-
MEMBANGUN PERSPEKTIF GENDER DALAM MATERI MEMBANGUN PERSPEKTIF
GENDER DALAM MATERI
MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MUATAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
MudjiatiKementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan AnakRepublik indonesia
Jakarta, 26 Juni 2012
1
-
Apa Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Perundang-undangan adalah: peraturan tertulis, yang
memuat norma hukum, yang mengikat secara umum, dan dibentuk atau
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang
berwenang melalui prosedur yang ditetapkandalam Peraturan
Perundang-
undangan.
2
-
3Pasal 6 ayat (1) UU 12 Th. 2011, berbunyi:
Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan mencerminkan
asas:
a). Pengayoman b). Kemanusiaan
c). Kebangsaan, d). Kekeluargaan
e). Kenusantaraan f). Bhinneka Tunggal Ika g). Keadilan
h)Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
i). Ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau
j). Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
-
Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf h
UU No. 12 Tahun 2011
Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan adalah:
bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan;
tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan
latar belakang, antara lain:
- agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
4
-
Materi Muatan Materi Muatan Peraturan
Perundang-undanganPeraturan Perundang-undangan
Muatan Materi Peraturan Perundang-undangan adalah:
- Materi yang dimuat dlm Peraturan Puu-an- sesuai jenis, -
fungsi, dan - hierarkhi Peraturan Puu-an.
- (Pasal 1 angka 13 UU No.12/2011 ttg PPP)
5
-
Jenis dan Hierarkhi Peraturan Puu-anJenis dan Hierarkhi
Peraturan Puu-an
* Pasal 7 ayat (1) UU No.12/2011Jenis dan hierarki Peraturan
Puu-an, terdiri atas:c.UUD RI Tahun 1945;d.Ketetapan
MPR;e.UU/Perpu;f.Peraturan Pemerintah;g.Perpres;h.Peraturan Daerah
Provinsi, dan i.Peratuar Daerah Kabupaten/Kota
6
-
Jenis Peraturan Puu-an selain yang Jenis Peraturan Puu-an selain
yang ditentukan Pasal 7 ayat (1)ditentukan Pasal 7 ayat (1)
Mencakup peraturan yangditetapkan:MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK,
KY, BI, Menteri. Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi,
Gubernur, DPRD Kab/Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang
setingkat.Peraturan Puu-an tsb diakui keberadaannya dan memp
kekuatan hukum mengikat. Sepanjang dibentuk oleh peraturan Puu-an
yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
7
-
MATERI MUATAN YG HRS DG UU, MATERI MUATAN YG HRS DG UU,
berisi:berisi: Pengaturan lebih lanjut dari ketentuan UUD 1945;
Perintah UU untuk diatur dg UU; Pengesahan Perjanjian internasional
tertentu; Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi;
dan/atau Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
Pasal 10 ayat (1)Tindak lanjut atas Putusan Mk dilakukan oleh
DPR atau
Pemerintah. (Pasal 10 ayat (2)
8
-
Materi Muatan Peraturan Puu-an yang Materi Muatan Peraturan
Puu-an yang lain:lain:
Perpu, sama dengan UU; Peraturan Pemerintah, berisi materi untuk
mejnalankan
UU sbgmn mestihya; Perpres, berisi materi yang diperintahkan UU,
untuk
melaksanakan PP, atau untuk menyelenggarakan kekuasaan
Pemerintahan
Perda, berisi materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan
tugas pembantuan serta menampung kondisi daerah.
9
-
HAL PENTING perlu DIPERSIAPKAN dalam membentuk Peraturan
Puu-an:
persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, atau cara
penyiapan, dan pembahasan, serta teknik penyusunan maupun
pemberlakuannya.
Untuk menunjang Peraturan Perundang-undangan diperlukan peran
tenaga perancang peraturan perundang-undangan:- Tenaga Profesional
dan Berkualitas;- dalam pelaksanaan tugas: menyiapkan, mengolah,
dan merumuskan rancangan Peraturan Puu-an.
