Calk Pemda

LAMPIRAN IV. PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2009 TANGGAL 20 AGUSTUS 2009

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaataanya terhadap peraturan perundangundangan. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan : 1) menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya

ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. 2) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. 3) menyediakan informasi mengenai upaya Pemerintah Daerah dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas. 4) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. 5) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Representasi Gubernur : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2008; 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2008; 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17.1 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2008; 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2008; dengan memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD Bab III. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Bab IV. Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan 5.1.1. Pendapatan 5.1.2. Belanja 5.1.3. Pembiayaan 5.1.4. Aset 5.1.5. Kewajiban 5.1.6. Ekuitas Dana 5.1.7. Komponen-komponen Arus Kas Bab VI. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Bab VII. Penutup

3

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1. Ekonomi Makro Kondisi makro ekonomi DIY pada tahun 2006 kurang kondusif. Walaupun demikian perekonomian DIY masih dapat tumbuh positif sebesar 3,71% lebih lambat dari laju pertumbuhan tahun 2004 dan 2005 yang masing-masing tercatat sebesar 5,12% dan 4,74% serta lebih rendah dari pertumbunan ekonomi nasional sebesar 5,5% pada tahun 2006. Nilai PDRB DIY dengan menggunakan harga konstan tahun 2000 tercatat Rp.17.539 Milyar pada tahun 2006, lebih tinggi dari nilai PDRB tahun 2005 sebesar Rp. 16.911 milyar. Angka pertumbuhan ekonomi DIY tersebut jauh lebih rendah dari proyeksi awal tahun dengan perkiraan pertumbuhan sebesar 4,40%-4,80%. Kondisi ini disebabkan masih rendahnya daya beli masyarakat DIY walaupun kecenderungan suku bunga domestik mengalami penurunan sejak pertengahan tahun 2006. Namun demikian pengaruh kenaikan harga BBM pada 1 Oktober 2005 dan terjadinya gempa tektonik tahun 2006 serta kenaikan harga beras pada akhir tahun 2006 sebagai akibat kemarau panjang yang mengakibatkan tertundanya musim tanam. Perkembangan ekonomi pada tahun 2006 terutama terkait dengan membaiknya kinerja di 3 (tiga) sektor unggulan dalam perekonomian DIY yaitu sektor perdagangan, hotel dan restauran, sektor jasa-jasa dan sektor bangunan, yang masing-masing memberikan andil positif sebesar 1,14%, 1,14% dan 1,10%. Sementara itu sektor pertanian masih menjadi sektor dominan di DIY, pada tahun 2006 merupakan kontributor terbesat keempat terhadap perekonomian dengan andil positip sebesar 0.74%. Jika dilihat dari angka pertumbuhannya, pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor bangunan sebesar 13,28%. Pertumbuhan tinggi yang dialami oleh sektor bangunan berkaitan dengan aktifitas kegiatan rekonstruksi tempat tinggal, tempat usaha maupun bangunan publik yang rusak akibat gempa tektonik, yang ditunjang dengan bantuan baik dari pemerintah maupun swasta. PDRB perkapita penduduk DIY tahun 2006 diperkirakan sebesar Rp 8,79 juta perkapita pertahun, meningkat 15,60% dibandingkan tahun 2005 yang tercatat sebesar

4

Rp 7,60 juta perkapita pertahun. Faktor inflasi yang mencapai 2 digit pada tahun 2006 (10,41%) cukup berperan pada kenaikan nominal PDRB perkapita. Dibidang ketenagakerjaan persoalan pengangguran masih menjadi permasalahan yang harus diatasi karena kecenderungan makin tinggi tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2006 sebesar 6.25% lebih rendah jika dibandingkan denga tahun 2004 dan 2005 yang masing-masing tercatat sebesar 6,26% dan 7,59%. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2006 tercatat sebesar Rp. 29.780,54 juta atau meningkat 17,16% dibandingkan tahun 2005 sebesar Rp 25.419,08 juta. Kontribusi empat sektor terbesar, berturut-turut dari yang terbesar adalah sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian dan industri pengolahan. 1. Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Propinsi DIY dari tahun 2004 2006 mengalami penurunan setiap tahunnya (rata-rata 0,71%) seperti tercermin pada diagram berikut ini.PERTUMBUHAN EKONOMI DIY 2004-2006 (Harga Konstan 2000)6 5,13 5 4,9 4 3 2 DIY 1 0 2004 2005 2006* Nasional 5,6 4,74 3,71 5,6

Keterangan: * angka sementara Sumber: Evaluasi Perekonomian DIY 2006 dan Prospeknya 2007 (BI 2006), diolah Sejalan dengan optimisme laju pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan semakin cepat pada tahun 2007, prospek perekonomian DIY juga diproyeksikan akan membaik. Laju pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2007 diperkirakan tumbuh berkisar 4,68%, atau lebih tinggi dari tahun 2006. Hal ini terutama dipicu oleh

5

sektor pertanian dan sektor bangunan yang diperkirakan tumbuh pesat. Sektor pertanian produktivitasnya akan membaik setelah menghadapi kondisi cuaca yang kurang kondusif, sedangkan sektor bangunan disebabkan berlangsungnya proses rekonstruksi bangunan dan fasilitas umum yang rusak akibat gempa. Selain itu, industri pariwisata diperkirakan juga akan kembali menggeliat yang selanjutnya akan mendorong kinerja sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dengan melihat prospek ekonomi tahun 2007 tersebut diatas, pada tahun 2008 kondisi ekonomi DIY juga akan semakin baik dan stabil. Pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan tidak jauh dari tahun 2007, yaitu sekitar 4,5 5%. 2. Peranan Sektoral Peranan sektoral terhadap pembentukan PDRB pada tahun 2006 menunjukkan sektor perdagangan hotel dan restoran memberikan kontribusi terbesar (20,74%). Peranan sektor berturut-turut dari yang tinggi ke rendah adalah sektor perdagangan hotel dan restoran (20,74%), sektor pertanian (18,87%), sektor jasa-jasa (17,35%), sektor industri pengolahan (13,87%), sektor pengangkutan dan komunikasi (9,98%), sektor bangunan (9,01%), sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan (8,62%), sektor listrik gas dan air bersih (0,86), dan sektor pertambangan dan penggalian (0,70%), seperti tergambar dalam diagram di bawah ini.KONTRIBUSI SEKTOR THD PDRB DIY (%)Jasa-Jasa Keuangan, Persewaann & Jasa Perusahaan Pengangkutan & Komunikasi Perdagangan, Hotel, Restoran Bangunan Listrik, Gas, Air Bersih Industri Pengolahan Pertambangan & Penggalian Pertanian 0 5 10 15 0,7 0,68 18,87 19,66 20 25 0,86 0,85 13,87 13,53 9,01 9,67 8,62 8,12 9,98 10,09 20,74 20,56 17,35 16,85

2007

2006

Keterangan: 2006 angka sementara, 2007 angka proyeksi Sumber: Evaluasi Perekonomian DIY 2006 dan Prospeknya 2007 (BI 2006), diolah.

6

3. Inflasi Inflasi Propinsi DIY tahun 2001 2006 menunjukkan angka yang fluktuatif tergantung kestabilan kondisi ekonomi pada saat itu. Tingkat inflasi tahun 2005 cukup tinggi hal ini terpengaruh oleh naiknya biaya produksi, merosotnya nilai tukar rupiah dan naiknya suku bunga perbankan. Tingkat inflasi ini diprediksi akan terus meningkat pada tahun 2006 dan 2007. Selama tahun 2006 laju inflasi DIY menembus dua digit yakni 10,42% diatas inflasi nasional sebesar 6,60%. Angka inflasi DIY merupakan angka inflasi tertinggi diantara kota-kota di pulau Jawa dan peringkat ke lima di Indonesia, setelah Lhokseumawe (11,47%, Banjarmasin (11,03%), Jambi (10,66%) dan Kendari (10,57%). Kebijakan pemerintah terhadap harga komoditas barang strategis (kenaikan harga dan kelangkaan BBM), dampak gempa dan kemarau panjang yang melonjakkan harga kelompok bahan makanan terutama beras. Disamping itu pengaruh faktor musiman seperti tahun ajaran baru dan musim liburan juga mempunyai peran dalam mendorong inflasi DIY. Faktor lain yang juga ikut mendukung adalah pencairan dana bantuan gempa yang terealisasi pada tahun 2006.

Sumber: Evaluasi Perekonomian DIY 2006 dan Prospeknya 2007 (BI 2006), diolah.

