1 BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG, Menimbang : a. bahwa hidup sehat merupakan harta yang sangat berharga bagi setiap manusia, untuk itu perlu dijaga terus-menerus dan di tingkatkan baik oleh diri sendiri maupun melalui pelayanan kesehatan; b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari dampak pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi agar tidak membahayakan kesehatan; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2003 tentang Ijin Edar Hasil Industri Rumah Tangga Pangan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik SALINAN
32
Embed
BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,
Menimbang : a. bahwa hidup sehat merupakan harta yang sangat
berharga bagi setiap manusia, untuk itu perlu dijaga
terus-menerus dan di tingkatkan baik oleh diri sendiri
maupun melalui pelayanan kesehatan;
b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari dampak pangan
olahan yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi
agar tidak membahayakan kesehatan;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor
10 Tahun 2003 tentang Ijin Edar Hasil Industri Rumah
Tangga Pangan dipandang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga
Pangan;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
SALINAN
2
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa :
a. denda;
b. penghentian sementara kegiatan produksi;
c. penarikan Pangan Produksi IRTP dari peredaran oleh IRTP; dan/atau
d. pencabutan izin dan/atau sertifikat.
(2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
10
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku SPP –IRT yang belum habis masa
berlaku masih dapat digunakan sampai dengan habis masa berlakunya.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 10 tahun 2003 tentang Ijin Edar Hasil
Industri Rumah Tangga Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2003 Nomor 5 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung.
Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 19 Mei 2014
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd
SYAHRI MULYO Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 7 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH
ttd
Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006
Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014 Nomor 15 Seri E
11
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN
I. UMUM
Keamanan Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat,
karena makanan yang aman, bergizi akan melindungi dan mencegah
terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan lainya.
Keamanan pangan pada dasarnya adalah upaya higiene sanitasi,
mutu dan kandungan gizi pada produk olahan industri rumah tangga.
Untuk mencapai itu maka diharuskan setiap Industri Rumah
Tangga Pangan harus memenuhi persyaratan SPP – IRT yang
dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Untuk pemenuhan persyaratan
tersebut maka setiap IRT-P harus melakukan upaya CPPB –IRT.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
a. Untuk menetapkan lokasi IRTP perlu
mempertimbangkan keadaan dan kondisi lingkungan
yang mungkin dapat merupakan sumber pencemaran
potensial dan telah mempertimbangkan berbagai
tindakan pencegahan yang mungkin dapat dilakukan
untuk melindungi pangan yang diproduksinya.
b. Bangunan dan fasilitas IRTP seharusnya menjamin
bahwa pangan tidak tercemar oleh bahaya fisik,
12
biologis, dan kimia selama dalam proses produksi
serta mudah dibersihkan dan disanitasi.
c. Tata letak peralatan produksi diatur agar tidak
terjadi kontaminasi silang. Peralatan produksi yang
kontak langsung dengan pangan sebaiknya didesain,
dikonstruksi, dan diletakkan sedemikian untuk
menjamin mutu dan keamanan pangan yang
dihasilkan.
d. Sumber air bersih untuk proses produksi sebaiknya
cukup dan memenuhi persyaratan kualitas air bersih
dan/atau air minum.
e. Fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi diperlukan
untuk menjamin agar bangunan dan peralatan
selalu dalam keadaan bersih dan mencegah terjadinya
kontaminasi silang dari karyawan.
f. Kesehatan dan higiene karyawan yang baik dapat
menjamin bahwa karyawan yang kontak langsung
maupun tidak langsung dengan pangan tidak menjadi
sumber pencemaran.
g. Pemeliharaan dan program sanitasi terhadap fasilitas
produksi (bangunan, mesin/peralatan, pengendalian
hama, penanganan limbah dan lainnya) dilakukan
secara berkala untuk menjamin terhindarnya
kontaminasi silang terhadap pangan yang diolah.
h. Penyimpanan bahan yang digunakan dalam proses
produksi (bahan baku, bahan penolong, BTP) dan
produk akhir dilakukan dengan baik sehingga tidak
mengakibatkan penurunan mutu dan keamanan
pangan.
i. Untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman,
proses produksi harus dikendalikan dengan benar.