10
-
Peraturan Perundang-Undangan yang Adil-Setara Gender
Peraturan perundang-undangan yang Responsif Gender, akan
mengandung ketentuan yang:
- kedayagunaan dan kehasilgunaannya dapat dirasakan adil dan
setara gender,
- baik oleh perempuan maupun laki-laki. - Hal ini dimaksudkan
untuk adanya keadilan dan kesetaraan
secara riil baik untuk laki-laki maupun perempuan;
(Saat ini telah diterbitkan pedoman: Parameter Kesetaraan Gender
Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)
11
-
BerbagaiBerbagaiRekomendasi Konvensi CEDAW Rekomendasi Konvensi
CEDAW
Berbagai keprihatinan dan rekomendasi Konvensi CEDAW sebagaimana
dimaksud dalam Komentar Akhir (Concluding Comments) pada Sidang
Umum CEDAW 27 Juli 2007 di New York, telah merekomendasikan kepada
negara Indonesia, antara lain sbb:Memastikan bahwa ketentuan,
prinsip dan konsep Konvensi diberlakukan dan digunakan dalam hukum
nasional;Memasukkan definisi Diskriminasi ke dalam Konstitusi atau
peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1
Konvensi;
12
-
Lanjutan .Lanjutan . Memastikan adanya mekanisme dan bantuan
hukum yang efektif
bagi perempuan yang HAMnya (yg ditentukan dalam Konvensi) telah
dilanggar;
Memastikan bahwa Konvensi dan peraturan perundang-undangan
terkait dijadikan bagian integral dalam pendidikan, haukum dan
pelatihan pejabat-pejabat peradilan, termasuk hakim, ahli hukum,
pengacara dan jaksa, dan diketahui dengan baik oleh para pembuat
undang-undang, supaya dengan tegas dibentuk budaya hukum yang
mendukung kesetaraan perempuan dan non diskriminasi di
Indonesia.
Mengidentifikasi dan memprakarsai revisi UU atau peraturan
perundang-undangan yang diindikasi bias gender (Keprihatinan
Komite, sampai saat ini belum
dilakukan upaya revisi).
13
-
Apa itu CEDAW ?
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women - CEDAW )
adalah:
Kesepakatan hak asasi internasional secara khusus
yang mengatur hak-hak perempuan dan anak
perempuan.
14
-
Konvensi CEDAW :
Mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak-hak asasi manusia
norma-norma dan standar kelakukan serta kewajiban negara-negara
peserta (sepakat untuk memenuhinya).
Mewajibkan negara-negara peserta untuk memastikan adanya
pengakuan dan pemenuhan hak-hak perempuan, serta penikmatan hak-hak
asasi oleh perempuan tanpa diskriminasi.
Mengharuskan negara-negara peserta agar lebih banyak melakukan
sesuatu bukan hanya sekedar memastikan tidak ada peraturan yang
diskriminatif terhadap perempuan, tapi juga memastikan bahwa semua
hal yang diperlukan perempuan bisa dinikmati hak-haknya secara
penuh.
15
-
Mengapa CEDAW Penting?
satu-satunya instrumen hukum internasional yang secara khusus
dibentuk untuk mempromosikan dan melindungi perempuan secara
menyeluruh dan sistematis.
Mendeskripsikan prinsip-prinsip kesetaraan substansi antara
laki-laki dan perempuan.
Secara legal mengikat semua negara yang menandatangani dan
meratifikasinya.
Mengakui persoalan kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah
tangga dan menjawab ketimpangan gender dalam lingkungan
keluarga.
16
-
Mengharuskan semua negara peserta untuk memastikan agar
organisasi swasta, perusahaan-perusahaan dan individu-individu
mewujudkan dan melindungi hak-hak perempuan.
Mengharuskan semua negara peserta untuk menghapuskan segala
prasangka-prasangka negatif dan tradisi serta semua
kebiasaan-kebiasaan yang menghambat pemberdayaan perempuan, yang
kesemuanya berasal dari pemahaman yang keliru tentang kelemahan dan
kekuatan dari laki-laki dan perempuan.