4. Investasi Perkembangan realisasi investasi PMA/PMDN di Propinsi DIY secara komulatif dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan seperti tercermin pada tabel sebagai berikut:

7

TAHUN 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PMDN Rp 1.814.240.365.869 1.961.732.260.090 2.405.274.896.480 2.401.966.867.693 2.251.066.507.693 2.144.879.085.707 Proyek 114 121 120 120 120 116

PMA US$ 129.108.237 106.640.524 140.414.202 168.807.744 204.852.734 208.865.309 Proyek 45 49 59 57 64 71

Nilai Investasi (dalam juta rupiah) menurut jenisnya adalah sebagai berikut: Jenis PMDN/PMA Rumahtangga Pemerintah Non Fasilitas TOTAL 2000 445.231 582.667 940.918 1.808.381 3.777.198 2001 576.783 1.366.120 844.085 1.472.034 4.259.022 2002 265.543 1.516.760 932.463 2.917.798 5.110.478 2003 755.605 1.735.355 1.077.575 2.420.751 5.989.266 2004 173.987 2.318.447 1.180.709 3.630.217 7.303.360

Pencapaian investasi tahun 2006 untuk PMDN 2,14 trilyun mengalami penurunan sebesar 4,75 %, sedangkan PMA 208.865.309 US$ mengalami kenaikan sebesar 1,96 % dibandingkan dari tahun 2005. 2.2. Kebijakan Keuangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD (KUA) disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai dokumen rencana kerja tahunan daerah, RKPD disusun dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

8

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020, tertanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD, dalam salah satu pernyataannya menyebutkan bahwa bagi daerah-daerah yang belum melaksanakan Pilkada langsung, Renstra Daerah atau Propeda berlaku sebagai dokumen perencanaan jangka menengah hingga berakhir masa bakti Kepala Daerah, sehingga penyusunan RKPD dan KUA mengacu kepada Renstrada Propinsi DIY Tahun 2004-2008. RKPD Propinsi DIY sebagai dokumen rencana kerja daerah tahun 2008 dihasilkan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi yang merupakan forum para pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah dan forum kelanjutan dari musyawarah-musyawarah di tingkat Kabupaten/Kota. KUA yang merupakan dokumen kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD, memuat sasaran dan target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasari. Asumsi yang dimaksud adalah mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah.

Dalam rangka penyusunan APBD diperlukan Prioritas dan Plafon Anggaran yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2008. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen sementara yang memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara mengacu kepada Kebijakan Umum APBD (KUA). Pada tanggal 3 Januari 2008 Pemerintah Propinsi DIY telah menetapkan KUA Tahun 2008, yaitu dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DIY Nomor: 1/KSP/I/2008 dan Nomor: 1/K/DPRD/2008 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DIY Tahun Anggaran 2008.9

Berdasarkan KUA Tahun 2008 tersebut disusun PPAS Provinsi DIY Tahun 2008 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Provinsi DIY Tahun 2008. Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Perubahan APBD dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD. Perubahan APBD dilakukan setelah Perhitungan APBD tahun sebelumnya selesai ditetapkan. KUA Perubahan APBD Provinsi DIY Tahun 2008 disusun dengan mendasarkan hal-hal sebagai berikut: Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak pada bulan Mei tahun 2008 Asumsi makroekonomi tidak mengalami perubahan Kewajiban terhadap Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, berupa bagi hasil pajak daerah. Kewajiban terhadap belanja langsung yang ada di setiap SKPD (kekurangan pembayaran beban belanja listrik, telepon, internet, air minum dan lain-lain). Pergeseran anggaran antar Rincian Obyek Belanja dan pergeseran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja. Pembetulan penulisan dan penempatan kode rekening yang masih kurang tepat di masing-masing SKPD. Penataan kembali belanja gaji pegawai berdasarkan realisasi gaji bulan Agustus 2008 dan adanya penyesuaian kenaikan tunjangan jabatan. Kewajiban belanja terhadap pendampingan dana dari pusat yang ada di SKPD. Penambahan pendapatan dan belanja daerah, sehubungan dengan terlampauinya target penerimaan pendapatan Sisa Lebih Anggaran Tahun 2007 Sumber pendanaan APBD berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Implikasi kondisi makro

10

ekonomi 2008 terhadap sumber pendanaan APBD 2008, mengakibatkan sumber pendanaan APBD 2008 mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut terkait dengan kondisi ekonomi yang semakin baik pasca terjadinya gempa bumi bulan Mei 2006. Hal ini ditandai dengan pulihnya proses produksi barang dan jasa serta meningkatnya daya beli di masyarakat. Pada tahun 2008 diperkirakan PDRB DIY naik berkisar 4,5% s/d 5,0%. Demikian juga dengan aset-aset masyarakat dan pemerintah yang sudah banyak direnovasi, pada tahun 2008 sudah dapat dipergunakan lagi untuk melakukan kegiatan ekonomi. Adanya kenaikan pendapatan tahun 2008 dari target semula, diantaranya disebabkan adanya perubahan anggaran pendapatan naik sebesar 6,63% atau sebesar Rp 75 milyar, dari Rp 1,086 trilyun menjadi Rp 1,161 trilyun. Kenaikan pendapatan ini antara lain didukung kenaikan retribusi dan pajak daerah yang meliputi PKB, BBNKB dan PBB-KB. Rincian sumber pendanaan APBD tahun 2008 adalah sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) PAD sebesar Rp632.872.311.654,13, dengan perincian Pajak Daerah sebesar Rp525.185.354.193,35, Retribusi Daerah sebesarRp29.259.898.275,50; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp12.481.050.738,67 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp65.946.008.446,61. 2. Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Perimbangan sebesar Rp601.802.167.488,00, dengan perincian Bagi Hasil Pajak sebesar Rp70.549.425.301,00, Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar

Rp11.347.787,00, Dana Alokasi Umum sebesar Rp511.773.394.400,00 dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp19.468.000.000,00. Sedangkan Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya adalah sebesar

Rp314.880.000,00 yang merupakan Dana Penyesuaian. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp23.620.587.265,26 yang

merupakan dana hibah/sumbangan pihak ketiga

11

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD 1. Dinas Pendidikan. Kinerja SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2008 Melaksanakan 16 program yang terdiri dari 92 kegiatan. Yang terdiri dari: Program Administrasi Layanan Perkantoran. Realisasi keuangan 88,99%, realisasi fisik 100%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 91,58%, realisasi fisik 100%. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi keuangan 78,85%, realisasi fisik 100%. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi Keuangan 80,66%, realisasi fisik 100%. Program Pendidikan Anak Usia Dini. Realisasi keuangan 78,70%, realisasi fisik 100%. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Realisasi keuangan 87,62%, realisasi fisik 100%. Program Pendidikan Menengah. Realisasi keuangan 92,12%, realisasi fisik 100%. Program Pendidikan Non Formal. Realisasi keuangan 80,34%, realisasi fisik 100%. Program Pendidikan Luar Biasa. Realisasi keuangan 88,38%, realisasi fisik 100%. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Realisasi keuangan 95,44%, realisasi fisik 100%. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Realisasi keuangan 86,69%, realisasi fisik 100%. Program Pendidikan Tinggi. Realisasi keuangan 94,01%, realisasi fisik 100%. Pemuda dan Olah Raga: Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Realisasi keuangan 97,34%, realisasi fisik 100%. Proram Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. Realisasi keuangan 94,25%, realisasi fisik 100%.

12

-

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga. Realisasi keuangan 99,31%, realisasi fisik 100%.

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga. Realisasi keuangan 86,02%, realisasi fisik 100%.

2. Badan Perpustakaan Daerah. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 89,00%.. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 94,00%. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi Keuangan 96,00%. Program Peningkatan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan. Realisasi Keuangan 93%. 3. Dinas Kesehatan. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Program 99,24%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Program 100,00%. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Program 96,94%. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi Program 98,00%. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. Realisasi Program 100,00%. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Realisasi Program 87,23%. Program Pengawasan Obat dan Makanan. Realisasi Program 100,00%. Program Promosi dan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Realisasi Program 100,00%. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Realisasi Program 100,00%. Program Pengembangan Lingkungan Sehat. Realisasi Program 93,75%. Program Pencegahan Penyakit Menular. Realisasi Program 81,16%. Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan. Realisasi Program 100,00%. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. Realisasi Program 100,00%. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paruparu/RS Mata. Realisasi Program 91,67%.

13

-

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Realisasi Program 100,00%.

-

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita. Realisasi Program 77,94%.

-

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia. Realisasi Program 95,56%. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan. Realisasi Program 52,34%.

4. Rumah Sakit Grhasia. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Target Capaian 100,00%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Target Capaian 100,00%. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Target Capaian 100,00%. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Target Capaian 100%. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Target Capaian 32,00%. Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan. Target Capaian 50,00%. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Jiwa/RS Paruparu/RS Mata. Target Capaian 100,00%. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata. Target Capaian 100,00%. 5. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Target Capaian 100,00%.

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Target Capaian 100,00%. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Target Capaian 100,00%. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.Target Capaian 100%. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. Target Capaian 100%.

- Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. Target capaian 100%. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong. Target capaian 100%. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Target capaian 100%.

- Program Inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan. Target capaian 100%. - Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainya. Target capaian 100%.

14

-

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. Target capaian 100%. Program Pengembangan dan Pengelolaan konservasi sungai, danau, dan SDA lainya. Target capaian 100%.

-

Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum, dan air limbah. Target capaian 100%.

-

Program Pengendalian Banjir. Target capaian 100%. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Target capaian 100%.

-

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan. Target capaian 100%. Program Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Informasi SDA. Target capaian 100%.

-

Program Pelayanan Jasa Pengujian. Target capaian 100%. Program Pengaturan Jasa Konstruksi. Target capaian 100%. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi. Target capaian 100%. Program Pengawasan Jasa Konstruksi. Target capaian 100%. Program Pengembangan Perumahan. Target capaian 100%. Program Lingkungan sehat Perumahan. Target capaian 100%. Program Perencanaan Tata Ruang. Target capaian 100%. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Target capaian 100%.

6. Badan Perencanaan Pembangunan (BAPEDA). - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Target Capaian 100,00%. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Target Capaian 100,00%. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Target Capaian 100,00%. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.Target Capaian 100%. Program Perencanaan Tata Ruang. Target Capaian 100%. Program Pengembangan Data/ Informasi. Target Capaian 100%. Program Kerjasama Pembangunan. Target Capaian 100%. Program Penanganan Daerah Tertinggal. Target Capaian 100%. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan Besar. Target Capaian 100%.

