Mengingat Menimbang MENTEAI I(EUANGAN AEPUOL/J( INDONESIA- SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUSLIK INDONESIA NOMOR 108/PMK.Oll/2013_ TENTANG PENGENAAN SEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CASING DAN TUBING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUSLIK INDONESIA, : a. - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor, selain dikenakan Sea Masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Sea Masuk Tindakan Pengamanan; b. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) membuktikan adanya ancaman kerugian serius yang dialami oleh Industri Dalam -Negeri akibat lonjakan kenaikan jumlah impor produk casing dan tubing; c. bahwa mendasarkan penyelidikan KPPI sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Menteri Perdagangan me1alui surat Nomor 1386/M-DAG/SD/6/2013 tanggal 13 Juni 2013, Nomor 670/M-DAG/SD/4/2013 tanggal2 April 2013 dan Nomor 324/M-DAG/SD/2/2013 tanggal 19 Februari 2013,menyampaikan usulan pemberlakukan Sea Masuk Tindakan Pengamanan atas impor prod uk casing dan tubing; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan ten tang Pengenaan Sea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Casing dan Tubing; 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 2. Undang-Ondang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Ta:hun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ndmor 4661);
7
Embed
casing dan tubing; tubing; Agreement Establishing the World Trade ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Mengingat
Menimbang
MENTEAI I(EUANGANAEPUOL/J( INDONESIA-
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUSLIK INDONESIA
NOMOR 108/PMK.Oll/2013_
TENTANG
PENGENAAN SEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAPIMPOR PRODUK CASING DAN TUBING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUSLIK INDONESIA,
: a. - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 PeraturanPemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan AntiDumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan PengamananPerdagangan, terhadap barang impor, selain dikenakan SeaMasuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupapengenaan Sea Masuk Tindakan Pengamanan;
b. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite PengamananPerdagangan Indonesia (KPPI) membuktikan adanyaancaman kerugian serius yang dialami oleh Industri Dalam
-Negeri akibat lonjakan kenaikan jumlah impor produkcasing dan tubing;
c. bahwa mendasarkan penyelidikan KPPI sebagaimanadimaksud dalam huruf b, Menteri Perdagangan me1aluisurat Nomor 1386/M-DAG/SD/6/2013 tanggal 13 Juni2013, Nomor 670/M-DAG/SD/4/2013 tanggal2 April 2013dan Nomor 324/M-DAG/SD/2/2013 tanggal 19 Februari2013,menyampaikan usulan pemberlakukan Sea MasukTindakan Pengamanan atas impor produk casing dantubing;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangkamelaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Undang Nomor17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan MenteriKeuangan tentang Pengenaan Sea Masuk TindakanPengamanan Terhadap Impor Produk Casing dan Tubing;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang PengesahanAgreement Establishing the World Trade Organization(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3564);
2. Undang-Ondang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Ta:hun 2006 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Ndmor 4661);
Memperhatikan
Menetapkan
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
- 2 -
3. Peraturan Pemerintah Nomor' 34 Tahun 2011' tentangTindakan Anti Dumping, Tindakan Im.balan, dan Tindakan .Pengamanan Perdagangan . (Lembaran. Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia. Nomor 522'5);' ..
A. Per~tur!Ul Pemerintah Nomor 10 . Tahun 2012 tent~gPerlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta T<ltaLaksana Pemasukan dan Pengeluaran BarangKedan DariSerta Berada Di Kawasan Yang TelahDitetapkan SebagaiKawasan Perdagangan Bebas dan' . Pelabuhan· Bebas(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012. Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Notndr5277); ,
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun2010tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementexian Negara SertaSusunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon IKementerian Negara;
1. Surat Menteri . Perdagangan Nomor ' 1386/M-.DAG/SD/6/2013 'tanggal 13. Juni 2013 perihal UsulanPemberlakuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan '(BMTP)Atas Impor Produk Casing dan Tubing;
2. Surat Menteri Perdagangan Nom6r 670/M-DAG/SD/4/2013tanggal 2 April 2013 perihal Pemberlakuan Bea MasukTindakan Pengamanan (BMTP); .' .' '.
3. Surat Menteri Perdagangan Nomor 324/M~DAG/SD/2/2013tanggal 19 Februari 2013 perihal Usulan Pengenaan BeaMasuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap imporbarang Pipa Casing dan Tubing dengan Nomor HannoniZedSystem (HS) 7304.29.00.90;
4. Laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesiatentang Hasil Penyelidikan Untuk Tindakatl PengamananPerdagangan (Safeguard) atas Impor Pipa Casing dan' TUbingdengan Nomor Harmonized System (HS) 7304.29.00.90; .
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENOENAANBEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN. TERHADAP IMpOR
. PRODUK CASING DAN TUBING.".. " .
.-, .
