Top Banner
1 BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG, Menimbang : a. bahwa hidup sehat merupakan harta yang sangat berharga bagi setiap manusia, untuk itu perlu dijaga terus-menerus dan di tingkatkan baik oleh diri sendiri maupun melalui pelayanan kesehatan; b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari dampak pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi agar tidak membahayakan kesehatan; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2003 tentang Ijin Edar Hasil Industri Rumah Tangga Pangan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik SALINAN
32

BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

Jul 01, 2019

Download

Documents

hoangkhanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

1

BUPATI TULUNGAGUNG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa hidup sehat merupakan harta yang sangat

berharga bagi setiap manusia, untuk itu perlu dijaga

terus-menerus dan di tingkatkan baik oleh diri sendiri

maupun melalui pelayanan kesehatan;

b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari dampak pangan

olahan yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi

agar tidak membahayakan kesehatan;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor

10 Tahun 2003 tentang Ijin Edar Hasil Industri Rumah

Tangga Pangan dipandang sudah tidak sesuai dengan

perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga

Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

SALINAN

Page 2: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

2

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

7. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5360);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang

Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang

Page 3: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

3

Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri

rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 409);

13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara

Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga

Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 470);

14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri

rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 471);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16

Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun

2011 Nomor 02 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INDUSTRI RUMAH

TANGGA PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.

3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya

dibidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Page 4: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

4

6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk

pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan,

dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk

bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang

digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan

makanan atau minuman.

7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan

cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

8. Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disebut IRTP adalah

perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal

dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

9. Pangan Produksi IRTP adalah Pangan Olahan hasil produksi Industri

Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan

berlabel.

10. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang

berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang

disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau

merupakan bagian kemasan pangan.

11. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan,

menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas

kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

12. Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga, yang

selanjutnya disingkat CPPB-IRT adalah cara produksi yang

memperhatikan aspek keamanan pangan bagi IRTP untuk memproduksi

pangan agar bermutu, aman dan layak dikonsumsi

13. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan

atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan

pangan maupun tidak.

14. Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah

pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi PKP yang mempunyai

kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi

tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan dari organisasi

yang kompeten.

15. Pengawas Pangan Kabupaten (District Food Inspector) yang selanjutnya

disingkat DFI adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi

DFI, yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam

produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan pengawasan

keamanan pangan IRTP dalam rantai pangan dari organisasi yang

kompeten.

16. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya

disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati

terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah

Page 5: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

5

memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran

Pangan Produksi IRTP.

17. Nomor P-IRT adalah nomor Pangan Produksi IRT yang menjadi bagian

tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada Label

Pangan Produksi IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-

IRT.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk memberikan jaminan

kepada masyarakat akan pangan yang bermutu dan aman untuk

dikonsumsi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a. memberikan prinsip-prinsip dasar keamanan pangan bagi IPRT dalam

menerapkan CPPB-IRT agar dapat menghasilkan produk pangan yang

aman dan bermutu sesuai dengan tuntutan konsumen;

b. memberikan panduan bagi penyelenggara SPP-IRT guna memperlancar

operasional pelaksanaan kegiatannya;

c. memberikan panduan bagi tenaga PKP dan DFI dalam melakukan

pembinaan dan pengawasan IRTP agar pangan yang beredar memenuhi

persyaratan keamanan dan mutu.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a. penyelenggaraan CPPB-IRT; dan

b. pemberian SPP-IRT.

BAB III

CARA PRODUKSI PANGAN YANG BAIK

UNTUK INDUSTRI RUMAH TANGGA

Pasal 5

(1) Setiap IRTP dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatannya wajib

menerapkan CPPB-IRT.

(2) CPPB-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk

menumbuhkan kepercayaan serta untuk melindungi konsumen.

Page 6: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

6

(3) CPPB-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan faktor

penting untuk memenuhi standar keamanan dan mutu.