15

-

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Target Capaian 100%.

-

Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Target Capaian 100%. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Target Capaian 100%. Program Perencanaan Sosial Budaya. Target Capaian 100%. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. Target Capaian 100%.

-

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana. Target Capaian 100%.

-

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Target Capaian 100%. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi. Target Capaian 100%.

7. Dinas Perhubungan. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 89,38%, realisasi fisik 97,14%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 82,03%, realisasi fisik 100,00%. - Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur. Realisasi keuangan 99,33%, realisasi fisik 100,00%. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi keuangan 73,59%, realisasi fisik 100,00%. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi keuangan 90,13%, realisasi fisik 100,00%. - Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan. Realisasi keuangan 89,03%, realisasi fisik 91,50%. - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan. Realisasi keuangan 97,18%, realisasi fisik 100%. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. Realisasi keuangan 85,23%, realisasi fisik 100%. - Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. Realisasi keuangan 46,07%, realisasi fisik 100%. - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Realisasi keuangan 96,41%, realisasi fisik 100%.

16

- Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. Realisasi keuangan 78,9%, realisasi fisik 100%. 8. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Target Capaian 100,00%. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Target Capaian 100,00%. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Target Capaian 100,00%. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.Target Capaian 100%. Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan. Target Capaian 100%. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Target Capaian 100%. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Target Capaian 100%. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam. Target Capaian 100%. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH. Target Capaian 100%. Program Peningkatan Pengendalian Polusi. Target Capaian 100%. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Target Capaian 100%.

9. Kantor Pemberdayaan Perempuan. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Target Capaian 96,05%. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Target Capaian 95,54%. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Target Capaian 27,00%. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.Target Capaian 99,27%. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. Target Capaian 99,46%. - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutaman Gender dan Anak. Target Capaian 96,17%. - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. Target Capaian 98,17%.

17

- Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan. Target capaian 92,72%.. 10. Dinas Sosial. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 98,29%, realisasi fisik 100%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 98,59%, realisasi fisik 100%. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Realisasi keuangan 100%, realisasi fisik 100%. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi keuangan 97,25%, realisasi fisik 100%. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi keuangan 99,99%, realisasi fisik 100%. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang salah Kesj Sosial (PMKS) Lainya. Realisasi keuangan 97,63%, realisasi fisik 100%. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Realisasi keuangan 96,16%, realisasi fisik 100%. Program Pembinaan Anak Terlantar. Realisasi keuangan 98,48%, realisasi fisik 100%. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Trauma. Realisasi keuangan 99,85%, realisasi fisik 100%. Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo. Realisasi keuangan 95,52%, realisasi fisik 100%. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial. Realisasi keuangan 91,92%, realisasi fisik 100%. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Realisasi keuangan 92,71%, realisasi fisik 100%. Program Pengembangan Kehidupan Beragama. Realisasi keuangan 97,85%, realisasi fisik 100%. 11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Target Kinerja 100%. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Target Kinerja 100%.

18

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Target Kinerja 100%. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Target Kinerja 100%. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Target Kinerja 100%. - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Target Kinerja 9,53%. - Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Target Kinerja 48,97%. - Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Target Kinerja 15,61%. Transmigrasi: Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi. Target Kinerja 48,00%. Program Tansmigrasi Lokal. Target Kinerja 22,5%. Program Tansmigrasi Regional. Target Kinerja 48%.

12.Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 79,9%, realisasi fisik 100%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 92,15%, realisasi fisik 100%. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi keuangan 87,08%, realisasi fisik 100%. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi keuangan 98,67%, realisasi fisik 100%. Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif. Realisasi keuangan 93,45%, realisasi fisik 100%. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Realisasi keuangan 99,73%, realisasi fisik 100%. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan. Realisasi keuangan 94,64%, realisasi fisik 100%. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi Merusak Lingkungan . Realisasi keuangan 84,11%, realisasi fisik 100%. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan. Realisasi keuangan 97,28%, realisasi fisik 100%.

19

-

Program Pengembangan Bahan Bakar dan Energi. Realisasi keuangan 97,63%, realisasi fisik 100%.

-

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Realisasi keuangan 96,64%, realisasi fisik 100%.

-

Program

Peningkatan

Kerjasama

Perdagangan

Internasional.

Realisasi

keuangan 100%, realisasi fisik 100%. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. Realisasi keuangan 99,85%, realisasi fisik 100%. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Realisasi keuangan 85,67%, realisasi fisik 100%. Program Persaingan Usaha. Realisasi keuangan 92,86%, realisasi fisik 100%. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Realisasi keuangan 90,57%, realisasi fisik 100%. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Realisasi keuangan 93,88%, realisasi fisik 100%. Program Pembinaan Industri Rumah Tangga , Industri Kecil dan Menengah. Realisasi keuangan 98,86%, realisasi fisik 100%. 13. Dinas Kebudayaan. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 0,85%, realisasi fisik 100%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 0,95%, realisasi fisik 100%. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi keuangan 0,53%, realisasi fisik 100%. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi keuangan 0,73%, realisasi fisik 100%. Program Pengembangan Nilai Budaya. Realisasi keuangan 0,94%, realisasi fisik 100%. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Realisasi keuangan 0,95%, realisasi fisik 100%. Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Realisasi keuangan 0,81%, realisasi fisik 100%.

20

-

Program Pengembangan Kerjasama Pengelola Kekayaan Budaya. Realisasi keuangan 0,61%, realisasi fisik 100%.

14. Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 97,20%, realisasi fisik 100%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 99,91%, realisasi fisik 100%. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi keuangan 99,63%, realisasi fisik 100%. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi keuangan 99,80%, realisasi fisik 100%. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Realisasi keuangan 99,73%, realisasi fisik 100%. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. Realisasi keuangan 99,71%, realisasi fisik 100%. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. Realisasi keuangan 99,26%, realisasi fisik 100%. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. Realisasi keuangan 99,57%, realisasi fisik 100%. Program Pencegahan Dini Dalam Penanggulangan Korban Bencana Alam. Realisasi keuangan 99,16%, realisasi fisik 100%. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kep Da dan Wa Kep Da. Realisasi keuangan 99,84%, realisasi fisik 100%. 15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Belanja Pegawai: Gaji dan Tunjangan . Realisasi Keuangan 100%. 16. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Belanja Pegawai: Gaji dan Tunjangan . Realisasi Keuangan 100%. 17. Sekretariat Daerah. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dengan Capaian 88,03% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dengan Capaian 92,062% Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Dengan Capaian 96,46% Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS. Dengan Capaian 89,35%

21

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dengan Capaian 75,63%

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Dengan Capaian 84,01%

-

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. Dengan Capaian 99,54% Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Dengan Capaian 99,84%

-

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar. Dengan Capaian 99,26%

-

Program Penataan Penguasaan , Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah. Dengan Capaian 98,88%

-

Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan. Dengan Capaian 100% Program Penataan Administrasi Kependudukan . Dengan Capaian 33,13% Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Dengan Capaian 99,05%.

-

Program Pendidikan Politik Masyarakat. Dengan Capaian 98,98% Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepDa dan WakepDa. Dengan Capaian 81,85%

-

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Dengan Capaian 90,37%

-

Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah. Dengan Capaian 94,05%

-

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Dengan Capaian 96,44% Program Penataan Daerah Otonomi Baru. Dengan Capaian 99,47% Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah. Dengan Capaian 98,04% Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan. Dengan Capaian 96,60% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Dengan Capaian 88,83% Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. Dengan Capaian 99,33%

-

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. Dengan Capaian 95,90%

-

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Dengan Capaian 99,62%.

22

-

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. Dengan Capaian 94,19%

18. Sekretariat DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 92,27%, realisasi fisik 99,58%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 83,99%, realisasi fisik 102,88%. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Realisasi keuangan 95,20%, realisasi fisik 101,22%. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi keuangan 37,26%, realisasi fisik 42,24%. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi keuangan 85,52%, realisasi fisik 104,30%. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Realisasi keuangan 66%, realisasi fisik 92,80%. 19. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dengan Capaian 81,44%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dengan Capaian 91,63%. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dengan Capaian 83,45%. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Dengan Capaian 84%. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan Capaian 89,62%. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota. Dengan Capaian 74,73%. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. Dengan Capaian 82,27%. 20.Badan Pengawasan Daerah. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dengan Capaian 100%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dengan Capaian 100%. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dengan Capaian 100%.

23

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Dengan Capaian 100%.

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinnerja dan Keuangan. Dengan Capaian 98,85%.

-

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. Dengan Capaian 100%. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Dengan Capaian 100%. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Dengan Capaian 100%. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Dengan Capaian 100%. 21. Kantor Perwakilan Daerah. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dengan Capaian 95,7%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dengan Capaian 95,1%. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Dengan Capaian 97,4%. Program Peningkatan Kerjasama Antar PemDa. Dengan Capaian 98,9%. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media. Dengan Capaian 97,7%. Program Pengembangan Nilai Budaya. Dengan Capaian 99,8%. Program Pengelolaaan Kekayaan Budaya. Dengan Capaian 95,5%.

22. Badan Pendidikan dan Pelatihan. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dengan Capaian 100%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dengan Capaian 100%. program Peningkatan Pengembangan Sistem. Dengan Capaian 100%. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Dengan Capaian 100%. Program Pendidikan Kedinasan. Dengan Capaian 100%. program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Dengan Capaian 100%.

