C O V I D P A N D E M I P E N A N G A N A N A K U N T A B ...

AKUNTABILITASPENANGANAN

PANDEMICOVID-19

P o l i c y B r i e f

KOALISI MASYARAKAT SIPILUNTUK AKUNTABILITAS

PENANGANAN COVID-19

DISUSUN OLEH

LATARBELAKANG

Pengalaman Indonesia dalam penanganan berbagai bencana berskala besar,khususnya bencana alam, baik tsunami, banjir, gunung meletus, tanah longsormaupun gempa bumi memberikan gambaran umum adanya kerentanan dalampengelolaan sumber daya publik, khususnya anggaran, karena potensipenyimpangan yang relatif tinggi. Berbagai kasus korupsi telah diungkap olehpenegak hukum maupun dilaporkan oleh masyarakat korban yang tidakmendapatkan hak atau bantuan mereka sebagaimana mestinya. Sementara bantuandari berbagai sumber, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasionalmengalir seiring dengan bencana yang terjadi.Selain masalah kerentanan atas potensi korupsi anggaran penanganan bencana,masalah umum yang sering dihadapi adalah manajemen informasi publik yangkurang memadai sehingga dalam situasi darurat kebencanaan, kepercayaanPemerintah justru menghadapi tantangan serius. Padahal kerjasama, kolaborasi danupaya bahu membahu dengan berbagai pihak adalah salah satu kunci keberhasilandari setiap penanganan bencana nasional.Indonesia telah memiliki pengalaman yang relatif baik dalam pengelolaan bencanabesar, seperti tsunami di Aceh dengan berdirinya Badan Rehabilitasi danRekonstruksi (BRR) Aceh. Badan ini didesain untuk memastikan tingkat koordinasiyang lebih baik antara berbagai stakeholders, transparansi dan akuntabilitaspengelolaan sumber daya penanganan bencana dan desain strategi mitigasibencana, khususnya dalam penyediaan rumah tinggal sementara bagi korbantsunami Aceh.

1.

2.

3.

Akuntabilitas Penanganan Pandemi Covid-19 | 01

02 | Akuntabilitas Penanganan Pandemi Covid-19

MASALAH

2 Fokus atas penanganan pandemi COVID-19sebagai isu kesehatan tidak terlalu menonjol,karena Pemerintah Pusat lebih melihatpersoalan ekonomi yang akan muncul daripandemi yang harus diantisipasi daripadamasalah kesehatan yang menjadi ancamanserius masyarakat luas dalam jangka pendek.Karena pertimbangan ekonomi menjaditumpuan, maka kebijakan pencegahanpenyebaran corona menjadi tidak terlalu jelas.Akibatnya, masyarakat mengambil inisiatifsendiri dengan bahu membahu sesamanya,mendorong adanya pengumpulan bantuan,menutup secara swadaya lingkungan merekadan usaha lain yang dapat diamati dari lalulintas informasi di sosial media.

Indonesia, bersama dengan negara-negara laindi dunia tengah menghadapi krisis kesehatanyang serius dengan menyebarnya virus COVID-19 ke berbagai wilayah. Untuk Indonesiasendiri, penyebaran telah terjadi karenaberbagai hal, salah satunya adalahketidaksiapan Pemerintah sedari awal karenasikap yang terlalu meremehkan ancamanCOVID-19. Berbagai kebijakan yang dikeluarkanuntuk menangani penyebaran COVID-19 tidakkonsisten, tidak transparan dan menimbulkankontraksi komunikasi, terutama antar institusinegara yang berwenang menangani masalahini, serta antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah.

1

3Keterbatasan sarana medis yang dihadapi olehpetugas medis di lapangan dalam menanganiwabah COVID-19 belum dapat diselesaikandengan cepat. Padahal korban dari tenagamedis sudah berjatuhan. Setidaknya sudah ada24 dokter dan 6 (enam) perawat yangmeninggal dunia karena terserang corona (dataper 6 April 2020, IDI dan PPNI). Keterbatasan iniditimbulkan karena kebijakan alokasi anggaranyang belum memadai baik di pusat maupundaerah, kebijakan pengadaan barang dan jasapenangananan corona belum tersedia dengandetail, serta kebijakan distribusi peralatanmedis yang belum memadai karenaketerbatasan data yang konkret di lapangan.Akibatnya berbagai daerah yang membutuhkanperalatan medis belum mendapatkan suplaidari otoritas terkait.