17
-
Prinsip-Prinsip CEDAW?Perlindungan dan promosi hak-hak
perempuan/Hak asasi
manusia yang berkesetaraan gender, di dalam Konvensi CEDAW
didasarkan atas 3 (tiga) prinsip, yaitu:1). Prinsip Kesetaraan
Substantif2). Prinsip Non Diskriminatif3). Prinsip Kewajiban
Negara
Aksi Affirmasi (Affirmative Action)
18
-
Ketiga Prinsip tersebut tidak hanya berguna untuk mengenali dan
memahami diskriminasi gender, tetapi juga untuk mengembangkan
tindakan dan strategi untuk melucuti prasangka-prasangka dan
rintangan-rintangan yang sudah ada sejak lama yang menghalangi
perempuan menikmati kebebasan dan melaksanakan hak-haknya sebagai
manusia
Setiap Prinsip merupakan unsur tersendiri dan saling tergantung
satu dengan yang lain
Apabila digabungkan bersama-sama, Prinsip-prinsip tersebut
memberikan kerangka menyeluruh untuk mewujudkan hak-hak
perempuan
19
-
Prinsip Kesetaraan Substantif, memerlukan:
- Kesetaraan kesempatan
- Kesetaraan akses
- Kesetaraan hasil dan manfaat
Sasaran pendekatan Substantif adalah untuk memastikan bahwa
hal-hal yang dihasilkan dari peraturan perundang-undangan,
kebijakan dan program mempunyai sifat tanggap terhadap gender.
Analisis gender dengan pendekatan dari: akses, partisipasi,
kontrol, dan manfaat yang adil.
20
-
KEBUTUHAN ANALISIS GENDER,
untuk memahami:
- masalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan;
- asumsi-asumsi yang mendasari perbedaan tersebut
- Hal-hal yang berkisar dari norma-norma budaya hingga
prasangka, kepercayaan yang keliru, dan struktur politik
- Pendekatan yang dilakukan melalui: akses, partisipasi,
kontrol, dan manfaat.
21
-
Analisis Gender juga untuk:
- Memahami bagaimana asumsi menimbulkan dan melipatgandakan
hal-hal yang merugikan dan menghalangi perempuan menikmati hak-nya
sejajar dengan laki-laki
- Memetakan strategi untuk mengkoreksi atau membetulkan hal-hal
tersebut
- Menciptakan pendukung yang memungkinkan perempuan untuk
menikmati kebebasan dan melaksanakan hak-haknya secara penuh
22
-
2. Prinsip Non Diskriminasi
Pasal 1 CEDAW
Dalam Konvensi ini, istilah diskriminasi terhadap perempuan
berarti setiap pembedaan, pengucilan/pengesampingan atau pembatasan
yang dilakukan berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai dampak atau
maksud yang merugikan atau menihilkan pengakuan terhadap,
kepemilikan dan penggunaan, atau pelaksanaan oleh perempuan dari
hak-hak sebagai manusia dan kebebasan mendasar di bidang politik,
ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya berlandaskan
kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
23
-
CEDAW mengharuskan pemerintah negara-negarapesertanya untuk
memastikan bahwa kebijakan, program dan kegiatan mereka tidak
mendiskriminasikan perempuan, ini berarti bahwa negara-negara harus
memastikan bahwa perempuantidak dirugikan karena ia perempuan,
kondisi-kondisi fisik dan psikis karena ia perempuan, atau karena
norma-norma budaya dan sosial.
CEDAW mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai
setiap pembedaan, pengecualian/pengesampingan atau pembatasan
berdasarkan jenis kelamin atau asumsi sosial budayabahwa perempuan
lebih rendah derajatnya daripada laki-laki dan tidak patut
mendapatan peran, manfaat, atau hak-hak tertentu.
24
-
CEDAW berupaya menghapus diskriminasi baik disengaja (langsung)
maupun tidak disengaja (tidak langsung).- Diskriminasi Langsung:
tindakan-tindakan yang disengaja untuk
memberikan perlakuan berbeda kepada perempuan dan menempatkannya
di bawah laki-laki
- Diskriminasi Tidak Langsung: terjadi ketika dilakukan tanpa
sengaja; dan dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan tersebut
menghalangi perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan
yang didapat laki-laki; atau dampak dari perbuatan tersebut
berakibat perempuan tidak menikmati hak-haknya.