23. Kantor Arsip Daerah. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dengan Capaian 100%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dengan Capaian 100%.

24

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dengan Capaian 100%.

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Dengan Capaian 100%.

-

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. Dengan Capaian 100%. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. Dengan Capaian 100%.

-

Program Pemeliharaan rutin/Berkala sarana dan prasarana Kearsipan. Dengan Capaian 100%.

-

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. Dengan Capaian 100%.

24. Badan Informasi Daerah. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dengan Capaian 100%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dengan Capaian 100%. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Dengan Capaian 100%. Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media masa. Dengan Capaian 100%. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi. Dengan Capaian 100%. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi. Dengan Capaian 100%. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media. Dengan Capaian 100%. 25. Dinas Pertanian. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dengan Capaian 100%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dengan Capaian 100%. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dengan Capaian 100%. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Dengan Capaian 20%. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Dengan Capaian 20%. Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Dengan Capaian 20%. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Petanian/Perkebunan. Dengan Capaian 20%.

25

-

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. Dengan Capaian 20%.

-

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Dengan Capaian 20%. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan. Dengan Capaian 20%. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. Dengan Capaian 20%.

-

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Dengan Capaian 20%.

26. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dengan Realisasi keuangan 92,86%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dengan Realisasi keuangan 96,09%. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dengan Realisasi keuangan 95,06%. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Dengan Capaian 98,55%. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Dengan Capaian 96,22%. Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Dengan Capaian 98,56%. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan. Dengan Capaian 92,07%. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Dengan Capaian 95,59%. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan. Dengan Capaian 95,40%. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Dengan Capaian 97,03%. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Dengan Capaian 86,98%. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan. Dengan Capaian 99,24%. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan. Dengan Capaian 93,80%. 27. Badan Pariwisata Daerah. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dengan Capaian 100%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dengan Capaian 100%.

26

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Dengan Capaian 100%.

-

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Dengan Capaian 7%. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Dengan Capaian 7%. Program Pengembangan Kemitraan.Dengan Capaian 6%.

28. Dinas Kelautan dan Perikanan. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dengan Realisasi Fisik 100%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dengan Realisasi Fisik 100%. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dengan Realisasi Fisik 100%. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Dengan Capaian fisik 100%. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Dengan Capaian fisik 100%. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan. Dengan Capaian fisik 100%. Program Peningkatan Mitigasi Bencana alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut. Dengan Capaian fisik 100%. Program Peningkatan Kegiatan Budidaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat. Dengan Capaian fisik 100%. Program Pengembangan Budidaya perikanan. Dengan Capaian fisik 100%. Program engembangan Perikanan tangkap. Dengan Capaian fisik 100%. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan. Dengan Capaian fisik 100%. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Dengan Capaian fisik 100%. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, air payau, dan air tawar. Dengan Capaian fisik 100%.

27

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja KeuanganKODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Anggaran Perubahan URUSAN WAJIB 1 1 01 01 01 PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN PENDAPATAN DINAS PENDIDIKAN Pendapatan Retrebusi Daerah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 01 00 00 5 01 01 00 00 5 01 01 00 00 5 01 01 00 00 5 01 01 01 00 5 01 01 02 00 5 01 01 05 00 5 01 01 06 00 5 01 01 15 00 5 01 01 16 00 5 01 01 17 00 5 01 01 18 00 5 01 01 19 00 5 01 01 20 00 5 01 01 22 00 5 01 01 23 00 5 01 18 16 00 5 01 17 00 00 5 01 20 00 00 5 01 21 00 00 5 BELANJA DINAS PENDIDIKAN 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 Belanja Pegawai 2 BELANJA LANGSUNG 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 2 Program Peningkartan Kapasitas SumberDaya Aparatur 2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 2 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2 Program Pendidikan Menengah 2 Program Pendidikan Non Formal 2 Program Pendidikan Luar Biasa 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2 Program Pendidikan Tinggi 2 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewira Usahaan 2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI DIY PENDAPATAN BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH Pendapatan Retrebusi Daerah 1.01 02 01 00 1.01 02 01 00 1.01 02 01 00 1.01 02 01 00 1.01 02 01 00 1.01 02 02 00 1.01 02 06 00 1.01 02 21 00 1 02 5 51 51 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 BELANJA BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpus URUSAN WAJIB KESEHATAN BELANJA DINAS KESEHATAN PROVINSI DIY Pendapatan Retrebusi Daerah 1 02 01 102 01 00 00 102 01 00 00 102 01 00 00 102 01 01 00 102 01 02 00 102 01 05 00 102 01 06 00 102 01 15 00 102 01 16 00 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 2 2 2 2 2 2 5 1,1 BELANJA DINAS KESEHATAN PROVINSI DIY BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Peningkartan Kapasitas SumberDaya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.099.178.500,00 2.099.178.500,00 36.054.536.423,00 17.367.711.988,00 17.367.711.988,00 18.686.824.435,00 3.750.249.600,00 1.941.907.125,00 223.532.000,00 45.000.000,00 30.000.000,00 3.031.200.000,00 1.651.915.090,00 1.651.915.090,00 34.406.389.077,00 17.306.196.918,00 17.306.196.918,00 17.100.192.159,00 3.042.446.261,00 1.832.717.220,00 205.108.400,00 40.704.300,00 29.867.500,00 2.783.126.750,00 (447.263.410,00) (447.263.410,00) (1.648.147.346,00) (61.515.070,00) (61.515.070,00) (1.586.632.276,00) (707.803.339,00) (109.189.905,00) (18.423.600,00) (4.295.700,00) (132.500,00) (248.073.250,00) (21,31) (21,31) (4,57) (0,35) (0,35) (8,49) (18,87) (5,62) (8,24) (9,55) (0,44) (8,18) 25.000.000,00 25.000.000,00 7.873.104.486,00 4.369.640.886,00 4.369.640.886,00 3.503.463.600,00 1.132.099.600,00 523.604.000,00 24.929.000,00 1.822.831.000,00 22.091.000,00 22.091.000,00 7.253.933.770,00 4.033.125.856,00 4.033.125.856,00 3.220.807.914,00 1.002.647.584,00 494.660.530,00 23.907.000,00 1.699.592.800,00 (2.909.000,00) (2.909.000,00) (619.170.716,00) (336.515.030,00) (336.515.030,00) (282.655.686,00) (129.452.016,00) (28.943.470,00) (1.022.000,00) (123.238.200,00) (11,64) (11,64) (7,86) (7,70) (7,70) (8,07) (11,43) (5,53) (4,10) (6,76) 207.545.000,00 207.545.000,00 94.972.939.779,00 46.493.444.779,00 46.493.444.779,00 48.479.495.000,00 3.896.895.000,00 3.390.000.000,00 40.000.000,00 32.000.000,00 275.000.000,00 2.087.000.000,00 8.596.489.000,00 1.315.000.000,00 5.235.000.000,00 3.138.415.000,00 9.833.496.000,00 1.980.000.000,00 655.200.000,00 350.000.000,00 2.655.000.000,00 5.000.000.000,00 133.312.800,00 133.312.800,00 87.740.153.764,00 44.598.652.097,00 44.598.652.097,00 43.141.501.667,00 3.144.304.821,00 3.104.461.915,00 31.540.000,00 25.812.000,00 216.434.500,00 1.828.688.190,00 7.918.880.436,00 1.056.427.900,00 4.626.457.975,00 2.995.482.650,00 8.525.435.475,00 1.861.417.350,00 637.798.350,00 329.887.500,00 2.537.454.530,00 4.301.018.075,00 (74.232.200,00) (74.232.200,00) (7.232.786.015,00) (1.894.792.682,00) (1.894.792.682,00) (5.337.993.333,00) (752.590.179,00) (285.538.085,00) (8.460.000,00) (6.188.000,00) (58.565.500,00) (258.311.810,00) (677.608.564,00) (258.572.100,00) (608.542.025,00) (142.932.350,00) (1.308.060.525,00) (118.582.650,00) (17.401.650,00) (20.112.500,00) (117.545.470,00) (698.981.925,00) (35,77) (35,77) (7,62) (4,08) (4,08) (11,01) (19,31) (8,42) (21,15) (19,34) (21,30) (12,38) (7,88) (19,66) (11,62) (4,55) (13,30) (5,99) (2,66) (5,75) (4,43) (13,98) Realisasi Berlebih/ (berkurang (Rp) (%)

1.01 02

28

1 03 01 32 00 1 03 01 33 00 1 03 01 34 00 1 03 01 35 00 1 04 01 15 00 1 05 01 16 00 1 05 01 15 00 1 05 01 17 00 106 106 01 106 01 00' 00 106 01 00 00 106 01 00 00 106 01 01 106 01 02 00 106 01 05 00 106 01 06 00 105 01 15 00 106 01 15 00 106 01 16 00 106 01 17 00 106 01 19 00 106 01 20 00 106 01 21 00 106 01 22 00 106 01 23 00 106 01 24 00 106 01 25 00 116 01 15 00 116 01 16 00 1 07 01 1 07 01 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5

2 Program Pelayanan Jasa Pengujian 2 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 2 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 2 Program Pengawasan Jasa Konstruksi 2 Program Pengembangan Perumahan 2 Program Lingkungan Sehat Perumahan 2 Program Perencanaan Tata Ruang 2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

730.007.768,00 123.541.500,00 149.257.000,00 90.102.771,00 164.030.700,00 199.700.900,00 583.050.000,00 163.651.975,00

