Home >Government & Nonprofit >Chalid Muhammad : Arah Kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintahan Jokowi-JK

Chalid Muhammad : Arah Kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintahan Jokowi-JK

Date post:23-Jul-2015
Category:
View:99 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Transcript:

5 Prioritas Utama menuju Indonesia Hebat

Arah Kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintahan Jokowi-JKChalid MuhammadFakta Penguasaa SDA di Indonesia40 Orang Indonesia terkaya menurut versi majalah Forbes memiliki asset sebesar 71 miliyar US$ atau setara dengan Rp. 639.000.000.000.000. Sebagian besar dari merea adalah pengusaha yang berhubungan dengan sumber daya alam seperti pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit, Pertambangan, HPH dan HTI serta pelaku Industri yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alamJoyo Winoto (Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional) menyatakan, 56% asset yang ada di tanah air baik berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya oleh 0,2 % penduduk Indonesia. Pengusaan segelintir orang atas sumber-sumber agraria makin nyata jika dilihat berdasarkan sektor pembangunan. Pemerintah telah memberikan 42 juta hektar hutan pada 301 perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan 262 unit perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) (Kemnhut 06/09Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyebutkan 35% daratan Indonesia diizinkan untuk dibongkar oleh industri pertambangan. Sawit Wacth menyatakan hingga Juni 2010 pemerintah telah memberikan 9,4 juta hektar tanah dan akan mencapai 26,7 juta hektar tahun 2020 kepada 30 group yang mengontrol 600 perusahaan. Luasan itu setara dengan tanah yang dikuasai oleh 26,7 Juta petani miskin, jika setiap petani memiliki tanah seluas 1 hektar. Padahal masih banyak petani kita yang tidak memiliki tanah atau menguasai tanah dibawah 0,5 hektarKonsesi HPH

Konsesi Perkebunan

Konsesi Migas

Konsesi SDA

Korupsi yg makin menjadiKorupsi di sektor kehutanan adalah salah satu penyebab utama terjadinya kehancuran hutan di Indonesia. Praktik korupsi ini telah berlangsung lama dan dilakukan dengan beragam cara. Antara lain suap dalam proses pemberian izin konversi kawasan dan lemahnya penegakan hukum terhadap illegal logging. Jumlah kerugian Negara untuk 8 juta ha hutan dari DR dan PSDH sedikitnya 217,6 Triliun. Kementerian Kehutanan tahun 2011 mencatat terjadinya kerugian Negara akibat pembukaan perkebunan dan pertambangan sedikitnya 273,924 Triliun dari pembuakaan 727 unit perkebunan dengan luas 7.945.199,18.ha dan 1.722 pertambangan dengan luas 8.854.934,96 ha Beberapa Modus Kejahatan Kehutanan yang berpotensi menimbulkan kerugian Negara adalah: a) Dikeluarkannya izin tanpa pelaksanaan kewajiban dan memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku; b) Dikeluarkannya izin di wilayah yang tidak boleh digunakan untuk aktivitas perizinan yang bersangkutan. (Aktivitas perkebunan diareal gambut dalam dan/atau hutan primer); c) Aktivitas tanpa izin di kawasan hutan, antara lain: Aktivitas tanpa Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) bagi usaha Perkebunan atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) bagi usaha pertambangan; Aktivitas tanpa IUPerkebunan dan IUPertambangan; d) Aktivitas di luar konsensi; e) Tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan- Dana Reboisasi (PSDH-DR) dan menebang tanpa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

NAWACITA; RPJM DAN KERJA KEMENTRIAN ADAKAH JALAN BARU?

