Caesar by request

OPERASI CAESAR BY

REQUEST

Disusun oleh : kelompok 1

Nuraeni

Risa risandi

Selly amelia sp

Tuti rosidah

Yulia maratu zakiyah

Aji apip

Azhar mutaz

Desi nuraeni

Mila maelani

Monica rizki okta f

CAESAR BY REQUEST

4 Kaidah dasar

moral

Kode etik

keperawatan

Undang-undang kesehatan

Hubungan undang-undang

mengenai caesar

Tindakan berbuat baik

(beneficence)

Tidak merugikan atau

(nonmaleficence /primum non

nocere)

Keadilan

Otonomi (self-determination)

Tindakan berbuat baik

(benefience)

1. General beneficence

•Melindungi dan mempertahankan hak yang lain.

•Mencegah terjadi kerugian pada yang lain.

•Menghilangkan kondisi penyebab kerugian pada yang lain.

2. Specific beneficence

•Menolong orang cacat

•Menyelamatkan orang dari bahaya.

•Mengutamakan kepentingan pasien

•Memandang pasien/keluarga/sesuatu tak hanya sejauh

menguntungkan dokter/rumah sakit/pihak lain

•Maksimalisasi akibat baik(akibat buruk)

•Menjamin nilai pokok : apa saja yang ada, pantas (elok)

kita bersikap baik terhadapnya (apalagi ada yg hidup).

Sisi komplementer beneficence dari sudut

pandang pasien, seperti :

Tidak boleh berbuat jahat (evil) atau

membuat

derita (harm)

Minimalisasi akibat buruk

Tidak merugikan atau (nonmaleficence

/primum non nocere)

Keadilan artinya memberi perlakuan sama

untuk setiap orang (keadilan sebagai

fairness)yakni :

Memberi sumbangan relatif sama terhadap

kebahagiaan diukur dari kebutuhan mereka

(kesamaan sumbangan sesuai kebutuhan

pasien yang memerlukan/membahagiakannya)

Menuntut pengorbanan relatif sama, diukur

dengan kemampuan mereka (kesamaan beban

sesuai dengan kemampuan pasien).

Keadilan

Jenis keadilan

Komparatif (perbandingan

antar kebutuhan

penerima)

Sosial kebajikan

melaksanakan dan

memberikan kemakmuran

dan kesejahteraan bersama

Distributif (membagi

sumber)

Hukum

otonomi moral yakni kebebasan bertindak,

memutuskan (memilih) dan menentukan diri sendiri

sesuai dengan kesadaran terbaik bagi dirinya yang

ditentukan sendiri tanpa hambatan, paksaan atau campur-

tangan pihak luar (heteronomi), suatu motivasi dari dalam

berdasar prinsip rasional atau self-legislation dari

manusia (Pandangan Kant).

Otonomi (self-determination)

Kode etik perawat adalah bagian yang harus

dijalankan dan diterapkan oleh setiap perawat dalam

menjalankan profesi keperawatan sehari-harinya.

Kode etik ini diperlukan dalam setiaap profesi

apapun. Dalam profesi keperawatan ini, maka

organisasi keperawatan Indonesia PPNI juga

mempunyai kode etik yang harus dilaksanakan dan

dipenuhi oleh keseluruhan anggota perawat tanpa

terkecuali.

Kode etik keperawatan

Menjadi pedoman bagi perawat untuk berperilaku

dan menjalin hubungan keprofesian sebagai landasan

dalam penerapan praktek etikal

Kode etik perawat menetapkan hubungan-hubungan

profesional yang harus dipatuhi yaitu hubungan

perawat dengan pasien / klien sebagai advokator.

Kode etik perawat memberikan sarana pengaturan

diri sebagai profesi.

Fungsi Tujuan Kode Etik Perawat

Kode Etik Keperawatan

Indonesia

Tanggung jawab perawat terhadap

individu, keluarga dan masyarakat

Tanggungjawab terhadap tugas


sesama perawat dan profesi

kesehatan lainnya


profesi keperawatan


pemerintah, bangsa dan negara

Undang-undang kesehatan terdapat pada undang-

undang No.23 tahun 1992,kemudian direvisi menjadi undang-

undang no.36 tahun 2009.

Menurut penjelasan Pasal 43 UU Kesehatan No. 36

tahun 2009 yang dimaksud dengan keselamatan pasien

(patient safety) adalah proses dalam suatu rumah sakit yang

memberikan pelayanan pasien yang lebih aman. Termasuk

didalamnya asesmen resiko, identifikasi, dan manajemen

resiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden,

kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, dan

menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir

timbulnya resiko.