677.971.980,00 123.541.500,00 149.231.860,00 90.102.491,00 162.090.540,00 198.219.600,00 536.537.840,00 158.638.455,00

(52.035.788,00) (25.140,00) (280,00) (1.940.160,00) (1.481.300,00) (46.512.160,00) (5.013.520,00)

(7,13) 0,00 (0,02) (0,00) (1,18) (0,74) (7,98) (3,06)

13.816.906.115,00 4.394.890.000,00 4.394.890.000,00 9.422.016.115,00 1.288.072.500,00 445.546.000,00 45.000.000,00 94.000.000,00 64.451.400,00 732.323.415,00 88.000.000,00 77.200.000,00 63.716.500,00 160.250.000,00 2.743.032.000,00 1.187.110.550,00 1.183.720.650,00 154.027.200,00 48.956.900,00 938.308.000,00 108.301.000,00

12.993.577.683,00 4.381.921.408,00 4.381.921.408,00 8.611.656.275,00 1.220.608.250,00 423.444.250,00 14.900.000,00 93.198.600,00 62.506.400,00 589.573.025,00 84.500.500,00 76.600.000,00 59.566.500,00 151.963.500,00 2.300.730.300,00 1.175.670.550,00 1.138.099.300,00 146.176.200,00 44.278.900,00 926.958.000,00 102.882.000,00

(823.328.432,00) (12.968.592,00) (12.968.592,00) (810.359.840,00) (67.464.250,00) (22.101.750,00) (30.100.000,00) (801.400,00) (1.945.000,00) (142.750.390,00) (3.499.500,00) (600.000,00) (4.150.000,00) (8.286.500,00) (442.301.700,00) (11.440.000,00) (45.621.350,00) (7.851.000,00) (4.678.000,00) (11.350.000,00) (5.419.000,00)

(5,96) (0,30) (0,30) (8,60) (5,24) (4,96) (66,89) (0,85) (3,02) (19,49) (3,98) (0,78) (6,51) (5,17) (16,12) (0,96) (3,85) (5,10) (9,56) (1,21) (5,00)

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Peningkartan Kapasitas SumberDaya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Program Perencanaan Tata Ruang Program pengembangan data /informasi Program kerjasama pembangunan Koordinasi Penangan Daerah Tertinggal Program perenc pengemb kota-kota menengah dan besar Prog pnkt kapasitas kelembagaan perenc pemb daerah Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial dan budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA program perencanaan pemb daerah rawan bencana Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PENDAPATAN DINAS PERHUBUNGAN Pendapatan Retrebusi Daerah

5 1,1

17.643.028.500,00 17.643.028.500,00 72.038.056.345,00 8.564.658.000,00 8.564.658.000,00 63.473.398.345,00 1.416.065.975,00 1.345.667.000,00 107.026.250,00 69.313.400,00 59.090.825,00 2.817.775.105,00 886.375.800,00 36.164.609.655,00 17.950.118.700,00 2.597.467.385,00 59.888.250,00

14.024.338.882,00 14.024.338.882,00 57.355.050.333,00 7.957.960.444,00 7.957.960.444,00 49.397.089.889,00 1.265.632.156,00 1.103.913.650,00 106.307.150,00 51.005.275,00 53.259.665,00 2.508.748.118,00 861.419.725,00 32.625.315.719,00 8.270.166.462,00 2.504.255.069,00 47.066.900,00

(3.618.689.618,00) (3.618.689.618,00) (14.683.006.012,00) (606.697.556,00) (606.697.556,00) (14.076.308.456,00) (150.433.819,00) (241.753.350,00) (719.100,00) (18.308.125,00) (5.831.160,00) (309.026.987,00) (24.956.075,00) (3.539.293.936,00) (9.679.952.238,00) (93.212.316,00) (12.821.350,00)

(20,51) (20,51) (20,38) (7,08) (7,08) (22,18) (10,62) (17,97) (0,67) (26,41) (9,87) (10,97) (2,82) (9,79) (53,93) (3,59) (21,41)

1 07 01 00 00 1 07 01 00 00 5 1 07 01 00 00 5 1 07 01 00 00 5 1 07 01 01 00 1 07 01 02 00 1 07 01 03 00 1 07 01 05 00 1 07 01 06 1 1 07 01 15 00 1 07 01 16 05 1 07 01 17 00 1 07 01 18 04 1 07 01 19 00 1 07 01 20 00

5

BELANJA DINAS PERHUBUNGAN 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 Belanja Pegawai 2 BELANJA LANGSUNG

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 2 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fas LLAJ 2 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 2 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 2 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian KBM

29

102 01 17 00 102 01 19 00 102 01 20 00 102 01 21 00 102 01 22 00 102 01 23 00 102 01 26 00 102 01 27 00 102 01 28 00 102 01 29 00 102 01 30 00 102 01 32 00 1.02 03

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program standarisasi pelayanan kesehatan Program,pengadaan,peningkatan sarana dan prasarana Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan Anak RUMAH SAKIT GHRASIA PENDAPATAN RUMAH SAKIT GHRASIA Pendapatan Retrebusi Daerah

310.000.000,00 614.055.000,00 3.052.855.210,00 285.000.000,00 1.848.405.000,00 237.500.000,00 2.379.995.500,00 307.400.000,00 169.725.000,00 110.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00

285.879.800,00 571.891.850,00 3.021.676.500,00 275.853.300,00 1.689.032.830,00 219.409.500,00 2.234.972.050,00 293.769.900,00 144.816.450,00 107.401.350,00 145.358.198,00 176.160.000,00

(24.120.200,00) (42.163.150,00) (31.178.710,00) (9.146.700,00) (159.372.170,00) (18.090.500,00) (145.023.450,00) (13.630.100,00) (2.598.650,00) (4.641.802,00)

(7,78) (6,87) (1,02) (3,21) (8,62) (7,62) (6,09) (4,43) (2,36) (3,09)

(24.908.550,00) (14,68)

(23.840.000,00) (11,92)

4.283.121.620,00 4.283.121.620,00 15.056.275.429,00 7.614.772.000,00 7.614.772.000,00 7.441.503.429,00 3.504.361.151,00 239.387.600,00 70.000.000,00 30.000.000,00 65.000.000,00 220.000.000,00 3.120.586.678,00 192.168.000,00

4.330.729.830,50 4.330.729.830,50 15.265.662.656,00 7.968.195.699,00 7.968.195.699,00 7.297.466.957,00 3.453.823.507,00 239.244.502,00 69.925.000,00 29.654.300,00 54.300.000,00 200.137.320,00 3.059.013.653,00 191.368.675,00

47.608.210,50 47.608.210,50 209.387.227,00 353.423.699,00 353.423.699,00 (144.036.472,00) (50.537.644,00) (143.098,00) (75.000,00) (345.700,00) (19.862.680,00) (61.573.025,00) (799.325,00)

1,11 1,11 1,39 4,64 4,64 (1,94) (1,44) (0,06) (0,11) (1,15) (9,03) (1,97) (0,42)

1.02 03 00 00 1.02 03 00 00 1.02 03 00 00 1.02 03 01 00 1.02 03 01 01 1.02 03 02 00 1.02 03 05 00 1.02 03 06 00 1.02 03 16 00 1.02 03 23 00 1.02 03 26 00 1.02 03 27 00 1. 1 03 1 03 01

5 51 51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2

BELANJA RUMAH SAKIT GHRASIA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Peningkartan Kapasitas SumberDaya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program standarisasi pelayanan kesehatan Program,pengadaan,peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RSJ URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DINAS KIMPRASWIL PENDAPATAN DINAS KIMPRASWIL Pendapatan Retrebusi Daerah

(10.700.000,00) (16,46)

160.800.000,00 160.800.000,00 224.001.639.600,00 21.924.444.000,00 21.924.444.000,00 202.077.195.600,00 2.680.062.051,00 9.138.444.100,00 2.182.385.800,00 71.303.930,00 36.951.397.300,00 1.216.820.000,00 257.000.000,00 31.273.829.100,00 552.623.750,00 23.607.228.238,00 3.605.452.700,00 4.503.877.299,00 4.101.160.700,00 4.066.080.110,00 71.043.831.508,00 4.335.882.400,00 286.474.000,00

255.701.975,00 255.701.975,00 212.689.317.179,00 20.131.343.192,00 20.131.343.192,00 192.557.973.987,00 2.352.974.973,00 8.886.627.319,00 1.921.604.690,00 70.162.600,00 34.750.846.806,00 1.028.354.919,00 185.564.000,00 30.865.418.572,00 524.707.888,00 22.084.989.687,00 2.183.827.400,00 3.712.652.125,00 3.815.318.080,00 3.968.789.640,00 69.718.583.993,00 4.138.101.135,00 253.115.894,00

94.901.975,00 94.901.975,00 (11.312.322.421,00) (1.793.100.808,00) (1.793.100.808,00) (9.519.221.613,00) (251.816.781,00) (1.141.330,00) (2.200.550.494,00)

59,02 59,02 (5,05) (8,18) (8,18) (4,71) (2,76) (1,60) (5,96)

1 03 01 00 00 1 03 01 00 00 1 03 01 00 00 1 03 01 00 1 03 01 01 00 1 03 01 02 00 1 03 01 05 00 1 03 01 06 00 1 03 01 15 00 1 03 01 16 00 1 03 01 17 00 1 03 01 18 00 1 03 01 20 00 1 03 01 24 00 1 03 01 25 00 1 03 01 26 00 1 03 01 27 00 1 03 01 28 00 1 03 01 29 00 1 03 01 30 00 1 03 01 31 00

