Top Banner
1 PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BENGKULU, Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah menara telekomunikasi dan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi, serta meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat di sekitar menara telekomunikasi, maka Pemerintah Kota Bengkulu perlu melakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi di Kota Bengkulu; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menggali sumber pendapatan asli daerah dari pengendalian menara telekomunikasi di Kota Bengkulu; 2 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
24

c. bahwa berdasarkan pertimbangan - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/11/PERDA-NO.-02-TAHUN... · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

Mar 07, 2019

Download

Documents

phungquynh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: c. bahwa berdasarkan pertimbangan - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/11/PERDA-NO.-02-TAHUN... · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

1

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULUNOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANGRETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnyajumlah menara telekomunikasi danuntuk mendukung pelaksanaanpembangunan menara telekomunikasi,serta meningkatkan rasa aman, nyaman,dan tenteram bagi masyarakat di sekitarmenara telekomunikasi, makaPemerintah Kota Bengkulu perlumelakukan pengaturan, pengendaliandan pengawasan menara telekomunikasidi Kota Bengkulu;

b. bahwa dengan telah ditetapkannyaUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah, maka dipandang perlu menggalisumber pendapatan asli daerah daripengendalian menara telekomunikasi diKota Bengkulu;

2

c. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud pada huruf a danhuruf b perlu menetapkan PeraturanDaerah tentang Retribusi PengendalianMenara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun1956 tentang Pembentukan DaerahOtonom Kota Kecil Dalam LingkunganDaerah Provinsi Sumatera Selatan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1956 Nomor 57, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1091);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1967 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2828);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999tentang Telekomunikasi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 154, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002tentang Bangunan Gedung (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 134, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4247);

Page 2: c. bahwa berdasarkan pertimbangan - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/11/PERDA-NO.-02-TAHUN... · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

3

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4437), sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor12 Tahun 2008 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 130, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5059);

4

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 danPelaksanaan Pemerintahan di PropinsiBengkulu (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1968 Nomor 34,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2854);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun2000 tentang PenyelenggaraanTelekomunikasi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor107, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3980);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun2005 tentang Pedoman Pembinaan danPengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor195, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah,

Page 3: c. bahwa berdasarkan pertimbangan - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/11/PERDA-NO.-02-TAHUN... · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

5

Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun2010 tentang Penyelenggaraan PenataanRuang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5103);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun2010 tentang Tata Cara Pemberian danPemanfaatan Insentif Pemungutan PajakDaerah dan Retribusi Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 119, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

BENGKULUdan

WALIKOTA BENGKULUMEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGRETRIBUSI PENGENDALIAN MENARATELEKOMUNIKASI.

6

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksuddengan :1. Daerah adalah Kota Bengkulu.2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota

Bengkulu.3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.4. Pengendalian Menara Telekomunikasi

adalah kegiatan tertentu PemerintahKota dalam rangka Pengendalianterhadap Menara Telekomunikasi yangdimaksudkan untuk pengaturan,pengelolaan dan pengawasan ataskegiatan pemanfaatan ruang, prasarana,sarana, atau fasilitas tertentu gunamelindungi kepentingan umum danmenjaga kelestarian lingkungan.

5. Menara Telekomunikasi, yangselanjutnya disebut Menara adalahbangunan khusus yang berfungsisebagai sarana penunjang jaringantelekomunikasi yang didesain danbentuk konstruksinya disesuaikandengan keperluan jaringantelekomunikasi.

6. Telekomunikasi adalah setiappemancaran, pengiriman dan/ataupenerimaan dari setiap informasi dalam

Page 4: c. bahwa berdasarkan pertimbangan - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/11/PERDA-NO.-02-TAHUN... · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

7

bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan,gambar, suara dan bunyi melalui sistemkawat, optik, radio atau sistem magnetiklainnya.

7. Menara Telekomunikasi Rangka adalahMenara telekomunikasi yangbangun/bangunannya berupa rangkabaja yang diikat oleh berbagai simpuluntuk menyatukannya.

8. Menara Telekomunikasi Tunggal adalahMenara telekomunikasi yangbangunannya berbentuk tunggal tanpasimpul rangka yang mengikat satu samalain.

9. Menara Telekomunikasi Kamuflaseadalah Menara telekomunikasi yangdesain bentuknya diselaraskan denganlingkungan menara tersebut.

10. Menara Bersama adalah Menaratelekomunikasi yang digunakan secarabersama-sama oleh PenyelenggaraTelekomunikasi.

11. Menara Telekomunikasi Khusus adalahMenara telekomunikasi yang berfungsisebagai penunjang jaringantelekomunikasi khusus.

12. Penyelenggara Telekomunikasi adalahPerseorangan, koperasi badan usahamilik daerah, badan usaha milik negara,badan usaha swasta, instansipemerintah dan instansi pertahanankeamanan negara yang

8

menyelenggarakan kegiatantelekomunikasi.

13. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususadalah Penyelenggaraan telekomunikasiyang sifat, peruntukkan danpengoperasiannya khusus seperti untukkeperluan meteorologi dan geofisika,siaran televisi negeri, radio siaran negeri,navigasi, penerbangan, pencarian danpertolongan kecelakaan, penyelenggaratelekomunikasi khusus instansipemerintah tertentu serta keperluantransmisi jaringan telekomunikasiutama.