- Misal: program pemberian kredit yang mensyaratkan minimal
pendidikan penerima kredit lulus kelas 6 SD.
(Sementara: fakta masih menunjukkan banyak perempuan yang butuh
kredit tersebut tidak lulus SD).
25
-
Konvensi CEDAW tidak membuat perbedaan antara pelaku swasta dan
pelaku publik. Prinsip non diskriminasi tidak hanya dilakukan oleh
pemerintah saja, tetapi juga serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh pelaku swasta, perorangan (individu) hingga keluarga,
masyarakat, perusahaan bisnis dan lembaga-lembaga keagamaan di
bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan bidang-bidang
lainnya.
Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa
keputusan-keputusan yang dibuat oleh penyusun kebijakan (pemerintah
dan non pemerintah) tidak mendiskriminasikan perempuan.
26
-
3. PRINSIP KEWAJIBAN NEGARA
Semua negara peserta CEDAW (termasuk
Indonesia) secara hukum terikat untuk memenuhi
kewajiban-kewajiban
yang dipersyaratkan dalam Konvensi.
27
-
Dengan meratifikasi CEDAW, Negara Wajib untuk:
- Mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam segala
bentuknya dan mengambil upaya-upaya yang tepat.
- Memasukkan prinsip kesetaraan dalam sistem hukum, mencabut
semua perundang-undangan yang bersifat diskriminatif; dan
- Menetapkan Peraturan Perundang-undangan yang tepat, yang
melarang diskriminasi.
28
-
- Membentuk pengadilan khusus dan lembaga-lembaga publik lainnya
untuk memastikan perlindungan efektif dan memastikan penghapusan
semua perbuatan diskriminatif terhadap perempuan oleh orang
perorangan, organisasi atau perusahaan
- Memastikan bahwa organisasi-organisasi swasta
perusahaan-perusahaan dan individu-individu mewujudkan dan
melindungi hak-hak perempuan
29
-
AKSI AFIRMASI
(AFFIRMATIVE ACTION)
CEDAW menyebutkan bahwa negara peserta dapat
melakukan aksi afirmasi (affirmative action) atau langkah
tindak sementara (temporary special measure) untuk
mempererat kesetaraan partisipasi perempuan di
semua tingkat masyarakat.
30
-
Pada prinsipnya, CEDAW menentukan ada 2 (dua) sisi Kewajiban
Negara:
De-Jure Apa yang terkandung dalam hukum/ peraturan
perundang-undangan
- Memastikan terwujudnya de jure kesetaraan gender- Negara harus
mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan
kebijakan baru supaya hak-hak perempuan dan laki-laki dijamin
dalam kerangka hukum nasional, sesuai dengan kebutuhan
substansifnya.
De-FactoUntuk mencapai kesetaraan substantif, negara harus
memastikan terwujudnya kesetaraan gender dan mengambil
langkah-langkah serta upaya yang tepat guna mencapai kesetaraan
dalam kehidupan yang sesungguhnya, yakni kesetaraan bagi laki-laki
dan perempuan.
31
-
Kesetaraan Substantif yaitu; kesetaraan riil yang didasarkan
atas prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, menjamin
tidak hanya kesetaraan dalam kesempatan, namun kesetaraan
riil-kesetaraan yang secara nyata tercermin dalam hasil.
Hal ini dapat dianalisis dengan pendekatan perspektif gender,
yakni, menemukenali isu-isu gender dengan pendekatan akses,
partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumber daya.
32
-
Pokok-pokok Substantif dalam CEDAW tercantum dalam Pasal 1 Pasal
16
Pasal 1: Definisi DiskriminasiDiskriminasi terhadap perempuan
meliputi setiap pembedaan, pengucilan/pengesampingan atau
pembatasan yang menyebabkan perempuan tidak dapat menikmati hak-hak
politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya yang sama
dengan yang dinikmati laki-laki.