(4) CPPB-IRT mencakup persyaratan :

a. lokasi dan lingkungan produksi;

b. bangunan dan fasilitas;

c. peralatan Produksi;

d. suplai air atau sarana penyediaan air;

e. fasilitas dan kegiatan hygiene sanitasi;

f. kesehatan dan hygiene karyawan;

g. pemeliharaan dan program hygiene sanitasi;

h. penyimpanan;

i. pengendalian Proses;

j. pelabelan Pangan;

k. pengawasan oleh penanggung jawab;

l. penarikan produk;

m. pencatatan dan dokumentasi; dan

n. pelatihan karyawan.

BAB IV

SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

Pasal 6

(1) Setiap IRTP yang memproduksi Pangan Olahan wajib memiliki SPP-IRT

yang diterbitkan oleh Bupati.

(2) SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah IRTP

memenuhi persyaratan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan

dengan :

a. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan; dan

b. Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri

Rumah Tangga.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan Sarana Produksi Pangan

Industri Rumah Tangga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) SPP-IRT berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama

memenuhi persyaratan.

Page 7: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

7

(2) Pangan Produksi IRTP yang SPP-IRT nya telah berakhir masa

berlakunya dilarang diedarkan.

(3) Pengajuan perpanjangan dapat dilaksanakan paling lambat 3 (tiga)

bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.

(4) Perubahan pemilik/penanggung jawab IRTP termasuk alamat harus

dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 8

Setiap pemberian SPP-IRT, Bupati menyampaikan informasi secara periodik

setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Pemberian SPP-IRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mengacu

kepada pedoman pemberian SPP-IRT sebagai dimaksud dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

JENIS PANGAN

Pasal 10

Jenis pangan Produksi IRTP yang diijinkan untuk memperoleh SPP-IRT

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN

Pasal 11

(1) Dinas menyelenggarakan penyuluhan keamanan pangan.

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga

Penyuluh yang memiliki sertifikat penyuluh keamanan pangan yang

dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang.

(3) Peserta penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pemilik SPP-IRT ; dan/atau

b. penanggung jawab produksi IRTP.

(4) Biaya penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Page 8: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

8

BAB VII

PELABELAN

Pasal 12

(1) Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang

dikemas wajib mencantumkan label di dalam atau di kemasan pangan.

(2) Pencantuman label pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari

kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, terletak pada bagian

kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Pasal 13

(1) Label pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berisikan

keterangan mengenai pangan yang ada dalam kemasan.

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang– kurangnya

terkait dengan :

a. nama produk;

b. daftar bahan yang digunakan;

c. berat bersih atau isi bersih;

d. nama dan alamat IRTP;

e. tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa;

f. kode produksi; dan

g. nomor P-IRT.

Pasal 14

(1) Keterangan dan/atau pernyataan tentang pangan dalam label harus

benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau

bentuk apapun lainnya;

(2) Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang

pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan/atau dengan label

apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar atau

menyesatkan.

Pasal 15

(1) Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan

dalam label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Page 9: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

9

(2) Pada label dilarang dicantumkan pernyataan atau keterangan dalam

bentuk apapun bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi

sebagai obat, obat tradisional, dan/atau suplemen makanan.

(3) Setiap orang dilarang mencantumkan pada label pangan tentang nama,

logo atau identitas lembaga yang melakukan analisis.

Pasal 16

Setiap pencantuman pernyataan, keterangan dan/atau logo yang

menginformasikan bahwa Pangan Produksi IRTP adalah halal,

pencantumannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap IRTP.

(2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan terhadap IRTP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal

12 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa :

a. denda;

b. penghentian sementara kegiatan produksi;

c. penarikan Pangan Produksi IRTP dari peredaran oleh IRTP; dan/atau

d. pencabutan izin dan/atau sertifikat.

(2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Page 10: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

10

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku SPP –IRT yang belum habis masa

berlaku masih dapat digunakan sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah

Kabupaten Tulungagung Nomor 10 tahun 2003 tentang Ijin Edar Hasil

Industri Rumah Tangga Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2003 Nomor 5 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung

pada tanggal 19 Mei 2014

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

SYAHRI MULYO Diundangkan di Tulungagung

pada tanggal 7 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2014 Nomor 15 Seri E

Page 11: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

11

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN

I. UMUM

Keamanan Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat,

karena makanan yang aman, bergizi akan melindungi dan mencegah

terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan lainya.