14. Penyedia Menara adalah yangselanjutnya disebut Penyedia adalahperseorangan, koperasi, badan usahamilik daerah, badan usaha milik negaraatau badan usaha swasta yang memilikidan mengelola menara telekomunikasiuntuk digunakan bersama olehpenyelenggara telekomunikasi.

15. Pengelola Menara adalah badan usahayang mengelola dan/ataumengoperasikan menara yang dimilikioleh pihak lain.

16. Penyedia Jasa Konstruksi adalah Orangperseorangan dan/atau badan yangkegiatan usahanya menyediakan layananjasa konstruksi.

17. Badan adalah sekumpulan orangdan/atau modal yang merupakan

Page 5: c. bahwa berdasarkan pertimbangan - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/11/PERDA-NO.-02-TAHUN... · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

9

kesatuan, baik yang melakukan usahamaupun yang tidak melakukan usahayang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroanlainnya, badan usaha milik negara(BUMN), atau badan usaha milik daerah(BUMD) dengan nama dan dalam bentukapa pun, firma, kongsi, koperasi, danapensiun, persekutuan, perkumpulan,yayasan, organisasi massa, organisasisosial politik, atau organisasi lainnya,lembaga dan bentuk badan lainnyatermasuk kontrak investasi kolektif danbentuk usaha tetap.

18. Bangunan adalah suatu benda bergerakmaupun tidak bergerak yang bersifatsementara maupun tetap yang didirikanatau dipasang oleh orang atau yang telahada secara alami, antara lain gedung-gedung, menara, mesin derek, cerobongasap, gundukan tanah, jaringantransmisi di atas tanah dan bukit ataugunung.

19. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yangselanjutnya disingkat IMB Menara adalahizin mendirikan bangunan yangdiberikan oleh Pemerintah Daerahkepada pemilik menara telekomunikasiuntuk membangun baru atau mengubahmenara sesuai dengan persyaratanadministrasi dan persyaratan teknisyang berlaku.

10

20. Izin Gangguan adalah pemberian izintempat usaha atau kegiatan kepadaorang pribadi atau badan di lokasitertentu yang dapat menimbulkanbahaya, kerugian dan gangguan, tidaktermasuk tempat usaha atau kegiatanyang telah ditentukan oleh PemerintahPusat atau Pemerintah Daerah.

21. Izin Lingkungan adalah izin yangdiberikan kepada setiap orang yangmelakukan usaha dan/atau kegiatanyang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalamrangka perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup sebagai prasyaratuntuk memperoleh izin usaha dan/ataukegiatan.

22. Bandar Udara adalah kawasan didaratan dan/atau perairan denganbatas-batas tertentu yang digunakansebagai tempat pesawat udara mendaratdan lepas landas naik turun penumpang,bongkar muat barang, dan tempatperpindahan intra dan antarmodatransportasi, yang dilengkapi fasilitaskeselamatan dan keamananpenerbangan, serta fasilitas pokok danfasilitas penunjang lainnya.

23. Kawasan adalah pembagian pola jumlahpeletakan menara telekomunikasiberdasarkan kriteria kepadatanpenduduk, peta guna lahan, KKOP, jarakantar menara, kepadatan bangunan, lalulintas telekomunikasi dan model/bentuk

Page 6: c. bahwa berdasarkan pertimbangan - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/11/PERDA-NO.-02-TAHUN... · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

11

menara telekomunikasi berdasarkanpotensi ruang yang tersedia.

24. Kawasan Keselamatan OperasiPenerbangan, yang selanjutnya disingkatKKOP adalah wilayah daratan dan/atauperairan serta ruang udara disekitarbandar udara yang dipergunakan untukkegiatan operasi penerbangan dalamrangka menjamin keselamatanpenerbangan.

25. Standar Nasional Indonesia (SNI), yangselanjutnya disingkat SNI adalah standaryang ditetapkan oleh BadanStandardisasi Nasional dan berlakusecara Nasional.

26. Kolokasi adalah penempatan perangkattelekomunikasi ke menaratelekomunikasi bersama untukpermohonan baru dari penyelenggaratelekomunikasi.

27. Relokasi adalah pemindahan perangkattelekomunikasi yang telah ada kemenara telekomunikasi bersama.

28. Retribusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi yang selanjutnya disebutRetribusi adalah pungutan daerahsebagai pembayaran atas pemanfaatanruang untuk menara telekomunikasidengan memperhatikan aspek tataruang, keamanan, dan kepentinganumum.

12

29. Wajib Retribusi adalah orang pribadiatau badan yang menurut peraturanperundang-undangan Retribusidiwajibkan untuk melakukanpembayaran Retribusi, termasukpemungutan atau pemotongan Retribusitertentu.

30. Masa Retribusi adalah suatu jangkawaktu tertentu yang merupakan bataswaktu bagi Wajib Retribusi untukmemanfaatkan jasa dan perizinantertentu dari Pemerintah Kota.