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

BELANJA DINAS KIMPRASWIL 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2 BELANJA LANGSUNG 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 2 Program Peningkartan Kapasitas SumberDaya Aparatur 2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 2 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 2 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 2 Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan 2 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 2 Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air 2 Program Pengendalian Banjir 2 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2 Program Pembangunan Infra Struktur Perdesaan 2 Program Pengembangan & Pengelolaan Data & Informasi SDA

5 1,1 Belanja Pegawai

(327.087.078,00) (12,20) (260.781.110,00) (11,95)

(188.465.081,00) (15,49) (71.436.000,00) (27,80) (408.410.528,00) (27.915.862,00) (1.522.238.551,00) (1,31) (5,05) (6,45)

(1.421.625.300,00) (39,43) (791.225.174,00) (17,57) (285.842.620,00) (97.290.470,00) (1.325.247.515,00) (197.781.265,00) (6,97) (2,39) (1,87) (4,56)

(33.358.106,00) (11,64)

30

1 108 108 02 00 00 108 02 00 00 108 02 00 00 108 02 00 00 108 02 01 00 108 02 02 00 108 02 05 00 108 02 06 00 108 02 15 00 108 02 16 00 108 02 17 00 108 02 18 00 108 02 19 00 108 02 20 00 108 02 24 00 111 111 01 111 01 00 00 111 01 00 00 111 01 00 00 111 01 00 00 111 01 01 00 111 01 02 00 111 01 05 00 111 01 06 00 111 01 15 00 111 01 16 00 111 01 17 00 111 01 18 00 113 113 01 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1.1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Peningkartan Kapasitas SumberDaya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingk Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Dy Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA & LH Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Peningkartan Kapasitas SumberDaya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Program keserasian kebijakan peningk kualitas Anak dan Perem Program penguatan kelembagaan pengarusutaman Gen & Anak Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Peningkatan Peran Serta&Kesetaraan Gender dlm 2 Pembangunan URUSAN WAJIB SOSIAL DINAS SOSIAL PROVINSI DIY PENDAPATAN DINAS SOSIAL PROVINSI DIY Pendapatan Retrebusi Daerah 184,000,000.00 184,000,000.00 30,750,151,985.00 12,647,736,853.00 12,647,736,853.00 18,102,415,132.00 5,489,818,917.00 1,912,983,240.00 10,000,000.00 85,000,000.00 13,000,000.00 1,080,000,000.00 3,055,605,000.00 302,000,000.00 300,680,000.00 2,893,040,975.00 804,455,000.00 183,537,550.00 183,537,550.00 29,707,444,689.00 12,431,549,709.00 12,431,549,709.00 17,275,894,980.00 5,127,408,009.00 1,886,010,385.00 10,000,000.00 82,663,525.00 12,999,100.00 1,054,429,225.00 2,938,399,970.00 297,395,150.00 300,214,000.00 2,763,303,700.00 739,461,991.00 (462,450.00) (462,450.00) (1,042,707,296.00) (216,187,144.00) (216,187,144.00) (826,520,152.00) (362,410,908.00) (26,972,855.00) (2,336,475.00) (900.00) (25,570,775.00) (117,205,030.00) (4,604,850.00) (466,000.00) (129,737,275.00) (64,993,009.00) (0.25) (0.25) (3.39) (1.71) (1.71) (4.57) (6.60) (1.41) 0.00 (2.75) (0.01) (2.37) (3.84) (1.52) (0.15) (4.48) (8.08) 1,237,149,000.00 1,147,052,625.00 (90,096,375.00) (7.28) 4,007,727,000.00 1,216,708,000.00 1,216,708,000.00 2,791,019,000.00 442,893,000.00 148,900,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 150,000,000.00 402,500,000.00 384,577,000.00 3,878,057,965.00 1,231,937,789.00 1,231,937,789.00 2,646,120,176.00 425,400,046.00 142,258,000.00 2,700,000.00 14,890,000.00 149,189,500.00 387,086,565.00 377,543,440.00 (129,669,035.00) 15,229,789.00 15,229,789.00 (144,898,824.00) (17,492,954.00) (6,642,000.00) (7,300,000.00) (110,000.00) (810,500.00) (15,413,435.00) (7,033,560.00) (3.24) 1.25 1.25 (5.19) (3.95) (4.46) (73.00) (0.73) (0.54) (3.83) (1.83) 7,539,403,350.00 2,597,448,000.00 2,597,448,000.00 4,941,955,350.00 582,325,000.00 304,777,000.00 11,585,000.00 41,101,300.00 124,534,000.00 1,831,705,500.00 1,018,754,300.00 139,340,750.00 274,720,000.00 133,625,000.00 479,487,500.00 7,159,359,287.00 2,487,412,768.00 2,487,412,768.00 4,671,946,519.00 576,428,250.00 303,410,500.00 10,300,000.00 36,778,300.00 122,359,000.00 1,715,488,600.00 953,744,900.00 138,478,969.00 251,077,500.00 118,425,000.00 445,455,500.00 (380,044,063.00) (110,035,232.00) (110,035,232.00) (270,008,831.00) (5,896,750.00) (1,366,500.00) (1,285,000.00) (4,323,000.00) (2,175,000.00) (116,216,900.00) (65,009,400.00) (861,781.00) (23,642,500.00) (15,200,000.00) (34,032,000.00) (5.04) (4.24) (4.24) (5.46) (1.01) (0.45) (11.09) (10.52) (1.75) (6.34) (6.38) (0.62) (8.61) (11.38) (7.10)

113 01 00 00 113 01 00 00 5 113 01 00 00 5 113 01 01 00 5 113 01 01 00 5 113 01 02 00 5 113 01 03 00 5 113 01 05 00 5 113 01 06 00 5 113 01 15 00 5 113 01 16 00 5 113 01 17 00 5 113 01 18 00 5 113 01 19 00 5 113 01 20 00 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

BELANJA DINAS SOSIAL PROVINSI DIY BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program Pembinaan Anak Terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program pembinaan panti asuhan / panti jompo Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial

31

113 01 21 00 5 113 01 22 00 5 1 114

2 2

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan Sosial Program Pengembangan Kehidupan Beragama URUSAN WAJIB TENAGA KERJA PENDAPATAN DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Pendapatan Retrebusi Daerah

893,861,000.00 1,261,971,000.00

828,733,325.00 1,234,876,600.00

(65,127,675.00) (27,094,400.00)

(7.29) (2.15)

253,566,620.00 253,566,620.00 42,704,289,000.00 14,272,793,000.00 14,272,793,000.00 28,431,496,000.00 1,655,213,500.00 5,451,535,500.00 21,750,000.00 198,108,000.00 109,911,700.00 6,382,381,000.00 7,542,371,300.00 3,587,600,000.00 2,600,265,000.00 267,360,000.00 615,000,000.00

268,474,830.00 268,474,830.00 41,245,702,394.00 14,153,627,182.00 14,153,627,182.00 27,092,075,212.00 1,564,752,733.00 5,036,562,220.00 21,650,000.00 195,553,000.00 108,146,600.00 6,254,556,680.00 7,409,879,800.00 3,538,610,645.00 2,328,492,421.00 192,631,588.00 441,239,525.00

14,908,210.00 14,908,210.00 (1,458,586,606.00) (119,165,818.00) (119,165,818.00) (1,339,420,788.00) (90,460,767.00) (414,973,280.00) (100,000.00) (2,555,000.00) (1,765,100.00) (127,824,320.00) (132,491,500.00) (48,989,355.00) (271,772,579.00) (74,728,412.00) (173,760,475.00)

5.88 5.88 (3.42) (0.83) (0.83) (4.71) (5.47) (7.61) (0.46) (1.29) (1.61) (2.00) (1.76) (1.37) (10.45) (27.95) (28.25)

114 01 00 00 114 01 00 00 114 01 00 00 114 01 00 00 114 01 01 00 114 01 02 00 114 01 03 00 114 01 05 00 114 01 06 00 114 01 15 00 114 01 16 00 114 01 17 00 208 01 15 00 208 01 16 00 208 01 17 00 115 01

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

BELANJA DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Transmigrasi Lokal Program Transmigrasi Regional DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI PENDAPATAN DISPERINDAGKOP Pendapatan Retrebusi Daerah

145,000,000.00 145,000,000.00 21,825,684,345.00 11,430,445,000.00 11,430,445,000.00 10,395,239,345.00 1,976,038,350.00 738,581,280.00 24,000,000.00 81,554,000.00 355,411,000.00 93,866,500.00 291,887,500.00 464,897,000.00 1,108,902,000.00 250,448,500.00 215,629,000.00 8,640,000.00 767,435,000.00 1,384,919,500.00 131,585,600.00 1,430,928,615.00 901,696,500.00 168,819,000.00

125,633,500.00 125,633,500.00 20,603,770,474.00 11,212,271,162.00 11,212,271,162.00 9,391,499,312.00 1,579,740,793.00 680,568,450.00 20,900,000.00 80,468,000.00 332,144,020.00 93,616,500.00 288,434,475.00 391,026,500.00 1,078,766,675.00 244,503,500.00 208,376,500.00 8,640,000.00 766,295,000.00 1,186,446,169.00 122,185,600.00 1,295,950,820.00 846,548,310.00 166,888,000.00