Keamanan pangan pada dasarnya adalah upaya higiene sanitasi,

mutu dan kandungan gizi pada produk olahan industri rumah tangga.

Untuk mencapai itu maka diharuskan setiap Industri Rumah

Tangga Pangan harus memenuhi persyaratan SPP – IRT yang

dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Untuk pemenuhan persyaratan

tersebut maka setiap IRT-P harus melakukan upaya CPPB –IRT.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

a. Untuk menetapkan lokasi IRTP perlu

mempertimbangkan keadaan dan kondisi lingkungan

yang mungkin dapat merupakan sumber pencemaran

potensial dan telah mempertimbangkan berbagai

tindakan pencegahan yang mungkin dapat dilakukan

untuk melindungi pangan yang diproduksinya.

b. Bangunan dan fasilitas IRTP seharusnya menjamin

bahwa pangan tidak tercemar oleh bahaya fisik,

Page 12: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

12

biologis, dan kimia selama dalam proses produksi

serta mudah dibersihkan dan disanitasi.

c. Tata letak peralatan produksi diatur agar tidak

terjadi kontaminasi silang. Peralatan produksi yang

kontak langsung dengan pangan sebaiknya didesain,

dikonstruksi, dan diletakkan sedemikian untuk

menjamin mutu dan keamanan pangan yang

dihasilkan.

d. Sumber air bersih untuk proses produksi sebaiknya

cukup dan memenuhi persyaratan kualitas air bersih

dan/atau air minum.

e. Fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi diperlukan

untuk menjamin agar bangunan dan peralatan

selalu dalam keadaan bersih dan mencegah terjadinya

kontaminasi silang dari karyawan.

f. Kesehatan dan higiene karyawan yang baik dapat

menjamin bahwa karyawan yang kontak langsung

maupun tidak langsung dengan pangan tidak menjadi

sumber pencemaran.

g. Pemeliharaan dan program sanitasi terhadap fasilitas

produksi (bangunan, mesin/peralatan, pengendalian

hama, penanganan limbah dan lainnya) dilakukan

secara berkala untuk menjamin terhindarnya

kontaminasi silang terhadap pangan yang diolah.

h. Penyimpanan bahan yang digunakan dalam proses

produksi (bahan baku, bahan penolong, BTP) dan

produk akhir dilakukan dengan baik sehingga tidak

mengakibatkan penurunan mutu dan keamanan

pangan.

i. Untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman,

proses produksi harus dikendalikan dengan benar.

Pengendalian proses produksi pangan industri rumah

tangga pangan dapat dilakukan dengan cara sebagai

berikut :

- Penetapan spesifikasi bahan;

- Penetapan komposisi dan formulasi bahan;

- Penetapan cara produksi yang baku ;

- Penetapan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan

- Penetapan keterangan lengkap tentang produk

yang akan dihasilkan termasuk nama produk,

tanggal produksi, tanggal kadaluwarsa.

j. Kemasan pangan IRT diberi label yang jelas dan

informatif untuk memudahkan konsumen dalam

memilih, menangani, menyimpan, mengolah dan

mengonsumsi pangan IRT.

k. Seorang penanggung jawab diperlukan untuk

mengawasi seluruh tahap proses produksi serta

pengendaliannya untuk menjamin dihasilkannya

produk pangan yang bermutu dan aman.

l. Penarikan produk pangan adalah tindakan

menghentikan peredaran pangan karena diduga

sebagai penyebab timbulnya penyakit/keracunan

Page 13: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

13

pangan atau karena tidak memenuhi persyaratan/

peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Tujuannya adalah mencegah timbulnya korban

yang lebih banyak karena mengkonsumsi pangan

yang membahayakan kesehatan dan/atau

melindungi masyarakat dari produk pangan yang

tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan

m. Pencatatan dan dokumentasi yang baik diperlukan

untuk memudahkan penelusuran masalah yang

berkaitan dengan proses produksi dan distribusi,

mencegah produk melampaui batas kedaluwarsa,

meningkatkan keefektifan sistem pengawasan pangan.