31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yangselanjutnya disingkat SSRD, adalahbukti pembayaran atau penyetoranRetribusi yang telah dilakukan denganmenggunakan formulir atau telahdilakukan dengan cara lain ke kasdaerah melalui tempat pembayaran yangditunjuk oleh Walikota.

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yangselanjutnya disingkat SKRD, adalahsurat ketetapan Retribusi yangmenentukan besarnya jumlah pokokRetribusi yang terutang.

33. Surat Ketetapan Retribusi DaerahLebih Bayar, yang selanjutnyadisingkat SKRDLB adalah suratketetapan retribusi yang menentukanjumlah kelebihan pembayaranretribusi karena jumlah kreditRetribusi lebih besar daripada

Page 7: c. bahwa berdasarkan pertimbangan - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/11/PERDA-NO.-02-TAHUN... · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

13

Retribusi yang terutang atauseharusnya tidak terutang.

34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yangselanjutnya disingkat STRD adalahsurat untuk melakukan tagihanRetribusi dan/atau sanksiadministrasi berupa bunga dan/ataudenda.

35. Pemeriksaan adalah serangkaiankegiatan menghimpun dan mengolahdata, keterangan, dan/atau bukti yangdilaksanakan secara objektif danprofesional berdasarkan suatu standarpemeriksaan untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban Retribusidan/atau untuk tujuan lain dalamrangka melaksanakan ketentuanperaturan perundang-undanganRetribusi daerah.

36. Penyidikan Tindak Pidana dibidangadalah serangkaian tindakan yangdilakukan oleh Penyidik untuk mencariserta mengumpulkan bukti yang denganbukti itu membuat terang tindak pidanayang terjadi serta menemukantersangkanya.

BAB IIPENGATURAN

Bagian KesatuPembangunan

14

Paragraf 1Ketentuan Pembangunan Menara

Pasal 2

(1) Pembangunan Menara dilaksanakandengan memperhatikan ketersediaanlahan, keamanan dan kenyamananwarga, serta kesinambunganpertumbuhan industri telekomunikasi.

(2) Pembangunan Menara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus memenuhiSNI dan standar baku sebagai berikut:a. struktur tanah;b. tempat/space penempatan

perangkat;c. ketinggian menara;d. struktur menara;e. rangka struktur menara;f. pondasi menara;g. kekuatan angin; danh. ketahanan terhadap gempa.

Pasal 3

(1) Menara harus dilengkapi dengan saranapendukung dan identitas hukum yangjelas.

(2) Sarana pendukung sebagaimanadimaksud pada ayat (1), terdiri dari:a. pertanahan (grounding);b. penangkal petir;

Page 8: c. bahwa berdasarkan pertimbangan - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/11/PERDA-NO.-02-TAHUN... · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

15

c. catu daya;d. lampu halangan penerbangan

(aviation obstruction light);e. marka halangan penerbangan

(aviation obstruction marking); danf. sarana lainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.(3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), terdiri dari :a. nama dan alamat pemilik;b. nama penanggung jawab;c. lokasi menara;d. tinggi menara;e. tahun pembuatan/pemasangan

menara;f. kontraktor menara; dang. beban maksimum menara.h. nomor dan tanggal izin IMB

Paragraf 2Jenis Menara Telekomunikasi

Pasal 4

Jenis menara yang disediakan oleh Penyediadapat berbentuk :

a. Menara tunggal;b. Menara rangka; danc. Menara kamuflase yang bentuk desain

disesuaikan dengan peletakannya.

Paragraf 3

16

Pembangunan menara

Pasal 5

(1) Menara disediakan oleh Penyedia.(2) Penyedia dapat merupakan :

a. penyelenggara telekomunikasi; ataub. bukan penyelenggara

telekomunikasi(4) Pembangunan menara dilaksanakan oleh

penyedia jasa konstruksi yangmemenuhi kualifikasi sesuai denganperaturan perundang-undangan yangberlaku

(5) Penyedia menara yang bukanpenyelenggara telekomunikasi, pengelolamenara atau penyedia jasa konstruksimerupakan perusahaan nasional.

(6) Penyedia menara sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dalam mengajukan izinmendirikan menara wajib menyusun danmenyampaikan informasi rencanapenggunaan menara bersama kecualipembangunan menara khusus yangmemerlukan kriteria khusus.

Bagian KeduaPembagian Kawasan Menara

Telekomunikasi

Pasal 6

(1) Penetapan kawasan lokasi menaraditentukan berdasarkan:

Page 9: c. bahwa berdasarkan pertimbangan - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/11/PERDA-NO.-02-TAHUN... · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

17

a. kepadatan jumlah penduduk;b. kerapatan bangunan;c. jumlah sarana dan prasarana

pemerintahan/ perdagangan/ jasa;d. letak strategis wilayah;dane. Kawasan Keselamatan Operasi

Penerbangan.(2) Pembagian kawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:a. Kawasan I dengan ketentuan

sebagai berikut :1. kepadatan penduduk tinggi;2. kerapatan bangunan tinggi;3. sarana dan prasarana

pemerintahan/perdagangan/jasa sangat memadai; dan

4. terdapat akses jalan arteri danring road.

b. Kawasan II dengan ketentuansebagai berikut :1. kepadatan penduduk sedang;2. kerapatan bangunan sedang;3. sarana dan prasarana

pemerintahan/perdagangan/jasa sedang; dan

4. terdapat akses jalan kolektor.c. Kawasan III dengan ketentuan

sebagai berikut :1. kepadatan penduduk rendah;2. kerapatan bangunan rendah;3. sarana dan prasarana

pemerintahan/perdagangan/jasa tidak memadai; dan

18

4. tidak terdapat akses langsungdengan jalan arteri, ring roaddan jalan kolektor.

d. KKOP dilaksanakan sesuai denganperaturan perundang-undanganyang berlaku.