(19,366,500.00) (19,366,500.00) (1,221,913,871.00) (218,173,838.00) (218,173,838.00) (1,003,740,033.00) (396,297,557.00) (58,012,830.00) (3,100,000.00) (1,086,000.00) (23,266,980.00) (250,000.00) (3,453,025.00) (73,870,500.00) (30,135,325.00) (5,945,000.00) (7,252,500.00) (1,140,000.00) (198,473,331.00) (9,400,000.00) (134,977,795.00) (55,148,190.00) (1,931,000.00)

(13.36) (13.36) (5.60) (1.91) (1.91) (9.66) (20.06) (7.85) (12.92) (1.33) (6.55) (0.27) (1.18) (15.89) (2.72) (2.37) (3.36) 0.00 (0.15) (14.33) (7.14) (9.43) (6.12) (1.14)

115 01 01 00 115 01 01 00 115 01 01 00 115 01 01 00 115 01 01 00 115 01 02 00 115 01 05 00 115 01 06 00 115 01 15 00 115 01 18 00 203 01 15 00 203 01 16 00 203 01 17 00 203 01 18 00 206 01 15 00 206 01 16 00 206 01 17 00 206 01 18 00 206 01 20 00 207 01 16 00 207 01 17 00 207 01 20 00 1.17 01

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

BELANJA DISPERINDAGKOP BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Program penciptaan iklim usaha kecil menegah yang Kondusif Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program pembinaan dan pengawasan bidang Pertambangan Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat Program pembinaan dan pengembangan bidang Ketenagakerjaa Program Pengembangan Bahan Bakar dan Energi Program perlindungan konsumen dan pengamanan Perdaganga Program peningkatan kerjasama perdagangan Inernasional Program peningkatan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Program Persaingan Usaha Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pembinaan Industri Rumah Tangga (IRT), DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DIY PENDAPATAN DINAS KEBUDAYAAN Pendapatan Retrebusi Daerah

106,600,000.00 106,600,000.00 27,165,794,500.00 7,323,259,000.00 7,323,259,000.00 19,842,535,500.00

188,151,500.00 188,151,500.00 25,553,446,856.00 7,199,455,191.00 7,199,455,191.00 18,353,991,665.00

81,551,500.00 81,551,500.00 (1,612,347,644.00) (123,803,809.00) (123,803,809.00) (1,488,543,835.00)

76.50 76.50 (5.94) (1.69) (1.69) (7.50)

1.17 01 01 00 1.17 01 00 00 1.17 01 00 00 1.17 01 00 00

5 51 51 5 2

BELANJA DINAS KEBUDAYAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG

32

1.17 01 01 01 1.17 01 02 00 1.17 01 05 00 1.17 01 06 00 1.17 01 15 00 1.17 01 16 00 1.17 01 17 00 1.17 01 18 00 1 19 02 1 19 02

5 5 5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2 2 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kek Budaya URUSAN WAJIB KESBANGPOL DEPDAGRI DINAS KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM

1,522,080,000.00 2,300,616,000.00 85,000,000.00 81,000,000.00 2,548,677,500.00 11,888,787,000.00 1,113,375,000.00 303,000,000.00

1,297,900,706.00 2,196,794,914.00 45,400,000.00 59,173,500.00 2,405,431,500.00 11,241,943,045.00 921,801,000.00 185,547,000.00

(224,179,294.00) (103,821,086.00) (39,600,000.00) (21,826,500.00) (143,246,000.00) (646,843,955.00) (191,574,000.00) (117,453,000.00)

(14.73) (4.51) (46.59) (26.95) (5.62) (5.44) (17.21) (38.76)

1 19 02 00 00 1 19 02 00 00 5 1 19 02 00 00 5 1 19 02 00 00 5 1 19 02 01 00 1 19 02 02 07 1 19 02 05 04 1 19 02 06 01 1 19 02 15 07 1 19 02 16 06 1 19 02 19 01 1 19 02 20 09 1 19 02 22 08 1 20 11 16 07 1 20 01 1 20 01 1 20 01 00 00 1 20 01 00 00 1 20 01 00 00 1 20 02 1 20 02 1 20 02 00 00 1 20 02 00 00 1 20 02 00 00 120 120 03

5

BELANJA DISTRANTIBUM 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 Belanja Pegawai 2 BELANJA LANGSUNG

14,236,216,229.00 8,463,100,000.00 8,463,100,000.00 5,773,116,229.00 945,929,650.00 548,019,000.00 150,415,800.00 84,542,136.00 320,986,000.00 996,029,315.00 253,096,000.00 277,000,000.00 2,147,098,328.00 50,000,000.00

14,021,293,270.00 8,300,762,067.00 8,300,762,067.00 5,720,531,203.00 919,485,503.00 547,551,000.00 149,860,500.00 84,374,900.00 320,122,975.00 993,101,550.00 251,233,775.00 275,816,550.00 2,129,064,450.00 49,920,000.00

(214,922,959.00) (162,337,933.00) (162,337,933.00) (52,585,026.00) (26,444,147.00) (468,000.00) (555,300.00) (167,236.00) (863,025.00) (2,927,765.00) (1,862,225.00) (1,183,450.00) (18,033,878.00) (80,000.00)

(1.51) (1.92) (1.92) (0.91) (2.80) (0.09) (0.37) (0.20) (0.27) (0.29) (0.74) (0.43) (0.84) (0.16)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 2 Program peningkatan keamaan dan kenyamanan Lingkungan 2 Program Pemeliharaan Kamtramtibnas dan Pencegahan Tind Kri 2 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban & Keaman 2 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakay 2 Program pencegahan dini dan penaggulangan korban Bencana A 2 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala Daerah & Wa URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DPRD PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

5 5 5

BELANJA DPRD PROVINSI D.I.YOGYAKRTA BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 Belanja Pegawai URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

11,482,285,000.00 11,482,285,000.00 11,482,285,000.00

11,104,523,668.00 11,104,523,668.00 11,104,523,668.00

(377,761,332.00) (377,761,332.00) (377,761,332.00)

(3.29) (3.29) (3.29)

5 5 5

BELANJA KEPDA WAKEPDA PROV D.I.Y 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 Belanja Pegawai URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DIY PENDAPATAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DIY Pendapatan Retrebusi Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1,296,185,000.00 1,296,185,000.00 1,296,185,000.00

1,296,132,694.00 1,296,132,694.00 1,296,132,694.00

(52,306.00) (52,306.00) (52,306.00)

(0.00) (0.00) (0.00)

120,600,000.00 105,600,000.00 15,000,000.00 70,434,708,240.00 23,514,836,000.00 23,514,836,000.00 46,919,872,240.00 11,762,698,911.00 16,415,125,995.00 564,625,775.00 701,151,545.00 951,972,607.00 351,854,700.00 179,895,000.00

269,700,000.00 129,000,000.00 140,700,000.00 64,469,550,215.00 22,913,118,994.00 22,913,118,994.00 41,556,431,221.00 10,354,520,569.00 15,203,625,478.00 544,815,900.00 626,484,000.00 719,993,994.00 295,587,325.00 179,065,800.00

149,100,000.00 23,400,000.00 125,700,000.00 (5,965,158,025.00) (601,717,006.00) (601,717,006.00) (5,363,441,019.00) (1,408,178,342.00) (1,211,500,517.00) (19,809,875.00) (74,667,545.00) (231,978,613.00) (56,267,375.00) (829,200.00)

123.63 22.16 838.00 (8.47) (2.56) (2.56) (11.43) (11.97) (7.38) (3.51) (10.65) (24.37) (15.99) (0.46)

120 03 00 00 120 03 00 00 120 03 00 00 120 03 00 00 120 03 01 00 120 03 02 00 120 03 03 00 120 03 04 00 120 03 05 00 120 03 06 00 120 03 17 00

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

BELANJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DIY BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

33

120 03 18 00 120 03 21 00 120 03 16 00 120 03 23 00 120 03 25 00 120 03 26 00 120 03 27 00 120 03 28 00 120 03 30 00 120 03 17 00 120 03 16 00 120 03 17 00 120 03 18 00 120 03 15 00 120 120 05 120 05 00 120 05 120 05 01 00 120 05 02 00 120 05 05 00 120 05 06 00 120 05 17 00 120 05 18 00 120 05 20 00 120 120 04 120 04 01 00 120 04 01 00 120 04 01 00 120 04 01 00 120 04 02 00 120 04 03 00 120 04 05 00 120 04 06 00 120 04 15 00 120 120 07 1.20 07 00 00 1.20 07 00 00 1.20 07 00 00 1.20 07 00 00 1.20 01 00 00 120 07 01 00 120 07 02 00 120 07 05 00

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebang Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Peningkatan Pengembangan Kedinasan Kepala Program Optomaisasi Pemanfaatan Teknologi Program Peningkatan Kerjasama Antar Pem Da Program Penataan Peraturan Perundang2 an Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Optomaisasi Penyelenggaraan Pemerintah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatrur Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pem Des Program Perbaikan Administrasi Sistem Kearsipan URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PENDAPATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERA BELANJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APAR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APAR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAP PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELO PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KE PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

74,000,000.00 1,150,500,000.00 3,759,924,850.00 20,780,000.00 1,656,483,850.00 1,547,238,376.00 273,754,000.00 102,500,000.00 1,859,582,150.00 2,816,256,646.00 30,000,000.00 12,750,000.00 217,000,000.00 171,391,125.00

73,300,000.00 1,138,823,000.00 3,077,525,350.00 18,779,100.00 1,557,842,930.00 1,492,255,050.00 272,321,300.00 100,496,000.00 1,796,402,095.00 2,501,628,326.00 29,800,000.00 12,228,000.00 216,178,000.00 161,440,645.00