Undang-Undang Kesehatan

1. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan

peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;

2. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban

pasien;

3. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan

tanpa diskriminasi;

4. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu

sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur

operasional;

5. memperoleh layanan yang efektif dan efisien

sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan

materi;

Hak Pasien

6. mengajukan pengaduan atas kualitas

pelayanan yang didapatkan;

7. memilih dokter dan kelas perawatan

sesuai dengan keinginannya dan

peraturan yang berlaku di Rumah

Sakit;

8. meminta konsultasi tentang penyakit

yang dideritanya kepada dokter lain

yang mempunyai Surat Izin Praktik

(SIP) baik di dalam maupun di luar

Rumah Sakit;

9. mendapatkan privasi dan kerahasiaan

penyakit.

10. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan

tata cara tindakan medis,

11. memberikan persetujuan atau menolak atas

tindakan yang akan dilakukan

12. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;

13. menjalankan ibadah sesuai agama atau

kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak

mengganggu pasien lainnya;

14. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya

selama dalam perawatan di Rumah Sakit;

15. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan

Rumah Sakit terhadap dirinya;

16. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak

sesuai dengan agama dan kepercayaan yang

dianutnya;

17. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila

Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang

tidak sesuai;

18. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak

sesuai dengan standar pelayanan melalui media

cetak dan elektronik.

1. Perawat wajib mematuhi semua peraturan institusi

yang bersangkutan.

2. Perawat wajib memberikan pelayanan atau asuhan

keperawatan sesuai dengan standar profesi dan batas

kegunaannya.

3. Perawat wajib menghormati hak klien.

4. Perawat wajib merujukkan klien kepada perawat atau

tenaga kesehatan lain yang mempunyai keahlian atau

kemampuan yang lebih baik bila yang bersangkutan

tidak dapat mengatasinya.

Kewajiban perawat

5. Perawat wajib memberikan kesempatan kepada klien

untuk berhubungan dengan keluarganya, selama tidak

bertentangan dengan peraturan atau standar profesi

yang ada.

6. Perawat wajib memberikan kesempatan kepada klien

untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama

atau kepercayaan masing-masing selama tidak

mengganggu klien yang lainnya.

7. Perawat wajib berkolaborasi dengan tenaga medis

atau tenaga kesehatan terkait lainnya dalam

memberikan pelayanan kesehatan dan keperawatan

kepada klien.

8. Perawat wajib memberikan informasi yang akurat

tentang tindakan keperawatan yang diberikan kepada

klien atau keluarganya sesuai dengan batas

kemampuannya.

9. Perawat wajib membuat dokumentasi asuhan

keperawatan secara akurat dan bersinambungan.

10. Perawat wajib mengikuti perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi keperawatan atau

kesehatan secara terus-menerus

11. Perawat wajib melakukan pelayanan darurat sebagai

tangan kemanusiaan sesuai dengan batas

kewenangannya.

12. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang

diketahuinya tentang klien, kecuali jika dimintai

keterangan oleh pihak yang berwenang.

13. Perawat wajib mematuhi hal-hal yang telah disepakati

atau perjanjian yang telah dibuat sebelumnya terhadap

institusi tempat bekerja.

Caesar by request

Konon kabarnya di suatu rumah sakit swasta

terkenal di jakarta,jumlah operasi caesar

mencapai 60% dari jumlah persalinan.

Masalahnya adalah karena preferensi pasien

barangkali saja bertentangan dengan indikasi

medik. Kalau anda menolak permintaan pasien

karena tidak sesuai dengan indikasi medik dan

ternyata kemudian terjadi resiko, apakah anda

harus bertanggung jawab atas terjadinya resiko

tersebut?

Hubungan Undang-Undang

Kesehatan terhadap Operasi Caesar

Pada kasus diatas disebutkan bahwa operasi

dilakukan atas prefensi pasien,tentu saja sebagai

tenaga kesehatan tidak bisa menolak keinginan pasien

meskipun berbahaya.dalam hal ini berhubungan dengan

kewajiban dan hak pasien yang telah tercantum dalam

Undang-undang kesehatan Hak Pasien dalam UU No

44 / 2009 tentang Rumah Sakit (Pasal 32 UU 44/2009)

salah satunya yaitu: Memperoleh layanan yang efektif

dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik

dan materi.

Pembahasan Kasus

Untuk mengantisipasi tuntutan dari pihak pasien

kepada pelayanan kesehatan ataupun rumah sakit akibat

dari resiko yang di dapat dari operasi caesar. Maka

sebelum dilakukan operasi caesar perlu adanya

persetujuan antara pasien dan pihak pelayanan rumah sakit

yang bersifat dokumentasi yang mana telah di setujui dan

ditandatangani oleh pasien ataupun keluarga

pasien,sehingga apabila terjadi resiko tersebut pihak

pelayanan rumah sakit tidak dianggap melakukan

malpraktik.karena telah sesuai dengan Undang-undang

kesehatan dan kode etik keperawatan serta tidak

melanggar hak pasien.

Selamat Belajar…

Caesar by request

Science