(3) Dikecualikan kawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), adalah kawasanyang sifat dan peruntukkannya memilikikarakteristik tertentu, meliputi kawasanbandar udara/pelabuhan, cagar budaya,pariwisata, hutan lindung, aliran sungaidan saluran air, serta kawasanperibadatan.

Bagian KetigaPembangunan Menara Bersama

Pasal 7

(1) Pembangunan menara di daerahdiarahkan pada pembangunan danpengembangan menara bersama sebagaiupaya penataan menara yang efektif danefisien.

(2) Pembangunan menara bersama yangberada di kawasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), bentukdan desain menara wajib berwujudmenara telekomunikasi kamuflase.

(3) Ketinggian bangunan di wilayah KKOPharus mengacu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 ayat (2) huruf d.

Bagian Keempat

Page 10: c. bahwa berdasarkan pertimbangan - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/11/PERDA-NO.-02-TAHUN... · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

19

Kolokasi

Pasal 8

Setiap permohonan penyelenggaratelekomunikasi terhadap kebutuhan menaradikolokasikan ke menara bersama denganrencana penempatan menara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

Menara yang telah ada dan telah memilikiizin, dapat ditransformasikan ataudimodifikasi menjadi menara bersamasepanjang memenuhi ketentuan persyaratanteknis dan sesuai dengan rencanapenempatan menara.

Bagian KelimaPartisipasi Masyarakat

Pasal 10

Tanah untuk pendirian menaramenggunakan sistem jual beli atau sistemsewa antara penyedia menara denganmasyarakat.

Pasal 11

(1) Pemilik atau penyedia menara wajibmengasuransikan masyarakat sekitarbangunan menara.

20

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah masyarakat yang beradadi radius 1 (satu) kali ketinggian menaradi tambah 50 (lima puluh) meter.

(3) Pemilik atau penyedia menara wajibbertanggung jawab terhadap setiapkecelakaan yang timbul akibatdibangunnya menara.

Bagian KeenamPerizinan

Pasal 12

(1) Setiap orang dan/atau badan sebelummembangun atau mendirikan menarawajib memiliki IMB Menara, izinlingkungan dan izin gangguan yangdikeluarkan oleh Walikota melalui Dinasatau Instansi terkait.

(2) Permohonan izin mendirikan menarasebagaimana dimaksud pada ayat (1)melampirkan persyaratan sebagaiberikut:a. persyaratan administratif terdiri dari:

1. mengisi dan menandatanganiformulir pendaftaran;

2. identitas pemohon denganmelampirkan foto kopi kartutanda penduduk ;

3. melampirkan surat rekomendasiizin pendirian menara darikelurahan diketahui camatsetempat;

Page 11: c. bahwa berdasarkan pertimbangan - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/11/PERDA-NO.-02-TAHUN... · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

21

4. melampirkan foto kopi NPWPpemohon dan perusahaan;

5. salinan bukti kepemilikan tanahatau perjanjian sewa-menyewa;

6. melampirkan foto kopipembayaran pajak bumi danbangunan (PBB);

7. akta pendirian perusahaanbeserta perubahannya yangtelah disahkan oleh kementerianyang menangani urusan hukumumum;

8. surat pernyataan penyediadan/atau pengelola menarauntuk mengikuti programpertanggungan (asuransi)terhadap kemungkinankegagalan menara selamapemanfaatan menara;

9. surat rekomendasi tentang:a). ketinggian bangunan

menara;b). mendirikan bangunan;c). lingkungan hidup; dand). gangguan (HO);

10. persetujuan warga sekitardengan melampirkan beritaacara sosialisasi beserta daftarhadir warga;

11. untuk Kawasan disekitar KKOPmelalui kajian teknisrekomendasi tertulis dari PihakBandar Udara dan diketahui

22

oleh Direktorat JenderalPerhubungan Udara; dan

12. informasi penggunaan menarabersama (khusus untuk menarabersama telekomunikasiseluler).

b. persyaratan teknis terdiri dari:1. rencana anggaran biaya dan

gambar kerja;2. gambar rencana teknis

bangunan menara meliputi:a). gambar situasi;b). denah;c). tampak;d). potongan;e). detail; danf). perhitungan struktur.

3. spesifikasi teknis pondasimenara meliputi:a). data penyelidikan tanah;b). jenis pondasi;c). jumlah titik pondasi; dand). geoteknik tanah.

4. spesifikasi teknis struktur atasmenara meliputi:a). beban tetap terdiri dari

beban sendiri dan bebantambahan;

b). beban sementara terdiridari beban angin dangempa;

c). beban khusus;

Page 12: c. bahwa berdasarkan pertimbangan - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/11/PERDA-NO.-02-TAHUN... · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

23

d). beban maksimum menarayang diizinkan;

e). sistem konstruksi;f). ketinggian menara;dang). proteksi terhadap petir.