3 jari kelola sampah(Pilah, Kompos, Daur Ulang)Berantas mafia dengan pendekatan multi-pintuImplementasi UU no 6 tahun 2014 tentang Desa dan realisasi dana desa Rp 1M/ desaImplementasi TAP MPR No.IX/2001Publikasi Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (sebagai basis insentif/disinsentif DAK)Implementasi UU 44/2009Pusat Pemantauan Kesra Nasional (Ruang Kesra Presiden, Basis Data Terpadu, Layanan Satu Atap)Badan Otoritas PanganPerluasan PPT di RS A/B utk perempuan korban kekerasanLembaga Koordinasi bansos pusatKartu Indonesia Sehat di 57 kabupatenPeningkatan pelayanan kesehatan primer melalui Laskar Indonesia Sehat, Task Shifting, dan Rumah Sehat di wil. pilot KIS dan Puskesmas DTPPuskesmas kerjasama dgn Dinas Transfusi DarahGerakan Nasional Perlindungan AnakIndeks Komposit Perlindungan AnakIndonesia Pintar (KIP termasuk untuk anak putus sekolah, BOS, perluasan BOP mis: pesantren, keaksaraan, PAUD, Percontohan Sekolah Pintar, Perbaikan Tata Kelola)Evaluasi pendidikan universal di kelas 5, 8, 11Magang di Industri dan KKN tematik di desa-desaProgram Santri MandiriBadan Khusus di bwh presiden >> konflik agrariaInisiasi hak kelola desa (Warung Kayu)Akselerasi ijin-ijin perhutanan sosial >> HKm, HTR, HDPilot Project 1000 Desa Mandiri Benih & TeknologiProgram Daulat Pangan 3333 (Beras, Jagung, Kedelai)Program Pemulihan Perkebunan RakyatGerakan Nelayan Hebat (kepastian pasokan BBM, lemari es/pedningin, TI dan aplikasi sistem, armada)Gerakan Kemandirian Pembudidaya Ikan (CBIB, Unit Pembenihan Rakyat, kebun bibit rumput laut, budidaya biofloc, akses pemodalan)Gerakan Cinta Laut dan Rehabilitasi Pesisir (bakau, sabuk pantai, rekayasa hybrid)Inpres penetapan kewajiban ikut serta BPJS Naker bagi seluruh peg BUMN dan sebagai syarat perpanjangan ijin usahaInpres dan peluncuran bursa informasi peluang LN dan pelatihan TKI yang dijalankan oleh pemerintahMemetakan kebutuhan naker dari industri-industri utamaSimposium Naker NasionalPendampingan dan penguatan desa melalui penyiapan Fasilitator dan Pendamping Desa secara sistimatis, konsisten dan berkelanjutanMasyarakat Pejuang PendidikanProyek percontohan pergantian distribusi bansos (tunai, satu kartu, lektronik)Lingkungan HidupDesaPemberdayaan PerempuanKesehatanPemberantasan KemiskinanPetani, Pertanian & KehutananPerlindungan AnakPendidikanNelayan, Perikanan & Lingkungan HidupKetenagakerjaan & KependudukanIndonesia Pintar (melalui perluasan BOP Keaksaraan dan Life Skill(pelatihan antenatal dan postnatal care di rumah; gizi 1000 hari setelah kelahiran)Rumah SehatRumah Sehat (Kader untuk penyuluhan promotif dan preventif)Perbaikan sistem rujukan melalui Implementasi UU 44/2009Kewirausahaan dalam pendidikan formal: salah satu mata ekskul wajib SMA (dan setara), modul kuliah wajibGerakan Desa Hebat dimulai dengan 3500 desa percontohan: penguatan untuk tata kelola dan manajemen kinerja yang beorientasi hasil di desaMeningkatkan kapasitas serikat buruh (pemimpin dan verifikasi data)Call center TKI50 Program Quick Win Kesra...Inkubator Inovasi SosialPendukung Implementasi KesraStimulasi Pembiayaan Agro MaritimRumah WirausahaPengelolaan berbasis Koperasi

Sekolah Peternakan Rakyat 1111Portal Stimulasi Wirausaha NasionalOlimpiade Wirausaha Nasional yang dilengkapi dengan detil mekanisme eksekusi untuk setiap program