Pasal 2: Upaya-upaya KebijakanCedaw mewajibkan negara-negara
peserta untuk mengambil langkah-langkah kongkret guna menghapus
diskriminasi terhadap perempuan di dalam parlemen, kebijakan dan
program, dan didukung oleh mekanisme kelembagaan.
33
-
Pasal 3: Jaminan Hak-Hak Asasi Manusia dan Kebebasan
Mendasar
Negara-negara peserta Konvensi berkewajiban mengambil semua
upaya yang tepat untuk memastikan bahwa perempuan dapat menikmati
hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar sebagaimana kebebasan
mendasar yang dinikmati oleh laki-laki
Pasal 4: Langkah Tindak SementaraNegara-negara peserta berhak
menetapkan langkah tindak
sementara untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan bagi
perempuan. Mereka dapat memperkenalkan affirmative action sampai
pada saat kesetaraan de-facto benar-benar terealisasi. Usaha-usaha,
termasuk misalnya langkah tindak sementara yang ditujukan untuk
memberikan perlindungan terhadap kehamilan dan persalinan tidak
akan dianggap sebagai bentuk diskriminasi.
34
-
Pasal 5: Stereotype Peran Berdasarkan Jenis Kelamin dan
Prasangka
CEDAW mengakui pengaruh budaya dan tradisi yang membatasi
perempuan dalam menikmati hak-haknya. Oleh karena itu,
negara-negara peserta konvensi harus mengambil upaya-upaya yang
tepat untuk menghapus penstereotipan peran berdasarkan jenis
kelamin dan prasangka yang berasal dari pemikiran bahwa jenis
kelamin yang satu lebih rendah atau lebih tinggi derajatnya
daripada jenis kelamin yang lainnya. Pendidikan keluarga juga
ditekankan untuk mengajarkan bahwa laki-laki maupun perempuan
sama-sama bertanggung jawab dalam mengasuh dan membesarkan anak
35
-
Pasal 6: Trafficking dan ProstitusiNegara-negara peserta harus
mengambil semua upaya, termasuk upaya-upaya legislatif untuk
menghentikan semua bentuk trafiking dan eksploitasi perempuan untuk
prostitusi.
Pasal 7: Kehidupan Politik dan Publik
CEDAW`mewajibkan negara-negara peserta untuk mempromosikan dan
melindungi hak perempuan untuk memberikan suara dalam pemungutan
suara, hak untuk dipilih, hak berpartisipasi dalam penyusunan dan
implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah, dan untuk bergabung
dengan organisasi-organisasi non pemerintah dan asosiasi-asosiasi
yang peduli pada persoalan-persoalan publik dan politik
36
-
Pasal 8: Partisipasi di Tingkat InternasionalNegara-negara
peserta harus memastikan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama
dengan laki-laki untuk mewakili negara di tingkat
internasional.
Pasal 9: KewarganegaraanPerempuan mempunyai hak-hak yang sama
dengan laki-laki untuk mempertahankan dan mengganti
kewarganegaraannya dan untuk memberikan kewarganegaraannya kepada
anak-anaknya. Dalam pengertian ini, perempuan tidak boleh dipaksa
untuk mengganti kewarganegaraannya ketika menikah dengan laki-laki
yang bukan warga negara dari negara perempuan yang bersangkutan.
Perempuan juga mempunyai hak untuk tetap mempertahankan
kewarganegaraannya ketika suaminya berganti kewarganegaraan.
37
-
Pasal 10: Pendidikan
Perempuan dan anak perempuan hendaknya mendapat bimbingan karir
dan kejuruan di semua tingkatan, kurikulum-kurikulum, ujian-ujian,
staf pengajar, gedung/bangunan dan perlengkapan sekolah, dan
kesempatan untuk memperoleh beasiswa dan hibah atas dasar yang sama
dengan laki-laki dan anak laki-laki. Pendidikan bersama secara
aktif didorong terutama melalui revisi buku-buku pelajaran dan
program sekolah serta penyesuaian metode-metode pengajaran.
