desa

• Program APBDes dan RPJM Desa mulai dapatdiimplementasikan

• Program pembinaan pedesaan mulai berjalan• Fasilitator spesialis mulai turun melakukan

pembinaan

Hasil yang terasa oleh…

Yang harus dilakukan…

KementerianDesa

Bupati

Desa

• Perekrutan koordinator untuk tingat kecamatan• Mengajukan spesialis pada tingkat kabupaten

• Melakukan muswyawarah desa untuk perekrutanfasilitator untuk desa (bila belum ada)

• Sosialisasi ke warga desa

• Pelatihan fasilitator spesialis dan koordinatorfasilitator desa

• Berkoordinasi dengan kementerian Desa untuk pilot Desa Hebat

• Fasilitator menjalankan tugas pendampingan• Proses berjalan untuk menentukan RPJM 2016

• Pemantauan kinerja desa dan fasilitator, koordinator, dan spesialis

• Melakukan review pertama atas kinerja fasilitatorspesialis dan koordinator fasilitator

• Fasilitator menjalankan tugas pendampindan• Proses berjalan untuk menentukan RPJM 2016

Presiden• Menerbitkan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden

mengatur fasilitator desa• Menetapkan kedudukan dan kewenangan fasilitator desa

dalam peraturan perundangan• Menerbitkan Inpres peningkatan kapasitas aparatur desa

• Penandatanganan kontrak komitmen secara simbolisdengan kepada desa

• Launching program Desa Hebat

• Pemantauan berkala

C1. Elemen dari Setiap Program C2. Roadmap untuk Setiap Program

Perbaikan Tata Kelola Sumberdaya Alam dan

Lingkungan Hidup

Isu-isu Strategis Reformasi Lingkungan Hidup

Mencegah dan MemulihkanPencemaran dan Perusakan LH

Keseiapsiagaan MenghadapiPerubahan Iklim dan Bencana

Ekologis

Penegakan Hukum Lingkungan tanpa Pandang Bulu

Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup:Melindungi, mengelola dan memulihkan lingkungan hidup secara adil dan berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat.

(i) Menetaparkan PerpresPercepatan Implementasi Tap MPR IX/2001

(ii) Mengimplementasikan One Map sebagai basis perencanaantata ruang wilayah, kebijakan, & program pemerintah berbasis dayadukung-daya tampung

Penguatan institusi BIG (BadanInformasi Geospasial)

(i) Menurunkan 75% intensitas dan luasan kebakaran hutan/lahan, serta 100% di dalam konsesiperusahaan

(i) Membentuk Tim Aksi Anti Mafia SDA dengan pendekatan multi-doors melalui Inpres

(i) Mengeluarkan Perpres tentang Perlindungan Total Hutan Alam dan Lahan Gambut

Bentuk Badan Ad-hoc Penyelesaian konflik agraria-SDA

Mengeluarkan Inprespercepatan Kebijakan PetaTunggal (One Map)

Quick wins

Janji

(iii) Minimal 30% kawasan hutan dikelola oleh Masyarakat dgnskema Hutan Adat, Hutan Desa, dan Hutan Kemasyarakatan

Percepatan penetapan ijin HD dan HKM yg telah diajukanmasyarakat

(ii) Memulihkan 5,5 juta Ha hutandan ekosistem penting sangat kritis& rusak dengan melibatkan masyarakat

(iii) Gerakan Nasional “3 Jari” (Pilah-Kompos-Daur Ulang) untukpenanganan sampah denganpartisipasi aktif warga (Role model)

Kampanye publik secara masif

(iv) Pemulihan DAS kritis (dengan 4 prioritas Ciliwung, Citarum, Siak, Kapuas)

Roadmap Zero Waste

Insentif warga dan Pemda

Koordinasi Tim Aksi dengan KPK, BPK, PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, Dirjen Pajak, dan Interpol

Penindakan terhadap aktorutama di sektor migas, tambang, hutan, perkebunan, kelautan/ perikanan

(iii) Membentuk Kanal Aspirasisebagai saluran pelaporan warga

(ii) Penindakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaranlingkungan hidup oleh korporasi

(iv) Peningkatan kapasitas SDM aparat penegak hukum lingkungan hidup

Revisi Inpres Moratorium ijin, & memperpanjang masamoratorium

(ii) Revisi & Perkuat Rencana AksiNasional Adaptasi Peru-bahan Iklimdengan APBN/D

(iii) Bencana ekologis menjadi Tupoksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Desa Mandiri Pangan dan Energi