A. Tema Strategis, Indikator Utama, dan Draft TargetB. Pemetaan Program: Quick Win dan Janji Jokowi/JK

C1. Elemen dari Setiap ProgramC2. Roadmap untuk Setiap ProgramPerbaikan Tata Kelola Sumberdaya Alam dan Lingkungan HidupIsu-isu Strategis Reformasi Lingkungan HidupMencegah dan Memulihkan Pencemaran dan Perusakan LHKeseiapsiagaan Menghadapi Perubahan Iklim dan Bencana EkologisPenegakan Hukum Lingkungan tanpa Pandang BuluTujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup:Melindungi, mengelola dan memulihkan lingkungan hidup secara adil dan berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat.(i) Menetaparkan Perpres Percepatan Implementasi Tap MPR IX/2001(ii) Mengimplementasikan One Map sebagai basis perencanaan tata ruang wilayah, kebijakan, & program pemerintah berbasis daya dukung-daya tampungPenguatan institusi BIG (Badan Informasi Geospasial)(i) Menurunkan 75% intensitas dan luasan kebakaran hutan/lahan, serta 100% di dalam konsesi perusahaan(i) Membentuk Tim Aksi Anti Mafia SDA dengan pendekatan multi-doors melalui Inpres(i) Mengeluarkan Perpres tentang Perlindungan Total Hutan Alam dan Lahan GambutBentuk Badan Ad-hoc Penyelesaian konflik agraria-SDAMengeluarkan Inpres percepatan Kebijakan Peta Tunggal (One Map)Quick winsJanji(iii) Minimal 30% kawasan hutan dikelola oleh Masyarakat dgn skema Hutan Adat, Hutan Desa, dan Hutan KemasyarakatanPercepatan penetapan ijin HD dan HKM yg telah diajukan masyarakat(ii) Memulihkan 5,5 juta Ha hutan dan ekosistem penting sangat kritis & rusak dengan melibatkan masyarakat(iii) Gerakan Nasional 3 Jari (Pilah-Kompos-Daur Ulang) untuk penanganan sampah dengan partisipasi aktif warga (Role model)Kampanye publik secara masif(iv) Pemulihan DAS kritis (dengan 4 prioritas Ciliwung, Citarum, Siak, Kapuas)Roadmap Zero WasteInsentif warga dan PemdaKoordinasi Tim Aksi dengan KPK, BPK, PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, Dirjen Pajak, dan InterpolPenindakan terhadap aktor utama di sektor migas, tambang, hutan, perkebunan, kelautan/ perikanan(iii) Membentuk Kanal Aspirasi sebagai saluran pelaporan warga (ii) Penindakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran lingkungan hidup oleh korporasi(iv) Peningkatan kapasitas SDM aparat penegak hukum lingkungan hidupRevisi Inpres Moratorium ijin, & memperpanjang masa moratorium(ii) Revisi & Perkuat Rencana Aksi Nasional Adaptasi Peru-bahan Iklim dengan APBN/D(iii) Bencana ekologis menjadi Tupoksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)Desa Mandiri Pangan dan Energi(iv) Mengefektifkan diplomasi internasional Perubahan IklimPerpres pemulihan DAS kritisTema StrategisPerbaikan Tata Kelola Sumberdaya Alam dan Lingkungan HidupMencegah dan Memulihkan Pencemaran dan Perusakan LHPenegakan Hukum Lingkungan tanpa Pandang BuluKesiapsiagaan Menghadapi Perubahan Iklim dan Bencana EkologisIndikator UtamaReforma Agraria dan Pengelolaan SDA berjalan sesuai Tap MPR IX/ 2001Persentase aturan hukum tumpang tindihPersentase perijinan tumpang tindihJumlah konflik agraria yang diselesaikan badan Ad hocImplementasi kebijakan satu peta (one map policy)Area kawasan hutan dikelola masyarakat secara lestariTitik api kebakaran hutanArea lahan kritis yang dipulihkanLaju deforestasi Persentase pemulihan pesisir dan karst sumber air yang kritis yang terintegrasiAdanya Gerakan Nasional Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat dan industriJumlah bank sampahJumlah DAS kritis dipulihkan secara terpadu & dengan masyarakat Jumlah mafia SDAKerugian negara dari mafia SDAJumlah IUP pertambangan melanggarPartisipasi rakyat dalam mendukung pene

Embed Size (px)
Recommended