Pasal 13

Izin mendirikan menara pada kawasan yangsifat dan peruntukkannya memilikikarakteristik tertentu harus memenuhiketentuan perundang-undangan yangberlaku.

BAB IIIPENGELOLAAN

Bagian KesatuPenyelenggaraan Menara Bersama

Pasal 14

Menara bersama dipergunakan secarabersama-sama oleh 3 (tiga) atau lebihpenyelenggara telekomunikasi.

Pasal 15

(1) Pengguna menara bersama mengajukansurat permohonan yang ditujukankepada instansi yang ditunjuk olehPemerintah Kota.

24

(2) Surat permohonan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus memuatketerangan:a. nama penyelenggara telekomunikasi

dan penanggungjawabnya;b. izin penyelenggara telekomunikasi;c. maksud dan tujuan penggunaan

menara yang diminta dan spesifikasiteknis perangkat yang digunakan;dan

d. kebutuhan akan ketinggian, arah,jumlah, atau beban menara.

Pasal 16

(1) Penyedia atau pengelola menara wajibmemberikan informasi kondisi menarakepada instansi terkait meliputiketinggian, arah dan beban menara.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus dapat diakses oleh setiaporang/badan melalui instansi yangditunjuk oleh Pemerintah Kota.

(3) Penggunaan menara bersama antarapenyelenggara telekomunikasi, antarpenyedia menara dengan penyelenggaratelekomunikasi, atau antar pengelolamenara dengan penyelenggaratelekomunikasi harus dituangkan dalamperjanjian tertulis dan diserahkankepada instansi yang ditunjuk olehPemerintah Kota.

Pasal 17

Page 13: c. bahwa berdasarkan pertimbangan - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/11/PERDA-NO.-02-TAHUN... · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

25

(1) Penyedia dan/atau pengelola menaraharus memperhatikan ketentuan hukumtentang larangan praktek monopoli danpersaingan usaha tidak sehat.

(2) Penyedia menara atau pengelola menarawajib memberikan kesempatan yangsama kepada penyelenggaratelekomunikasi untuk menggunakanmenara bersama.

(3) Penyedia dan/atau pengelola menaraharus menggunakan sistem antriandengan mendahulukan calon penggunamenara yang sudah lebih dahulumenyampaikan permintaan penggunaanmenara bersama.

Bagian KeduaPerawatan Menara

Pasal 18

(1) Kegiatan perawatan menara meliputiperbaikan dan/atau penggantian bagianmenara, komponen, bahan bangunandan/atau prasarana dan sarana menara.

(2) Perawatan Menara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakanberdasarkan rencana teknis perawatanmenara yang disusun denganmempertimbangkan dokumenpelaksanaan konstruksi dan tingkatkerusakan menara.

26

(3) Perbaikan dan/atau penggantian dalamkegiatan perawatan menara dengantingkat kerusakan sedang dan beratdilakukan setelah dokumen rencanateknis perawatan menara disetujui olehPemerintah Kota.

(4) Hasil kegiatan perawatan menaradituangkan dalam laporan perawatan.

(5) Perawatan menara dapat dilakukan olehpenyedia jasa yang memenuhi kualifikasidan dilaksanakan sesuai peraturanperundang-undangan.

(6) Pelaksanaan kegiatan perawatan menaraharus menerapkan prinsip-prinsipkeselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 19

(1) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunanmenara yang berdiri di atas tanahdilakukan dalam jangka waktu 20 (duapuluh) tahun, kecuali terjadi kondisidarurat dan melaporkan hasilpemeriksaan kelaikan fungsi bangunanmenara kepada Walikota secara berkalasetiap tahun.

(2) Pemeriksaan, pengawasan, pengecekan,dan pengendalian terhadap bangunanmenara dilakukan paling sedikit 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Pengawasan, pengecekan, pengendaliandan penanggulangan bangunan menarasebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilakukan oleh Pemerintah Kota

Page 14: c. bahwa berdasarkan pertimbangan - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/11/PERDA-NO.-02-TAHUN... · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

27

bersama-sama dengan penyediadan/atau penyelenggara telekomunikasiselaku pengguna bangunan menara.

(4) Kelaikan fungsi bangunan menarayang menjadi satu kesatuan konstruksidengan bangunan gedung mengikutiketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

Bagian KetigaPenyelesaian Sengketa

Pasal 20

(1) Penggunaan menara bersama olehpenyelenggara telekomunikasi tidakboleh menimbulkan interferensi yangmerugikan.

(2) Dalam hal terjadi interferensisebagaimana dimaksud pada ayat (1),diselesaikan melalui musyawarah antarpenyelenggara telekomunikasi.

(3) Apabila musyawarah sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tidakmenghasilkan kesepakatan,penyelenggara telekomunikasi yangmenggunakan menara bersamadan/atau penyedia menara dapatmeminta kepada instansi terkait untukmelakukan mediasi.