(iv) Mengefektifkan diplomasiinternasional Perubahan Iklim

Perpres pemulihan DAS kritis

TemaStrategis

Perbaikan Tata Kelola Sumberdaya Alamdan Lingkungan Hidup

Mencegah dan Memulihkan Pencemarandan Perusakan LH

Penegakan Hukum Lingkungantanpa Pandang Bulu

Kesiapsiagaan MenghadapiPerubahan Iklim dan Bencana

Ekologis

IndikatorUtama

1. Reforma Agraria dan Pengelolaan SDA berjalan sesuai Tap MPR IX/ 2001

2. Persentase aturan hukum tumpangtindih

3. Persentase perijinan tumpang tindih4. Jumlah konflik agraria yang

diselesaikan badan Ad hoc5. Implementasi kebijakan satu peta (one

map policy)6. Area kawasan hutan dikelola

masyarakat secara lestari

1. Titik api kebakaran hutan2. Area lahan kritis yang dipulihkan3. Laju deforestasi4. Persentase pemulihan pesisir dan karst

sumber air yang kritis yang terintegrasi5. Adanya Gerakan Nasional Pengelolaan

Sampah berbasis masyarakat danindustri

6. Jumlah bank sampah7. Jumlah DAS kritis dipulihkan secara

terpadu & dengan masyarakat

1. Jumlah mafia SDA2. Kerugian negara dari mafia SDA3. Jumlah IUP pertambangan

melanggar4. Partisipasi rakyat dalam

mendukung penegakan hukum5. Persentase tuntutan pelanggaran

lingkungan menang di peradilan6. Jumlah penyidik LH tangguh

1. Hutan alam dan lahan gambutyang tersisa tidak rusak

2. Area gambut dikelolamasyarakat secara lestari

3. Jumlah desa mandiri pangan & energy

4. Jumlah emisi karbon5. Peristiwa bencana ekologis6. Jumlah agenda Indonesia

disetujui dalam perundinganinternasional

Dari (2014)

1. TAP MPR belum diimplementasikan2. Banyak3. 80%4. Tidak ada badan penyelesaian konflik

agraria, total 588 potensi konflikagraria (2014 saja)

5. One map belum terkonsolidasi6. 500 ribu Ha

1. 8.343 titik api2. Minimum, dari total 42 juta Ha 3. 0,6-1,1 juta Ha / tahun4. Tidak ada5. Tidak ada6. 1.195 bank sampah7. 0 DAS dari total 62 DAS Kritis

1. Banyak mafia SDA (belumteridentifikasi)

2. Kerugian Rp. 150 Tr3. ~10,000 IUP melanggar4. Tidak ada5. 0,5%6. Minimum

1. 92 juta hutan terdegradasi, 2. Minimum3. Minimum 4. 2 Giga ton 5. 1.3926. Minimum

Menjadi(2015 & 2019)

1. Inpres Tap MPR (2015)2. 0%3. 0%4. Badan Ad hoc terbentuk (2015) dan

jumlah konflik agraria yang diselesaikan100 kasus (2015), 100% kasus yang ada(2019)

5. Inpres percepatan one map (2015) danintegrasi dalam kebijakan danperencanaan spasial (2019)

6. 10 juta Ha (2015); 40 juta Ha (2019)

1. Zero hot spot di konsesi perusahaan2. 1,1 juta Ha (2015), 5,5 juta Ha (2019)3. 250,000 Ha / tahun (2015)4. Ada planning pemulihan (2015), area

yang dipulihkan 50% (2019) 5. Ada roadmap gerakan nasional (2015)6. 1.000 bank sampah baru (2015), total

3.255 bank sampah (2019)7. 4 DAS kritis (Ciliwung,s Citarum, Siak

dan Kapuas) (mulai 2015); 30 DAS kritis(2019)

1. Terbentuk Tim Cepat Anti Mafia SDA (2015); nol mafia SDA (2019)

2. Nol kerugian (2019)3. Nol IUP melanggar (2015)4. Terbentuk Kanal Aspirasi Rakyat

(2015)5. 100% (2015)6. 5.000 orang (2019)

1. 100% tidak rusak2. Meningkat (2015)3. 5.000 desa (2019)4. 1,4 Giga ton (2019)5. 700 (2019)6. Seluruh agenda

Tujuan dan Indikator

Rangkuman program Lingkungan Hidup

DampakTINGGI untukpemecahanakarmasalah

1. Implementasi One Map sebagai basis pe-rencanaan tataruang wilayah, kebijakan, & program berbasis dayadukung-daya tampung