n. Pimpinan dan karyawan IRTP harus mempunyai

pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip dan

praktek hygiene dan sanitasi pangan serta proses

pengolahan pangan yang ditanganinya agar mampu

mendeteksi resiko yang mungkin terjadi dan bila perlu

mampu memperbaiki penyimpangan yang terjadi

serta dapat memproduksi pangan yang bermutu dan

aman.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Page 14: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

14

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Page 15: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

15

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG

INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN

PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

A. PENDAHULUAN

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan

bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Terkait hal

tersebut di atas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang

untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang

diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan

oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan POM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang Kesehatan - sub bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan,

mengamanatkan bahwa pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintahan yang wajib

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Di sisi lain, Pemerintah berkewajiban meningkatkan daya saing produk

pangan industri rumah tangga melalui peningkatan kesadaran dan motivasi produsen tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis.

B. TUJUAN Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Dinas dalam pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Page 16: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

16

C. JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT

Jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

D. TATA CARA PEMBERIAN SPP-IRT 1. Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT

Permohonan diterima oleh Bupati melalui Dinas dan dievaluasi

kelengkapan dan kesesuaiannya yang meliputi : a) Formulir Permohonan SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam sub

Lampiran I yang memuat informasi sebagai berikut : 1) Nama jenis pangan

2) Nama dagang 3) Jenis kemasan 4) Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl)

5) Komposisi 6) Tahapan produksi

7) Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP 8) Nama pemilik

9) Nama penanggungjawab 10) Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa) 11) Informasi tentang kode produksi

b) Dokumen lain antara lain : 1) Surat keterangan atau izin usaha dari Instansi yang

berwenang 2) Rancangan label pangan

2. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan a) Penyelenggara Penyuluhan Keamanan Pangan dikoordinasikan

oleh Bupati melalui Dinas. b) Kriteria Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi di

bidang penyuluhan keamanan pangan dari Badan POM dan ditugaskan oleh Bupati melalui Dinas

c) Narasumber pada penyuluhan keamanan pangan adalah tenaga

PKP yang kompeten dari Dinas dan Balai Besar/Balai POM setempat.

d) Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan adalah pemilik atau

penanggung jawab IRTP. Contoh Daftar Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub

Lampiran 2. e) Materi Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari :

1) Materi Utama : (a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan

(b) Keamanan dan Mutu pangan (c) Teknologi Proses Pengolahan Pangan (d) Prosedur Operasi Sanitasi yang Standar (Standard

Santitation Operating Procedure /SSOP) (e) Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri

Rumah Tangga (CPPB-IRT). (f) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) .

(g) Persyaratan Label dan Iklan Pangan

Page 17: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

17

2) Materi Pendukung (a) Pencantuman label Halal

(b) Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP. f) Metode Penyuluhan Keamanan Pangan

Materi penyuluhan keamanan pangan disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran

video dan cara-cara lain yang mendukung pemahaman keamanan pangan.

g) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan sebagaimana tercantum

dalam Sub Lampiran 3. 1) Sertifikat ini diberikan kepada pemilik/penanggungjawab

yang telah lulus mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan hasil evaluasi minimal nilai cukup (60)

2) Penomoran Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut : Nomor Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri

dari 3 (tiga) kolom dan 9 (sembilan) angka sesuai contoh berikut :

Keterangan penomoran adalah sebagai berikut : (a) angka ke–1,2,3 pada Kolom I, menunjukkan nomor urut

tenaga yang sudah memperoleh sertifikat di

kabupaten/kota yang bersangkutan. (b) angka ke-4,5,6,7 pada Kolom II, menunjukkan propinsi

dan kabupaten/kota penyelenggara penyuluhan keamanan pangan

(c) angka ke-8,9 pada Kolom III, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat

h) Contoh laporan penyelenggaraan penyuluhan keamanan

pangan dalam rangka pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 4.

3. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga a) Pemeriksaan sarana dilakukan setelah pemilik atau

penangungjawab telah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan.

b) Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT dilakukan oleh tenaga

pengawas Pangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota. c) Kriteria Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (District Food

Inspector/DFI) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi pengawas pangan dari Badan POM.

d) Pemeriksaan sarana produksi IRTP sesuai dengan Keputusan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri

Rumah Tangga. e) Jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan bahwa

IRTP masuk level I – II maka diberikan SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 5.

4. Pemberian Nomor P-IRT

a) Nomor P- IRT minimal terdiri dari 15 (lima belas) digit sebagai berikut :

P-IRT No. 1234567890123–45

123 / 4567 / 89

Page 18: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

18

b) Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut : 1) digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan sesuai Sub

Lampiran 6 2) digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut/kode jenis pangan

IRTP sesuai Sub Lampiran 7 3) digit ke-4,5,6 dan 7 menunjukkan kode propinsi dan

kabupaten/kota sesuai Sub Lampiran 8 4) digit ke 8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang

telah memperoleh SPP-IRT

5) digit ke-10,11,12 dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di kabupaten/kota yang bersangkutan.

6) digit ke 14 dan 15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku c) Nomor P-IRT diberikan untuk 1 (satu) jenis pangan IRT.

d) Setiap perubahan, baik penambahan maupun pengurangan provinsi, kabupaten/kota, pemberian nomor disesuaikan dengan kode baru untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang diterbitkan

oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan kode propinsi, kabupaten dan kota.

E. PERPANJANGAN SPP – IRT DAN PERUBAHAN PEMILIK

1. Pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.

2. PerubahanPemilik/PenanggungjawabPerubahan

pemilik/penanggungjawab IRTP harus dilaporkan pada Bupati cq. Dinas Kesehatan Kabupaten

F. PENCABUTAN SPP – IRT

SPP-IRT dicabut oleh Bupati c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut : 1. Pemilik dan atau penanggung jawab perusahaan melakukan

pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku 2. Pangan terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB)

keracunan pangan 3. Pangan mengandung Bahan Berbahaya

4. Sarana terbukti tidak sesuai dengan kriteria IRTP G. MONITORING SPP-IRT

Bupati cq. Dinas Kesehatan Kabupaten wajib melakukan monitoring terhadap pemenuhan persyaratan SPP-IRT yang telah diterbitkan

minimal 1 (satu) kali dalam setahun

H. SISTEM PENDATAAN DAN PELAPORAN 1. Pemberian SPP-IRT diinformasikan oleh Bupati cq. Dinas

Kesehatan Kabupaten kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai

Besar/Balai POM setempat. Contoh daftar IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT tercantum dalam

Sub Lampiran 9. 2. Pencabutan SPP-IRT diinformasikan oleh Bupati cq. Dinas Kesehatan

Kabupaten kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar/Balai POM setempat.

3. Penyampaian informasi tentang pemberian dan pencabutan SPP-IRT

serta perubahan dan penambahan jenis produk pangan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.

Page 19: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

19

Sub Lampiran 1

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS KESEHATAN Jl. Pahlawan Nomor 1 Telepon : (0355) 321924, 326888

TULUNGAGUNG

FORMULIR

PERMOHONAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

(SPP-IRT)

1. Nama jenis pangan : .............................................

sesuai nama jenis pangan IRT) 2. Nama dagang : .............................................

3. Jenis kemasan : .............................................

4. Berat bersih/isi bersih : .............................................

(g/mg/kg atau l/ml/kl) 5. Komposisi : .............................................

6. Proses Produksi : .............................................

7. Informasi tentang masa simpan : ............................................. (kedaluwarsa)

8. Informasi tentang kode produksi : .............................................

9. Nama, alamat, kode pos : .............................................

dan nomor telepon IRTP : ……........................................