28

(4) Apabila mediasi oleh instansi terkaitsebagaimana dimaksud pada ayat (3)tidak dapat menyelesaikan sengketa,dapat diselesaikan melalui arbitrasedan/atau pengadilan.

BAB IVPENGAWASAN

Pasal 21

(1) Walikota berwenang melakukanpengawasan dan pengendalian terhadappembangunan dan pemanfaatan menara.

(2) Dalam rangka penyelenggaraanpengawasan dan pengendaliansebagaimana dimaksud pada ayat (1)Walikota membentuk tim pengawasandan pengendalian menara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengawasan dan pengendaliansebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) diatur dengan PeraturanWalikota.

BAB VRETRIBUSI

Bagian KesatuUmum

Pasal 22

Page 15: c. bahwa berdasarkan pertimbangan - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/11/PERDA-NO.-02-TAHUN... · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

29

Dalam rangka efektifitas pengendalianpembangunan dan/atau pemanfaatanmenara, Pemerintah Kota berhak memungutretribusi atas pemanfaatan ruang untukmenara.

Bagian KeduaNama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi, dipungut retribusi ataspemanfaatan ruang untuk menara.

Pasal 24

(1) Objek Retribusi adalah pemanfaatanruang untuk menara denganmemperhatikan aspek tata ruang,keamanan dan kepentingan umum.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pembangunan menaratelekomunikasi khusus yangmemerlukan kriteria khusus sepertiuntuk keperluan meteorologi dangeofisika, siaran televisi negeri, radiosiaran negeri, navigasi, penerbangan,pencarian dan pertolongan kecelakaan,penyelenggara telekomunikasi khususinstansi pemerintah tertentu serta

30

keperluan transmisi jaringantelekomunikasi utama.

Pasal 25

Subjek Retribusi adalah orang pribadi ataubadan yang memanfaatkan ruang untukmenara.

Bagian KetigaGolongan Retribusi

Pasal 26

Retribusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi digolongkan sebagai retribusijasa umum.

Bagian KeempatCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkanfrekuensi pelayanan pengawasan,pengendalian, pengecekan, dan pemantauanterhadap menara.

Bagian KelimaPrinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 28

Page 16: c. bahwa berdasarkan pertimbangan - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/11/PERDA-NO.-02-TAHUN... · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

31

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapantarif Retribusi ditetapkan denganmemperhatikan biaya penyediaan jasayang bersangkutan, kemampuanmasyarakat, aspek keadilan, danefektivitas pengendalian atas pelayanantersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi biaya operasi danpemeliharaan, biaya bunga, dan biayamodal.

Bagian KeenamTarif Retribusi

Pasal 29

Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 2% (duapersen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi danBangunan Menara.

Bagian KetujuhWilayah Pemungutan

Pasal 30

Retribusi yang terutang dipungut di wilayahKota Bengkulu.

Bagian KedelapanTata Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 31

32

Besarnya retribusi yang terutang dihitungberdasarkan perkalian antara tingkatpenggunaan jasa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27 dengan tarif Retribusisebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Bagian KesembilanPeninjauan Tarif

Pasal 32

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali palinglama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukandengan memperhatikan indeks hargadan perkembangan perekonomian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenaipeninjauan tarif Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) ditetapkandengan Peraturan Walikota.

Bagian KesepuluhMasa Retribusi Dan Saat Retribusi

Terutang

Pasal 33

Masa Retribusi adalah jangka waktu yanglamanya 1 (satu) tahun

Page 17: c. bahwa berdasarkan pertimbangan - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/11/PERDA-NO.-02-TAHUN... · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

33

Pasal 34

Saat Retribusi terutang adalah saatditerbitkannya SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan.

Bagian KesebelasTata Cara Pemungutan

Pasal 35

(1) Retribusi dipungut denganmenggunakan SKRD atau dokumen lainyang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakansebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa karcis, kupon dan kartulangganan.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidakmembayar tepat waktunya atau kurangmembayar, dikenakan sanksiadministratif.

(4) Penagihan Retribusi terutangsebagaimana dimaksud pada ayat (3)didahului dengan Surat Teguran.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan pemungutan Retribusidiatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas

34

Penentuan Pembayaran, TempatPembayaran, Angsuran Dan Penundaan

Pembayaran

Pasal 36

(1) Retribusi terutang harus dibayarsekaligus pada saat atau selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejakditerbitkannya SKRD.

(2) Pembayaran retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan di KasDaerah atau tempat lain yang ditetapkanoleh Walikota.

(3) Sebagai tanda bukti pembayaran ataupenyetoran retribusi, kepada WajibRetribusi diberikan SSRD.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk,isi, serta tata cara penerbitan danpenyampaian SSRD, tata cara penentuandan tempat pembayaran retribusi diaturdengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

(1) Wajib Retribusi dapat mengangsur ataumenunda retribusi terutang dalam kurunwaktu tertentu, setelah memenuhipersyaratan yang ditentukan denganpersetujuan Walikota.

(2) Pembayaran angsuran Retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dilakukan secara teratur danberturut-turut.