Pengendalian proses produksi pangan industri rumah
tangga pangan dapat dilakukan dengan cara sebagai
berikut :
- Penetapan spesifikasi bahan;
- Penetapan komposisi dan formulasi bahan;
- Penetapan cara produksi yang baku ;
- Penetapan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan
- Penetapan keterangan lengkap tentang produk
yang akan dihasilkan termasuk nama produk,
tanggal produksi, tanggal kadaluwarsa.
j. Kemasan pangan IRT diberi label yang jelas dan
informatif untuk memudahkan konsumen dalam
memilih, menangani, menyimpan, mengolah dan
mengonsumsi pangan IRT.
k. Seorang penanggung jawab diperlukan untuk
mengawasi seluruh tahap proses produksi serta
pengendaliannya untuk menjamin dihasilkannya
produk pangan yang bermutu dan aman.
l. Penarikan produk pangan adalah tindakan
menghentikan peredaran pangan karena diduga
sebagai penyebab timbulnya penyakit/keracunan
13
pangan atau karena tidak memenuhi persyaratan/
peraturan perundang-undangan di bidang pangan.
Tujuannya adalah mencegah timbulnya korban
yang lebih banyak karena mengkonsumsi pangan
yang membahayakan kesehatan dan/atau
melindungi masyarakat dari produk pangan yang
tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan
m. Pencatatan dan dokumentasi yang baik diperlukan
untuk memudahkan penelusuran masalah yang
berkaitan dengan proses produksi dan distribusi,
mencegah produk melampaui batas kedaluwarsa,
meningkatkan keefektifan sistem pengawasan pangan.
n. Pimpinan dan karyawan IRTP harus mempunyai
pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip dan
praktek hygiene dan sanitasi pangan serta proses
pengolahan pangan yang ditanganinya agar mampu
mendeteksi resiko yang mungkin terjadi dan bila perlu
mampu memperbaiki penyimpangan yang terjadi
serta dapat memproduksi pangan yang bermutu dan
aman.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
14
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
15
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG
INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN
PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
A. PENDAHULUAN
Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh
Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan
bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Terkait hal
tersebut di atas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang
untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang
diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan
oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan POM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT.
Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang Kesehatan - sub bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan,
mengamanatkan bahwa pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Di sisi lain, Pemerintah berkewajiban meningkatkan daya saing produk
pangan industri rumah tangga melalui peningkatan kesadaran dan motivasi produsen tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis.
B. TUJUAN Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Dinas dalam pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
16
C. JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT
Jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
D. TATA CARA PEMBERIAN SPP-IRT 1. Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT
Permohonan diterima oleh Bupati melalui Dinas dan dievaluasi
kelengkapan dan kesesuaiannya yang meliputi : a) Formulir Permohonan SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam sub
Lampiran I yang memuat informasi sebagai berikut : 1) Nama jenis pangan
2) Nama dagang 3) Jenis kemasan 4) Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl)
5) Komposisi 6) Tahapan produksi
7) Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP 8) Nama pemilik
9) Nama penanggungjawab 10) Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa) 11) Informasi tentang kode produksi
b) Dokumen lain antara lain : 1) Surat keterangan atau izin usaha dari Instansi yang
pangan dalam rangka pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 4.
3. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga a) Pemeriksaan sarana dilakukan setelah pemilik atau
penangungjawab telah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan.
b) Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT dilakukan oleh tenaga
pengawas Pangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota. c) Kriteria Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (District Food
Inspector/DFI) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi pengawas pangan dari Badan POM.
d) Pemeriksaan sarana produksi IRTP sesuai dengan Keputusan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga. e) Jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan bahwa
IRTP masuk level I – II maka diberikan SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 5.
4. Pemberian Nomor P-IRT
a) Nomor P- IRT minimal terdiri dari 15 (lima belas) digit sebagai berikut :
P-IRT No. 1234567890123–45
123 / 4567 / 89
18
b) Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut : 1) digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan sesuai Sub
Lampiran 6 2) digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut/kode jenis pangan
IRTP sesuai Sub Lampiran 7 3) digit ke-4,5,6 dan 7 menunjukkan kode propinsi dan
kabupaten/kota sesuai Sub Lampiran 8 4) digit ke 8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang
telah memperoleh SPP-IRT
5) digit ke-10,11,12 dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di kabupaten/kota yang bersangkutan.