10. Nama pemilik : ...............................................

11. Nama penanggungjawab : ……………………….................

Tulungagung, .................. Pemilik/Penanggungjawab

ttd

(.....................................)

Page 20: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

20

Sub Lampiran 2

DAFTAR PESERTA PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PEMBERIAN

SPP-IRT

NO NAMA

JABATAN

(PEMILIK /

PENANGGUNGJAWAB)

SERTIFIKAT

PKP NO. :

NAMA

DAN

ALAMAT

IRTP

NILAI

Tulungagung, .................................

DINAS KESEHATAN TULUNGAGUNG

KEPALA,

............................................................. NIP. .......................................

Page 21: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

21

Sub Lampiran 3

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS KESEHATAN Jl. Pahlawan Nomor 1 Telepon : (0355) 321924, 326888

TULUNGAGUNG

SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN

Diberikan kepada :

Nama : ............................................................................................... Jabatan : Pemilik / Penanggungjawab *)

Alamat : ...............................................................................................

Yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi

Pangan Industri Rumah Tangga Nomor HK. ..................... tanggal .............. yang diselenggarakan di :

Kabupaten : .................................................................................. Propinsi : .................................................................................

Pada tanggal : ............................. s/d ............................................

Tulungagung, .................................

Kepala Dinas Kesehatan

ttd

( ....................................................)

NOMOR : . . . / . . . . / . .

Page 22: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

22

Sub Lampiran 4

CONTOH

LAPORAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PEMBERIAN

SPP-IRT

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan Republik Indonesia Nomor HK. ............. tanggal ......... tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT, Pemerintah Kabupaten Tulungagung cq.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung telah menyelenggarakan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Pemberian SPP-IRT pada tanggal ................. s/d ............. dengan jumlah peserta ...................

orang.

Kepada pemilik / penanggungjawab IRTP yang mengikuti PKP dalam rangka

pemberian SPP-IRT dengan baik telah diberikan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Nomor ............... s/d ............

Sedangkan kepada IRTP yang produk pangannya telah memenuhi

persyaratan SPP-IRT telah diberikan SPP-IRT seperti terlampir.

Penyelenggaraan PKP dan pemberian SPP-IRT telah sesuai.

Tulungagung, .................................

Kepala Dinas Kesehatan

ttd

( ....................................................)

Page 23: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

23

Sub Lampiran 5

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS KESEHATAN Jl. Pahlawan Nomor 1 Telepon : (0355) 321924, 326888

TULUNGAGUNG

SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

Diberikan kepada :

Nama IRT : ................................................................................... Nama Pemilik : ...................................................................................

Alamat : ................................................................................... Jenis Pangan : ...................................................................................

(sesuai nama jenis pangan IRT) Kemasan Primer :....................................................................................

Yang telah memenuhi persyaratan Pemberian Sertifikat Produksi Pangan

Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman

Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Nomor HK. ..................... tanggal .............. yang diselenggarakan di :

Kabupaten : ..................................................................................

Propinsi : .................................................................................. Pada tanggal : ............................. s/d ............................................

Tulungagung, .................................

Kepala Dinas Kesehatan

ttd

( ....................................................)

P-IRT NO. . . . . . . . . . .

. .

Page 24: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

24

Sub Lampiran 6

KODE KEMASAN PRIMER PANGAN IRT

KODE

JENIS KEMASAN

KETERANGAN

1 Gelas (Glass) Bukan untuk pangan

yang disterilisasi

2 Plastik

Bukan untuk pangan

yang disterilisasi atau

pasteurisasi

3 Karton / Kertas

4 Kaleng Bukan untuk pangan

yang disterilisasi

5 Aluminium Foil

6 Lain-lain

Misalnya daun

Page 25: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

25

Sub Lampiran 7

DAFTAR IRTP

YANG TELAH MEMPEROLEH SPP-IRT

NO NAMADAN

ALAMAT

IRTP

NAMA

PEMILIK

JENIS

PANGAN

P-IRT

NOMOR:

MEREK

DAGANG

(Jika ada)

Tulungagung, .................................

Kepala Dinas Kesehatan

ttd

( ....................................................)