Page 18: c. bahwa berdasarkan pertimbangan - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/11/PERDA-NO.-02-TAHUN... · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

35

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenaipersyaratan untuk dapat mengangsurdan menunda pembayaran retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1),dan tata cara pembayaran angsuransebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian KetigabelasKeberatan

Pasal 38

(1) Wajib Retribusi tertentu dapatmengajukan keberatan hanya kepadaWalikota atau pejabat yang ditunjuk atasSKRD atau dokumen lain yangdipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalamBahasa Indonesia dengan disertaialasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangkawaktu paling lama 3 (tiga) bulan sejaktanggal SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan diterbitkan, kecualiapabila Wajib Retribusi dapatmenunjukkan bahwa jangka waktu itutidak dapat dipenuhi karena keadaandiluar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannyasebagaimana dimaksud ayat (3) adalahsuatu keadaan yang terjadi di luarkehendak atau kekuasaan WajibRetribusi.

36

(5) Pengajuan keberatan tidak menundakewajiban membayar Retribusi danpelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 39

(1) Walikota dalam jangka waktu palinglama 6 (enam) bulan sejak tanggal SuratKeberatan diterima harus memberikeputusan atas keberatan yang diajukandengan menerbitkan Surat KeputusanKeberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah untuk memberikankepastian hukum bagi Wajib Retribusi,bahwa keberatan yang diajukan harusdiberi keputusan oleh Walikota.

(3) Keputusan Walikota atas keberatandapat berupa menerima seluruhnya atausebagian, menolak atau menambahbesarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimanadimaksud ayat (1) telah lewat danWalikota tidak memberikan suatukeputusan, keberatan yang diajukantersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 40

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkansebagian atau seluruhnya, kelebihanpembayaran Retribusi dikembalikandengan ditambah imbalan bunga sebesar

Page 19: c. bahwa berdasarkan pertimbangan - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/11/PERDA-NO.-02-TAHUN... · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

37

2% (dua persen) sebulan untuk palinglama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dihitung sejak bulanpelunasan sampai diterbitkannyaSKRDLB.

Bagian KeempatbelasPengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 41

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi,Wajib Retribusi dapat mengajukanpermohonan pengembalian kepadaWalikota.

(2) Walikota dalam jangka waktu palinglama 6 (enam) bulan sejak diterimanyapermohonan pengembalian kelebihanpembayaran Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), harusmemberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (2) telah dilampauidan Walikota tidak memberikan suatukeputusan, permohonan pengembalianpembayaran Retribusi dianggapdikabulkan dan SKRDLB harusditerbitkan dalam jangka waktu palinglama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyaiutang Retribusi lainnya, kelebihanpembayaran Retribusi sebagaimana

38

dimaksud pada ayat (1) langsungdiperhitungkan untuk melunasi terlebihdahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaranRetribusi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dalam jangka waktupaling lama 2 (dua) bulan sejakditerbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihanpembayaran Retribusi dilakukan setelahlewat jangka waktu 2 (dua) bulan,Walikota memberikan imbalan bungasebesar 2% (dua persen) sebulan atasketerlambatan pembayaran kelebihanRetribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihanpembayaran Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Walikota.

Bagian KelimabelasKedaluwarsa Penagihan

Pasal 42

(1) Hak untuk melakukan penagihanRetribusi, kedaluwarsa setelahmelampaui jangka waktu 3 (tiga) tahunterhitung sejak saat terutangnyaRetribusi, kecuali apabila Wajib Retribusimelakukan tindak pidana dibidangRetribusi.

Page 20: c. bahwa berdasarkan pertimbangan - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/11/PERDA-NO.-02-TAHUN... · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

39

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1)tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran; ataub. ada pengakuan utang Retribusi dari

Wajib Retribusi baik langsung maupuntidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguransebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a, kedaluwarsa penagihandihitung sejak tanggal diterimanya SuratTeguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secaralangsung sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusidengan kesadarannya menyatakanmasih mempunyai utang Retribusi danbelum melunasinya kepada PemerintahKota.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidaklangsung sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b dapat diketahui daripengajuan permohonan angsuran ataupenundaan pembayaran danpermohonan keberatan oleh WajibRetribusi.

Pasal 43

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkinditagih lagi karena hak untukmelakukan penagihan sudahkedaluwarsa dapat dihapuskan.

40

(2) Walikota menetapkan KeputusanPenghapusan Piutang Retribusi yangsudah kedaluwarsa sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penghapusan piutang Retribusiyang sudah kedaluwarsa diatur denganPeraturan Walikota.

Bagian KeenambelasPengurangan, Keringanan Dan Pembebasan

Pasal 44

(1) Walikota dapat memberikanpengurangan, keringanan danpembebasan retribusi.

(2) Pengurangan dan keringanansebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan dengan memperhatikankemampuan Wajib Retribusi.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan denganmelihat fungsi objek retribusi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengurangan, keringanan danpembebasan retribusi diatur denganPeraturan Walikota.

Bagian KetujuhbelasInsentif Pemungutan

Page 21: c. bahwa berdasarkan pertimbangan - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/11/PERDA-NO.-02-TAHUN... · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

41

Pasal 45

(1) Instansi yang melaksanakanpemungutan retribusi dapat diberiinsentif atas dasar pencapaian kinerjatertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkanmelalui Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaataninsentif sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur sesuai dengan PeraturanPerundang-Undangan yang berlaku.