6) digit ke 14 dan 15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku c) Nomor P-IRT diberikan untuk 1 (satu) jenis pangan IRT.
d) Setiap perubahan, baik penambahan maupun pengurangan provinsi, kabupaten/kota, pemberian nomor disesuaikan dengan kode baru untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang diterbitkan
oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan kode propinsi, kabupaten dan kota.
E. PERPANJANGAN SPP – IRT DAN PERUBAHAN PEMILIK
1. Pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.
2. PerubahanPemilik/PenanggungjawabPerubahan
pemilik/penanggungjawab IRTP harus dilaporkan pada Bupati cq. Dinas Kesehatan Kabupaten
F. PENCABUTAN SPP – IRT
SPP-IRT dicabut oleh Bupati c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut : 1. Pemilik dan atau penanggung jawab perusahaan melakukan
pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku 2. Pangan terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB)
keracunan pangan 3. Pangan mengandung Bahan Berbahaya
4. Sarana terbukti tidak sesuai dengan kriteria IRTP G. MONITORING SPP-IRT
Bupati cq. Dinas Kesehatan Kabupaten wajib melakukan monitoring terhadap pemenuhan persyaratan SPP-IRT yang telah diterbitkan
minimal 1 (satu) kali dalam setahun
H. SISTEM PENDATAAN DAN PELAPORAN 1. Pemberian SPP-IRT diinformasikan oleh Bupati cq. Dinas
Kesehatan Kabupaten kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai
Besar/Balai POM setempat. Contoh daftar IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT tercantum dalam
Sub Lampiran 9. 2. Pencabutan SPP-IRT diinformasikan oleh Bupati cq. Dinas Kesehatan
Kabupaten kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar/Balai POM setempat.
3. Penyampaian informasi tentang pemberian dan pencabutan SPP-IRT
serta perubahan dan penambahan jenis produk pangan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.
19
Sub Lampiran 1
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS KESEHATAN Jl. Pahlawan Nomor 1 Telepon : (0355) 321924, 326888
TULUNGAGUNG
FORMULIR
PERMOHONAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
(SPP-IRT)
1. Nama jenis pangan : .............................................
sesuai nama jenis pangan IRT) 2. Nama dagang : .............................................
3. Jenis kemasan : .............................................
4. Berat bersih/isi bersih : .............................................
(g/mg/kg atau l/ml/kl) 5. Komposisi : .............................................
6. Proses Produksi : .............................................
7. Informasi tentang masa simpan : ............................................. (kedaluwarsa)
8. Informasi tentang kode produksi : .............................................
9. Nama, alamat, kode pos : .............................................
dan nomor telepon IRTP : ……........................................
10. Nama pemilik : ...............................................
11. Nama penanggungjawab : ……………………….................
Yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga Nomor HK. ..................... tanggal .............. yang diselenggarakan di :
Kabupaten : .................................................................................. Propinsi : .................................................................................
Pada tanggal : ............................. s/d ............................................
LAPORAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PEMBERIAN
SPP-IRT
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Republik Indonesia Nomor HK. ............. tanggal ......... tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT, Pemerintah Kabupaten Tulungagung cq.
Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung telah menyelenggarakan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Pemberian SPP-IRT pada tanggal ................. s/d ............. dengan jumlah peserta ...................
orang.
Kepada pemilik / penanggungjawab IRTP yang mengikuti PKP dalam rangka
pemberian SPP-IRT dengan baik telah diberikan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Nomor ............... s/d ............
Sedangkan kepada IRTP yang produk pangannya telah memenuhi
persyaratan SPP-IRT telah diberikan SPP-IRT seperti terlampir.
Penyelenggaraan PKP dan pemberian SPP-IRT telah sesuai.
DINAS KESEHATAN Jl. Pahlawan Nomor 1 Telepon : (0355) 321924, 326888
TULUNGAGUNG
SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
Diberikan kepada :
Nama IRT : ................................................................................... Nama Pemilik : ...................................................................................
Alamat : ................................................................................... Jenis Pangan : ...................................................................................
(sesuai nama jenis pangan IRT) Kemasan Primer :....................................................................................
Yang telah memenuhi persyaratan Pemberian Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman
Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Nomor HK. ..................... tanggal .............. yang diselenggarakan di :
Kabupaten : ..................................................................................
Propinsi : .................................................................................. Pada tanggal : ............................. s/d ............................................