Selanjutnya, perempuan dan anak perempuan mempunyai hak untuk
berpartisipasi secara aktif dalam olahraga dan pendidikan jasmani;
untuk memperoleh informasi pendidikan yang berifat spesifik tentang
kesehatan dan kesejahteraan keluarga; dan untuk melanjutkan
pendidikan tanpa putus sekolah.
38
-
Pasal 11: Lapangan KerjaCEDAW mengakui hak perempuan untuk
bekerja berdasarkan
kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan harus
mendapatkan kesempatan yang sama dalam pekerjaan, pengupahan,
kenaikan jabatan, pelatihan, jaminan sosial, serta kondisi kerja
yang sehat dan memenuhi unsur-unsur keselamatan. Terutama,
hendaknya tidak dilakukan diskriminasi terhadap perempuan karena
perkawinan, kehamilan, persalinan dan perawatan anak.
Pasal 12: Perawatan Kesehatan dan Keluarga Berencana
Perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan
dan pelayanan-pelayanan lainnya yang berkaitan dengan keluarga
berencana, selama dan sesudah kehamilan
39
-
Pasal 13 Tunjangan Ekonomi dan SosialKonvensi mengakui hak
perempuan untuk mendapatkan tunjangan keluarga, pinjaman bank,
hipotek, dan bentuk-bentuk kredit keuangan lainnya. Konvensi juga
memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam
kegiatan-kegiatan rekreasi, olahraga dan kehidupan budaya.
Pasal 14Perempuan PedesaanNegara-negara peserta hendaknya
mengambil upaya-upaya untuk menghapus diskriminasi terhadap para
perempuan di daerah-daerah pedesaan supaya mereka dapat
berpartisipasi dalam dan memperoleh manfaat yang sama dengan yang
diperoleh laki-laki dari pembangunan desa, termasuk perencanaan
pembangunan, pendidikan, pelatihan, perawatan kesehatan, kredit
keuangan, akses pasar dan program-program jaminan sosial.
40
-
- Pasal 15 Kesetaraan di Hadapan Hukum
Perempuan harus diperlakukan setara dengan laki-laki di hadapan
hukum dan dalam kemampuan hukum, khususnya yang menyangkut
penandatanganan kontrak, pembelian dan penjualan harta benda, dan
pemilihan tempat untuk tinggal.
- Pasal 16 Perkawinan dan Kehidupan Berkeluarga
CEDAW`mengakui bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan
suaminya dalam perkawinan, mengasuh anak dan segi-segi lain
kehidupan berkeluarga.
Catatan: Terhadap penerapan ketentuan Pasal 16 ini, perlu
kehati-hatian dan kecermatan dengan tetap memperhatikan dan
menghormati ketentuan hukum agama dan hukum adat yang dianut oleh
Bangsa Indonesia.
41
-
Kesimpulan
Beberapa ketentuan substantif dan prinsip-prinsip yang
terkandung dalam CEDAW pernting untuk diintegrasikan ke dalam
setiap penyusunan Peraturan Perundang-undangan, didahului dengan
melakukan analisis gender, guna menemukan, mewujudkan, dan/atau
menguatkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif
Gender.
Negara peserta CEDAW (Indonesia) tidak saja harus memastikan
ketentuan keadilan dan kesetaraan gender dalam setiap pembentukan
(termasuk revisi) Peraturan Perundang-undangannya, tetapi juga
diwajibkan untuk menjamin penikmatan hasil yang bermanfaat atas
pemenuhan hak-hak secara substantif.
Misalnya, memastikan untuk adanya penyediaan sarana dan
prasarana kesehatan (tempat/ruang beserta perangkat alat kesehatan
persalinan) dalam rangka pemenuhan hak asasi perempuan.
________________________
42
-
43
Terima KasihTerima Kasih
Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide
9Slide 10Slide 11Slide 12Slide 13Slide 14Slide 15Slide 16Slide
17Slide 18Slide 19Slide 20Slide 21Slide 22Slide 23Slide 24Slide
25Slide 26Slide 27Slide 28Slide 29Slide 30Slide 31Slide 32Slide
33Slide 34Slide 35Slide 36Slide 37Slide 38Slide 39Slide 40Slide
41Slide 42Slide 43