" .. c'·-·' ". '",
"
, '
MENTERI KEUANGAN . , .REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
Pasal 1
Terhadap impor produk berupa casi;"g dan tubing dari besi ataubaja,. tanpa kampuh, dengan ukuran diameter 2 Ys incisampaidengan 14 inci, dengan yield strength 75.000 PSI atau lebih,yang ujungnya belum atau sudah dikerjakan,denganpos tarifex 7304.29.00:90 dikenakan Bea . Masuk . TiridakanPengamanan.
Pasal2
Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 dikenakan. selama 4 (empat).tahun terhitungmulai tanggal diundangkannya Peraturan Menteri ini, dengcmketentuan sebagai berikut :
Tarif Bea Masuk
No. Periode TindakanPengamanan
1. Tahun Pertama, dengan periode 1 Rp 28.439 per(satu) tahun sejak tanggal kilogramdiundangkannya PeraturanMenteri ini
2. Tahun Kedua, .dengan periode 1 Rp 28.001 per(satu) tahun sejak tanggal kilogram·berakhiinya periode TahunPertama
3. Tahun Ketiga, dengan periode 1 Rp 27.564per(satu) tahun sejak tanggal kilogramberakhirnya periode Tahun Kedua
4. Tahun Keempat, dengan periode 1 Rp 27,.126 per(satu) tahun sejak tanggal kilogram'berakhirnya periode Tahurl Ketiga .
,
Pasal3
Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimanadimaksuddalam Pasal 1 dikenakan terhada,p, importasi darisemuanegara, kecuali terhadap barang sebagaimana dimaksud daIamPasal 1 yang diproduksi dari negara-nega,rasebagaimana yangtercantum dalam Lampiran yang mefupakan:bcigian·'yang tida:k'terpisahkan dari Peraturan MenteriinL .,... .".':" .,'
.; , ,.,",
.'
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
- 4 -
,.
':
Pasal4·
(1) Pengenaan Bea Masuk Tindaka~ Pengamanan sebagairrianadimaksud dalam Pasal 1 merupakan: :
a. tambahan bea masuk umum (Most Favored Nation); atau
b. tambahan bea masuk preferensi·. berda,-sarkan ·skemaskema perjanjian perdagangan barang· internasiomll·yang berlaku, .dalam hal irripor dilakukan dari negatanegara yang termasuk dalam skema-skema perjanjianperdagangan barang· intemasiona! dimaksud dimmemenuhi ketentuan dalam skema~skema perjanjianperdagangan barang internasional.
(2) Dalam hal ketentuan dalam skema~skemaperjanjian
perdagangan barang .internasional tidak dipenuhi,.pengenaan Bea Masuk· Tindakan Pengamanan atasimportasi dari negara-negara yang termasLlli: dalam skemaskema perjanjian perdagangan barang· internasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakantambahan bea masuk umum (Most Favored Nation).
Pasal 5
Terhadap impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan daripengenaan Bea Masuk TindakanPeI;lgamanan sebagaimarra.dimaksud dalam Pasal 3 dan negara-negara yang rriemiliki kerjasarna perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dirnaksuddalam Pasal 4 ayat (I) huruf b, importirwajib.menyera.hkandokumen Surat Keterangan Asal (Certificate oj Origin).
Pasal6
Ketentuan mengenai pengenaan tatif Bea .Masuk TindakanPengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 2. berlaku .sepenuhnya terhadap impor . barang . yang do1;umeripemberitahuan pabean impor dimaksud. mendapat nomor·
. pendaftaran dari Kantor Pabean pe1abuhan pemasukan.· sejaktanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
Pasa! 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
....... .-'
MENTERlllEUANGANREPUBUK INDONESIA·
- 5 -
Agar setiap orang mengetahuinya,pengundangan Peraturan Menteri ini dengandalam Beiita Negara Republik Indonesia.
memeiintahkanpenempatannya
Ditetapkan di Jakartapada tanggal30 Juli 2013MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMAD CHATIB BASRI
Diundangkan di Jakartapada tanggal6 Agustus 2013MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 985Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO M
-~,"- ""0",,---:KEPAL ~~:i~:' ENTERIAN
I.:$:/ ~."$:\\~·t'/-i \,"-"
("'.----. yf ~D1,l\ it 1
GIART ~\ t;1<'O U:-- ; INIP 19 90~4021Q9.
~,(
LAMPlRANPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLlK INDONESIANOMOR l08/PMK.Oll/2013
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TfNDAKAN PENGAMANANTERHADAP lMPOR PRODUK CASING DAN TUBING
MENTERlI(EUANGANREPUBUK INDONESIA-
DAFI'AR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DAR!PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK CASING DAN TUBING
NO. NAMANEGARA NO_ NAMANEGARA
I. Albania 36_ El Salvador
2. Angola 37. Fiji
3. Antigua and Barbuda 38. Former Yugoslav Republic ofMacedonia (FYROM)
4. Argentina 39. Gabon
5. Armenia 40. Gambia
6. Bahrain, Kingdom of 4I. Georgia
7. Bangladesh 42. Ghana
8. Barbados 43. Grenada
9. Belize 44. Guatemala
10. Benin 45. Guinea
II. Bolivia, Plurinational State of 46. Guinea Bissau