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

SYAHRI MULYO

Page 26: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

26

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG INDUSTRI RUMAH

TANGGA PANGAN

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP

YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT

I. HASIL OLAHAN DAGING KERING

1. Abon Daging

2. Dendeng Daging

3. Paru Goreng Kering

4. Kerupuk Kulit

5. Rendang Daging / Paru

II. HASIL OLAHAN IKAN KERING

1. Abon

2. Cumi Kering

3. Ikan Asin

4. Ikan Asap / Ikan Salai / Ikan Kayu

5. Kerupuk / Kemplang / Amplang Ikan

6. Udang Kering (Ebi)

7. Pasta Ikan

8. Petis

9. Terasi

10. Empek-empek kering

11. Ikan goreng

12. Dendeng Ikan

13. Rendang Ikan / Belut

14. Serundeng Ikan

15. Bekicot Olahan

16. Presto Ikan

III. HASIL OLAHAN UNGGAS KERING

1. Abon unggas

2. Usus Goreng

3. Ceker Goreng

4. Kulit unggas Goreng

Page 27: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

27

5. Dendeng

6. Telur Asin

7. Presto Unggas

8. Rendang Telur

IV. SAYUR ASIN DAN SAYUR KERING

1. Acar

2. Asinan/ Manisan Sayur

3. Jamur Asin / Kering

4. Sayur Asin Kering

5. Sayur Kering

6. Keripik / Criping Sayur

7. Emping Melinjo / Labu

8. Manisan Rumput Laut

V. HASIL OLAHAN KELAPA

1. Kelapa Parut Kering

2. Nata de Coco

3. Geplak

VI. TEPUNG DAN HASIL OLAHNYA

1. Bihun

2. Biskuit

3. Bagelen / Bagelan

4. Dodol / Jenang / Galamai

5. Kerupuk

6. Kue Brem

7. Kue Kering

8. Makaroni

9. Mie Kering

10. Tapioka

11. Tepung Aren

12. Tepung Arcis

13. Tepung Beras / Ketan

14. Tepung Gandum (bukan tepung terigu yang wajib SNI)

15. Tepung Hunkwee

16. Tepung Kedele

17. Tepung Kelapa

Page 28: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

28

18. Tepung Kentang

19. Tepung Pisang

20. Tepung Sagu

21. Tepung Sukun

22. Roti / Bluder

23. Rempeyek / Peyek

24. Sohun

25. Bakpao

26. Bakpia / Pia

27. Bika Ambon

28. Cakue

29. Cendol

30. Cimol

31. Cone / Wadah Es Krim yang dapat dimakan (edible)

32. Kulit Lumpia / Pangsit

33. Moci

34. Molen / Bolen

35. Mutiara / Pacar Cina

36. Pilus

37. Yangko

VII. MINYAK DAN LEMAK

1. Minyak Jagung

2. Minyak Kacang

3. Minyak Kedele

4. Minyak Kelapa

5. Minyak Bunga Matahari

6. Minyak Zaitun

7. Minyak Sawit

8. Minyak/ lemak ayam

9. Minyak/ lemak sapi

VIII.SELAI, JELI DAN SEJENISNYA

1. Jem / Selai

2. Jeli buah

3. Jeli agar

4. Jeli bubuk rasa buah

5. Jeli Rumput Laut

6. Jeli Lidah Buaya

Page 29: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

29

7. Marmalad

8. Serikaya / Srikaya / Kayakaya

9. Cincau

IX. GULA, KEMBANG GULA DAN MADU

1. Gula Aren

2. Gula Kelapa

3. Gula Pasir (bukan gula pasir yang dirafinasi)

4. Gula Semut

5. Kembang Gula / Permen

6. Kembang Gula / Permen Susu

7. Kembang Gula / Permen Karet

8. Kembang Gula Coklat

9. Madu

10. Sirop

11. Manisan / Aromanis (buah / rimpang)

12. Enting-enting / Kipang Kacang / Ampyang / Noga