(700,000.00) (11,677,000.00) (682,399,500.00) (2,000,900.00) (98,640,920.00) (54,983,326.00) (1,432,700.00) (2,004,000.00) (63,180,055.00) (314,628,320.00) (200,000.00) (522,000.00) (822,000.00) (9,950,480.00)

(0.95) (1.01) (18.15) (9.63) (5.95) (3.55) (0.52) (1.96) (3.40) (11.17) (0.67) (4.09) (0.38) (5.81)

1,131,124,235,483.00 794,804,470,385.00 771,327,702,065.00 23,476,768,320.00 2,681,365,095.00 7,485,000,355.00 74,400,000.00 619,355,875.00 11,983,627,495.00 345,902,000.00 287,117,500.00

1,231,302,049,443.30 680,318,427,720.00 659,459,498,094.00 20,858,929,626.00 2,183,635,209.00 6,858,404,986.00 62,090,000.00 520,245,810.00 10,739,841,071.00 258,504,000.00 236,208,550.00

100,177,813,960.30 (114,486,042,665.00) (111,868,203,971.00) (2,617,838,694.00) (497,729,886.00) (626,595,369.00) (12,310,000.00) (99,110,065.00) (1,243,786,424.00) (87,398,000.00) (50,908,950.00)

8.86 (25.65) (14.50) (11.15) (18.56) (8.37) (16.55) (16.00) (10.38) (25.27) (17.73)

30,205,677,200.00 4,051,263,000.00 4,051,263,000.00 26,154,414,200.00 3,009,552,400.00 2,564,189,500.00 365,379,750.00 69,775,000.00 119,245,400.00 20,026,272,150.00

22,483,884,281.00 3,859,826,479.00 3,859,826,479.00 18,624,057,802.00 2,776,844,422.00 2,153,721,120.00 347,859,200.00 25,999,200.00 101,972,800.00 13,217,661,060.00

(7,721,792,919.00) (191,436,521.00) (191,436,521.00) (7,530,356,398.00) (232,707,978.00) (410,468,380.00) (17,520,550.00) (43,775,800.00) (17,272,600.00) (6,808,611,090.00)

(25.56) (4.73) (4.73) (28.79) (7.73) (16.01) (4.80) (62.74) (14.48) (34.00)

5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 2 2 2 2 2 2 2

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BADAN PENGAWAS DAERAH

8,020,922,500.00 3,967,071,000.00 3,967,071,000.00

7,390,606,003.00 3,677,201,015.00 3,677,201,015.00

(630,316,497.00) (289,869,985.00) (289,869,985.00)

(7.86) (7.31) (7.31) #DIV/0!

5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 2 2 2 2

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4,053,851,500.00 606,542,000.00 501,914,430.00 532,000,000.00

3,713,404,988.00 595,270,100.00 490,617,588.00 522,466,400.00

(340,446,512.00) (11,271,900.00) (11,296,842.00) (9,533,600.00)

(8.40) (1.86) (2.25) (1.79)

34

120 07 06 00 120 07 20 00 120 07 21 00 120 07 22 00 120 07 23 00 120

5 5 5 5 5

2 2 2 2 2

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Program Peningkatan Sistem Pengaw asan Internal Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Program Penataan dan Peny empurnaan Sistem Kebijak da Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi PEMERINTAHAN UMUM PENDAPATAN KANTOR PERWAKILAN DAERAH Pendapatan Retrebusi Daerah

9,621,000.00 2,161,228,070.00 147,632,000.00 50,239,000.00 44,675,000.00

9,452,200.00 1,854,961,750.00 146,129,100.00 50,166,350.00 44,341,500.00

(168,800.00) (1,502,900.00) (72,650.00) (333,500.00)

(1.75) (1.02) (0.14) (0.75)

(306,266,320.00) (14.17)

100,590,000.00 100,590,000.00 4,569,983,721.00 1,159,762,000.00 1,159,762,000.00 3,410,221,721.00 1,202,846,100.00 1,248,443,621.00 12,000,000.00 114,196,000.00 362,453,000.00 292,925,000.00 177,358,000.00

102,199,000.00 102,199,000.00 4,425,578,791.00 1,144,573,585.00 1,144,573,585.00 3,281,005,206.00 1,152,310,124.00 1,187,722,132.00 11,697,950.00 112,951,000.00 354,464,000.00 292,470,000.00 169,390,000.00

1,609,000.00 1,609,000.00 (144,404,930.00) (15,188,415.00) (15,188,415.00) (129,216,515.00) (50,535,976.00) (60,721,489.00) (302,050.00) (1,245,000.00) (7,989,000.00) (455,000.00) (7,968,000.00)

1.60 1.60 (3.16) (1.31) (1.31) (3.79) (4.20) (4.86) (2.52) (1.09) (2.20) (0.16) (4.49)

120 08 201 08 00 00 201 08 00 00 201 08 00 00 120 08 01 00 120 08 02 00 120 08 06 00 120 08 25 00 125 08 18 00 117 08 15 00 117 08 16 00 1 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

BELANJA KANTOR PERWAKILAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegaw ai BELANJA LANGSUNG Program Pelay anan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Ca Program Peningkatan Hubungan Antar Lembaga Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Program Pengembangan Nilai Buday a Program Pengelolaan Kekay aan Buday a URUSAN WAJIB KEPEGAWAIAN PENDAPATAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pendapatan Retrebusi Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

924,012,500.00 134,412,500.00 789,600,000.00 7,101,141,408.00 2,890,710,213.00 2,890,710,213.00 4,210,431,195.00 671,067,505.00 563,375,000.00 23,850,000.00 1,061,441,640.00 1,890,697,050.00

924,232,500.00 134,632,500.00 789,600,000.00 6,508,548,534.00 2,881,376,857.00 2,881,376,857.00 3,627,171,677.00 485,386,830.00 538,167,432.00 20,597,800.00 989,481,915.00 1,593,537,700.00

220,000.00 220,000.00 (592,592,874.00) (9,333,356.00) (9,333,356.00)

0.02 0.16 (8.35) (0.32) (0.32)

1 21 01 1 21 00 00 00 1 21 00 00 00 1 21 00 00 00 1 21 01 01 00 1 21 01 02 1 21 01 06 1 21 01 15 1 21 01 16 124 124 01 124 01 01 00 124 01 01 00 124 01 01 00 124 01 01 00 124 01 02 00 124 01 05 00 124 01 06 00 124 01 15 00 124 01 16 00 124 01 17 00 124 01 18 00 125 125 01 00 00 125 01 00 00 125 01 00 00 125 01 01 00 125 01 01 00 5 5 5 5 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5

BELANJA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 Gaji Pegaw ai 2 BELANJA LANGSUNG 2 Program Pelay anan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Ca 2 Program Pendidikan Kedinasan 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Day a Aparatur URUSAN WAJIB KEARSIPAN KANTOR ARSIP DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji pegaw ai BELANJA LANGSUNG Program Pelay anan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Day a Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Ca Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Peny elamatan & Pelestarian Arsip Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasaran Program Peningkatan Kualitas Pelay anan Informasi URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN INFORMASI DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 Belanja Pegaw ai BELANJA LANGSUNG Program Pelay anan Administrasi Perkantoran

(583,259,518.00) (13.85) (185,680,675.00) (27.67) (25,207,568.00) (71,959,725.00) (4.47) (6.78) (3,252,200.00) (13.64) (297,159,350.00) (15.72)

3,583,103,000.00 1,795,537,000.00 1,795,537,000.00 1,787,566,000.00 666,829,000.00 179,200,000.00 40,000,000.00 18,000,000.00 360,700,000.00 178,500,000.00 45,000,000.00 299,337,000.00

3,451,641,920.00 1,783,899,364.00 1,783,899,364.00 1,667,742,556.00 590,168,211.00 176,199,250.00 39,900,000.00 17,853,760.00 352,913,000.00 158,476,135.00 42,600,000.00 289,632,200.00

(131,461,080.00) (11,637,636.00) (11,637,636.00) (119,823,444.00) (3,000,750.00) (100,000.00) (146,240.00) (7,787,000.00) (2,400,000.00) (9,704,800.00)

(3.67) (0.65) (0.65) (6.70) (1.67) (0.25) (0.81) (2.16) (5.33) (3.24)

(76,660,789.00) (11.50)

(20,023,865.00) (11.22)

10,010,625,500.00 4,952,607,000.00 4,952,607,000.00 5,058,018,500.00 1,754,745,000.00

9,403,385,536.00 4,780,826,425.00 4,780,826,425.00 4,622,559,111.00 1,616,641,181.00

(607,239,964.00) (171,780,575.00) (171,780,575.00) (435,459,389.00) (138,103,819.00)

(6.07) (3.47) (3.47) (8.61) (7.87)

35

125 01 02 00 125 01 06 00 125 01 15 00 125 01 16 00 125 01 17 00 125 01 18 00 201

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Mass Media Program Pengkajian, Penelitian Bidang Informasi dan Komunikas Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media URUSAN WAJIB PERTANIAN PENDAPATAN DINAS PERTANIAN Pendapatan Retrebusi Daerah

364,708,500.00 41,562,000.00 787,311,000.00 103,320,000.00 47,843,000.00 1,958,529,000.00

345,002,300.00 39,722,150.00 638,589,445.00 102,955,825.00 42,595,700.00 1,837,052,51