2. Penetapan ijin HD dan HKM yg telah diajukan masyarakat, dengan target 30% dari lahan hutan

3. Menurunkan 75% intensitas & luasan kebakaranhutan/lahan, serta 100% di dalam konsesi perusahaan

4. Pemulihan DAS kritis (dengan 4 prioritas Ciliwung, Citarum, Siak, Kapuas)

5. Penindakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaranlingkungan hidup oleh korporasi

1. Menerbitkan Inpres pembentukan Tim Aksi Anti Mafia SDA dengan pendekatan multi-doors

2. Membangun role model Lingkungan Hidup: Gerakan 3 JariKelola Sampah (Pilah, Kompos, Daur Ulang)

3. Percepatan Implementasi TAP MPR No.IX/2001 tentangReforma Agraria dan Sumber Daya Alam dengan menetapkanPerpres.

4. Menerbitkan Inpres percepatan Kebijakan Peta Tunggal (One Map Policy)

5. Membentuk Kanal Aspirasi sebagai saluran pelaporan warga6. Menetapkan Perpres pemulihan DAS kritis

DampakRENDAH untukpemecahanakarmasalah

1. Penguatan institusi BIG (Badan Informasi Geospasial)2. Memulihkan 5,5 juta Ha hutan & ekosistem sangat kritis

dengan melibatkan Masyarakat3. Peningkatan kapasitas SDM Aparat Penegak Hukum

lingkungan hidup (PPNS, Polisi, Jaksa)4. Menetapkan Perpres tentang Perlindungan Total Hutan Alam

dan Lahan Gambut5. Revisi & Perkuat Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan

Iklim dengan APBN/D6. Menetapkan bencana ekologis sebagai Tupoksi Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)7. Mengefektifkan diplomasi internasional Perubahan Iklim

TERKENDALA untuk implementasi cepat (mis: kapabilitasdan infrastruktur terbatas, baik kelembagaan maupun fisik)

MUDAH untuk implementasi cepat (mis: ada kapabilitas daninfrastruktur, baik kelembagaan maupun fisik)

C1. Berantas mafia dengan pendekatan multi-pintu

Apa dan kapan dieksekusi? Apa dampaknyakepada masyarakat?

Kapan dampakdirasakan?

KPI Contoh kasussukses

Notes (cth: budget)

1 bulan pertama: tim aksi cepatmafia SDA dibentuk

Kwartal 4 2014: Kasus pertama(kasus lama yg mandek) dibawake pengadilan

2015: Setiap 3 bulan sekaliharus ada kasus besar ditangani

Memperlihatkan kepelanggar danmasyarakat keseriusanpemerintah dalammenindak & menjagaLH/SDA

Di Kuartal 2015 harus ada 1 kasusyang dijatuhihukuman (vonis)

2-3 kasus besardijatuhi hukumanpada tahun 2015

Aceh (Rawa Tripa)

Deskripsi: Mafia SDA merugikan negara, memiskinkan masyarakat & merusak LH. Cara-cara yang digunakan semakin canggih dan menembus batas negarasehingga tidak dapat digunakan pendekatan konvensional. Selain ketentuan LH, perlu dikenakan tuntutan Tipikor & Pencucian Uang. Sebagian praktikmafia telah menjadi temuan BPK, KPK, PPATK, KLH namun penegakan hukumnya sangat lemah. Oleh karena itu penting dibentuk tim aksi cepat anti mafia SDA di bawah kantor kepresidenan.

Janji

Detail Inisiatif Quick Wins Pokja Lingkungan Hidup

Pentahapan Rencana Kerja : Berantas Mafia dengan Pendekatan Multi-Pintu

SAMPAI DES 2014 SEMESTER 1-2015 SEMESTER 2 – 2015

Hasil yang dirasa oleh:

PEMERINTAH

Keyakinan meningkat bahwa pemberantasan Mafia SDA dapat dilakukan.

• Jumlah keterlibatan oknum pemerintah dalamaktivitas mafia SDA menurun.

• Adanya ketertiban yang meningkat dalampengelola an SDA dan peningkatan PNBP

Adanya ketertiban yang meningkat dalampengelola an SDA dan peningkatan PNBP

MASYARAKAT LOKAL

Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintahmeningkat

Masyarakat percaya kepada Pemerintah dan secarasadar membantu pemberantasan Mafia SDA.

Masyarakat percaya kepada Pemerintah dan secarasadar membantu pemberantasan Mafia SDA.

APARAT PENEGAKHUKUM

• Koordinasi antar penegak hukum semakin baik• Keyakinan dan pengalaman dalam

pemberantasan kejahatan terhadap SDA meningkat

Semakin berpengalaman ,dan yakin bahwatindakan ini didukung sepenuhnya oleh Masyarakatdan Pemerintah.