BAB VISANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

(1) Penyedia menara yang melanggarketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5,Pasal 13, Pasal 16 dan Pasal 17 dapatdikenakan sanksi administrasi berupa :

a. peringatan tertulis;b. pembekuan izin dan/atau

pencabutan izin; danc. pembongkaran menara.

(2) Tata cara dan prosedur pengenaansanksi administrasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Walikota.

42

Pasal 47

(1) Dalam hal penyedia menara tidakmelakukan pembongkaran sebgaimanadimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), makadalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harikalender, pembongkarannya dilakukanoleh Pemerintah Kota atas biayapenyedia menara.

(2) Dalam hal pembongkaran dilakukan olehPemerintah Kota, terhadap penyediamenara juga dikenakan dendaadministratif paling banyak 10%(sepuluh persen) dari nilai totalbangunan menara yang bersangkutan.

(3) Besarnya denda administratifsebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan oleh Walikota atau pejabatyang ditunjuk berdasarkan berat danringannya pelanggaran yang dilakukan.

(4) Tata cara dan prosedur pembongkaransebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 48

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayartepat waktunya atau kurang membayar,dikenakan sanksi administrasi berupa bungadan/atau denda sebesar 2 % (dua persen)setiap bulan dari besarnya retribusi yangterutang yang tidak atau kurang dibayar dan

Page 22: c. bahwa berdasarkan pertimbangan - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/11/PERDA-NO.-02-TAHUN... · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

43

ditagih dengan menggunakan Surat TagihanRetribusi Daerah.

BAB VIIPENYIDIKAN

Pasal 49

(1) Selain pejabat penyidik Polri, PejabatPegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberiwewenang khusus sebagai Penyidikuntuk melakukan penyidikan tindakpidana sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Hukum Acara Pidanayang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) adalah :a. menerima, mencari, mengumpulkan

dan meneliti keterangan ataulaporan berkenaan dengan tindakpidana agar keterangan ataulaporan tersebut menjadi lebihlengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari danmengumpulkan keteranganmengenai orang pribadi atau badantentang kebenaran perbuatan yangdilakukan sehubungan dengantindak pidana;

c. meminta keterangan dan bahanbukti dari orang pribadi atau badansehubungan dengan tindak pidana;

44

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumenlain berkenaan dengan tindakpidana;

e. melakukan penggeledahan untukmendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan, dandokumen–dokumen lain sertamelakukan penyitaan terhadapbahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalamrangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana;

g. Menyuruh berhenti dan/ataumelarang seseorang meningggalkanruangan atau tempat pada saatpemeriksaan sedang berlangsungdan memeriksa identitas orang dandokumen yang dibawa sebagaimanadimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitandengan tindak pidana;

i. Memanggil orang untuk didengarketerangannya dan diperiksasebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;k. Melakukan tindakan lain yang perlu

untuk kelancaran penyidikan tindakpidana menurut hukum yangbertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalamayat (1) memberitahukan dimulainyapenyidikan dan menyampaikan hasil

Page 23: c. bahwa berdasarkan pertimbangan - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/11/PERDA-NO.-02-TAHUN... · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

45

penyidikannya kepada Penuntut Umummelalui Penyidik Pejabat Polisi NegaraRepublik Indonesia, sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yangberlaku.

BAB VIIIKETENTUAN PIDANA

Pasal 50

Setiap penyedia yang membangun menarayang tidak memenuhi standar dan spesifikasiteknis yang telah ditetapkan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipidanadengan pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 51

Wajib retribusi yang tidak melaksanakankewajibannya sehingga merugikan keuangandaerah diancam dengan pidana kurunganselama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dendapaling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusiyang terutang yang tidak atau kurangdibayar.

Pasal 52

46

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 50 dan Pasal 51 adalah pelanggaran.

Pasal 53

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal50 dan Pasal 51 merupakan penerimaannegara.

BAB IXKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

(1) Penyedia menara yang telahmendapatkan izin mendirikan menaradan telah selesai atau sedangmembangun menara, sebelumditetapkannya Peraturan Daerah ininamun tidak sesuai dengan rencanapenempatan menara dalam jangka waktupaling lama 2 (dua) tahun wajibmenyesuaikan dengan ketentuanPeraturan Daerah ini.

(2) Penyedia menara yang telahmendapatkan izin mendirikan menaradan belum membangun menara sebelumditetapkannya Peraturan Daerah ininamun tidak sesuai dengan rencanapenempatan menara wajibmenyesuaikan dengan ketentuanPeraturan Daerah ini.

Page 24: c. bahwa berdasarkan pertimbangan - bengkulu.bpk.go.idbengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/11/PERDA-NO.-02-TAHUN... · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

47

(3) Penyedia menara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan (2) direlokasi ke dalammenara bersama.

(4) Ketentuan mengenai prosedur dan tatacara relokasi diatur lebih lanjut denganPeraturan Walikota.

BAB XKETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalamLembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulupada tanggal 23 Mei 2013

WALIKOTA BENGKULU,

dtoH. HELMI HASAN

48

Diundangkan di Bengkulupada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

dtoH. YADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2013NOMOR 02