4Pemerintah melalui Kementerian BUMN telahmembeli 500 ribu alat rapid test sejak 19 Maret2020 lalu dari Cina. Namun upaya ini dinilaikurang efektif karena akurasi rapid test yangtelah dibeli hanya 30 persen. Bahkan Negaraseperti Spanyol, Ceko, Belanda, Georgia, danTurki telah mengembalikan alat rapid test keCina. Akibatnya, sampel yang diambil tidaksesuai harapan dan negara berpotensi rugiakibat pembelian alat rapid test tersebut.

5Ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan uji sampelspesimen secara maksimal membuat informasi publik yangdisampaikan tidak akurat. Juru Bicara Pemerintah untukPenanggulangan virus Corona, Achmad Yurianto menyatakan bahwakapasitas Litbangkes untuk memeriksa sampel spesimen perharinya sekitar 1.700 sample. Namun rata-rata spesimen yangdiperiksa sejak tanggal 27 Maret-6 April 2020 hanya sekitar 607sample. Akibatnya Indonesia sulit menekan angka kematian yangper 6 April 2020 masih di angka 8 persen.


USULANKEBIJAKAN


Perlu dibuat satu kebijakan utuh yangdipayungi dalam bentuk PP, Perpresatau instrumen hukum lainnya yangmemadai sebagai payung dalammendesain tata kelola kelembagaanyang secara khusus difungsikan untukmenangani pandemi corona dandapat menjamin transparansi danakuntabilitas pengelolaan sumberdaya publik yang akan, sedang dantelah dimanfaatkan. Mekanismesebagaimana BRR bisa menjadi salahsatu alternatif kebijakan nasionalpenanganan pandemi COVID-19karena desain kelembagaan modelBRR telah mencakup berbagai aspekyang dibutuhkan dalam penangananbencana, baik dalam rangkamemperbaiki koordinasi dankomunikasi, transparansi danakuntabilitas serta kebijakan teknis dilapangan yang dapat memandusetiap komponen yang bekerja untukmenangani pandemi dapat berjalanlebih efektif dan efisien.

1 Jika Pemerintah Pusat sudahmenetapkan BNPB sebagai institusiyang menjadi garda depanpenanggulangan bencana COVID-19,perlu penguatan kelembagaan BNPBagar dapat menjadi juru bicara untukmenjaga kualitas informasi publik,koordinator dalam menjembatanikomunikasi yang tidak berjalan efektifantara pusat dan daerah, sertapelaksana dan penanggung jawabutama seluruh sumber daya publikyang dimanfaatkan dalam penangananpandemi.

2


Pemerintah Pusat segera mendesain kebijakan pengadaan barangdan jasa penanganan pandemi serta mekanisme distribusi saranamedis yang esensial bagi pekerja medis di lapangan dengan tepat,cepat dan kredibel untuk menutup berbagai celah dan potensipenyimpangan dalam pengadaan dan distribusi sarana medis. LKPPdapat menjadi sumber rujukan utama dalam perumusanpelaksanaan pengadaan yang transparan dan akuntabel.

3Pemerintah segera membuat kebijakan dengan memintapertimbangan lembaga lain seperti KPK, BPK, BPKP, dan LKPP terkaitseleksi pembelian barang sesuai dengan skala prioritas untukmenanggulangi potensi barang tidak digunakan.4

Pemerintah segeramemaksimalkan proses uji

sampel spesimen diseluruh laboratoriumsesuai kuota masing-

masing denganmengeluarkan kebijakan

setingkat PeraturanMenteri Kesehatan guna

mempercepat prosesidentifikasi sebaran

COVID-19.

5


Pemerintah segeramembuat Standar

Operasional Proseduruntuk memberikan

informasi yangberlandaskan analisis dariahli kesehatan agar setiap

informasi yangdisampaikan kepada

publik dapatdipertanggungjawabkan

secara ilmiah.

6

KOALISI MASYARAKAT SIPILUNTUK AKUNTABILITAS

PENANGANAN COVID-19

Indonesia Corruption Watch (ICW)Indonesia Budget Center (IBC)

Indonesian Forum for Budget Transparency (FITRA) Transparency International Indonesia (TII)

Jakarta, 13 April 2020

C O V I D P A N D E M I P E N A N G A N A N A K U N T A B ...

Documents