Semakin berpengalaman ,dan mengembangkanaktifitas di bidang pencegahan

Yang harus dilakukan:

KANTOR KEPRESIDENAN

Membentuk Tim Aksi Cepat Pemberantasan Mafia SDA dan deklarasi perang terhadap mafia SDA

Melakukan pengawasan terhadap Tim Aksi Cepat Melakukan pengawasan terhadap Tim Aksi Cepat

TIM AKSI CEPAT ANTI-MAFIA SDA

• Membuat peta jalan pemberantasan mafia SDA• Koordinasi dengan aparat penegak hukum, KPK,

BPK, PPATK, Interpol• Melakukan investigasi kasus yang berdampak

luas• Melimpahkan kasus pertama pada APGAKUM

• Melanjutkan investigasi kasus lain danmelimpahkan kasus ke APGAKUM

• Memonitor jalannya penegakkan hukum• Memberikan laporan pada kantor kepresidenan

• Melanjutkan investigasi kasus lain danmelimpahkan kasus ke APGAKUM

• Memonitor jalannya penegakkan hukum• Memberikan laporan pada kantor kepresidenan

APARAT PENEGAK HUKUM (APGAKUM)

• Menyumbangka SDM terbaik untuk menjadibagian tim aksi cepat

• Mulai memroses satu kasus pertama, yang selama ini berhenti, untuk proses penuntutandengan tuntutan berlapis (Tipikor, PencucianUang dan Pajak)

• Kasus pertama dikenakan vonis Pengadilan. • Kasus-kasus lain diajukan ke Pengadilan

Kasus-kasus lain diajukan ke Pengadilan

KPK, BPK, PPATKMendukung Tim dengan menyuplai data daninformasi terkait

Secara rutin menyuplai data dan informasipelanggaran terhadap SDA

Secara rutin menyuplai data dan informasipelanggaran terhadap SDA

KEMENTERIAN SEKTORAL

Menyumbangkan SDM terbaik menjadi bagian dariTim Aksi Cepat

Capacity building untuk PPNS di Kementeriannyadan sebagai sumber SDM Tim Aksi Cepat

Capacity building untuk PPNS di Kementeriannyadan sebagai sumber SDM Tim Aksi Cepat

PEMDA

Mendukung Tim dengan memberikan informasi & data yang valid, dan memberikan penyadarankepada Masyarakat.

Mendukung Tim dengan memberikan informasi & data yang valid, dan memberikan penyadarankepada Masyarakat.

Mendukung Tim dengan memberikan informasi & data yang valid, dan memberikan penyadarankepada Masyarakat.

C2. Role Model Lingkungan Hidup: Gerakan 3 Jari Kelola Sampah (Pilah, Kompos, Daur Ulang)

Apa dan kapan dieksekusi? Apa dampaknyakepada masyarakat?

Kapan dampakdirasakan?

KPI Contoh kasussukses

Notes (cth: budget)

1 bulan pertama: DeklarasiGerakan 3 Jari Kelola Sampah

Q4 2014: Roadmap Zero Waste Indonesia

2015 kampanye dan pemberianinsentif pada Pemda (DAK), masyarakat dan pelaku industriyang aktif dalam Gerakan 3 Jari

Perbaikan sistempengelolaan sampah

Masyarakatmendapatkan manfaatekonomi dari bank sampah

Lingkungan lebih sehat

1 Januari 2015 Tahun Baru TanpaSampah

Q1 2015

Pertumbuhan 2.000 bank sampahmasyarakat5 kota besar model gerakan 3 jari kelolasampah10 perusahaanbesar menerapkan‘Take Back Policy’

Beberapa bank sampah dancomposting di Jakarta, Surabaya.Jepang, Eropa, California

Deskripsi: Data Kementerian Lingkungan hidup menyebutkan, sampah dalam negeri di tahun 2013 telah mencapai 38,5 juta ton/tahun, dan yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hanya 13,6 juta ton/tahun. Saat ini, hampir 90 % kota di Indonesia masih menggunakan teknologi open dumping dan dibakar. Tidak ada upaya pemilihan sampah sebelum masuk ke TPA. Dilain sisi, ada 1.195 bank sampah yang dikelola dan memberikanmanfaat ekonomi bagi masyarakat, namun belum menjadi gerakan kolektif publik.

Janji

Detail Inisiatif Quick Wins Pokja Lingkungan Hidup

5 elemen revolusi mental birokrat dalam implementasi Nawacitauntuk mencapai Kesejahteraan rakyat

From

Penekanan terhadap PROGRAM (“Sudahdilaksanakan”)

To

Penekanan terhadap HASIL (“Sudahdicapai”)

SEMUA terlibat, TIDAK ADA yang bertanggungjawab

SATU pertanggungjawaban hasil, semuaterlibat

“Kota” mengarahkan desa Desa mengarahkan desa, “kota” memantau dan membantu desa

PROYEK: Pemerintah merancang danmemimpin implementasi

GERAKAN: Implementasi yang partisipatoris, gotong royong

PEMIMPIN HEBAT: Pertumbuhan ekonomiNegara Indonesia

RAKYAT HEBAT: PertumbuhanKesejahteraan rakyat Indonesia

1

2

3

4

5