X. KOPI, TEH, COKLAT KERING ATAU CAMPURANNYA

1. Kopi Biji Kering / Bubuk

2. Teh / Teh Hijau

3. Teh Rosela

4. Coklat (tidak termasuk coklat bubuk)

5. Kopi Campur

XI. BUMBU

1. Aneka Bumbu Masakan

2. Bumbu Cabe

3. Bawang Goreng

4. Cuka makan seperti cuka buah apel/ anggur, dll

5. Kecap Asin / Manis

6. Saos Cabe

7. Saos Tomat

8. Saos Ikan

9. Saos Kacang

10. Tauco

11. Sambal

12. Bumbu Kacang / Pecel

Page 30: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

30

XII. REMPAH-REMPAH

1. Bawang Merah Kering / Pasta / Bubuk

2. Bawang Putih Kering / Pasta / Bubuk

3. Cabe Kering / Pasta / Bubuk

4. Cengkeh Kering / Pasta / Bubuk

5. Jahe Kering / Pasta / Bubuk

6. Jintan

7. Kayu Manis

8. Kapulaga

9. Ketumbar

10. Kunyit Kering / Pasta / Bubuk

11. Lada Putih / Hitam

12. Pala / Bunga Pala

13. Wijen

XIII. MINUMAN RINGAN, MINUMAN SERBUK

1. Minuman Beraroma

2. Minuman Gula Asam

3. Minuman Buah

4. Minuman Sayur

5. Minuman Kacang Kedele / Sari Kedele

6. Minuman Kopi / Campur

7. Minuman Kunyit Asam

8. Minuman Lidah Buaya

9. Minuman Rumput Laut

10. Minuman Sari Madu

11. Minuman Sari Tebu

12. Minuman Sari Jagung

13. Minuman Sari Bekatul

14. Minuman Sari Kurma

15. Minuman Teh

16. Minuman Bandrex

17. Limun

18. Minuman Jeli

19. Minuman Rempah

20. Minuman Rosela

21. Cincau / Minuman Cincau

22. Minuman Sari Tape

23. Minuman Serbuk

Page 31: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

31

24. Minuman Bubuk Kedele

XIV. HASIL OLAHAN BUAH

1. Keripik / Criping Buah (Sukun/Salak/Nangka/Mangga/ Pisang, dll)

2. Buah Kering

3. Lempok Buah (Durian, dll)

4. Asinan Buah

5. Buah Kering

6. Manisan Buah

7. Buah Dalam Sirop

8. Pisang Sale

XV. HASIL OLAHAN BIJI-BIJIAN DAN UMBI

1. Ketan

2. Jawadah / Jadah / Uli

3. Keripik Kentang

4. Keripik kentang Balado

5. Keripik Ketela / Singkong

6. Keripik / Tortilla Jagung

7. Keripik Talas

8. Intip

9. Keripik Ubi Jalar

10. Rangginang / Batiah

11. Bekatul

12. Bingka Ubi

13. Carang mas / Kue Keremes Ubi Jalar / Ceker Ayam

14. Jipang / Kipang Beras Ketan

15. Berondong Jagung

16. Berondong Beras Ketan

17. Marning Jagung

18. Emping Jagung / Singkong

19. Keripik / Criping Umbi-umbian

20. Getuk Goreng

21. Kacang Atom / Bawang / Goreng / Kulit / Mete / Telur / Tolo /

Koro / Kapri / Salut /Tumbuk

22. Kwaci

23. Opak / Gropak singkong / ubi / beras

24. Singkong Presto

25. Lanting

Page 32: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.tulungagung.go.id/hukum/admin/files/PERDA NO 3... · makanan atau minuman. 7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

32

26. Abon Oncom

27. Tape Ketan

28. Tape Singkong

29. Tiwul

30. Wingko Babat

31. Wajik / Wajit ketan

32. Wajik / Wajit buah

XVI. LAIN-LAIN ES

1. Es Stik / Es Lilin

2. Es Goyang / Es Loly

3. Es Puter

4. Es Mambo

5. Es hunkue

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

SYAHRI MULYO