c. Pengendalian Gratifikasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

JAKARTA, 16 NOVEMBER 2016

-MENJAGA MOMENTUM TRANFORMASI ORGANISASI DJBC

DENGAN PONDASI INTEGRITAS-

International Business Integrity Conference 2016

2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

SITUASI DAN KONDISI BEACUKAI

DJBC rentan terhadap KKN, pelanggaran disiplin & penyalahgunaan wewenang

Monopoli kewenangan + diskresi tinggi vs akuntabilitas kinerja diragukan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI 3

Pelayanan Publik

Peningkatan Kinerja

Good Governance

Penataan Organisasi

NILAI-NILAI ORGANISASI – I P S P K

Peningkatan Disiplin &

Manajemen SDM

Penyempurnaan Proses Bisnis

Indikator Kinerja Utama

Remunerasi/Pengembangan Pegawai

Public trust

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Strategi Penanggulangan Gratifikasi dan Suap

DJBC Pimpinan Atasan Langsung Unit Kepatuhan Internal APF/APH

Komitmen Pengusaha

SUAP &

GRATIFIKASI SINERGI

Periode Masuk Selesai 2012 132 86 2013 1324 1151 2014 924 762 2015 678 519

Pengaduan lewat SIPUMA

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

UPAYA PENCAPAIAN GOOD GOVERNANCE

5

PENCEGAHAN PENGAWASAN

Pembinaan Integritas

◦ Internalisasi Nilai-nilai: pegawai dan keluarga

◦ Pelaporan LP2P, SPT dan LHKPN

◦ Peningkatan Kesejahteraan

Identifikasi Titik Rawan

Sosialisasi Eksternal Koordinasi dan Supervisi

dengan KPK

WasKat dan Unit Kepatuhan Internal

Wisthle Blowing System (WISE dan SIPUMA)

Membangun Zona / Komunitas Integritas

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI 6

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

TERIMA KASIH

7

OENTARTO WIBOWO

KEPALA KANWIL DJBC JAKARTA